Archive

Author Archive

SUMMARY, ANALISA DAN KOMENTAR SISTEM KEUANGAN: MANAJEMEN MONETER ALTERNATIF DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

July 19, 2010 Leave a comment

SUMMARY, ANALISA DAN KOMENTAR SISTEM KEUANGAN

M

A

K

A

L

A

H

JUDUL : MANAJEMEN MONETER ALTERNATIF DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

DIPRESENTASIKAN SEBAGAI TUGAS PADA

MATA KULIAH SISTEM FINANCIAL ISLAM

DOSEN PEMBIMBING: Prof. Dr. SOFYAN SYAFRI HARAHAP

Oleh : Ismul Azhari

Nim: 08 EKNI 1348

PASCA SARJANA IAIN SUMUT

2009-2010

MANAJEMEN MONETER ALTERNATIF DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

Oleh: Mulya E. Siregar [1]

I. PENDAHULUAN

Krisis keuangan di Asia berawal dari di-devaluasinya baht pada bulan Juli 1997 yang merupakan tantangan yang berat bagi perekonomian dunia di akhir abad ke 20. Krisis ini membawa kehancuran perekonomian negara-negara Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina dan Korea Selatan dan menurunnya nilai tukar negara-negara Singapura, Taiwan, China dan negara lainnya di kawasan ini. Dampak devaluasi baht dirasakan juga oleh pasar saham di Hongkong dan juga dirasakan oleh stock exchange centers di Eropah, USA serta Jepang. Suatu perubahan yang demikian cepat dari fenomena Asian Miracle berubah menjadi Asian Financial Crisis atau Krisis Keuangan Asia. Bagaimana hal ini dapat terjadi?

Diduga permasalahan mendasar dari krisis keuangan Asia adalah krisis kwalitas lembaga-lembaga keuangan yang dipengaruhi oleh penerapan suku bunga yang ternyata gagal berfungsi sebagai alat indirect screeening mechanism.

Oleh karena itu, pada bagian kedua dari makalah ini akan terfokus pada krisis keuangan Asia beserta faktor-faktor penyebabnya yang merupakan ilustrasi bagaimana gagalnya suku bunga sebagai alat indirect screening mechanism. Selanjutnya pada bagian ketiga akan membahas manajemen moneter alternatif yang diawali dengan pembahasan dampak negatif suku bunga dalam manajemen moneter. Pada bagian keempat, makalah ini mencoba membahas kemungkinan penerapan manajemen moneter alternatif di Indonesia. Akhirnya bagian kelima merupakan penutup dari makalah ini akan menguraikan kesimpulan dan saran .

II. KRISIS KEUANGAN ASIA

Sebelum tahun 1980 financial repression dengan ciri-ciri interest rate ceiling, credit ceiling, tingginya rasio likuiditas, credit rationing dan dan adanya batasan untuk masuk dalam pasar keuangan berlangsung di berbagai negara khususnya Asia dan Amerika Latin. Reformasi keuangan diawal tahun 1980an meningkatkan peran pasar dalam penentuan suku bunga, alokasi kredit dan skala operasi lembaga-lembaga keuangan. Selain dari pada itu reformasi keuangan diharapkan meningkatkan efisiensi dan stabilitas sistem keuangan.

Meningkatnya aliran dana masuk yang salah satunya disebabkan oleh reformasi keuangan menghasilkan pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Timur/Tenggara yang memukau diawal tahun 90an, yaitu rata-rata mencapai 7.3% pada 1991-95 dan 7% pada tahun 1996 (IDB, 1998) bagi negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Korea Selatan dan Filipina. Reformasi juga menghasilkan tabungan yang tinggi bagi kelima negara tersebut yang tercermin dari tingginya rasio Gross Domestic Saving terhadap PDB yang mencapai 33.9% pada 1991-95 dan 33.3% pada tahun 1996.

Selanjutnya pada tahun 1996, ekspor beberapa negara Asia Timur/Tenggara melambat terutama terjadi pada Malaysia dan Thailand sehingga current account  deficitnya meningkat. Namun keadaan ini dianggap tidak membahayakan karena indikatorindikator makroekonomi yang cukup baik diperkirakan akan mampu mengatasi

kemungkinan terjadinya krisis yang lebih mendalam.

Hancurnya nilai mata uang dan saham-saham kelima negara tersebut mengakibatkan kesulitan bagi sistem keuangan untuk memenuhi kewajibannya. Keadaan ini mengakibatkan deposan perbankan kehilangan kepercayaan terhadap perbankan sehingga mereka menarik dana-dana yang ada diperbankan atau dikenal dengan bank run.

Sejarah memperlihatkan bahwa bila financial panic telah terjadi sekuat apapun system perbankan/keuangan yang dilengkapi dengan pencadangan, permodalan yang kuat dan likuiditas yang cukup tidak akan pernah mampu bertahan.

Krisis yang terjadi pada dasarnya adalah bersumber dari kelemahan kwalitas dari sistem keuangan di Asia. Adanya reformasi keuangan ternyata hanya memberikan peningkatan kwantitas dari lembaga-lembaga keuangan dan peningkatan kwantitas aliran modal yang masuk. Reformasi sama sekali tidak meningkatkan kwalitas lembagalembaga

keuangan di Asia sehingga efisiensi dan stabilitas dari perbankan tidak pernah terealisir, karena lembaga-lembaga tersebut masih beroperasi secara tradisional.

Asian financial crisis adalah merupakan a quality crisis of Asian financial institutions. Ada empat kelemahan perbankan Asia yang menyebabkan krisis kwalitas tersebut, yaitu:

1. Perilaku investasi yang bersifat spekulatif yang menjauhkan lembaga-lembaga keuangan dari perkembangan sektor riil.

2. Perbankan beroperasi seperti lembaga pegadaian yang hanya mementingkan jaminan/agunan.

3.   Sistem manajemen tradisional dan kekeluargaan/kroni dalam mengelola bank sehingga penyaluran kredit tidak berdasarkan kelayakan proyek.

4.   Walaupun telah disadari bahwa perbankan sebaiknya menghindar dari borrowing short and lending long, namun kegiatan ini terus berlangsung.

Dengan adanya empat kelemahan yang dimiliki oleh perbankan Asia tersebut, maka dapat dimaklumi pengelolaan aliran dana yang masuk jadi ber-resiko tinggi. Keempat hal tersebut diatas yang mengakibatkan kesalahan alokasi dana, sehingga dana tidak disalurkan kepada yang memiliki peluang investasi terbaik, yang pada gilirannya mengakibatkan meningkatnya kredit macet.

Dengan suku bunga, diharapkan hanya pengusaha-pengusaha/debitur yang memiliki peluang investasi terbaik yang akan memperoleh dana. Peluang investasi mana tidak diperhatikan, apakah di sektor riil atau keuangan dengan segala derivative instrument-nya. Hal ini lah yang menyuburkan praktek-praktek spekulasi yang berdampak buruk terhadap perkembangan sektor riil. Maurice Alais (1993) yang merupakan pemenang nobel pada tahun 1988 berpendapat mengenai sistem pinjaman yang pada dasarnya membiayai kegiatan spekulasi, yaitu sebagai berikut:

Be it speculation on currencies or speculation on stocks and shares, the world has become one big casino with gaming tables distributed along every latitude and longitude. The game and the bids, in which millions of players take part, never cease. The American quotations are followed by those from Tokyo and Hongkong, from London, Frankfurt and Paris. Everywhere speculation is supported by credit since one can buy without paying and selling without owning.

Selanjutnya dengan suku bunga, perbankan akhirnya hanya mempertimbangkan debitur yang diperkirakan mampu mengembalikan kredit, namun sayangnya yang diperhatikan hanyalah yang memiliki jaminan/agunan yang cukup, pertimbangan pada akhirnya bukan berdasarkan kelayakan proyek.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa permasalahan mendasar dari krisis keuangan Asia adalah krisis kwalitas lembaga-lembaga keuangan yang dipengaruhi oleh penerapan suku bunga yang ternyata gagal berfungsi sebagai alat indirect screening mechanism. Selanjutnya perlu juga dikaji dampak negatif suku bunga secara makro, khususnya dalam manajemen moneter sehingga manajemen moneter alternatif yang tidak bertumpu pada suku bunga perlu dipersiapkan.

III. MANAJEMEN MONETER ALTERNATIF [2]

1. Dampak Negatif Suku Bunga Dalam Manajemen Moneter

Dengan di-demonetisasinya emas oleh Amerika Serikat merupakan masa  berakhirnya Bretton Woods system dan merupakan awal mula dari fully-fledged managed money standard yang sama sekali tidak terkait dengan nilai emas. Dengan system managed money yang berlaku sekarang tidak mengharuskan disiplin moneter yang ketat, sehingga memungkinkan bagi negara untuk memiliki defisit anggaran. Konsekwensi dari hal tersebut, sejak berlakunya managed money standard terlihat dua fenomena utama yang terjadi, yaitu tingginya tingkat inflasi dan tidak stabilnya nilai tukar.

Manajemen moneter yang berdasarkan suku bunga berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan pokok dan pemerataan distribusi pendapatan karena penyaluran pinjaman dengan suku bunga tertentu ditetapkan berdasarkan kemampuan peminjam memberikan jaminan kredit guna meng-cover pinjaman yang diberikan dan kecukupan cash flow untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Pertumbuhan ekonomi juga terpengaruh oleh manajemen moneter yang berdasarkan suku bunga. Hal ini terjadi karena memungkinkan bagi masyarakat untuk mengkonsumsi lebih dari pendapatan yang diperolehnya karena meningkatnya konsumsi masyarakat yang dibiayai oleh pinjaman. Akibat dari pola konsumsi yang sedemikian rupa menyebabkan turunnya tingkat tabungan masyarakat yang mengakibatkan meningkatnya suku bunga dan rendahnya tingkat investasi, yang pada gilirannya menurunkan pertumbuhan ekonomi dan perluasan kerja.

Suku bunga juga berpengaruh terhadap ketidak stabilan ekonomi dunia saat ini. Menurut Friedman (dalam Chapra, 1996): attributed the unprecedentedly erratic behavior of the US economy to the erratic behavior of interest rates. Tingginya volatilitas dari suku bunga mengakibatkan tingginya tingkat ketidak pastian (uncertainty) dalam financial market sehingga investor tidak berani untuk melakukan investasi-investasi jangka panjang. Akibat dari ketidakpastian ini menggiring borrower maupun lender lebih

mempertimbangkan pinjaman maupun investasi jangka pendek, yang pada gilirannya membuat investasi-investasi jangka pendek yang berbau spekulasi lebih menarik, sehingga masyarakat lebih senang mengambil keuntungan pada pasar-pasar komoditi, saham, valuta asing dan keuangan.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa usaha-usaha mengatur komponen-komponen money demand atau manajemen moneter melalui suku bunga cenderung memperkecil money demand untuk kegiatan-kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok dan investasi yang produktif dan cenderung memperbesar money demand untuk kegiatan-kegiatan yang nonproduktif dan spekulatif, yang pada gilirannya mengakibatkan kegagalan pencapaian

tujuan-tujuan pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh karena money demand untuk conspicuous consumption dan spekulasi cenderung lebih tidak stabil, keadaan ini dapat mengakibatkan ketidak stabilan bagi perkonomian secara keseluruhan.

Pembahasan manajemen moneter alternatif ini meliputi money demand, money supply dan instrumeninstrumen kebijakan moneter yang berdasarkan nilai-nilai Islam.

2. Money Demand

Sesuai dengan ajaran Islam manajemen moneter yang efisien dan adil tidak berdasarkan mekanisme suku bunga, melainkan dengan menggunakan strategi yang berdasarkan tiga instrumen utama. Instrumen yang pertama adalah value judgments yang dapat menciptakan suasana yang memungkinkan alokasi dan distribusi resources yang sesuai dengan ajaran Islam. Pada dasarnya resources merupakan amanah dari Allah yang pemanfaatannya harus efisien dan adil. Berdasarkan nilai-nilai Islam, money demand harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan investasi yang produktif, sama sekali bukan untuk conspicuous consumption, pengeluaran-pengeluaran non-produktif dan spekulatif.

Instrumen yang kedua adalah kelembagaan yang berkaitan dengan kegiatan sosial, ekonomi dan politik, yang salah satunya adalah mekanisme harga yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan resources. Walaupun mekanisme harga tidak menjamin pencapaian tujuan-tujuan ekonomi suatu negara, namun disadari sepenuhnya bahwa mekanisme harga yang disertai dengan nilai-nilai sistem yang ada dapat memudahkan pencapaian tujuan.

Selanjutnya instrument yang ketiga adalah financial intermediation yang berdasarkan sistem profit-and-loss sharing. Dalam sistem ini money demand dialokasikan

dengan syarat hanya untuk proyek-proyek yang bermanfaat dan hanya kepada debitur yang mampu mengelola proyek secara efisien. Dengan persyaratan seperti itu, diharapkan

dapat meminimisasi money demand untuk pemanfaatan yang tidak berguna, nonproduktif

dan spekulatif.

Persyaratan pemanfaatan money demand yang sedemikian rupa juga berlaku bagi

sektor pemerintah, sehingga kreditor akan mempertimbangkan kelayakan proyek dan kemampuan pemerintah mengelola proyek tersebut. Dengan persyaratan tersebut, pemerintah tidak akan dapat memperoleh pembiayaan yang berlebihan yang digunakan untuk proyek-proyek publik yang tidak menguntungkan.

Oleh karena konsumsi untuk kebutuhan pokok dan investasi yang produktif cenderung lebih stabil dibandingkan konsumsi yang tidak bermanfaat dan investasi yang spekulatif, maka pemanfaatan money demand untuk hal-hal yang disebutkan terdahulu akan lebih stabil dalam perekonomian Islam.

Dengan berbagai elemen sistem ekonomi Islam tidak hanya dapat meminimisasi ketidak stabilan permintaan uang agregat, tetapi juga mempengaruhi berbagai komponen

money demand yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi dan pemerataan penggunaan dana.

Umumnya termasuk di beberapa negara-negara Islam, Y merupakan output yang termasuk untuk pemenuhan konsumsi yang tidak bermanfaat dan investasi yang nonproduktif. Sedangkan karakteristik Ys, merupakan sesuatu yang normatif yang belum

mencerminkan sesuatu kenyataan yang berlaku saat ini, namun bukan sesuatu hal yang tidak mungkin untuk dicapai. Selanjutnya S merupakan nilai-nilai dan kelembagaan yang kompleks yang tidak harus dapat dikuantifikasi. Hal penting yang harus diperhatikan adalah aktualisasi pencapaian tujuan-tujuan dimana Y harus dibersihkan dari hal-hal yang

bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan unsur-unsur yang dapat mengagalkan pencapaian tujuan ekonomi. Selain dari pada itu, penting pula diperhatikan bahwa dengan

adanya nilai-nilai dan kelembagaan tersebut maka tidak ada alasan untuk menggunakan suku bunga yang pada dasarnya telah terbukti tidak efektif dalam mempengaruhi money

demand.

3. Money Supply

Ketika money demand selalu dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan, diharapkan money demand akan stabil. Selanjutnya, perlu diperhatikan bagaimana menggiring aggregate money supply bertemu dengan money demand sehingga

terjadi equilibrium.

Didalam mencapai pertumbuhan money supply yang sesuai target, diperlukan instrument-instrument yang digunakan oleh bank sentral untuk menciptakan keselarasan antara pertumbuhan money supply yang ditargetkan dan yang aktual terjadi. Oleh karena dekatnya hubungan antara pertumbuhan kredit dengan pertumbuhan M0 atau highpowered money, maka bank sentral berkewajiban untuk mengatur dengan ketat

pertumbuhan M0.

Terdapat tiga sumber utama dari high-powered money, yaitu pinjaman pemerintah kepada bank sentral, kredit bank sentral kepada bank komersial dan surplus neraca pembayaran.

Selanjutnya, dimungkinkan bagi bank sentral untuk mengendalikan penyaluran kredit kepada bank-bank komersial. Penerapan profit-and-loss sharing yang menggantikan suku bunga akan lebih dapat meningkatkan kemampuan bank sentral untuk mengendalikan penyaluran pinjaman tersebut.

Untuk pengendalian surplus neraca pembayaran, dapat dilakukan dengan melakukan sterilisasi. Sterilisasi dapat dilaksanakan dengan menggunakan instrument moneter yang tersedia pada suatu negara.

4. Instrument-instrument kebijakan moneter

Instrument moneter yang dikenal menurut ekonomi Islam adalah dalam bentuk kontrol kuantitatif pada penyaluran kredit dan instrument yang dapat menjamin alokasi kredit dapat berlangsung dengan baik pada sektor-sektor yang bermanfaat dan produktif (Chapra, 1996).

Statutory reserve requirement pada sistem ekonomi Islam adalah instrumen yang sangat penting karena discount rate dan operasi pasar terbuka tidak dapat diterapkan pada sistem ini. Bank komersial diwajibkan menempatkan sebagian dananya yang berasal dari demand deposits pada bank sentral sebagai statutory reserve. Reserve requirement ini hanya berlaku pada demand deposits, sedangkan bagi mudarabah deposit tidak diperlukan reserve requirement karena mudarabah merupakan penyertaan (equity) dari penabung pada bank tersebut yang memiliki kemungkinan laba maupun resiko rugi.

Dengan hanya mengandalkan reserve requirement yang dapat memudahkan bank

sentral melakukan penyesuaian pada high-powered money, belum menjamin keberhasilan

manaj emen moneter, karena dapat terj adi ekspansi kredit melampaui dari j umlah yang ditargetkan.

Instrument yang juga cukup berarti dalam mempengaruhi reserves dari pada bank

komersial adalah kewenangan bank sentral untuk dapat memindahkan demand deposits pemerintah yang ada pada bank sentral ke dan dari bank komersial.

Common pool merupakan instrument yang mensyaratkan bank-bank komersial untuk menyisihkan sebagian dari deposits yang dikuasainya dalam proporsi tertentu yang berdasarkan kesepakatan bersama guna menanggulangi masalah likuiditas.

Moral suasion merupakan instrument yang lebih penting pada bank sentral yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Melalui kontak-kontak personal, konsultasi dan pertemuan-pertemuan dengan bank komersial, bank sentral akan dapat lebih cepat dan mampu memonitor kekuatan dan masalah yang dihadapi bank-bank komersial.

Selanjutnya, uang yang diciptakan oleh bank sentral berasal dari pelaksanaan hak prerogatifnya dan hal ini membawa keuntungan bagi bank sentral karena biaya dikeluarkan untuk menciptakan uang lebih kecil dari nilai nominalnya atau dikenal dengan money seigniorage.

Alokasi pembiayaan perbankan yang berdasarkan tujuan pemanfaatannya akan memberikan manfaat yang optimum bagi semua pelaku bisnis dan akan menghasilkan barang dan jasa yang dapat terdistribusi kesemua lapisan masyarakat. Pada kenyataanya hal ini sulit terjadi, karena dana yang dapat dihimpun oleh perbankan umumnya berasal sebagian besar dari para penabung kecil, namun pemanfaatannya dalam bentuk kredit lebih tertuju pada pengusaha-pengusaha besar.

Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya skim penjaminan bagi bank untuk berpartisipasi dalam pembiayaan usaha-usaha produktif yang tidak menyalahi nilai-nilai Islam. Dalam skim penjaminan, perusahaan diteliti kemampuan berusahanya dan manajemennya. Bila dirasakan kurang namun memiliki prospek yang baik, maka dibantu dengan program-program pelatihan sehingga perusahaaan dapat memanfaatkan dan mengelola dananya dengan baik.

IV. PENERAPAN MANAJEMEN MONETER ALTERNATIF DI INDONESIA

Manajemen moneter alternatif dimungkinkan untuk diterapkan di Indonesia, karena berdasarkan Undang-undang (UU) No. 10 tahun 1998 perbankan dapat berusaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan berdasarkan UU No. 23 tahun 1999 Bank Indonesia dapat melaksanakan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah. Sehubungan dengan UU No. 10 tahun 1998, sudah saatnya bagi negara Indonesia untuk segera menerapkan sistem perbankan yang bebas dari suku bunga dan berdasarkan profitand- loss sharing. Berdasarkan UU tersebut, perbankan di Indonesia mulai beralih dari sistem konvensional menjadi dual banking system yang mengakomodir baik system perbankan konvensional maupun sistem perbankan syariah yang tidak menggunakan suku bunga dalam bertransaksi. Namun dalam UU No. 10 tahun 1998 belum secara jelas

memperlihatkan bagaimana operasi perbankan syariah yang seharusnya, padahal system perbankan syariah dan konvensional sangat berbeda. Maka untuk menunjang berlangsungnya dual banking system dengan dasar hukum yang lebih kuat, perlu dipikirkan adanya undang-undang perbankan syariah tersendiri.

Selanjutnya oleh karena sumber utama dari high-powered money umumnya berasal dari pinjaman pemerintah kepada bank sentral, maka akan sulit bagi bank sentral emiliki kebijakan moneter yang efektif.

Bank Indonesia dapat mengimplementasikan manajemen moneter tanpa menggunakan suku bunga. Sesuai dengan amanah UU No. 23 tahun 1999, Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan mengenai Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Kebijakan PUAS mengatur bank umum syariah maupun konvensional dapat berinvestasi jangka pendek pada bank umum syariah yang membutuhkan likuiditas dengan menggunakan prinsip mudharabah atau bagi hasil. Sedangkan dengan SWBI memungkinkan bagi Bank Indonesia mempengaruhi likuiditas perekonomian melalui bank umum syariah maupun konvensional dengan menggunakan prinsip wadiah atau penitipan.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 1999 memungkinkan bagi Bank Indonesia untuk menerapkan statutory reserves terhadap perbankan syariah dan hal ini telah berlangsung dengan adanya kebijakan Giro Wajib Minimum bagi bank umum syariah. Walaupun disadari penentuan Giro Wajib Minimum yang harus dipelihara perbankan syariah masih berdasarkan seluruh dana pihak ketiga termasuk deposito mudharabah. Penyesuaian Giro Wajib Minimum akan dipertimbangkan setelah selesainya penyusunan Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang saat ini masih dalam pembahasan.

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998, perbankan syariah dapat saja bekerja sama untuk membentuk pooling funds yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, guna mengatasi kesulitan likuiditas yang terjadi. Kebijakan pooling funds memiliki kelemahan, yaitu umumnya yang memanfaatkan hanya bank-bank yang tidak baik performance-nya. Oleh karena itu penyelenggaraan pooling funds perlu diatur dengan ketat guna menghindari moral hazard dari peserta. Selanjutnya pooling funds belum diperlukan karena perbankan syariah yang mengalami kesulitan likuiditas saat ini dapat memanfaatkan keberadaan PUAS.

Menurut UU No. 23 tahun 1999 tidak memungkinkan bagi Bank Indonesia menyisihkan dana untuk secara langsung maupun tidak langsung membiayai proyekproyek yang berlangsung di sektor riil. Namun skim dan lembaga penjaminan yang menghubungkan sektor riil dan sektor keuangan perlu dipertimbangkan keberadaannya guna melengkapi sistem perbankan tanpa suku bunga. Adanya lembaga ini dapat menghindari kesalahan dalam mengalokasikan dana sehingga hanya yang memiliki peluang investasi terbaiklah yang akan dapat memanfaatkan dana. Dengan adanya perbankan yang menyediakan pembiayaan yang berdasarkan profit-and-loss sharing yang dilengkapi dengan skim dan lembaga penjaminan tersebut, usaha kecil akan memiliki kontribusi yang maksimal dalam kegiatan sektor riil.

V. PENUTUP

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya krisis keuangan Asia adalah lemahnya kwalitas lembaga-lembaga keuangan yang dipengaruhi oleh penerapan suku bunga yang ternyata gagal berfungsi sebagai alat indirect screening mechanism. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa manajemen moneter yang bertumpu pada suku bunga akan menghasilkan kegagalan pemenuhan kebutuhan pokok (khususnya rakyat kecil), kelompok kaya/miskin akan semakin kaya/miskin, pertumbuhan ekonomi yang melambat dan ketidak stabilan perekonomian. Setelah diterapkannya manajemen moneter melalui suku bunga, dua fenomena utama terj adi, yaitu tingginya tingkat inflasi

dan tidak stabilnya nilai tukar.

Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa dengan menghindari penggunaan suku bunga dalam manajemen moneter dan penerapan profit-and-loss sharing pada financial intermediation dapat menciptakan perekonomian yang lebih stabil karena dengan manajemen moneter alternatif tersebut dapat me-minimisasi pemanfaatan aggregate money demand untuk kegiatan-kegiatan yang non-produktif dan spekulatif.

Dengan adanya UU No. 10 tahun 1998 dan UU No. 23 tahun 1999 memungkinkan bagi Bank Indonesia untuk menerapkan manajemen moneter alternatif. Walaupun berdasarkan situasi dan kondisi saat ini belum semua instrumen cocok dan dapat diterapkan di Indonesia. Untuk berlangsungnya manajemen moneter alternative melalui beralihnya perbankan Indonesia kedalam dual banking system, dukungan seluruh masyarakat dari segenap lapisan sangat diperlukan. Masyarakat khususnya pengusaha yang bekerja di sektor riil harus menyadari sepenuhnya money demand yang dibutuhkan

harus di screen dengan value judgments yang berdasarkan nilai-nilai Islam.

Selain dari pada itu masyarakat harus menyadari sepenuhnya bahwa adanya UU No. 23 tahun 1999 yang telah memberikan independensi bank sentral dan hal-hal lain yang dapat menciptakan kebijakan moneter yang efektif harus dapat dipertahankan sehingga dual banking system dapat berlangsung dengan baik. Selain dari pada itu, dual banking system akan terlaksana dengan baik bila adanya kesediaan seluruh lapisan masyarakat untuk mencoba memahami kegiatan perbankan syariah sebagai sebuah sistem. Bila masyarakat bersedia melihat perbankan syariah sebagai sebuah sistem dan bukan sematamata sebagai sebuah ajaran agama, maka paradigm shift akan berlangsung dengan mulus seperti yang mulai terjadi di negara-negara barat yang mayoritas penduduknya non-Muslim. Bangsa ini terlalu naif, bila masyarakat Islam terbesar di dunia ini harus tertinggal dengan negara-negara lain dalam mengadopsi sebuah sistem yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat, padahal sistem tersebut berasal dari aj aran agamanya.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Zainul (1998). Strategi Pengembangan Perbankan Bagi Hasil di Indonesia. Sespibi: Bank Indonesia.

Ahmad, Khurshid (1981). Studies in Islamic Economics. Leicester, UK: The Islamic Foundation.

Allais, Maurice (1993). The Monetary Conditions of an Economy of Markets: From the Teachings of the Past to the Reforms of Tomorrow. Jeddah, SA: Islamic Research and Training Institute, IDB.

Anwar, Muhammad (1987). Modelling Interest-Free Economy: A Study in Macroecconomics and Development. Herndon, VA: The International Institute of  Islamic Thought.

Bank for International Settlements (1995), Press Release as reported in BIS Review, 24, pp. 1-4.

Chapra, M. Umer (1986). Towards a Just Monetary System. Leicester, UK: The Islamic Foundation. (1996). Monetary Management in an Islamic Economy. Islamic Economic  Studies, Vol. 4, No. 1.

Choudry, Nurun N. dan Abas Mirakhor (1997). Indirect Instruments of Monetary Control in an Islamic Financial System. Islamic Economic Studies, Vol. 4 No. 2.

Dar, Humayon A. dan John R. Presley (1999). Bahan Seminar Sehari Toward A Greater Contribution of the Shariah Bank for Indonesian Economy: Bank Indonesia.

Delhaise, Philippe F. (1998). Asia in Crisis: The Implosion of the Banking and Finance Systems. Singapore: John Willey & Sons (Asia) Pte Ltd.

Edwards, Franklin R. dan Frederic S. Mishkin (1995). The Decline of Traditional  Banking:

Implications for Financial Stability and Regulatory Policy. Economic Policy Review, July.

Hoff, Karla, Avishay Braverman dan Joseph E. Stiglitz (1993). The Economics of Rural Organization. New York, NY: Oxford University Press, Inc..

Indrawati, S. Mulyani dan Ali Winoto Subandoro (1998). Manajemen Makroekonomi Pasca Krisis. Seminar Sehari Sumbangan Pemikiran Fakultas Ekonomi Universitas

Indonesia pada Reformasi dan Pemulihan Ekonomi: LPEM FE UI.

International Monetary Fund (1995). International Financial Statistics, Washington,
D . C . .

Islamic Development Bank (1998). Occasional Paper (1), Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia.

Mc Kinnon, Ronald dan Donald J. Mathieson (1981). How to Manage a Repressed Economy. Essays in International Finance, No. 145.

__________(1984). Financial Repression and Economic Development. Chung Hua Series Lectures, November.

Mills, Paul S. dan John R. Presley (1997). The Prohibition of Interest in Western Literature. Workshop on Islamic Economics: Islamic Foundation. OECD, Economic Outlook, December 1991 dan June, 1995.

Muslehuddin, Mohammad (1974). Sistem Perbankan Dalam Islam. Terjemahan oleh Aswin Simamora (1990), Jakarta: Rineka Cipta.

Prasetiantono, A. Tony (1998). Dilema Manajemen Moneter. Diskusi Panel Efektifitas dan Tantangan Manajemen Moneter di Indonesia: Bank Indonesia.

Qureshi, Anwar Iqbal (1979). The economic and Social System of Islam. Lahore: Islamic Book Service.

Sarwono, A, Hartadi dan Perry Warjiyo (1998). Mencari Paradigma Baru Manajemen Moneter Dalam Sistem Nilai Tukar Fleksibel : Suatu Pemikiran Untuk Penerapannya Di Indonesia, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol. 1, No. 1.

Siddiqui, Nejatullah (1981). Banking without Interest. Lahore, PK: Islamic Publications Ltd..

Thurow, Lester (1980). Zero-Sum Society. New York, NY: Basic Books.

____________ (1997). The Future of Capitalism. London: Nicholas Brealey Publishing. World Bank (1995), World Tables.

ANALISA DAN KOMENTAR :

Dalam analisa dan komentar pada makalah ini,  penulis ingin menegaskan tentang pengendalian inflasi dalam perspektif kebijakan moneter islam. Analisa dan komentar ini di uraikan secara sistematik dan konseptual sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai pengendalian inflasi dalam perspektif kebijakan moneter islam tersebut.

Sebelum memberikan komentar selanjutnya penulis ingin memberikan summary atau ringkasan dari artikel atau makalah di atas menurut hasil analisa penulis:

Dalam artikel ini dibicarakan tentang reformasi keuangan di Asia pada awal 1980an ternyata hanya memberikan peningkatan kwantitas bagi lembaga-lembaga keuangan dan kwantitas aliran modal yang masuk, sedangkan kwalitas lembaga-lembaga keuangan Asia tidak meningkat. sehingga efisiensi dan stabilitas dari perbankan tidak pernah terealisir. Kelemahan kwalitas perbankan di Asia dipengaruhi oleh penerapan suku bunga yang gagal sebagai alat indirect screening mechanism. Selain dari pada itu, penerapan suku bunga berdampak negatif dalam manajemen moneter. yang pada gilirannya mengakibatkan kegagalan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, manajemen moneter alternatif yang tidak bertumpu pada suku bunga perlu dipersiapkan, karena hal tersebut dapat me-minimisasi pemanfaatan aggregate money demand untuk kegiatan-kegiatan yang non-produktif dan spekulatif.

Krisis keuangan di Asia berawal dari di-devaluasinya baht pada bulan Juli 1997 yang merupakan tantangan yang berat bagi perekonomian dunia di akhir abad ke 20.

Krisis yang terjadi pada dasarnya adalah bersumber dari kelemahan kwalitas dari sistem keuangan di Asia. Ada empat kelemahan perbankan Asia yang menyebabkan krisis kwalitas tersebut, yaitu:

1. Perilaku investasi yang bersifat spekulatif yang menjauhkan lembaga-lembaga keuangan dari perkembangan sektor riil.

2. Perbankan beroperasi seperti lembaga pegadaian yang hanya mementingkan jaminan/agunan.

3. Sistem manajemen tradisional dan kekeluargaan/kroni dalam mengelola bank sehingga penyaluran kredit tidak berdasarkan kelayakan proyek.

4. Walaupun telah disadari bahwa perbankan sebaiknya menghindar dari borrowing short and lending long, namun kegiatan ini terus berlangsung.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa permasalahan mendasar dari krisis keuangan Asia adalah krisis kwalitas lembaga-lembaga keuangan yang dipengaruhi oleh penerapan suku bunga yang ternyata gagal berfungsi sebagai alat indirect screening mechanism.

Manajemen moneter yang berdasarkan suku bunga mempengaruhi beberapa hal:

1. Terhadap pemenuhan kebutuhan pokok dan pemerataan distribusi pendapatan karena penyaluran pinjaman dengan suku bunga tertentu ditetapkan berdasarkan kemampuan peminjam memberikan jaminan kredit guna meng-cover pinjaman yang diberikan dan kecukupan cash flow untuk memenuhi kewajiban tersebut.

2. Pertumbuhan ekonomi juga terpengaruh oleh manajemen moneter yang berdasarkan suku bunga. Hal ini terjadi karena memungkinkan bagi masyarakat untuk mengkonsumsi lebih dari pendapatan yang diperolehnya karena meningkatnya konsumsi masyarakat yang dibiayai oleh pinjaman.

3. Ketidak stabilan ekonomi dunia saat ini. Menurut Friedman (dalam Chapra, 1996): attributed the unprecedentedly erratic behavior of the US economy to the erratic behavior of interest rates.

Usaha-usaha mengatur komponen-komponen money demand atau manajemen moneter melalui suku bunga cenderung memperkecil money demand untuk kegiatan-kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok dan investasi yang produktif dan cenderung memperbesar money demand untuk kegiatan-kegiatan yang nonproduktif dan spekulatif, yang pada gilirannya mengakibatkan kegagalan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan ekonomi suatu negara.

Manajemen moneter alternatif yang berdasarkan nilai-nilai Islam akan menciptakan stabilitas harga dan perekonomian yang lebih stabil dan apakah alternatif manajemen moneter akan lebih kondusif sehingga dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan ekonomi suatu negara. Pembahasan manajemen moneter alternatif ini meliputi money demand, money supply dan instrumeninstrumen kebijakan moneter yang berdasarkan nilai-nilai Islam.

Sesuai dengan ajaran Islam manajemen moneter yang efisien dan adil tidak berdasarkan mekanisme suku bunga, melainkan dengan menggunakan strategi yang berdasarkan tiga instrumen utama.

Pertama, adalah value judgments yang dapat menciptakan suasana yang memungkinkan alokasi dan distribusi resources yang sesuai dengan ajaran Islam.

Kedua, adalah kelembagaan yang berkaitan dengan kegiatan sosial, ekonomi dan politik, yang salah satunya adalah mekanisme harga yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan resources.

Ketiga, adalah financial intermediation yang berdasarkan sistem profit-and-loss sharing. Dalam sistem ini money demand dialokasikan dengan syarat hanya untuk proyek-proyek yang bermanfaat dan hanya kepada debitur yang mampu mengelola proyek secara efisien.

Ketika money demand selalu dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan, diharapkan money demand akan stabil.

Didalam mencapai pertumbuhan money supply yang sesuai target, diperlukan instrument-instrument yang digunakan oleh bank sentral untuk menciptakan keselarasan antara pertumbuhan money supply yang ditargetkan dan yang aktual terjadi.

Terdapat tiga sumber utama dari high-powered money, yaitu pinjaman pemerintah kepada bank sentral, kredit bank sentral kepada bank komersial dan surplus neraca pembayaran.

Instrument moneter yang dikenal menurut ekonomi Islam adalah dalam bentuk kontrol kuantitatif pada penyaluran kredit dan instrument yang dapat menjamin alokasi kredit dapat berlangsung dengan baik pada sektor-sektor yang bermanfaat dan produktif (Chapra, 1996).

Statutory reserve requirement pada sistem ekonomi Islam adalah instrumen yang sangat penting karena discount rate dan operasi pasar terbuka tidak dapat diterapkan pada sistem ini.

Instrument yang juga cukup berarti dalam mempengaruhi reserves dari pada bank komersial adalah kewenangan bank sentral untuk dapat memindahkan demand deposits pemerintah yang ada pada bank sentral ke dan dari bank komersial.

Common pool merupakan instrument yang mensyaratkan bank-bank komersial untuk menyisihkan sebagian dari deposits yang dikuasainya dalam proporsi tertentu yang berdasarkan kesepakatan bersama guna menanggulangi masalah likuiditas.

Moral suasion merupakan instrument yang lebih penting pada bank sentral yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Melalui kontak-kontak personal, konsultasi dan pertemuan-pertemuan dengan bank komersial, bank sentral akan dapat lebih cepat dan mampu memonitor kekuatan dan masalah yang dihadapi bank-bank komersial.

Manajemen moneter alternatif dimungkinkan untuk diterapkan di Indonesia, karena berdasarkan Undang-undang (UU) No. 10 tahun 1998 perbankan dapat berusaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan berdasarkan UU No. 23 tahun 1999 Bank Indonesia dapat melaksanakan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah.

Dengan adanya UU No. 10 tahun 1998 dan UU No. 23 tahun 1999 memungkinkan bagi Bank Indonesia untuk menerapkan manajemen moneter alternatif. Walaupun berdasarkan situasi dan kondisi saat ini belum semua instrumen cocok dan dapat diterapkan di Indonesia. Untuk berlangsungnya manajemen moneter alternative melalui beralihnya perbankan Indonesia kedalam dual banking system, dukungan seluruh masyarakat dari segenap lapisan sangat diperlukan. Masyarakat khususnya pengusaha yang bekerja di sektor riil harus menyadari sepenuhnya money demand yang dibutuhkan harus di screen dengan value judgments yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Masyarakat harus sadar sepenuhnya dalam kegiatan konsumsi agar menghindari kegiatan conspiciuous consumption dan dalam kegiatan produksi mengutamakan kegiatan produktif yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan menghindari kegiatan spekulatif.

Selanjutnya mengenai pengendalian inflasi dalam perspektif kebijakan moneter Islam perlu mendapat perhatian setelah sebelas tahun sudah Asia Tenggara khususnya Indonesia melewati sebuah peristiwa ekonomi yang telah membuka mata dan pikiran semua pihak betapa rapuhnya bangunan ekonomi yang dibangun. Setelah sebelumnya mendapat julukan sebagai The East Asian Miracle dan macannya Asia (Asian tiger), tidak lama berselang terjadilah guncangan (shock) ekonomi yang berawal dari sisi moneter. Dari sisi nilai tukar (exchange rate), pada tanggal 18 januari 1998 rupiah mencapai puncak kejatuhannya dengan menembus angka Rp. 16.000 per 1 dolar AS. Dari sisi inflasi, angka inflasi mencapai 77,60 % dan PDB -13,20 %.

Sebagaimana halnya di tahun 2007, kondisi makroekonomi Indonesia pada tahun 2008 masih tetap dalam tekanan krisis subprime mortgage yang masih terus berlanjut di AS bahkan ada kecendungan untuk semakin gawat, berpotensinya harga minyak dunia mengalami kenaikan yang tajam, masih berlanjutnya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Serta dikeluarkannya keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM  sekitar 28,5 % yang sudah dapat dipastikan berimplikasi kepada kenaikan harga-harga barang. Walaupun kondisi ekonomi Indonesia masih menunjukkan stabilitas yang terjaga, faktor-faktor eksternal di atas akan sangat mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar dan pencapaian target inflasi di tahun 2008 ini. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan sektor riil.

Keberadaan permasalahan inflasi dan tidak stabilnya sektor riil dari waktu ke waktu senantiasa menjadi perhatian sebuah rezim pemerintahan yang berkuasa serta otoritas moneter. Lebih dari itu, ada kecendrungan Inflasi dipandang sebagai permasalahan yang senantiasa akan terjadi.

Hal ini tercermin dari kebijakan otoritas moneter dalam menjaga tingkat inflasi. Setiap tahunnya otoritas moneter senantiasa menargetkan bahwa angka atau tingkat inflasi harus diturunkan menjadi satu digit atau inflasi moderat.

Secara empirik, pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari krisis tahun 1997 – 1998 yang mengakibatkan terganggunya sektor riil. Krisis ini diawali dari krisis di sektor moneter (depresiasi nilai tukar rupiah dengan dolar) yang kemudian merambat kepada semua sektor tanpa terkecuali. Tingkat Inflasi ketika itu sebesar 77,60 % yang diikuti pertumbuhan ekonomi minus 13,20 %. Adapun terganggunya sektor riil tampak pada kontraksi produksi pada hampir seluruh sektor perekonomian. Tahun 1998, seluruh sektor dalam perekonomian (kecuali sektor listrik, gas, dan air bersih) mengalami kontraksi. Sektor konstruksi mengalami kontraksi terbesar yaitu 36,4 %. Disusul kemudian sektor keuangan sebesar 26,6 %.

Inflasi sesungguhnya mencerminkan kestabilan nilai sebuah mata uang. Stabilitas tersebut tercermin dari stabilitas tingkat harga yang kemudian berpengaruh terhadap realisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu negara, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, perluasan kesempatan kerja, dan stabilitas ekonomi.

Dalam rangka mengendalikan inflasi dan menjaga stabilnya nilai mata uang, Pemerintah dan otoritas moneter yang ada mengambil beberapa kebijakan baik dari segi moneter, fiskal, maupun sektor riil. Dari segi moneter maka bank sentral akan menaikkan suku bunga dan pengetatan likuiditas perbank-kan, mengkaji efektivitas instrumen moneter dan jalur transmisi kebijakan moneter, menentukan sasaran akhir kebijakan moneter, mengidentifikasi variabel yang menyebabkan tekanan-tekanan inflasi, memformulasikan respon kebijakan moneter.

Dari segi fiskal, pemerintah menerapkan kenaikan prosentase pungutan pajak, mengadakan pinjaman sukarela atau pinjaman paksa, memotong uang, membekukan sebagian atau seluruhnya simpanan-simpanan (deposito) pihak-pihak partikulir (bukan punya pemerintah) yang ada dalam bank-bank, serta penurunan pengeluaran pemerintah.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa, kehadiran kebijakan moneter alternatif (mata uang yang kuat dan stabil, serta kebijakan moneter yang tidak memunculkan dilema di sektor riil) yang mampu mengendalikan inflasi sudah sangat mendesak dibutuhkan dan segera diaplikasikan. Dalam hal ini, Abdul Qadim Zallum (Pemimpin Ke 2 Hizbut Tahrir) dalam bukunya Sistem Keuangan di Negara Khilafah mengatakan bahwa, sistem moneter yang berbasis kepada emas dan perak merupakan satusatunya sistem moneter yang mampu menyelesaikan problematika mata uang, menghilangkan inflasi besar-besaran yang menimpa seluruh dunia, dan mampu mewujudkan stabilitas mata uang dan stabilitas nilai tukar, serta bisa mendorong kemajuan perdagangan internasional.

B. PENGENDALIAN INFLASI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN MONETER ISLAM

1. Definisi Kebijakan Moneter dan Inflasi

Untuk memudahkan analisa permasalahan pengendalian inflasi dalam perspektif kebijakan moneter Islam, maka penulis terlebih dahulu akan memabahas secara singkat berkaitan dengan dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yakni kebijakan moneter dan inflasi. Aulia Pohan mengatakan kebijakan moneter (monetary policy) adalah suatu pengaturan di bidang moneter yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang dan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Hampir senada dengan definisi yang diutarakan Pohan, dalam kamus istilah keuangan dan perbankan kebijakan moneter didefinisikan dengan rencana dan tindakan otoritas moneter yang terkoordinasi untuk menjaga keseimbangan moneter, dan kestabilan nilai uang, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

Definisi kebijakan moneter yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagaimana definisi yang disampaikan oleh Pohan. Definisi ini lebih bersifat netral (tidak memihak kepada salah satu aliran ekonomi yang ada, sebagaimana definisi yang ada pada wikipedia dan kamus Istilah Keuangan dan Perbankan yang lebih dominan kepada aliran moneteris).

Adapun definisi inflasi dalam Dictionary of Economics didefinisikan dengan suatu peningkatan tingkat harga umum dalam suatu perekonomian yang berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu. Samuelson dan Nordhaus dalam buku mereka Macro Economics mendefinisikan inflasi  dengan cukup pendek yaitu kenaikan tingkat harga umum.  Adapun Bank Indonesia mendefinisikan inflasi dengan kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus.

Definisi di atas mendapat kritikan cukup tajam dari mazhab ekonomi Austria. Ekonom dari mazhab Austria mengatakan bahwa definisi inflasi di atas tidak mengambarkan fakta inflasi sesungguhnya, terlebih lagi adalah faktor pemicu inflasi itu sendiri. Definisi di atas hanya sebatas menjelaskan salah satu akibat inflasi.

Aliminsyah dan Padji memberikan definisi inflasi sebagai berikut “suatu keadaan yang menunjukkan jumlah peredaran uang yang lebih banyak dari pada jumlah barang yang beredar, sehingga menimbulkan penurunan daya beli uang dan selanjutnya terjadi kenaikan harga yang menyolok”. Definisi ini hampir senada dengan yang disampaikan oleh Murray N. Rothbard.

Terjadinya perbedaan delam mendefinisikan inflasi ini dikarenakan sebagian pakar ekonomi menjelaskan makna inflasi berdasarkan sebab yang menimbulkan inflasi dan sebagian yang lain berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh inflasi.

Secara umum, definisi inflasi yang jamak dipakai adalah definisi yang penulis tulis pada bagian pertama.50 Sebagaimana halnya definisi kebijakan moneter yang digunakan dalam penelitian ini, maka dalam definisi inflasi penulis menggunakan definisi inflasi yang disampaikan oleh Bank Indonesia.

Mengapa penulis menggunakan definisi inflasi yang pertama? Ada dua alasan yang penulis gunakan untuk menjawab pertanyaan ini. Pertama, harus kita pahami bahwa sebuah definisi adakalanya berasal dari sebuah konsep tentang nilai yang dalam perumusannya diharuskan merujuk kepada dalil-dalil syar’i dan adakalanya terkait dengan konsep yang murni berasal dari sebuah fakta.

Definisi inflasi sepenuhnya didasarkan pada penelaahan yang cermat (dan tepat) terhadap fakta fenomena perkembangan harga barang dan jasa.  Dengan kata lain, definisi inflasi adalah berbicara fakta apa adanya (das sein), bukan berbicara apa yang seharusnya (das sollen).52 Dalam hal ini, definisi inflasi kelompok yang ke dua tidaklah menggambarkan fakta apa adanya.

Metode telaah seperti inilah yang seharusnya juga diterapkan dalam mendefinisikan fakta tentang inflasi.

Kedua, sebagaimana halnya definisi kebijakan moneter, definisi inflasi kelompok yang ke dua memasukkan unsur besaran jumlah uang beredar sehingga definisi tersebut tidak bersifat netral (mengikuti aliran moneteris).

Secara umum, berdasarkan penyebabnya inflasi terbagi ke dalam 3 macam, yakni: Pertama, tarikan permintaan (demand-pull inflation). Inflasi ini timbul apabila permintaan agregat meningkat lebih cepat dibandingkan dengan potensi produktif perekonomian. Kedua, dorongan biaya (cosh-push inflation). Inflasi ini timbul karena adanya depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (administered price), dan terjadi negative supply shocks akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Ketiga, ekspektasi inflasi. Inflasi ini dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau forward looking. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan dan penentuan upah minimum regional.

Dalam rangka menjaga inflasi agar tetap dalam tingkat moderat baik pemerintah (kebijakan fiskal) maupun otoritas moneter (kebijakan moneter) mengambil sejumlah langkah sebagaimana yang telah kami tuliskan pada bagian latar belakang.

Bagaimana inflasi dalam perekonomian Islam? Sesungguhnya, apabila inflasi didefinisikan dengan kecendrungan kenaikan harga-harga secara umum, maka akan kita dapati bahwa dalam setiap perekonomian (apakah itu menggunakan sistem ekonomi Kapitalis ataupun Islam) akan senantiasa ditemui permasalahan inflasi.

Hanya saja, terdapat perbedaan yang cukup signifikan (baik secara kuantitatif maupun kualitatif) antara permasalahan inflasi yang ada di dalam perekonomian Islam dengan yang ada di dalam perekonomian Kapitalis.

Salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan itu adalah dikarenakan mata uang yang digunakan dalam perekonomian Islam adalah bimetalik (dinar dan dirham). Dimana dalam diri dinar dan dirham tersebut mempunyai sejumlah keunggulan dibandingkan dengan mata uang kertas yang digunakan pada saat ini. Salah satu keunggulan itu adalah adanya nilai intrinsik (nilai ini tidak terdapat pada fiat money) yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, inflasi yang disebabkan faktor lemahnya mata uang (depresiasi nilai) sebagaimana yang terjadi dalam perekonomian Kapitalis tidak akan terjadi dalam perekonomian Islam.

2. Kebijakan Moneter

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dalam tulisan ini penulis akan mencoba memberikan deskripsi kebijakan moneter Islam (Perspektif Hizbut Tahrir) dalam mengendalikan inflasi.

Setidaknya ada tujuh kebijakan moneter Islam yang menurut penulis dapat mengendalikan inflasi baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu: Dinar dan dirham sebagai mata uang, hukum jual beli mata uang asing, hukum pertukaran mata uang, hukum bunga, hukum pasar modal, hukum perbankan, hukum pertukaran internasional, dan otoritas kebijakan moneter.

Di bawah ini penulis akan menjelaskan (secara singkat) empat dari tujuh kebijakan moneter di atas dalam kaitannya mengendalikan inflasi.

2.1 Dinar dan Dirham

Di atas penulis sudah menjelaskan bagaimana eksistensi dari fiat money yang secara pasti menyebabkan terjadinya inflasi. Lebih dari itu, ia merupakan faktor utama terjadinya inflasi dalam sitem Kapitalisme.

Berbeda halnya dalam sistem ekonomi Islam, inflasi yang disebabkan kelemahan dari mata uang relatif cukup kecil kemungkinan terjadinya (kalau tidak bisa dikatakan tidak akan terjadi).

Mengapa demikian? Untuk mengetahui mengapa penggunaan dinar dan dirham dapat mengendalikan inflasi terlebih dahulu harus diketahui kelemahan dari fiat money. Setelah itu dikomparasikan dengan karakteristik mata uang dinar dan dirham.

Telah diketahui bahwa, Fiat money memiliki kelemahan yang teramat fatal. Sebaliknya, dinar dan dirham tidaklah memiliki kelemahan sebagaimana yang ditemukan dalam fiat money. Faktor fundamental dari kekuatan dinar dan dirham adalah setaranya antara nilai nominal dengan nilai intrinsik yang terdapat pada mata uang tersebut.

Eksistensi nilai intrinsik ini akan secara otomatis menjaga nilai tukarnya terhadap mata uang lain. Sehingga inflasi yang disebabkan lemahnya nilai tukar mata uang domestik dengan mata uang asing yang berdampak kepada naiknya komoditas impor, output gap, dan ekspektasi inflasi dapat dikatakan tidak akan terjadi.

2.2 Hukum Bunga

Pergerakan ekonomi dalam sistem ekonomi konvensional sangat bergantung pada sistem bunga. Begitu pentingnya sistem bunga bagi ekonomi Kapitalisme, maka dalam kebijakan moneter konvensional struktur suku bunga menjadi salah satu instrumen moneter untuk mencapai sasaran akhir (inflasi).

Hampir semua sektor ekonomi Kapitalisme terkait dengan sistem bunga, mulai dari sektor riil terlebih lagi adalah sektor non riil. Sistem bunga mengakibatkan sektor non riil berkembang lebih cepat dibandingkan dengan sektor riil. Hal ini dikarenakan sektor non riil dalam memberikan keuntungan relatif lebih cepat dan besar jumlahnya apabila dibandingkan dengan sektor riil.

Akibatnya sektor riil mengalami kekurangan “darah” untuk menggerakkan roda ekonomi. Ketika roda ekonomi sudah berjalan lambat dan bahkan terhenti bisa dipastikan inflasi adalah sebuah keniscayaan yang akan terjadi.

Sebaliknya, Islam secara tegas berpendapat bahwa, bunga hukumnya adalah haram.62 Kalau bunga dalam Islam diharamkan, lalu bagaimana caranya menggerakkan roda ekonomi?

Islam menggariskan bahwa, harta yang dimiliki oleh seseorang individu apabila ingin dikembangkan haruslah melewati cara yang memang dihalalkan oleh Allah Swt. Dalam hal ini Islam memberikan tiga pilihan apakah dengan cara usaha mandiri, kerjasama pihak kedua (syarikah), dan kerjasama pihak ketiga (melalui lembaga mediasi Bank Syariah).

Dengan kata lain, Islam tidak mengijinkan pengembangan harta melalui perdagangan uang (uang beranak uang) dengan sistem bunga. Kebijakan Islam melarang perdagangan uang ini tentunya akan mencegah uang beredar pada tempat tertentu saja (sektor non riil), sehingga kebutuhan “darah” (dana) bagi sektor riil dapat terpenuhi. Ketika dana segar bagi sektor riil telah tercukupi maka bisa dipastikan gerak dari roda ekonomi akan berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya inflasi.

2.3 Hukum Perbankan

Dalam sistem ekonomi Kapitalisme, lembaga keuangan (perbankan) menempati posisi yang sangat menentukan. Melalui lembaga inilah sistem bunga dapat berjalan dengan baik dan bergerak sangat cepat.

Apabila dalam sistem ekonomi Kapitalisme perbankan merupakan suatu keniscayaan. Maka dalam sistem ekonomi Islam (SEI) adalah sebaliknya. Islam memandang pendirian suatu bank adalah mubah (boleh), hanya saja kegiatan dari perbankan tersebut tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan (dhawabit) syari’ah.

Dengan demikian, apabila eksistensi perbankan dalam sistem ekonomi Kapitalisme cenderung semakin memperdalam jurang antara sektor riil dengan sektor non riil yang berujung kepada inflasi. Sebaliknya dalam SEI lembaga keuangan yang ada akan membantu atau mendukung pergerakan sektor riil.

2.4 Otoritas Kebijakan Moneter Islam

Dalam SEI, otoritas kebijakan moneter dan fiskal tidaklahlah terpisah dengan struktur pemerintahan (lembaga eksekutif) yang ada sebagaimana yang ada pada SEK (sistem ekonomi Kapitalis). Kebijakan moneter dan Fiskal dalam SEI sama-sama berada di bawah departemen Baitul Maal. Sehingga tidak diperlukan lagi koordinasi atau pembahasan apakah otoritas moneter dengan lembaga eksekutif perlu dipisahkan atau tidak untuk mengambil kebijakan moneter.

Sebagai tambahan, mana mungkin syariah Islam diterapkan dimana kepemimpinan politiknya berada dalam kungkungan demokrasi Kapitalisme, padahal syariah Islam mengutuk demokrasi??? Dalam konteks ini, mana mungkin kebijakan moneter berbasis syariah dijalankan oleh orang-orang yang menghamba kepada hukum thagut dan antek-antek barat???

Oleh karena itu, kebijakan moneter berbasis syariah yang telah penulis paparkan di atas hanya bisa diterapkan dan dijalankan oleh kepemimpinan yang juga sesuai dengan syariah, yakni Daulah Khilafah Rasyidah.


[1] Penulis adalah Peneliti Bank Senior, Tim Penelitian & Pengembangan Bank Syariah, DPNP, Bank Indonesia, namun pendapat penulis dalam makalah ini bukan mencerminkan pendapat lembaga tempat beliau bekerja. Email: mulya7@yahoo.com atau msiregar@bi.go.id

[2] Disarikan dari berbagai sumber, khususnya Chapra, M. Umer (1996).

SUMMARY, ANALISA DAN KOMENTAR SISTEM KEUANGAN: PERBANKAN SYARIAH BERBASIS FLOATING MARKET

July 19, 2010 Leave a comment

SUMMARY, ANALISA DAN KOMENTAR SISTEM KEUANGAN

M

A

K

A

L

A

H

JUDUL : PERBANKAN SYARIAH BERBASIS FLOATING MARKET

DIPRESENTASIKAN SEBAGAI TUGAS PADA

MATA KULIAH SISTEM FINANCIAL ISLAM

DOSEN PEMBIMBING: Prof. Dr. SOFYAN SYAFRI HARAHAP

Oleh : Ismul Azhari

Nim: 08 EKNI 1348

PASCA SARJANA IAIN SUMUT

2009-2010

PERBANKAN SYARIAH BERBASIS FLOATING MARKET

Oleh: Yusdani

Staf pengajar Fakultas Ilmu Agama Islam dan Peneliti

pada Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

A. PENDAHULUAN

Sistem ekonomi berbasis Syariah, belakangan ini makin populer bukan hanya di negara-negara Islam tetapi juga negara-negara barat, yang ditandai dengan makin suburnya bank-bank yang menerapkan konsep syariah.[1] Di Indonesia perkembangan pemikiran tentang perlunya menerapkan prinsip Islam dalam berekonomi muncul pada 1974. Tepatnya digagas dalam sebuah seminar ‘Hubungan Indonesia-Timur Tengah’ yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK). Perkembangan pemikiran tentang perlunya umat Islam Indonesia memiliki lembaga keuangan Islam sendiri mulai berhembus sejak itu, seiring munculnya kesadaran baru kaum intelektual dan cendekiawan muslim dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.

Pada awalnya memang sempat terjadi perdebatan yang melelahkan mengenai hukum bunga Bank dan hukum zakat vs pajak di kalangan para ulama, cendekiawan dan intelektual muslim.[2] Akan tetapi, nampaknya perkembangan pemikiran dan pergumulan ijtihâd panjang dalam masalah hukum ‘bunga bank’ dan ‘zakat vs pajak’ tersebut tidak sia-sia, akhirnya membuahkan hasil yang melegakan dan memuaskan umat Islam Indonesia. Paling tidak, kalau boleh dikatakan ‘sebuah tonggak’ sejarah baru kebangkitan ekonomi Islam di Indonesia, tepatnya pada hari Ahad, 3 November 1991 untuk pertama kalinya sebuah Bank Islam dilaunching pendiriannya di Istana Bogor yang Panitia Penyelenggaranya diketuai oleh Prof. Dr. Ir. M. Amin Aziz (sekarang Ketua Yayasan PINBUK) Bank Islam Indonesia ini selanjutnya diberi nama Bank Muamalat Indonesia (BMI). [3]

Ketika itu, memang BMI menjadi satu-satunya tumpuan dan harapan 150 juta umat Islam Indonesia. Bahkan harapan yang sangat besar untuk kapasitas Bank yang baru seumur jagung. Harapan yang tentunya sangat wajar jika dikaitkan dengan suasana emosional yang menghinggapi umat Islam yang sudah puluhan tahun bercitacita memiliki lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah yang sekaligus untuk mewujudkan ‘mimpi’ akan kebangkitan ekonomi 90% umat Islam yang hidup dalam lingkaran kemiskinan dan keterbelakangan baik di desa-desa maupun di kotakota besar.

Setelah BMI mulai beroperasi sebagai bank yang menerapkan prinsip syariah pertama di Indonesia, frekuensi kegairahan umat Islam untuk menerapkan dan mempraktekkan sistim syariah dalam kehidupan berekonomi sehari-hari menjadi tinggi. Namun karena kuatnya jaringan bank konvensional yang dimiliki para  konglomerat dan pemerintah yang tangan-tangannya bahkan sampai masuk ke pelosok-pelosok desa dan kecamatan untuk menyedot dana masyarakat, membuat BMI hampir tidak bisa berbuat banyak. Apalagi untuk menyediakan jasa kepada masyarakat yang jauh dari kota-kota besar.

Kenyataan tersebut di atas barangkali, yang menjadikan BMI kemudian belum dapat memenuhi banyak harapan masyarakat muslim lapisan bawah yang selama berpuluh-puluh tahun tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah yang memihak pada mereka. Ditambah memang, perfomance sebuah bank yang hampir tidak bias dielakkan dari kesan eksklusivisme, elitis dan bahkan tidak membumi sebagaimana yang diharapkan jutaan umat sewaktu pendirian BMI sebelumnya. Memang, sebagaimana praktek sebuah bank konvensional yang bermain di level atas dan (keharusan) berorientasi pada keuntungan, maka BMI juga tidak bisa mengelak untuk tidak menggarap kalangan menengah ke atas sebagai nasabah dan debitur paling potensial. Karena sesungguhnya selama ini hanya kelompok kecil inilah yang ‘memegang’ dan punya uang. Tentu hal ini dilakukan untuk menjaga likuiditas Bank dan untuk mempertahankan eksistensinya melalui upaya-upaya mendapatkan keuntungan yang sewajarnya melalui bagi hasil. Kalau tidak, mungkin sulit kita membayangkan BMI akan dapat terus landing dan berkibar hingga hari ini.

Akan tetapi pilihan model pengembangan BMI dalam habitat umat seperti itu bukan berarti tidak memiliki konsekuensi logis. Artinya, umat Islam yang mayoritas berada di level grass root (akar rumput) tidak mendapatkan tempat yang menjadi faktor ‘pertimbangan’ dalam bisnis perbankan besar, karena masyarakat miskin hamper pasti, tidak memiliki nilai bergaining apa-apa dalam sebuah transaksi bisnis perbankan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan banyak umat Islam masih belum merasakan BMI memberikan sentuhan yang berarti kepada mereka sebagai bank yang mengusung nama Islam, utamanya pengusaha makro dan mikro yang relatif tidak mungkin dapat menjangkau persyaratan normal perbankan.

Walhasil kehadiran BMI sebagai lembaga perbankan syariah di tengah-tengah habitat umat Islam Indonesia belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan ekonomi masayarakat dalam mengembangkan usaha-usaha mikro yang notabene milik mayoritas umat. Hal ini tentu karena BMI sendiri memiliki keterbatasan-keterbatasan yang cukup berarti, misalnya masih kurangnya modal usaha, banyaknya saingan bank  konvensional yang memiliki dana unlimited dan kecenderungan pragamatis umat Islam sendiri yang masih berorientasi pada bunga bank sehingga lebih memilih menjadi nasabah bank konvensional dan lain sebagainya serta berbagai kelemahan usaha mikro lainnya.

B. PERKEMBANGAN DAN ASET PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Sejarah perbankan syariah diawali sebelas tahun lalu, ketika Bank Muamalat mulai beroperasi pada 1 Mei 1992, dengan total komitmen modal disetor sebesar Rp 106.126.382.000,-. [4] Pada masa-masa awal operasinya, keberadaan bank syariah  belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini tercermin dari UU No. 7 Tahun 1992, di mana pembahasan mengenai perbankan dengan sistem bagi hasil hanya diuraikan sepintas lalu. Kondisi mulai berubah pada 1998, ketika pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/ 1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (dual banking system), yaitu system perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, bersamaan dengan mulai meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat sebagai hasil edukasi dan kampanye yang gencar diselenggarakan. Perkembangan ini misalnya dapat ditilik dari jaringan kantor perbankan syariah, yang di tahun 1998 baru ada satu bank umum syariah dengan 10 kantor cabang, 1 kantor cabang pembantu, serta 19 kantor kas, menjadi 2 bank umum syariah dengan total 123 kantor, 7 unit usaha syariah pada bank umum konvensional yang tersebar dengan 39 kantor, serta 85 BPRS. [5]

Selain bank umum syariah, bank konvensional juga mulai melirik bentuk perbankan syariah ini dengan mendirikan unit usaha syariah. Saat ini terdapat tujuh bank yang memiliki unit usaha syariah, yaitu Bank Bukopin, Bank Danamon, Bank BNI, Bank BRI, Bank IFI, dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, dan Bank BII.

Perkembangan perbankan syariah yang menggembirakan juga dapat dilihat dari total asetnya yang menunjukkan tren peningkatan secara signifikan. Total asset perbankan syariah pada Desember 2002 berjumlah Rp 4.045.235 juta, meningkat sebesar Rp 1.326.465 juta (48,789 %) dibandingkan posisi pada Desember 2001 sebesar Rp 2.718.770 juta. Pada akhir Maret 2003, angka ini bertambah lagi menjadi Rp 4.632.242 juta, atau mengalami peningkatan 14,5 % dari posisi tiga bulan sebelumnya.

Meskipun angka-angka di atas menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, namun sesungguhnya peran perbankan syariah masih amatlah kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional. Ditinjau dari total aset, perbankan syariah hanya menyumbang Rp 4,63 triliun atau 0,42 % dari total perbankan nasional. Sementara itu, total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun Rp 3,32 triliun atau hanya 0,40 % dari total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun seluruh bank di tanah air. Sedangkan pembiayaan yang telah disalurkan berjumlah Rp 3,66 triliun atau hanya setara 0,87 % dari seluruh kredit yang disalurkan keseluruhan bank. Angkaangka tersebut tentunya masih amat kecil dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga menerapkan dual banking system. Di Kuwait, total aset perbankan syariah telah mencapai 32 persen dan Malaysia 7,9 persen dari total aset perbankan.[6]

C. PERBANKAN SYARIAH DAN PEMBERDAYAAN UMAT

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan [7], disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan aktivitasnya, Bank Syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara Bank dengan Nasabah.

2. Prinsip Kesederajatan

Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank.

3. Prinsip Ketentraman

Produk-produk Bank Syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah Muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Dengan demikian, nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin.

Pelaksanaan prinsip-prinsip di atas lah yang merupakan pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional,7 sebagaimana ditulis Dixon (1992):

…the basic difference between Islamic and Western banks is that the former operate on an equity-based system in which a predetermined rate of return is not guaranteed, whilst in the latter case the system is based on interest financing. This fundamental difference stems from the Sharia’s prohibition of riba (usury or interest) and gharar (uncertainty, risk or speculation). [8]

Konsep riba tersebut sebenarnya telah lama dikenal dan telah mengalami perkembangan makna. Visser (1998), misalnya mengungkapkan perkembangan pengertian riba tersebut:

“The concept of ‘usury’ has a long historical life, throughout most of which it has been understood to refer to the practice of charging financial interest in excess of the principal amount of a loan, although in some instances, and more especially in more recent times, it has been interpreted as interest above the legal or socially acceptable rate. [9]

Setelah lahirnya BMI, Bank Syariah pertama di Indonesia 13 tahun lalu, kini di alam reformasi telah beroperasi pula lembaga-lembaga perbankan konvensional yang menerapkan prinsip syariah, baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta. Kemunculan bank-bank syariah ‘baru’ – Bank IFI Cabang syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Divisi Syariah sebenarnya tidak terlepas dari peristiwa krisis moneter yang cukup parah sejak 1998 atau pasca likuidasi ratusan bank konvensional karena pengelolaannya yang menyimpang.

Di samping itu, dalam dunia perbankan, para bankir dan pemerintah sendiri telah terjadi perubahan paradigma dalam memandang perbankan Islam di Indonesia yang selama krisis ternyata dapat bertahan. Ujian moneter selama krisis tersebut itulah yang sedikitnya membawa implikasi positif bagi sejarah perkembangan perbankan Islam kontemporer di Indonesia. [10]

Kendati Bank Syariah sudah tumbuh dengan positif dan diterima oleh masyarakat dengan baik, kaum muslim Indonesia perlu juga bersikap kritis dalam melihat perkembangan pesat tersebut yang terkesan “mengejar momentum”. Karena sebagai bank yang menggunakan sistim yang bersumber dari ajaran wahyu, taruhan konsekuensi nama Islam menjadi cukup berat. Artinya taruhan nama ‘agama’ ini tidak boleh dijadikan permainan ekonomi oleh para pelaku perbankan sekedar mengingatkan awal menjamurnya bank konvensional swasta pada dekade 80-an dan 90-an. Karena jika hal itu terjadi, implikasi yang harus ditanggung sangat besar dan berisiko bagi eksistensi agama Islam, umat dan ajaran-ajarannya.

Oleh sebab itu, kemunculan banyak lembaga perbankan berlabel syariah (Islam) janganlah hanya karena faktor euphoria reformasi sebagaimana perilaku masyarakat umum saat ini. Akan tetapi memang harus benar-benar karena factor demand dan faktor keyakinan masyarakat dalam menjalankan proses berekonomi secara halal dan bermartabat.

Di samping itu, lembaga perbankan yang menganut sistim syariah tidak sertamerta hanya berorientasi untuk meraup dana dari segmen masyarakat Islam sebanyakbanyaknya tanpa memberi manfaat, kontribusi dan implikasi positif kepada usaha peningkatan kesejahteraan umat secara menyeluruh, utamanya dalam pengembangan usaha kecil dan menengah yang mayoritasnya dimiliki umat Islam. Kaum muslim Indonesia tidak mau menyaksikan bank syariah hanya jadi lembaga yang pandai

meraup uang rakyat tetapi tidak pandai membangun ekonomi rakyat. Dengan kata lain, Bank-Bank Syariah yang sudah ada janganlah hanya pengganti kulit bank-bank yang telah dilikuidasi pada 1997 lalu.

Bagi umat Islam Indonesia bagaimanapun juga, Bank-Bank Syariah yang telah beroperasi di tengah-tengah kehidupannya menjadi harapan bagi upaya memberdayakan kehidupan perekonomian mereka. Jadi jangan hanya mengejar keuntungan semata dengan fokus pembiayaan pada usaha-usaha skala besar dan menengah saja seperti pada masa Orde Baru dulu. Akan tetapi harus secara serius dan sepenuh hati juga berusaha mendorong bangkitnya kekuatan ekonomi umat yang berbasis pada usaha kecil dan kecil-bawah. [11]

Harapan dan kecemasan tersebut di atas penting diperhatikan, karena kaum muslim Indonesia tidak menghendaki bank syariah sama halnya dengan bank konvensional yang lebih tertarik dan memprioritas untuk mengurus pembiayaan kepada pengusaha besar dari pada ke pengusaha kecil karena gambaran keuntungan bisnis belum jelas. Paling tidak, pengalaman beberapa pengusaha kecil mikro yang pernah mencoba mendapatkan pembiayaan di sebuah bank syariah nasional tidak terulang lagi pada masa mendatang. Kaum muslim Indonesia juga tidak ingin mendengar lagi pengusaha kecil mengeluh akibat rumitnya proses pinjaman pembiayaan dan berbagai praktek lempar sana, lempar sini. [12]

D. STRATEGI PENGEMBANGAN MASA MENDATANG

Perkembangan seperti disebutkan di atas setidaknya menunjukkan bahwa ekonomi Islam (syari’ah) yang bersumber dari wahyu dewasa ini telah menemukan form terbaru dalam kehidupan berekonomi di Indonesia. Karena itu, konsep ekonomi Islam yang akhir-akhir ini telah menjadi bagian penting dari sistim perekonomian masyarakat, hendaknya harus dikawal eksistensinya dan harus pula disikapi secara proaktif oleh seluruh umat Islam. Bagaimanapun, ekonomi Islam utamanya sistim syariah yang dipakai dalam operasionalisasi sistim perbankan nasional telah menjadi bagian yang sangat vital dan strategis bagi denyut gerakan perekonomian masyarakat.

Setidaknya, ada hal-hal yang patut membuat umat Islam Indonesia bergembira yaitu telah terjadinya perubahan besar persepsi para pengambil kebijakan keuangan dan moneter di Indonesia terhadap sistim perbankan Islam (khususnya BMI) yang berhasil memperlihatkan prestasi gemilang melawan krisis moneter yang dimulai pertengahan 1997. Padahal, keadaan demikian sebelumnya sangat mustahil akan dapat terjadi di negara sekuler seperti Indonesia ini. Barangkali sejarah menghendaki hikmah blessing in disguise seperti itu?

Kalangan pengambil kebijakan perbankan dan para ahli ekonomi sekarang telah merekonstruksi dan mengevaluasi kembali sistim perbankan yang selama ini berjalan dan ternyata telah berakhir dengan sangat tragis dan hampir menumbangkan integritas Indonesia sebagai sebuah bangsa. Terbukti sistim ekonomi perbankan (kapitalis) yang diterapkan selama ini ternyata sangat rentan terhadap berbagai gejolak ekonomi. Sebaliknya sistim perbankan yang merunut pada prinsip Islam (syariah) terbukti pula dapat bertahan menghadapi hantaman moneter dan gejolak-gejolak ekonomi lainnya.

Oleh sebab itu, pada masa-masa mendatang lembaga perbankan syariah diharapkan juga mampu membangun gerakan ekonomi rakyat yang kuat dan handal sesuai prinsip-prinsip yang diyakini umat. Tanpa ada usaha memberdayakan ekonomi rakyat yang serius, utamanya ekonomi umat Islam yang berbasis lokal dan grass root, maka kehadiran lembaga perbankan syariah yang sudah mewarnai perekonomian nasional akan sia-sia belaka.

Dalam upaya mewujudkan harapan umat tersebut, diperlukan usaha sungguhsungguh dari kalangan perbankan untuk menyusun langkah-langkah, formasi dan

model-model hubungan yang sinergis antara Bank-Bank Syariah dengan umat Islam sehingga keduanya saling mendapatkan keuntungan yang berararti. Paling tidak, sebagai langkah awal Bank-Bank Syariah diminta dapat memperhatikan aspek  empowering umat yang masih sesak dalam kantong-kantong kemiskinan dan keterbelakangan. Tentu saja kepada umat Islam sendiri juga diminta untuk tetap menjadi nasabah Bank-Bank Syariah yang dengan susah payah telah hadir di negeri ini.

Pesatnya perkembangan perbankan syariah juga diikuti dengan pesatnya kajian dan publikasi mengenai prinsip-prinsip serta praktek-praktek bank syariah. Namun demikian, berbagai kajian dan terbitan tersebut hampir seluruhnya membahas bagaimana strategi sukses mengelola bank syariah dengan memfokuskan pada nasabah muslim sebagai sasaran utamanya. Apakah bank syariah memang tidak sesuai untuk nasabah non muslim? [13]

Dalam konteks Indonesia, hal ini sangat penting untuk dipikirkan, mengingat bahwa non muslim di Indonesia selain jumlahnya cukup signifikan juga memiliki potensi ekonomi yang besar. Hal ini diperkuat dengan kenyataan pada beberapa wilayah Indonesia, penduduk non muslimlah yang merupakan mayoritas. Hal ini penting untuk dipertimbangkan, terutama menggagas kemungkinan penerapan strategi pengembangan perbankan syariah melalui peningkatan fokus perhatian pada potensi nasabah non muslim. Argumen pokok dan dasar pemikiran yang ingin dikemukakan berlandaskan pada tiga alasan. Pertama, bahwa larangan pemungutan riba, yang merupakan ciri utama bank syariah, ternyata memiliki akar pada ajaran-ajaran non- Islam. [14]

Kedua, ternyata secara keseluruhan kinerja perbankan syariah lebih bagus dibandingkan dengan kinerja perbankan konvensional. Ketiga, berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, ternyata tidak terdapat perbedaan preferensi yang signifikan dalam pemilihan bank oleh nasabah muslim maupun nasabah non muslim.

Dalam upaya mengembangkan sistem perbankan syariah yang sehat dan amanah serta guna menjawab tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh system perbankan syariah Indonesia, Bank Indonesia menyusun “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Sasaran pengembangan perbankan syariah sampai tahun 2011, sebagaimana termaktub dalam Cetak Biru tersebut, adalah terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan; diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah; terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif dan efisien; serta terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas. [15]

Dalam upaya mewujudkan sasaran-sasaran tersebut, Bank Indonesia telah mencanangkan inisiatif-inisiatif strategis, yang pelaksanaannya dapat dibagi ke dalam empat fokus area pengembangan, yakni: mendorong kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah secara konsisten, menyempurnakan regulasi dan sistem pengawasan yang sesuai dengan karakteristik perbankan syariah, mendukung terciptanya efisiensi operasional dan daya saing bank syariah, serta meningkatkan kestabilan sistem, peran, dan kemanfaatan perbankan syariah bagi perekonomian secara umum.

Dalam upaya penciptaan efisiensi operasional dan daya saing bank syariah seperti tersebut di atas, perlu diperhatikan pencapaian economies of scale serta economies of scope dari perbankan syariah. Dalam kaitannya dengan hal inilah perluasan cakupan pasar dengan juga memberikan perhatian pada pasar rasional dan non muslim menemukan relevansinya. Sebagaimana kita ketahui, hingga saat ini pengembangan perbankan syariah semata-mata masih terfokus pada pasar spiritual, yakni kelompok nasabah yang terutama mempertimbangkan kebersihan dan kemurnian transaksi keuangan, serta mengabaikan pasar non muslim. Padahal, bila menilik kondisi demografis masyarakat Indonesia, terlihat persebaran yang kurang merata, dimana terdapat wilayah-wilayah yang didominasi masyarakat non muslim dan juga memiliki potensi ekonomi yang tinggi.

Penetrasi perbankan syariah pada pasar non muslim diharapkan juga akan lebih mudah bila melihat kinerja perbankan syariah yang dalam banyak kategori relative lebih baik dibandingkan dengan perbankan konvensional. Ditinjau dari tingkat efisiensi, misalnya, perbankan syariah membukukan prestasi yang baik, yang dapat dilihat dari tingkat laba yang diperoleh. Perbankan syariah telah membukukan laba dalam triwulan I/2003 sebesar Rp 17,7 miliar, dengan ROA sebesar 1,59 % dan ROE sebesar 13,5 %. Rasio ROA dan ROE tersebut cenderung meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar masing-masing 0,84 % dan 6,6 %. [16]

Kinerja yang lebih baik dapat pula dilihat dari rasio Financing to Deposit Ratio (FDR), yakni rasio antara pembiayaan yang diberikan dengan dana pihak ketiga yang diterima bank, yang mencapai 110,22 %. Angka ini jauh melebihi rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan konvensional yang hanya 50,46 %. Perbandingan serupa juga terlihat dari Non Performing Financings (NPF), yakni jumlah pembiayaan yang tergolong non lancar dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif. Non Performing Financings perbankan syariah hanya 3,96 %, sementara Non Performing Loans perbankan konvensional mencapai 8,15 %. [17]

Selama ini, kalangan perbankan syariah umumnya masih membidikkan sasaran pada para loyalis syariah atau pasar yang fanatik terhadap syariah. Masih jarang bank syariah yang mencoba menangkap pasar mengambang (floating market) atau pasar yang tidak terlalu fanatik terhadap satu sistem perbankan, konvensional atau syariah. Pasar ini bisa berpindah-pindah, tergantung sistem mana yang lebih menguntungkan.

Sejalan dengan ini, dapat disimak hasil penelitian Bank Indonesia tentang “Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Pulau Jawa”.  Dalam Pokok-Pokok Hasil Penelitian, butir (5) disebutkan : Analisis faktor-faktor yang memotivasi masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah ternyata untuk masyarakat Jawa Barat dan Jawa Timur yang lebih dominan faktor kualitas pelayanan dan kedekatan lokasi bank dari pusat kegiatan, sedangkan factor pertimbangan keagamaan (yaitu masalah halal/haram) bukanlah menjadi factor penting dalam mempengaruhi kecenderungan menggunakan jasa bank syariah. Hasil penelitian tersebut mengkonfirmasikan penelitian-penelitian sebelumnya, yang menyebutkan bahwa faktor agama bukanlah pertimbangan utama dalam pemilihan bank, dan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara responden muslim dan nonmuslim dalam penetapan kriteria-kriteria utama dalam pemilihan bank. [18]

Sudin, misalnya, menyebutkan:

The three most important criteria in the bank selection process for Muslims were: first, “the provision of a fast and efficient service”;second, “the speed of transaction”; and third, “friendliness of bank personnel”. As regards the non-Muslims, the three most important bank selection criteria were: first, “friendliness of bank personnel”; second, “the provision of a fast and efficient service”; and third, “the reputation and image of the bank”. [19]

Dalam tempo yang relatif singkat, perbankan syariah telah mengalami kemajuan yang menggembirakan, baik dari jumlah kantor, jumlah aset, dana pihak ketiga yang dihimpun, atau pembiayaan yang disalurkan. Namun demikian, kontribusi perbankan syariah dibandingkan dengan total perbankan masih amat kecil. Bank Indonesia mengeluarkan Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia sebagai peletak posisi dan cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia dan berfungsi sebagai pedoman bagi para stakeholder perbankan syariah. Cetak Biru ini juga memuat inisiatif-inisiatif guna mencapai sasaran yang ditentukan. Salah satu inisiatif penting adalah mendukung terciptanya efisiensi dan daya saing bank syariah. Efisiensi tersebut dapat dicapai antara lain dengan meningkatkan economies of scale dan economies of scope. [20]

Dalam konteks ini, perbankan syariah perlu pula memberikan perhatian kepada pasar non muslim. Penetrasi terhadap segmen pasar ini diperkirakan akan lebih mudah bila mengingat bahwa ajaran Hindu, Budha, Yahudi dan Kristen pun juga memiliki akar yang kuat mengenai larangan pemungutan riba. Selain itu, dalam pelbagai kategori penting, kinerja perbankan syariah ternyata relatif lebih baik dibandingkan dengan perbankan konvensional. Apalagi, berdasarkan beberapa studi yang telah dilakukan, ternyata tidak terdapat perbedaan preferensi yang signifikan antara nasabah muslim dan nonmuslim dalam kriteria pemilihan sebuah bank. Penggarapan pasar rasional dan nonmuslim, sambil tetap memberikan perhatian kepada umat muslim sebagai pasar spiritual yang utama, diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja perbankan syariah lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada para nasabahnya. [21]

E. PENUTUP

Sebagai penutup uraian-uraian terdahulu dari tulisan ini, perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, bahwa pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia secara kuantitas sampai tahun 2004 cukup pesat dan menggembirakan. Akan tetapi sisi kuantitas tersebut perlu pula disertai peningkatan kualitas sehingga manfaat jasa perbankan syariah betul dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

Kedua, bahwa untuk pengembangan program-program perbankan syariah di Indonesia pada masa-masa mendatang perlu menempuh strategi-strategi baru untuk mempertahankan dan meningkatkan penggarapan pasar loyalis spiritual (internal muslim). Ketiga, bahwa sudah saatnya pihak-pihak pengelola perbankan syariah di Indonesia untuk melakukan penetrasi ke segmen pasar non-muslim karena bila menilik kondisi demografis masyarakat Indonesia, terlihat persebaran penduduk yang kurang merata, dimana terdapat wilayah-wilayah yang didominasi masyarakat non muslim dan juga memiliki potensi ekonomi yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azis Thaba,1996, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru, Jakarta: Gema Insani Press.

Ali Mutasowifin, 2003. “Menggagas Strategi Pengembangan Perbankan Syariah di Pasar Non Muslim” dalam Jurnal Universitas Paramadina, Vol. 3 No. 1, September 2003: 25-39

Bahtiar Effendy,1998, Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Jakarta: Penerbit Paramadina.

Baihaqi Abd. Madjid ,2004, Kesadaran Baru Berekonomi Islam http:// http://www.bmtlink.web.id/newpage21.htm as retrieved on 11 Dec 2004 17:17:05 GMT. accessed, 16 Desember 2004. “Bank dengan Agunan Amanah,” Tempo, 9 November 1991, hal.22-23.

“Bank Istimewa, Tanpa Bunga,” Editor, 9 November 1991, hal.75-76.

Bank Indonesia. 2002. Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia.

Bank Indonesia dan Lembaga Penelitian IPB. 2000. Penelitian Potensi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Jawa Barat.

Bogor: BI dan Lembaga Penelitian IPB.

Bank Indonesia dan Pusat Penelitian Kajian Pembangunan Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro. 2000. Penelitian Potensi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Semarang: BI dan PPKP Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro.

Bank Muamalat Indonesia. 1993. Laporan Tahunan 1993 M/1413 H. Jakarta: Bank Muamalat Indonesia.

Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia. 2002. Statistik Perbankan Syariah Desember 2002. Jakarta: Bank Indonesia.

——. 2003. Statistik Perbankan Syariah Maret 2003. Jakarta: Bank Indonesia.

——. 2003. Laporan Triwulanan Perbankan Syariah-Triwulan I/2003. Jakarta: Bank Indonesia.

Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan – Bank Indonesia. 2000. Ringkasan Pokok-Pokok Hasil Penelitian “Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Pulau Jawa. Jakarta: Bank Indonesia.

Dixon, Rob. 1992. “Islamic Banking”. The International Journal of Bank Marketing. 10

Ekonomi Syariah di Indonesia, Bukan Alternatif tapi Keharusan “http:// http://www.eramoslem.com/br/fo/4a/14171,1,v.html, accessed 17 Desember 2004.

Erol, Cengiz, Erdener Kaynak, and El-Bdour Radi. 1990. “Conventional and Islamic Banks: Patronage Behaviour of Jordanian Customers”. The International Journal of Bank Marketing. 8 (4).

Gerrard, Philip, and J. Barton Cunningham. 1997. “Islamic Banking: a Study in Singapore”. The International Journal of Bank Marketing. 15 (6).

Haron, Sudin, Norafifah Ahmad and Sandra L. Planisek. 1994. “Bank Patronage factors of Muslim and Non-Muslim Customers”. The International Journal of Bank Marketing. 12 (1).

Lewis, Mervyn K. 1999. “The Cross and the Crescent: Comparing Islamic and Christian Attitudes to Usury”. Iqtisad: Journal of Islamic Economics. 1 (1).

“Mengapa Baru Sekarang Berdiri,” Prospek, 2 November 1991, hal.72-74.

Muhammad Syafi’i Antonio. 2001. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.

Noonan, Jr., John T. 1957. The Scholastic Analysis of Usury. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Page, H. 1985. In Restraint of Usury. The Lending of Money at Interest. London: Chartered Institute of Public Finance and Accountancy.

“Perbankan Syariah yang Semakin Memikat”. Kompas, 30 April 2003.

Perwataatmadja, Karnaen, dan Muhammad Syafi’i Antonio. 1992. Apa dan Bagaimana Bank Islam. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

“Riba and Interest”. International Journal of Islamic Financial Services. 1 (2).

Visser, Wayne A.M., and Alastair MacIntosh. 1998. “A Short Review of the Historical  Critique of Usury”. Accounting, Business, and Financial History. 8 (2).

ANALISA DAN KOMENTAR :

Dalam analisa dan komentar pada makalah ini,  penulis ingin menegaskan tentang Bank Syariah Sebagai solusi Yang Berkeadilan dan Berkerakyatan. Analisa dan komentar ini di uraikan secara sistematik dan konseptual sehingga memberikan gambaran pentingnya peranan Bank Syariah Sebagai solusi Yang Berkeadilan dan Berkerakyatan tersebut.

Sebelum memberikan komentar selanjutnya penulis ingin memberikan summary atau ringkasan dari artikel atau makalah di atas menurut hasil analisa penulis:

Dalam artikel ini dijelaskan bahwa Sistem Ekonomi Islam menjadi semakin popular tidak hanya di Negara tetapi juga di Negara-negara barat. Di Indonesia konstruksi pemikiran islam kontemporer menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendesak untuk melaksanakan system ekonomi berbasis Syariah sudah dimulai sejak tahun 1974 sampai tahun 2004. Jumlah perbankan Islam di Indonesia tumbuh dengan cukup pesat. Tetapi pertumbuhan system perbankan Islam perlu didukung dengan kualitas system perbankan islam. Untuk  membangun perbankan Syariah di Indonesia pada masa yang akan dating membutuhkan pengembangan strategi baru disamping perhatian yang cukup terhadap Pasar spiritual (Moslem) dan juga untuk memenuhi permintaan produk-produk perbankan Syariah di pasar perbankan, tidak hanya di kalangan Muslim tetapi juga bagi non Muslim di seluruh Propinsi Indonesia. Dengan demikian keuntungan dan pelayanan Perbankan Islam tidak hanya bias dinikmati oleh kalangan Muslim tetapi juga dapat dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia yang non-muslim.

Selain bank umum syariah, bank konvensional juga mulai melirik bentuk perbankan syariah ini dengan mendirikan unit usaha syariah. Saat ini terdapat tujuh bank yang memiliki unit usaha syariah, yaitu Bank Bukopin, Bank Danamon, Bank BNI, Bank BRI, Bank IFI, dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, dan Bank BII.

Perkembangan perbankan syariah yang menggembirakan juga dapat dilihat dari total asetnya yang menunjukkan tren peningkatan secara signifikan. Total asset perbankan syariah pada Desember 2002 berjumlah Rp 4.045.235 juta, meningkat sebesar Rp 1.326.465 juta (48,789 %) dibandingkan posisi pada Desember 2001 sebesar Rp 2.718.770 juta. Pada akhir Maret 2003, angka ini bertambah lagi menjadi Rp 4.632.242 juta, atau mengalami peningkatan 14,5 % dari posisi tiga bulan sebelumnya.

Dalam menjalankan aktivitasnya, Bank Syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan

2. Prinsip Kesederajatan

3. Prinsip Ketentraman

Produk-produk Bank Syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah Muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Dengan demikian, nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin.  Pelaksanaan prinsip-prinsip di atas lah yang merupakan pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional.

Setidaknya, ada hal-hal yang patut membuat umat Islam Indonesia bergembira yaitu telah terjadinya perubahan besar persepsi para pengambil kebijakan keuangan dan moneter di Indonesia terhadap sistim perbankan Islam (khususnya BMI) yang berhasil memperlihatkan prestasi gemilang melawan krisis moneter yang dimulai pertengahan 1997. Padahal, keadaan demikian sebelumnya sangat mustahil akan dapat terjadi di negara sekuler seperti Indonesia ini.

Kalangan pengambil kebijakan perbankan dan para ahli ekonomi sekarang telah merekonstruksi dan mengevaluasi kembali sistim perbankan yang selama ini berjalan dan ternyata telah berakhir dengan sangat tragis dan hampir menumbangkan integritas Indonesia sebagai sebuah bangsa. Terbukti sistim ekonomi perbankan (kapitalis) yang diterapkan selama ini ternyata sangat rentan terhadap berbagai gejolak ekonomi. Sebaliknya sistim perbankan yang merunut pada prinsip Islam (syariah) terbukti pula dapat bertahan menghadapi hantaman moneter dan gejolak-gejolak ekonomi lainnya.

Sebagai inti dari makalah diatas dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, bahwa pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia secara kuantitas sampai tahun 2004 cukup pesat dan menggembirakan. Akan tetapi sisi kuantitas tersebut perlu pula disertai peningkatan kualitas sehingga manfaat jasa perbankan syariah betul dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

Kedua, bahwa untuk pengembangan program-program perbankan syariah di Indonesia pada masa-masa mendatang perlu menempuh strategi-strategi baru untuk mempertahankan dan meningkatkan penggarapan pasar loyalis spiritual (internal muslim).

Ketiga, bahwa sudah saatnya pihak-pihak pengelola perbankan syariah di Indonesia untuk melakukan penetrasi ke segmen pasar non-muslim karena bila menilik kondisi demografis masyarakat Indonesia, terlihat persebaran penduduk yang kurang merata, dimana terdapat wilayah-wilayah yang didominasi masyarakat non muslim dan juga memiliki potensi ekonomi yang tinggi.

Selanjutnya untuk menjawab peranan Bank Syariah Sebagai solusi Yang Berkeadilan dan Berkerakyatan dapat diwujudkan setelah krisis perekonomian yang melanda berbagai kawasan Asia, Eropa, Amerika Latin, bahkan Amerika Serikat. Peristiwa ini menyisakan pertanyaan besar, apakah sistim ekonomi yang berlangsung saat ini merupakan sistem satu–satunya yang mampu menjawab persoalan umat manusia? Apakah kapitalisme?, liberalisme yanmg mengusung gagasan pasar bebas, mekanisme pase uang berbasis interes dan usuary, serta dominasi mata uang sebagai komoditas yang diperjual belikan merupakan jawaban tunggal bagi ekonomi masyarakat dunia?

Apakah sosialisme sepenuhnya dapat menggantikan ? apakah umat manusia hanya dapat memilih salah satu dari keduanya? Mengapa cara lain yang sepatutnya digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan rumah dalam tatanan ekonomi mikro maupun makro, yaitu sistim nilai dan kelembagaan yang berbasis ajaran agama, khususnya dalam Islam belum menyentuh banyak kalangan pemikir, pelaku pasar maupun tokoh-tokoh pemerintahan didunia?

Banyak jawaban dan spekulasi atas pertanyaan-pertanyaan ini. Namun, secara nyata jawaban-jawaban yang ditempuh untuk mengatasi krisis perekonomian justru semakin memperkuat peran lembaga-lembaga ekonomi kapitalis, melalu design kelembagaan pasar bebas, peran lembaga-lembaga multilateralistik seperti, World Bank, International Monetary Fund (IMF), WTO (world trande organisation), Asia Development Bank (ADB), dan para pelaku pasar dunia lain , yang saling terintegrasi menciptakan sistemnya sendiri, baik untuk kepentingan negara-negara yang mendominasi lembaga-lembaga tersebut, maupun kepentingan pelaku pasar yang telah menginvestasikan dananya melalui atau atas pengaruh lembaga-lembaga tersebut.

Adakah jalan dari institusi-institusi ekonomi kapitalistik ini terbukti benar? Fakta menunjukkan, bahwa hingga saat ini, baik kasus amerika Selatan (Argentina, Brasil, Mexsico, Peru, dan lainnya), Asia Tenggara (Indonesia,Thailand, Korea Selatan, Philipina), bahkan di Rusia yang mencoba mengadopsi pasar bebas Eropa Barat berbasis kapitalisme, kegagalan demi kegagalan masih terus berlangsung.

Kegagalan-kegagalan itu, secara tragis telah meningkatkan utang dan ketergantungan financial yang semakin besar dari negara yang mengalami krisis, serta berkurangnya asset-asset Negara tersebut karena beralih pemilikan untuk membayar utang dan memenuhi anggaran belanja masing-masing.

Dalam proses ini, salah satu instrumen penting yang digunakan adalah lembaga keuangan dan perbankkan. Mengingat lembaga inilah yang dapat menjadi media transaksi keuangan dengan berbagai portofolio produk maupun jasanya, termasuk instrumen-instrumen yang menfasilitasi utang antar negara maupun jual beli asset antar pelaku pasar dunia, serta transaksi antar mata uang, yang tidak sepenuhnya dapat menggerakkan perekonomian sector riil sebagai instumen untuk pemerataan kemakmuran umat manusia.

Mengapa banyak yang terlena dan tidak segera memperkuat sistim perekonomian dan perbankan Islam untuk meraih kembali ketertinggalan dan keterpurukan saat ini? istrumen negara maupun umat menusia dalam mengelola semberdayanya? Sebagai mungkin akibat kurang memahami, sebagian lagi karena mungkin belum cukup mengimani, sebagian lain mungkin tak peduli.

Ditengah keraguan atau mungkin ketidak fahaman, dan pengalaman yang ada, makalah pendek ini, ingin mengulas sedikit peristiwa dari pengalaman masa krisi perbankan nasional, dengan harapan semoga menambah energi dan inspirasi untuk mewujudkan sistim ekonomi ilahiah, dan mewujudkan kebenaran Islam sebagai sistem dan mekanisme universal bagi umat manusia, melalui perbankkan syariah.

A. Perspektif Ekonomi Islam

Islam merumuskan sistem ekonomi berbeda dari sistem ekonomi lain, karena memiliki akar dari syariah yang menjadi sumber dan panduan setiap muslim dalam menjalankan setiap kehidupannya. Dalam hal ini Islam memiliki tujuan-tujuan syariah (maqosid asysyariah) serta petunjuk untuk mencapai maksud tersebut.

Dalam Al-Mustasyfa, Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa tujuan utama syariah adalah meningkatkan kesejahteraan manusia yang terletak pada pemeliharaan 5 hal, yaitu: Imam (hifz al-iman), hidup, akal, keturunan dan harta benda (hifz al-maal). Segala tindakan yang berupaya meningkatkan kelima maksud tersebut merupakan upaya yang memang seharusnya dilakukan serta sesuai kemaslahatan umum.

Sebagai sebuah keyakinan yang bersifat rahmatan lil ‘alamin (universal), Islam mudah dan logis untuk difahami, serta dapat diterapkan, termasuk didalam kaidah-kaidah muamalahnya (tat hubungan sosial ekonomi). Dalam hal ini ekonomi Islam sebagai bagian kegiatan muamalah sesuai kaidah syariah, adapat diartikan sebagai ilmu ekonomi yang dilandasi ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari al-Quran, as-Sunnah, Ijma’ (kesepakatan ulama) dan qias (analogi). Al-Quran dan as-Sunnah merupakan sumber utama, sedangkan ijma’ dan Qias merupakan pelengkap untuk memahami al- Quran dan as-Sunnah

Ekonomi Islam memiliki pandangan yang khusus terhadap uang sebagai alat tukar pembayaran dan itu pun dalam konteks terbatas. Uang tidak akan bernilai tanpa digunakan sebagai alat pembayaran. Oleh karena itu uang yang bertumpuk (idle) tidak sama dengan uang yang beredar. Jika kita menganggap uang yang disimpan memiliki nilai, berarti kita telah menyalahi fungsi uang sebenarnya. Menumpuk uang berarti menganggap bahwa harta itu kekal dan orang itu cenderung berbuat sewenang-wenang denganya. Hal inilah yang membuat orang terangsang untuk membungakan uang, karena merasa memiliki power (kekuasaan) terhadap pihak lainnya. Tindakan ini merupakan suatu bentuk eksploitasi suatu pihak terhadap pihak lainnya dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan sosial.

Selain soal pandangan terhadap uang, Islam juga memandang bahwa salah satu upaya merealisasikan nilai-nilai ekonomi Islam secara nyata adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan dan perbankkan yang sesuai kaedah syariat Islam. Dari berbagai jenis lembaga keuangan, perbankan merupakan sektor yang paling besar pengaruhnya dalam aktivitas ekonomi masyarakat modern.

Tujuan bank syariah secara umum adalah untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, financial, komersial dan infestasis sesuai kaidah syariah. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang tujuan utamanya adalah pencapaian keuangan yang setinggi-tingginya (profit maximization)

Sedangkan prinsip utama bank Islam terdiri dari larangan atas riba pada semua jenis transaksi. Menrut Badrad-Dien al-Ayni dalam kitab umdatul Qori, prinsip utama adalah penambahan dan menurut syriah riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi yang riil. Sedangkan menurut Imam Sarakhsi dalam kitab al-mabsut, riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis dalam kitab al- Mabsut, Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi syariah atas penambahan tersebut.

Dalam pelaksanaan aktifitas bisnisnya, bank Islam dilakukan atas dasar kesetaraan, keadilan, dan keterbukaan, pembentukan kemitraan yang paling menguntungkan, serta laba yan diperoleh dari usaha yang halal. Hal pokok yang juga menjadi pembeda adalah kewajiban bank Islam untuk mengeluarkan dan mengadministraikan zakat guna mengembangkan lingkungan masyarakat (social conduct).

B. Perbankan syariah sebagai solusi

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

(QS. – Al Baqarah :257)

Makna dan Pemahaman

Bank menurut bahasa arab berasal dari kata “Mashrif yang artinya pertukaran (exchange), yaitu penjualan mata uang dengan mata uang yang lain. Kata mashrif sendiri merupakan istilah nama untuk suatu tempat. Namun demikian artinya dengan kata bank. Manurut bahasa Eropa (Itali, bank bersal dari kata “Banco” yang arinya bangku atau counter. Kata tersebut dipopulerkan karena segala aktifitas pertukaran uang orang-orang Itali menggunakan bangku atau counter. Meskipun demikian perkembangan perkembangan perbankan agak tersendat bahkan sampai zaman Eropean Renaissance.

Bank pertama yang sudah berdiri di Itali pada waktu itu adalah kota Venice tahun 1157, kemudian bank yang secara resmi menggunakan deposito adalah di Barcelona 1401. Sebelum masa kenabian nabi Muhammad SAW, kota Mekkah merupakan kota pusat perdagangan dan para pedagang berdatangan dari segala penjuru bahkan dari luar kota Mekkah. Perjalanan para saudagar menuju pasar Mekkah dilakukan sekaligus ibadah haji (waktu itu masih menyembah berhala) sebagaimana yang digambarkan oleh Allah sebagai perjalanan kaum Quraiys yang aktif berdagang sesuai musim waktu itu, yaitu miusim panas dan musim dingin (QS. 106:1-2).

Kemudian setelah Islam datang, maka segala prinsip-prinsip yang berlaku pada saat itu dan bertentangan dengan syariah harus diubah, dan semenjak itulah parasahabat mulai mengerti pentingnya aturan tersebut. Salah satu contoh adalah az-Zubair bin al Awwam, yaitu beliau adalah salah seorang yang dipercaya Rasul untuk sebagai tempat penyimpanan uang , namun Zubair menolak menerima uang simpanan tersebut. Zubair mensyaratkan bahwa dirinya mau menerima uang simpanan apabila uang tersebut bias digunakan olehnya (diterima sebagai pemberian pembiayaan) bukan hanya sekedar tempat penyimpanan. Kemudian Zubair juga memberikan secure guarantee kepada setiap pemilik modal bahwa uang tersebut akan aman apabila tidak digunakan olehnya namun akan mengalami pengurangan atau kerugian apabila digunakan; begitu pula halnya apabila uang tersebut dijadikan sebagai modal pembiayaan maka dana tesebut dijamin oleh sipeminjam (bukan oleh Zubair).

Perbedaan Perbankan Syariah dan Bank Konvensional

Menurut undang-undnag no. 7 tahun 1992 yang diubah menjadi undang-undang no. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang dimaksud dengan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (pasal 1 ayat 1). Kemudian dilanjutkan dengan ayat 2 menyatakan bahwa bank adalah bandan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Undang-undang nomor 10 tahun 1998 juga mempertegas eksistensi prinsip usaha bank berlandaskan syariah, yaitu dalam ayat 3 yang berbunyi “Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Perbedaan-perbedaan pokok antara bank syariah dan bank konvensional:

1. Produk Perbankan Syariah

Secara umum produk-produk simpanan bank syari’ah menggunakan prinsip titipan (wadi’ah), yang diaplikasikan dalam produk “giro wadiah” dan prinsip investasi (mudharabah), yang diaplilkasikan dalam produk “tabungan dan deposito mudharabah”.

Untuk produk-produk jasa seperti transfer, kliring, inkaso, pembayaran rekening listrik, telefon dan lain-lain, menggunakan prinsip ujrah.

Sedangkan produk pembiayaan secara umum terbagi dalam dua prinsip,  yaitu jual-beli termasuk sewa-beli dan pembiayaan dengan skema bagi hasil. Skema pembiayaan jualbeli terdiri dari murabahah, salam, istishna’ dan pembiayaan sewa beli yaitu ijarah muntahiyyah bi tamllik. Sedangkan pembiayaan dengan metode bagi hasil juga mempunyai dua produk yaitu musyarakah dan mudharabah termasuk mudharabah muqayyad (restricted investmen).

C. Kinerja Perbankan Syari’ah

Pada awal operasinya, bank muamalat belum mendapat perhatian optimum dalam industri perbankan nasional. Landasan hukum operasinya sebagai bank syariah hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistim bagi hasil “, sebagai tercermin dalam UU No. 7/1992 yang meletakkan pembahasan perbankan bagi hasil hanya sepintas.

Meskipun sendirian peran yang ditempuh bank Muamalat Indonesia, telah meningkatkan kesadaran masyarakat, bahwa perbankan syariat telah menunjukkan keberadaan dan kebenarannya, serta teruji dalam krisis yang menimpa Indonesia. Ujian itu berhasil dilewati dan menempatkan bank Muamalat Indonesia pada program restrukturisasi perbankan nasional pada tahun 1998 dalam kategori A (CAR di atas 4 %) sehingga tidak memerlukan bantuan suntikan modal pemerintah dan hanya harus menyampaikan bisnis plan, sebagai wajarnya. Hal ini terjadi karena beberapa hal, antara lain:

Pertama, beroprasi atas dasar prinsip syariah melalui bagi hasil, tidak beroprasi atas dasar bunga /riba, gharar, dan maisyir, dan karenanya tidak mempraktekkan pemberian bunga kepada deposan maupun penarikan bunga dari para pemimpin dana / nasabah pembiayaan.

Kedua, tidak mengalami negative spread. Hal ini terjadi karena bank muamalat tidak memberikan bunga, dalam hal ini bagi hasil lebih besar dari yang diperoleh, melainkan revenue sharing dari hasil usaha nyata atas penyaluran dana masyarakat kepada sector usaha yang dibiayai bank.

Ketiga, tidak mengambil posisi untuk melakukan spekulansi mata uang (gharar) sehingga tidak mengalami problem NOP (net Open Position). Dan keempat, bertumpu pada pemikan terhadap usaha kecil dan menegah (UKM) yang terbukti tangguh dan tahan dalam menghadapi krisis perekonomian nasional.

Pertumbuhan bank Muamalat sejak 1998 pun amat mengembirakan. Hal ini tanpak dari asset yang terus tumbuh, FDR (Financing to Deposit Ratio atau LDR) yang selalu lebih dari 80 % setiap tahunnya, dan laba yang terus meningkat, dari sisi Asset, dari tahun 1998 sehingga saat ini mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun 48.31%. dari Rp. 446,9 Milyar pada akhir tahun 1998 menjadi Rp. 2.139 Triliun pada akhir tahun 2002.

Sampai akhir Mei 2003, total asset perbankan syariah telah mencapai lebih dari Rp.  5,09 Triliun atau 0,46% dari total asset perbankan nasional. Sedangkan dana pihak ketiga (DPK) sampai April 2003 telah mencapai lebih Rp. 3,6 Triliun, yang terdiri dari Giro Wadiah Rp. 382,5 Miliar, Tabungan mudharabah Rp. 1,19 Triliun dan deposito mudharabah Rp. 2,03 Triliun.

Tantangan Yang Dihadapi

Beberapa kendala pengembangan perbankan syariah selama ini adalah:

  1. Jaringan kantor bank syariah dan pangsa pasar yang masih terbatas
  2. Pemahaman masyarakat dan sosialisasi yang belum tepat mengenai produk, jasa dan kegiatan operasional bank syariah. Hal ini disebabkan antara lain oleh pandangan ulama MUI yang belum tegas mengenai bunga, yang kurangnya perhatian ulama atas kegiatan ekonomi di Indonesia. Padahal kalangan ulama international telah menyatakan, bahwa bunga bank sama dengan riba, dan riba hukumnya haram.
  3. Sumber daya manusia profesional perbankan syariah masih terbatas.
  4. Permodalan yang masih kecil
  5. Belum konsisten antara pemahaman dengan pilihan perbankan syariah, misalnya banyak tokoh masyarakat Islam dan institusi Islam, rekeningnya diperbankan konvensional.
  6. Ketentunan perundangan, peraturan-peraturan serta institusi pendukung yang belum lengkap dan efektif.

Inisiatif Ynag Perlu Ditempuh

Beberapa upaya yang perlu dilakukan pemerintah bersama para pelaku ekonomi syariah untuk merealisasikan hal tersebut ditempuh melalui beberapa langkah utama:

a. Memberi kemudahan pengembangan jaringan pelayanan dan pembukaan kantorkantor bank syariah untuk memperluas jangkauan pasar dan memberikan pelayanan.

b. Mengupayakan peningkatan modal dan kemudahan dalam memperolah modal bagi bank syariah.

c. Melengkapi kerangka hukum dan penyempurnaan ketentuan perbankan syrariah. Dalam hal ini isu perlu tidaknya UU perbankan syariah harus segera dituntaskan oleh pemerintah, dalam hal ini bank Indonesai dan DPR.

d. Melengkapi istitusi pendukung yang lebih efektif, antara lain Auditor Syariah, Pasar Keungan Syariah International, Lembaga Penjaminan Pembiayaan Syariah, dan Badan Arbitrase Syariah.

e. Menyiapkanpusan informasi dan komunikasi keuangan syariah, yang berfungsi menghubungkan sector riil dengan sektor pembiayaan syariah.

f. Melanjutkan sosialisasi dan edukasi publik yang didukung olah bank Indonesia, para ulama diseluruh pelosok maupun melalui majelis ulama, asosiasi dan masyarakat, yang didukung anggaran bank Indonesia.

g. Menyiapkan special purpose company/vehicle (SPC/V), untuk membantu melakukan sekuritisasi asset bagi bank syariah yang ingin meningkatkan likuiditasnya (misalnya melalui asset backed securitisation-ABS).

h. Mendorong kekuatan bank syaraih local untuk menjadi pemain pasar global dan berdaya asing international.


[1]Ekonomi Syariah di Indonesia, Bukan Alternatif tapi Keharusan
”http:// http://www.eramoslem.com/br/fo/4a/14171,1,v.html, accessed 17 Desember 2004

[2] Bahtiar Effendy,1998, Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Jakarta: Penerbit Paramadina, hal.305, dan Abdul Azis haba,1996, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru, Jakarta: Gema Insani Press, hal.289.

[3] Di Istana Bogor, Presiden Soeharto mensponsori mobilisasi dana besar-besaran, yang mencapai jumlah lebih dari 110 milyar rupiah, untuk digunakan sebagai modal awal operasi BMT. Untuk paparan lebih lengkap, lihat “Bank dengan Agunan Amanah,” Tempo, 9 November 1991, hal.22-23; “Mengapa Baru Sekarang Berdiri,” Prospek, 2 November 1991, hal.72-74; dan “Bank Istimewa, Tanpa Bunga,” Editor, 9 November 1991, hal.75-76.

[4] Bank Muamalat 1993.

[5] BPS BI Data per April 2003

[6] BPS Data per April 2003 .

[7] UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, lihat dan baca Muhammad Syafi’i Antonio. 2001. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press. Lihat juga Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’i Antonio. 1992. Apa dan Bagaimana Bank Islam. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

[8] Rob. Dixon, 1992. “Islamic Banking”. The International Journal of Bank Marketing. 10

[9] Wayne A.M., Visser, and Alastair MacIntosh. 1998. “A Short Review of the Historical Critique of Usury”. Accounting, Business, and Financial History. 8 (2)

[10] Baihaqi Abd. Madjid ,2004, Kesadaran Baru Berekonomi Islam http:// http://www.bmtlink.web.id/newpage21.htm as retrieved on 11 Dec 2004 17:17:05 GMT. accessed, 16 Desember 2004.

[11] Ibid.

[12] Ibid.

[13] Ali Mutasowifin, 2003. “Menggagas Strategi Pengembangan Perbankan Syariah di Pasar Non Muslim” dalam Jurnal Universitas Paramadina, Vol. 3 No. 1, September 2003: 25-39. Hal ini perlu diperhatikan karena pengembangan lembaga keuangan syariah termasuk perbankan syariah di Indonesia untuk menghindari sikap-sikap keagamaan eksklusif, yaitu sikap seolah-olah lembaga keuangan syariah hanya diperuntukkan untuk melayani nasabah muslim. Karena sikap keagamaan eksklusif tersebut pernah muncul ketika penulis menyampaikan hasil temuan penelitian lapangan penulis di Pegadaian Syariah Jalan Kusumanegara Yogyakarta awal Oktober 2004, yaitu ditemukan data seorang nasabah non-muslim yang menggadaikan liontin/kalung yang bersimbul keagamaan, dan pertimbangan pihak pegadaian syariah yang dilihat adalah kandungan emas kalung itu, maka nasabah tersebut dilayani sebagai nasabah. Seketika itu dalam forum Pelatihan Lembaga Keuangan Syariah LPPM UII Yogyakarta 13-14 Oktober 2004 itu ada yang mempertanyakan apakah pegadaian syariah boleh melakukan hal itu karena menurut si penanya hal itu dilarang sebab menyentuh masalah aqidah.

[14] Konsep Riba di Kalangan Hindu dan Budha, Konsep Riba di Kalangan Yahudi, Konsep Riba di Kalangan Kristen Baca Mervyn K. Lewis, 1999. “The Cross and the Crescent: Comparing Islamic and Christian Attitudes to Usury”. Iqtisad: Journal of Islamic Economics. 1 (1), Muhammad Syafi’i Antonio. 2001. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press. Jr., John T. Noonan, 1957. The Scholastic Analysis of Usury. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. H. Page,1985. In Restraint of Usury. The Lending of Money at Interest. London: Chartered Institute of Public Finance and Accountancy, dan Wayne A.M. Visser, and Alastair MacIntosh. 1998. “A Short Review of the Historical Critique of Usury”. Accounting, Business, and Financial History. 8 (2).

[15] Bank Indonesia. 2002. Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia. Jakarta : Bank Indonesia.

[16] Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia. 2003. Laporan Triwulanan Perbankan Syariah-Triwulan I/2003. Jakarta: Bank Indonesia.

[17] Biro Perbankan Syariah BI, 2003.

[18] Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan – Bank Indonesia. 2000. Ringkasan Pokok-Pokok Hasil Penelitian “Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Pulau Jawa. Jakarta: Bank Indonesia, baca juga hasil penelitian Bank Indonesia dan Pusat Penelitian Kajian Pembangunan Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro. 2000. Penelitian Potensi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Semarang: BI dan PPKP Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro, lihat juga hasil penelitian Bank Indonesia dan Lembaga Penelitian IPB. 2000. Penelitian Potensi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Jawa Barat. Bogor: BI dan Lembaga Penelitian IPB, dan bandingkan pula dengan hasil penelitian Bank Indonesia dan Pusat Pengkajian Bisnis dan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 2000. Penelitian Potensi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Jawa Timur. Malang: BI dan PPBEI Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

[19] Sudin Haron, Norafifah Ahmad and Sandra L. Planisek. 1994. “Bank Patronage factors of Muslim and Non-Muslim Customers”. The International Journal of Bank Marketing. 12 (1).

[20] Ali Mutasowifin, 2003. “Menggagas Strategi Pengembangan Perbankan Syariah di Pasar Non Muslim” dalam Jurnal Universitas Paramadina, Vol. 3 No. 1, September 2003: 25-39.

[21] Ibid.

SUMMARY, ANALISA DAN KOMENTAR SISTEM KEUANGAN: FAKTOR PENDUKUNG INSTITUSI LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH

July 19, 2010 1 comment

SUMMARY, ANALISA DAN KOMENTAR SISTEM KEUANGAN

M

A

K

A

L

A

H

JUDUL : FAKTOR PENDUKUNG INSTITUSI

LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH

DIPRESENTASIKAN SEBAGAI TUGAS PADA

MATA KULIAH SISTEM FINANCIAL ISLAM

DOSEN PEMBIMBING: Prof. Dr. SOFYAN SYAFRI HARAHAP

Oleh : Ismul Azhari

Nim: 08 EKNI 1348

PASCA SARJANA IAIN SUMUT

2009-2010

FAKTOR PENDUKUNG INSTITUSI LEMBAGA KEUANGAN SARI’AH

Oleh : H. Jazuli Suryadhi [1]

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syari’ah di Indonesia demikian cepat, khususnya perbankan, asuransi dan pasar modal. Jika pada tahun 1990-an jumlah kantor layanan perbankan syariah masih belasan, maka tahun 2000an, jumlah kantor pelayanan lembaga keuangan syariah itu melebihi enam ratusan yang tersebar di seluruh  Indonesia. Asset perbankan syari’ah ketika itu belum mencapai Rp 1 triliun, maka saat ini assetnya lebih dari Rp 22 triliun. Lembaga asuransi syariah pada tahun 1994 hanya dua buah yakni Asuransi Takaful Keluarga dan Takaful Umum, kini telah berjumlah 34 lembaga asuransi syariah (Data AASI 2006)[2]. Demikian pula obligasi syariah tumbuh pesat mengimbangi asuransi dan perbankan syariah.

1. Lembaga Pemberi Fatwa

Salah satu lembaga yang berwenang memberikan aturan/arahan selain lembaga yang dibentuk pemerintah adalah Majlis Ulama Indonesia dalam hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN)

Para praktisi ekonomi syari’ah, masyarakat dan pemerintah (regulator) membutuhkan fatwa-fatwa syariah dari lembaga ulama (MUI) berkaitan dengan praktek dan produk di lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang demikian cepat harus  diimbangi dengan fatwa-fatwa hukum syari’ah yang valid dan akurat, agar seluruh produknya memiliki landasan yang kuat secara syari’ah. Untuk itulah Dewan Syari’ah Nasional (DSN) dilahirkan pada tahun 1999 sebagai bagian dari Majlis Ulama Indonesia.[3]

2. Kedudukan Fatwa

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa di kalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para mujtahid (Al-Fatwa fi Haqqil ’Ami kal Adillah fi Haqqil Mujtahid). Artinya, Kedudukan fatwa bagi orang kebanyakan, seperti dalil bagi mujtahid.[4]

Kehadiran fatwa-fatwa ini menjadi aspek organik dari bangunan ekonomi Islami yang tengah ditata/dikembangkan, sekaligus merupakan alat ukur bagi kemajuan ekonomi syari’ah di Indonesia. Fatwa ekonomi syari’ah yang telah hadir itu  secara teknis menyuguhkan model pengembangan bahkan pembaharuan fiqh muamalah maliyah. (fiqh ekonomi) Secara fungsional, fatwa  memiliki fungsi Tabyin dan Tawjih. Tabyin artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksis bagi lembaga keuangan, khususnya yang diminta praktisi ekonomi syariah ke DSN dan Taujih, yakni  memberikan guidance (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi syari’ah. [5]

Memang dalam kajian ushul fiqh, kedudukan fatwa hanya mengikat bagi orang yang meminta fatwa dan yang memberi fatwa. Namun dalam konteks ini, teori itu tidak sepenuhnya bisa diterima, karena konteks, sifat, dan karakter fatwa  saat ini telah berkembang dan berbeda dengan fatwa klasik. Teori lama tentang fatwa harus direformasi dan diperpaharui sesuai dengan perkembangan dan proses terbentuknya fatwa. Maka teori fatwa hanya mengikat mustaft (orang yang minta fatwa) tidak relevan untuk fatwa DSN.  Fatwa ekonomi syariah DSN saat ini tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi syariah, tetapi juga bagi masyarakat Islam Indonesia, apalagi fatwa-fatwa itu kini telah dipositivisasi melalui Peraturan  Bank Indonesia (PBI). Bahkan DPR baru-baru ini, telah mengamandemen UU No 7/1989 tentang Perdilan Agama yang secara tegas memasukkan masalah ekonomi syariah sebagai wewenang Peradilan Agama.

Fatwa-fatwa ekonomi syari’ah saat di Indonesia dikeluarkan melalui proses dan formula fatwa kolektif, koneksitas dan melembaga yang disebut ijtihad jama’iy (ijtihad ulama secara kolektif), bukan ijtihad fardi (individu), Validitas jama’iy dan fardi jelas sangat berbeda. Ijtihad jama’iy telah mendekati ijma’. Seandainya hanya negara Indonesia yang ada di dunia ini, pastilah kesepakatan para ahli dan ulama Indonesia itu disebut Ijma’.

Fatwa dalam definisi klasik bersifat opsional ”ikhtiyariah” (pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral  bagi  mustafti (pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain mustafti bersifat ”i’lamiyah” atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada mufti/seorang ahli yang lain.

Jika ada lebih dari satu fatwa mengenai satu masalah yang sama maka ummat boleh memilih mana yang lebih memberikan qana’ah (penerimaan/kepuasan)  secara argumentatif  atau secara batin. Sifat fatwa yang demikian membedakannya dari suatu putusan peradilan (qadha) yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang berperkara.

Namun, keberadaan fatwa ekonomi syari’ah yang dikeluarkan DSN di zaman kontemporer ini, berbeda dengan proses fatwa di zaman klasik yang cendrung individual atau lembaga parsial.  Otoritas fatwa tentang ekonomi syari’ah di Indonesia, berada dibawah Dewan Syari’ah Nasional Majlis Ulama Indonesia. Komposisi anggota plenonya terdiri dari para ahli syari’ah dan ahli ekonomi/keuangan yang mempunyai wawasan syari’ah. Dalam membahas masalah-masalah yang hendak dikeluarkan fatwanya, Dewan Syari’ah Nasional (DSN) melibatkan pula lembaga mitra seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Biro Syari’ah dari Bank Indonesia.

Fatwa dengan definisi klasik  mengalami pengembangan dan penguatan posisi dalam fatwa kontemporer yang melembaga dan kolektif di Indonesia. Baik yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI untuk masalah keagamaan dan kemasyarakatan secara umum, maupun yang dikeluarkan oleh DSN MUI untuk fatwa tentang masalah ekonomi syari’ah khususnya Lembaga Ekonomi Syari’ah. Fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI menjadi  rujukan yang berlaku umum serta mengikat bagi ummat Islam di Indonesia, khususnya secara moral. Sedang fatwa DSN menjadi rujukan yang mengikat bagi lembaga-lembaga keuangan syari’ah  (LKS) yang ada di tanah air, demikian pula mengikat masyarakat yang berinteraksi dengan LKS.

3. Kaedah dan Prinsip

Fiqh muamalah klasik yang ada tidak sepenuhnya relevan lagi diterapkan, karena bentuk dan pola transaksi yang berkembang di era modern ini demikian cepat. Sosio-ekonomi dan bisnis masyarakat sudah jauh  berubah dibanding kondisi di masa lampau. Oleh karena itu, dalam konteks ini diterapkan dua kaedah.

Pertama,

Al-muhafazah bil qadim ash-sholih wal akhz bil jadid aslah, yaitu, memelihara warisan intelektual klasik yang masih relevan dan membiarkan terus praktek yang telah ada di zaman modern, selama tidak ada petunjuk yang mengharamkannya.

Kedua,

Al-Ashlu fil muamalah al-ibahah hatta yadullad dalilu ’ala at-tahrim (Pada dasarnya semua praktek muamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).

Selain itu para ulama berpegang kepada prinsip-prinsip utama muamalah, seperti; prinsip bebas riba, bebas gharar (ketidak-jelasan atau ketidakpastian) dan tadlis, tidak maysir (spekulatif), bebas produk haram dan praktek akad fasid/batil. Prinsip ini tidak boleh dilanggar, karena telah menjadi aksioma dalam fiqh muamalah.Formulasi  fatwa juga berpegang pada prinsip maslahah atau ”ashlahiyah”  mana yang maslahat atau lebih maslahat untuk dijadikan opsi yang difatwakan. Konsep maslahah dalam muamalah menjadi prinsip yang paling penting. Dalam ushul fiqh telah populer kaedah, ”Di mana ada mashlalah, maka di situ ada syariah Allah”. Watak maslahat syar’iyah antara lain berpihak kepada semua pihak atau berlaku umum, baik maslahat bagi lembaga syariah, nasabah, pemerintah (regulator) maupun masyarakat luas.

Kemaslahatannya tidak hanya diakui secara tanzhiriyah (perhitungan teoritis) tetapi juga secara tajribiyah (pengalaman empirik di lapangan). Karena itu untuk menguji shalahiyah  (validitas) fatwa, harus diadakan muraja’ah maidaniyah (pencocokan di lapangan) setelah berjalan waktu yang cukup dalam  implementasi fatwa ekonomi. Apakah kemaslahatan dalam tataran teoritis mendapatkan pembenaran dalam penerapannya di lapangan.

4. Peran Strategis Ulama

Sejarah mengenal ulama bukan semata sebagai sosok berilmu, melainkan juga sebagai penggerak dan motivator masyarakat. Kualitas keilmuan para ulama telah mendorongmendorong mereka untuk aktif membimbing masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terumuskannya system ekonomi Islam secara konseptual, termasuk system perbankan syariah, adalah buah dari kerja keras para ulama.

Sebelum perbankan konvensional dikenal, masyarakat sebenarnya telah melaksanakan transaksi berdasarkan muamalah Islam. Dalam pertanian dan perkebunan dikenal adanya istilah maro,nelu, dan sebagainya yang merupakan istilah lain dari bagi hasil. Hal demikian dimungkinkan dengan arahan dari para ulama masa lampau yang mengerti tentang pembagian hasil menurut ajaran Islam. Dalam kehidupan modern, sekali lagi, para ulama berperan untuk mewujudkan bank Islam seperti yang sekarang dikenal.

Para ulama yang berkompeten terhadap hukum-hukum syariah memiliki fungsi dan peran yang amat besar dalam perbankan syariah, yaitu sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN).

  1. 1. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibandingkan bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan (guidelines) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dwan Syariah Nasional.[6]

  1. 2. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di tanah air, berkembang pulalah jumlah DPS yang ada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyak dan beragamnya DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah adalah suatu hal yang harus disyukuri, tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, MUI sebagai paying dari lembaga dan organisasi keislaman di tanah air, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersipat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syariah. Lembaga ini kelak kemudian dikenal dengan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi  Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris (ex officio). Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasioanal dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasioanl membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Produk-produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh Dewan Pengawas syariah pada lembaga yang bersangkutan.

Selain itu, Dewan Syariah Nasional bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah

Dewan Syariah Nasional dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika Dewan Syariah Nasioanl telah menerima laporan dari Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut.[7]

Jika lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, Dewan Syariah Nasioanl dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan departemen Keuangan, untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan syariah. Secara garis besar, tugas dan mekanisme kerja DSN.

5. Produk Fatwa DSN

Sejak berdirnya tahun 1999, Dewan Syariah Nasional, telah mengeluarkan sedikitnya 47 fatwa tentang ekonomi syariah, antara lain, fatwa tentang; giro, tabungan, murabahah, jual beli salam, istishna’, mudharabah, musyarakah, ijarah, wakalah, kafalah, hawalah, uang muka dalam murabahah, sistem distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syari’ah, diskon dalam murabahah, sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, pencadangan penghapusan aktiva produktiv dalam LKS, al-qaradh, investasi reksadana syariah, pedoman umum asuransi syariah, jual beli istisna’ paralel, potongan pelunasan dalam murabahah, safe deposit box, raha (gadai), rahn emas, ijarah muntahiyah bit tamlik, jual beli mata uang, pembiayaan pengurusan haji di LKS, pembiayaan rekening koran syariah, pengalihan hutang, obligasi syariah, obligasi syariah mudharabah, Letter of Credit (LC) impor syariah, LC untuk export, sertifikat wadiah Bank Indoensia, Pasar Uang antar Bank Syariah, sertifikat investasi mudharabah (IMA), asuransi haji, pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal, obligasi syariah  ijarah, kartu kredit, dsb.[8]

Kesimpulan :

Keberadaan sebuah dewan syariah tentu saja sangat penting bagi sebuah lembaga, baik profit atau pun non profit.

Sebab pada saat ini, ada sekian banyak permasalahan yang bersifat syubhat dan kompleks, sehingga kita semua ini membutuhkan advisor / concelor yang terkait dalam masalah halal dan haram. Sedangkan tsaqafah dan wawasan umat Islam di negeri ini umumnya sangat kurang.

Kalau menemukan sekedar orang-orang yang punya semangat ke-Islaman atau pandai berceramah sehingga menarik pendengar, barangkali tidak terlalu sulit. Tetapi kalau menemukan ulama yang mendalami detail-detail masalah dari sudut pandang hukum Islam / syariah, tentu bukan hal yang sederhana. Sebab jumlah ulama yang ahli di bidang itu sangat sedikit, sedangkan kebutuhan atas jasanya sedemikian banyak.

Di sisi lain, dinamika aktifitas sehari-hari yang semakin cepat, maka keberadaan sebuah badan khusus yang menangani masalah syariah menjadi penting. Badan atau dewan ini kerjanya adalah melakukan pengawasan dan pengkajian tentang segala hal yang terkait dengan hukum Islam.

Sebuah perusahaan yang ingin dikelola dengan cara-cara yang Islami, tentu saja mutlak membutuhkan sebuah dewan syariah. Sebuah hotel yang ingin menerapkan identitas hotel Islami, mutlak membutuhkannya. Sebuah partai yang mengangkat diri sebagai partai Islam, juga mutlak wajib memiliki dewan syariah.

Adapun hukum apakah yang dipakai ? Jawabnya tentu hukum Islam. Sebab keberadaan dewan syariah itu bukan sebagai penasehat hukum positif, melainkan sebagai penasehan hukum Islam.

Prospek Ekonomi Syariah dan Kesejahteraan Umat

Ada sejumlah alasan mengapa institusi keuangan konvensional yang ada sekarang ini mulai melirik sistem syariah, antara lain pasar yang potensial karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan kesadaran mereka untuk berperilaku bisnis secara Islami. Potensi ini menjadi modal bagi perkembangan ekonomi umat di masa datang. Selain itu, terbukti bahwa institusi ekonomi yang menerapkan prinsip syariah, mampu bertahan di tengah krisis ekonomi yang melanda Indonesia.

Di sektor perbankan saja misalnya, sampai tahun 2010 nanti jumlah kantor cabang bank-bank syariah diperkirakan akan mencapai 586 cabang. Prospek perbankan syariah di masa depan diperkirakan juga akan semakin cerah. Hal itu diungkapkan oleh Gubernur Bank Indonesia, Burhadin Abdullah di sela-sela acara dialog ekonomi syariah di Jakarta pekan lalu. Burhanudin mengatakan bank-bank yang ada sekarang bisa memanfaatkan kebijakan dihilangkannya Batas Minimum Penyaluran Kredit (BMPK) untuk melakukan penyertaan pada bank lain.

Ini satu kesempatan bagi bank untuk membuka unit-unit syariah. Misalnya bank A yang merupakan bank konvensional, dia bisa melakukan penyertaan di bank syariah tanpa dibatasi oleh BMPK. Di masa lalu batasnya 10 persen, sekarang tidak ada lagi,” jelas Burhanudin.

Selain perbankan, sektor ekonomi syariah lainnya yang juga mulai berkembang adalah asuransi syariah. Prinsip asuransi syariah pada intinya adalah kejelasan dana, tidak mengadung judi dan riba atau bunga. Sama halnya dengan perbankan syariah, melihat potensi umat Islam yang ada di Indonesia, prospek asuransi syariah sangat menjanjikan. Dalam sepuluh tahun ke depan diperkirakan Indonesia bisa menjadi negara yang pasar asuransinya paling besar di dunia. Seorang CEO perusahaan asuransi syariah asal Malaysia, Syed Moheeb memperkirakan, tahun 2008 mendatang asuransi syariah bisa mencapai 10 persen market share asuransi konvensional.

Data dari Asosiasi Asuransi Syariah di Indonesia menyebutkan, tingkat pertumbuhan ekonomi syariah selama 5 tahun terakhir mencapai 40 persen, sementara asuransi konvensional hanya 22,7 persen. Perbankan dan asuransi, hanya salah satu dari industri keuangan syariah yang kini sedang berkembang pesat. Pada akhirnya, sistem ekonomi syariah akan membawa dampak lahirnya pelaku-pelaku bisnis yang bukan hanya berjiwa wirausaha tapi juga berperilaku Islami, bersikap jujur, menetapkan upah yang adil dan menjaga keharmonisan hubungan antara atasan dan bawahan.

Bisa dibayangkan kesejahteraan yang bisa dinikmati umat jika penerapan ekonomi syariah ini sudah mencakup segala aktivitas ekonomi di Indonesia. Peluang penerapan ekonomi syariah masih terbuka luas. Persoalannya sekarang, mampukah kita memanfaatkan peluang yang terbuka lebar itu.

Dukungan Pemerintah Belum Memadai

Meski sudah menunjukkan eksistensinya, masih banyak kendala yang dihadapi bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Soal pemahaman masyarakat hanya salah satunya. Kendala lainnya yang cukup berpengaruh adalah dukungan penuh dari para pengambil kebijakan di negeri ini, terutama menteri-menteri dan lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan ekonomi. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang pada masa kampanye pemilu kemarin menyatakan mendukung ekonomi syariah, belum sepenuhnya mewujudkan dukungannya itu dalam bentuk program kerja tim ekonomi kabinetnya.

Berkaitan dengan hal itu, dalam di sela-sela sebuah acara dialog ekonomi syariah, praktisi perbankan syariah A. Riawan Amin mengatakan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi syariah sangat penting, karena hal ini bukan semata-mata menyangkut mayoritas umat Islam di Indonesia tapi berkaitan dengan masalah stabilitas ekonomi nasional.

Menurutnya, para ekonom yang ada di kabinet saat ini sebaiknya meninggalkan sistem ekonomi kapitalis dan mengikuti aturan main kapitalis, sehingga bisa keluar dari krisis. Riawan mengaku untuk saat ini para pelaku ekonomi syariah belum terlalu menuntut pemerintah untuk lebih berpihak pada sistem ekonomi syariah. ”Mereka mau mengerti saja, itu sudah bagus,” ujarnya. Meski demikian ada harapan dari sejumlah kementerian yang sudah menyatakan dukungannya terhadap sistem ekonomi syariah, antara lain dari Kementerian Pertanian dan Kementerian BUMN.

Kendala lainnya adalah masalah regulasi. Penerapan syariah yang makin meluas dari industri keuangan dan permodalan membutuhkan regulasi yang tidak saling bertentangan atau tumpang tindih dengan aturan sistem ekonomi konvensional. Para pelaku ekonomi syariah sangat mengharapkan regulasi untuk sistem ekonomi syariah ini bisa memudahkan mereka untuk berekspansi bukan malah membatasi. Saat ini, peraturan tentang permodalan masih menjadi kendala perbankan syariah untuk melakukan penetrasi dan ekpansi pasar.

Kenyataan di lapangan menunjukkan, bahwa para pelaku ekonomi syariah masih menghadapi tantangan berat untuk menanamkan prinsip syariah sehingga mengakar kuat dalam perekonomian nasional dan umat Islamnya itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, Sudarman Lc., anggota DPRD I Banten dalam sebuah dialog ekonomi syariah beberapa waktu lalu mengingatkan, penerapan ekonomi syariah harus dipahami sebagai bagian integral dari penerapan syariat Islam secara kaffah. Penerapan hukum syariah dalam perekonomian tidak akan berhasil tanpa didukung penerapan hukum syariah di bidang yang lain. Teori dan sistem ekonomi syariah yang baik, bukan jaminan bagi penegakan perekonomian Islam kalau kaum muslimin sebagai pelaku ekonominya belum terlembagakan dengan baik.

Salah satu institusi keuangan syariah yang saat ini tengah berkembang adalah pasar modal syariah. Hal ini tidak lepas dari semakin berkembangnya industri keuangan syariah yang pertumbuhannya sangat cepat, terutama dalam satu dekade terakhir.

Menurut riset Bank Negara Malaysia (bank sentral Malaysia) tahun 2005, dana yang dimiliki umat Islam atau pelaku pasar Muslim di bursa-bursa di seluruh dunia, mencapai angka sekitar 1,3 triliun dolar AS. Sedangkan dana yang terhimpun di pasar keuangan Islam di seluruh dunia diperkirakan 230 miliar dolar AS, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 12-15 persen per tahun. Kemudian, jumlah institusi keuangan syariah saat ini mencapai lebih dari 250 buah, tersebar di 75 negara. Sementara jumlah fund manager syariah tercatat lebih dari 100 buah institusi dengan total aset yang dikelola mencapai 5 miliar dolar AS.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa potensi dana yang dimiliki umat Islam sangat besar. Tingginya pertumbuhan pasar keuangan syariah juga didorong pembentukan berbagai macam lembaga keuangan tingkat internasional. Misalnya the Islamic Financial Services Boards (IFSB) yang terdiri atas berbagai bank sentral negara-negara Islam terkait, the International Islamic Financial Market (IIFM), dan the Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Organisasi terakhir berbasis di Bahrain, dan merupakan lembaga yang memiliki fokus pada pengembangan sistem akuntansi dan audit yang sesuai syariah dan dapat diterima secara internasional.

Kontribusi lembaga-lembaga tersebut sangat signifikan, sehingga diharapkan dapat menstimulasi institusi-institusi keuangan syariah lainnya, termasuk di Indonesia, untuk terus dapat mengembangkan dirinya.

Belajar dari Malaysia

Pepatah mengatakan ”pengalaman adalah guru terbaik”. Demikian pula dalam membangun dan mengembangkan sistem pasar keuangan syariah. Kita membutuhkan pengalaman negara lain sebagai cermin langkah dan strategi yang akan dikembangkan. Salah satu negara yang dikenal sebagai pioner pengembangan pasar keuangan syariah adalah Malaysia.

Sejak Kementerian Keuangan Malaysia mengeluarkan Capital Market Masterplan pada tahun 2001 yang memuat 13 rekomendasi untuk menjadikan Malaysia sebagai international centre bagi industri keuangan syariah, pertumbuhan pasar keuangan Islam Malaysia menunjukkan kinerja luar biasa. Sebagai contoh, jumlah saham yang tercatat di bursa syariah mencapai 816 buah pada tahun 2005, naik sebesar 4,9 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai angka 778 saham. Persentase saham syariah mencapai 82,5 persen dari total keseluruhan saham yang listed di bursa pada tahun 2005, atau meningkat 80,8 persen dari tahun sebelumnya, dengan kapitalisasi pasar yang mencapai 64 persen.

Prestasi lainnya, 36 persen dari total equity fund di seluruh dunia tercatat di bursa syariah Malaysia, dengan nilai 1,8 miliar dolar AS (dari total 5 miliar dolar AS). Hal tersebut mengindikasikan pasar modal syariah Malaysia telah mendapatkan kepercayaan yang kuat dari investor. Bahkan, Komisi Sekuritas Malaysia telah menggandeng Dow Jones dengan memperkenalkan Dow Jones-RHB Islamic Malaysia Index untuk mengintegrasikan pasar domestik dengan pasar internasional. Dengan performance seperti itu, wajarlah jika kemudian banyak negara Muslim mencoba mengikuti jejak Malaysia.

DAFTAR PUSTAKA

Sjafi’I, Antonio, Bank Sjariah dari teori ke praktek, cet. I , Jakarta: Tazkia Cendekia-Gema Insani Pers, 2001.

Sakti, Ali, Analisis Teoritis Ekonomi Islam, cet. I , Aqsa Publishing / Paradigma, 2007.

Remy Syahdeni, Sutan, DR. Prof. Perbankan Islam (dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia) , cet. 2, Grafiti, 2005.

Silaturrahim Nasional Kedua, 30-31 Agustus 2004 Graha Wisata Mahasiswa, Jakarta:  Rasuna Said, 2004.

http://www.media-indonesia.com

ANALISA DAN KOMENTAR :

Dalam analisa dan komentar pada makalah ini,  penulis ingin menegaskan tentang pengembangan lembaga keuangan Syariah menuju pemberdayaan ekonomi rakyat. Analisa dan komentar ini di uraikan secara sistematik dan konseptual sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang sisi-sisi pengembangan lembaga keuangan Syariah tersebut..

Sebelum memberikan komentar selanjutnya penulis ingin memberikan summary atau ringkasan dari artikel atau makalah di atas menurut hasil analisa penulis:

Dalam artikel ini dibicarakan tentang sejumlah alasan mengapa institusi keuangan konvensional yang ada sekarang ini mulai melirik sistem syariah, antara lain pasar yang potensial karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan kesadaran mereka untuk berperilaku bisnis secara Islami. Oleh karenanya perlu adanya lembaga yang mendampingi lembaga keuangan syari’ah tersebut seperti; Ulama yang menguasai ilmu syariat sehingga mampu menghasilkan fatwa-fatwa yang valid dan akurat.

Kehadiran fatwa-fatwa ini menjadi aspek organik dari bangunan ekonomi Islami yang tengah ditata/dikembangkan, sekaligus merupakan alat ukur bagi kemajuan ekonomi syari’ah di Indonesia. Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku.

Para ulama yang berkompeten terhadap hukum-hukum syariah memiliki fungsi dan peran yang amat besar dalam perbankan syariah, yaitu sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Fungsi utama para ulama yang yang tergabung dalam Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam.

Lembaga Pemberi Fatwa adalah salah satu lembaga yang berwenang memberikan aturan/arahan selain lembaga yang dibentuk pemerintah adalah Majlis Ulama Indonesia dalam hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN)

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa di kalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para mujtahid (Al-Fatwa fi Haqqil ’Ami kal Adillah fi Haqqil Mujtahid). Artinya, Kedudukan fatwa bagi orang kebanyakan, seperti dalil bagi mujtahid.

3. Kaedah dan Prinsip

Fiqh muamalah klasik yang ada tidak sepenuhnya relevan lagi diterapkan, karena bentuk dan pola transaksi yang berkembang di era modern ini demikian cepat. Sosio-ekonomi dan bisnis masyarakat sudah jauh  berubah dibanding kondisi di masa lampau.

Ada kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam menyikapi sosio-ekonomi dan bisnis masyarakat yang berubah-berubah agar relevan dengan bentuk dan pola transaksi yang berkembang di era modern ini yaitu:

Pertama,

Al-muhafazah bil qadim ash-sholih wal akhz bil jadid aslah, yaitu, memelihara warisan intelektual klasik yang masih relevan dan membiarkan terus praktek yang telah ada di zaman modern, selama tidak ada petunjuk yang mengharamkannya.

Kedua,

Al-Ashlu fil muamalah al-ibahah hatta yadullad dalilu ’ala at-tahrim (Pada dasarnya semua praktek muamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).

4. Peran Strategis Ulama

Para Ulama mempunyai peran yang sangat strategis karena sepanjang sejarah ulama dikenal bukan semata sebagai sosok berilmu, melainkan juga sebagai penggerak dan motivator masyarakat. Kualitas keilmuan para ulama telah mendorongmendorong mereka untuk aktif membimbing masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terumuskannya system ekonomi Islam secara konseptual, termasuk system perbankan syariah, adalah buah dari kerja keras para ulama.

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibandingkan bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan (guidelines) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dwan Syariah Nasional.

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasioanl membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Produk-produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh Dewan Pengawas syariah pada lembaga yang bersangkutan.

Selain itu, Dewan Syariah Nasional bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah

Sejak berdirnya tahun 1999, Dewan Syariah Nasional, telah mengeluarkan sedikitnya 47 fatwa tentang ekonomi syariah, antara lain, fatwa tentang; giro, tabungan, murabahah, jual beli salam, istishna’, mudharabah, musyarakah, ijarah, wakalah, kafalah, hawalah, uang muka dalam murabahah, sistem distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syari’ah, diskon dalam murabahah, sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, pencadangan penghapusan aktiva produktiv dalam LKS, al-qaradh, investasi reksadana syariah, pedoman umum asuransi syariah, jual beli istisna’ paralel, potongan pelunasan dalam murabahah, safe deposit box, raha (gadai), rahn emas, ijarah muntahiyah bit tamlik, jual beli mata uang, pembiayaan pengurusan haji di LKS, pembiayaan rekening koran syariah, pengalihan hutang, obligasi syariah, obligasi syariah mudharabah, Letter of Credit (LC) impor syariah, LC untuk export, sertifikat wadiah Bank Indoensia, Pasar Uang antar Bank Syariah, sertifikat investasi mudharabah (IMA), asuransi haji, pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal, obligasi syariah  ijarah, kartu kredit, dsb.

Selanjutnya mengenai pengembangan lembaga keuangan syariah menuju pemberdayaan ekonomi rakyat bahwa pada dasarnya perbuatan muamalat yang ditujukan untuk kebaikan hubungan berekonomi sesama manusia harus mengandung ciri untuk kemaslahatan umum. Oleh karena itu seharusnya kita melihat kehadiran sistem syariah dalam transaksi antar individu dan lembaga harus kita tempatkan dalam kontek pasar, yaitu karena adanya kebutuhan dan ketersediaan serta dipilih atas dasar pertimbangan rasional dan moral untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera lahir dan batin. Karena perekonomian syariah dilandasi atas prinsip kesempurnaan kehidupan diantara kebutuhan lahiriah dan rohaniah dalam bertransaksi sesama hamba Allah maupun lembaga yang mereka buat, maka kerelaan atau “ridho” menjadi fundamen dasar setiap transaksi dua pihak atau lebih.

Perdebatan ekonomi syariah sering dipersempit dalam konteks pada “bunga bank” sebagai riba atau bukan, sementara dimensi lain selain “riba” kurang diberikan pembahasan secara seimbang. Selain “riba” terdapat dua aspek penting yakni unsure ada tidaknya judi atau “maisir” yang sangat berkaitan dengan aspek resiko dan ketidakpastian serta ada tidaknya unsur kecohan (tipuan) yang dikenal sebagai hal yang mengandung unsur “gharar”. Ketiga unsur yang menjadi dasar perbuatan transaksi atau “baia” mempunyai arti yang penting untuk menilai subtansi suatu transaksi dapat digolongkan memenuhi syarat syariah atau tidak.

Pengkajian ekonomi syariah secara umum masih didominasi oleh kupasan dari dimensi “fiqih” dan ”administrasi pembangunan” bukan kupasan ilmu ekonomi dan nilai subtansi ajaran islam dalam menjelaskan perilaku individu muslim sebagai pelaku ekonomi. Padahal beberapa kajian empiris oleh para ahli ekonomi juga telah banyak menemukan adanya perbedaan perilaku masyarakat muslim yang tercermin dalam tingkah laku ekonominya (Metwali). Tantangan besar bagi para ekonom adalah terus mengkaji kedudukan moral ekonomi islam atau sistem ekonomi syariah dan bagaimana interaksi dengan sistem yang lain dalam dunia global.

Apabila kita simak secara mendalam ajaran berekonomi dalam Al-qur’an dilandasi oleh suatu sikap bahwa tiada pemisahan antara ekonomi dan keberagamaan seseorang. Mencari nafkah adalah bagian dari ibadah dan tiada pemisahan antara agama dan kehidupan dunia. Dari titik tolak ini akan melahirkan dua konsekuensi yaitu : pertama, perlunya pembentukan sikap oleh seorang individu akan penguatan hidup dan pencarian kebaikan di dunia atau dalam hubungannya dengan bumi dan alam; kedua, soal pemilihan pribadi, sampai dimana batas dan tujuannya.

Konsekuensi dasar pertama memerlukan pada sikap keharusan hidup bersahaja yang menjadi dasar hidup seorang muslim untuk menghindari sikap hidup yang boros dan bermewah-mewahan. Dengan demikian prinsip kemanfaatan didasarkan atas pemenuhan kesejahteraan lahiriyah dan rohhaniah.

Jika prinsip ekonomi syariah sebagai dasar muamalat, maka seharusnya kita jangan buru-buru terpaku pada institusi. Institusi dengan berbagai karakter dan prinsip yang mengawal prakteknya pada akhirnya akan memberikan pilihan kepada masyarakat selaku pengguna untuk memilihnya. Dalam jual beli seorang calon pembeli mempunyai kesempatan untuk melakukan “khiyar” atau memilih. Pilihan dalam hal jasa institusi sudah barang tentu selain pertimbangan rasional juga atas dasar kaidah-kaidah syariah yang bersumber dari Wahyu Illahi yang ditujukan bagi kebaikan umat manusia.

II. Peran Strategis Kelembagaan Keuangan Syariah dalam

Pemberdayaan UKM

Mengenai peran penting UKM dalam menyangga kehidupan ekonomi kita sudah tidak ada keraguan lagi, baik dilihat dari dukungan politik maupun reliatas kehidupan perekonomian kita karena unit-unit UKM lah tempat mereka bekerja dan meningkatkan taraf kehidupan mereka. Namun patut disadari bahwa lebih dari 97% usaha kecil kita adalah usaha mikro yang omsetnya berada dibawah Rp. 50 juta pertahun dan sering terabaikan oleh pelayanan perbankan komersial biasa. UKM dalam dirinya adalah produsen bagi barang dan jasa tetapi juga pasar bagi produkproduk jasa untuk mendukung kegiatan usahanya. Oleh karena itu thema pengembangan lembaga keuangan syariah ini menjadi penting ketika kita menyadari keterkaitan pembiayaan dan pembangunan UKM.

Di sisi lain dalam persefektif pengertian UKM yang dianut oleh UU 9/1995 juga termasuk sektor jasa keuangan yang dilaksanakan dengan mengambil kegiatan di sektor perbankan, perkreditan dan jasa keuangan lainnya. Dalam kaitan ini maka bertambah lagi dimensi yang harus kita lihat. Dalam persfektif hubungan ini, Perbankan dengan pengembangan usaha berskala kecil dan menengah. Demikian pula dalam kontek Badan Hukum Koperasi juga dapat menjalankan usaha pembiayaan dalam sistem syariah.

Dalam kontek institusi, kita posisi penting perbankan dan LKM syariah dalam pengembangan UKM di Indonesia. Sebagaimana dimaklumi sektor usaha UKM pada umumnya berada di sektor tradisional dengan perkiraan resiko yag tidak lazim tersedia pada pengalaman perbankan konvensional. Sementara sistem bagi hasil justru menghindari prinsip mendapatkan untung atas kerjasama orang lain. Maka amatlah tepat jika format pengembangan lembaga keuangan dan Perbankan Syariah dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan UKM. Dilihat dari pelakunya sistem perbankan syariah memberikan keyakinan lain akan terjaminya keamanan batin mereka. Hal yang terakhir ini sudah barang tentu memperkuat tingkat pengharapan dan keyakinan mereka akan keberhasilan usahanya.

Ekonomi syariah sangat pas untuk bisnis yang mempunyai ketidakpastian tinggi dan keterbatasan informasi pasar, apalagi apabila berhasil dibangun keterpaduan antara fungsi jaminan dan usaha yang memiliki resiko. Oleh karena itu berbagai dukungan untuk mendekatkan UKM dengan perbankan syariah adalah sangat penting dan salah satu strateginya adalah bagimana kita mampu menjalin keterpaduan sistem keuangan syariah. Hal inilah yang harus kita cari jawabnya. Keterpaduan sistem keuangan syariah menjadi unsur penting dalam menjadikan LKsyariah menjadi efektif, memiliki kemaslahatan tinggi terutama dalam kontek globalisasi dan otonomi daerah.

Sebagaimana sistem konvensional dalam sistem keuangan syariah juga terdapat pelaku kecil dan menengah, termasuk perbankan. Dengan demikian kerjasama dan keterkaitan antara perbankan syariah skala besar dan bank syariah skala kecil dan menengah harus mendapatkan perhatian. Lebih jauh akan menjadi semakin produktif apabila peran lembaga keuangan Syariah Non-Bank juga mendapat perhatian yang sama. Dari berbagai data yang disajikan oleh BPS, sektor jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, adalah sektor yang paling produktif disbanding sektor lainnya, bahkan tidak ada perbedaan nilai tambah/tenaga kerja antara LK kecil dan besar.

III. Format Pengembangan LKM Syariah

Dalam sejarah perkembangannya di Indonesia sudah dapat mengembangkan berbagai macam LK-syariah yaitu bank syariah; “LKM”-syariah, Gadai syariah, Asuransi syariah, dan Koperasi syariah. Dalam rumpun LKM-syariah yang non bank telah berkembang tiga model : BMT (Baitulmal Wa Tamwil) yang menyatukan Baitul Mal dan Baitul Tamwil; BTM (Baitul Tamwil) yang menyempurnakan “Sponsored Financial Institution” dan “sirhkah”. Ketiga model ini ada telah berkembang dan kebanyakan sudah mengambil bentuk “Badan Hukum” koperasi dan hanya sebagai kecil yang tidak terdaftar dalam format perijinan dan pendaftaran institusi keuangan di Indonesia.

LK-syariah sekarang sudah menjadi nama dari institusi keuangan, sehingga secara legal sudah terbuka untuk dijalankan oleh setiap warga negara Indonesia, bahkan perusahaan asing. Jika syariah menjadi “Brand” dan orang yang percaya kepada Brand menjadikan konsumen fanatik, maka LK-syariah adalah lading investasi sektor keuangan yang menjanjikan. Maka sebentar lagi perdebatan format LKS berubah menjadi kancah perdebatan pasar biasa. Sangat boleh jadi akan muncul pertanyaan mengapa lembaga yang bukan berbasis islam juga menjual produk syariah ? Sehingga sebenarnya LK-syariah saja belum menyelesaikan persoalan membangun sistem ekonomi yang islami.

Meskipun Fatwa MUI sudah dikeluarkan tugas pencerahan tentang kedudukan moral islam dalam berekonomi masih akan semakin diperlukan. Pertanyaan dasar apakah konsep bunga sebagai harga uang juga berlaku bagi “nisbah bagi hasil” dalam sistem syariah. Bagaimana jika nisbah bagi hasil secara mengejutkan berlipat dibanding bunga komensional ?. Apa masih memenuhi kaidah “Baia” yang dapat dicerna oleh akal sehat (tiada agama tanpa akal). Harus dipikirkan pula jika dalam perebutan pasar LK-konvensional dapat merubah persyaratan akad semakin dekat dengan moral islam. Sehingga unsur “ridho” menonjol dan prinsip tidak boleh mengambil keuntungan atas kerugian orang lain dikembangkan. Apakah dalam kedudukan seperti itu fatwa masih mempunyai kedudukan yang sama ? Inilah pekerjaan berat para ekonom untuk ikut menyumbangkan pikirannya agar tidak terjadi jalan buntu. Pada dasarnya ilmu ekonomi juga berkembang diluar batas neo classic yang relevan dengan prinsip-prinsip berekonomi secara islami. Mengenai kritik terhadap ekonomi neo classic di Indonesia sudah sering kita dengar1, namun penjelasan cara pandang dan pengembangan kerangka analisa baru yang dianggap sesuai juga masih terbatas.

Format pengembangan LKM syariah ke depan harus bertumpu pada basis kewilayahan atau daerah otonom, karena tanpa itu tidak akan ada sumbangan yang besar dalam membangun keadilan melalui pencegahan pengurasan sumberdaya dari suatu tempat secara terpusat pada “the capitalist sector”. Bentuk LKM menurut hemat penulis harus berjenjang, pada basis paling bawah kita butuh LKM-informal yang hak hidupnya dapat diatur oleh PERDA. Pada skala ekonomi kaum yang layak berusaha, baru membangun format koperasi dan pemusatan pada tingkat daerah otonom dalam bentuk bank khusus, sehingga secara hirarki dapat dilihat seperti bangunan pyramid. Pada skala yang lebih tinggi BPRS dan kaum pemilik modal dapat bersatu dalam bank umum syariah yang berfungsi sebagai APPEX Bank.

Dukungan pengaturan kearah itu sudah sangat terbuka dan sebagian sedang dipersiapkan. Secara umum pada saat ini tidak ada halangan untuk mengembangkan LKM-syariah. Dan pilihan kelembagaan yang sesuai tergantung pada keputusan para pemodal dan prinsip akan pengembangannya.

IV. Kebijakan dan Program Pemberdayaan Koperasi dan UKM

Visi kita ke depan dalam pemberdayaan UKM adalah terwujudnya UKM yang menjadi pemain utama arus perkonomian nasional yang mandiri dan berdaya saing dalam menghadapi persaingan global.

Secara khusus peran pemerintah untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya UKM yang paling mendasar adalah menyediakan kerangka regulasi yang menjamin lapangan permainan yang sama atau level playing field. Sehingga pengaturan harus menjamin persaingan yang sehat dan apa yang dapat dilakukan usaha lain juga terbuka bagi UKM. Dan dalam persfektif otonomi daerah terdapat masalah keterpaduan yang harus terus menerus dikembangkan. Pada akhirnya UKM sebagai pelaku bisnis akan berada dalam lingkup pembinaan di daerah, kecuali pengaturan di enam bidang. Koordinasi lintas sektor dan dengan daerah akan menjadi agenda penting untuk mewujudkan harmonisasi pengaturan dan prosedur perijinan pada berbagai tingkatan agar mampu mendorong pertumbuhan UKM. Bagaimana program pemberdayaan UKM dan koperasi dijabarkan dapat digambarkan dalam 7 butir berikut ini.

1. Pengembangan Kebijakan Pemberdayaan KUKM

Program ini dimaksudkan sebagai upaya untuk penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi KUKM. Dalam kenyataannya persoalan iklim bagi KUKM seringkali sangat terkait atau tergantung dengan sektor lainnya. Oleh sebab itu perlu dukungan penciptaan iklim yang kondusif melalui dukungan kebijakan-kebijakan yang responsive terhadap persoalan dan kepentingan KUKM, sehingga KUKM dapat tumbuh dan berkembang baik dari sisi lembaga maupun usahanya. Sedangkan koordinasi diperlukan untuk mensinergikan dan memadukan berbagai kebijakan dan program agar berjalan padu dan berkelanjutan, bersama-sama dengan stake holders, dalam upaya untuk lebih memantapkan pencapaian hasil yang optimal dalam pemberdayaan KUKM.

2. Revitalisasi Kelembagaan Koperasi

Program ini dimaksudkan untuk menumbuhkan koperasi yang sesuai dengan jatidiri koperasi, dengan menerapkan nilai-nilai dan prinsip perkoperasian. Di dalam pengembangan koperasi juga didorong berkembangnya koperasi yang dijalankan dengan sistem bagi hasil akan pola pembagian sistem syariah. Penyempurnaan UU yang ada dalam perkiraannya juga sudah menampung hal itu.

3. Peningkatan Produktivitas KUKM

Program ini dimaksudkan untuk mendorong kegiatan produktif KUKM sehingga tumbuh dan berkembangnya wirausaha-wirausaha yang berkeunggulan kompetitif dan memiliki produk yang berdaya saing melalui pemanfaatan teknologi tepat guna, peningkatan mutu, dan lain-lain.

4. Pengembangan Sentra/Klaster UKM dan Lembaga Keuangan Non Bank Bagi KUKM

Program ini dimaksudkan untuk menjaga dinamika perkembangan sentra menjadi klaster bisnis UKM melalui perkuatan dukungan finansial dan non finansial. Diharapkan sentra-sentra yang ada selanjutnya dapat berkembang menjadi pusatpusat pertumbuhan, dan menjadi penggerak atau lokomotif dalam pengembangan ekonomi lokal. Keberadaan BDS diharapkan dapat memberikan layanan kepada UKM secara lebih fokus, kolektif dan efisien, karena dengan sumberdaya yang terbatas mampu menjangkau kelompok UKM yang lebih luas. Pelayanan jasa BDS sesuai bidang yang dikuasai dengan pendekatan best practises, dan berorientasi pada pasar, cekatan (responsiveness) dan inovatif. Disamping dukungan BDS, maka penumbuhan sentra juga didukung dengan perkuatan finansial yaitu melalui penyediaan modal awal dan padanan bagi KSP/USP-Koperasi di sentra.

5. Pemberdayaan dan Penataan Usaha Mikro/Sektor Informal

Program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi dan memperkuat keberadaan serta peran usaha mikro dan sektor informal terutama pedagang kaki lima (PKL) di perkotaan, perkuatan usaha mikro pada daerah pasca kerusuhan, bencana alam, dan kantong-kantong kemiskinan.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan melalui program ini, antara lain dukungan iklim kepastian usaha dan perlindungan melalui penerbitan Perda, dukungan perkuatan permodalan melalui dana bergulir, sarana usaha, pelatihan, bimbingan manajemen, sosialisasi, dan monitoring dan evaluasi.

6. Pengembangan Lembaga Diklat SDM KUKM

Program ini bertujuan untuk mengintensifkan peranan lembaga-lembaga diklat bagi peningkatan kualitas SDM KUKM yang berada di masyarakat, di bidang peningkatan keterampilan, manajerial, perkoperasian dan kewirausahaan yang responsif terhadap tuntutan dunia usaha dan perubahan lingkungan strategis

7. Penguatan Jaringan Pasar Produk KUKM

Program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi KUKM dalam memperluas akses dan pangsa pasar melalui pengembangan dan penguatan lembaga pemasaran KUKM, serta pengembangan jaringan usaha termasuk kemitraan, dengan memanfaatkan teknologi (teknologi informasi). Bagian dari kemitraan adalah bentuk-bentuk kerjasama yang inovatif, dengan prinsip yang saling menguntungkan antara KUKM dengan usaha besar. Termasuk dalam kegiatan ini adalah memperkuat jaringan warung masyarakat kedalam pola grosir, sehingga dapat memperkuat daya tawar dalam pengadaan produknya serta dapat diefektifkan sebagai outlet dan sekaligus inlet dari produk-produk KUKM.

Diakhir komentar penulis ini dapat dinyatakan bahwa pengembangan model ekonomi islami harus menjadi agenda pengkajian yang terus menerus oleh ekonom dan ulama untuk menemukan prinsip-prinsip berekonomi yang baik demi kebaikan hidup umat manusia. Pengembangan LKsyariah penting, tetapi belum menjadi jaminan untuk mewujudkan system perekonomian yang islami. Sistem LKM-syariah terpadu yang berbasis daerah otonom akan menjamin kinerja yang efektif dan adil bagi pemberdayaan ekonomi rakyat.


[1] Mahasiswa (S2) Magister Study Islam (Konsentrasi Ekonomi Islam) Universitas Islam Indonesia Jogjakarta, Stap Direktorat Kemahasiswaan Universitas Mercu Buana Jakarta, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Syifa Fikriya Cikande Serang Banten

[2] http://www.media-indonesia.com

[3] Antonio Sjafi’I, Bank Sjariah dari teori ke praktek, Tazkia Cendekia-Gema Insani Pers, Jakarta, 2001, cetakan 1.

[4] Sakti, Ali, Analisis Teoritis Ekonomi Islam, Aqsa Publishing / Paradigma, tahun 2007 cetakan 1, hal 7

[5] Antonio Sjafi’I, Bank Sjariah dari teori ke praktek, Tazkia Cendekia-Gema Insani Pers, Jakarta, 2001, cetakan 1.

[6] Antonio Sjafi’I, Bank Sjariah dari teori ke praktek, Tazkia Cendekia-Gema Insani Pers, Jakarta, 2001, cetakan 1. hal, 233

[7] Antonio Sjafi’I, Bank Sjariah dari teori ke praktek, Tazkia Cendekia-Gema Insani Pers, Jakarta, 2001, cetakan 1. hal 234

[8] Remy Syahdeni, Sutan, DR. Prof. Perbankan Islam (dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia) Grafiti, cetakan 2, tahun 2005, halaman 27.

SUMMARY, ANALISA DAN KOMENTAR SISTEM KEUANGAN: BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN; KESEHATAN BANK

July 19, 2010 Leave a comment

SUMMARY, ANALISA DAN KOMENTAR SISTEM KEUANGAN

M

A

K

A

L

A

H

JUDUL : BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN; KESEHATAN BANK

DIPRESENTASIKAN SEBAGAI TUGAS PADA

MATA KULIAH SISTEM FINANCIAL ISLAM

DOSEN PEMBIMBING: Prof. Dr. SOFYAN SYAFRI HARAHAP

Oleh : Ismul Azhari

Nim: 08 EKNI 1348

PASCA SARJANA IAIN SUMUT

2009-2010

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN; KESEHATAN BANK

PENDAHULUAN

Setiap kali ada bank yang ditutup, masyarakat senantiasa panic dan gelisah akan nasib uangnya. Kejadian itu selalu saja terjadi baik ketika dizaman program penjaminan dan ketika tidak ada program penjaminan dicabut diganti dengan lembaga penjaminan simpanan (LPS) tentu kondisinya lebih berat , karma simpanan masyarakat yang dijamin hanya sebesar 100juta pada tahun 2007.

Selama ini risiko bank yang sama rata sama rasa. Tidak peduli itu bank sehat atau bank tidak sehat, juga, apakah bank itu kecil atau bank itu besar. Semua risilo bank sama karena memang dalam lindungan program penjaminan.

Setelah kebijakan perbankan April 1999 Indonesia memiliki sekitar 170 bank komersial. Dibandingkan dengan keadaan sebelum krisis hal ini berati bahwa sampai kebijaksanaan terakhir tersebut telah lebih dari 60 bank dicabut ijin usahanya atau ditutup menurut istilah yang, meskipun kurang tepat secara hukum, lebih menggambarkan kenyataan yang terjadi di masyarakat.

Dari penutupan bank-bank ini yang nampaknya kontroversial dan banyak dibahas dimasyarakat, baik di dalam maupun luar negeri adalah mengenai penutupan 16 bank pada permulaan Nopember 1997. Krisis yang perkepanjangan, sangat dalam serta luas dampaknya sering sekali dikaitkan dengan penutupan bank yang minimal dianggap kurang tepat dilaksanakan ini.

Tulisan ini secara singkat membahas latar belakang permasalahan penutupan bank Nopember 1997 serta proses pengambilan kebijaksanaan dan implikasi serta kebijakan yang mengikutinya. Tulisan singkat ini diharapkan dapat menambah kejelasan masalah dan dalam beberapa hal meluuruskan pengertian mengenai berbagai hal yang beredar di masyarakat yang kurang sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Ini mudah-mudahaan dapat melengkapi pencatatan sejarah mengenai apa yang terjadi waktu itu, suatu periode pelaksanaan kebijakan ekonomi yang kadang-kadang membingungkan dan mungkin kontroversial. Yang jelas krisis itu sendiri telah menimbulkan dampak yang sangat besar di masyarakat. Karena itu upaya untuk memperjelas permasalahan menjadi penting agar kita dapat belajar dari apa yang terjjadi; tidak mengulangi kebijakan yang ternyata tidak tepat dan lebih menyempurnakan kebijakan yang telah menunjukkan hasil baiknya.

Kritik yang banyak dilancarkan terhadap tindakan mencabut ijin usaha atau menutup 16 bank menyangkut hal – hal sebagai berikut:

  1. Mereka yang mengatakan bahwa penutupan ini gagal karena Indonesia belum memiliki program asuransi deposito sehingga terjadi penarikan dana perbankan besar-besaran secara bersamaan setelah itu
  2. Mereka yang melancarkan kritik dengan alasan bahwa bank yang lemah masih lebih banyak lagi dari itu, jadi masalahnya adalah bahwa bank yang ditutup seharusnya lebih banyak lagi.
  3. Mereka yang melancarkan kritik dengan alasan yang bersifat individual, memprotes tindakan penutupan bank mereka dengan alasan adanya bank-bank lebih buruk kondisi kesehatannya yang justru tidak dicabut ijin usahanya.
  4. Mereka yang mengatakan bahwa penutupan ini dilatar belakangi oleh motivasi yang bersifat politis untuk menjatuhkan bank-bank milik pengusaha tertentu atau sebagai upaya untuk mencermarkan keluarga Presiden Suharto.

PEMBAHASAN

Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi , dapat membantu kelancaran lalulintas pembayaran serta dapat dipergunakan pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakan , terutama kebijakan moneter. Dengan menjalankan fungsi tersebut bank dapat memberikan layanan yang baik kepada masyarakat dan bermanfaat bagi perekonomian Indonesia.

Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik , bank harus mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik dan dioprasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, sehingga dapat memenuhi kewajibannya.

Pasal 29 UU no. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU no.10 tahun 1998 tentang perbankkan, bank wajib memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen ,likuiditas, rehabilitas , serta aspek lain yang berkaitan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Mengingat peranan industri perbankkan yang sangat strategis dalam perekonomian, yang berkepentingan terhadap tingkat kesehatan bank tidak hanya pemilik dan pengelola bank yang bersangkutan , tetapi juga masyarakat secara keseluruhan terutama para pengguna jasa perbankkan.

Predikat tingkat kesehatan bank:

  1. 81 – 100        predikat sehat
  2. 66 –  <81      predikat cukup sehat
  3. 51 –  <66      predikat kurang sehat
  4. 0   –  <51      predikat tidak sehat

KRITERIA KESEHATAN BANK

Pada akhir tahun 2001 Bank harus memenuhi persyaratan Kesehatan Bank dari Bank Indonesia :

  • CAR minimal 8 %
  • NPL maksimal 5 %

TAHAPAN PENYUSUNAN CETAK BIRU PERBANKAN

  1. Langkah 1 :
    Analisa CAMEL berdasarkan peraturan Bank Indonesia untuk mengklasifikasikan Bank sehat dan Bank tidak sehat
  2. Langkah 2 :
    Klasifikasi Bank
    Proses penyaringan Bank sehat menjadi Bank kuat dan Bank lemah

    Parameternya adalah sebagai berikut :

    1. Kualitas SDM
      • Manajemen profesional
      • Uji kepatutan (Fit and Proper Test) pemegang saham
    2. Kemampuan finansial
      • Tingkat permodalan
      • Skala ekonomi
      • Efisiensi dari akumulasi dana / pendanaan
      • Kemampuan menyalurkan kredit kepada sektor riil
    3. Tingkat keunggulan kompetitif secara regional
    4. “Good Governance” Manajemen kredit yang “prudent”
  3. Langkah 3 :

Evaluasi terhadap Nilai Waralaba (“Franchise Value” untuk Bank yang tidak sehat.
Melakukan evaluasi terhadap Nilai Waralaba (“Franchise Value” dari Bank yang tidak sehat untuk menentukan apakah Bank tersebut diikutsertakan dalam proses konsolidasi atau harus ditutup.

  1. Langkah 4 :
    Pemetaan Perbankan Nasional
    Proses pemetaan Bank yang kuat dan Bank yang lemah untuk menentukan posisi relatif dari setiap Bank di dalam Perbankan Nasional
    Proses pemetaannya berdasarkan :
    • Segmen pasar
    • Jenis produk
    • Jumlah cabang
    • Budaya perusahaan
  1. Langkah 5 :
    Proses Pengelompokan
    Proses untuk menentukan Kelompok Bank dengan cara:

1Penggabungan Bank-Bank (“Merger Banks”)

      • Tidak diperlukan injeksi modal
      • Diperlukan injeksi modal

2 Bank berdiri sendiri (“Stand Alone Banks”

      • Tidak diperlukan injeksi modal
      • Diperlukan injeksi modal

Bukan karena tidak adanya asuransi deposito

Memang sebenarnya sangat ironis bahwa penutupan bank tidak solvent, yang dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap rupiah dan perbankan yang merosot sejak terjadinya krisis ini akhirnya justru menimbulkan dampak sebaliknya, yaitu menghilangkan kepercayaan tersebut. Bahwa kepercayaan masyarakat terhadap perbankan justru hilang setelah tindakan penutupan bank-bank pada permulaan Nopember 1997 memang sudah menjadi kenyataan yang tidak bisa dibantah.

Saya tidak sependapat dengan argumen tersebut. Mengapa demikian? Karena sepanjang yang bisa saya amati program asuransi deposito pada umumnya hanya memberikan pertanggungan atau garansi secara terbatas, seperti kepada pemilik deposito sampai jumlah tertentu saja.

Dari pelaksanaan langkah-langkah tersebut bisa dikatakan bahwa dalam penutupan bank permulaan Nopember 1997 tersebut pemilik deposan kecil memperoleh kembali dana mereka. Bukankah deposan kecil ini yang dijamin oleh kebanyakan asuransi deposito? Bukankah ini yang dilaksanakan oleh BI pada periode satu minggu dimulai tanggal 13 Nopember 1997? Bukankah ini berarti bahwa janji Pemerintah kepada deposan, seperti diumumkan pada 3 September 1997, melalui kerja keras pegawai BI dengan bantuan Perbanas dan banyak pihak itu dilaksanakan dengan baik sehingga tidak ada protes dari deposan kecil ini secara berarti?

Jadi seandainya telah ada asuransi deposito waktu itu yang dijamin juga mereka ini. Apakah seandainya skim jaminan deposito telah ada waktu itu akan menghalangi bank run yang terjadi? Saya tidak yakin. Kenyataannya adalah bahwa pembagian dana milik deposan kecil ini berjalan sangat tertib, tidak ada panik dari mereka ini yang dapat diketakan sebagai penyebab timbulnya bank run menurut gambaran krisis perbankan dari tiadanya skim asuransi deposito.

Kalau begitu mengapa terjadi bank run pada banyak bank setelah dilakukan penutupan 16 bank? Dari pengamatan terhadap apa yang terjadi waktu itu saya melihat bahwa ketidak percayaan masyarakat terhadap perbankan yang akhirnya melumpuhkan perbankan bukan dari deposan kecil yang jumlahnya besar ini melainkan dari pemilik dana jumlah besar yang meskipun tidak banyak akan tetapi nilai dana mereka sangat besar.

Perlu disadari bahwa hilangnya kepercayaan masyarakat yang diikuti dengan rasa panik dan tindakan menarik dana dari bank-bank yang dianggap lemah dan beresiko tinggi untuk diselamatkan ke bank-bank yang dianggap lebih aman (flights to safety) itu berasal dari berbagai pihak. Hilangnya kepercayaan datang dari deposan atau penabung, dan dari sesama bank sendiri, semula antar bank di dalam negeri kemudian antara bank-bank nasional dengan bank-bank relasi mereka di luar ngeri.

Hilangnya kepercayaan antara satu bank dengan yang lain telah menyebabkan jalannya pasar uang antar bank menjadi terganggu, karena ketidak percayaan antar bank setelah adanya keketatan likuiditas. Dalam pasar uang antar bank terjadi pengelompokan, dimana sebagian bank dianggap relatif aman, seperti bank-bank

Mungkin perkembangan akan berbeda sekiranya dari permulaan diberikan suatu garansi yang menyeluruh (blanket guarantee), seperti yang diterapkan pada akhir Januari 1998. Mengapa program ini tidak dilaksanakan sebelum atau bersamaan dengan penutupan bank bulan Nopember 1997 dilakukan? Apakah ini suatu kesalahan? Setelah semua berlalu mungkin kita bisa mengatakan demikian.

Mengenai hal ini kiranya perlu diungkapkan di sini untuk keperluaan pencatatan peristiwa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Dalam pembahasan dengan team IMF untuk memperoleh bantuan ‘stand-by arrangement’, pada waktu mempersiapkan segala sesuatunya untuk mencabut ijin usaha bank yang insolvent, pihak IMF tidak pernah menyinggung sama sekali mengenai pemberian ‘blanket guarantee’ tersebut. Seingat saya pihak IMF justru secara spesifik menyebutkan perlunya memberi jaminan pada deposan kecil saja. Mengenai hal ini dari semula memang telah dipikirkan berdasarkan pengalaman penutupan Bank Summa.

Sebenarnya setelah semua ini terjadi sekarang kita bisa mengatakan bahwa yang dilakukan akhir Januari dengan memberikan jaminan menyeluruh itu adalah suatu tindakan yang didorong keadaan yang luar biasa, yaitu hilangnya kepercayaan kepada perbankan dalam suatu krisis yang dahsyat, baik dari nasabah maupun sesama bank.

Dalam keadaan normal fasilitas antar bank tersebut di atas merupakan suatu kebiasaan yang selalu dilakukan dalam dunia perbankan. Akan tetapi memang suatu yang mengejutkan bahwa pada waktu kepercayaan hilang, fasilitas ini juga langsung hilang. Tidak hanya itu, bank-bank koresponden selsain menghentikan fasilitas ini juga meminta semua yang masih terhutang dilunasi.

Dirilis, Sistem Baru Penilaian Kesehatan Bank Syariah

JAKARTA- Perkembangan perbankan Syariah saat ini dan ke depan diperkirakan akan memiliki produk dan jasa perbankan yang semakin beragam dan kompleks, sehingga eksposur risiko yang dihadapi juga akan meningkat.

”Perkembangan metodologi penilaian kondisi bank yang bersifat dinamis, mendorong pengaturan kembali sistem penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah, agar dapat memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai kondisi saat ini dan mendatang,” kata Deputi Gubernur, Siti Chalimah Fadjrijah di Jakarta, pekan lalu.

Dia menjelaskan, meningkatnya eksposur risiko tersebut akan mengubah profil risiko bank syariah yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank tersebut. Untuk itulah Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku mulai 24 Januari 2007.

Dalam penilaian tingkat kesehatan tersebut, bank syariah telah memasukkan risiko yang melekat pada aktivitas bank. Ini merupakan bagian dari proses penilaian manajemen risiko.

Bank Umum Syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulanan, yang meliputi faktor-faktor Permodalan (capital), Kualitas aset (asset quality),Rentabilitas (earning), Likuiditas (liquidity), Sensitivitas terhadap risiko pasar (sensitivity to market risk), dan Manajemen (management).

Menuju Sistim  Perbankan Untuk  Mendukung  Pembangunan Nasional

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) adalah kerangka menyeluruh, meliputi arah, bentuk dan tatanan industri perbankan Indonesia dalam jangka lima sampai sepuluh tahun ke depan, yang berlandaskan pada visi “mencapai suatu sistim perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistim keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.” Saya diminta Panitya Seminar untuk membahas topik Peta Perbankan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Indonesia.

Saya menggunakan kerangka ini untuk menggaris bawahi bahwa penyusunan dan pembangunan industri, dan lebih luas lagi sistim perbankan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi agar berkelanjutan harus mendasarkan pada pengalaman di masa lalu, termasuk atau terutama dari krisis dan penanggulangannya dan pada visi masa depan.

Pembahasan saya akan dimulai dengan menunjukkan kerangka dari pembangunan nasional dalam paradigma baru, diteruskan dengan uraian tentang sistim perbankan untuk mendukung kebijakan makro sebagai sistim yang ingin ditata kembali Bank Indonesia melalui program yang dikenal sebagai Arsitektur Perbankan Indonesia atau API. Kemudian akan dibahas unsur-unsur dalam sistim perbankan yang dapat mendukung pembangunan nasional tersebut. API dengan program pelaksanaannya dilihat dengan referensi kerangka umum tadi, di mana berbagai kekuatan dan kelemahan atau hal-hal yang perlu diperhatikan akan dikemukakan. Setelah itu akan dikemukakan berbagai implikasi dan catatan sebagai kesimpulan.

Pembangunan Dengan Paradigma Baru

Konsep dasar pembangunan nasional kerapkalai diasumsikan sudah dimengerti dan diterima semua orang. Padahal kerapkali asumsi ini tidak tepat, karena orang sebenarnya tidak memperhatikan bahwa apa yang dimengerti dan diterima masing-masing sebenarnya berbeda satu dengan yang lain. Sering orang berdebat mengenai hal yang sebenarnya tidak perlu sekiranya semua bersedia kembali kepada pokok permasalahannya. Karena itu tidak ada jeleknya kita kembali ke pada konsep dasar.

Membangun pada hakekatnya berarti melakukan kegiatan saat ini untuk meraih sasaran yang baru dapat dicapai dikemudian hari. Karena itu suatu bangsa yang melaksanakan pembangunan biasanya mempunyai sasaran untuk masa depan yang sebelumnya disepakati bersama, secara demokratis melalui wakil-wakil rakyat atau ditentukan oleh mereka yang berkuasa (pemerintah).

Dalam arti normatif pembangunan ekonomi nasional tidak dapat lagi berlangsung secara berkelanjutan atau sustainable tanpa mengindahkan aspek-aspek yang menjadi conventional wisdom baru setelah terjadinya krisis Asia. Pembangunan ekonomi setelah krisis harus mengindahkan berbagai hal yang kemudian menjadi suatu paradigma baru dalam pembangunan.

Salah satu hal yang sangat penting dalam hal ini adalah tersedianya infrastruktur kelembagaan yang mampu mendukung proses pembangunan. Krisis Indonesia juga sangat jelas menunjukkan betapa pentingnya unsur kelembagaan untuk berhasilnya pembangunan, minimal dalam arti dampak negatif karena ketiadaannya.

Keberhasilan pembangunan masa lalu tidak berlanjut karena pelaksanaan pembangunan kurang jeli atau tidak berdisiplin mengikuti proses pembangunan dan implementasi kebijakan pembangunan. Pembangunan mengabaikan atau kurang memperhatikan implikaksi yang timbul, terutama dampak negatifnya.

Pelaksanaan privatisasi yang juga kurang memperhatikan proses pelaksanaannya juga pada akhirnya menumbuhkan kondisi yang kemudian menjadi bagian dari masalah Orde Baru, yaitu menjamurnya kelompok kroni sebagai bagian dari KKN. Kebijakan privatisasi bersama deregulasi yang lekat dengan pendekatan pembangunan yang market friendly sangat sentral dalam apa yang dikenal sebagai Washington concensus dengan segala kekuatan dan kelemahannya.

Dari gambaran sangat singkat tadi dapat disimpulkan bahwa pembangunan nasional merupakan suatu kegiatan untuk mencapai sasaran di masa depan yang menyangkut transformasi dari sikap dan cara-cara yang memperhatikan keseluruhan aspek kehidupan dalam keterkaitan serta implikasinya antara yang satu dengan yang lain (holistik), dengan menggunakan strategi dan pendekatan serta memperhatikan potensi dan peluang yang terbuka maupun permasalahan dan kendala yang menghadang.

Perbankan Untuk Mendukung Kebijakan Makro

Krisis keuangan Asia 1997/98 merupakan lonceng yang menggugah otorita moneter dan kita semua tentang tuntutan tersedianya perbankan yang sehat dan kuat guna beroperasinya secara berlanjut kebijakan makro dalam perekonomian nasional. Sebelum itu pendekatan ekonomi makro dalam analisisnya membuat asumsi bahwa sektor perbankan yang sehat itu sudah dengan sendirinya tersedia dalam perekonomian (taken for granted).

Setahun sebelum krisis Asia Dewan Eksekutip IMF telah menunjukkan berbagai prinsip dan persyaratan yang diperlukan untuk tersedianya perbankan yang sehat yang mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi makro. Ini kelihatan dari formulasi tentang empat prinsip yang harus dipegang setiap perekonomian guna tumbuhnya perbankan yang sehat. Prinsip-prinsip itu meliputi;

· Bahwa kesehatan suatu bank pada hakikatnya merupakan tanggung jawab pemilik dan pengelola bank, sedangkan kesehatan sistim perbankan merupakan perhatian kebijakan publik

· Kesehatan perbankan terkait erat dengan efektivitas kebijakan ekonomi makro

· Suatu kerangka perbankan ya

Kesehatan Perbankan Lebih Penting dari Premi Penjaminan

Jakarta, Kompas – Kondisi perbankan yang sehat jauh lebih penting dibandingkan dengan besar premi penjaminan perbankan. Sekalipun bank- bank dikenai premi penjaminan sebesar 100 persen, jika kondisi perbankan tidak sehat, pemerintah tetap akan menomboki.

Hal itu dikemukakan Deputi Senior Gubernur bank Indonesia (BI) Anwar Nasution kepada pers, Kamis (5/2), di Jakarta.

Nasution mengibaratkan premi penjaminan perbankan sebagai asuransi kesehatan. Untuk nasabah yang sehat, polis asuransi yang dikenakan perusahaan asuransi akan murah. Adapun bagi nasabah berpenyakit kanker, polis asuransi yang dikenakan akan mahal.

“Maka itu, bagaimana kesehatan perbankan kita, itu yang menentukan besar premi. Kalau bank-bank itu pada sakit, premi 100 persen juga tetap mengharuskan pemerintah nombok. Makanya, saya katakan bergantung pada kesehatan perbankan itu,” kata Nasution.

Kesehatan perbankan, lanjutnya, bukan hanya tanggung jawab BI. “Kalau komisaris dan taukenya tidur-tidur saja, apa yang mau dibikin? Kalau orang-orang yang bermasalah itu enggak pernah dihukum, apa yang mau dibikin? Jadi, tidak hanya bergantung pada BI, karena BI enggak punya penjara, BI enggak punya pengadilan, dan BI bukan taukenya,” katanya.

Besarnya premi penjaminan perbankan yang akan diterapkan Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3), lembaga yang untuk sementara akan menggantikan fungsi Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dalam program penjaminan perbankan, adalah 0,25 persen dari rata-rata outstanding dana pihak ketiga (DPK).

Keberadaan UP3 hanya bersifat sementara, hanya sampai terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Setelah LPS terbentuk, besar premi penjaminan perbankan bukan lagi 0,25 persen. Menurut Rancangan Undang-Undang LPS, besar penjaminan perbankan adalah 0,1 persen dari rata-rata outstanding DPK.

Nasution mengatakan, besar premi penjaminan perbankan 0,25 persen yang akan diterapkan UP3 itu, menurut pengalaman BPPN, sudah bagus. (fey)

Manfaat dan Risiko Penerbitan Obligasi Subordinasi oleh Perbankan

Turunnya suku bunga Sertifikat Bank Indonesia menyebabkan akses untuk memperoleh dana jangka panjang menjadi semakin murah. Hal ini mendorong maraknya penerbitan obligasi, termasuk obligasi subordinasi. Dalam setahun terakhir, sekitar Rp 3,5 triliun obligasi subordinasi diterbitkan perbankan. Obligasi subordinasi memberi benefit bagi bank maupun sistem finansial. Namun, surat utang ini juga bukan tanpa risiko karena menimbulkan risiko refinancing pada saat jatuh tempo.

Obligasi subordinasi adalah surat utang dengan risiko yang paling tinggi dibanding obligasi lainnya. Hal ini disebabkan oleh senioritasnya yang lebih rendah dibanding obligasi lain, sehingga dalam kasus kebangkrutan perusahaan, posisi klaim legal dari pemegang obligasi subordinasi atas likuidasi aset perusahaan adalah yang terakhir.

Faktor “timing”

Faktor ketepatan waktu (market timing) merupakan salah satu argumen utama yang mendorong bank melakukan penerbitan obligasi, termasuk obligasi subordinasi. Turunnya suku bunga SBI membuka akses perbankan terhadap pendanaan jangka panjang.

Jika pada awal tahun yield obligasi pemerintah berjangka waktu lima tahun sebesar 15,28 persen, di bulan Februari dan Mei 2003, yield tersebut sudah menurun menjadi 12,18 persen dan 12,12 persen. Hal serupa juga berlangsung di pasar obligasi valas, di mana turunnya suku bunga global, membaiknya premi risiko negara (country risk premium) serta meningkatnya appetite terhadap surat utang perusahaan Indonesia terus menyebabkan yield obligasi valas perusahaan Indonesia terus menurun.

Seperti tampak pada tabel, selisih atau rentang (spread) obligasi valas yang diterbitkan bank-bank Indonesia telah mengalami penurunan sehingga yield yang dikehendaki investor juga menurun cukup berarti.

Sebagai ilustrasi, dengan valuasi perbankan seperti saat ini, ongkos right issue guna memperkuat permodalan bank dalam hitungan persentase diperkirakan sekitar 20-25 persen.

Mengurangi “mismatch maturity & currency”

Penerbitan obligasi, termasuk obligasi subordinasi adalah konsekuensi logis dari upaya perbankan untuk mengurangi ketimpangan maturitas antara aset dan kewajibannya (maturity mismatch). Dengan memperpanjang tenor kewajiban, maka risiko maturity mismatch menjadi berkurang sehingga dapat mengurangi risiko sistemik perbankan.

Saat ini, jumlah utang luar negeri perbankan ada sekitar 5,4 miliar dollar AS, sudah menurun drastis dibanding posisi di akhir tahun 2000 sebesar 9,7 miliar dollar AS. Melihat jadwal cicilannya hingga seluruhnya lunas di tahun 2005/2006, maka tahun 2003 merupakan puncak dari pembayaran cicilan utang exchange offer perbankan.

Disiplin pasar

Menciptakan disiplin pasar (market discipline) adalah salah satu pilar yang disepakati “Basel Accord” sehubungan dengan cara-cara pengelolaan bank yang baik menurut standar internasional. Argumen market discipline pada intinya menekankan pada pentingnya keterbukaan (disclosure) untuk mendorong terciptanya praktik pengelolaan bank yang prudent (aman) dan sound (baik).

Berbagai studi telah mengemukakan bahwa penerbitan obligasi subordinasi dapat dipandang sebagai salah satu cara efektif untuk meningkatkan market discipline. Mengapa? Pertama, penerbitan obligasi subordinasi akan memperbanyak pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam melakukan monitoring terhadap kinerja perbankan. Alasan kedua, sebagai konsekuensi dari hal yang pertama, penerbitan obligasi subordinasi membuat ongkos dana perbankan menjadi lebih sensitif terhadap perubahan risiko. Semakin banyak porsi obligasi subordinasi atau surat utang di dalam komposisi kewajiban perbankan, akan semakin besar pula sensitivitas ongkos dana terhadap perubahan risiko.

Dalam beberapa kasus, pergerakan yield obligasi subordinasi dapat menjadi semacam early warning indicator tingkat kesehatan perbankan.

Beberapa risiko

Penerbitan obligasi subordinasi juga mengandung risiko, di antaranya: pertama, risiko refinancing manakala obligasi subordinasi tersebut jatuh tempo. Refinancing risk dipengaruhi oleh dua hal, yakni kondisi pasar (market risk) dan fleksibilitas keuangan perusahaan termasuk komitmen pemegang saham. Risiko pasar merupakan komponen yang amat vital bagi refinancing risk mengingat besarnya volatilitas pasar keuangan-baik pasar saham maupun pasar obligasi-di Indonesia.

Risiko kedua berkaitan dengan menurunnya kinerja profitabilitas bank sejalan dengan meningkatnya beban suku bunga. Secara teoretis, obligasi subordinasi memindahkan ongkos yang semestinya ditanggung oleh pemegang saham kepada perusahaan dalam bentuk kenaikan beban bunga.

Risiko ketiga menyangkut kemungkinan penyalahgunaan dana untuk kegiatan berisiko tinggi. Sinyalemen ini muncul karena kecenderungan maraknya penerbitan obligasi subordinasi justru muncul di tengah kondisi perbankan yang sedang sangat over likuid. Beberapa bank yang bahkan menerbitkan obligasi subordinasi di tengah kondisi kecukupan modal yang memadai serta posisi likuiditas yang solid. Hal ini mengundang pertanyaan lebih lanjut mengenai penggunaan dana tersebut.

Bukankan kelebihan dana di tengah situasi over likuid dapat memicu kegiatan spekulatif yang muaranya membahayakan kesehatan perbankan di kemudian hari.

Bertahan Di Tengah Nestapa Tak Berujung

Pemerintah baru saja menandatangani Letter of Intent (LoI) terakhir yang ditujukan kepada IMF pada 18 Maret lalu. Di dalamnya tercantum target pertumbuhan ekonomi untuk 2003 sebesar empat persen. Angka ini lebih rendah satu persen dari target semula sebesar 5 persen sebagai akibat peristiwa pemboman di Bali 12 Oktober 2002.

Belum sampai seminggu LoI ditandatangani, pasukan Amerika Serikat dan sekutunya mulai menyerbu Irak. Tanpa mempertimbangkan serbuan ke Irak sekalipun banyak kalangan memandang angka pertumbuhan 4 persen sangat sulit dicapai. Padahal semua kalangan sepakat bahwa Perang Teluk kedua ini niscaya akan berdampak cukup serius bagi perekonomian Indonesia.

Ancaman yang menerpa kita seolah tanpa henti. Hasil-hasil yang telah dicapai dalam bentuk kestabilan makroekonomi serta merta bisa dilumatkan oleh peristiwa demi peristiwa yang sepenuhnya di luar jangkauan kita untuk menepisnya.

Mayoritas bank-bank rekap ini bukannya menjadi pelopor perbaikan atau trend setter, malahan justru yang menghambat penyehatan bank secara keseluruhan.
Jika praktek-praktek demikian terus berlangsung, maka berarti tercipta sistem insentif yang salah sehingga menimbulkan iklim persaingan yang tak sehat di dunia perbankan. Bank-bank bobrok dapat hidup dengan gemerlap promosi yang dibiayai rakyat, sedangkan bank-bank sehat harus mempertahankan hidupnya di tengah himpitan bank-bank “sakit” tersebut dan bayang-bayang negative spread.

Bank-bank yang menerima kucuran dana rakyat ini bukannya menjadi pelopor dalam penyaluran kredit ke usaha-usaha yang sehat dan dinamis berdasarkan kajian yang seksama. Melainkan menciptakan produk-produk yang justru semakin menjauhkan fungsi intermediasi perbankan, misalnya dengan maraknya reksadana yang semata-mata berisikan obligasi rekap.

Proses transformasi memang membutuhkan waktu. Yang kita tuntut di sini ialah langkah awal yang nyata dan terukur sebagai bagian dari langkah-langkah komprehensif untuk memperkuat landasan perekonomian.

Yang perlu dicarikan jalan keluarnya ialah dengan menciptakan katup-katup pengaman agar periode transisional ini bisa betul-betul menciptakan ruang gerak bagi dunia usaha untuk mengembil nafas dalam merestrukturisasi usahanya. Sehingga, akhirnya pemulihan sektor real akan lebih cepat dan menjadi pendorong munculnya kegiatan-kegiatan baru yang bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja.

KESIMPULAN

Penerbitan obligasi subordinasi dapat membawa manfaat bagi perbankan, karena meningkatkan permodalan, memperbaiki maturity mismatch dan dorongan bagi terciptanya market discipline. Namun, penerbitan obligasi subordinasi juga mengandung risiko khususnya risiko refinancing mengingat kondisi pasar saham yang sangat volatile serta pasar obligasi yang baru berkembang.

Dari sisi cost-benefit, tampaknya penerbitan obligasi subordinasi merupakan alternatif terbaik bagi perbankan yang menghendaki penambahan modal di tengah minimnya akses perbankan untuk melakukan equity fund raising.

Yang perlu dicermati lebih jauh mungkin menyangkut penataan agar penerbitan obligasi subordinasi tidak dilakukan bersamaan sehingga justru memicu risiko refinancing di kemudian hari.

Dalam memilih bank kita harus memperhatikan kelima unsur,

  • Pertama, pilihan bank-bank yang mempunyai rasio keuangan yang sehat kita harus menghindari bank-bank yang mempunyai kredit bermasalah yang tinggi jauh diatas ketentuan yang terus meningkat dan rasio permodalan yang terus menurun.
  • Kedua, pilihlah bank-bank yang dikelola oleh para professional dan dukungan pemilik yang mempunyai komitmen dan reputasi baik. Indikatornya , apakah bank-bank tersebut dikelola oleh banker-bankir yang punya repurtasi baik dan tidak dikelola oleh keluarga yang tertutup manajemennya. Juga, hindari bank yang dimiliki oleh pengusaha yang tidak jelas reputasinya.
  • Ketiga, pilihlah bank yang mempunyai pelayanan baik. misalnya, apakah pelayanan yang berkaitan sesuai dengan kebutuhan anda, baik dari sisi kenyamanan, kepercayaan dan akurasinya dalam pelayanan tidak hanya itu, apakah produk dan jasanya sesuai kebutuhan anda.
  • Keempat, apakah bank pilihan anda memberikan bunga yang wajar. Waspadai bank-bank yang memberikan bunga yang tinggi diatas bunga penjaminan atau bunga pasar.
  • Kelima, pastikan bank pilihan anda menjadi anggota LPS, sebab jika bank anda sudah menjadi anggota LPS berarti uan anda dijamin oleh LPS jika pastikan dengan baik apakah bank anda memberikan suku bunga sesuai dengan LPs-rate.

DAFTAR PUSTAKA

Rivai, Veithzal dkk. Bank and Financial Institution Management.  PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta: 2007

Retnadi, Djoko . Memilih Bank yang Sehat. PT. Elex Media   Komputindo. Jakarta: 2006

www.google.com

www.kompas.com

ANALISA DAN KOMENTAR :

Dalam analisa dan komentar pada makalah ini,  penulis ingin menegaskan tentang stabilitas system keuangan; urgensi, implikasi hukum dan agenda kedepan. Analisa dan komentar ini di uraikan secara sistematik dan konseptual sehingga memberikan gambaran pentingnya stabilitas system keuangan; urgensi, implikasi hukum dan agenda kedepan tersebut.

Sebelum memberikan komentar selanjutnya penulis ingin memberikan summary atau ringkasan dari artikel atau makalah di atas menurut hasil analisa penulis:

Dalam artikel ini dibicarakan tentang penerbitan obligasi subordinasi dapat membawa manfaat bagi perbankan, karena meningkatkan permodalan, memperbaiki maturity mismatch dan dorongan bagi terciptanya market discipline. Namun, penerbitan obligasi subordinasi juga mengandung risiko khususnya risiko refinancing mengingat kondisi pasar saham yang sangat volatile serta pasar obligasi yang baru berkembang.

Dari sisi cost-benefit, tampaknya penerbitan obligasi subordinasi merupakan alternatif terbaik bagi perbankan yang menghendaki penambahan modal di tengah minimnya akses perbankan untuk melakukan equity fund raising.

Yang perlu dicermati lebih jauh mungkin menyangkut penataan agar penerbitan obligasi subordinasi tidak dilakukan bersamaan sehingga justru memicu risiko refinancing di kemudian hari.

Dalam memilih bank kita harus memperhatikan kelima unsur,

  • Pertama, pilihan bank-bank yang mempunyai rasio keuangan yang sehat kita harus menghindari bank-bank yang mempunyai kredit bermasalah yang tinggi jauh diatas ketentuan yang terus meningkat dan rasio permodalan yang terus menurun.
  • Kedua, pilihlah bank-bank yang dikelola oleh para professional dan dukungan pemilik yang mempunyai komitmen dan reputasi baik. Indikatornya , apakah bank-bank tersebut dikelola oleh banker-bankir yang punya repurtasi baik dan tidak dikelola oleh keluarga yang tertutup manajemennya. Juga, hindari bank yang dimiliki oleh pengusaha yang tidak jelas reputasinya.
  • Ketiga, pilihlah bank yang mempunyai pelayanan baik. misalnya, apakah pelayanan yang berkaitan sesuai dengan kebutuhan anda, baik dari sisi kenyamanan, kepercayaan dan akurasinya dalam pelayanan tidak hanya itu, apakah produk dan jasanya sesuai kebutuhan anda.
  • Keempat, apakah bank pilihan anda memberikan bunga yang wajar. Waspadai bank-bank yang memberikan bunga yang tinggi diatas bunga penjaminan atau bunga pasar.
  • Kelima, pastikan bank pilihan anda menjadi anggota LPS, sebab jika bank anda sudah menjadi anggota LPS berarti uan anda dijamin oleh LPS jika pastikan dengan baik apakah bank anda memberikan suku bunga sesuai dengan LPs-rate.

Banyak unsur mempengaruhi kinerja sebuah bank dan banyak hal yang membuat bank dikatakan sehat dan mempunyai masa depan. Semua harus dipertimbangkan dengan masak dan penuh kebijaksanaan. Info lain yang menguntungkan aman dan nyaman memilih bank tidaklah salah dengan menggunakan pendekatan bibit, bobot dan bebet yang artinya pilihlah bank yang dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai tradisi bisnis yang baik. Juga dalam hal memilih bank yang mempunyai kualitas keuangan yang sehat, baik saat ini maupun dimasa yang akan dating, terakhir pilihlah bank yang dikelolah oleh pengurus yang professional dengan track record yang baik dan mempunyai reputasi.

Selanjutnya mengenai stabilitas keuangan; urgensi, implikasi hukum dan agenda ke depan perlu mendapat perhatian setelah krisis keuangan di Asia yang terjadi pada dasarnya bersumber dari kelemahan  kualitas sistem keuangan di Asia. Reformasi keuangan yang terjadi pada awal tahun 1980an ternyata hanya memberikan peningkatan kuantitas lembaga-lembaga keuangan dan kuantitas aliran modal yang masuk (capital inflow) ke suatu negara. Hal yang sama terjadi pula di Indonesia, khususnya dikaitkan dengan liberalisasi perbankan yang  Berawal  pada tahun 1988 yang merupakan salah satu faktor pemicu lemahnya sistem keuangan, khususnya perbankan. Terjadinya gejolak di pasar uang, pasar valas dan pasar modal serta meningkatnya ketidakpastian (uncertainty) dapat mengakibatkan semakin memburuknya adverse selection dan moral hazard yang pada gilirannya mengakibatkan runtuhnya kestabilan sektor keuangan.

Untuk kasus Indonesia, gejolak nilai tukar negara-negara regional memiliki pengaruh  paling utama yang menyebabkan terjadinya krisis yang berkepanjangan. Kuatnya tekanan terhadap rupiah mengakibatkan ketidakmampuan Bank Indonesia untuk menyangga pita intervensi (band intervention) yang ada sehingga sistem nilai tukar mengambang bebas (Free floating system) menjadi salah satu alternatif sistem nilai tukar yang akhirnya dipilih untuk tetap menjaga cadangan devisa.

Secara keseluruhan, akibat dari krisis yang semakin mendalam telah memperburuk tidak saja aspek likuiditas perbankan, tetapi juga aspek solvabilitas dan rentabilitasnya mengingat perbankan merupakan market dominan dalam industri keuangan di Indonesia, maka secara sistematis sektor Keuangan juga mengalami kelumpuhan. Krisis keuangan dan perbankan tersebut telah menyedot keuangan negara yang mencapai selatar 50% dari PDB Indonesia, sehingga dapat dikategorikan terbesar dalam sejarah krisis keuangan. Biaya krisis tersebut tentu saja belum memperhitungkan dampak negatif krisis pada perekonomian secara keseluruhan akibat hilangnya perlu pertumbuhan ekonomi, investasi dan tingkat pengangguran, social cost lainnya akibat terjadinya instabilitas sosial politik sebagai dampak ikutan di saat krisis terjadi.

Mempertimbangkan dampak dan biaya / kerugian yang demikian besar terhadap  perekonomian akibat instabilitas sistem keuangan tersebut serta langkah-langkah penyelesaian krisis (crisis resolution) yang juga membutuhkan waktu yang lama, maka wacana menjaga stabilitas sistem keuangan menjadi perhatian yang serius dari bank sentral dan pengambil kebijakan publik di berbagai negara dewasa ini. Di Indonesia, isu stabilitas sistem keuangan tersebut kembali menguat setelah terjadinya krisis keuangan dan perbankan dalam tahun 1997-1998.

Mempertimbangkan cepat atau lambat isu stabilitas sistem keuangan ini akan menjadi  permasalahan di Indonesia, berkaitan dengan pihak yang bertanggungjawab dan

mekanisme pengendaliannya, maka paper ini akan mencoba membahas pentingnya menjaga stabilitas sistem keuangan saat ini dan di masa mendatang, serta beberapa isu dan agenda hukum di bidang keuangan perbankan yang membutuhkan perhatian. Dengan tema tersebut, organisasi paper akan dibagi dalam dikemukakan sebagai berikut: Bagian II membahas mengenai urgensi dari stabilitas sistem keuangan khususnya dimulai dari fenomena asimetri informasi untuk memahami apa dan bagaimana stabilitas sistem keuangan dan beberapa prasyarat; Bagian III mengenai agenda ke depan yang terkait dengan isu-isu di bidang hukum dalam pengaturan stabilitas sistem keuangan, dan Bab IV sebagai kesimpulan dan penutup.

II. URGENSI MENJAGA STABILITAS SISTEM KEUANGAN

a. Asimetari Informasi : Sumber Instabilitas Sistem Keuangan

Telah dipahami bahwa sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting  dalam perekonomian seiring dengan fungsinya untuk menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana. Apabila sistem keuangan tidak bekerja dengan baik, maka perekonomian menjadi tidak efisien dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai. Salah satu masalah krusial dalam sistem keuangan yang dapat menjadi sumber instabilitas keuangan yakni menyangkut terjadinya asimetri / ketidaksamaan informasi (asymmetric information) [1] yakni suatu situasi dimana satu pihak yang terlibat dalam kesepakatan keuangan tidak memiliki informasi yang akurat dibanding pihak lain. sebagai contoh, peminjam (debitur) biasanya memiliki informasi yang lebih baik keuntungan dan kerugian potensial dari suatu proyek. investasi yang direncanakan dibandingkan dengan pihak pemberi pinjaman (kreditur). Dengan demikian, kreditur tidak dapat membedakan antara pinjaman yang sehat dan tidak sehat.

Permasalahan asimetri informasi selanjutnya menyebabkan dua permasalahan pokok yakni adverse selection dan moral hazard. Adverse selection merupakan satu bentuk masalah asimetri, informasi yang terjadi sebelum transaksi keuangan dilakukan karena peminjam dengan kualitas yang rendah (memiliki resiko kredit tinggi) biasanya akan mau mencari pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi.

Permasalahan pokok yang lain adalah menyangkut moral hazard, yakni yang terjadi sesudah transaksi dilakukan dimana pemberi pinjaman berada dalam posisi yang menerima resiko atas dimana usaha yang dilakukan peminjam

Oleh karena itu, dalam kerangka kestabilan sistem keuangan, keberadaan instrumen hukum diharapkan dapat meminimalisir asimetri informasi yang terjadi dan paling tidak difokuskan pada 3 aspek pengaturan penting yakni:

(i)    Mengatur semua transaksi pemindahan dana dari pihak-pihak/individu-individu dalam lembaga keuangan;

(ii) Mengatur perilaku (behaviour) individu-individu/pihak-pihak dalam lembaga keuangan; serta

(iii) Menyelesaikan konflik yang terjadi diantara pihak –pihak dalam lembaga keuangan secara efisien dan cepat. Dengan pengaturan pada ketiga cakupan aspek hukum tersebut diarahkan agar kestabilan sistem keuangan dapat tercapai.

b. Stabilitas Sistem Keuangan : Pengertian dan Prasyarat

Secara umum istilah financial stability atau stabilitas keuangan telah dikenal banyak oleh pelaku ekonomi terutama pelaku pasar keuangan, namun demikian belum terdapat suatu kesepakatan umum mengenai apa yang dimaksud dengan stabilitas keuangan dimaksud [2]. Namun, pada prinsipnya, stabilitas keuangan berkaitan dengan 2 elemen, yaitu stabilitas harga dan stabilitas sektor keuangan, yang mencakup lembaga keuangan serta pasar keuangan yang secara keseluruhan mendukung jalannya sistem keuangan. Jika salah satu elemen tersebut terganggu ataupun tidak dapat berfungsi dengan baik, maka elemen lainnya akan terpengaruh. Misalnya, tingkat inflasi yang tinggi dapat membawa konsekuensi pada kebijakan uang ketat (tight money policy), peningkatan suku bunga, dan peningkatan kredit bermasalah, yang akhirnya memicu kegagalan bank dan lembaga keuangan lainnya dalam sektor keuangan. Sebaliknya, gangguan pada sistem keuangan akan mempengaruhi efektivitas transmisi kebijakan moneter dan tingkat harga secara umum.

Pertanyaannya adalah mengapa stabilitas keuangan merupakan isu yang sangat penting? Stabilitas keuangan bukanlah merupakan suatu target akhir, namun lebih kepada suatu persyaratan prakondisi yang penting bagi pertumbuhan perekonomian. Jika lembaga-lembaga keuangan dan pasar keuangan yang berperan sebagai mediator keuangan berada dalam kondisi tidak stabil ataupun menghadapi ketidakpastian, maka dapat dipastikan aktivitas perekonomian akan sulit berlangsung karena rendahnya aktivitas produksi, konsumsi maupun investasi.

Namun, untuk mencapai kondisi sektor keuangan yang stabil paling tidak diperlukan beberapa prasyarat berikut:

(1) Lembaga Keuangan yang Sehat

Lembaga-Iembaga keuangan yang berkiprah dalam sistem keuangan berada dalam kondisi sehat dan stabil, dalam pengertian bahwa lembaga-lembaga tersebut diyakini dapat memenuhi seluruh kewajibannya tanpa dukungan / bantuan pihak luar (eksternal). Pentingnya kesehatan lembaga keuangan, khususnya perbankan, dalam penciptaan sistem keuangan yang sehat mempunyai beberapa alasan antara lain: .

1. Keunikan karakteristik perbankan yang rentan terhadap serbuan masyarakat yang menarik dana secara besar-besaran (bank runs) sehingga berpotensi merugikan deposan dan kreditur bank;

2. Penyebaran kerugian diantara bank-bank sangat cepat melalui contagion effect sehingga berpotensi menimbulkan system problem;

3. Proses penyelesaian bank-bank bermasalah membutuhkan dana dalam jumlah yang tidak sedikit. Sebagai perbandingan, persentase biaya terhadap PDB di negara-negara yang mengalami krisis sektor perbankan (tabel);

4. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sebagai lembaga intermediasi akan menimbulkan tekanan-tekanan dalam sektor keuangan (financial distress) ; pasar-pasar yang tergabung dalam pasar keuangan. Marcflame, Gubernur Reserve Bank Australia dalam “Financial Stability”. (1990) mengemukakan bahwa “financial stability is avoidance of crisis”.

5. Ketidakstabilan sektor keuangan akan berdampak pada kondisi makroekonomi, khususnya dikaitkan dengan tidak efektifnya transmisi kebijakan moneter.

Tabel

BIAYA PENYELESAIAN KRISIS SEKTOR PERBANKAN

(2) Pasar Keuangan yang Stabil

Peran penting dalam sistem keuangan dituntut untuk senantiasa stabil, yaitu sehat, transparan, dan dikelola dengan baik (well managed). Kondisi pasar keuangan yang demikian dapat membangun dengan baik (well manage), Kondisi pasar keuangan yang demikian dapat membangun keyakinan para pelaku pasar untuk bertransasksi secara aktif, mendorong terbentuknya tingkat harga pasar yang wajar, yaitu yang mencerminkan kekuatan fundamental, serta memungkinkan para pelaku pasar mengukur dan mengelola resiko-resiko pasar atas dasar informasi-informasi yang tersedia (full disclosures). Sebaliknya pasar keuangan yang bergejolak akan berpotensi menimbulkan berbagai dampak spillover; antara lain :

1. Dapat mempengaruhi stabilitas lembaga-Iembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan yang memiliki struktur pengelolaan dana yang mismatch, misalnya, currency dan interest rate mismatch;

2. Dapat menyulitkan Otoritas dalam memformulasikan kebijakan makroekonomi. Volatilitas harga pasar akan mempengaruhi instrumen moneter yang digunakan dalam rangka transmisi kebijakan moneter ke sektor riil, misalnya suku bunga pasar;

3. Dapat menimbulkan beban jika otoritas dituntut untuk mengambil tindakan pemulihan stabilitas. Misalnya, dalam hal terjadi ketidakstabilan pasar valuta asing yang mengakibatkan tekanan pada nilai tukar mata uang lokal, maka kebijakan yang diambil umumnya adalah meningkatkan suku bunga. Kebijakan ini dipastikan berdampak counter productive bagi aktivitas ekonomi.

(3) Lembaga Pengaturan dan Pengawasan yang Kompeten

Lembaga-lembaga penyangga yang berwenang melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, moneter dan fiskal mampu memformulasikan dan menerapkan kebijakan yang:

1. Konsisten, integrated, forward looking, dan cost effective;

2. Dapat mempertahankan tingkat kompetisi yang sehat;

3. Dapat mendukung inovasi pasar keuangan.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ketidakstabilan sektor keuangan dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas mobilisasi dana yang sangat diperlukan oleh sektor riil. Dengan terhambatnya aliran dana tersebut, sektor riil akan membatasi bahkan menghentikan aktivitas perekonomian.

III. AGENDA KE DEPAN TERKAIT DENGAN KESTABILAN SISTEM KEUANGAN

Menjaga stabilitas keuangan merupakan salah satu fungsi pokok dari Bank sentral modern, yang tidak kalah pentingnya dari memelihara stabilitas moneter. Stabilitas keuangan bergantung pada lima elemen terkait yakni :

(i) lingkungan makro-ekonomi yang stabil;

(ii) lembaga finansial yang dikelola baik;

(iii) pasar finansial yang efisisen;

(iv) kerangka pengawasan prudensial yang sehat; dan

(v) sistem pembayaran yang aman dan handal.

Bagi Bank Indonesia, krisis itu dapat ditarik suatu pelajaran penting bahwa tugas bank sentral sebagai menjaga stabilitas moneter (otoritas moneter) tidaklah cukup tanpa dukungan stabilitas sistem keuangan yang sehat. Gejolak dalam lembaga keuangan khususnya bank, merupakan salah satu sumber instabilitas.

Upaya mengatasi krisis perbankan pada masa itu dianggap perlu ditempuh dua pendekatan:

(1)     Perlunya mem-back-up sistem perbankan nasional agar tidak collaps, dan

(2)  Membantu penyelesaian krisis keuangan yang dihadapi sektor korporasi untuk memulihkan sektor perbankan dan perekonomian nasional.

Terkait dengan penyelesaian krisis masa lalu, terdapat dua hal yang perlu dirumuskan sebagai politik hukum atas upaya yang telah diambil Bank Indonesia dan Pemerintah dalam penyelamatan sistem perbankan nasional di masa krisis, yaitu :

Pertama, politik hukum berkenaan dengan perlunya penyusunan perangkat aturan yang ditujukan untuk menanggulangi krisis atau systemic risk yang norma hukumnya dirumuskan secara berbeda dari perangkat aturan yang mengatur kegiatan usaha bank dalam keadaan normal.

Kedua, politik hukum terhadap fungsi lender of last resort (LOLR) oleh Bank Indonesia dengan ditempuhnya kebijakan pemberian BLBI sebagai upaya penyelamatan sistem perbankan dan perekonomian nasional.

Dengan memburuknya krisis dalam periode 1997-1998 jumlah fasilitas saldo debet (overdraft) bank-bank terus meningkat. Namun, bantuan likuiditas terkonsentrasi hanya pada sekitar lima bank yang mencapai 80% dari total bantuan kepada sistem perbankan.

Kritik utama terhadap proses pemberian BLBI dalam rangka LOLR tersebut adalah  kelemahan pengawasan. Seharusnya Bank Indonesia selaku pengawas bank, mengecek penggunaan pinjaman tersebut apakah benar-benar digunakan untuk membayar penarikan simpanan nasabah.

Agenda ke Depan : Rancangan Baru Manajemen Krisis dalam Kerangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Untuk meminimalkan terulangnya sistemic risk pada sektor keuangan khususnya

sistem perbankan, maka sistem perbankan nasional perlu disempurnakan. Penyempurnaan cetak biru sistem perbankan nasional dalam rangka kestabilan sistem keuangan yang tengah digodok saat ini meliputi dua aspek besar, yaitu :

1. Penyempurnaan fungsi Bank Indonesia selaku lender of last resort (LOLR);

2. Penyempurnaan kelembagaan peran, dan wewenang otoritas perbankan sebagaimana diamanatkan Pasal 34 UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Pasal 37B ayat (2) UU No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu :

(a) pemisahan tugas pengawasan bank dari Bank Indonesia;

(b) pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang indipenden; dan

(c) pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan. Serta Penyempurnaan sistem perbankan yang meliputi kelembagaan bank, pemilikan bank sumber daya manusia perbankan, produk perbankan, dan teknologi perbankan yang kesemua aspek itu dikemas dalam kesatuan perangkat hukum yang jelas dan tegas [3].

Penyempurnaan Fungsi Bank Indonesia selaku Lender of Last Resort

Dalam rangka penyempurnaan sektor keuangan dan perbankan, langkah penting yang harus dilakukan adalah perbaikan perangkat hukum perbankan dan kesentralan. Penyempurnaan perangkat hukum ini tidak hanya mencakup Penyempurnaan UU dan peraturan-peraturan pelaksanaan dibawahnya saja, tetapi juga meliputi penyempurnaan peran dan kewenangan lembaganya.

Berdasarkan UU No.23 Tahun 1999 peran Bank Indonesia dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan [4] mencakup :

a. Menciptakan kebijakan moneter yang kondusif;

b. Melakukan pemantauan terhadap stabilitas sistem keuangan (financial system surveillance);

c. Melakukan koordinasi dengan dan memberikan rekomendasi kebijakan stabilitas sistem keuangan pada otoritas lain, misalnya kepada pemerinta cq Depertemen Keuangan selaku otoritas fiskal, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

d. Menciptakan efisiensi dalam sistem pembayaran dengan terselesaikannya transaksi secara aman dan tepat waktu (safe and robust payment system) antara lain melalui kegiatan design, operasional dan pengawasan sistem pembayaran;

e. Menyediakan mekanisme LOLR dalam upaya menangkal terjadinya kegagalan bank karena liquidity mismatch.

Oleh karena itu kiranya perlu dipikirkan penyusunan perangkat hukum yang jelas dan tegas mengatur aspek-aspek seperti :

(1) mekanisme koordinasi yang efektif,

(2) standar dan arah / keselerasan pengaturan yang kondusif bagi perbankan dan lembaga-lembaga non-bank;

(3) information sharing dan exchange, serta

(4) aturan yang tegas mengenai alternatif mengatasi krisis (crisis resolution) yang efektif.

Berdasarkan UU No.23 Tahun 1999, peran Bank Indonesia (BI) sebagai LOLR sangat terbatas. BI hanya dapat memberikan LLR kepada Bank pada kondisi normal (maksimum 90 hari) dengan agunan berkualitas tinggi dan likuid, namun tidak untuk kondisi khusus. Agunan tersebut dapat berupa surat berharga atau tagihan yang diterbitkan oleh pemerintah atau surat berharga sejenis lainnya yang bernilai tinggi dan dapat dijual ke pasar.

Menyempurnakan Sistem Perbankan Nasional

Dalam rangka membangun sistem perbankan yang handal dan mampu menghadapi perkembangan ekonomi global yang sangat cepat, maka UU Perbankan No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 perlu disempurnakan kembali.

Berkenaan dengan itu, Penyempurnaan terhadap UU Perbankan No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 antara lain akan meliputi struktur perbankan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, ketentuan kehati-hatian (prudential regulations), serta aspek pengawasan bank.

Selain Penyempurnaan UU Perbankan, dewasa ini secara parallel sedang disusun

pula berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penataan kembali sistem perbankan nasional secara lebih komprehensif, yaitu RUU Otoritas Jasa Keuangan, RUU Lembaga Penjamin Simpanan, RUU Perkreditan dan RUU Likuidasi Bank. Dari berbagai RUU tersebut dapat diketahui bahwa, pada waktunya akan dibentuk lembaga-Iembaga baru yang dimaksudkan dapat berfungsi untuk memperkuat sistem perbankan nasional. Lembaga-lembaga baru yang akan dibentuk adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dengan adanya lembaga-lembaga baru ini, maka lembaga yang memiliki otoritas pada sektor perbankan akan berubah, yaitu dari semula hanya Bank Indonesia, maka pada

waktunya akan menjadi 3 otoritas, yaitu Bank Indonesia, OJK dan LPS [5].

Oleh karena akan terdapat 3 otoritas di sektor perbankan, maka penataan kembali sistem perbankan nasional juga membutuhkan penataan formal mengenai hubungan kelembagaan antar ketiga otoritas tersebut yang meliputi: (1) pengaturan mengenai mekanisme dan forum komunikasi; (2) subtansi koordinasi dan prosedur pengawasan dan pembinaan bank (oleh masing-masing otoritas) serta (3) ketentuan-ketentuan yang terkait dengan usaha perbankan, sehingga otoritas di sektor keuangan dan perbankan dipastikan akan mampu mendeteksi kelemahan-kelemahan (vulnerabilities) dalam sistem keuangan yang diduga dapat memicu terjadinya krisis.

Otoritas Pengawasan Bank

Berdasarkan pengalaman dari krisis perbankan dan memperhatikan trend pengawasan bank di beberapa negara lain [6], serta dalam rangka mengupayakan meningkatnya efisiensi, keamanan dan kestabilan disektor jasa keuangan dibidang pengawasan bank, maka paradigma pola pengawasan bank diubah. Pengawasan bank yang semula didasarkan pada pola pendekatan pengawasan institusional, oleh UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia diubah menjadi pola pendekatan pengawasan fungsional.

Mengingat ototritas moneter akan terpisah dari otoritas pengawas bank, maka dalam rangka mengupayakan stabilitas sistem keuangan (financial system stability) nasional, khususnya agark kebijakan di sektor perbankan senantiasa dapat konsisten dan seiring dengan kebijakan di sektor moneter dan sistem pembayaran, maka sekurang-kurangnya ada 5 aspek yang harus dikaji secara mendalam, yaitu :

(1) cakupan obyek pengawasan OJK;

(2) independensi OJK;

(3) kapabilitas dan kredibilitas SDM OJK;

(4) kemungkinan keterpisahan fungsi pengaturan dan pengawasan bank, dan

(5) koordinasi yang efektif dan efisien antar institusi terkait. Selain dari aspek yang disebutkan terdahulu, maka aspek yang terakhir merupakan faktor penting yang sangat menentukan dalam rangka tercapainya tujuan. Dalam hubungan ini, pengaturan mengenai penetapan kewenangan yang jelas dari masing-masing otoritas merupakan aspek yang penting.

Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Sesuai dengan best practices pada negara-negara lain [7], dalam rangka menjaga integritas sistem perbankan nasional, otoritas moneter dan sistem pembayaran serta otoritas pengawasan dan pembinaan bank didukung oleh suatu skim asuransi deposito (deposit insurance scheme) yang berfungsi sebagai penyedia jaring pengaman sosial (social safety net) apabila terjadi kegagalan pada suatu bank.

Tujuannya adalah agar individu deposan kecil terlindungi (public well-being) dan gagalnya suatu bank dalam mengembalikan simpanan nasabahnya tidak meluas menjadi krisis yang bersifat sistemik.

Beberapa kondisi yang perlu dimasukkan dalam perangkat pembentukan dan

pengaturan LPS antara lain adalah :

(1) design LPS harus sesuai dengan kondisi Indonesia, sehingga dapat menjawab permasalahan financial disturbance yang timbul;

(2) kepesertaan bank dalam LPS sebaiknya bersifat wajib (mandatory participation) sehingga LPS memiliki sumber dana yang signifikan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya;

(3) sesuai dengan international best practice, guna menghindari moral hazard, LPS sebaiknya menerapkan limited insurance coverage sebagai maksimum pertanggungannya sesuai dengan mekanisme pasar, misalnya coverage FDIC di USA sebesar US$ 100,000; dan

(4) perlu diatur mekanisme format dalam rangka koordinasi dan information sharing dengan otoritas lain dibidang keuangan (Bank Indonesia dan OJK).

Akhirnya, dalam proses Penyempurnaan perangkat hukum perbankan dan sistem keuangan ini penting untuk direnungkan kembali, empat hal penting yang perlu diperhatikan pembuat peraturan dalam proses merancang perangkat hukum, yaitu bahwa kiranya perlu :

(1) menjauhkan konflik kepentingan ekonomi politik jangka pendek dalam menyusun peraturan;

(2) mewaspadai keteledoran dalam perumusan detail dalam rangka mengantisipasi dampak negatif kebijakan yang dipilih;

(3) melakukan sinkronisasi dengan peraturan terkait; dan

(4) menghindarkan diri dari ketergesa-gesaan hanya karena harus memenuhi target waktu, karena hal itu hanya akan berakibat pada pembahasan substansi secara dangkal dan tidak matang.


[1] Frederic S. Mishkin dalam “Prudential Supervision Whal Works and What Doesn’t”, NBER Conference Report. Chicago, The University of Chicago Press, 2001

[2] Crockett, A, dalam “Why Financial Stability a Goal of Public Policy” (1997) menyatakan dalam sejak beberapa tahun terakhir, istilah financial stabilily menjadi semakin berkembang sehingga para ahli perlu untuk membedakan pengertian monetery stability dengan financial stability. Monetery stability atau kestabilan moneter mengacu pada stabilitas harga (general price stability) dalam bentuk kestabilan mata uang sedangkan finacial stability, mengacu kepada kestabilan institusi keuangan dan kestabilan

[3] Upaya Penyempurnaan aturan dibidang perbankan dan kebank-sentralan telah dimulai sejak 1998, antara lain diterbitkannya UU No. 10 Tahun 1998 yang menyempurnakan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 23Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu-Lintas Devisa.

[4] Stabilitas sistem keuangan bertujuan agar terciptanya lembaga dan pasar keuangan yang stabil guna menghindari terjadinya krisis keuangan yang mengganggu berfungsinya tatanan perekonomian nasional.

[5] BI selaku otoritas moneter dan sistem pembayaran berwenang mengatur dan mengawasi seluruh aspek perbankan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan sistem pembayaran. OJK akan memiliki kewenangan terhadap seluruh aspek penggunaan dan pengawasan bank, sedangkan LPS akan memiliki kewenangan dalam menetapkan dalam menetapkan persyaratan keanggotaan, termasuk aspek pengawasan dan pemeriksaan bank yang terkait dengan kepentingan LPS selaku lembaga penjamin dana pihak ketiga.

[6] Negara-negara yang menerapkan OJK atau Finansial Supervisory Agency atau FSA antara lain adalah Inggris, Australia, Jepang, Denmark, Canada, Norwegia, Swedia, dan Korea Selatan.

[7] The Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) di USA telah beroperasi sejak tahun 1930-an, berdasarkan Banking Act 1933. UU FDIC bahkan diperbaiki dengan The Federal Deposity Insurance Corporation Improvement Act 1991.

ANALISA DAN TANGGAPAN AKUNTANSI ISLAM: ASIMETRI INFORMASI DAN MANAJEMEN LABA: SUATU TINJAUAN DALAM HUBUNGAN KEAGENAN

July 19, 2010 2 comments

ANALISA DAN TANGGAPAN

AKUNTANSI ISLAM

M

A

K

A

L

A

H

JUDUL : ASIMETRI INFORMASI DAN MANAJEMEN LABA:

SUATU TINJAUAN DALAM HUBUNGAN KEAGENAN

(Tanggapan terhadap Ahmed Riahi Belkoui)

DIPRESENTASIKAN SEBAGAI TUGAS PADA

MATA KULIAH SISTEM FINANCIAL ISLAM

DOSEN PEMBIMBING: Prof. Dr. SOFYAN SYAFRI HARAHAP

Oleh : Ismul Azhari

Nim: 08 EKNI 1348

PASCA SARJANA IAIN SUMUT

2009-2010

ASIMETRI INFORMASI DAN MANAJEMEN LABA:

SUATU TINJAUAN DALAM HUBUNGAN KEAGENAN

Muh. Arief Ujiyantho

Abstraksi

Makalah ini mencoba memberikan paparan deskriptif tentang hubungan asimetri informasi dengan tindakan manajemen laba sebagai implikasi dari hubungan keagenan. Selain itu pula makalah ini juga mencoba membahas kemungkinan meminimalisasi masalah keagenan tersebut melalui corporate governance.

Dalam teori keagenan (agency theory), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (principal) memperkerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut. Hubungan antara principal dan agent dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (asymmetrical information) karena agent berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan principal. Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong agent untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui principal. Dalam kondisi yang asimetri tersebut, agent dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan cara melakukan manajemen laba.

Salah satu cara yang di gunakan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku opportunistic manajemen adalah corporate governance. Prinsip-prinsip pokok corporate governance yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya praktik good corporate governance adalah; transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), keadilan (fairness), dan responsibilitas (responsibility). Corporate governance diarahkan untuk mengurangi asimetri informasi antara principal dan agent yang pada akhirnya diharapkan dapat meminimalkan tindakan manajemen laba.

Kata kunci : hubungan agensi, asimetri informasi, manajemen laba, corporate governance

PENDAHULUAN

Masalah agensi telah menarik perhatian yang sangat besar dari para peneliti di bidang akuntansi keuangan (Fuad, 2005). Masalah agensi timbul karena adanya konflik kepentingan antara shareholder dan manajer, karena tidak bertemunya utilitas yang maksimal antara mereka. Sebagai agent, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal), namun disisi yang lain manajer juga mempunyai kepentingan memaksimumkan kesejahteraan mereka.  Sehingga ada kemungkinan besar agent tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik principal (Jensen dan Meckling, 1976).

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (information asymetric). Asimetri informasi terjadi karena manajer lebih superior dalam menguasai informasi dibanding pihak lain (pemilik atau pemegang saham).

Asimetri antara manajemen (agent) dengan pemilik (principal) memberikan kesempatan kepada manajer untuk bertindak oportunis, yaitu memperoleh keuntungan pribadi. Dalam hal pelaporan keuangan, manajer dapat melakukan manajemen laba (earnings management) untuk menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan.

Tindakan earnings management telah memunculkan dalam beberapa kasus skandal pelaporan akuntansi yang secara luas diketahui, antara lain Enron, Merck, WorldCom dan mayoritas perusahaan lain di Amerika Serikat (Cornett et al, 2006). Dalam kasus Enron misalnya, Satu dampak yang sangat jelas yaitu kerugian yang ditanggung para investor dari ambruknya nilai saham yang sangat dramatis dari harga per saham US$ 30 menjadi hanya US$ 10 dalam waktu dua minggu. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa suatu perusahaan kelas dunia dapat mengalami hal yang sangat tragis dengan mendeklarasikan bangkrut justru setelah hasil audit keuangan perusahaannya dinyatakan “wajar tanpa syarat” (Alijoyo, 2003). Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, seperti PT. Lippo Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk juga melibatkan pelaporan keuangan (financial reporting) yang berawal dari terdeteksi adanya manipulasi (Gideon, 2005).

Makalah ini berupaya memberikan paparan tentang topik tersebut dengan mengawalinya melalui pembahasan tentang teori agensi. Pembahasan selanjutnya  mengenai hubungan asimetri informasi terhadap manajemen laba dan diakhiri dengan corporate governance sebagai upaya untuk meminimalkan masalah keagenan.

Teori Keagenan

Teori keagenan dapat dipandang sebagai suatu versi dari game theory (Mursalim, 2005), yang membuat suatu model kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak), dimana salah satu pihak disebut agent dan pihak yang lain disebut principal. Principal mendelegasikan pertanggungjawaban atas decision making kepada agent, hal ini dapat pula dikatakan bahwa principal memberikan suatu amanah kepada agent untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Wewenang dan tanggungjawab agent maupun principal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama.

Scott (2000) menyatakan bahwa perusahaan mempunyai banyak kontrak, misalnya kontrak kerja antara perusahaan dengan para manajernya dan kontrak pinjaman antara perusahaan dengan krediturnya. Kontrak kerja yang dimaksud dalam penulisan makalah ini adalah kontrak kerja antara pemilik modal dengan manajer perusahaan. Dimana antara agent dan principal ingin memaksimumkan utility masing-masing dengan informasi yang dimiliki.

Tetapi di satu sisi, agent memiliki informasi yang lebih banyak (full information) dibanding dengan principal di sisi lain, sehingga menimbulkan adanya asimetry information. Informasi yang lebih banyak dimiliki oleh manajer dapat memicu untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk memaksimumkan utilitynya. Sedangkan bagi pemilik modal dalam hal ini investor, akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada. Oleh karena itu, terkadang kebijakan-kebijakan tertentu yang dilakukan oleh manajemen perusahaan tanpa sepengetahuan pihak pemilik modal atau investor.

Asimetri Informasi

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan.

Laporan keuangan dimaksudkan untuk digunakan oleh berbagai pihak, termasuk manajemen perusahaan itu sendiri. Namun yang paling berkepentingan dengan laporan keuangan sebenarnya adalah para pengguna eksternal (diluar manajemen). Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna eksternal terutama sekali karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya (Ali, 2002). Para pengguna internal (para manajemen) memiliki kontak langsung dengan entitas atau perusahannya dan mengetahui peristiwa-peristiwa signifikan yang terjadi, sehingga tingkat ketergantungannya terhadap informasi akuntansi tidak sebesar para pengguna eksternal.

Situasi ini akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (information asymmetry). Yaitu suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi (prepaper) dengan pihak pemegang saham dan stakeholder  pada umumnya sebagai pengguna informasi (user).

Menurut Scott (2000), terdapat dua macam asimetri informasi yaitu:

  1. Adverse selection, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan investor pihak luar. Dan fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham.
  2. Moral hazard, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

Adanya asimetri informasi memungkinkan adanya konflik yang terjadi  antara principal dan agent untuk saling mencoba memanfatkan pihak lain untuk kepentingan sendiri. Eisenhardt (1989) mengemukakan tiga asumsi sifat dasar manusia yaitu: (1) manusia pada umunya mementingkan diri sendiri (self interest), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (risk adverse). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut menyebabkan bahwa informasi yang dihasilkan manusia untuk manusia lain selalu dipertanyakan reliabilitasnya dan dapat dipercaya tidaknya informasi yang disampaikan.

Manajemen Laba

Schipper (1989) mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu intervensi dengan maksud tertentu terhadap proses pelaporan keuangan eksternal dengan sengaja untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi. Fischer dan Rosenzweig (1995) mendefinisikan manajemen laba sebagai tindakan seorang manajer dengan menyajikan laporan yang menaikan (menurunkan) laba periode berjalan dari unit usaha yang menjadi tanggungjawabnya, tanpa menimbulkan kenaikan (penurunan) profitabilitas ekonomi unit tersebut dalam jangka panjang. Sedangkan menurut Healy dan Wahlen (1999), manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan (judgment) dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk merubah laporan keuangan, dengan tujuan untuk memanipulasi besaran (magnitude) laba kepada beberapa stakeholders tentang kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil perjanjian (kontrak) yang tergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan.

Healy dan Wahlen (1999), menyatakan bahwa definisi manajemen laba mengandung beberapa aspek. Pertama intervensi manajemen laba terhadap pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan penggunaan judgment, misalnya judgment yang dibutuhkan dalam mengestimasi sejumlah peristiwa ekonomi di masa depan untuk ditunjukan dalam laporan keuangan, seperti perkiraan umur ekonomis dan nilai residu aktiva tetap, tanggungjawab untuk pensiun, pajak yang ditangguhkan, kerugian piutang dan penurunan nilai asset.  Disamping itu manajer memiliki pilihan untuk metode akuntansi, seperti metode penyusutan dan metode biaya. Kedua, tujuan manajemen laba untuk menyesatkan stakeholders mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Hal ini muncul ketika manajemen memiliki akses terhadap informasi yang tidak dapat diakses oleh pihak luar.

Ada berbagai motivasi yang mendorong dilakukannya manajemen laba. Teori akuntansi positif (Positif Accounting Theory) mengusulkan tiga hipotesis motivasi manajemen laba, yaitu: (1) hipotesis program bonus (the bonus plan hypotesis), (2) hipotesis perjanjian hutang (the debt covenant hypotesis), dan (3) hipotesis biaya politik (the political cost hypotesis) (Watts dan Zimmerman, 1986).

Motivasi kontrak muncul karena perjanjian antara manajer dan pemilik perusahaan berbasis pada kompensasi manajerial dan perjanjian hutang (debt covenant). Semakin tinggi rasio hutang/ekuitas  suatu perusahaan, yang ekuivalen dengan semakin dekatnya (yaitu semakin ketat) perusahaan terhadap kendala-kendala dalam perjanjian hutang dan semakin besar probabilitas pelanggaran perjanjian, semakin mungkin manajer untuk menggunakan metode-metode akuntansi yang meningkatkan income (Belkaoui, 2000).

Motivasi bonus merupakan dorongan manajer perusahaan dalam melaporkan laba yang diperolehnya untuk memperoleh bonus yang dihitung atas dasar laba tersebut. Manajer perusahaan dengan rencana bonus lebih mungkin menggunakan metode-metode akuntansi yang meningkatkan income yang dilaporkan pada periode berjalan. Alasanya adalah tindakan seperti itu mungkin akan meningkatkan persentase nilai bonus jika tidak ada penyesuaian untuk metode yang dipilih (Belkaoui, 2000). Penelitian Healy (1985) menggunakan pendekatan program bonus manajemen, yaitu bahwa manajer akan memperoleh bonus secara positif ketika laba berada di antara batas bawah (bogey) dan batas atas (cap). Ketika laba berada di bawah bogey manajer tidak mendapatkan bonus, dan ketika laba berada diatas cap manajer hanya mendapatkan bonus tetap.

Motivasi regulasi politik merupakan motivasi manajemen dalam mensiasati berbagai regulasi pemerintah. Perusahaan yang terbukti menjalankan praktik pelanggaran terhadap regulasi anti trust dan anti monopoli, manajernya melakukan manipulasi laba dengan menurunkan laba yang dilaporkan (Cahan, 1992; Jogiyanto dan Ainun, 1998). Perusahaan juga melakukan manajemen laba  untuk menurunkan laba dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan pengadilan terhadap perusahaan yang mengalami damage award  (Hall dan Stammerjohan, 1997). Selain itu Income taxation juga merupakan motivasi dalam manajemen laba (Lilis, 2001). Pemilihan metode akuntansi dalam pelaporan laba akan memberikan hasil yang berbeda terhadap laba yang dipakai sebagai dasar perhitungan pajak.

Asimetri Informasi dan Manajemen Laba

Schift dan Lewin (1970) dalam Hartono dan Riyanto (1997), menyatakan bahwa agent berada posisi yang mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan dibandingkan dengan principal. Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong agent untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui principal. Sehingga dalam kondisi semacam ini principal seringkali pada posisi yang tidak diuntungkan.

Dalam penyajian informasi akuntansi, khususnya penyusunan laporan keuangan, agent juga memiliki informasi yang asimetri sehingga dapat lebih fleksibel mempengaruhi pelaporan keuangan untuk memaksimalkan kepentingannya. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi (IAI, 2002).   Namun karena adanya kondisi yang asimetri, maka agent dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan cara melakukan manajemen laba.

Corporate Governance

Dengan melihat beberapa contoh kasus skandal pelaporan akuntansi  yang terjadi, sangat relevan bila ditarik suatu benang merah dari kacamata corporate governance. Corporate governanace merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efesiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham dan stakeholders lainnya (OECD,1999). Corporate governance juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja. Watts (2003), menyatakan bahwa salah satu cara yang di gunakan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku opportunistic manajemen adalah corporate governance.

Prinsip-prinsip pokok corporate governance yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya praktik good corporate governance adalah; transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), keadilan (fairness), dan responsibilitas (responsibility). Transparency, dengan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi tentang “performance” perusahaan  secara akurat dan tepat waktu. Accountability, dengan  mendorong optimalisasi peran dewan direksi dan dewan komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara professional. Praktik audit yang sehat dan independen mutlak diperlukan untuk menunjang akuntabilitas perusahaan. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan mengefektikan komite audit. Fairness, dengan memaksimalkan upaya perlindungan hak dan perlakuan adil kepada seluruh shareholders tanpa kecuali. Dan responsibility, dengan mendorong optimalisasi peran stakeholders dalam mendukung program-program perusahaan (Anis Baridwan, 2003) .

Dengan menerapkan corporate governance diharapkan dapat mengurangi dorongan untuk melakukan tindakan manipulasi oleh manajer. Sehingga kinerja yang dilaporkan merefleksikan keadaan ekonomi yang sebenarnya dari perusahaan bersangkutan (Jensen, 1993).

Kesimpulan

Asimetri informasi terjadi karena manajer lebih superior dalam menguasai informasi dibanding pihak lain (pemilik atau pemegang saham). Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong agent untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui principal. Sehingga dengan adanya asimetri antara manajemen (agent) dengan pemilik (principal) memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (earnings management) dalam rangka memaksimumkan utilitynya.

Salah satu cara yang di gunakan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku opportunistic manajemen adalah corporate governance (Watts, 2003). Prinsip-prinsip pokok corporate governance yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya praktik good corporate governance adalah; transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), keadilan (fairness), dan responsibilitas (responsibility).

Berkaitan dengan masalah keagenan, corporate governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Dengan kata lain corporate governance diarahkan untuk mengurangi asimetri informasi antara principal dan agent yang pada akhirnya dapat menurunkan tindakan manajemen laba.

Daftar Pustaka

Ali Irfan (2002). Pelaporan Keuangan dan Asimetri Informasi dalam Hubungan Agensi. Lintasan Ekonomi Vol. XIX. No.2. Juli 2002

Anis Baridwan.  (2003). “Good Corporate Governance: Aturan-aturan dalam Governing Mechanism”. Seminar Sehari: Issues Application & Research In Corporate Governance Dalam Rangka Launching Pusat Studi Corporate Governance FE UTY.

Belkoui dan Ahmed Riahi. (2000). Accounting theory, 4th Edition, Thomson Learning.

Cahan, S.F. (1992). The Effect A Antitrust Investigations on Discretionary Accruals A Refined Test of the Political Cost Hipotesis. The Accounting Review. Vol. 67 No. 1. January, hal. 77-95.

Cornett M. M, J. Marcuss, Saunders dan Tehranian H. (2006). Earnings Management, Corporate Governance, and True Financial Performance. http://papers.ssrn.com/

Eisenhardt, Kathleem. M. (1989). Agency Theory: An Assesment and Review. Academy of management Review, 14, hal 57-74

F. Antonius Alijoyo. (2003). Rasio Keuangan dan Praktek Corporate Governance. http://www.fcgi.or.id.g/rasio/keuangan14-08-2002

Fuad.  (2005). Simultanitas Dan “Trade-Off” Pengambilan Keputusan Finansial Dalam Mengurangi Konflik Agensi: Peran Dari Corporate Ownership . Simposium Nasional Akuntansi VIII, IAI, 2005.

Fisher, Marilyn, dan Kenneth Rosenzweigh. (1995). Attitudes of Students and accounting Practitioners Concerning the Ethical Acceptability of Earnings Management. Journal of Business Ethics, Volume 14, hal. 443-444

Gideon SB Boediono.  (2005). Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governace dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur. Simposium Nasional Akuntansi VIII, IAI, 2005.

Hall, Steven C. dan Wiliam W. Stammerjohan, (1997). Damage awards and Earnings Management in The Oil Industry. The Accounting Review. 72 (1), Januari.

Hartono, Jogiyanto dan Riyanto LS. Bambang. (1997). “The Effect of Asimetrical Information and Risk Attitude on Insentive Schemes: A Contigency Approach”. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia, Vol. 12, 1: 1-12

Healy, Paul. (1985). The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions, Journal of Accounting and Economics. 7, hal. 85-107

Healy, Paul M. and J.M. Wahlen. (1999). A Review Of The Earnings Management Literature And Its Implications For Standard Setting. Accounting Horizons 13, 365-383.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2002). Standar Akuntansi Keuangan.  Jakarta: Salemba Empat.

Jensen, M.C. (1993). The Modern Industrial revolution, Exit, and the Failure of Internal Control System. Journal of Finance, Vol. 48. July, hal.831-880

Jensen, Michael C. dan W.H. Meckling. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics 3. hal. 305-360.

Jogiyanto Hartono dan Ainun Na’im. (1998). The Effect of A legal Process on Management of Accruals: Further Evidences on Management of Earnings. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 13 (2)

Lilis Setiawati (2001). Rekayasa Akrual untuk Meminimalkan Pajak. Simposium Nasional Akuntansi V, IAI, 2001

Mursalim.  (2005). Income Smoothing dan Motivasi Investor: Studi Empiris pada Investor di BEJ. Simposium Nasional Akuntansi VIII, IAI, 2005.

OECD, 1999, OECD Principles of Corporate Governance

Schipper, Katherine. (1989). Comentary Katherine on Earnings Management. Accounting Horizon.

Scott, William R. (2000). Financial Accounting Theory. Second edition. Canada: Prentice Hall.

Watts, Ross L. (2003). Conservatism in Accounting Part I: Explanations and Implications.  Accounting Horizon, Vol. 17: 207-221.

Watts, Ross L. dan Jerold L. Zimmerman. (1986). Positive Accounting  Theory. New Jersey: Prentice Hall International Inc.

ANALISA DAN TANGGAPAN :

Dalam analisa dan komentar pada makalah ini,  penulis ingin menegaskan tentang penerapan akuntansi pertanggungjawaban dengan efektivitas pengendalian biaya. Analisa dan komentar ini di uraikan secara sistematik dan konseptual sehingga memberikan gambaran pentingnya Sistem Akuntansi Islam.

Mengapa penulis memilih artikel ini yang judulnya asimetri informasi dan manajemen laba: Suatu tinjauan dalam hubungan keagenan menjadi artikel objek analisa? Jawabannya dikarenakan didalam artikel ini banyak diambil dan disisipkan pendapat dan hasil karangan Ahmed Riahi Belkoui yang bukunya berjudul Accounting theory.

Selanjutnya, sebagai analisa dan tanggapan penulis terhadap artikel diatas, penulis akan menjelaskan dan memberikan perbandingan dengan penerapan akuntansi pertanggungjawaban dengan efektivitas pengendalian biaya.

Konsep pertanggungjawaban merupakan bagian dari akuntansi manajemen, dimana disajikan informasi akuntansi yang menekankan pada pertanggungjawaban kegiatan kegiatan perusahaan. Makin besar perusahaan, maka akan semakin besar juga masalah perencanaanya, dan makin rumit melakukan pengendalian terhadap aktivitas perusahaan. Oleh karena itu banyak perusahaan yang mulai mendelegasikan sebagian fungsi perencanaan dan pengendalian. Ini berarti sebagian tugas dan wewenang manajer didelegasikan kepada bawahannya.

Ada 3 (tiga) alasan mengapa manajer mendelegasikan wewenangnya, yaitu:

1. Banyaknya pekerjaan seorang manajer, sehingga tidak memungkinkan untuk dikerjakan oleh manajer tersebut.

2. Mengikutsertakan bawahan serta memberikan kesempatan dalam menunjukkan prestasinya diperusahaan.

3. Perlunya mempersiapkan orang orang untuk menggantikannya apabila manajer tidak lagi dalam perusahaan tersebut.

Walaupun ada tugas dan wewenang yang didelegasikan oleh atasan kepada bawahan, namun otoritas pimpinan tetap dipertahankan. Sebagai konsekuensi dari orang yang menerima wewenang, harus mempertanggungjawabkan wewenang tersebut kepada atasannya.

Tanggungjawab ialah suatu kewajiban untuk melaksanakan wewenang yang dilimpahkan, dimana terjadi pelimpahan suatu peranan perorangan atau dalam kelompok untuk berperan dalam kegiatan.

Dari uraian diatas bahwa munculnya tanggungjawab merupakan akibat dari pelimpahan wewenang, dimana orang yang menerima wewenang mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan serangkaian tindakan, sesuai dengan batas wewenang yang diberikan, kemudian mempertanggungjawabkan kepada atasan yang memberikan wewenang tersebut.

2.1.1 Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban

Berbagai rumusan mengenai akuntansi pertanggungjawaban menurut pendapat para pakar akuntansi akan disajikan dibawah ini.

Menurut Hansen, Mowen (2005:116) definisi akuntansi pertanggungjawaban adalah sebagai berikut : ”Akuntansi pertanggungjawaban adalah Sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka.

Adapun akuntansi pertanggungjawaban menurut Garrisson (2001:20) adalah sebagai berikut : A system of accounting in which costs are assigned to various managerial level according to where control of the costs deemed to rest, with the managers then held responsibility for difference between and actual results.

Sedangkan akuntansi pertanggungjawaban menurut LM Samryn (2001: 258) adalah sebagai berikut : “Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem akuntansi yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap pusat pertanggungjawaban sesuai dengan informasi yang dibutuhkan manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka sebagai bagian dari sistem pengendalian manajemen.

Dari berbagai definisi diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai akuntansi pertanggungjawaban sebagai berikut :

a. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem akuntansi yang disusun berdasarkan struktur organisasi yang secara tegas memisahkan tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing tingkat manajemen.

b. Akuntansi pertanggungjawaban mendorong para individu, terutama para manajer untuk berperan aktif dalam mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien.

c. Penyusunan anggaran dalam akuntansi pertanggungjawaban adalah berdasarkan pusat-pusat pertanggungjawaban. Dari laporan pertanggungjawaban dapat diketahui perbandingan antara realisasi dengan anggarannya, sehingga penyimpangan yang terjadi dapat dianalisa dan dicari penyelesaiannya dengan manajer pusat pertanggungjawabannya.

d. Akuntansi pertanggungjawaban melaporkan hasil evaluasi dan penilaian kinerja yang berguna bagi pimpinan dalam penyusunan rencana kerja periode mendatang, baik untuk masing-masing pusat pertanggungjawaban maupun untuk kepentingan perusahaan secara keseluruhan.

Sedangkan menurut Mulyadi (1983 : 379-380) dikemukakan : “Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan penghasilan dilakukan dengan bidang pertanggungjawaban dalam organisasi dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok yang bertanggungjawab terhadap penyimpangan dari biaya dan penghasilan yang dianggarkan”.

Didalam pengertian di atas Mulyadi menyimpulkan bahwa syarat untuk dapat menerapkan akuntansi pertanggungjawaban :

1. Struktur organisasi

Dalam akuntansi pertanggungjawaban struktur organisasi harus menggambarkan aliran tanggungjawab, wewenang dan posisi yang jelas untuk setiap unit kerja dari setiap tingkat manajemen selain itu harus menggambarkan pembagian tugas dengan jelas pula. Dimana organisasi disusun sedemikian rupa sehingga wewenang dan tanggungjawab tiap pimpinan jelas. Dengan demikian wewenang mengalir dari tingkat manajemen atas ke bawah, sedangkan tanggungjawab adalah sebaliknya.

2. Anggaran

Dalam akuntansi pertanggungjawaban setiap pusat pertanggungjawaban harus ikut serta dalam penyusunan anggaran karena anggaran merupakan gambaran rencana kerja para manajer yang akan dilaksanakan dan sebagai dasar dalam penilaian kerjanya. Diikut sertakannya semua manajer dalam penyusunan.

3. Penggolongan biaya

Karena tidak semua biaya yang terjadi dalam suatu bagian dapat dikendalikan oleh manajer, maka hanya biaya-biaya terkendalikan yang harus dipertanggung jawabkan olehnya. Pemisahan biaya kedalam biaya terkendalikan dan biaya tak terkendalikan perlu dilakukan dalam akuntansi pertanggungjawaban.

a. Biaya terkendalikan adalah biaya yang dapat secara langsung dipengaruhi oleh manajer dalam jangka waktu tertentu.

b. Biaya tidak terkendalikan adalah biaya yang tidak memerlukan keputusan dan pertimbangan manajer karena hal ini tidak dapat mempengaruhi biaya karena biaya ini diabaikan.

4. Sistem akuntansi

Oleh karena biaya yang terjadi akan dikumpulkan untuk setiap tingkatan manajer maka biaya harus digolongkan dan diberi kode sesuai dengan tingkatan manajemen yang terdapat dalam struktur organisasi. Setiap tingkatan manajemen merupakan pusat biaya dan akan dibebani dengan biaya yang terjadi didalamnya yang dipisahkan antara biaya terkendalikan dan biaya tidak terkendalikan. Kode perkiraan diperlukan untuk mengklasifikasikan perkiraan-perkiraan baik dalam neraca maupun dalam laporan rugi laba.

5. Sistem pelaporan biaya

Bagian akuntansi biaya setiap bulannya membuat laporan pertanggungjawaban untuk tiap-tiap pusat biaya. Setiap awal bulan dibuat rekapitulasi biaya atas dasar total biaya bulan lalu, yang tercantum dalam kartu biaya. Atas dasar rekapitulasi biaya disajikan laporan pertanggungjawaban biaya. Isi dari laporan pertanggungjawaban disesuaikan dengan tingkatan manajemen yang akan menerimanya. Untuk tingkatan manajemen yang terrendah disajikan jenis biaya, sedangkan untuk tiap manajemen diatasnya disajikan total biaya tiap pusat biaya yang dibawahnya ditambah dengan biaya-biaya yang terkendalikan dan terjadi dipusat biayanya sendiri.

Di dalam pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti yang dikemukakan oleh Mulyadi adalah sebagai berikut :

1. Struktur organisasi yang menetapkan secara jelas dan tegas menggambarkan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk setiap unit dalam struktur organisasi.

2. Penyusunan anggaran yang dilakukan oleh tiap tingkatan manajemen dalam organisasi perusahaan.

3. Adanya pemisahan biaya sesuai dengan dapat dikendalikan tidaknya suatu biaya oleh seorang manajer pusat biaya tertentu dalam perusahaan.

4. Adanya klasifikasi dan kode rekening yang disesuaikan dengan tingkatan manajemen dalam perusahaan.

5. Sistem pelaporan biaya pada setiap tingkatan perusahaan telah memenuhi syarat dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban.

2.1.2 Tujuan dan Keuntungan Akuntansi Pertanggungjawaban

Didalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada suatu perusahaan, terlebih dahulu harus diketahui apa yang menjadi tujuan dari Akuntansi Pertanggungjawaban itu sendiri.

Menurut Robert N. Anthony dan Roger H. Hermanson (2001: 57) dikemukakan bahwa : “Tujuan Akuntansi pertanggungjawaban adalah membebani pusat pertanggungjawaban dengan biaya yang dikeluarkannya.”

Berdasarkan tujuan-tujuan yang dikemukakan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa tujuan dari Akuntansi Pertanggungjawaban adalah mengadakan evaluasi hasil kerja suatu pusat pertanggungjawaban untuk meningkatkan operasi-operasi perusahaan di waktu yang akan datang.

Adapun keuntungan dari Akuntansi Pertanggungjawaban adalah individu dalam organisasi ikut berperan serta dalam mencapai sasaran perusahaan secara efektif dan efisien.

Manfaat dari Akuntansi Pertanggungjawaban adalah :

1. Dasar penyusunan anggaran

2. Penilai kerja manajer pusat pertanggungjawaban

3. Pemotivasi manajer

4. Alat untuk memantau efektivitas program pengelolaan aktivitas.

2.2 Pusat – Pusat Pertanggungjawaban

Pusat pertanggungjawaban adalah unit-unit pada sebuah organisasi yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dipimpin oleh seorang manajer.

Pengertian pusat pertanggungjawaban yang dijelaskan oleh beberapa ahli antara lain :

Hansen, Mowen (2005:116) mengartikan pusat pertanggungjawaban sebagai berikut :

“Pusat pertanggungjawaban merupakan suatu segmen bisnis yang manajernya bertanggung jawab terhadap serangkaian kegiatan-kegiatan tertentu”.

Sedangkan pusat pertanggungjawaban menurut Moriarty and Allen (1991: 5) adalah sebagai berikut :

A Responsibility centeries an activity on collection of activities supervised by a single individual.

Dengan demikian dari berbagai pendapat diatas penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa pusat pertanggungjawaban adalah suatu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab atas aktivitas unit yang dipimpinnya. Pusat pertanggungjawaban dapat berupa unit organisasi seperti seksi, segmen, departemen, divisi atas sebuah perusahaan.

Setiap pusat pertanggungjawaban membutuhkan masukan yang berupa sejumlah bahan baku, tenaga kerja, ataupun jasa-jasa yang akan di proses dalam pusat pertanggungjawaban, hasil proses tersebut menghasilkan keluaran yang berupa produk atau jasa.

Pusat pertanggungjawaban secara umum dapat dibagi menjadi empat yaitu:

1. Pusat Biaya (Cost Center)

Pusat biaya adalah bentuk segmen terkecil dari aktivitas atau pusat pertanggungjawaban yang hanya bertanggungjawab dalam mengendalikan biaya-biaya yang terjadi didalamnya tanpa menghubungkan dengan nilai uang dari keluaran yang dihasilkan. Sebuah pusat biaya tidak mengendalikan penjualan atau aktivitas perusahaan. Laba sebuah departemen yang berbentuk pusat biaya sulit ditentukan karena adanya masalah dalam alokasi pendapatan. Tujuan dari manajer pusat biaya ini adalah meminimalkan perbedaan antara realisasi biaya dengan anggarannya.

Pusat biaya dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu :

a. Pusat Biaya Teknik

Pusat biaya teknik adalah pusat biaya yang sebagian besar biaya berupa biaya teknik yaitu biaya yang masukannya mempunyai hubungan yang nyata dan erat. Dalam mengukur prestasi kerja manajer pusat biaya, biaya-biaya yang dapat diukur biasanya telah menggunakan biaya standar. Penilaian efisiensi pusat biaya teknik dilakukan dengan membandingkan masukan dengan keluarannya, artinya biaya yang sesungguhnya terjadi pada pusat biaya ini dibandingkan dengan standarnya, kemudian dihitung dan dianalisa penyimpangan yang terjadi.

b. Pusat Biaya Kebijakan

Pusat biaya kebijakan adalah pusat biaya yang sebagian besar biayanya berupa biaya kebijakan yaitu biaya yang antara masukan dan keluarannya memiliki hubungan yang erat dan nyata. Pusat biaya ini keluarannya tidak dapat diukur dengan besaran nilai uang, karena walaupun menghasilkan keluaran, namun keluarannya itu sulit diukur secara kuantitatif atau tidak mempunyai hubungan yang nyata dengan masukannya.  Pengendalian pengeluaran biaya yang telah mendapatkan persetujuan manajemen dengan pengeluarannya.

2. Pusat Pendapatan (Revenue Center)

Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang keluarannya dapat diukur dengan satuan moneter, sedangkan masukannya tidak. Jadi, prestasi manajernya dinilai atas dasar pendapatan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpin. Dalam pusat pendapatan, keluaran (dalam bentuk pendapatan) diukur dengan satuan moneter, tetapi tidak terdapat hubungan yang erat dan nyata antara masukan (biaya) dengan pendapatan.

Sebenarnya pengukuran prestasi manajer pusat pendapatan yang hanya berdasarkan tingkat penjualan dipandang terlalu sempit. Pengukuran itu perlu ditambah dengan penilaian prestasi atas dasar laba atau kontribusi laba bruto, yaitu dengan menganalisis laba kotor dengan laba bruto yang diharapkan atau dianggarkan.

3. Pusat Laba (Profit Center)

Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban dimana baik masukan (biaya yang dikonsumsi) maupun keluarannya (pendapatan yang berhasil dicapai) dapat diukur dengan satuan moneter. Selisih antara pendapatan dengan biaya adalah laba yang diperoleh atau rugi yang diderita.

Pembentukan pusat laba memerlukan perincian tugas, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta dukungan informasi agar manajer yang bersangkutan dapat merencanakan kegiatan-kegiatan pada unit kerjanya dengan baik.

4. Pusat Investasi (Investmen Center)

Pusat Investasi merupakan pusat pertanggungjawaban yang paling luas, karenanya manajer berwenang dalam mengendalikan pendapatan dan biayanya, baik biaya operasi maupun biaya yang timbul sehubungan dengan usaha memperoleh sumber daya dan menentukan barang modal yang akan dibeli.

Masalah utama dalam sebuah pusat investasi adalah laba yang dihasilkan dan harta yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut, yaitu apakah yang dihasilkan telah sebanding dengan modal yang diinvestasikan. Manajemen pusat investasi diharapkan memperoleh laba sebesar jumlah yang ditetapkan untuk setiap nilai rupiah yang diinvestasikan. Prestasi pusat investasi ini diukur dengan menilai tingkat Residual, Income maupun tingkat Return On Investment.

2.3 Penentuan Kontrolabilitas Biaya

Dalam akuntansi pertanggungjawaban, manajer berperan aktif menetapkan anggaran dari program kerja yang akan menjadi tanggung jawabnya sehingga laporan akuntansi biaya dapat diketahui siapa yang bertanggungjawab. Namun terjadinya biaya pada pusat pertanggungjawaban tidak selalu sebagai akibat dari keputusan yang diambil oleh manajer pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan. Karena tidak semua biaya yang terjadi pada pusat pertanggungjawaban dapat dikendalikan oleh manajer maka dalam pengumpulan dan pelaporam biaya setiap pusat pertanggungjawaban harus dipisahkan antara biaya terkendalikan dan biaya tidak terkendalikan.

Menurut LM Samryn (2001:264) biaya dapat digolongkan atas dasar pengaruh manajer terhadap biaya, penggolongannya adalah sebagai berikut:

1. Biaya Terkendali adalah biaya yang secara langsung dapat dipengaruhi oleh seorang pimpinan tertentu dalam jangka waktu tertentu.

2. Biaya Tak Terkendali adalah biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh seorang pimpinan atau pejabat tertentu berdasarkan wewenang yang dia miliki atau tidak dapat dipengaruhi oleh seorang pejabat dalam jangka waktu tertentu.

Biaya-biaya yang sepenuhnya tidak dapat dikendalikan tidak akan memerlukan keputusan dan pertimbangan manajer karena hal itu tidak dapat mempengaruhi biaya karena itu biaya-biaya yang tidak dapat dikendalikan, diabaikan dalam evaluasi manajer, sebaliknya biaya-biaya yang dapat dikendalikan memberikan bukti tentang kinerja seorang manajer, sehingga memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan.

Dalam praktek sulit menentukan biaya-biaya mana yang akan dibebankan dalam tanggungjawab suatu pusat pertanggungjawaban.

Supriyono (2000: 227 – 228) mengungkapkan bahwa untuk dapat memudahkan dalam memisahkan biaya terkendali dan biaya tidak terkendali yang menjadi tanggungjawab manajer yang bersangkutan maka dipakai pedoman sebagai berikut :

a. Apabila seseorang memiliki wewenang dalam mendapatkan atau menggunakan barang dan jasa tertentu, maka biaya yang berhubungan dengan pemakaian barang dan jasa tersebut merupakan tanggungjawab orang yang bersangkutan.

b. Apabila seseorang dapat mempengaruhi jumlah biaya tertentu melalui tindakan sendiri, maka orang tersebut harus dibebani tanggungjawab atas biaya tersebut.

c. Apabila seseorang yang ditunjuk oleh manajer untuk membantu pejabat yang sesungguhnya yang bertanggungjawab atas semua elemen biaya tertentu, maka orang tersebut (meskipun secara langsung dapat mempengaruhi biaya melalui tindakannya sendiri) ikut bertanggungjawab terhadap biaya tertentu bersama dengan pejabat yang di bantu tersebut dan yang bukan terjadi di perusahaan.

2.4 Efektivitas Pengendalian Biaya

2.4.1 Pengertian Biaya

Dalam kehidupan sehari-hari biaya merupakan istilah yang sudah biasa, dan setiap orang memiliki pengertian sendiri-sendiri tentang biaya. Sehubungan dengan istilah biaya, berikut ini penulis mengutip beberapa pengertian biaya dilihat dari sudut pandang Akuntansi Biaya dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Pengertian biaya menurut Hansen, Mowen (2004:40) dikemukakan bahwa:  “Biaya adalah kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat saat ini atau di masa yang akan datang bagi organisasi”.

Adapun definisi biaya menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (1994: 24) adalah sebagai berikut :

“Biaya adalah penurunan manfaat ekonomis selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang menyangkut pembagian kepada penanam modal”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa biaya merupakan pengorbanan yang dapat diukur dengan satuan uang atas kepemilikan barang atau jasa untuk suatu tujuan tertentu dan jangka waktu atau masa manfaat dari pengorbanan tersebut melebihi satu periode akuntansi.

Berdasarkan uraian diatas, maka biaya adalah pengorbanan yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

1. Merupakan pengorbanan sumber ekonomi

2. Diukur dalam satuan uang

3. Yang terjadi atau yang secara potensial akan terjadi

4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu

5. Berkurangnya aktiva

6. Adanya kewajiban yang berakibat pada penurunan ekuitas

Jadi pengorbanan yang mencakup syarat tersebut dapat dianggap sebagai biaya sedangkan pengorbanan yang tidak menghasilkan manfaat dianggap sebagai pemborosan (kerugian pada perusahaan).

2.4.2 Pengertian Pengendalian

Fungsi pengendalian adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengendalian ini berkaitan erat dengan fungsi perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi, karena pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan. Dengan demikian peranan pengendalian ini sangat menentukan baik atau buruknya pelaksanaan suatu rencana.

Pengertian pengendalian menurut David Doyle (2001:27) mengemukakan bahwa : “Pengendalian adalah suatu proses untuk menetapkan apa yang sudah dilakukan, menilainya dan mengkoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”.

Sedangkan pengertian pengendalian menurut Ray H Garrison (2003:97) adalah sebagai berikut : “Pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar”.

Jadi menurut beberapa pengertian diatas pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaan sesuai dengan ketepatan dalam rencana.

2.4.3 Tujuan Pengendalian

Pengendalian bukan hanya untuk mencari kesalahan, tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan serta memperbaikinya jika terdapat kesalahan. Jadi pengendalian dilakukan sebelum proses, saat proses dan setelah proses yakni hingga hasil akhir diketahui. Dengan pengendalian diharapkan juga agar pemanfaatan semua unsur manajemen dilakukan secara efektif dan efisien.

Tujuan dari pengendalian menurut H. Malayu (1999:75) sebagai berikut :

1. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dari rencana.

2. Melakukan tindakan jika terdapat penyimpangan

3. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2.4.4 Proses Pengendalian

Proses pengendalian dilakukan secara bertahap melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menentukan standar-standar yang akan digunakan sebagai dasar pengendalian.

2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai.

3. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan bila ada.

4. Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.

2.4.5 Sifat dan Waktu Pengendalian

Sifat dan waktu pengendalian dibedakan atas:

1. Preventive Control adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan suatu kegiatan.

2. Repressive Control adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan suatu kegiatan dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan.

3. Pengendalian saat proses dilakukan, jika terjadi kesalahan segera diperbaiki.

4. Pengendalian berkala, adalah pengendalian yang dilakukan secara berkala misalnya perbulan

5. Pengendalian mendadak, adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui peraturan-peraturan yang ada telah dilaksanakan dengan baik.

Pengertian pengendalian biaya menurut G. Siegel dan Jae K Shim (1999: 110) adalah sebagai berikut : “Pengendalian Biaya adalah langkah yang diambil oleh manajemen untuk memastikan bahwa tujuan biaya yang dibuat pada tahap perencanaan dapat dicapai, dan untuk memastikan bahwa semua segmen fungsi organisasi dalam perilakunya konsistensi dengan kebijakan-kebijakan untuk pengawasan biaya yang efektif”.

Sedangkan pengertian Pengendalian Biaya menurut Henry Simamora (1999: 301) sebagai berikut : “Pengendalian biaya adalah perbandingan kinerja aktual dengan kinerja standar, penganalisisan selisih-selisih yang timbul guna mengidentifikasikan penyebab-penyebab yang dapat dikendalikan dan pengambilan tindakan untuk dapat membenahi atau menyesuaikan perencanaan dan pengendalian di masa yang akan datang”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan pengendalian biaya adalah tindakan yang dilakukan untuk mengarahkan aktivitas agar tidak menyimpang dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengendalian biaya ini dapat dilakukan melalui anggaran biaya yang secara kontinu diadakan pengawasan secara analisis terhadap penyimpangan yang terjadi sehingga dapat diketahui penyebab terjadinya penyimpangan atas selisih tersebut kemudian dilakukan tindak lanjut agar kerugian yang terjadi, relatif kecil.

Tanggungjawab atas pengendalian biaya harus ditetapkan kepada orang yang membuat anggaran untuk biaya yang dikendalikannya. Tanggungjawab ini terbatas hanya pada biaya-biaya yang dapat dikendalikan, dan pelaksanaan kerja tiap individu harus diukur dengan membandingkan biaya sebenarnya dengan biaya yang dianggarkan.

Jadi pengendalian biaya merupakan suatu tindakan dalam membandingkan antara anggaran biaya dengan realisasi biaya, dan apabila terjadi penyimpangan harus dilakukan analisis untuk mengetahui apa penyebabnya dan kemudian dilakukan seperlunya.

2.4.6 Pengertian Efektivitas

Anthony, Dearden dan Bedford (1999 : 67) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut : “Effectiveness is the relationship between a responsibility centers output and its objectives. The more these outputs contribute to the objectives, the more effective the unit is”.

Dari definisi diatas, efektivitas diartikan sebagai hubungan antara keluaran (output) suatu pusat pertanggungjawaban dengan sasaran yang harus dicapai. Semakin besar nilai kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan semakin efektif proses kerjanya.

Dalam banyak kasus, kesulitan timbul dalam menentukan output dan sasaran secara kuantitatif sehingga pengukuran efektivitas sulit pula untuk ditetapkan secara rinci. Oleh karena itu, seringkali tingkat efektivitas diukur secara kualitatif dan dalam bentuk perbandingan. Konsep efektivitas adalah pernyataan secara menyeluruh tentang sampai seberapa jauh suatu organisasi atau divisi telah mencapai tujuannya.

2.5 Hubungan Akuntansi Pertanggungjawaban dengan Pengendalian Biaya

Pada umumnya perusahaan berorientasikan laba. Pencapaian laba yang maksimal ditentukan oleh adanya pengendalian yang memadai. Dalam hal ini akuntansi pertanggungjawaban merupakan alat yang dipakai untuk mengendalikan biaya, karena dalam akuntansi pertanggungjawaban biaya-biaya dilaporkan menurut pusat pertanggungjawaban tertentu.

Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang penting dalam proses perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi, karena informasi ini menekankan hubungan antara informasi dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan realisasinya. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara memberikan peran bagi setiap manajer untuk merencanakan pendapatan dan biaya tersebut menurut manajer yang bertanggung jawab.

Setiap manajer harus melaporkan hasil dari perencanaan tersebut supaya dapat dilakukan pengendalian. Laporan berisi tentang perbandingan anggaran dan realisasi yang merupakan alat bantu pengendalian.

Oleh karena itu biaya ini harus dapat dikendalikan pengeluarannya, karena tanpa adanya pengendalian maka jika terjadi penyimpangan terhadap biaya dalam perusahaan akan mengakibatkan perusahaan menderita kerugian.

Salah satu alat untuk mengendalikan penggunaan biaya dalam perusahaan adalah akuntansi pertanggungjawaban, karena dalam akuntansi pertanggungjawaban terdapat struktur organisasi perusahaan secara terperinci sehingga memudahkan pimpinan perusahaan untuk mendelegasikan wewenang kepada manajer yang ada dibawahnya, dan apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan biaya tersebut maka dapat dengan mudah pimpinan perusahaan untuk mencari siapa yang bertanggungjawab atas penyimpangan yang terjadi dalam biaya tersebut.

Selain untuk memudahkan pendelegasian wewenang dalam akuntansi pertanggungjawaban ini juga terdapat penyusunan anggaran biaya yang dilakukan oleh tiap-tiap departemen sehingga pihak departemen dapat mengendalikan biaya tersebut sesuai dengan anggaran yang telah dibuatnya.

Penelitian tentang penerapan akuntansi pertanggungjawaban dengan efektivitas pengendalian biaya merupakan replikasi dari Diani Aprianty dengan hasil bahwa terdapat hubungan yang positif antara penerapan akuntasi pertanggungjawaban dengan efektivitas pengendalian biaya dengan tingkat korelasi 65%. . Berdasarkan teori yang ada maka hasil akhir yang diperoleh dari dua pusat pertanggungjawaban pada lima hotel yang menjadi responden adalah bahwa terdapat hubungan antara penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang memadai dengan efektivitas pengendalian biaya.

Data penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap 5 hotel yang ada di Kota Surabaya pada tahun 2000, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah hotel-hotel yang terdaftar di Dinas Pariwisata Kota Surabaya.

Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang digunakan yaitu akuntansi pertanggungjawaban, sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu efektivitas pengendalian biaya.Akuntansi Pertanggungjawaban didapat dari hasil lapangan yang diajukan dengan kuesioner dan wawancara,sedangkan efektivitas pengendalian biaya ini merupakan hasil dari anggaran biaya dikurangi realisasi biaya dibagi dengan anggaran biaya yang datanya didapat dari dokumen perusahaan.

Dari hasil pengolahan data yang ada maka terdapat hubungan yang positif antara penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang memadai dengan efektivitas pengendalian biaya,dengan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Ho = Tidak terdapat hubungan antara penerapan akuntansi pertanggungjawaban dengan efektivitas pengendalian biaya.

Hi = Terdapat hubungan antara peneapan akuntansi pertanggungjawaban dengan efektivitas pengendalian biaya.

Rekonstruksi Murabahah Sebuah Ijtihad Solusi Pembiayaan

January 16, 2010 Leave a comment

Oleh
M.Ilyas Marwal

Pengantar

Menjamurnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dewasa ini bukan
merupakan gejala baru dalam dunia bisnis. Keadaan ini ditandai dengan
semangat tinggi dari berbagai kalangan, baik itu para ulama, akademisi
maupun praktisi yang mengembangkan lembaga keuangan tersebut dari
sekitar pertengahan abad 20.
Hal yang tidak bisa dipungkiri, LKS menjadi pilihan bagi pelaku bisnis
sampai dengan pertengahan tahun 2001. Di Indonesia bahkan telah berdiri
ribuan lembaga keuangan syariah termasuk lembaga yang berbetuk balai
usaha dan sosial yang familiar kita sebut dengan Baitul Maal wat Tamwil
(BMT).
Sesungguhnya LKS memiliki core product pembiayaan berupa produk bagi
hasil, yang dikembangkan dalam produk pembiayaan musyarakah dan
mudharabah. Meski jenis produk pembiyaan dengan akad jual beli
(murabahah, salam dan istishna) dan sewa (ijarah dan ijarah muntahia
bittamlik) juga dapat dioperasionalkan. Namun kenyataannya, LKS tingkat
dunia maupun di Indonesia produk pembiayaannya masih didominasi oleh
produk pembiayaan dengan akad jual beli (tijarah) yang berbentuk
murabahah.
Hal itu menunjukkan kesenjangan antara teori dan praktek pelaksanaan
produk LKS. Sungguh pun sebetulnya LKS berkeinginan mengembangkan
produk pembiayaan bagi hasil, namun kondisi masyarakat belum
menyediakan iklim yang diinginkan.
Semenjak lahirnya LKS tidak pernah lepas dari kritik, khususnya produk
murabahah, masih banyak yang meragukannya dari sisi syariah, karena
tidak terlalu jauh berbeda dari pembiyaan kredit pada lembaga keuangan
konvensional. Bahkan penulis menemukan sekian banyak dari tulisan
kritikan tajam terhadap murabahah ada suatu himbauan kepada kaum
2
muslimin agar tidak bertransaksi dengan LKS yang ada produk murabahahnya.
1
Hal itulah yang melatar balakangi penulis konsen dalam penkajian produk
LKS dan menganggap masalah murabahah perlu selalu didiskusikan, semoga
upaya yang amat sederhana ini dapat memberikan pencerahan terhadap
hakikat murabahah. Amin.
Mengenal Murabahah dari Sisi Historis
Dalam catatan Imam Muhammad Amin bin Umar2 yang lebih populer
dengan sebutan Ibnu Abidin, dan catatan Ibnu Hazem3 bahwa murabahah
adalah sistem jual – beli yang diciplak dari negara Persia (salah satu negara
adidaya disaat itu) oleh masyarakat Arab Islam dalam aktivitas bisnis mereka
pada abad pertama hijriah.
Murabahah lebih dikenal dengan : ” 4 ” ده يازده , maksudnya: “saya menjual
barang kepadamu dengan keuntungan 1 dirham dari setiap 10 dirham”.
Seiring perkembangannya, murabahah akhirnya menjadi sistem jual–beli
yang dilegitimasi oleh para ulama klasik, bahkan keabsahannya merujuk
kepada konstitusi ulama (ijma’), Imam Al-Kasani5 (dari ulama Hanafi)
menjelaskan bahwa sepanjang sejarah semenjak diperaktekan sistem
murabahah dari generasi ke generasi tidak ada segelintir komunitas muslim
dan ulama yang mengingkari akan keabsahanya sistem jual-beli murabahah,
Hal itu dapat dijadikan rujukan sebagai bentuk ijma’6, disamping itu ada
banyak alasan sistem jual-beli murabahah ini diterima oleh banyak kalangan
*Disampaikan pada acara diskusi bedah Akad Murabahah yang diselenggarakan oleh BMT Center
Korwil Jabodetabek ,pada hari selasa, 31 Juli 2007, di BMT Tamzis , Jakarta.
**1. Ketua Umum Pusat Studi, Kajian dan Dakwah Islam ( Puskadi ), Jakarta.
2. Anggota Dewan Syariah PT Permodalan BMT Ventura, Jakarta.
Telpon : 021-6895 11 67 / 787 43 80 , E-mail : marwal_ 99@yahoo.com
1 Lihat lampiran
2 . Hasyiyatul-Mukhtar , Ibnu Abidin : 135 / 5
3 . Al-Muhalla, Ibnu Hazem : 14/ 9
4 . adalah Bahasa Persia kalau diterjamahkan bahasa kita berarti : pada setiap 10 menghasilkan 1
5 . Badai’I As-shanai’I, Al-Kasani : 220/5
6 . sebenarnya ada beberapa ulama masyhur yang tidak sependapat dengan ijma’ mayoritas ulama
dalam keabsahan dan kehalalan murabah yaitu :
-Ibnu Hazem,karena beliau menganggap bahwa system murabahah hukumya adalah haram,
pandangan ini dibangun dengan argument bahwa salah satu vareabel akad murabahah ada persaratan
yang tidak ada dasarnya dari Al-Qur’an dan dalam murabahah ada unsur ketidak jelasan ( jahalah ).
-Imam Ahmad menganggap makruh hukumnya system murabahah yang tidak jelas harga nominal
barang yang dijual, hal itu merujuk kepada fatwa Ibnu Abbas, Ibnu umar , dan akrimah akan ketidak
bolehan system ini karena unsur ketiadakjelasanya ( Al-jahalah ) ketika akad transaksi , penulis akan
mencoba menjawab argument ini.
Dapat dilihat pada : Al-Muhalla, Ibnu Hazem : 625-626 / 9 dan Al-Mugni , Ibnu Qudamah : 102 / 4
3
dan menjadi dominan di saat itu diantaranya adalah karena sistem ini bersifat
amanah, sehingga si pembeli yang yang kurang memahami banyak
spesifikasi barang dan harganya terbantu oleh si penjual yang propesional
dan jujur7.
Murabah Menurut Etimologi dan Terminologi
Pengertian Murabahah dalam etimologi Bahasa Arab.
Murabahah atau مرابحة asal kata dari ism masdar ربح yang berarti : sesuatu
yang tumbuh dalam dagangan ( النماء في التجارة ), maka bagi orang Arab
seseorang itu dianggap untung kalau aset dagangannya tumbuh /bertambah,
hal ini senada dengan ayat Al-qur’an فما ربحت تجارتهم ) 8 ) artinya : maka tidaklah
bertambah (untung) perniagaan mereka.
Para ahli bahasa Arab9 mengkomentari bahwa: dikatakan murabahah (saling
meguntungkan) karena masing-masing dari pihak pembeli dan pihak penjual
saling menguntungkan, si penjual bertambah modal dagangannya dan si
pembeli bertambah aset usahanya.
Pengertian Murabahah dalam termonologi
Pengertian Klasik
Dari studi kepustakaan tentang pengertian murabah menurut ulama syariah
klasik (Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hambali) penulis
menemukan kesepakatan mereka bahwa murabahah terdiri dari dua unsur
yang utama :
• Pertama, harga pokok ditambah biaya-biaya –cost– yang timbul dari
pembelian/ pengadaan barang yang pasti, kecuali biaya dilakukan
secara estimasi, hal ini hanya Ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah yang
membolehkan biaya estimasi asalkan dirinci dengan jelas. Dan semua
Ulama sepakat agar pemisahan antara harga pokok dan biaya-biaya.
• Dan kedua, keuntungan.
Karena murabahah adalah sistem jual beli bersifat amanah, maka seharusnya
harga pokok awal dan tambahan/ keuntungan (margin) transparan. Dari
kesimpulan di atas, penulis mencoba memberikan pengertian murabahah
menurut pandangan klasik adalah : “Transaksi jual-beli dengan harga pokok -
7 . Al-Bahru raiq, Ibnu Najem : 116/ 6
8 . QS : Al-Baqarah : 16
9 .Diantaranya Ibnu Mandhzur.
4
include biaya-biaya- ditambah dengan margin secara transparan sesuai
kesepakatan bersama antara pembeli dan penjual”
Pemgertian Kontemporer
Sistem jual-beli murabahah yang diterapkan/ diaplikasikan banyak oleh
lembaga keuangan syariah sekarang ini adalah بيع المرابحه للآمر بالشراء atau
murabahah dengan pesanan pembelian, adalah hasil inovasi rekonstruksi
murabahah yang dipelopori dan disosialisasikan pada lembaga keuangan
islam oleh DR. Sami Hasan Hamud pada saat mempertahankan desertasinya
yang diajukan pada Universitas Al-Azhar, Mesir 10. Beliau menguraikan
pengertiannya sebagai berikut :
“suatu kesapakatan antara pihak bank dan nasabah, agar bank menyediakan
barang yang dibutuhkan oleh nasabah, dan nasabah akan mebelinya serta
bank menjual kepadanya dengan sistem pembayaran tunai atau tunda, yang
sudah ditentukan harga pokok pembelian ditambah keuntungan ( margin )
terlebih dahulu.”
Lahirnya inovasi baru ini sesungguhnya DR Sami terinspirasi dari karya para
Ulama Klasik juga, sekalipun istilah yang dipakai berbeda, hal itu dapat
ditelusuri dari karya-karya mereka diantaranya :
Kitab Mabsut karya Imam Assarkhasi, dijelaskan bahwa Muhammad bin
Hasan Asysyaibani dalam kitab tersebut menguraikan karakteristik
murabahah, yaitu :
• jenis murabahah ini cocok untuk properti, antara pemesan dan pihak
yang diberi pesanan harus sepakat dalam menentukan harga pokok
properti dan tambahan /keuntungan (margin) sewaktu perjanjian.
• perjanjian dalam murabahah jenis ini bukanlah suatu keharusan,
artinya pemesan tidak terikat walaupun sudah memesan barang,
pemesan dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.
• Keharusan adanya ijab (permintaan dari pemesan) dan qabul
(persetujuan atas permintaan dari yang diberi pesanan).
Demikian juga di kitab Al-Umm karya Imam Syafi’i, beliau menguraikan
karakteristik murabahah, di antaranya :
• boleh bagi pemesan/ nasabah menentukan spesifikasi pesanannya.
• terjadi kesepakatan dalam penentuan keuntungan (margin) pada saat
perjanjian.
10 . Tatwiir al-a’maal al-masrafiyyah, DR Sami Hamud : 192
5
• penentuan besar kecilnya keuntungan (margin) berdasarkan kelihaian
yang diberi pesanan dalam meyediakan pesanan sesuai spesifikasi
yang diminta, kualitas pesanan dan kemampuannya memperoleh
dengan harga yang relatif murah.
• Sistem pembayaran pemesan (cash atau cicil) jadi patokan dalam
penentuan keuntungan.
• Kebebasan yang sempurna bagi yang diberi pesanan dalam
penyedian barang dari berbagai suplaier dan produsen agar dapat
memperoleh barang yang lebih berkualitas dan biaya-biaya
pengadaannya dapat di tekan.
• Imam Syafi’i menguraikan alasan ketidakterikatnya pemesan
disebabkan janji walaupun sudah memesan barang (pemesan dapat
menerima atau membatalkan barang tersebut) disaat perjanjian, yaitu:
menghindari peraktek jual-beli barang/ komoditas apapun yang
belum dimiliki oleh penjual dan unsur spekulasinya.
Sama halnya pada referensi para Ulama Malikiyyah seperti : At-Taaj karya
Ibnu Qasim, Syareh Al-kabir karya Addardir, Mawahib al-Jalil karya Ibnu
Abdurrahman. Begitu juga pada referensi Ulama Hanafiyah, yaitu Ilamul
muwaqqi’in karya Ibnu Qayyim.
Dari semua referensi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa di antara
karakteristik murabahah itu:
• bagi masing-masing yang melakukan transaksi –baik pihak pemesan
maupun yang diberi pesanan– memiliki hak khiyar (memilih)
membeli atau tidak setelah barang pesanan dimiliki oleh yang
dipesan.
• tidak ada unsur keterikatan dalam perjanjian dan janji, seandainya
sepakat kedua untuk saling mengikat maka jual-beli murabahah
menjadi rusak.
• boleh membuat kesepakatan pada saat kontrak perjanjian dalam
menentukan: jenis barangnya, sumbernya, harganya, spespikasi
khususnya, dan memberikan kebebasan penuh bagi yang diberi
pesanan dalam pengadaannya.
• begitu juga boleh menentukan keuntungan (margin) dan
tenggangwaktu di saat kontrak perjanjian.
• boleh sistem pembayaran dalam murabahah dengan cara tunai/cash
atau tunda/ cicil.
Setelah penulis memaparkan pengertian murabahah, baik dari pengertian
klasik maupun pengertian kontemporer, ada beberapa poin-poin penting
yang penulis ambil kesimpulan, di antaranya :
6
• Sistem jual-beli murabahah yang diaplikasikan di lembaga keuangan
syariah sekarang ini berbeda dari murabahah yang diperkenalkan
oleh para ulama klasik, di mana murabahah dalam LKS terdiri dari
tiga pelaku transaksi, yaitu :
1. Al-amiri bi syira (pemesan/ nasabah)
2. Lembaga Keuangan Syariah
3. Baai’i (pemasok).
• Sedangkan murabahah kelasik hanya terdiri dari dua pelaku, yaitu:
1. Pembeli, dan
2. Penjual.
Landasan Syariah Murabahah
Seluruh umat Islam mengakui dan mengimani Al-Quran dan sunnah
Rasulullah adalah sumber hukum, maka segala sesuatunya seharusnya
dikembalikan kepada kedua sumber hukum tersebut, sebelum
menggalakkan Ijtihad (mumarast al-ijtihad) yaitu memahami Al-Quran secara
kreatif dan kontekstual agar dapat diterapkan (tatbiq) pada kondisi kekinian
yang selalu berubah.
Secara langsung Alqur’an tidak pernah membicarakan tentang murabahah,
hanyalah sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi dan perdagangan.
Begitu pula halnya dengan referensi hadist, tidak ditemukannya ada hadist
yang memiliki rujukan langsung kepada murabahah.
Bahkan seorang ulama kontemporer Syed Al-Kaff 11 menyimpulkan bahwa
murabahah adalah salah satu jenis jual beli yang tidak dikenal pada zaman
Nabi atau para sahabatnya. Murabahah mulai dikomentari oleh para ulama
pada seperempat pertama abad kedua Hijriyah atau bahkan lebih akhir lagi.
Maka Para Ulama membenarkan murabahah berdasar yang lain, seperti
Imam Malik membenarkan keabsahannnya dengan merujuk kepada ‘amalu
ahli madinah (praktek penduduk Madinah) dan Para Ulama Klasik dari
mazhab empat membenarkan keabsahan murabahah dengan ijma’ Ulama’,
seperti Imam Ibnu Rusydi (Ulama Malikiyah)12, Imam Al-Kasani (Ulama
Hanafiyah)13, Imam Nawai (Ulama Syafi’iyah)14, Ibnu Qudamah (Ulama
Hambali )15 yang mengklaim bahwa murabahah adalah bentuk jual beli yang
dibolehkan (halal) oleh mayoritas Ulama dalam bentuk Konstitusi (Ijma’),
11 . Does Islam assign any Value, syed Al kaff 118
12 . Bidayatul mujtahid, ibnu rusyd : 213 / 2
13 . Bada’I sanai’ , Al-Kasany : 220 / 5
14 .Raudlat al-Thalibin : 526
15 . Al-Mugni, Ibnu Qudamah : 199: 4
7
namun tidak seorangpun dari mereka secara khusus memperkuat pendapat
mereka dengan satu Hadits apalagi dari Al-Qur’an.
Kesalahan fatal LKS dalam aplikasi murabahah
Dianggap suatu penyimpangan yang tidak bisa ditolelir dalam aplikasi
murabahah pada LKS, seperti sering ditemukan berulang-ulang adalah
Pengadaan/ pembelian barang pesanan tidak dilakukan oleh pihak LKS, tapi
cukup nasabah menyerahkan bukti pembelian barang yang akan di
murabahah-kan, di mana hakikatnya nasabah sendiri yang telah membeli
barang tersebut atas nama nasabah di faktur. LKS hanya tinggal membayar
senilai yang tertera di faktur ditambah keuntungan (margin) seperti yang
disepakati bersama (antara LKS dan nasabah).
Alasan penyimpangan dalam aplikasi ini adalah terjeratnya dalam praktek
yang melanggar rambu-rambu syariah:
• Unsur . بيع العينه
karena LKS telah membeli barang dari nasabah dengan kontan ,lalu
dalam waktu yang bersamaan LKS menjualnya kembali barang
tersebut ke nasabah dengan tempo/ jangka waktu dan dengan harga
yang lebih tinggi dari harga pembelian. Peraktek ini dikatagorikan بيع
العينه di mana para ulama sepakat akan keharamanya.
• Unsur الربا
Karena LKS meminjamkan uang senilai barang yang dibeli kepada
nasabah di saat itu lalu LKS mengharapkan pengembaliannya dengan
tempo, dengan jumlah nominal yang lebih tinggi dari nominal
pinjaman.
Maka bukan alasan dispensasi yang dapat diterima kalau ternyata melanggar
rambu-rambu syariah, apalagi merubah nilai-nilai substansi syariah ( مقاصد
الشريعة ), cukuplah Bani isra’il ditegur oleh Allah subhanu watala melalui
bencana dan azab karena merubah substansi syariah dengan ucapan istilah
خطة menjadi حطة lihat QS: Al-A’raf : 61.
Kiat menjaga kesyariahan بيع المرابحه للآمر بالشراء (Murabahah)
Sistem jual-beli murabahah tidak dapat dipungikir akan banyaknya manfaat
nya bagi LKS, yaitu mudahnya diimplementasikan pada aktivitas
pembiayaan LKS (finacing) karena sederhana, dan pendapatan yang dapat
dipredeksi. Maka itulah alasan kenapa LKS yang ada di seluruh dunia
didominasi produknya oleh murabahah.
8
Dengan demikian murabahah tetap harus dipertahankan eksistensinya dan
yang lebih penting dijaga kesyariahannya, di antaranya adalah:
• Transaksi jual-beli murabahah dilaksanakan di saat barang pesanan
statusnya menjadi milik penuh pihak LKS dan penguasaan standar
syariah terhadap barang tersebut.
• Adanya tanggung jawab penuh terhadap barang pesanan oleh LKS
dari sisi kerusakan, kadaluarsa, cacat dan lain-lain sebelum barang
tersebut diterima oleh nasabah.
• Dihindari unsur kesamaran dan ketidak jelasan dalam transaksi
seperti; spesifikasi barang pesanan, harga pokok barang, biaya-biaya,
tenggang waktu pembayaran dan nominal cicilan
Penutup
Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya terdapat banyak kekurangan dalam
makalah ini, kekurangan ini semata karena keterbatasan kemampuan
penulis, karena itu saran dan kritik konstruktif dari ikhwan fillah sangat
diharapkan untuk penyempurnaan selanjutnya.
Wa Allahu ‘alaam bisshawab
Ciganjur 27 Juli 2007

Sejarah Basyarnas

January 16, 2010 Leave a comment

By admin
Published: 25/08/2008 – 19:57
SEJARAH BASYARNAS

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah perubahan dari nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang merupakan salah satu wujud dari Arbitrase Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. Pendirinya diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), tanggal 05 Jumadil Awal 1414 H bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 1993 M. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) didirikan dalam bentuk badan hukum yayasan sesuai dengan akta notaris Yudo Paripurno, S.H. Nomor 175 tanggal 21 Oktober 1993.
Peresmian Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dilangsungkan tanggal 21 Oktober
1993. Nama yang diberikan pada saat diresmikan adalah Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Peresmiannya ditandai dengan penandatanganan akta notaris oleh dewan pendiri, yaitu
Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat yang diwakili K.H. Hasan Basri dan H.S.
Prodjokusumo, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Majelis
Ulama Indonesia (MUI). Sebagai saksi yang ikut menandatangani akta notaris masing-masing H.M.
Soejono dan H. Zainulbahar Noor, S.E. (Dirut Bank Muamalat Indonesia) saat itu. BAMUI tersebut di
Ketuai oleh H. Hartono Mardjono, S.H. sampai beliau wafat tahun 2003.
Kemudian selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)
menjalankan perannya, dan dengan pertimbangan yang ada bahwa anggota Pembina dan Pengurus
Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sudah banyak yang meninggal dunia, juga bentuk
badan hukum yayasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan sudah tidak sesuai dengan kedudukan BAMUI tersebut, maka atas keputusan rapat Dewan
Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 nama
Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional
(BASYARNAS) yang sebelumnya direkomendasikan dari hasil RAKERNAS MUI pada tanggal 23-26
Desember 2002. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang merupakan badan yang berada
dibawah MUI dan merupakan perangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di Ketuai oleh H.
Yudo Paripurno, S.H.
Kehadiran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sangat diharapkan oleh umat Islam
Indonesia, bukan saja karena dilatar belakangi oleh kesadaran dan kepentingan umat untuk
melaksanakan syariat Islam, melainkan juga lebih dari itu adalah menjadi kebutuhan riil sejalan
dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan di kalangan umat. Karena itu, tujuan
didirikan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai badan permanen dan independen
yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam
hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa dan lain-lain dikalangan umat Islam.
Sejarah berdirinya Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) ini tidak terlepas dari konteks
perkembangan kehidupan sosial ekonomi umat Islam, kontekstual ini jelas dihubungkan dengan
berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Syariah (BPRS)
1 / 2
serta Asuransi Takaful yang lebih dulu lahir.
Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan belum diatur mengenai bank
syariah, akan tetapi dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa
bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem
keuangan yang semakin maju diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk
perbankan. Bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasinya beberapa
perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap
peraturan Perundang-undangan di bidang perekonomian, khususnya sektor perbankan, oleh karena
itu dibuatlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang mengatur tentang perbankan
syariah. Dengan adanya Undang-undang ini maka pemerintah telah melegalisir keberadaan
bank-bank yang beroperasi secara syariah, sehingga lahirlah bank-bank baru yang beroperasi secara
syariah. Dengan adanya bank-bank yang baru ini maka dimungkinkan terjadinya sengketa-sengketa
antara bank syariah tersebut dengan nasabahnya sehingga Dewan Syariah Nasional menganggap
perlu mengeluarkan fatwa-fatwa bagi lembaga keuangan syariah, agar didapat kepastian hukum
mengenai setiap akad-akad dalam perbankan syariah, dimana di setiap akad itu dicantumkan
klausula arbitrase yang berbunyi :
‘’Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para
pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai
kesepakatan melalui musyawarah”.
Dengan adanya fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut dimana setiap bank syariah atau
lembaga keuangan syariah dalam setiap produk akadnya harus mencantumkan klausula arbitrase,
maka semua sengketa-sengketa yang terjadi antara perbankan syariah atau lembaga keuangan
syariah dengan nasabahnya maka penyelesaiannya harus melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional
(BASYARNAS).
Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berdiri secara otonom dan independen sebagai
salah satu instrumen hukum yang menyelesaikan perselisihan para pihak, baik yang datang dari
dalam lingkungan bank syariah, asuransi syariah, maupun pihak lain yang memerlukannya. Bahkan,
dari kalangan non muslim pun dapat memanfaatkan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
selama yang bersangkutan mempercayai kredibilitasnya dalam menyelesaikan sengketa.
Lahirnya Badan Arbitrase Syariah Nasional ini, menurut Prof. Mariam Darus Badrulzaman,
sangat tepat karena melalui Badan Arbitrase tersebut, sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya
mempergunakan hukum Islam dapat diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam.
2 / 2

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.