Archive

Archive for the ‘Akuntansi Islam’ Category

PEMBERANTASAN KORUPSI UNTUK EFEKTIFKAN PENGELOLAAN ANGGARAN

July 29, 2010 Leave a comment

PADANG – Pemberantasan tindak pidana korupsi yang
gencar dilakukan aparat penegak hukum saat ini pada
hakekatnya bukan untuk menghukum dan memenjarakan
koruptor sebanyak-banyaknya, tetapi lebih ditujukan agar
pengelolaan anggaran keuangan negara dapat dilakukan secara
efektif dan efisien.
“Jadi tujuan utama pemberantasan korupsi adalah membuat
pengelolaan anggaran menjadi efisien dan efektif,” kata Menteri
Hukum dan HAM, Andi Mattalatta di Padang baru-baru ini.
Andi berada di Padang sebagai pembicara utama pada Rapat
Koordinasi Teknis Bidang Hukum dan HAM DPD Partai Golkar
Sumbar yang berlangsung tanggal 6 sampai 8 September
2007.
“Kalau tidak ada anggaran negara tentu tidak perlu bicara
korupsi,” katanya. Karena itu, ia menegaskan, pemberantasan
korupsi bukan dimaksudkan untuk menciduk orang, tapi
bagaimana menciptakan pengelolaan keuangan negara agar
efisien dan efektif.
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH BELUM TRANSPARAN
JAMBI – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengisyaratkan
pengelolaan keuangan daerah selama ini belum transparan dan
akuntabel serta masih banyak ditemukan penyimpangan.
Wakil Ketua BPK Abdullah Zainie SH usai peresmian Kantor
Perwakilan BPK di Jambi belum lama ini menegaskan, hingga
saat ini pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah masih
kurang memuaskan karena tidak transparan dan akuntabel.
Masalah itu muncul terutama karena belum dilaksanakannya
Standar Akuntasi Pemerintah (SAP) yang diintrodusir pada
13 Juni 2005 dan sampai saat ini relative belum tersosialisasi
dengan baik.
Namun ditegaskannya bahwa pada 2008 seluruh provinsi,
kota dan kabupaten harus menggunakan SAP sebagai dasar
penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
anggaran.
Sementara itu Deputi Finansial, Keuangan, dan Pemasaran BP
Migas Eddy Purwanto mengatakan, BP Migas mempunyai dua
sistem pelaporan, yakni internal badan dan hasil hulu migas
yang dilakukan secara terpisah.
“Model tersebut sudah dilakukan sejak jaman Pertamina,”
katanya.
Namun, BPK menyatukan kedua sistem pelaporan itu,
sehingga memungkinan keluarnya opini “advers” tersebut.
Karenanya, menurut Eddy, pihaknya juga akan mencari payung
hukum sistem pelaporan keuangan mana yang akan dipakai,
apakah satu atau dua laporan. Ia juga meminta agar pihak
mana pun tidak menghubung-hubungkan antara hasil audit
BPK dengan “cost recovery.” “Hasil audit ini murni sistem
pelaporan keuangan dan tidak ada hubungan dengan ‘cost
recovery,’” katanya. (AS)
Sebab lainnya adalah karena masih terbatasnya SDM bidang
keuangan negara maupun bidang pengawasan yang mengerti,
memahami dan menguasai SAP tersebut.
Guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan itu, maka penyampaian laporan pertangungjawaban
keuangan pemerintah harus melalui prinsip tepat waktu dan
disusun mengikuti SAP.
Sementara itu untuk mengatasi kekurangan tenaga di
bidang keuangan, pemerintah daerah dianjurkan merekrut
tenaga akuntan baru, bekerjasama dengan perguruan tinggi
setempat.
Dikatakan, peraturan BPK No 1 Tahun 2007 tentang SAP
menjadi pedoman bagi auditor untuk melakukan pemeriksaan
yang diharapkan hasil dan kinerjanya bersifat independen dan
berkualitas.
Selanjutnya pihak akademis, pers, LSM dan masyarakat
juga diimbau untuk ikut membantu BPK dalam mengawasi
pelaksanaan ABPD supaya berjalan sesuai rencana dan harapan
masyarakat setempat. (AS)
edisi ke2 new size.indd 43 5/6/2008 3:09:25 PM
44 m i t r a d a l a m p e r u b a h a n
A K U N T A N I N D O N E S I A
ai
Berita
Ia juga menjelaskan, pengelolaan anggaran secara efektif dan
efisien sangat penting, apalagi saat ini Indonesia memiliki jumlah
penduduk lebih dari 200 juta jiwa.
“APBN kita cuma Rp660 triliun, dan jika dibagi dengan jumlah
penduduk, maka hasilnya satu jiwa hanya mendapatkan Rp3
ribu. Karena itu pengelolaan keuangan negara harus efisien dan
efektif, dan jika tidak maka rakyat tidak akan mendapat apaapa,”
tambahnya.
Adapun tujuan kedua pemberantasan korupsi, menurut dia
adalah menjaga penyelenggaraan negara supaya bergerak di
jalan yang benar atau bekerja pada jalurnya.
Bekerja dengan benar sangat penting, karena seorang PNS
selaku penyelenggara negara butuh waktu 20 tahun untuk
sekolah dari SD sampai perguruan tinggi.
“Jika tiap tahun dia menghabiskan uang Rp5 juta, maka total
anggarannya Rp100 juta untuk menjadi PNS dan melaksanakan
tugas penyelenggara negara. Lalu jika setelah bekerja tiga bulan
ia khilaf (melakukan korupsi) dan masuk penjara, maka tentu
sangat disesalkan, karena mencetak manusia seperti itu bukan
pekerjaan mudah,” tambahnya.
Agar hal seperti itu tidak terjadi, maka pemberantasan korupsi
dilakukan bukan untuk menghukum orang, tapi memelihara
agar para penyelenggara negara, seperti PNS (birokrasi) serta
anggota DPR dan DPRD bisa bekerja aman di jalan yang benar,
demikian Andi Mattalatta. (AS)

BP MIGAS AKAN UBAH SISTEM PELAPORAN KEUANGANNYA

July 29, 2010 Leave a comment

JAKARTA – Pimpinan Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas
(BP Migas) mengatakan, pihaknya bersedia mengubah sistem
pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang
diterapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kepala BP Migas Kardaya Warnika di Jakarta, Kamis
mengatakan, saat ini pihaknya bekerjasama dengan Universitas
Indonesia (UI) tengah melakukan kajian sistem pelaporan
keuangan tersebut.
“Kami bersama UI tengah mengkaji apakah memakai sistem
PSAK (pedoman standar akuntansi keuangan) atau apa. Kalau
hasil kajian menyatakan harus mengacu ke PSAK, `ya` kita akan
gunakan,” katanya.
Hasil audit BPK menyebutkan, laporan keuangan BP Migas
tahun 2006 masuk kategori “advers” atau tidak mengikuti
PSAK. Ketua BPK Anwar Nasution belum lama ini mengatakan,
opini “advers” merupakan kategori terburuk dalam audit
laporan keuangan. Kardaya lebih lanjut menjelaskan, selama ini
BP Migas mengikuti sistem pelaporan keuangan PT Pertamina
(Persero) yang dulunya berperan seperti BP Migas.
Menurut dia, BP Migas juga tidak mempunyai neraca awal,
sehingga menyulitkan dalam pembuatan sistem pelaporan
keuangan. Terkait “cost recovery,” ia mengatakan, selain
meningkatkan pengawasan, pihaknya juga mengikuti aturan
yang ada.
“Kalau misalkan dana pengembangan masyarakat memang tidak
boleh masuk `cost recovery,` tentu kita tidak akan masukkan,”
katanya sambil menambahkan bahwa selama ini, sesuai aturan,
dana pengembangan masyarakat dibolehkan masuk ke dalam
komponen “cost recovery.”

SKPD WAJIB BUAT NERACA PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

July 29, 2010 Leave a comment

BANJARMASIN – Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD),
baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota wajib
membuat neraca pertanggungjawaban keuangan.
Ketua Komisi I bidang pemerintahan Kalimantan Selatan
(Kalsel), Ibnu Sina,S.Pi di Banjarmasin belum lama berselang
mengatakan, ketentuan pembuatan neraca tersebut tidak
bisa tawar-menawar lagi, dan sudah harus dimulai pada tahun
anggaran 2007 ini.
Sementara itu SKPD di Kalsel, baik pada tingkat provinsi
maupun kabupaten/kota tidak semuanya memiliki tenaga yang
betul-betul berkeakhlian di bidang akuntansi.
Dikatakan, ketentuan yang mengharuskan pembuatan neraca
bagi setiap SKPD itu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah. Oleh sebab itu, guna memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan tersebut, pemerintah provinsi (Pemprov)
Kalsel, dalam hal ini melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan
(Diklat) setempat memprogramkan pelatihan secara khusus
mengenai akuntansi atau pembuatan neraca.
“Dengan pelatihan tersebut diharapkan Sumber Daya Manusia
(SDM) yang bertugas mengelola keuangan dapat dengan mudah
membuat neraca pertanggungjawaban keuangan pada SKPD
masing-masing,” ujar wakil rakyat dari PKS itu.
Dalam hubungan itu pula Badan Diklat Kalsel yang kini berada
dibawah kepemimpinan Drs. H. Hadi Susilo dalam rapat kerja
(Raker) tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan
– Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2007 mengajukan usul
penambahan anggaran guna pelaksanaan pelatihan akuntansi.
“Kebetulan dana yang diusulkan tidak terlalu banyak, hanya
Rp300 juta, dan mengingat persoalan itu sangat penting,
maka kami dari Komisi I DPRD Kalsel yang merupakan mitra
kerja Badan Diklat dapat memaklumi serta turut memberikan
dukungan moril untuk penambahan anggaran pada ABT 2007,”
demikian Ibnu Sina.
Dalam Raker bersama Komisi I tersebut Kepala Badan Diklat
Kalsel, Hadi Susilo menyatakan, walaupun prioritas pelatihan
akuntansi untuk sementara ini baru dilakukan bagi SKPD tingkat
provinsi, tapi tidak menutup kesempatan SKPD-SKPD tingkat
kabupaten/kota mengikutinya.

DSAK : Motor Penegak Tranparansi dan Akuntabilitas

July 29, 2010 Leave a comment

Penciptaan standar akuntansi berkualitas untuk menegakan transparansi
dan akuntabilitas pelaboran keuangan merupakan visi DSAK IAI. Lantas,
bagaimana sejarah, organisasi dan mekanisme kerja DSAK untuk
mencapai visinya. Berikut sekilas profil salah satu organ dari Ikatan
Akuntan Indonesia tersebut.
Bebicara pencatatan transaksi usaha dan pelaporan keuangan tidak
dapat dipisahkan dengan standar akuntansi keuangan. Pelaporan
keuangan yang baik harus mengikuti ketentuan-ketentuan dalam
standar akuntansi yang ada. Sehingga dalam profesi akuntansi
pengembangan suatu standar akuntansi menjadi pusat perhatian yang
penting dan menjadi salah satu pilar profesi.
Siapakah penyusun standar akuntansi? Badan penyusun standar
akuntansi (standard setter body), jawabnya. Badan penyusun standar
di tingkat internasional kita mengenal The International Accounting
Standard Board (IASB). Sedangkan di Indonesia saat ini ada tiga
badan penyusun standar yang berdasarkan peraturan perundangundangan
atau konvensi diakui keberadaannya, yaitu Dewan Standar
Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI , Bapepam, dan Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan. DSAK bertugas untuk menyusun standar
akuntansi keuangan yang diterapkan untuk sektor swasta (private
sector). Bapepam memiliki kewenangan untuk menetapkan ketentuan
akuntansi khusus untuk perusahaan-perusahaan yang go-publik di pasar
modal. Komite SAP bertugas menyusun standar akuntansi keuangan
yang diterapkan untuk instansi dan unit-unit pemerintah yang meliputi
pemerintah daerah, departemen, dan pemerintah pusat.
Perkembangan DSAK dari Masa ke Masa
Jika ditilik dari kelahirannya, maka badan penyusun standar yang
berada di dalam organisasi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan
badan yang tertua di Indonesia. Pembentukan badan penyusun standar
ini dipicu dengan dibentuknya Badan Pelaksana Pasar Uang dan
Modal (Bapepum) oleh pemerintah pada masa itu. Selanjutnya, IAI
membentuk suatu kepanitian yang diberi nama ”Panitia Penghimpun
Bahan-bahan dan Struktur daripada GAAP dan GAAS” pada tahun
1973. Selain mengumpulkan bahan-bahan terkait dengan GAAP dan
GAAS, panitia juga membentuk suatu komite yang bersifat lebih
permanen daripada suatu kepanitian dengan nama Komite Prinsip
Akuntansi Indonesia (Komite PAI).
Penggunaan nama Komite PAI untuk julukan badan penyusun
standar berlangsung hingga 20 tahun. Kongres VII IAI menyetujui
arah pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia akan
harmonisasi dengan International Accounting Standards (IAS). Selain
itu, istilah prinsip akuntansi dalam perkembangannya memiliki arti
yang tidak selama sama dengan standar akuntansi. Prinsip akuntansi
cenderung dimaknai lebih luas dan bersifat konseptual. Padahal
produk utama dari badan penyusun standar berupa pernyataan
standar akuntansi keuangan. Sehingga dalam Kongres tahun 1994
nama Komite PAI diubah menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan
(Komite SAK).
Tidak selama Komite PAI, nama Komite SAK hanya digunakan empat
tahun hingga Kongres IAI berikutnya. Kongres VIII IAI memutuskan
untuk menggunakan istilah ”dewan” sebagai pengganti istilah ”komite”.
Alasannya, komite lebih berkesan institusi tersebut bersifat ad-hoc.
Sedangkan kenyataannya, badan penyusun standar bukanlah suatu
institusi yang memiliki tugas sementara dan terbatas dalam waktu
tertentu. Penyusunan suatu standar akuntansi akan terus berlanjut
seiring dengan perkembangan transaksi dunia usaha, kebutuhan para
stakeholder-nya, dan teori-teori akuntansi. Sehingga Komite SAK
diubah kembali menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK)
hingga kini. Selain itu, di banyak negara dan di tingkat internasional
istilah ”board” (bahasa Inggris dari dewan) lebih lazim digunakan.
Struktur Organisasi DSAK
Ada tiga organ IAI yang terkait erat dengan kegiatan penyusunan
standar akuntansi keuangan berdasarkan hasil Sidang Komisi Kongres
VIII IAI yaitu: Dewan Pengawas, DSAK, dan Dewan Konsultatif (lihat:
Gambar 1).
Dewan Pengawas berada pada pengurus IAI dalam hal ini Dewan
Pengurus Nasional (DPN) IAI. Dewan ini memiliki tiga tugas utama yaitu
menetapkan anggota Dewan Konsultatif dan DSAK serta mengawasi
mekanisme kerja berdasarkan due process procedures yang telah
ditetapkan. Dewan Konsultatif dan DSAK mempertanggungjawabkan
aktivitasnya kepada DPN IAI.
Dewan Konsultatif merupakan organ yang status, dan wewenang
diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga IAI. Anggota DKSAK
terdiri dari anggota IAI dan bukan anggota IAI yang mewakili secara luas
pemakai dan pengguna jasa profesi akuntansi serta pihak-pihak yang
berkepentingan dengan pengembangan standar akuntansi keuangan.
Dewan ini bertugas memberikan konsultasi kepada DSAK berupa
pandangan mengenai materi, arah serta skala prioritas pilihan PSAK/
DSAK :
Motor Penegak Tranpara nsi dan Akuntab ilitas
Anggota DSAK dan badan penyusun standar se-Asean bersama ketua IASB Sir
David Tweedie dan anggota IASB Warren McGregor (tengah kanan) berfoto
bersama dalam acara ”Regional Standards Setter and IASB Meeting” di Jakarta,
Juni 2006.
edisi ke2 new size.indd 64 5/6/2008 3:09:59 PM
A K U N T A N I N D O N E S I A
m i t r a d a l a m p e r u b a h a n
65 ai
ISAK yang akan disusun. Selain itu, Dewan Konsultatif juga membantu
Pengurus IAI dalam penggalangan dana untuk pembiayaan penyusunan
SAK dan DSAK dibebaskan dari upaya-upaya penggalangan dana.
DSAK merupakan organ IAI yang mempunyai otonomi untuk
menyusun dan mengesahkan PSAK dan ISAK. Penyusunan suatu PSAK
yang dilakukan oleh DSAK sesuai dengan urutan-urutan kegiatan
tertentu yang wajib dilalui dan proses tersebut sering disebut sebagai
due process procedures (lihat tabel: Due Process Procedures).
Pemilihan anggota DSAK diutamakan berdasarkan kompetensi,
pengalaman, integritas dan komitmen pada misi IAI serta komitmen
untuk mencurahkan waktu dan perhatian pada tugas sebagai anggota
DSAK. Masa kerja anggota maksimum 4 tahun dan dapat diangkat
kembali maksimum satu kali. Kesinambungan keanggotaan DSAK
selalu dipelihara dengan membuat mekanisme pergantian anggota
menjadi beberapa grup pengangkatan dengan masa pengabdian
berbeda-beda. Ketua DSAK diangkat dari dan oleh anggota terpilih.
Jumlah anggota DSAK untuk masa bakti 2006-2010 sebanyak tiga
belas (13) orang (lihat: DSAK Masa Bakti 2006-2010).
DSAK dalam melakukan kegiatannya didukung oleh komite-komite
dan pekerja penuh waktu sebagai tim teknis dalam penyusunan PSAK
maupun ISAK (lihat: Gambar 2). Saat ini DSAK baru memiliki satu
komite yaitu Komite Akuntansi Syariah (KAS). Komite yang dibentuk
18 Agustus 2005 ini bertugas untuk membantu DSAK dalam menyusun
dan mengembangkan SAK Syariah serta mempertanggungjawabkan
hasil kegiatan secara berkala kepada DSAK.
Keanggotaan KAS berasal dari DSAK, Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama Indonesia, Bank Indonesia, Asosiasi Bank Syariah Indonesia,
Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan, dan praktisi/konsultan. Jumlah anggota KAS
untuk masa bakti 2005-2009 sebanyak 12 orang (lihat: KAS Masa
Bakti 2005-2009).
Visi, Misi dan Produk DSAK
Agar dalam pelaksanaan kegiatan DSAK lebih terarah dan baik maka
perlu visi dan misi yang lebih khusus untuk DSAK. Visi DSAK ada
dua. Pertama, menjadi Dewan yang profesional dalam menetapkan
standar akuntansi dan pelaporan yang berkualitas. Kedua, menjadi
dewan standar akuntansi profesional yang memotori penegakan
transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Sedangkan, misi
DSAK adalah untuk menetapkan dan meningkatkan kualitas standar
akuntansi dan pelaporan yang konsisten dengan praktik terbaik sesuai
dengan lingkungan sehingga bermanfaat bagi pengguna, penyusun,
auditor dan publik di Indonesia.
Produk DSAK yang telah dihasilkan hingga saat ini berupa Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan interpretasinya (ISAK).
Selain itu, DSAK juga telah mengesahkan dua conceptual framework
dalam bentuk Kerangka Dasar Penyuusunan dan Penyajian Laporan
Keuangan (KDPPLK) dan KDPPLK Syariah. Sedangkan jumlah PSAK
yang telah diterbitkan dan masih berlaku hingga saat ini sebanyak 62
nomor. Lima puluh lima (55) nomor yang terkait dengan perlakuan
akuntansi untuk transaksi konvensional dan enam nomor mengatur
perlakuan akuntansi transaksi syariah.
Kebijakan DSAK dalam pemutakhiran standar akuntansi keuangan saat
ini, antara lain, didasarkan pada tiga hal berikut. Pertama, mendukung
program harmonisasi yang diprakarsai oleh International Accounting
Standards Board (IASB) dengan selalu mengharmonisasikan Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dengan International Accounting
Standards/International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS).
Kedua, dalam perumusan Standar Akuntansi Keuangan, di samping
menggunakan IAS/IFRS sebagai acuan, juga mempertimbangkan
berbagai faktor lingkungan usaha yang ada di Indonesia. Ketiga,
pengembangan suatu standar akuntansi (yang didasarkan pada
tuntutan perkembangan dunia usaha di Indonesia) yang belum diatur
dalam IAS/IFRS dilakukan dengan berpedoman pada Kerangka Dasar
Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, kondisi lingkungan
usaha di Indonesia, dan standar akuntansi yang berlaku di negara lain.
(Sri Yanto)

Di Tengah Turbulensi Ekonom i Indonesia: Peran Akunta n Sentral

July 29, 2010 Leave a comment

Dr. Sri Adiningsih

Di Tengah Turbulensi Ekonom i Indonesia:
Peran Akunta n Sentral
Dr. Sri Adiningsih
Pendahuluan
Globalisasi yang memicu liberalisasi ekonomi telah menggilas banyak
negara di dunia sehingga banyak mengubah peta ekonomi dunia.
Integrasi pasar global, regional ataupun bilateral yang semakin meluas
akhir-akhir ini, telah membuat ketergantungan perekonomian satu
negara terhadap negara lainnya semakin besar. Contagion ataupun
spillover effect semakin nyata. Sehingga pengaruh perkembangan
ekonomi satu negara terhadap negara lainnya semakin besar, bahkan
krisis ekonomi pun dengan mudah tertransmisikan dari satu negara
ke negara lain. Integrasi pasar dunia selama lebih satu dekade terakhir
telah memunculkan tantangan baru bagi pelaku pasar serta pembuat
kebijakan. Demikian juga dalam pasar keuangan yang semakin
terintegrasi, vulnerability perekonomian suatu negara yang dapat
memicu krisis ekonomi dan keuangan menjadi semakin nyata. Krisis
ekonomi dan keuangan memang bukan fenomena yang sering terjadi
di suatu negara, namun jika krisis datang maka akan memerlukan cost
yang tidak sedikit baik economic cost maupun social cost. Kontraksi
ekonomi yang hebat, kebangkrutan yang luas, tingginya kemiskinan
dan pengangguran, ketidakpuasan politik dan sosial adalah hal yang
biasa terjadi. Selain itu membuat negara yang terserang krisis ekonomi
mesti mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mengatasi masalah
ekonominya.
Kita telah menjadi saksi sejarah bahwa krisis ekonomi ataupun
keuangan terjadi di banyak negara dalam beberapa dekade terakhir
ini, baik negara maju ataupun sedang berkembang. Bahkan negara
seperti Amerika Serikat pun juga tidak imun dari krisis ekonomi.
Depresi besar 1933, demikian juga kejatuhan harga minyak dunia
tahun 1980an telah membuat terjadinya krisis perbankan. Bahkan
selama periode 1980-1995 terdapat lebih dari 65 negara sedang
berkembang yang mengalami tekanan permodalan pada sistem
perbankannya. Bailout untuk mengatasi krisis perbankan di negaranegara
berkembang selama periode tersebut diperkirakan mencapai
lebih dari 250 miliar dolar AS. Biaya yang harus dikeluarkan oleh
negara yang menghadapi masalah perbankan tersebut tidak sedikit,
sebagian besar memerlukan lebih dari 10 persen dari PDB negara
bersangkutan. Biaya restrukturisasi perbankan untuk negara-negara
yang terkena dampak krisis terutama di kawasan Asia diperkirakan
lebih besar lagi jumlahnya. Biaya restrukturisasi perbankan di Indonesia
mencapai 58 persen dari PDB Indonesia, 30 persen dari PDB untuk
Thailand, 16 persen dari PDB untuk Korea Selatan, dan 10 persen
dari PDB untuk krisis yang terjadi di Malaysia (World Bank, 2000).
Itu semua menunjukkan bahwa krisis ekonomi ataupun keuangan
sangatlah mahal harganya. Biaya pemulihan dari krisis adalah mahal
sekali, apalagi bagi negara sedang berkembang yang memiliki utang
yang besar dan anggaran defisit seperti Indonesia.
Telah satu dekade krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tahun 1997
berlalu. Meski pun krisis berawal dari Thailand, dampak contagion-nya
pada perekonomian Indonesia sangatlah kuat. Lemahnya fundamental
ekonomi Indonesia yang sebelum krisis sempat dikenal sebagai salah
satu ‘Macan Asia’, sejajar dengan Singapura, Thailand, Malaysia,
Taiwan, Korea Selatan dan Hong Kong, menyebabkan goncangan
perekonomian Indonesia lebih dalam dan luas, sehingga proses
pemulihannya juga berjalan paling lambat dibanding negara Asia lain
yang juga terkena krisis. Proses pemulihan ekonomi meskipun berjalan
lambat namun tetap mengalami kemajuan, sehingga pada tahun 2004
ekonomi Indonesia dapat dikatakan sudah kembali normal, pulih
dari krisis ekonomi. Namun demikian pada Agustus tahun 2005
makroekonomi Indonesia sempat mengalami goncangan terutama
pasca kenaikan harga BBM.
Sejak tahun 1999, ekonomi Indonesia meskipun lamban secara
umum on the track dalam proses pemulihan ekonomi (meski
mengalami kontraksi lebih dari 13% pada tahun 1998). Pertumbuhan
ekonomi Indonesia beberapa tahun terakhir ini stabil dengan laju
pertumbuhan yang meningkat lamban. Selama tahun 2001 hingga
2005, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara perlahan mengalami
peningkatan meski kemudian sedikit turun di tahun 2006 menjadi
5,5% (dari 5,6% pada tahun 2005). Demikian juga stabilitas ekonomi
makro hingga tahun 2007 ini nampak membaik, meskipun memiliki
kerapuhan yang serius.
Tingkat bunga yang mengalami penurunan sejak tahun 2002 sempat
kembali melonjak ke angka 12,75 persen di akhir tahun 2005, salah
satunya akibat adanya kenaikan harga BBM dan melemahnya nilai
Rupiah. Kemudian selama tahun 2006 tingkat bunga secara bertahap
mengalami penurunan hingga menjadi 9,75 persen di akhir tahun 2006,
bahkan akhir-akhir ini sudah mencapai 8,75%.
Stabilitas ekonomi makro selama periode 2000-2006 cukup
berfluktuasi, lihat Gambar 1. Meski demikian pemerintah telah dapat
menekan tingkat inflasi hingga hanya mencapai 6,6 persen untuk 2006
dari inflasi tinggi di tahun 2005 yang mencapai 17,11 persen. Secara
keseluruhan, inflasi mulai terkendali dengan baik, demikian juga nilai
kurs juga cenderung stabil menguat akhir-akhir ini.
Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Tingkat Bunga, 1991-2007
(%)
* Pertumbuhan PDB tw.I/07 terhdp tw.I/06
Inflasi: YoY April 2007, dan Tingkat Bunga: 7 Mei 2007
Sumber: SEKI, Bank Indonesia
edisi ke2 new size.indd 53 5/6/2008 3:09:31 PM
A K U N T A N I N D O N E S I A
m i t r a d a l a m p e r u b a h a n ai 54
Khas Akuntan
Sementara itu perekonomian Indonesia yang semakin terbuka
telah menyebabkan Indonesia lebih terintegrasi dan masuk ke
dalam lingkaran globalisasi. Keterbukaan ekonomi sebagai dimensi
sentral globalisasi juga telah memicu meningkatnya kerentanan
suatu perekonomian terhadap perubahan ataupun gejolak eksternal.
Kerentanan suatu negara terhadap pengaruh eksternal terutama bisa
dilihat dari pergerakan nilai tukar mata uangnya.
Pergerakan nilai tukar Rupiah selama satu dekade terakhir cukup
berfluktuasi. Nilai tukar rupiah terhadap USD sempat mengalami
depresiasi hebat yang mencapai puncaknya pada Juli 1998 sebesar
Rp15.000/USD. Dengan berbagai macam kebijakan moneternya
Bank Indonesia telah cukup mampu menjaga stabilitas pergerakan nilai
tukar rupiah terhadap USD. Namun pada pertengahan tahun 2005,
seiring dengan kenaikan harga minyak dunia yang mencapai sekitar
US$ 70 per barel dan kurangnya pada kepercayaan pada otoritas
ekonomi, perekonomian Indonesia kembali mengalami goncangan
meskipun tidak sebesar pada saat krisis tahun 1998. Kenaikan harga
minyak dunia dan ketidak percayaan pada otoritas ekonomi pada saat
itu telah membuat nilai rupiah sempat terpuruk lagi hingga menyentuh
level Rp12.000 per USD. Sehingga menurut Bank Dunia, pada Agustus
2005 Indonesia memasuki “mini krisis” pada pasar valasnya.
Gambar 2. Nilai Tukar dan Cadangan Devisa Indonesia, 1990-2007
Sumber: SEKI, Bank Indonesia
Salah satu cara untuk mengukur kerentanan perekonomian suatu
negara bisa menggunakan index of speculative pressure (ISP) . Dengan
mengamati fluktuasi pergerakan indeks ISP dari waktu ke waktu
seperti yang tampak dalam Gambar 3, dapat dikemukakan bahwa
pada periode sekitar Agustus hingga Desember 2005 indeks ISP
hampir mendekati threshold ISP. Hal ini sesuai dengan pengamatan dari
Bank Dunia yang menilai bahwa sekitar periode tersebut di Indonesia
terjadi ‘krisis mini’ di Indonesia. Krisis mini ini ditengarai antara lain
karena adanya penurunan cadangan devisa, melemahnya rupiah, dan
kebijakan kenaikan tingkat bunga oleh otoritas moneter guna menjaga
stabilitas nilai Rupiah sebagai dampak kenaikan BBM.
Gambar 3. Index of Speculative Pressure (ISP)
Sumber: data diolah
Kerapuhan Ekonomi
Akhir-akhir ini berbagai kontroversi mengenai kerapuhan ekonomi
Indonesia dan potensinya masuk ke dalam krisis ekonomi telah
muncul ke permukaan dan menjadi diskusi yang panjang dalam tiap
diskusi publik. Dimana tentu saja masalah gap antara sektor keuangan
dan riel mau tidak mau menjadi isu sentral karena menjadi salah satu
pokok permasalahan ekonomi mendasar yang dihadapi oleh bangsa
ini. Dari berbagai data dalam gambar berikut ini dapat dilihat bahwa
rendahnya pertumbuhan investasi dan juga kredit perbankan telah
membuat gap antara sektor keuangan dan riil semakin lebar. Apalagi
pasar modal nampaknya melaju terus (meskipun tidak ada tanda-tanda
bahwa dunia usaha ataupun sektor riel bergerak) karena melonjaknya
likuiditas domestik dan dana portfolio yang masuk ke Indonesia.
Gambar 6. Kinerja Sektor Perbankan Indonesia (%)
Sumber: Bank Indonesia
Tabel 1. Skor Resiko Sektor Perbankan menurut EIU
Sumber: EIU diambil dari Chris Crowa, Indonesia ten Years After the Crisis,
2007.
Perbankan yang sudah direstrukturisasi dan kinerjanya sudah
membaik, ternyata masih menyimpan potensi kerawanan yang tinggi
dibandingkan dengan negara lainnya di kawasan Asia. Demikian juga
kinerja pasar modal Indonesia ternyata semakin banyak dipengaruhi
oleh perkembangan pasar modal regional (lihat tabel 2). Tingginya
comovement of daily stock return Indonesia membawa potensi contagion
di pasar keuangan semakin meningkat. Hal ini tentu membawa
kerawanan tersendiri pada pasar modal Indonesia, dan perekonomian
Indonesia, apalagi jika dana portfolio yang masuk ke Indonesia cukup
besar.
edisi ke2 new size.indd 54 5/6/2008 3:09:32 PM
A K U N T A N I N D O N E S I A
m i t r a d a l a m p e r u b a h a n
55 ai
Khas Akuntan
Gambar 7. Kinerja Pasar Modal Indonesia, 1997-2006
Sumber: SEKI Bank Indonesia
Tabel 2. Estimated Comovement Of Daily Stock Return, Selected Countries
Sumber: Chris Crowa, Indonesia Ten Years After the Crisis, 2007.
Keterkaitan sektor keuangan dan riel yang semakin lemah ternyata
tidak hanya dihadapi oleh Indonesia saja. Negara krisis Asia 1997
lainnya juga cenderung menghadapi permasalahan yang sama.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jeremy Duffeild dari
Vanguard Investment Australia (dalam suatu pertemuan tahunan
APEC Centres di Melbourne pada tanggal 18-20 April 2007)
disampaikan bahwa korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan market
return di pasar modal semakin kecil, hanya 50%. Ini berarti hubungan
antara pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pasar keuangan
cukup rendah. Dimana pengaruh fundamental ekonomi pada pasar
modal semakin kecil. Padahal secara teoritis mestinya membaiknya
pasar modal didasari oleh perbaikkan kinerja dunia usaha yang pada
gilirannya akan meningkatkan kinerja ekonomi. Namun sayangnya pasca
krisis ekonomi 1997 yang lalu telah terjadi pergeseran dalam perilaku
pelaku pasar di kawasan ini, yang nampaknya juga terjadi di Indonesia.
Kita melihat ada gap yang besar antara pasar keuangan dan sektor
riil. Bahkan pasar modal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini
selalu menjadi salah satu pasar modal terbaik didunia. Padahal secara
fundamental kondisi ekonomi secara umum, khususnya sektor riil
tumbuh “lambat”. Bahkan pada saat investasi mengalami kontraksi pun,
pasar modal juga bullish. Nampaknya pelaku pasar memang semakin
irasional dalam berinvestasi di kawasan ini, khususnya di Indonesia.
Sehingga kita tidak bisa merasa optimistik dengan membaiknya kinerja
pasar modal kita, karena tidak merupakan indikasi optimisme pelaku
pasar pada kinerja ekonomi kita.
Sementara itu masalah ekonomi yang tidak segera dapat diatasi
meskipun sudah ada berbagai paket kebijakan ekonomi telah membuat
gap antara sektor keuangan dan riel semakin lebar. Ruwetnya
permasalahan yang dihadapi oleh sektor riil banyak bersumber
dari ketidak pastian terhadap berbagai hal, seperti halnya kepastian
hukum, ataupun kebijakan pemerintah, yang sampai saat ini masih
belum dapat diselesaikan dengan baik. Sehingga penyelesaian masalah
investasi dan bisnis tidak dapat tuntas. Namun untuk pasar keuangan
khususnya investasi portfolio situasinya lain, karena mereka dapat hit
and run setiap saat. Oleh karena itulah pasar modal kita tetap melesat
terus, meskipun apapun yang terjadi. Apalagi pelaku pasar nampaknya
semakin irasional. Sehingga capital inflow dari porfolio mengalir cukup
deras ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini karena dana
internasional nampaknya juga semakin banyak yang mencari tempat
investasi.
Derasnya dana jangka pendek yang masuk Indonesia memang telah
membuat cadangan devisa menguat hingga mencapai lebih dari 49
miliar dolar AS akhir-akhir ini. Namun demikian besarnya dana jangka
pendek dan juga besarnya utang luar negeri tetap saja membuat posisi
Indonesia rentan pada krisis. Apalagi likuiditas di pasar domestik pada
saat ini juga semakin tinggi, yang dapat dilihat dari SBI yang beredar
di pasar lebih dari Rp250 triliun. Sehingga jika tidak hati-hati akan
menimbulkan kerapuhan tersendiri pada perekonomian. Apalagi
likuiditas di dalam perbankan juga masih tinggi.
Gambar 10. Kecukupan Cadangan Devisa Indonesia (miliar USD)
Sumber: Bank Indonesia
Sementara itu kondisi keuangan negara juga tidak menggembirakan
karena potensi meningkatnya defisit dapat membawa konsekuensi
fiskal yang serius. Konsolidasi fiskal pada tahun-tahun mendatang
dalam bahaya yang lebih serius jika defisit APBN terus membengkak.
Sumber: Nota Keuangan & APBN, diolah
edisi ke2 new size.indd 55 5/6/2008 3:09:33 PM
A K U N T A N I N D O N E S I A
m i t r a d a l a m p e r u b a h a n ai 56
Peran Akuntan
Perkembangan ekonomi yang semakin vulnerable akhir-akhir
menuntut regulator, pemain ekonomi, dan masyarakat untuk semakin
pruden dalam mengelola ekonomi, bisnis dan ekonomi keluarganya.
Sementara itu pasar juga semakin kompleks dan mengglobal. Dalam
perekonomian yang semakin kompleks seperti sekarang ini peranan
institusi modern untuk mengatur dan mengawasi perekonomian
menjadi semakin penting, demikian juga profesional yang terkait juga
semakin urgen. Dalam hal ini peranan akuntansi sebagai salah satu
institusi penting dalam perekonomian semakin lama juga semakin
penting. Apalagi dalam perekonomian yang semakin kompleks dan
modern seperti Indonesia sekarang ini, tuntutan adanya informasi
yang semakin reliable yang dapat digunakan sebagai pegangan untuk
mengurangi masalah informasi yang tidak simetris menjadi semakin
penting. Bekerjanya mekanisme pasar yang menjadi pilar penting dalam
perekonomian tidak akan dapat berfungsi dengan baik jika informasi
yang tersedia di pasar tidak reliable. Khususnya jika permasalahan
terkait dengan laporan keuangan perbankan, korporasi ataupun
pemerintah. Padahal kepercayaan masyarakat pada bank semakin
penting (apalagi setelah penjaminan dana pihak ketiga tinggal Rp100
juta mulai akhir Maret yang lalu). Selain itu suatu korporasi akan
kesulitan mendapatkan external financing apabila laporan keuangannya
diragukan oleh investor. Bahkan country risk suatu negara bisa
meningkat apabila informasi mengenai kondisi keuangan negaranya
di pasar tidak reliable, sehingga premi resiko yang harus dibayar akan
semakin mahal. Dimana semuanya jelas akan merugikan perekonomian
suatu negara, perusahaan, bank ataupun juga masyarakat luas.
Padahal seperti diketahui bahwa dalam sudut pandang ekonomi
makro informasi memiliki dua fungsi yang penting, yaitu:
memfasilitasi identifikasi kegiatan yang paling produktif, dan
menyediakan suatu mekanisme untuk mengontrol penggunaan
sumberdaya secara efektif.
Sehingga dengan adanya informasi yang reliable akan mendorong
sumber ekonomi dialokasikan pada kegiatan yang paling produktif
secara efektif. Dimana tentu saja hal tersebut akan meningkatkan
social welfare dari masyarakat. Demikian juga secara mikro peranan
informasi yang dihasilkan oleh akuntan adalah penting karena
menyediakan informasi tentang kondisi keuangan, kinerja dan risk
profile dari korporasi baik keuangan ataupun non keuangan, juga suatu
organisasi ataupu lembaga. Sehingga sangat berguna bagi semua pihak
yang punya kepentingan. Apalagi dalam pasar keuangan yang semakin
berkembang seperti sekarang ini peranan data-data keuangan semakin
penting karena dapat mengurangi masalah adverse selection dan
moral hazard. Good governance sudah menjadi bagian penting dalam
pengelolaan organisasi ataupun perusahaan memerlukan adanya
transparansi kondisi keuangan organisasi ataupun perusahaan yang
hanya dapat dilakukan oleh akuntan. Kualitas informasi independen
dari akuntan khususnya dalam hal akurasi, timely, comparable, banyak
mempengaruhi bekerjanya pasar.
Oleh karena itu untuk berkejanya mekanisme pasar yang efektif
perlu adanya mobilisasi kapital yang efisien secara pruden agar
perekonomian yang stabil berkembang berkelanjutan. Untuk
mendukung perkembangan pasar yang efisien perlu didukung
oleh institusi yang berkualitas. Dalam hal ini accounting profession


memainkan peranan yang penting dalam membangun perekonomian
yang stabil, kredibel, berdaya saing dan berkembang berkelanjutan.
Pada saat ini para akuntan Indonesia tengah menghadapi tantangan
yang besar. Karena banyak modal yang tersedia di pasar ternyata tidak
dapat diinvestasikan pada penggunaan yang produktif. Sehingga gap
antara sektor keuangan dan riel semakin lebar.
Apalagi kelemahan akuntasi ternyata dapat menjadi salah satu
sumber penting krisis ekonomi. Menurut Dr. Hyoik Lee, ketua dari
Korea Accounting Standards Board, krisis ekonomi Korea pada 1997
merupakan contoh dari lemahnya tranparansi dalam akuntansi yang
dituliskan sebagai berikut:
…the financial crisis of December 1997 in Korea was a clear example
of market failure that resulted from combined effects of excessive
government intervention in the financial and capital markets, widespread
moral hazards of financial intermediaries and corporate management,
archaic corporate governance, and a general lack of transparancy in the
financial accounting system as a whole …
Pengalaman Korea diyakini juga terjadi di Indonesia pada saat itu
menunjukkan bahwa kurangnya transparansi keuangan dalam sistem
akuntansi bisa membawa dampak yang fatal dalam perekonomian
suatu negara. Isu ini menjadi relevan bagi Indonesia pada saat ini,
karena dalam kondisi ekonomi yang semakin vulnerable seperti
sekarang ini, gap antara sektor keuangan dan riel yang semakin lebar,
peranan akuntan menjadi semakin penting agar dapat mengurangi
masalah informasi yang asimetris, sehingga dapat mengurangi masalah
adverse selection dan moral hazard dalam perekonomian. Sehingga
mobilisasi sumber daya dapat dialokasikan secara efisien kepada
kegiatan yang paling produktif dengan efektif. Dengan demikian
stabilitas ekonomi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan dapat
berlangsung tanpa gangguan yang berarti. Dengan demikian Kongres
Luar Biasa Ikatan Akuntansi Indonesia pada Mei 2007 ini memiliki
momen yang tepat, ditengah-tengah turbulensi ekonomi yang semakin
meningkat, diharapkan dapat memberikan sumbangan yang penting
untuk mengatasi permasalahan penting yang dihadapi oleh bangsa
Indonesia. Selamat berkonggres.
Disampaikan dalam Konggres Luar Biasa IAI, “Peran Akuntan dalam
Meningkatkan Daya Saing Bangsa”, Jakarta
22 Maret 2007

MERDI BAN, METODE AKUNTANSI TIMUR TENGAH

July 29, 2010 Leave a comment

Timur Tengah merupakan kawasan tempat lahir atau perkembangan agama-agama
berdasarkan wahyu, yakni Islam, Kristen dan Yahudi. Wilayah itu dari masa prasejarah
hingga dunia modern sekarang tercatat sebagai tempat terjadinya peristiwaperistiwa
penting, baik dalam urusan keagamaan, ekonomi, politik, sosial maupun
kebudayaan. Dari urusan kelahiran para Nabi, tempat timbunan hampir 50 persen
cadangan minyak dunia di bawah perut buminya, hingga konflik paling in dewasa ini: Perang
Irak. Di sana telah diperkenalkan sistem akuntansi regional sejak ratusan tahun silam. Sistem
ini dikenal dengan sebutan Merdiban yang berlandasan Syariah.

Sistem akuntansi Merdiban tersebut telah
ditelaah secara ilmiah oleh dua akademisi dari
Universitas Marmara, Turki, Prof. O ktay
Guvemli dan Dr. Batuhan Guvemli.
Sebutan Merdiban sendiri berarti “tangga.”
Menurut mereka, sistem Merdiban
diterapkan di tiga negara sangat penting masa
silam di kawasan Timur Tengah, Kekaisaran
Abbasiyah, Negara Ilhans dan Kekaisaran
Ottoman. Kelahiran sistem Merdiban
terdorong oleh adanya hubungan ekonomi di
antara ketiga negara itu yang masing-masing
berpenduduk dari kebangsaan berbeda.
Ada Arab, Persia dan Turki, bahkan
ada pula yang dari latar belakang
kebangsaan Mongolia.
Hubungan politik dan
ekonomi di antara
negara-negara
t e r s e b u t
berujung pada terbentuknya metode
akuntansi yang timbal balik mereka kirimkan.
Kaum Mongolia, yang berperadaban
lebih rendah, menghancurkan Kekaisaran
Abbasiyah pada tahun 1258, namun mewarisi
banyak elemen kulturnya yang berbeda.
Sejalan dengan terbentuknya Negara
Ilhans, warga Arab dan Turki mengabdi
sebagai pegawai-pegawai negeri level tinggi,
karena Genghis Khan dan putra-putranya
tidak bisa menerapkan konsep administrasi
pemerintahan dari tanah asal mereka di Asia
Tengah. Karenanya, urusan ini diserahkan
kepada orang-orang lokal itu yang membawa
pengetahuan soal struktur fiskal dan
metode akuntansi berpatokan pada tradisi
Islam. Dengan begitu, Merdiban diciptakan
pada masa kekuasaan Abbasiyah(750-
1258), dikembangkan saat kaum Ilhans
berkuasa (1251-1353) dan memasuki
masa kematangannya pada era Kekaisaran
Otttoman (299-1922).
Kekaisaran Ottoman didirikan di Anatolia
barat-daya dan terus berkembang ke arah
barat dan pengaruhnya mencapai kawasan
sejauh Balkan di Eropa pada abad ke-14.
Guna mengamankan perbatasannya di
wilayah Timur, Ottoman membayar upeti
ke Negara Ilhans. Pada masa terjadinya
hubungan fiskal inilah metode Merdiban
dipelajari dan diterapkan oleh Ottoman.
Juga, ada kemungkinan para pejabat Ilhans
dari keturunan Turki yang dipekerjakan di
bagian akuntansi, dan belakangan pindah
ke Anatolia, membantu transmisi metode
akuntansi itu.
Metode akuntansi ini diketahui telah
digunakan selama berabad-abad tidak hanya
dalam urusan administrasi pemerintahan
Ottoman, namun pula dalam perusahaanperusahaan
milik negara. Merdiban telah
dikembangkan selama berabad-abad dan
terus disesuaikan dengan kebutuhankebutuhan
baru. Sistem ini bisa mencukupi
MERDI BAN, METODE
AKUNTANSI
TIMUR TENGAH
Timur Tengah merupakan kawasan tempat lahir atau perkembangan agama-agama
berdasarkan wahyu, yakni Islam, Kristen dan Yahudi. Wilayah itu dari masa prasejarah
hingga dunia modern sekarang tercatat sebagai tempat terjadinya peristiwaperistiwa
penting, baik dalam urusan keagamaan, ekonomi, politik, sosial maupun
kebudayaan. Dari urusan kelahiran para Nabi, tempat timbunan hampir 50 persen
cadangan minyak dunia di bawah perut buminya, hingga konflik paling in dewasa ini: Perang
Irak. Di sana telah diperkenalkan sistem akuntansi regional sejak ratusan tahun silam. Sistem
ini dikenal dengan sebutan Merdiban yang berlandasan Syariah.
edisi ke2 new size.indd 48 5/6/2008 3:09:29 PM
A K U N T A N I N D O N E S I A
m i t r a d a l a m p e r u b a h a n
49 ai
International
seluruh kebutuhan akuntansi negara. Sama
dengan metode akuntansi sekarang, meski
tidak perlu disebutkan pula sebagai tata buku
double-entry, istilah Merdiban tidak digunakan
selama masa Kekaisaran Ottoman. Orangorang
Ottoman hanya menyebutkannya
sebagai metode akuntansi. Sistem ini
dipakai di Ottoman hingga 1879 dan
kemudian ditinggalkan setelah dikeluarkan
penggantian sistemnya dengan tata buku
double-entry melalui sebuah Dekrit Kerajaan
pada tahun itu. Dengan demikian Merdiban
pernah digunakan selama 1.100 tahun
jika perhitungannya dimulai ketika contoh
pertamanya diperkenalkan masa periode
Abbasiyah pada abad ke-8, tepatnya ketika
Harun al-Rasyid berkuasa (766-809).
Fakta menunjukkan bahwa ada juga negaranegara
lain ketika itu di seputar kawasan
Timur Tengah menjelang akhir abad ke-8
yang berhubungan erat satu dengan lainnya.
Negara-negara itu berpola Turki seperti
Karahan (840-1211) yang didirikan di
Turkistan timur (kini wilayah China baratdaya),
Ghaznaviyah (963-1187) di wilayah
yang sekarang Afghanistan dan India utara,
Samaniyah (875-1005) di Horosan dan Seljuk
(1040-1308) di Anatolia serta Altinordu di
kawasan Krimea sekarang. Ghaznaviyah dan
Samaniyah memiliki hubungan erat bidang
fiskal dan hal-hal lainnya dengan Abbasiyah,
sebagaimana Seljuk yang diketahui
berhubungan erat dengan kaum Mongol
yang membangun Negara Ilhans.
Aspek menarik dari kenyataan ini ialah
adanya kesamaan struktur dan bentukbentuk
organisasi yang bertanggung jawab
dalam urusan keuangan negara. Tak kalah
menariknya ialah adanya kesamaan dalam
bentuk-bentuk pajak dan pembelanjaan
negara. Dengan demikian bisa disimpulkan
bahwa sistem Merdaban digunakan juga di
negara-negara tersebut. Hanya saja buktibukti
catatan akuntansinya tak dilestarikan,
tak seperti yang terdapat di Kekaisaran
Abbasiyah, Negara Ilhans dan Kekaisaran
Ottoman.
Di antara negara-negara tersebut, Seljuk
(1040-1308) tercatat menonjol dan
pernah membina hubungan baik dengan
Abbasiyah (Irak sekarang) maupun dengan
Ilhans. Hubungannya dengan Abbasiyah
berkembang atas dasar kebudayaan Islam,
sedangkan hubungan dengan orang-orang
Mongol berkembang di sepanjang garis
kepentingan politik dan keuangan. Dengan
demikian, negara ini telah pula menerapkan
sistem Merdiban.
Wajah dominan ketiga negara Timur Tengah,
di mana Merdiban dulu dikembangkan,
berlatar belakang budaya Islam yang
kuat. Benar pendiri Negara Ilhans adalah
kaum Mongol, keturunan Genghis Khan,
dan bukan Muslim. Namun para pejabat
pemerintahannya yang diberi tanggung
jawab administrasi publik adalah orangorang
Arab, Persia dan Turki yang beragama
Islam. Atas dasar ini, bisa disimpulkan bahwa
pengelolaan pemerintahan di ketiga negara
itu dilaksanakan oleh orang-orang yang
berkultur keagamaan sama, yakni Islam.
Lembaga-lembaga keuangannya serupa,
perpajakan didasarkan pada aturan-aturan
Islam. Faktor-faktor sama berlaku pula dalam
bidang pembelanjaan.
Pengorganisasian akuntansi negara di
Abbasiyah, Ilhans and Ottoman pada
umumnya sama, sesuatu yang didorong
oleh pengaruh negara-negara tersebut satu
terhadap struktur politik dan keuangan yang
lainnya. Metode ini diberi nama dalam bukubuku
pelatihan akuntansi era Ilhans, sesuatu
yang tidak ada pada masa Abbasiyah.
Ottoman bahkan tak memiliki buku pelatihan
akuntansi, sehingga pelatihan diberikan lewat
hubungan magang. Metode Merdiban banyak
membantu Kekaisaran Ottoman dalam
berbagai proyek dan pekerjaan, khususnya
dalam abad ke-19. Metode akuntansi
Sejarah negara-negara Islam di Timur Tengah bermula dari Nabi
Muhammad SAW yang mulai menyebarkan Islam antara tahun 622
hingga saat Nabi wafat tahun 632 (tahun 1 hingga 10 Hijriyah).
edisi ke2 new size.indd 49 5/6/2008 3:09:29 PM
A K U N T A N I N D O N E S I A
m i t r a d a l a m p e r u b a h a n ai 50
International
ini digunakan untuk mengawasi proyekproyek
investasi selama masa percobaan
industrialisasi pada 1840-1850. Merdiban
digunakan untuk cost accounting bangunanbangunan
pada abad ke-16 dan ke-17.
Faktor penting yang memungkinkan
penerapan metode akuntansi sama di
kawasan itu ialah adanya alfabet dan angkaangka
yang digunakan oleh negara-negara
itu. Karena Abbasiyah merupakan sebuah
dinasti Arab, maka secara alamiah mereka
menggunakan alfabet Arab dan angkaangka
Arab. Kaum Ilhans menggunakan
alfabet Persia, yang
sebagaimana pula halnya
dengan alfabet Arab,
dituliskan dari kanan
ke kiri. Sedangkan di
Kekaisaran Ottoman
jelas-jelas digunakan
alfabet Arab.
Sebagaimana tata
buku double-entry yang
p e n g emb a n g a n n y a
disesuaikan dengan
aturan penulisan dari kiri
ke kanan, yakni alfabet Latin, maka metode
Merdiban dikembangkan sesuai dengan
alfabet Arab dan Persia. Karena akhir kata
sebuah kalimat dalam alfabet Arab bisa
diperpanjang, maka cara ini dipakai untuk
memisahkan entry dalam lajur harian. Juga,
karena naskah tertulis di tiga negara itu
sama satu dengan yang lainnya, maka itu
bisa membantu mempermudah penerapan
metode akuntansi sama yang mereka
terapkan.
Sejarah negara-negara Islam di Timur
Tengah bermula dari Nabi Muhammad
SAW yang mulai menyebarkan Islam antara
tahun 622 hingga saat Nabi wafat tahun 632
(tahun 1 hingga 10 Hijriyah). Kepemimpinan
Islam dilanjutkan oleh para Kalifah, yang
berlangsung dari 632 sampai 661 (11-40
Hijriyah), yakni berturut-turut pemimpinnya
adalah Abu-Bakar, Umar, Usman dan Ali.
Setelah Ali wafat pada tahun 661, mulailah
Dinasti Umayah yang berkuasa antara 661-
750 (41-132 Hijriyah), era yang tercatat
perluasan besar-besaran wilayah Islam di
Timur Tengah.
Dinasti Umayah digantikan oleh Dinasti
Abbasiyah yang berkuasa lebih dari lima abad,
antara 750-1258 (132-656 Hijriyah). Setelah
kedatangan dan berkuasanya bangsa Mongol
di kawasan Timur Tengah, Kekalifahan tetap
berada di Arabia, namun kemudian banyak
negara-negara kecil bermunculan, sempalan
dari Abbasiyah. Kekalifahan berpindah ke
tangan Kaisar Ottoman, Grim Sultan Yavuz,
pada tahun 1517 yang berlangsung hingga
tahun 1922 ketika tokoh pembaharuan Turki,
Kemal Ataturk, menghapuskannya. Pada era
Kekalifahan inilah pengaruh agama merasuki
administrasi pemerintahan dalam sejarah
Islam.
Sepanjang sejarahnya, bangsa Arab hidup
di bawah bayang-bayang pengaruh bangsabangsa
Persia dan Bynzantium. Dengan
demikian, bilamana wilayah kedaulatan telah
mencapai ukuran tertentu, maka seorang
pemimpin Arab pun akan pula memerlukan
para pembantu yang diorganisasikan dalam
suatu hirarki untuk mengatur jalannya
kekuasaan di wilayah tersebut. Dalam
kaitan ini, pada masa Abbasiyah dimulailah
lembaga kementerian, di mana para menteri
sementara menggunakan wewenangnya
atas nama seorang penguasa, mereka harus
pula bertanggung jawab kepada pemimpin
tersebut. Dari sini terisyaratkan
bahwa ada kebutuhan akan
profesionalisme dalam
pengurusan negara. Dengan
begitu, akuntabilitas menuntut
faktor kehati-hatian dalam
pencatatan pendapatan
(revenue) dan perbelanjaan
(expenditure) negara.
Lebih ke bawah, setelah para
menteri semakin sibuk karena
beban kerja semakin banyak
sejalan dengan meluasnya
wilayah, mereka mulai memerlukan bawahan
untuk melaksanakan tugas-tugas khusus. Para
pejabat dalam kategori ini termasuk yang
menyusun surat-surat perintah Kalifah dan
mengirimkannya ke tempat-tempat tertentu
di seluruh penjuru negeri. Lainnya, para
pejabat yang ditugasi menangani urusanurusan
keuangan dan mengepalai lembagalembaga
pengumpul pajak serta kinerja
perbelanjaan. Mereka ini juga bertanggung
jawab mencatat neraca keuangan negara.
Para akuntan, yang bekerja di bawah wewenang gubernur,
mencatat pengurusan keuangan pusat. Para pejabat
keagamaan juga berperan penting karena merekalah yang
mengetahui tata aturan soal perpajakan berdasarkan
ketentuan Syariah, seperti pajak bagi warga bukan Islam
(dengan kompensasi kaum bukan Islam bisa bebas tugas
militer dan mendapat perlindungan negara), dan berbagai
macam jenis pajak serta pemasukan negara lainnya, mulai dari
bea impor hingga pajak bumi dan bangunan.
edisi ke2 new size.indd 50 5/6/2008 3:09:29 PM
A K U N T A N I N D O N E S I A
m i t r a d a l a m p e r u b a h a n
51 ai
International
Kekaisaran Abbasiyah yang ibukotanya
berkedudukan di Baghdad terbagi atas 12
vilaya (wilayah), yang terpenting Kufa, Seva,
Basra dan Tigris di kawasan yang bernama
Irak. Kemudian, Yaman, Horosan serta
Cezira (Armenia and Azerbaijan) serta
Damaskus dan Mesir. Ini menunjukkan luas
wilayah Kekaisaran Abbasiyah terbentang dari
Afrika Utara ke Kaukasia di Asia Tengah serta
Persia, selain Semenanjung Arab. Dengan
demikian, pembentukan struktur organisasi
keuangan yang disesusaikan dengan struktur
pemerintahan tak bisa terhindari.
Para akuntan, yang bekerja di bawah
wewenang gubernur, mencatat pengurusan
keuangan pusat. Para pejabat keagamaan
juga berperan penting karena merekalah
yang mengetahui tata aturan soal perpajakan
berdasarkan ketentuan Syariah, seperti pajak
bagi warga bukan Islam (dengan kompensasi
kaum bukan Islam bisa bebas tugas militer
dan mendapat perlindungan negara), dan
berbagai macam jenis pajak serta pemasukan
negara lainnya, mulai dari bea impor hingga
pajak bumi dan bangunan. Semua proses ini
membutuhkan ketelitian, sesuatu yang bisa
dilakukan oleh para akuntan agar negara selalu
punya catatan handal tentang pendapatan
dan perbelanjaannya. Faktor akuntansi
berperan penting dalam kaitan ini karena
akan selalu ada neraca yang jelas, mengingat
negara selalu memerlukan anggaran guna
ekspansi wilayah maupun penyelenggaraan
pemerintahannya.** (Pratama Hadi)
CONTOH PERTAMA METODE MERDI BAN
Contoh pertama metode akuntansi Merdiban diketahui dari buku berjudul Uber Da
Budget der Einnahmen unter der Regierung des Harun Alrasid yang ditulis
oleh A. Freihernn von Kramer dan dipublikasikan di Wina, Austria, tahun 1876 oleh
Alfreed Hölder (Hof-under Universitats Buchhandler).
Contoh-contoh catatan ini berasal dari masa Harun al-Rasyid yang berkuasa antara
tahun 766-809 (149-194 Hijriyah).
Judul entry, menunjukkan arti keseluruhan entry, diberikan dengan cara memperpanjang
huruf akhir dari kalimat pertama dalam sebuah garis lurus. Bentuk ini dilestarikan
penggunaannya sepanjang masa ketika metode Merdiban diterapkan dan digunakan untuk
memisahkan entry.
Unit-unit moneter yang digunakan ialah Dirham dan Dinar. Namun karena
penjumlahannya dalam bentuk Dirham, maka dipastikan bahwa pencatatan pada kedua
pemasukan itu dalam bentuk Dirham. Nilai tukar Dirham-Dinar ditetapkan pada tingkat
22 Dirham per Dinar. Dari sini bisa disimpulkan bahwa dalam metode Merdiban, nilai kurs
selalu disertakan.
Pencatatan entry untuk pajak pada bagian awal hanya diberi judul umum, untuk
kemudian diikuti jenis-jenis pajaknya secara lebih rinci. Judul besar itu yang dituliskan
sebagai pajak untuk menunjukkan bagian tersebut menyangkut perpajakan. Huruf judul
besarnya dibuat panjang, diikuti oleh garis-garis horisontal dan vertikal dalam lajur.
Pajak yang masuk dicatat tersendiri dari kiri ke kanan. Ada 22 item dalam catatan ini, per
item merujuk kepada jenis-jenis barang yang pajaknya dipungut. Item pertama tentang
madu. Pertama nama barangnya dituliskan, diikuti oleh berapa banyak jumlah yang
diperoleh dan dari wilayah mana dikumpulkan. Tergantung pada jenis barangnya, jumlah
dituliskan sesuai dengan ukuran beratnya. Sejalan dengan membesarnya volume barang,
praktek pencatatan pajak barang digantikan dengan penulisan nilai uangnya.
Menyusul terjadinya kebakaran di Baghdad pada tahun 823 (204 Hijriyah), yang
menyebabkan banyak arsip rusak, ketentuan pencatatan akuntansi diubah. Akuntansi negara
yang semula terpusat kemudian diorganisasikan berdasarkan provinsi. Dengan cara
ini pendapatan dan belanja setiap provinsi bisa dipantau oleh pemerintah pusat dan lajurlajur
sama dipertahankan untuk setiap provinsi.
Pendapatan dan belanja negara dapat ditentukan melalui informasi yang tercatat di
setiap departemen dari organisasi akuntansi pusat yang pelaksanaannya berdasarkan
empat buku instruksi berbeda dituliskan antara 1309 dan 1363. Penerapan akuntansi ini
memungkinkan analisis realisasi pendapatan dan belanja, dan perencanaan pendapatan
dan belanja mendatang.
Catatan tentang pendapatan disertai informasi tentang siapa orang yang ditugasi
mengumpulkan pendapatan tersebut serta informasi mengenai dokumen mana yang
menjadi dasar pendapatan dan belanja. Prinsip ini menjadi bagian dari akuntansi Negara
Ottoman.
Prinsip penulisan tentang jenis catatan atau alasan bagi transaksinya digunakan dalam
pencatatan pendapatan dan belanja.
Pernyataan “ditambahkan” atau “dikurangi” disertakan untuk item-item berikut guna
memudahkan penjelasan mengenai hubungannya dengan pencatatan berikutnya. Ini
merupakan inovasi bagi metode Merdiban, namun kemudian dihentikan dalam praktek
Ottoman.**

UJIAN CPMA

July 29, 2010 Leave a comment

Certified Professional Management Accountant

A. Pendahuluan
Profesi akuntan manajemen sebagai salah satu profesi penting yang menunjang proses menghasilkan
nilai tambah dalam aktivitas bisnis dituntut memiliki kompetensi yang tinggi sehingga mampu melakukan
pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam lingkungan kerja nyata (real working environment).
Untuk itu seorang akuntan manajemen dituntut memiliki pengetahuan (knowledge), keterampilan
(skill) dan sikap (attitude) profesionalisme yang tinggi dalam bidang terkait seperti bidang akuntansi
manajemen, manajemen keuangan, bisnis dan manajemen informasi. Dengan demikian seorang
akuntan manajemen yang kompeten adalah yang memiliki kemampuan intelektual, strategis, teknis
dan fungsional, kemampuan personal, kemampuan komunikasi dan interpersonal, serta kemampuan
manajemen dan organisasional dalam bidang dimaksud.
B. Syarat Peserta UJIAN CPMA
Ujian hanya dapat diikuti oleh mereka yang memperoleh
1.Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi / D4 Akuntansi + pengalaman 1 tahun di
bidang akuntansi dan / atau keuangan.
2.Sarjana non-akuntansi + pengalaman 2 tahun di bidang akuntansi dan / atau
keuangan
Cat : Bagi peserta yang belum mempunyai pengalaman kerja diperbolehkan untuk mengikuti Ujian CPMA, namun
sertifikat CPMA baru akan diberikan setelah lulus Ujian CPMA dan memenuhi persyaratan pengalaman kerja.
C. Mata Ujian
Ujian CPMA meliputi 4 (empat) mata ujian yang telah ditetapkan, yaitu :
1.Analisis Lingkungan Usaha
2.Konsep dan Keahlian Akuntansi Manajemen
3 .Manajemen Strategik
4.Good Corporate Governance & Etika Bisnis
Tabel waktu ujian, pendaftaran dan pembatalan ujian :
Waktu Ujian 21 – 22 November 2007
Biaya :
Buku Pedoman Peserta
(berisi silabus mata ujian & formulir)
Rp. 50.000,-
Pendaftaran Rp. 250.000,-
4 mata Ujian Rp. 2.000.000,-
Infomasi lengkap hubungi :
Sekretariat IAI-KAM
t. 021-31904232 eks. 311 atau 68980114
Email : iai.kam@iaiglobal.or.id
Cp. Titi 081808435991 atau
Lely 081317828660
Periode Pendaftaran 1 Oktober – 9 November 2007
Batas Akhir
Pendaftaran Langsung 9 November 2007
Batas Akhir
Pendaftaran via Pos
26 Oktober 2007
Masa Potongan Harga 1 – 11 oktober 2007
Pembatalan dikenakan Denda:
– 25% dari biaya ujian
– 50% dari biaya ujian
– 100% dari biaya ujian
s.d. 31 Oktober 2007
31 Oktober 2007 – 14 November 2007
Setelah 14 November 2007
Batas Akhir
Pengambilan Kartu Ujian
19 November 2007
UJIAN CPMA
Certified Professional Management Accountant
Cer t i f ied Prof es s ional Management Ac countant
edisi ke2 new size.indd 29 5/6/2008 3:09:07 PM

Categories: Akuntansi Islam Tags:

STRATEGI BARU STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN: MEMBANGUN SINERGI ANTARA STANDAR AKUNTANSI SYARIAH DAN STANDAR AKUNTANSI UKM

July 29, 2010 Leave a comment

Oieh : Sri Yanto dan Jan Hoesada

Pendahuluan
Dua tahun yang lalu Dewan Standar
Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI bersama
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
membentuk Komite Akuntansi Syariah
(KAS). Salah satu pertimbangan pembentukan
KAS adalah adanya potensi ekonomispiritual
yang terkandung pada Standar
Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah. Pada
pertengahan tahun 2007, KAS telah berhasil
membangun sebuah perangkat nyaris lengkap
tentang akuntansi syariah. Posisi Indonesia
dalam struktur standar akuntansi syariah
relatif lebih lengkap dibandingkan dengan negara-
negara lain. DSAK telah menghasilkan
tiga macam produk pengaturan terkait dengan
akuntansi syariah. Pertama, Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk
transaksi-transaksi syariah. Kedua, Kerangka
Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan
Keuangan Syariah (KDPPLKS). Ketiga, Prinsip-
prinsip Akuntansi Syariah yang Berlaku
Umum. Pencapaian ini patut disyukuri sebagai
rahmat dan nikmat yang dilimpahkan
Allah kepada bangsa kita.
Dilain pihak, ekonomi syariah umumnya,
bisnis berbasis syariah khususnya mempunyai
ciri unik intelegensi spiritual persaudaraan
(ukuwah) seperti membangun
hubungan tolong-menolong bukan saling
menghisap, hubungan kepercayaan bukan
hubungan saling curiga atau saling memperdayai
menyebabkan hubungan pembiayaan
dalam ekonomi syariah tak menggunakan
basis agunan dan riba, yang disubstitusi oleh
azas kepercayaan dan semacam ”bagi hasil”.
Hubungan niragunan dan ”bagi hasil” tersebut
niscaya amat bergantung pada Laporan
Keuangan nasabah mitra bank syariah.
Nasabah mitra perbankan syariah sangat
bervariasi mulai dari yang besar hingga
menengah dan kecil. Namun dari data statistik
yang ada pada umumnya adalah pengusaha
kecil dan menengah, dewasa ini sebagian
besar tak mampu melakukan akuntansi dan
menyajikan LK, sehingga dibutuhkan suatu
kondisi yang menunjang. Kondisi yang menunjang
tersebut antara lain adalah eksistensi
suatu Standar Akuntansi Keuangan Usaha
Kecil Menengah (SAK UKM) yang secara
praktis dapat diterapkan oleh para pebisnis
UKM. Oleh karena itu, agar pelaksanaan
SAK syariah berjalan dengan baik, misalnya
penentuan bagi hasil dapat dilakukan dengan
andal, maka penyediaan suatu SAK UKM
bagi nasabah mitra bank syariah merupakan
hal yang sangat penting.
International Accounting Standard Board
(IASB) mungkin sudah hampir 10 tahun terakhir
ini berupaya membentuk suatu ”IFRS for
Small and Medium-sized Entities”. Beberapa
tahun terakhir ini mulai memproduksi kertas
kerja dan tepatnya bulan Februari 2007 exposure
draft IFRS for SME diterbitkan untuk
dikomentari oleh seluruh negara anggota
IASB, termasuk Indonesia. Exposure draft
tersebut memberi bahan baku yang cukup
walau tidak ideal, bagi Indonesia untuk
membangun suatu SAK UKM. Oleh karena
itu, DSAK segera membangun suatu kelompok
kerja pakar untuk menerjemahkan
karya IFRS tersebut, menganalisis perbedaan
SAK UKM dan SAK yang saat ini berlaku di
Indonesia (SAK besar—istilah penulis) dan
menyusun suatu draft SAK UKM yang akan
disajikan kepada DSAK.
Pembangunan ekonomi kapitalismekerakyatan
atau kapitalisme spiritual berbasis
UKM adalah suatu cita-cita pemerataan
pembangunan dan kesejahteraan bagi orang
banyak sesuai amanat UUD kita. Suatu basis
ekonomi yang berciri spiritual, pada negara
yang berumat Islam terbesar (bersama
Pakistan dan India) di dunia memang harus
difasilitasi dengan sepasang standar, yaitu
SAK Syariah (bagi pihak pendana) dan SAK
UKM (mitra usaha). Sehingga dengan itulah
cita-cita Indonesia baru yang sejahtera dapat
terwujud.
Kondisi Kaum Dhuafa dan UKM di
Indonesia
Sekitar 110 juta penduduk paling
miskin Indonesia berpenghasilan US $2,
pengangguran mencapai 9,9 juta jiwa.
Tahun 2005 adalah Tahun Program Aksi
Penanggulangan Kemiskinan melalui
Pemberdayaan UMKM (usaha mikro kecil
menengah), adalah Tahun Keuangan Mikro
Indonesia sebagai tindak lanjut Tahun Kredit
Mikro Internasional PBB. Kementerian
Negara Koperasi dan UKM mencanangkan
rencana stratejik 2005-2009 dengan target
6 juta wirausaha baru. Pertengahan 2005
jumlah UKM mencapai 42,5 juta unit,
menyerap 79 juta TK dari 92 juta pekerja.
Kredit yang tersalur dari perbankan pada
awal 2005 mencapai Rp500 triliun, termasuk
sekitar Rp200 triliun dialirkan kepada UKM,
padahal kebutuhan dana 42,5 juta UKM
tersebut sekitar Rp600 triliun.

AKUNTANSI ZAKAT SEBUAH KEHARUSAN

July 29, 2010 Leave a comment

Sejarah akuntansi syariah (baca akuntansi zakat), sebenarnya
sudah lama lahir. Jika diruntut, sejak ada perintah untuk
membayar zakat itu. Adanya perintah membayar zakat
itulah mendorong pemerintah untuk membuat laporan
keuangan secara periodik Baitul Maal, sementara para
pedagang muslim atau produsen muslim wajib menghitung hartanya
(assetnya) apakah sudah sesuai dengan nishabnya (batas harta yang
harus dibayarkan).
Penghitungan dengan sistem akuntan syariah itu di Indonesia belum
terbiasa. Maklum, Bank Mualamat saja, sebagai Bank Syariah Islam
pertama di Indonesia baru berdiri pada awal Nopember 1991. Itu
artinya akuntan syariah baru akan lahir setelah puluhan tahun bank itu
berdiri. Tetapi fenomena munculnya transaksi syariah, usaha syariah
di kalangan pebisnis Indonesia, kini telah mendorong lahirnya para
akuntan syariah untuk lebih mendalami masalah audit di bidang zakat
dan bentuk perdagangan lainnya secara syariah Islam.
Itu sebabnya, penyusunan dan penyempurnaan akuntansi zakat
oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan sebuah keharusan.
Mengapa? ”Karena ini sebuah keniscayaan sejarah untuk pelaksanaan
dan pengelolaan zakat sesuai dengan kaedah syariah Islam dan sejalan
dengan adanya konsep GCG/ good governance,” ujar Dr. Setiawan
Budi Utomo, Ketua Tim Kerja Akuntansi Zakat IAI, kepada Muh.
Yusuf, wartawan Akuntan Indonesia, di Jakarta, belum lama ini.
Menurut Setiawan, posisi amilin (pengelola zakat) yang diformalkan
dalam bentuk LAZ maupun BAZ merupakan lembaga kepercayaan
publik yang sensitif pada isu public trust (kepercayaan publik) dalam
penghimpunan dan penyaluran dana zakat.
Berikut petikan wawancara itu.
Apa latar belakang penyusunan Standar
Akuntansi Syariah dan Zakat?
UU Zakat mewajibkan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun
Badan Amil Zakat (BAZ) untuk diaudit secara independen atas laporan
keuangannya. Sayangnya, sampai kini, di Indonesia, belum ada standar
akuntansi untuk zakat yang dikeluarkan oleh standard setter akuntansi
syariah, IAI. Yang ada, baru pedoman akuntansi yang dibuat secara
mandiri oleh masing-masing institusi dan lembaga.
Akibatnya, banyak ditemukan kesulitan dan dispute oleh para auditor
dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melaksanakan tugasnya di
lapangan mengingat ketiadaan standar akuntasi zakat itu, disamping
adanya beragam interpretasi, pedoman akuntansi yang digunakan
serta beragamnya pendapat fikih (ketentuan hukum syariah) seputar
pelaksanaan dan pengelolaan zakat.
Hal itu, sama persoalannya dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS),
baik bank maupun nonbank serta Lembaga Bisnis Syariah (LBS). Usaha
ini memerlukan standar akuntasi untuk setiap transaksinya, sebab LKS
dan LBS memilki akuntabilitas dan komitmen untuk melaksanakan
kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang pada utamanya
adalah transaksinya secara syariah.
Konteksnya dengan zakat?
Zakat merupakan salah satu bentuk transaksi syariah dalam domain
sosial sehingga perlu pengaturan sendiri perlakuan akuntansinya yang
bersifat standar sebagaiamana dalam transaksi komersial dikenal
mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, salam, istishna’, dsb.
Dengan demikian, penyusunan akuntansi zakat oleh IAI merupakan
sebuah kaharusan syariah zakat sekaligus sebuah meniscayaan sejarah
untuk pelaksanaan dan pengelolaan zakat yang sesuai dengan kaedah
syariah. Ini juga sekaligus untuk memenuhi tuntutan dan ketentuan
good governance yang meliputi transparency, responsibility, accountability,
fairness, dan independency.
Posisi amilin (pengelola zakat) yang diformalkan dalam bentuk LAZ
maupun BAZ merupakan lembaga kepercayaan publik yang sensitif
pada isu public trust (kepercayaan publik) dalam penghimpunan dan
penyaluran dana-dana zakat. Jadi, Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan No. 109 yaitu mengenai Akuntansi Zakat, Infak dan
Sedekah ini untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan
pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah.
Lalu, apa saja cakupan pengaturan dalam
standar Akuntansi zakat itu?
Ruang lingkup dan cakupan pengaturan standar akuntansi zakat
pada akhirnya akan diperuntukkan bagi entitas yang menerima dan
menyalurkan zakat, infak dan sedekah (amil); Entitas yang membayar
zakat (muzakki); dan Entitas yang menerima zakat (mustahiq).
Srandar ini tidak berlaku untuk entitas yang melakukan aktivitas
penerimaan dan penyaluran zakat tetapi bukan sebagai kegiatan
utamanya. Entitas itu harus mengikuti ketentuan dalam PSAK 101
mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
Standar ini juga menegaskan, entitas yang menerima dan menyalurkan
zakat, infak, dan sedekah yang disebut entitas pengelola zakat, infak,
dan sedekah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik
yang dimiliki oleh pemerintah maupun nonpemerintah.
Dr. Setiawan Budi Utomo
Ketua Tim Kerja Akuntansi Zakat
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
Akuntansi Zakat
Sebua h Keharusan
edisi ke2 new size.indd 14 5/6/2008 3:08:36 PM
A K U N T A N I N D O N E S I A
m i t r a d a l a m p e r u b a h a n
15 ai
Laporan Utama
Standar akuntasi ini tidak hanya mengatur transaksi zakat saja
melainkan infak/sedekah, maka akan diatur juga dalam penjelasannya
mengenai Zakat yaitu sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan
oleh wajib zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat
(mustahiq). Di samping itu juga dijelaskan mengenai infak/sedekah
yaitu sebagian harta yang tidak wajib dikeluarkan oleh pemiliknya,
yang diserahkan yang peruntukannya dapat tertentu (muqayyadah)
atau tidak tertentu (mutlaqah).
Agar memenuhi syarat dan rukun zakat, diatur pula ketentuan
mengenai nisab yaitu batas minimum atas kepemilikan sejumlah harta
yang wajib dikeluarkan zakatnya dalam satu tahun. Juga penerima zakat
(mustahiq) adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
Demikian pula menangani wajib zakat (muzakki) adalah orang atau
badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan
zakat.
Kini lembaga amil zakat sudah
berkembang sejauh mana?
Pengelolaan zakat di Indonesia sebelum tahun 90-an memiliki beberapa
ciri khas, seperti, diberikan langsung oleh muzakki. Jika melalui amil
zakat hanya terbatas pada zakat fitrah dan zakat yang diberikan pada
umumnya hanya bersifat konsumtif untuk keperluan sesaat. Jenis
zakat hanya terbatas pada harta-harta yang secara eksplisit (manthuq)
dikemukakan secara rinci dalam Al-Qur’an maupun hadits Nabi, yaitu
emas dan perak, pertanian (terbatas pada tanaman yang menghasilkan
makanan pokok), peternakan (terbatas pada sapi, kambing/domba),
perdagangan (terbatas pada komoditas yang berbentuk barang), dan
rikaz (harta temuan).
Kondisi itu diakibatkan oleh beberapa hal, antara lain, belum
tumbuhnya lembaga pemungut zakat, rendahnya kepercayaan
masyarakat pada amil zakat dan profesi amil zakat masih dianggap
profesi sambilan.
Sedangkan perkembangan zakat setelah tahun 90-an sampai kini
terutama, pengelolaan zakat telah diatur melalui UU No. 38/1999
tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA)
No. 581/ 1999 dan Keputusan Dirjend Bimbingan
Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun
2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
Tujuan pengelolaan zakat, antara lain, meningkatkan
pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat,
meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan
dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat
dan keadilan sosial, serta Meningkatkan hasil guna
dan daya guna zakat.
UU itu juga mengatur keorganisasian pengelola
zakat yang terdiri atas dua jenis, yaitu Badan Amil
Zakat dan Lembaga Amil Zakat.
Setiap pengelola yang karena kelalaiannya tidak
mencatat atau mencatat dengan tidak benar tentang
zakat, infaq, dan hibah, diancam dengan hukuman
kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyakbanyaknya
Rp. 30 juta. Sanksi ini agar BAZ dan LAZ lebih baik dalam
melakukan pengelola zakat.
Pengumpulan zakat, meski masih jauh dengan potensinya, bagi
kalangan potensi zakat di Indonesia lebih dari Rp 7 triliun setiap
tahun. Dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan yang cukup berarti.
Bulan Ramadhan 1425 H, BAZ dan LAZ Nasional menghimpun zakat
sebesar Rp 35 miliar, tahun berikiutnya sebesar Rp 47,2 miliar.
Demikian pula pendayagunaan zakat sudah didasarkan pada
program-program yang disusun oleh BAZ dan LAZ maupun oleh
program sinergi seperti Perbankan Syariah Peduli Umat (PSPU) yang
dikoordinasikan oleh bank Indonesia bekerjasama dengan BAZNAS
dan perbankan syariah dengan memperhatikan kondisi mustahiq dan
skala prioritas, seperti pemberian beasiswa dari tingkat SD sampai
perguruan tinggi, pemanfaatan dana zakat bersifat produktif, dan
mendirikan rumah sakit gratis untuk kaum dhu’afa.
Sejak tahun 90-an kalangan pers banyak
andil dalam pengelolaan zakat, begitu juga
kalangan ormas Islam.
Bagaimana perkembangannya?
Ya. Pengelolaan zakat nasional memasuki sejarah baru pada tahun
1993, dengan berdirinya Dompet Dhuafa Republika. Lembaga ini
merupakan lembaga pengelola zakat yang didirikan para jurnalis dan
didukung oleh koran berbasis Islam, kemudian menjadi organisasi
pengelola zakat yang independen dan mandiri.
Dompet Dhuafa Republika dikenal oleh publik sebagai lembaga
zakat yang mempelopori model pengelolaan zakat secara profesional.
Kepercayaan masyarakat ditunjukkan dengan terus meningkatnya
dana sosial yang dihimpun dalam bentuk zakat, infak/sedekah, wakaf,
dana kemanusiaan dan dana kurban.
Pada periode ini kemunculan organisasi pengelola zakat yang
dibentuk masyarakat semakin banyak, baik dalam lingkup organisasi
keislaman, maupun perusahaan. Banyaknya organisasi pengelola
zakat mendorong interaksi dan komunikasi antar
pengelola zakat. Salah satu peran yang dimainkan
Dompet Dhuafa Republika pada kondisi ini,
berinsiatif untuk membentuk Asosiasi organisasi
pengelola Zakat “Forum Zakat” (disingkat FOZ)
pada 7 Juli 1997. FOZ dideklarasikan 11 lembaga,
seperti Dompet Dhuafa Republika, Bank Bumi
Daya, dan Pertamina Fungsi Forum itu sebagai
forum konsultatif dan kordinatif antar pengelola
zakat, dan mensinergikan kekuatan antar pengelola
zakat, baik yang dibentuk pemerintah, maupun
masyarakat.
Seiring dengan kiprah lembaga-lembaga pengelola
zakat, khususnya melalui Forum Zakat, pemerintah
juga semakin menyadari, sudah saatnya dibuat
edisi ke2 new size.indd 15 5/6/2008 3:08:38 PM
A K U N T A N I N D O N E S I A
m i t r a d a l a m p e r u b a h a n ai 16
Laporan Utama
instrumen regulasi zakat di Indonesia. Melalui komitmen bersama
berbagai pihak di Indonesia termasuk legislatif, maka pada akhir
pemerintahan Presiden BJ. Habibie disahkan UU tentang Pengelolaan
Zakat pada 23 September 1999.
Dampak dari itu, berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
sebagai lembaga pengelola zakat tingkat nasional yang dinisbahkan
dapat melakukan peran kordinatif di antara lembaga pengelola zakat.
Sayangnya, fungsi BAZNAS tampaknya
belum berjalan secara optimal.
Fungsi kordinatif BAZNAS sesungguhnya diperlukan dan menentukan
kerjasama pelaku zakat di Indonesia. Namun dalam perkembangannya
peran ini masih memerlukan berbagai prasyarat pendukung sehingga
bisa mencapai kondisi yang optimal.
Kepengurusan BAZNAS dilahirkan melalui Surat Keputusan Presiden,
akan tetapi perannya masih terbatas. Kondisi ini masih terjadi karena
masih belum jelasnya posisi dan kedudukan BAZNAS; apakah
BAZNAS merupakan badan negara non-departemen setingkat
kementerian negara ataukah BAZNAS lembaga dalam naungan dan
di bawah pembinaan Departemen Agama.
Juga karena BAZNAS yang diharapkan memiliki peran besar dalam
pengelolaan zakat secara nasional, akan tetapi belum mendapatkan
dukungan dana dari APBN yang memadai. Pada masa depan hal ini
harus semakin diperjelas dan ditegaskan.
Pada Oktober 2006 sudah berdiri satu BAZ tingkat Nasional
(BAZNAS), 32 BAZ tingkat provinsi dan tidak kurang dari 330 BAZ
Kabupaten/Kota. Sedangkan LAZ yang sudah dikukuhkan berjumlah
18 LAZNAS.
Semakin banyaknya organisasi pengelola zakat di Indonesia
menciptakan suasana pengamalan zakat yang bergairah dan semarak.
Bagaimana hubungan zakat dan pajak?
UU Pengelolaan Zakat menegaskan berlakunya pembayaran zakat
sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Meskipun belum memenuhi
harapan utama umat Islam, yaitu zakat sebagai pengurang pajak, akan
tetapi akomodasi pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan
kena pajak merupakan bentuk motivasi dan pengakuan sehingga umat
diharapkan lebih terdorong untuk membayarkan zakatnya melalui
lembaga pengelola zakat formal.
Hanya saja, pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan
kena pajak, masih menghadapi kendala, antara lain, masih banyak
masyarakat muslim selaku wajib pajak belum mengetahui tentang
adanya peraturan perundang-undangan ini, sebagian aparat pajak
yang juga belum mengetahui bagaimanakah prosedur pelaksanaan
zakat sebagai pengurang pajak dan penggunaan Bukti Setor Zakat dan
pengaturan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWZ) yang belum merata.
Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta
tahun 2003 – 2004 yang meneliti potensi dan sosial umat Islam.
Dalam riset terhadap 1500 keluarga muslim yang dipilih secara acak
(probability sampling) dan 300 organisasi filantropi (LAZIS, BAZIS dan
kepanitiaan masjid) yang seluruh sampelnya dipilih dengan metoda
purposif (non probability sampling).
Riset mencatat, potensi dana umat dari sektor zakat, infak dan sedekah
yang mungkin dapat digali mencapai Rp19.3 triliun per tahun. Angka
ini diperoleh dari rata-rata sumbangan keluarga muslim per tahun
sebesar Rp 409.267 dalam bentuk tunai (cash) dan Rp 148.200 dalam
bentuk barang (in kind). Jika jumlah rata-rata sumbangan dikalikan
dengan jumlah keluarga muslim, sebesar 34,5 juta (data BPS tahun
2000), maka total dana yang dapat dikumpulkan Rp 14,2 triliun.
Sementara total sumbangan dalam bentuk barang sebesar Rp 5,1
triliun.
Kembali ke soal pembahasan aturan
akuntansi zakat.
Apa yang menjadi pro kontra?
Dalam perjalanan pembahasan akuntansi zakat banyak persoalan
yang menjadi fokus perdebatan di kalangan anggota tim kerja, yang
memerlukan diskusi lebih lanjut diantaranya, zakat atas perkumpulan
harta (entitas), Cara perhitungan zakat untuk wajib zakat entitas
(perusahaan).
Dari perspektif akuntansi, zakat yang dihitung berdasarkan dua
pendekatan itu mempunyai beberapa aspek yang harus dipertimbangkan
yakni berdasarkan asset neto. Di sini akan menimbulkan kesulitan
dalam menghitung asset neto, dengan semakin banyaknya intangible
asset yang tidak tercatat di dalam neraca. Misalnya, perusahaan yang
bergerak di bidang computer software, zakat yang dikenakan akan
lebih kecil dibandingkan perusahaan tekstil, walaupun kemungkinan
besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan computer software akan
lebih besar daripada perusahaan tekstil dan berdasarkan keuntungan
neto; dinilai lebih cocok, karena perusahaan yang menghasilkan
keuntungan yang besar akan dikenakan zakat yang lebih besar, tanpa
memperhatikan besaran aset neto yang dimiliki perusahaan tersebut.
***(MY)
Daftar Lembaga Amil Zakat Nasional (Oktober 2006)
1 Dompet Dhuafa Republika
2 Pos Keadilan Peduli Umat,
3 Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya,
4 Baitul Mal Hidayatullah
5 Baitul Mal Muamalat
6 BSM Peduli Umat
7 Baitul Mal BRI
8 BAMUIS BNI
9 LAZIS Dewan Dakwah Islam Indonesia
10 LAZIS Muhammadiyah
11 BAZMA Pertamina
12 Rumah Zakat Indonesia
13 LAZ Persis
14 LAZ ICMI
15 DPU Daarut Tauhid
16 LAZ Amanah Takaful
17 LAZ Nahdhatul Ulama
18 LAZ IPHI
Sumber : Forum Zakat, 2006

AKUNTANSI SYARIAH VS BARAT

July 29, 2010 Leave a comment

Bangkitnya akuntansi syariah di
Indonesia tidak hanya karena
terpicu terjadinya skandal
akuntansi sebuah perusahaan
telekomunikasi yang berbasis
di Amerika Serikat, WorldCom beberapa
tahun silam. Tetapi akuntan syariah
muncul sejalan dengan adanya kesadaran
untuk bekerja lebih jujur, adil dan tidak
bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan
Al-Hadist.
Amin Musa menjelaskan, bangkitnya sistem
akuntansi syariah itu dilatar-belakangi
banyaknya transaksi dengan dasar syariah,
baik yang dilakukan lembaga bisnis syariah
maupun non syariah. “Dengan animo itu,
perlu adanya pengaturan atau standar
untuk pencatatan, pengukuran, maupun
penyajian sehingga para praktisi dan
pengguna keuangan mempunyai standar
yang sama dalam akuntansinya,” kata salah
satu angota Komite Akuntansi Syariah
(KAS) kepada Akuntan Indonesia di Jakarta,
belum lama ini.
Sebelumnya, banyak orang bertanya-tanya,
bagaimana mengaudit dengan sistem syariah,
sementara sistemnya belum dibangun
secara permanen, mengingat cakupan
standar umumnya mencakup atas ruang
lingkup penerapan, karekteristik transaksi,
pengukuran dan penyajian transaksi secara
syariah.
Karena cakupannya luas, sampai kini
para anggota KAS masih sering melakukan
pembahasan masalah itu, meski sering
terjadi perbedaan antara anggota yang
berlatar-belakang syariah dengan praktisi
dan akademisi tentang suatu hal tertentu.
“Akan tetapi ada beberapa hal bisa
diselesaikan,” katanya.
Sebagaimana diketahui, dalam sistem
akuntansi konvensional yang berbasis pada
pembukuan mengakui adanya utang atau
pemasukan yang sifatnya belum riil, accrual
basis, ini lawan dari cash basis. Accrual basis
tersebut sudah terbukti banyak kegagalan,
utamanya dalam mendorong para akuntan
lebih jujur dan adil, sehinggga dianggap
melanggar syariah.
Pengamat ekonomi Dr. Syahrir, mengakui
para ahli hukum dan akuntan korporasi
AS memang sangat ahli dalam “bermain”
pada letter of the law, tetapi samasekali
meniadakan spirit of the law atau jiwa rasa
keadilan dalam lembaga hukum.
Perusahaan WorldCom yang mempunyai
klaim asset US$107 miliar, setara dengan
Rp 963 triliun itu, kini gulung tikar alias
bangkrut karena harga sahamnya yang
semula mencapai US$ 80 per lembar tinggal
US$ cent 9. Inilah dongeng kebangkrutan
terbesar sepanjang sejarah perusahaan
Amerika yang selalu mengagung-agungkan
sistem akuntansi berbasis kapitalisme itu.
Sebelum itu juga pernah terdengar cerita,
terjadi skandal akuntansi pada tiga
perusahaan yakni bidang energi (Enron),
obat-obatan (Merck), dan mesin cetak
(Xerox). Ketiga perusahaan itu sempat
“sempoyongan” karena diguncang skandal
manipulasi keuangan. Enron membukukan
keuntungan anak perusahaan dimasukkan
dalam laba pembukuan perusahaan
induknya untuk mengangkat harga saham
di pasar. Itu cerita dari belahan dunia sana
(baca negara maju).
Perbedaan Itu
Sampai sejauh ini, masalah sistem accrual
basis yang konvensional dan cash basis
yang syariah menjadi perdebatan seru
dalam KAS. Secara ekstrem kubu syariah
bahkan mengingatkan apa yang terjadi
pada perusahaan di benua lain itu juga
bakal terjadi di Indonesia, termasuk pada
perusahaan berbasis akuntansi syariah.
Mantan Dirut Bank Muamalat, Zainulbahar
Noor, setidaknya meyakini akan hal itu.
“Tinggal tunggu waktu saja, karena sistem
akuntansinya sama saja. Tak ada perbedaan
sistem akuntansi yang dipakai di AS maupun
di Indonesia,” kata Zainul. “Karena induknya
sama, maka dampaknya pun akan sama.”
Mantan perintis Bank Muamalat yang juga
dosen pada Universitas Assafi’iyah itu juga
memperkirakan, kejadian serupa bukan
hanya dapat terjadi pada perusahaan lokal
yang auditnya berbasis pada akuntansi
konvensional, tetapi juga dapat menerpa
pada perusahaan yang auditnya berbasis
syariah. Mengapa?
Akuntansi
Syar iah
vs Barat
Tak mudah menerapkan akuntansi syariah, sementara sistem Barat terbukti
“gagal”. Sayangnya, masih banyak perdebatan dalam banyak aspek dalam
menerapkan sistem yang Islami tersebut. Mengapa ?
edisi ke2 new size.indd 12 5/6/2008 3:08:35 PM
A K U N T A N I N D O N E S I A
m i t r a d a l a m p e r u b a h a n
13 ai
Laporan Utama
Karena itu tadi; sistem accrual basis juga
diterapkan pada akuntansi syariah. “Ini jelas
melanggar syariah Islam,” tandas Zainulbahar
Noor.
Sistem accrual basis itu, katanya, telah
mengakui adanya pendapatan yang terjadi
di masa yang akan datang, karena syariah
Islam melarang untuk mengakui suatu
pendapatan yang sifatnya belum pasti. Hal
ini disebabkan karena masa yang akan datang
adalah kekuasaan dan wewenang Allah
sepenuhnya untuk mengetahuinya (Baca QS
Al-Baqarah:255).
Dengan kata lain, tegas Zainul, penerapan
metode accrual basis dalam pengakuan
pendapatan akan menyebabkan bank,
asuransi atau usaha yang berbasiskan pada
syari’ah melanggar syariat Islam. “Bahkan,
saya dapat menyimpulkan penerapan
metode accrual basis merupakan loop hole
bagi terjadinya korupsi,” katanya, seraya
mengatakan, dari dulu saya tidak setuju
dengan usulan teman-teman dari Ikatan
Akuntan Indonesia yang menyarankan
Bank-bank syariah juga menggunakan sistem
accrual basis.
Sistem tersebut tidak cocok dalam syariah,
karena memberikan banyak pintu untuk
memungkinkan terjadi penyimpangan loop
hole yang mengarah terjadinya korupsi. Ia
mencontohkan, pada tahap awal dimulailah
dalam bentuk pempublikasian neraca dan
laba rugi akhir tahun yang bersifat window
dressing. “Kita mengetahui betapa banyaknya
bank-bank yang menggelembungkan angka
total pendapatan akhir tahun dengan
maksud untuk menggelembungkan angka
tingkat laba melalui perlipatgandaan angka
pendapatan, laba, dengan mengkredit pos
pendapatan dari pendebetan pendapatan
yang akan diterima (Interest Earned Not
Collected/IENC). Cara ini dilakukan dalam
upaya meyakinkan masyarakat bahwa bank
bersangkutan menguntungkan untuk menarik
dana masyarakat lebih banyak dan maksudmaksud
lainnya, antara lain mengarah pada
tindakan kriminal dalam keuangan bank.”
Bahkan, metoda accrual basis juga dapat
disalahterapkan untuk menyulap bank yang
tadinya merugi menjadi bank yang untung.
Korupsi apa yang terjadi dalam hal ini? Pada
peringkat awal adalah tindakan korupsi dalam
pengertian universal yaitu cacat moral dengan
‘’memalsukan’’ angka dalam jumlah yang
tidak sebenarnya, melaksanakan perbuatan
yang tidak wajar, sebuah perusakan integritas
dan kebajikan umat.
Pada peringkat berikutnya, akan
terjadi pengkorupsian dalam arti
pemalsuan angka-angka neraca dan
laba rugi yang semakin melebar
dan membengkak sehingga
membangkrutkan bank atau
perusahaan terkait. Kejadian yang
menyimpang ini kerap baru diketahui
secara mendadak sementara publik
telah terninabobokan oleh prestasi
finansial yang semu tersebut.
“Itulah sebabnya, saya sejak awal kurang
setuju dengan metode itu.Meskipun
pendapat saya itu tidak populer saya tetap
yakin sistem cash basis pada usaha syariah
masih yang terbaik,” kata Zainul.
Kenyataan saat ini, katanya, bank-bank
syariah atau usaha yang berbasis syariah wajib
memasukkan pendapatan yang akan ditagih
menjadi pendapatan riil di dalam laporan
pendapatan rugi labanya, sesuai dengan
aturan yang ditetapkan pada Pedoman
Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia/
PAPSI tahun 2003.
Pendapat Zainul ini mendapatkan perlawanan
sejumlah anggota Ikatan Akuntan Indonesia
(IAI). Ellya Noorlisyati, praktisi akuntan yang
juga wakil ketua IAI Cabang Jakarta adalah
salah satu tokoh yang tidak sependapat
dengan Zainulbahar. Ia mengingatkan bahwa
suatu janji itu berdasarkan syariah juga wajib
dipenuhi.
Ellya mengilustrasikan,
seseorang yang
m e n y e w a k a n
rumahnya. Jika si A
m e n g o n t r a k k a n
sebuah rumah,
Rp 500 ribu per bulan, maka dia akan
membukukan pendapatan selama satu
tahun dari sewa rumah sebesar Rp 6 juta.
Metode pembukuan seperti itu tidak akan
bertentangan dengan kaidah Islam, karena
sudah terjadi kesepakatan kontrak sewa,
pemilik rumah dengan penyewa dengan
harga Rp 500.000 per bulannya.
Accrual basis atau dasar akrual, kata
Ellya, adalah suatu proses akuntansi untuk
mengakui terjadinya peristiwa
atau keadaan nonkas. Accrual
basis mengakui pendapatan dan
adanya peningkatan yang terkait
dengan asset (aktiva) dan beban
(expenses) serta peningkatan
yang terkait dengan utang
(liabilities) dalam jumlah tertentu
yang akan diterima atau dibayar
(biasanya) dalam bentuk kas di
masa yang akan datang.
Sistem itu juga sudah diadopsi lewat
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) No. 59 dan juga Pedoman Akuntansi
Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)
yang mengharuskan bank syariah untuk
menerapkan metode accrual basis dalam
pengakuan pendapatan dan beban mereka.
Dalam sistem accrual basis, kata Ellya,
dasar akrual digunakan untuk mengakui
adanya pendapatan dan atau peningkatan
aktiva yang akan diterima di masa yang akan
datang pada saat transaksi tersebut terjadi.
Misalnya, sebuah perusahaan melakukan
penjualan secara kredit, maka perusahaan
tersebut akan mencatat adanya piutang (hak
perusahaan tersebut terhadap pembeli yang
akan diterima di masa yang akan datang).
“Model ini tampaknya tidak bertentangan
dengan kaidah di dalam Islam,” katanya
meyakini.
Nah, perdebatan soal ini masih berlangsung.
Dan tampaknya diperlukan adanya titik temu
agar persoalan syariah tidak hanya sekadar
perdebatan belaka, melainkan menjadi
solusi bersama untuk mencapai nilai Islami.
Semoga.(MY)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.