Archive

Archive for the ‘Finance and Moneter’ Category

QORDHU HASAN (SOFT AND BENEVOLENT LOAN)

August 11, 2010 Leave a comment

 Latar Masalah
Perkembangan Ekonomi Islam belakangan ini kian meluas, terutama menyangkut layanan jasa perbankan syariah yang intensitasnya semakin meningkat dan jumlah institusinya terus bertambah. Di hamir setiap perbankan konvensional kini telah menyediakan layanan jasa dalam bentuk syari’ah-nya.
Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syari’ah memiliki persamaan, terutama dalam sisi tekhnis penerimaan uang, mekanisme transfer, tekhnologi computer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, Proposal, laporan keuangan, dsb. Tetapi, sebenarnya terdapat banyak perbedaan mendasar antara keduanya. Perbedaan tersebut menyangkut aspek lagalitas, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.

a. akad dan aspek legalitas
Dalam Bank Syari’ah, akad memiliki nilai-nilai profan sekaligus nilai-nilai transenden. Akad mengandung konsekuensi duniawi juga ukhrowi. Sebab, akad yang dilakukan antara pihak bank dengan pengguna jasa dilakukan berdasar keyakinan keagamaan dalam hal ini adalah agama Islam. Pertanggungjawaban atas penggunaan jasa layanan bank baik oleh nasabah maupun petugas bank akan dimitai pertanggungjawabannya secara hukum formal di dunia maupun langsung oleh Allah SWT di akhirat kelak. Ini menuntut kedua belah pihak untuk bersikap benar, jujur, adil, komitmen untuk melakukan hal yang benar, dst.
Setiap akad, dalam perbankan syari’ah baik akad barang maupun akad uang atau transaksi lainnya, harus memenuhi ketentuan akad sebagai berikut:
1. memenuhi rukun, antara lain meliputi penjual, pembeli, barang, harga, akad / ijab-qobul;
2. memenuhi syarat, antara lain: barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syari’ah; Harga barang dan jasa harus jelas; tempat penyerahan (delivery) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi; barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan, tidak boleh menjadi sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi short-sale dalam pasar modal;

b. Lembaga Penyelesai Sengketa
jika antara nasabah dengan pihak bank terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di Pengadilan Negeri, tetapi dengan tata cara materi hukum syrai’ah;
lembaga yang dimaksud adalah Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung RI dengan Majelis Ulama Indonesia.
c. Struktur Organisasi
Bank syari’ah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional seperti dalam hal komisaris dan direksi. Tetapi, unsur yang paling membedakan adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syari’ah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syari’ah.
Dewan pengawas biasanya diletakkan pada posisi setingkat dewan komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektifitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syari’ah. Karena itu, penetapan anggota Dewan Pengawas Syari’ah ini dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syari’ah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syari’ah Nasional.
d. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai
Dalam perbankan syari’ah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantara sebagai berikut:
1. apakah objek pembiayaan halal atau haram?
2. apakah projek menimbulkankemudharatan?
3. apakah projek berkaitan denganperbuatan mesum atau asusila?
4. apakah projek berkaitan dengan perjudian?
5. dst yang terkait dengan fiqih menyangkut produk-produk halal-haram;

e. lingkungan kerja
setiap Bank Syir’ah sejatinya dapat menampilkan lingkungan kerja yang mengedepankan nilai-nilai atau etika islam secara baik. Nilai-nilai shiddiq, amanah, tabligh dan fathonah betul-betul diaplikasikan dalam membangun relasi antar personel bank juga antara pihak bank dengan nasabah. Nilai-nilai tersebut antara lain: ramah, baik, santun, adil, non-diskriminatif, akuntabel, berkompeten, selalu meluaskan pandangan, pengetahuan, dan keterampilan (skill), bekerja secara team yang kuat dan solid, reward dan punishment diterapkan secara berkeadilan, dan lainnya.

 Pengertian Qordhu Hasan
Qordhu Hasan merupakan bagian dari produk layanan jasa yang disediakan oleh Bank Syari’ah. Ia adalah pemberian harta kepada orang lain – dalam hal ini adalah nasabah – yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain, qordhu hasan adalah meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, qordhu dikategorikan ke dalam akad tathowwu’i atau akad salingmembantu dan bukan transaksi komersial.

 Landasan Syari’ah
Transaksi qordhu diperbolehkan oleh para ulama berdasar hadits riwayat Ibnu Majjah dan Ijma Ulama. Sungguh pun demikian Allah SWT mengajarkan kepada kita agar dapat meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”.
a. Al-Qur’an
من ذاالذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم (الحديد: 11)
Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah yang baik, Allah akan melipar gandakan (balasan) pinjman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (al-Hadid: 11)
Yang menjadi landasan dalil dala ayat ini adalah kita diseru untuk meminjamkan “kepada Allah”, artinya membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Selaras dengan ini adalah meminjamkan harta kepada sesama manusia supaya dapat dioptimalisasikan manfaatnya sebaik-baiknya, guna memperkuat bangunan kehidupan sosial (civil society).

b. Al-Hadits
عن ابن مسعود أنّ النبي ص م قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرّتين إلا كان كصدقتها مرّة ؛
Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata: “bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya adalah senilai sedekah (HR Ibnu Majjah no 2421, kitab al-ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi)

Hadits lainnya dari Anas bin Malik baerkata Rosulullah SAW, “aku melihat pada waktu malam di-isrokan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya: wahai jibril mengapa qardh lebih utama dari pada sedekah? Ia menjawab, ‘karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan” (HR Ibnu Majjah no 2422, kitab al-ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi)

c. Ijma Ulama
Para ulama telah menyepakati bahwa al-Qord boleh dilakukan. Kesepakatan ini didasari oleh tabi’at manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia pada umumnya saat ini. Dan Islam sudah sejatinya memperhatikan persoalan tersebut dengan baik.

 Aplikasi Perbankan
Akad Qardh biasanya diterapkan sebagai berikut:
a. sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu; (Dana Cepat)
b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito; (Dana Talangan)
c. Sebagai produk untuk menyumbang dana usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. (Dana Sosial)

 Sumber Dana
Sifat qordhu ini tidak memberikan keuntungan finansial. Karena itu pendanaan qordhu dapat diambil menurut kategori berikut:
a. al-qordh yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana ini dapat diambil dari modal bank;
b. al-qordh yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah. Disamping sumber dana umat, para praktisi perbankan syari’ah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk qordhu hasan yaitu pendapatan-pendapatan yang syubhat (diragukan), seperti jasa nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dsb. Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini adalah kaidah akhoffu dhororain (mengambil mudharat yang lebih kecil). Hal ini mengingat jika dana umat islam dibiarkan di lembaga-lembaga non-muslim bisa saja digunakan untuk sesuatu yang merugikan pihak islam sendiri. Misalnya dana kaum muslimin arab di bank-bank yahudi switzerland. Oleh karenanya dan yang parkir tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu para dhu’afa.

 Manfaat Al-Qordh
Manfaat akad qordhu banyak sekali, antara lain:
a. memungkinkan nasabah yang sedang kesulitan mendesak untuk mendapat dana talangan jangka pendek;
b. al-Qordhu hasan juga menjadi pembeda antara bank konvensional dengan bank syari’ah yang di dalamnya mengandung misi sosial tidak melulu bersifat komersial;
c. adanya misi sosial kemasyarakatan ini akanmeningkatkan citra baik danmeningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syari’ah;

 Faktor Resiko
Transaksi qordhu ini termasuk beresiko tinggi karena tidak ditutup dengan jaminan.
 Skema al-qordhu

PERJANJIAN QORDH

BANK NASABAH

Tenaga Kerja Modal 100%

100% Kembali modal

PROYEK USAHA

KEUNTUNGAN

 Penutup
Demikian, penjelasan singkat mengenai qordhu hasan, semoga bermanfaat.

 Daftar Pustaka
Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. Bank Syariah, dari Teori ke Praktik. Jakarta, Gema Insani Press.

PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN KREDIT

July 28, 2010 1 comment

ABSTRAK

(Studi Kasus pada PT. Bank Mega Cabang Bandung)
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peranan audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian internal pemberian kredit. Objek dari penelitian ini adalah PT. Bank Mega Cabang Bandung yang terletak di jalan Gatot Subroto Bandung. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data untuk kemudian diproses dan dianalisis lebih lanjut serta diambil suatu kesimpulan. Sedangkan untuk melakukan analisa data, penulis melakukan analisis deskriptif kualitatif dan analisis statistik yang menggunakan kriteria penilaian kuesioner menurut Champion.
Dalam memberikan kredit, bank berusaha menghindari risiko yang terjadi yaitu kredit macet. Oleh karena itu dilakukan pengendalian internal terhadap pemberian kredit. Namun pengendalian internal memiliki keterbatasan seperti kelemahan, manusia dalam melaksanakan prosedur, persekongkolan, pelanggaran terhadap prosedur. Sehingga pengendalian internal perlu diperiksa, dikaji, dan dinilai oleh bagian audit internal. Yang berfungsi untuk memberikan analisis, penilaian, saran, dan informasi mengenai kegiatan yang diperiksanya. Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa audit internal yang dilakukan secara memadai dapat berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian internal pemberian kredit.
Dari hasil penelitian dan penilaian persentase hasil jawaban kuesioner tampak bahwa audit internal telah dilaksanaknan secara memadai, Pengendalian internal pemberian kredit telah efektif, dan audit internal dapat menunjang efektivitas pengendalian internal pemberian kredit. Namun sebaiknya PT Bank Mega Cabang Bandung meningkatkan kualitas auditor internal dengan keberadaan auditor internal yang bersertifikat Qualified Internal Auditor. Dan meningkatkan pengetahuan perbankan dan perkreditan kepada petugas perkreditan melalui pelatihan-pelatihan.
V
KATA PENGANTAR
Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan karunia-Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
Mengingat keterbatasan dan kemampuan serta keterbatasan penulis, disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pihak-pihak yang memperhatikan penulisan skripsi ini.
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, dan saran serta dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan, terutama kepada :
1. Bapak H. Supriyanto Ilyas S.E., M.Si. Ak., selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Rusmin S.E., Ak. selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
4. Bapak Prof., Dr. Hiro Tugiman S.E, Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah, AK., S.E., M.S., Ak., selaku Ketua Pembina Yayasan Widyatama Bandung.
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar, staf administrasi, staf umum dan staf perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
7. Keluargaku tercinta, Papa, Mama, Bang Iir, Teh Neng, Arin, dan Helmi, Bang Ricky, Teh Inne, Uni Venny, Bang Deddy, Eky, dan Caca, Uni Novy, A Asep, Naya, dan Naufal, Bang Very, dan Teh Ica, dan juga Bang Herry.
V
8. Seluruh staf PT. Bank Mega Cabang Bandung terutama kepada bapak Wicky Hernadi, bapak Ridwan Imadudin dan Ibu Rissa Dwi Antari yang telah banyak membantu penulis dalam penelitian ini.
9. Sayangku Sisca Cynthya untuk perhatian, nasihat, bantuan, dorongan, bahkan paksaan dan untuk segala-galanya. Beserta keluarga bapak Siswadi, Ibu Siswadi, Mba Mirna, Mas Yudi, A Qiqi dan Azmi.
10. Sahabat-sahabatku Joz, Iwan, Salman, Ricky, Giribeo, Johny, Rezacau, Sofyan, Panji, Phindy, BM, Uci, Uli, Ita, Ai dan lain-lain.
11. Anak-anak Benteng Ruang 1.110 Albar, Fany, Fey, Dedy, Isty, Didi, Imong, Dinda, Ruby, Iqbal, Firman, Lea, Yaya, Harles, Feby, Dina, Rani, Butet, Yayang, Selly, Inu, Onos, Gia, Mbot, Boyke, Mamet, Chunil dan lain-lain.
12. Para manajer, pemain, ofisial dan senior Singa Lapar FC. Echi, Jessy, Novel, Maria, Irwan, Junjun, A Ade, A Dody, A Asepbola, dan lain-lain
13. Teman-teman Angkatan 2000, serta angkatan lain yang bersama-sama menuntut ilmu dan berjuang di Universitas Widyatama. Masyarakat dan pedagang di sekitar kampus. Serta teman-teman baruku, Aline, Deasy, Ina, Sari, Cocow dan teman Sisca lainnya.
14. Komunitas distro dan indie Bandung RudyDong, Acing, Fajar, Eky, Bu Rika, Harlan, Mas Ronald, Mba Myrna, Doddy, dan lain-lain yang secara langsung dan tak langsung telah banyak membantu penulis.
15. Adit, Acong, Yungky, Rio dan teman-teman V2K lainnya, keluarga baret Chevy, Harry, Dikky, Deva, keluarga Bali6, Rudy, Ajo dan lain-lain, keluarga Kalimantan11 Pa Erwin, Ilham, Yari, Anton, Pa Bowo, Pupung dan lain-lain.
16. Teman-teman Fakultas Hukum UNPAD 2002 Yudi, Zaky, Rully, Husin SH dan lain-lain. Dirrito FC. Ateng, Alex, Daniel, Lippi, Chandra, dan lain-lain.
17. Teman-teman alumni SMPN 4 Bandung ‘97 Eva, Rose, Echa, Bondan, Teguh dan lain-lain, alumni SD Nilem 1 ‘94, Rama, Riza, Jerry, Pamor, Eka, Arif, Pharov, Agus, Adit, Mona, Wida, Yadi, Wandi, Egy, Bigan dan lain-lain.
18. Terima kasih kepada Erwin SkyNet dan rekan atas bantuannya dalam pencetakan, dan pengeditan skripsi ini. Kepada semua buku-buku, komputer, printer yang telah penulis pergunakan. Juga mobil, motor, angkot dan lain-lain
V
yang telah mengantar penulis ke setiap tujuan. Kepada semua grup musik dan penyanyi yang telah menemani dan memberi inspirasi dalam penulisan skripsi ini, Weezer, King of Convinience, Interpol, Morrisey, The Smiths, The Beatles, New Order, Postal Service, Mandalay, Royskoop, Ash, RATM, Smahing Pumpkins, Divine Comedy, Ride, The Cure, The Killers, D C, The Arrogants, The Cardigans, Oasis, NOFX, Sex Pistols, Ramones, Rancid, The Clash, Pure Saturday, The Milo, The Adams, Seringai, Padi, Dewa, Gigi, Slank, Vina Panduwinata, Audi, Tere, dan lain-lain. Serta sumber-sumber inspirasiku Liverpool FC, PERSIB Bandung, Siput Turbo FC, Steven Gerrard, Alessandro Nesta, Laetitia Casta, Azumi Kawashima, Monica Belluci, Natalie Portman, Al Pacino, Robert De Niro, AA Gym, Kang Ibing dan lain-lain.
Sebelum penulis akhiri, penulis ingin meminta maaf kepada semua pihak atas segala kesalahan-kesalahan yang tidak berkenan selama ini. Dan harap maklum atas panjangnya kata pengantar ini, karena bagian ini lah yang paling menyenangkan bagi penulis. Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk membalas kebaikan semua pihak yang telah banyak membantu penulis selama ini.
Bandung, Maret 2006
Rahmat Firdaus V

The Influence of Intellectual Capital to Financial Performance at Insurance Companies in Jakarta Stock Exchange (JSE)

July 26, 2010 10 comments

Proceedings of the 13th Asia Pacific Management Conference, Melbourne, Australia, 2007, 1393-1399

Sri Iswatia* and Muslich Anshoria
a Faculty of Economics Airlangga University
Abstract
To overcome the competition, a company not only focuses on physical capital, but also focuses on intellectual capital.
Company can achieve a competitive advantage and earn profit by owing intellectual capital. Intellectual capital rests on a potential
link between intellectual capital on one hand and corporate performance on the other hand. A company will grow up if a growing
number of physical capitals in the same line with a growing number of intellectual capitals.
The purpose of this empirical study is to investigate the influence of intellectual on insurance company’s performance,
especially financial performance. This study uses empirical data from Indonesia Capital Market Directory 2005 that issued of
Jakarta Stock Exchange (JSE). This research use quantitative analysis. The population of the research is insurance companies at
listed in JSE. The hypothesis test conducted by regression analysis model with the degree of significant at 0.05. The main
conclusion from this particular study is intellectual capital has influence on bank’s performance.
Keywords: Intellectual capital; Insurance companies; Financial performance
1. Introduction*
Human being is a central attention in twentieth
century. It relates to the progress of the economic
development sciences and sociology. The experts of
those sciences agree on one thing that human capital
takes a significant role or even more important than
technological factor driving the economic growth.
Human capital concern not only on quantity sector but
more importantly is qualification sector. The new
perspectives of the productivity growth started at the
end of 1980’s lead by the pioneers like Paul Roomer
and Robert Lucas who emphasized on the development
of human capital aspects (Roos and Rylander, 2000).
Human capital refers to the individual knowledge and
skill. Education is one the ways to increase human
capital. It is expected that the higher an individual
takes the education, his human capital also increases.
In modern economic perspectives, the progress of
economic growth refers to knowledge-base economic
and the implementation of knowledge management.
This system shares opinion that conventional capitals
such as natural resources, financial resources, and other
tangible assets resources are meaningless without
knowledge-base and technological base capital. The
implementation of knowledge-base and technologicalbase
capital in a company will accelerate the efficiency
* Corresponding author. E-mail: iswati@fe.unair.ac.id
and effectiveness of the implementation of other
resources, so that they will affect to the competitive
advantage of the company.
The great gaps between market value of the
company and its book value have successfully drawn
the researchers attention to study and investigate the
missing value which have not been reported in the
financial reports (Daniel and De Jonge, NY)
Monetary industry is a knowledge intensive
industry where its activity more using intellectual
capital compared to physical asset in manufacturing
business. One of the monetary industries is the
Insurance companies companies. Because of the
importance of intellectual capital, companies need
information about it. Beside that, management of
intellectual capital effectively will push growth of
performance which is on finally will be able to
improve market value.
The intellectual-base companies will have totally
different financial structures with tangible asset-base
companies. The comparison of IBM and Microsoft can
be used to convince the opinion. Eventhough IBM
selling was greater, Microsof was a company with
higher value. Since November 1996, total market
capitalization owned by IBM was $ 70,7 billion, while
Microsoft was $ 85,5 billion. The assets served as a
basis of those capital is totally different. In early of
1996, net value of asset of IBM was $ 16,6 billion
Proceedings of the 13th Asia Pacific Management Conference, Melbourne, Australia, 2007, 1393-1399
1394
while net value of asset Microsoft was $ 930 million
(Steward, 2002)
2. Literature Review and Hypothesis
2.1. Financial Performance
Company performance is very essential to
management as it is an outcome which has been
achieved by an individual or a group of individuals in
an organization related to its authority and
responsibility in achieving the goal legally, not against
the law, and conforming to the morale and ethic.
Performance is the function of the ability of an
organization to gain and manage the resources in
several different ways to develop competitive
advantage. There are two kinds of performance,
financial performance and non-financial performance
(Hansen and Mowen, 2005). Financial performance
emphasizes on variables related directly to financial
report. Company’s performance is evaluated in three
dimensions. The first dimension is company’s
productivity, or processing input into output efficiently.
The second is profitability dimension, or the level of
which company’s earning is bigger than its cost. The
third dimension is market premium, or the level of
which company’s market value is exceeding its book
value (Walker, 2001).
2.2. Profitability
In this study, financial performance only focused
on one dimension as stated by Walker (2001),
profitability. The reason choosing the standard are:
a. The implementation of net profit before tax
eliminates the effects of converting of tax
structure to profitability level.
b. Identifying of the company’s effectiveness in
managing the resources.
In SFAC No.1 is stated that the profit information
is prime attention in appraising performance or
responsibility of the management, and profit
information helps the owner of stake holders appraise
the company’s profitability in the long run. In financial
report, profits also functions as parameter to evaluate
management performances, so that the investor’s
attention only on profit information without paying
attention the procedure which is applied by the
company to produce profit. This concern urges
managers in maximizing the ratio of profitability.
2.3. Intellectual Capital
Intellectual capital is also known as intellectual
property, intellectual assets, and knowledge assets.
However, the concepts are different among them
(McConnachie, 1997). Intellectual capital is considered
as a potentially valuable knowledge. When the
intellectual declared for the proprietorship as the same
time it turns into intellectual property which value can
be measured depends on its implementation.
Knowledge with definite value and specific
implementation for definite goal has become
intellectual assets to the proprietor. Intellectual capital
reveals transformed knowledge into valuable one to
company, while intellectual asset is the changing form
for knowledge transformation product. Therefore, in
accounting terms the intellectual asset is on the debit
side such as patent, while intellectual capital is on the
credit side which is total capital invested in intellectual
asset.
Society of Management Accountants Canada
(SMAC) defines intellectual capital as item of
knowledge held by individuals which then joining to
the company to gain for future benefit. According to
Stewart (1997), intellectual capital is as follows:
1. Intellectual capital is wholly things known
and given by individuals to the company
which result the competitive advantage.
2. Intellectual capital is intellectual material such
as knowledge, information, intellectual
proprietary right, and experiences which
creating wealth. Intellectual capital is
essential for it is affirming that:
a. The transformation from industrial
era to information era,
b. The main contributor to the
company’s value is intangible asset,
and
c. Knowledge and information keep
growing.
Intellectual capital possesses different uniqueness
refers to its core business and core competency. The
value which is assembled from the intellectual
elements shown in the financial report will reflect the
uniqueness of the company.
2.4. The Intellectual Capital Measurement and
Disclosure.
The effort to develop intellectual capital
measurement and disclosure has long time treated with
several approach. According Stewart (1997) there are
three methods to measure intellectual capital that is:
a. Market-to-book value (MBV)
The Market to book value is deference
between market value and book value. The
disadvantage are: (1) obey external factor can
influence market value, (2) The book value
and market value sometimes not represent real
value of firms, caused of the difference of
accounting method which used by the firms.
Proceedings of the 13th Asia Pacific Management Conference, Melbourne, Australia, 2007, 1393-1399
1395
b. Tobin’s “q”
The method compare between market value of
assets with replacement cost. The advantage
of this method is has inflation factor.
c. Calculated Intangible Value (CIV)
The CIV method count the return over from
tangible assets, than used it for based for
certain effect return portion from intangible
assets.
According Rodov and Leliaert (2002) and Pablos
(2003) intellectual capital measurement can calculate
by the following methods:
a. The invisible balance-sheet (IBS)
The invisible balance sheet divided
intellectual capital in individual capital and
structural capital. The indicator individual
capital is professional competition, company
strategy, education, experience, size of worker
which related by customer and stated project.
b. The intangible assets monitor (IAM)
The IAM purpose to measure intangible assets
in similar model with the balanced scorecard,
that is used three indicators to measure
intellectual capital. The indicator are client
(external assets structure), organization
(internal assets structure), and human being
(worker competition assets).
c. The balanced scorecard (BSC)
The balanced scorecard is measurement
system which show how far company strategy
has implemented in four perspectives. The
perspective is financial, customer, business
internal, and innovation and growth.
d. Economic Value Added (EVA™)
EVA is a comprehensive performance
measurement which uses capital budgeting
variable and financial, goal setting,
performance measurement, stock holder
communication, and incentive compensation
which get to improve or decreasing company
value.
e. IC-index
The IC-index tries to consolidate among
individual indicator in single index. Beside
that, the IC-index tries to correlate intellectual
capital change in the market. This approach
combine strategy, non financial size, and
management value added.
f. Technology broker (TB)
The model explains that market value of
company consists of two elements, there are:
tangible assets and intangible assets. The TB
approach perform split in intellectual capital
practice because company possibility to count
dollar value intellectual capital.
g. The return on assets (ROA) method
The ROA is ratios between average
company’s incomes divided by average
tangible assets during five average years. This
ratio compare with industry average to count
the difference. If the different are zero or
negative, than the company have no over
intellectual capital, therefore the company
intellectual capital is zero. If the difference is
positive, company assumption have over
intellectual capital from industries.
h. Market capitalization method (MCM)
The MCM method gives market size of
intellectual capital. The assumption of this
method is market capitalization over stock
holder’s equity as intellectual capital. This
method based on market premium and quote
stock price.
i. The direct intellectual capital method (DIC)
The DIC method focus on value of intellectual
capital measurement which identification
several part and further evaluation. The
component of market asset such as: customer
loyalty, intellectual property (such as: patent,
copyright), technology assets, human being
assets (such as: education, training), and
structural capital (such as: information system)
as focus of the DIC. After measure all
component, will obtain total intellectual
capital.
j. Skandia AFS Business Navigator (SBN)
The SBN’s model explains value of
component which performs intellectual capital.
It’s consisting of the role and development
report method. Design of SBN used for
balance visualization from financial capital
and intellectual capital. The Skandia monitor
its performance based on 30 key
predominance indicators in several areas.
k. Financial method of intangible assets
measuring (FiMIAM)
According this model, the company
intellectual capital consists of human being,
customers, and structure. It’s method to make
Proceedings of the 13th Asia Pacific Management Conference, Melbourne, Australia, 2007, 1393-1399
1396
possible somebody to estimate monetary
value part of relevant intellectual capital and
to estimate the company balance sheet.
In this research, Intellectual capital counted by
market to book value. The advantage this method that
is:
a. the information to count intellectual capital
prepared for public
b. suitable for management decision
c. Suitable for external user because the
indicator which used common know and the
information easy to obtain.
2.5. The Influence of Intellectual Capital to
Organization Performance
Several research indicate significant prove if
intellectual capital influence to organization
performance. In globalization era, all organization
effort has to competitive advantage. To achieved
competitive advantage needs both physical capital and
intellectual capital. The study result of Hitt et al. (2001)
proved the role intangible capital more dominant
compare with tangible capital. Another research
indicate that intellectual capital recognized as
important resources which give use for create
organization efficiency, effectively, productivity, and
innovative better than physical capital and financial
capital (Najibullah, 2005).
The research result by Pulic (1999) show that
intellectual capital can create value added for
organization. Its study support the idea if intellectual
capital as very important resources for organization.
Consistent with research before, intellectual capital has
potential as wealth creator in business organization
(Walker, 2001; Usoff et al., 2002; and Karp, 2003).
The ability intellectual capital as strategic resources
can see through its role as a driver in increasing
business performance. In this case, the intellectual
capital is an important key to achieve competitive
advantage. The opposite research result before, studied
by Iswati (2007) show that no influence between
intellectual to bank’s performance in Jakarta Stock
Exchange.
Interest for depth further, the Peña (2002) result
proved his hypothesis, that the new organization
performance depend on intellectual capital
management which achieved by entrepreneur in
preparation period. This result strongly support about
intellectual capital role in business life cycle, start from
preparation stage till maturity stage.
Breman (2001) has test the influence of
intellectual capital to business performance for
organization which go public in Ireland. The
performance variables consist of productivity, skill,
and organization profitability. Its result show that the
influence of intellectual influence profitability variable.
Besides that, Walker (2001) did research the relation
between intellectual capitals with three dimension of
organization performance; there are profitability,
productivity, and market price. Walker’s result there is
significant positive relation between human being
capital and organization performance in both yang low
knowledge base organization and high knowledge-base
organization. Based on literature review which
explains before, this leads to the following hypothesis.
Hypothesis: “Intellectual Capital has influence to
organization performance in Insurance companies in
Jakarta Stock Exchange”.
.3. Research Methodology
3.1 Research Framework
According to the description at the literature
review, the hypothesis perform is “Intellectual Capital
has influence to organization performance in Insurance
companies in Jakarta Stock Exchange”. This research
uses the quantitative paradigm. To examine the
hypothesis used simple regression analysis. All test
conducted by software SPSS version 11.5 for Windows
program. The degree of significant is 5%. The prime
research which used model is Brennan (2001). It’s test
the influence of intellectual capital to business
performance which goes public in Ireland. The result
of this research is intellectual Capital has influence to
organization performance. Beside that, in this study
combined research which conduct by Walker (2001).
Its result there is significant positive relation between
human being capital and organization performance in
both yang low knowledge base organization and high
knowledge-base organization.
3.2. The Research Population and Sample
The research population is all companies which
go public in Jakarta Stock Exchange (JSE), totally 10
units. All companies processed in statistical model,
without sample. All companies use same fiscal period.
3.3. The Variables and Operational Definition
The research analyzes the relationship between
independent variable and dependent variable. There are:
a. Intellectual Capital (IC) is a independent
variable
Intellectual capital as a market value which
above tangible asset value in the balanced
sheet. IC determined by market-to-book value
formula (Stewart, 2002:247)
Proceedings of the 13th Asia Pacific Management Conference, Melbourne, Australia, 2007, 1393-1399
1397
IC = the average from five years of
market value – The average
from five years of book
Market value = the price of per-peace of
stock X outstanding stock
b. Financial Performance (FP) is a dependent
variable. Financial performance is
achievement insurance companies which
measured by profitability. The profitability
used to measure effectively measurement of
asset.
3.4. Analysis Model
The analysis model which used by this research is:
FP = b0 + b1 IC + e, which:
FP = Financial Performance of Insurance
Companies
IC = Intellectual Capital
b0 = constant
b1 = slope, the score of intellectual capital
influence to Financial performance
e = error, the score of error factor out of
model
4. Research Results, Findings and Discussion
The data which process is 10 insurance companies.
From 10 companies be evident three companies
experience deficit (negative income) in 2004 and 2005
there are Asuransi Bina Dana Artha Company and
Asuransi Bintang Company. Further, in 2003 Lippo
General Insurance companies, there for three
companies expelled from that statistical process.
The Insurance companies which used in this
research namely:
a. PT. Asuransi Dayin Mitra
b. PT. Asuransi Harta Aman Pratama
c. PT. Asuransi Jasa Tania
d. PT. Asuransi Ramayana
e. PT. Maskapai Reasuransi Indonesia
(Marein)
f. PT. Panin Insurance
g. PT. Panin Life
Table 1. Insurance Companies with Negative Income Year 2001-2005
The Name Insurance Companies Negative Income (in billion Rupiah)
2005 2004 2003
1
2
3
PT. Asuransi Bina Dana Arta
PT. Asuransi Bintang
PT. Lippo General Insurance
14,228
1,358
-
6,097
965
-
-
-
20,346
Source: Indonesian Capital Market Directory 2005, processed
Table 2. Regression Coefficient and Level of Significant for
Financial Performance as Independent Variable, and Intellectual Capital as Dependent Variable.
Coefficients
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
Model B Std.Error Beta
t
Sig.
1 (Constant)
Intellectual capital
3.640
.126
.276
.076
.169
11.741
1.907
.000
.077
Depended Variable: Financial Performance
Source: Regression result
4.1. The Reliabilities and Validities test
Cronbach’s alpha was used to test the reliability
and validity of data. The results show that all alpha
scores more than 0.05. Its mean, that all the data were
reliable. The validity testing used the rank
spearman’s rho correlation. The results show that all
variables have the significant less than 0.05. Its mean,
that all the data were valid. The results of normality,
multicollinearity, and heteroscedasticity test show that
model preparations comply with the classic
assumption (the data didn’t included in the article).
4.2 Analyses and Hypotheses Test
The data test use SPSS version 11.5 for window
program. The results of data preparation can be seen
at Table 2. At the level of significant 0.05, Table 2
shows that the intellectual capital has influence to
financial performance in insurance companies. Based
Proceedings of the 13th Asia Pacific Management Conference, Melbourne, Australia, 2007, 1393-1399
1398
on the estimation from regression model, the
regression model was:
Y = 3.640 + 0.169X + 0.276,
Or
Financial Performance = 3.640 + 0.169
Intellectual capital +
0.276
The regression coefficient 3.640 means the
relation between intellectual capital and financial
performance is positive. The model indicated every
added of intellectual capital which added positively
significant of financial performance. Every increasing
one point of intellectual capital value will increase
0.169 point of financial performance. Based on
regression output show that value of significance less
than 5% (p < 0.005), its mean intellectual capital
influence to financial performance. The R value
0.637 mean there are correlation among variables. The
R-square value 4.058 mean intellectual can used to
predict financial performance 4% among variables
which influence profitability. Based on statistically
result the level of influence intellectual capital to
financial performance only four percent, and 96%
which predict profitability determined by another
variables. Although the influence small relatively but
significant, so the organization can obey this finding.
There are many methods to measure financial
performance such as the level of profitability, earning
after taxes, residual income, return on assets, return on
earning, return on investment, economic value added,
etc. All method which a mention before is financial
perspective. Until now, profitability as often used by
researcher cause of very famous and common
measurement for external user’s although has no
accounting background. So, this indicator can
understood for every body in business society.
4.3. Discussion
Based on data analysis which explained above,
we know that the research hypotheses approved. Its
mean intellectual capital has influence to financial
performance in insurance industries in Jakarta’s Stock
Exchange (JSE).
This research supports the Brennan (2001)
research. It’s statistically proved has influence to
financial performance in insurance industries in
Ireland. Besides that, the research result also supports
Walker (2001) which uses three dimensions to
measure financial performance. The one’s is corporate
profitability. There is positive relationship between
human capital and financial performance for both low
knowledge based corporate and high knowledge based
corporate. In other side, the research result also
supports Bontis (2000) and Belkaoui (2002). In their
research proved that intellectual capital as important
component to support organization wealth.
Interest for depth further, the Peña (2002) result
proved his hypothesis, that the new organization
performance depend on intellectual capital
management which achieved by entrepreneur in
preparation period. This result strongly support about
intellectual capital role in business life cycle, start
from preparation stage till maturity stage.
Intellectual capital which used in this study was
market to book value (MBV). The advantages of this
method are easier to use, data can be access from
capital market and the cost relatively cheap. In other
side, the disadvantages of this method are obey
external factor can influence market value. The book
value and market value sometimes not represent real
value of firms, caused of the difference of accounting
method which used by the firms. The explain above
we know several method to measure intellectual
capital, Stewart (1977) besides market to book value
over Tobin’s “q” and Calculated Intangible Value
(CIV). RodovandLeliaert (2002) and Pablos (2003)
offer several method for intellectual capital measure,
there are the invisible balance-sheet (IBS), The
intangible assets monitor (IAM), the balanced
scorecard (BSC), Economic Value Added (EVA™),
IC-index, Technology broker (TB), The return on
assets (ROA) method, Market capitalization method
(MCM), The direct intellectual capital method (DIC),
Skandia AFS Business Navigator (SBN), and
Financial method of intangible assets measuring
(FiMIAM).Although no perfect method, we necessary
to prove several methods to make confidence with
research result.
5. Conclusion and Recommendation
The research result can prove that intellectual
capital influence to insurance’s financial performance
in Jakarta Stock Exchange. Notice to the method that
used to count capital intellectual, therefore necessary
developed other research that used different method.
The intellectual capital concept is new relatively,
not only in Indonesian but in global business
environment. Therefore only the developed countries
have applied apply those concepts in business. The
business society facing suitable measurement problem
of intellectual capital therefore it’s make challenge for
science society.
In traditional paradigm, economic science only
emphasis and examine physical capital. Human
capital as main resources in an organization for
support productivity and economic activity often
abandon (Nahapiet and Ghosal, 1998). Several
Proceedings of the 13th Asia Pacific Management Conference, Melbourne, Australia, 2007, 1393-1399
1399
researches which done by researcher in intellectual
capital sector can give enlighten specially in human
being side (McConnachie, 1997; Roos and Roos,
1997; Roos and Rylander, 2000; Bontis, 2000;
Brennan, 2001; Pablos. 2002; Rodov, Irena and
Leliaert. 2002; Belkoui 2002; Tseng and James, 2005).
As it’s found by several disadvantages from
accounting measurement side which focus on
monetary, the study about intellectual capital gives a
new inspiring. It’s can explore and appear if
intellectual capital as a most important capital in all
business for both profit oriented and non profit
oriented. In turns, the more human studies will
appears.
References
Belkoui, Ahmed Riahi. (2002). “Intellectual Capital and Firm
Performance of U.S. Multinational Firms: A Study of the
Resource-Based and Stakeholder views”. http:/papers.ssrn.com.
Bontis, Nick. (1998). Intellectual Capital: an Exploratory Study that
Develops Measures and Models. Management Decision, 36 (2),
63-76.
Bontis, Nick, William Chua Chong Keow, and Stanley Richardson.
(2000). Intellectual Capital and Business Performance in
Malaysian Industries. Journal of Intellectual Capital, 1 (1),85-
100.
Brennan, Niamh. (2001). Reporting Intellectual Capital in Annual
Reports: Evidence from Ireland. Accounting, Auditing &
Accountability Journal, 14 (4), 423-436.
Daniel, Henry and De Jonge, Tanpa Tahun (NY). Project Selection
in Knowledge Intensive Organizations Based on Intellectual
Scorecards. Netherlands: Tilburg University and Erasmus
University, Rotterdam
Firer, Steven and S. Mitchell Williams. (2003). Intellectual Capital
and Traditional Measures of Corporate Performance. Journal
of Intellectual Capital, 4 (3), 348-360.
Hansen, Don R., and Maryanne M. Mowen. (2005). Management
Accounting, 7th Edition. Singapore: South-Western, a Division
of Thomson Learning Inc.
Hitt, Michael A. et all. (2001). Direct and moderating Effects of
human Capital on Strategy and Performance in Professional
Service Firms: A Resource-Based Perspective. Academy of
Management Journal, 44 (1), 13-28.
Iswati, Sri, (2007). Memprediksi Kinerja Keuangan dengan Modal
Intelektual pada Perusahaan Perbankan Terbuka di Bursa Efek
Jakarta. Ekuitas, XI (2), 159-174
Karp, Tom. (2003). Is Intellectual Capitalism the Future Wealth of
Organizations? Foresight, 5 (4),20-27.
McConnachie, Gordon. (1997). The Management of Intellectual
Assets: Delivering Value to the Business. The Journal of
Knowledge Management, 1(1), 56-62.
Najibullah, Syed, (2005). An Empirical Investigation of the
Relationship between Intellectual Capital and Firms’ Market
Value and Financial Performance. Independent University,
Bangladesh.
Nahapiet, Janine and Sumantra Ghosal. (1998). Social Capital
Intellectual Capital and the Organizational Advantage.
Academy of Management review, 23 (22), 242-266.
Niswonger, Rollin C, Carl S. Warren, James M. Reeve, and Philip
E. Fees. (2005). Accounting Principles. 21st Edition. New
York: South-Western College Publishing.
Pablos, Patricia Ordoñez. (2002). Evidence of Intellectual Capital
Measurement from Asia, Europe and the Middle East. Journal
of Intellectual Capital, 3 (3), 287-302.
Peña, Iñaki. (2002). Intellectual Capital and Business Start-Up
Success. Journal of Intellectual Capital, 3 (2), 80-198.
Prager, Jonas, (1992). Fundamental of Money, Banking, and
Financial Institution. New York: Harper and Row Publisher.
Pulic, Ante and Manfred Bornemann. (1999). The Physical and
intellectual Capital of Austrian Bank. http:/www.measuringip.
at.
Rodov, Irena and Philippe Leliaert. (2002). FiMIAM: Financial
Method of Intangible Assets Measurement. Journal of
Intellectual Capital, 3 (3),323-336.
Roos, Goran and Roos, Johan, (1997). Measuring your Company’s
Intellectual Performance. International Journal of Strategic
Management: Long Range Planning, 30 (3), 413-426.
Roos, G., Kristine Jacobsen, and Anna Rylander, (2000). Towards
Improved Information Disclosure on Intellectual
Capital,.International Journal of Technology Management, 20
(5/6/7/8), London, United Kingdom.
Stewart, Thomas A. (2002). Modal Intelektual: Kekayaan Baru
Organisasi. Jakarta: PT Elex Media komputindo.
Tseng, Chun-Yao and Goo, Yeong-Jia James, (2005). Intellectual
Capital and Corporate Value in an Emerging Economy:
Empirical Study of Taiwanese Manufacturers. R & D
Management,187-201.
Us off, Chaterine A., Jay C. Thibodeau, Priscilla Burnaby. (2002).
The Importance of Intellectual Capital and Its Effect on
Performance Measurement Systems. Managerial auditing
Journal, 17/1/2, 9-15.
Walker, Dana Charles. (2001). Exploring the Human Capital
Contribution to Productivity, Profitability, and the Market
Evaluation of the Firm.
http:/wwwlib.umi.com/dissertations/preview_all/3010003.

ANALISIS PERILAKU PENAWARAN KREDIT PERBANKAN KEPADA SEKTOR UMKM DI INDONESIA (2002–2006)

July 19, 2010 Leave a comment

(Persoalan Dummy Ekonometric)

Luh Gede Meydianawathi

Jurusan Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana, Denpasar

ABSTRAK

Membaiknya kondisi makroekonomi dalam beberapa tahun terakhir yang tercermin dari terkendalinya laju inflasi, stabilnya nilai tukar, dan turunnya suku bunga, namun kredit yang disalurkan perbankan belum cukup menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi untuk kembali pada level sebelum krisis. Apalagi platform ekonomi yang berbasis pada pengembangan usaha sektor mikro, kecil, dan menengah belum mampu dikembangkan secara maksimal, mengingat perilaku penawaran kredit perbankan kepada sektor ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel terhadap penawaran kredit investasi dan modal kerja bank umum secara parsial dan serempak kepada sektor UMKM di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah ordinary least square, dilanjutkan dengan uji signifikansi secara parsial dan serempak melalui uji t dan uji F.

Hasil penelitian dalam kurun waktu Januari 2002 – Pebruari 2006 memperoleh simpulan sebagai berikut. Pertama, pulihnya kepercayaan terhadap sistem perbankan dengan adanya program penjaminan pemerintah telah mendorong kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK). Selain itu, program rekapitalisasi perbankan mampu mengatasi permasalahan modal dan rentabilitas bank (yang tercermin dalam rasio CAR dan ROA) serta non performing loan (NPLs) yang berhasil ditekan telah meningkatkan kemampuan bank umum dalam menyalurkan kredit investasi dan modal kerja kepada sektor UMKM di Indonesia. Kedua, secara serempak variabel-variabel DPK, ROA, CAR, dan NPLs berpengaruh nyata dan signifikan terhadap penawaran kredit investasi dan kredit modal kerja bank umum kepada sektor UMKM di Indonesia. Ketiga, secara parsial variabel DPK, ROA, dan CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran kredit investasi dan modal kerja bank umum kepada sektor UMKM di Indonesia. Sebaliknya, NPLs berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penawaran kredit investasi dan modal kerja bank umum kepada sektor ini.

Penelitian ini menjelaskan peran bank umum kepada sektor UMKM dari supply side saja. Untuk mendapatkan hasil yang cover both side, disarankan agar dilakukan juga penelitian lanjutan dari sisi permintaan kredit serta memasukkan faktor jarak waktu (lag) pada model sehingga bisa ditemukan akar dan solusi permasalahan dari disintermediasi bank umum kepada sektor UMKM di Indonesia.

Kata kunci: penawaran kredit, DPK, CAR, ROA, NPLs, sektor UMKM

THE ANALYSIS OF BANKING CREDIT OFFER BEHAVIOUR TO

UMKM SECTOR IN INDONESIA

ABSTRACT

The improvement of macroeconomic condition for several recent years is shown by controlled inflation rate, stable exchange rate and the decrease of interest rate, however, the credit distributed by banking has not been sufficient to be a supporting machine for economical growth to return to prior crisis level. More over, the economical platform based on the micro sector business development – small and medium business have no capability to be optimally developed, recalling that behavior of banking credit offer toward this is affected very much by  several sectors

The objective of this research is to analyze the effect of some variables to investment credit offer and public bank of working capital partially and simultaneously to UMKM sector in Indonesia. The analysis methods applied is ordinary least square, followed by significant test both partially and simultaneously through t-test and F-test.

The result of analysis in the period of January 2002 – February 2006 concludes as follows: first, the recovery of trust to banking conditions with the guarantee program from government has supported the increase of the third party fund (DPK). In addition, banking recapitulation program has been able to overcome bank capital and bank rentability (as shown in ratio of CAR and ROA) as well as Non Performing Loan (NPLs) which has been able to be suppressed, as a result it can increase bank capability to distribute investment credit and working capital to UMKM sector in Indonesia. Second, simultaneously, the variable of DPK, ROA, CAR and NPLs gives significant effect to investment credit offer of public bank of working capital credit to UMKM sector in Indonesia. Third, partially, DPK, ROA and CAR variable gives significant and positive impacts to investment credit offer and public bank of working capital to UMKM sector in Indonesia. On the other hand, NPL gives significant and negative effect to investment credit offer and working capital of public banks to this sector.        This research only describes the role of bank to UMKM sector from supply side, to obtain covered result from both side, it is suggested to be executed from credit demand, as well as by including lag sector on the model to find out the root and solution of the problems from public bank intermediation to UMKM sector in Indonesia.

Key words: credit offer, DPK, CAR, ROA, NPLs, UMKM sector


1. PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Sumber utama pembiayaan investasi di negara berkembang termasuk di Indonesia umumnya masih didominasi oleh penyaluran kredit perbankan sehingga wajar bila banyak pihak menuding lambatnya penyaluran kredit perbankan di Indonesia setelah krisis 1997 merupakan salah satu penyebab lambatnya pemulihan ekonomi Indonesia dibandingkan dengan negara Asia lainnya yang terkena krisis (Harmanta dan Ekananda, 2005:52). Membaiknya kondisi makroekonomi dalam beberapa tahun terakhir yang tercermin dari terkendalinya laju inflasi, stabilnya nilai tukar, dan turunnya suku bunga, namun kredit yang disalurkan perbankan belum cukup menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi untuk kembali pada level sebelum krisis. Ini berarti bahwa fungsi intermediasi perbankan di Indonesia masih belum pulih.

Agenor (2000) dalam studi literaturnya menyebutkan bahwa sebab-sebab menurunnya penyaluran kredit perbankan kepada sektor swasta di Asia setelah krisis tahun 1997 masih menimbulkan perdebatan di antara para ekonom. Sebagian ekonom berpendapat bahwa menurunnya penyaluran kredit perbankan disebabkan oleh ”credit crunch” yang menimbulkan fenomena credit rationing sehingga terjadi penurunan penawaran kredit oleh perbankan (supply side constraint). Menurut Perry Warjiyo (2004), dalam kenyataannya perilaku penawaran kredit perbankan tidak hanya dipengaruhi oleh dana yang tersedia yang bersumber dari DPK (Dana Pihak Ketiga), tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi bank terhadap prospek usaha debitor dan kondisi perbankan itu sendiri seperti permodalan atau CAR (Capital Adequacy Ratio), jumlah kredit macet atau NPLs (Non Performing Loans), dan LDR (Loan to Deposit Ratio). Suseno dan Piter A. (2003), menambahkan bahwa indikator lain yang juga berpengaruh terhadap keputusan bank untuk menyalurkan kredit kepada debitur adalah faktor rentabilitas atau tingkat keuntungan yang tercermin dalam Return on Assets (ROA).

Laporan Bank Indonesia (2003) pun menyebutkan bahwa belum pulihnya fungsi intermediasi perbankan tersebut antara lain disebabkan oleh masih berlangsungnya konsolidasi internal perbankan dan belum mampunya sektor riil menyerap kredit. Dari sisi kebijakan moneter terjadinya credit crunch karena enggannya perbankan menyalurkan kredit menyebabkan kebijakan moneter yang relatif longgar tidak dapat ditransmisikan ke sektor riil melalui pemberian pinjaman. Selain itu, credit crunch juga dapat mengurangi ruang gerak bagi kebijakan moneter karena dalam kondisi yang demikian kebijakan moneter yang menaikkan suku bunga akan memperparah kondisi dunia usaha (Agenor, 2000).

Kondisi usaha yang buruk tersebut tentu akan berimbas pada sektor mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Apalagi mengingat usaha sektor mikro, kecil, dan menengah ini merupakan mayoritas pelaku usaha di Indonesia (data BPS, tahun 2002 jumlah UMKM di Indonesia adalah 99,9 persen dari total pengusaha di Indonesia). Sebagai pengusaha yang bergerak di bidang usaha informal, persoalan permodalan menjadi kendala dalam pengembangan ekses usaha. Struktur permodalan yang bersumber dari kredit perbankan, baik berupa kredit modal kerja maupun kredit investasi, menjadi sangat penting bagi pengembangan UMKM di Indonesia. Namun, bila penyaluran kredit perbankan kepada sektor UMKM terus menurun, bukan tidak mungkin bila usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi akan terhambat.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, studi ini mengkaji pengaruh beberapa variabel terhadap perilaku penawaran kredit investasi dan kredit modal kerja Bank Umum kepada sektor UMKM di Indonesia. Mengetahui pengaruh beberapa variabel tersebut terhadap penyaluran kredit perbankan sektor UMKM di Indonesia sangat penting karena mempunyai implikasi tertentu terhadap kebijakan ekonomi (fiskal, moneter, sektor riil), terutama dalam pengembangan dunia usaha di Indonesia. Analisis dilakukan secara agregat, yaitu terhadap kredit investasi dan modal kerja yang disalurkan bank umum kepada usaha mikro, kecil, dan menengah.

1.2 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah (1) menguji pengaruh beberapa variabel terhadap penawaran kredit investasi dan modal kerja bank umum secara parsial kepada sektor UMKM di Indonesia (Januari 2002 – Februari 2006); (2) menguji pengaruh beberapa variabel terhadap penawaran kredit investasi dan modal kerja bank umum secara serempak kepada sektor UMKM di Indonesia (Januari 2002 – Februari 2006).

2.  LANDASAN TEORETIS

2.1  Penawaran Uang Keynes

Produk yang ditawarkan sebuah bank dalam penawaran kredit adalah uang sehingga penawaran kredit bisa diartikan sebagai penawaran uang kepada masyarakat. Dalam teori moneter penawaran uang merupakan jumlah uang yang beredar. Uang beredar di masyarakat ditentukan oleh pemerintah, bank sentral, bank-bank umum, dan masyarakat (Nopirin, 1990). Sementara menurut Keynes penawaran uang sepenuhnya dikendalikan oleh bank sentral dan tidak dipengaruhi oleh suku bunga. Dalam Sadono Sukirno (2003) disebutkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi pemerintah dan sistem bank dalam menentukan jumlah penawaran uang pada suatu waktu tertentu. Yang pasti, tingkat bunga tidak mempunyai peranan dalam menentukan jumlah uang yang ditawarkan pada suatu waktu tertentu.

Sumbu tegak pada Gambar 2 menunjukkan tingkat bunga dan sumbu mendatar menunjukkan penawaran uang. Kurva MS1 dan MS2 masing-masing menunjukkan jumlah penawaran uang dalam waktu yang berbeda. Kedua kurva penawaran tersebut berbentuk tegak lurus (tidak elastis sempurna) dan berarti perubahan dalam tingkat bunga tidak akan mempengaruhi penawaran uang.

2.2  Perilaku Penawaran Kredit Perbankan

Sebagaimana diatur dalam UU No. 10, Tahun 1998 tentang Perbankan,  yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian, bank merupakan bagian dari lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi yang menjembatani kepentingan pihak yang kelebihan dana (penyimpan dana atau kreditor) dan pihak yang membutuhkan dana (peminjam dana atau debitor). Pihak-pihak yang kelebihan dana, baik perseorangan, badan usaha, yayasan, maupun lembaga pemerintah dapat menyimpan kelebihan dananya di bank dalam bentuk rekening giro, tabungan, ataupun deposito berjangka sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya (Suseno dan Piter A., 2003:6). Sementara itu pihak-pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana akan mengajukan pinjaman atau kredit kepada bank. Kredit tersebut dapat berupa kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi keputusan bank umum untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat. Lebih lanjut Melitz dan Pardue (1973) dalam Insukindro (1995) merumuskan model penawaran kredit oleh sistem perbankan sebagai berikut:

SK = g(S, ic, ib, BD) ……..  (2.1)

Keterangan:

SK =    jumlah kredit yang ditawarkan oleh bank

S    =    kendala-kendala yang dihadapi bank seperti tingkat cadangan bank  atau ketentuan mengenai nisbah cadangan wajib

ic    =    tingkat suku bunga kredit bank

ib    =    biaya oportunitas meminjamkan uang

BD =    biaya deposito bank

Model di atas selanjutnya disempurnakan oleh Perry Warjiyo (2004), yang memaparkan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran uang secara implisit beranggapan bahwa semua dana yang dimobilisasi perbankan dari masyarakat dalam bentuk uang beredar (M1, M2) digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit perbankan. Dalam kenyataannya menurut Perry Warjiyo (2004), anggapan seperti itu tidak selamanya benar. Selain dana yang tersedia (DPK), perilaku penawaran kredit perbankan juga dipengaruhi oleh persepsi bank terhadap prospek usaha debitor dan kondisi perbankan itu sendiri, seperti permodalan (CAR), jumlah kredit macet (NPL), dan Loan to Deposit Ratio (LDR). Dengan demikian, dapat dinyatakan dalam suatu bentuk hubungan fungsi sebagai berikut:

KS =    f(DPK, prospek usaha debitor, kondisi perbankan itu sendiri)

=    f(DPK, prospek usaha debitor, CAR, NPL, LDR)…………… (2.2)

Keterangan:

KS =    kredit yang ditawarkan perbankan

DPK =    Dana Pihak Ketiga

Kondisi perbankan terdiri atas CAR = Capital Adequacy Ratio, NPL= Non Performing Loan, LDR = Loan to Deposit Ratio

Sementara menurut Suseno dan Piter A. (2003), selain faktor-faktor tersebut di atas, faktor rentabilitas atau tingkat keuntungan yang tercermin dalam Return on Assets (ROA) juga berpengaruh terhadap keputusan bank untuk menyalurkan kredit kepada debitor.

Berdasarkan tinjauan teori penawaran uang Keynes dan perilaku penawaran kredit di atas, maka penelitian ini menggunakan beberapa variabel bebas sebagai proksi dari faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku perbankan dalam menyalurkan kredit kepada sektor UMKM, yang akan dijelaskan pada uraian berikut.

(1)  Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga atau biasa disingkat dengan DPK adalah seluruh dana yang berhasil dihimpun sebuah bank yang bersumber dari masyarakat luas (Kasmir, 2000). Dalam UU Perbankan No. 10, Tahun 1998 dana yang dihimpun bank umum dari masyarakat tersebut biasanya berbentuk simpanan giro (demand deposit), simpanan tabungan (saving deposit), dan simpanan deposito (time deposit). DPK diharapkan berkorelasi positif dengan penawaran kredit.

(2)  Capital Adequecy Ratio (CAR)

Modal bank yang cukup atau banyak menjadi sangat penting karena modal bank dapat berfungsi untuk memperlancar operasional sebuah bank. Tingkat kecukupan modal pada perusahaan perbankan tersebut diwakilkan pada rasio CAR (Capital Aduquecy Ratio). Rasio CAR dicari dengan rumus (Bank Indonesia, 2006):

CAR =

Keterangan:

Modal   =    terdiri atas modal inti dan modal pelengkap

ATMR =    Aktiva tertimbang menurut risiko

Menurut SK Dir. BI Nomor 26/20/KEP/DIR/29 Mei 1993 (dalam Suseno dan Piter Abdullah, 2003), di Indonesia jumlah modal minimum yang harus ada pada bank diatur oleh BI, yaitu sebesar 8% dari ATMR. CAR diharapkan berkorelasi positif dengan penawaran kredit.

(3)  Return on Assets (ROA)

ROA adalah salah satu metode penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat rentabilitas sebuah bank, yaitu tingkat keuntungan yang dicapai oleh sebuah bank dengan seluruh dana yang ada di bank. ROA membandingkan laba terhadap total aset, yang dapat dicari dengan rumus berikut (Bank Indonesia, 2006) :

Seperti halnya CAR dan DPK, ROA juga diharapkan berkorelasi positif dengan penawaran kredit.

(4) Non Performing Loans (NPLs)

NPLs menunjukkan kemampuan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas. NPLs merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total kredit yang dikeluarkan bank. NPLs mempunyai hubungan negatif dengan penawaran kredit.

2.3 Kajian Sebelumnya

Hasil penelitian Harmanta dan Ekananda (2005) menyimpulkan bahwa penawaran kredit merupakan formula dari kapasitas kredit (lending capacity) bank umum, suku bunga kredit bank umum, suku bunga SBI, NPLs, dan variabel dummy sebelum dan setelah krisis tahun 1997. Dalam fungsi penawaran kredit tersebut seluruh variabel (kecuali variabel dummy krisis) secara statistik juga signifikan mempengaruhi penawaran kredit. Seluruh koefisien variabel bebas  mempunyai tanda (sign) sesuai dengan apa yang diharapkan dalam penelitian, yaitu tanda (hubungan) positif pada koefisien variabel kapasitas kredit dan variabel suku bunga kredit bank umum; tanda negatif pada koefisien variabel suku bunga SBI, NPLs, dan variabel dummy.

Muliama D. Hadad dkk. (2004) membuat kajian tentang model dan estimasi permintaan dan penawaran kredit konsumsi rumah tangga di Indonesia. Data tahunan dari 26 propinsi dengan masa observasi selama 8 tahun (1996-2003) menggunakan beberapa variabel bebas yang merupakan proksi dari perilaku permintaan dan penawaran kredit. Gambaran keseluruhan dari hasil estimasi menggunakan model perilaku penawaran kredit konsumsi di tingkat propinsi menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas perekonomian cenderung akan direspons oleh perbankan dengan menaikkan porsi pemberian kredit dalam bentuk kredit konsumsi. Hal ini sejalan dengan fenomena bahwa salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah adalah konsumsi masyarakat. Kajian Paul Sutaryono (2005), yang menganalisis tentang Gairah Bank Nasional dalam UMKM dan Potensi Risiko Persaingan menyimpulkan bahwa sebagian besar bank nasional masih menganggap bahwa kredit UMKM banyak menyimpan potensi risiko. UMKM memiliki pengaruh yang signifikan dalam perekonomian regional dan nasional. Tahun 2003 UMKM telah memberikan kontribusi sekitar 2,4 persen dari 4,1 persen pertumbuhan PDB nasional dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 79 juta tenaga kerja dan berkontribusi terhadap sektor moneter dengan tingkat kredit macet sekitar 3,9% pada tahun 2002.

3. METODE PENELITIAN

3.1  Sumber dan Jenis Data

Dalam menguji pengaruh variabel DPK, ROA, NPLs, dan CAR terhadap perilaku penawaran kredit investasi dan kredit modal kerja yang dikeluarkan bank umum kepada sektor UMKM di Indonesia, digunakan data sekunder yang diperoleh dari hasil publikasi Bank Indonesia serta kebijakan-kebijakan lain dalam media harian, jurnal ilmiah, atau internet. Pengumpulan data dilakukan, baik melalui observasi terhadap dokumen atau laporan instansi terkait maupun hasil-hasil publikasi, kemudian dilakukan pencatatan terhadap data yang dibutuhkan.

3.2  Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi berganda. Teori regresi berganda digunakan untuk menguji adanya pengaruh variabel DPK, ROA, NPLs, dan CAR terhadap perilaku penawaran kredit investasi dan kredit modal kerja yang dikeluarkan bank umum kepada sektor UMKM di Indonesia dengan menggunakan model persamaan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1)  ………….(3.1)

2)  …………..(3.2)

Keterangan:

KINV =    Jumlah kredit investasi sektor UMKM pada Bank Umum (Januari 2002– Februari 2006).

KMK =    Jumlah kredit modal kerja sektor UMKM pada Bank Umum (Januari 2002– Februari 2006).

DPKt =    Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum (Januari 2002– Februari 2006).

CARt =    Capital Adequecy Ratio pada Bank Umum (Januari 2002– Februari 2006).

ROAt =    Return on Asset pada Bank Umum (Januari 2002– Februari 2006).

NPLINVt, MKt = Non Performing Loans untuk kredit investasi, kredit modal kerja pada Bank Umum (Januari 2002– Februari 2006).

i =    Tingkat kesalahan atau tingkat gangguan

Estimasi regresi tersebut menggunakan metode ordinary least square dengan bantuan program komputer (Eviews). Selanjutnya koefisien regresi yang didapat diuji dengan uji koefisien regresi parsial (t test) dan uji koefisien regresi serempak (F test). Mengingat penelitian ini menggunakan data menurut deret waktu (time series), maka dilakukan langkah pengujian terhadap kemungkinan ada tidaknya autokorelasi. Dalam penelitian ini pendeteksian ada tidaknya autokorelasi dilakukan melalui uji Lagrange Multiplier. Pengujian asumsi klasik lain yang juga dilakukan dalam penelitian ini adalah uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Interaksi antara perbankan dengan para pelaku ekonomi secara langsung melalui penyaluran kredit perbankan akan berpengaruh terhadap perkembangan berbagai aktivitas perekonomian. Dari sisi produksi perkembangan pembiayaan dalam bentuk kredit perbankan akan berpengaruh terhadap kemampuan produksi dunia usaha sehingga akan menentukan tingkat output riil dari berbagai sektor ekonomi.

Dalam instrumen-instrumen pengendalian moneter penyaluran kredit langsung merupakan instrumen langsung berupa penyaluran kredit secara langsung (atau melalui agen pemerintah) kepada sektor, program proyek, dan/atau kegiatan tertentu (Ascarya, 2005). Menurut Alexander (1995) umumnya kredit langsung ini diberikan kepada sektor yang sedang digalakkan oleh pemerintah, namun belum cukup menarik bagi sektor swasta atau diberikan untuk membiayai program, proyek, dan/atau kegiatan yang diprioritaskan oleh pemerintah. Instrumen ini banyak digunakan di negara-negara dalam transisi.

Sejak dicanangkannya tahun 2005 sebagai Tahun Mikro Kredit Indonesia, pemerintah mulai gencar memberdayakan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sebagai upaya dalam menggerakkan sektor riil yang pernah terpuruk setelah krisis ekonomi melanda beberapa negara di wilayah Asia Tenggara. UMKM diharapkan mampu mengembangkan ekonomi masyarakat menengah ke bawah (pedesaan) dan struktur permodalan masyarakat (pedesaan) melalui berbagai usaha informal.

Secara umum jumlah kredit investasi dan modal kerja yang disalurkan bank umum kepada UMKM selama periode penelitian menunjukkan angka yang terus meningkat meskipun dengan nilai yang cukup berfluktuatif. Bila kedua jenis kredit ini dibandingkan, maka terlihat bahwa jumlah kredit modal kerja yang disalurkan bank umum kepada UMKM memiliki proporsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kredit investasi. Kredit modal kerja berkisar antara Rp 25.000,00 – Rp 70.000,00 milyar, sedangkan kredit investasi hanya berkisar antara Rp 8.000,00 – Rp 22.000,00 milyar. Data ini menunjukkan bahwa kebutuhan sektor UMKM akan permodalan yang bersumber dari kredit perbankan lebih banyak diperuntukkan bagi pengembangan modal usaha produksi daripada perluasan usaha dengan investasi baru.

Sementara dari sisi supply, perilaku penawaran kredit kepada UMKM, baik berupa kredit modal kerja maupun investasi, lebih menekankan pada kondisi internal perbankan itu sendiri. Hal itu terbukti dari hasil penelitian yang menunjukkan sebesar 94 dan 96 persen dari variasi kredit investasi dan kredit modal yang dikucurkan bank umum dipengaruhi oleh variabel DPK, CAR, ROA, dan NPLs, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Secara serempak hasil uji signifikansi juga menunjukkan bahwa DPK, CAR, ROA, dan NPLs berpengaruh nyata terhadap perilaku penawaran kredit bank umum, baik berupa kredit investasi maupun kredit modal kerja kepada sektor UMKM di Indonesia.

Permasalahan likuiditas perbankan pada masa krisis 1997/1998, ternyata masih berefek pada perilaku penawaran kredit perbankan, terutama pada permulaan tahun 2002 hingga medio 2004. Akibatnya, kredit investasi dan kredit modal kerja yang disalurkan bank umum kepada sektor UMKM cukup rendah dan stabil (Gambar 4 dan 5). Terjadinya bank run dan meningkatnya kewajiban luar negeri serta tingginya suku bunga juga telah menyebabkan terjadinya negative interest margin pada perbankan. Hal ini pada gilirannya telah menurunkan modal perbankan secara drastis.

Dalam kondisi ini wajar jika bank-bank kemudian bertahan untuk tidak menyalurkan kredit karena kenaikan kredit yang disalurkan akan menambah aset berisiko sehingga mengharuskan bank menambah modal untuk memenuhi ketentuan Capital Adequacy Ratio (Gambar 6: awal periode penelitian nilai CAR cukup tinggi). Fenomena ini mengakibatkan turunnya kemampuan bank menyalurkan kredit sebagai akibat menurunnya permodalan. Di sisi lain pada kurun waktu yang sama pertumbuhan DPK juga masih lambat (Gambar 3), yang pada gilirannya berdampak terhadap rendahnya kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit investasi dan modal kerja kepada sektor UMKM.

Memasuki Juli 2004 sampai akhir periode observasi kredit investasi dan modal kerja yang disalurkan bank umum kepada sektor UMKM menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan meningkatnya DPK pada bank. Hasil ini juga dibuktikan melalui uji signifikansi secara parsial, yaitu pada tingkat signifikansi 10 persen, DPK berpengaruh nyata dan positif terhadap penawaran kredit investasi dan kredit modal kerja bank umum kepada sektor UMKM. Hasil ini menunjukkan bahwa peran intermediasi perbankan dalam menghidupkan sektor UMKM di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun bank umum di Indonesia.

Pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial juga ditunjukkan oleh variabel ROA dan CAR. Stabilnya rasio CAR dan ROA mencerminkan stabilnya jumlah modal dan laba bank umum. Kondisi perbankan yang stabil akan meningkatkan kemampuan bank umum dalam menyalurkan kredit kepada sektor UMKM. Slope positif dari kedua variabel tersebut menunjukkan bahwa selama periode penelitian, Januari 2002– Februari 2006, jumlah kredit investasi dan modal kerja yang disalurkan bank umum kepada sektor UMKM akan bertambah apabila:

- rasio kecukupan modal bank umum dinaikkan serta

- rentabilitas bank umum yang terus meningkat.

Sementara pada tingkat signifikansi yang sama (10 persen), NPLs justru berpengaruh signifikan, namun negatif terhadap penawaran kredit perbankan kepada sektor UMKM di Indonesia. Selama masa observasi NPLs kredit investasi dan modal kerja yang tinggi menyebabkan penawaran kredit investasi dan modal kerja bank umum kepada sektor UMKM berkurang. Sebaliknya, NPLs yang rendah secara signifikan meningkatkan penawaran kredit bank umum kepada sektor ini. Hasil ini sejalan dengan fenomena di mana NPLs yang tinggi menyebabkan bank harus membentuk cadangan penghapusan yang lebih besar sehingga dana yang dapat disalurkan lewat pemberian kredit juga semakin berkurang.

5.  SIMPULAN DAN SARAN

5.1  Simpulan

Selain dana yang tersedia (DPK), perilaku penawaran kredit perbankan juga dipengaruhi oleh persepsi bank terhadap prospek usaha debitor dan kondisi perbankan itu sendiri seperti permodalan (CAR), jumlah kredit macet (NPLs), serta perbandingan laba terhadap total aset (ROA). Dari hasil analisis dan pembahasan diperoleh simpulan sebagai berikut.

(1)    Pulihnya kepercayaan terhadap sistem perbankan dengan adanya program penjaminan pemerintah telah mendorong kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK). Selain itu, program rekapitalisasi perbankan mampu mengatasi permasalahan modal dan rentabilitas bank (yang tercermin dalam rasio CAR dan ROA) serta non performing loan (NPLs) yang berhasil ditekan telah meningkatkan kemampuan bank umum dalam menyalurkan kredit investasi dan modal kerja kepada sektor UMKM di Indonesia.

(2)    Hasil uji F selama masa observasi menunjukkan bahwa secara serempak variabel-variabel DPK, CAR, ROA, dan NPLs berpengaruh nyata dan signifikan terhadap penawaran kredit investasi dan kredit modal kerja yang disalurkan bank umum kepada sektor UMKM di Indonesia.

(3)    Pada tingkat signifikansi 10 persen, variabel DPK, CAR, dan ROA secara parsial menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penawaran kredit investasi dan kredit modal kerja bank umum kepada sektor UMKM. Sebaliknya, NPLs menunjukkan hubungan yang negatif dan signifikan terhadap penawaran kedua jenis kredit tersebut.

5.2  Saran

(1)    Pemberian kucuran kredit kepada dunia usaha khususnya di sektor UMKM perlu ditingkatkan dalam upaya meningkatkan peran perbankan nasional sebagai lembaga intermediasi. Upaya yang dapat ditempuh bank umum antara lain dengan mengaktifkan pos-pos keuangan mikro serta membuat inovasi baru dalam perannya sebagai micro banking di berbagai wilayah di Indonesia, dengan manajemen yang lebih baik untuk menghindari kemungkinan risiko-risiko kredit macet yang dapat merugikan bank umum di Indonesia.

(2)    Mengingat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perilaku penawaran kredit bank umum kepada sektor UMKM sangat dipengaruhi oleh indikator-indikator perbankan itu sendiri (seperti DPK, CAR, ROA, dan NPLs), maka menurut hemat penulis perlu dilakukan langkah-langkah kompromi dalam kebijakan moneter dan perbankan dengan harapan semakin stabilnya kondisi perbankan. Di samping itu, juga akan meningkatkan kembali peran intermediasi bank umum dalam upaya menyelaraskan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

(3)    Penelitian ini menjelaskan peran bank umum kepada sektor UMKM dari supply side saja. Untuk mendapatkan hasil yang cover both side, penulis menyarankan agar dilakukan juga penelitian lanjutan dari sisi permintaan kredit, sehingga bisa ditemukan akar dan solusi permasalahan dari disintermediasi bank umum kepada sektor UMKM di Indonesia. Selain itu, masalah yang dapat timbul dari adanya faktor jarak waktu (lag) dari kebijakan-kebijakan moneter dan perbankan juga dapat dimasukkan dalam model studi lanjutan. Dengan demikian, nantinya dapat memberikan saran kebijakan yang lebih realistik dengan memperhatikan adanya masalah jarak waktu (lag).

DAFTAR PUSTAKA

Agenor, P.R., J. Aizenman, dan A. Hoffmaister. 2000. The Credit Crunch in East Asia : What Can Bank Excess Liquid Assets Tell Us? NBER, Inc., Cambridge. Working Paper 7951.

Badan Pusat Statistik. Statistik Indonesia Tahun 2000. Jakarta.

Bank Indonesia. 2004. Laporan Triwulanan Perkembangan Moneter, Sistem Pembayaran, dan Perbankan Vol.4, No.1, Januari – Maret 2004.

Harmanta dan Mahyus Ekananda. 2005. “Disintermediasi Fungsi Perbankan di Indonesia Pasca Krisis 1997 : Faktor Permintaan atau Penawaran Kredit, Sebuah Pendekatan dengan Model Disequilibrium”. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Juni 2005.

Insukindro. 1995. Ekonomi Uang dan Bank. Teori dan Pengalaman di Indonesia. –Yogyakarta: BPFE.

Muliaman D.Hadad dkk.. 2004. Model Estimasi Permintaan dan Penawaran Kredit Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia. Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan. Bank Indonesia. Jakarta. (www.bi.go.id)

Nopirin. 1990. Ekonomi Moneter.Yogyakarta: BPFE.

Sukirno, Sadono. 2003. Pengantar Teori Makroekonomi. Edisi Kedua. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suseno dan Piter Abdullah. 2003. Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI.

Sutaryono, Paul. 2005. “Gairah Bank Nasional dalam UMKM dan Potensi Risiko Persaingan”. Economic Review Journal. No. 20 / Juni 2005.

Undang-undang Republik Indonesia No. 10, Tahun 1998 tentang Perbankan (Perubahan atas Undang-undang No. 7, Tahun 1992).

Warjiyo, Perry. 2004. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI.


LAMPIRAN:

Gambar 1

Kredit Investasi dan Modal Kerja Sektor UMKM Di Indonesia

Tahun 2002 – 2005 (Miliar Rupiah)

Gambar 2

Penawaran Uang Keynes


Gambar 3

Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum di Indonesia (2002-2006)

Gambar 4

Posisi Kredit Investasi sektor UMKM dan NPLs Kredit Investasi pada Bank Umum di Indonesia (2002-2006)

Gambar 5

Posisi Kredit Modal Kerja sektor UMKM dan NPLs Kredit Modal Kerja pada Bank Umum di Indonesia (2002-2006)

Gambar 6

Rasio ROA dan CAR Pada Bank Umum di Indonesia (2002 –  2006)


Tabel 1

Hasil Regresi Persamaan Penawaran Kredit Investasi Bank Umum

Dependent Variable: UMKM_INV
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 2002:02 2006:02
Included observations: 49 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -38633.61 4124.228 -9.367475 0.0000
DPK 0.051364 0.004928 10.42176 0.0000
ROA 1164.610 555.6166 2.096067 0.0419
CAR 258.7073 126.5564 2.044206 0.0469
NPL_INV(-1) -0.203969 0.103162 -1.977168 0.0543
R-squared 0.941564 Mean dependent var 13748.18
Adjusted R-squared 0.936252 S.D. dependent var 4436.883
S.E. of regression 1120.244 Akaike info criterion 16.97693
Sum squared resid 55217687 Schwarz criterion 17.16998
Log likelihood -410.9348 F-statistic 177.2399
Durbin-Watson stat 1.183794 Prob(F-statistic) 0.000000

Tabel 2

Hasil Regresi Persamaan Penawaran Kredit Modal Kerja Bank Umum

Dependent Variable: UMKM_MK
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 2002:02 2006:02
Included observations: 49 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -100543.3 9071.268 -11.08371 0.0000
DPK 0.155939 0.014262 10.93372 0.0000
ROA 1916.843 1322.661 1.449233 0.1544
CAR 548.6913 279.5891 1.962492 0.0560
NPL_MK(-1) -0.758872 0.316763 -2.395713 0.0209
R-squared 0.963525 Mean dependent var 43688.37
Adjusted R-squared 0.960209 S.D. dependent var 12442.96
S.E. of regression 2482.069 Akaike info criterion 18.56802
Sum squared resid 2.71E+08 Schwarz criterion 18.76107
Log likelihood -449.9166 F-statistic 290.5788
Durbin-Watson stat 0.962676 Prob(F-statistic) 0.000000

ANALISIS DAMPAK DEPRESIASI NILAI RUPIAH TERHADAP NILAI TUKAR DAGANG (TERM OF TRADE) DAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

July 19, 2010 3 comments

(Pendekatan Analisis Jalur/ Path Analysis)

Oleh:  Muhammad Husaini

1.  Latar Belakang

Dalam menganalisis permaslahan khususnya dalam bidang ekonomi banyak dijumpai model-model kuantitatif seperti  model simultan, regresi berganda, dan model non parametrik lainnya.  Salah satu model kuantitatif yang masih jarang dipakai dalam penelitian kasus-kasus ekonomi adalah model Analisis Jalur (Path Analysis).  Dalam analisis jalur akan diungkapkan apakah suatu variabel akan berpengaruh secara langsung dengan variabel lain, atau pengaruh tersebut harus memlalui variabel antara. Tulisan ini akan mencoba mengaplikasikan alat  analisis jalur pada kasus penurunan nilai mata uang rupiah dan dampaknya terhadap term of trade dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.  Periode waktu yang dipilih antara tahun 19980 hingga tahun 1995.  Dipilihnya periode waktu ini mengingat antara tahun 1980 hingga tahun 1995 penurunan nilai rupiah murni akibat dari permintaan dan penawaran di pasar.  Sedangkan periode setelah itu penurunan nilai rupiah lebih diakibatkan oleh gejolak politik dan kondisi ekonomi dunia yang tidak stabil.

Jika diamati perkonomian Indonesia sejak   masa Orde Baru, sudah bersifat  terbuka. Keterbukaan ini dapat dilihat dari  beberapa   aspek.  Dari  sisi  pengeluaran  Produk  Domestik   Bruto  (PDB),  terdapat besaran angka yang cukup menonjol dari  nilai ekspor  maupun  impor. Selain itu,   setiap   saat   terdapat   transaksi   penerimaan   dan  pengeluaran  antara Indonesia dengan negara lain, baik  berupa uang, modal,  komoditas, maupun teknologi. Dilihat dari sistem pengaturan  devisa, sejak tahun 1968 Indonesia telah  menganut sistem  devisa  bebas,  dalam arti tidak  ada  larangan  untuk membawa,  menyimpan, atau menggunakan devisa dalam jumlah  berapapun.  Hal ini menunjukkan kemudahan aliran uang dan  modal asing  untuk masuk maupun keluar dari Indonesia. Dilihat  dari  sistem   penyusunan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara (APBN),   Indonesia masih  mengandalkan  bantuan dan  pinjaman dari luar negeri sebagai upaya menambah  penerimaan  negara untuk membiayai pembangunan.

Implikasi dari adanya  keterbukaan  tersebut, maka perkembangan perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian internasional. Hal ini tercermin dari pola perdagangan Indonesia yang mengalami  fluktuasi  sebagai akibat  perkembangan  nilai ekspor dan  impor  yang  mengalami fluktuasi.

Ditinjau  dari komposisi nilai ekspor Indonesia  terlihat bahwa pada  awal pembangunan di Idonesia  dominasi minyak bumi dan gas alam  masih cukup  besar. Namun perkembangan  selanjutnya nampak peranan ekspor migas semakin menurun,  bahkan sejak tahun 1987 terlihat terjadi pergeseran komposisi ekspor dari migas ke non migas. Keadaan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor non migas guna  menggantikan posisi migas sebagai penyumbang utama devisa negara. Walaupun posisi ekspor non migas  telah  berhasil  menggeser posisi ekspor migas, namun  bila  ditinjau dari keadaan transaksi berjalan dalam neraca pembayaran yang  terus menerus mengalami defisit akibat pengeluaran  jasa yang semakin besar, menunjukkan bahwa  penerimaan ekspor terutama non migas belum mampu untuk menutupi kebutuhan impor dan pembayaran  jasa-jasa  seperti pada masa kejayaan harga minyak bumi.

Kondisi transaksi berjalan dalam neraca pembayaran yang  mengalami  defisit  terus menerus,  dan  menyadari  harga minyak bumi  yang  kian  tidak menentu,  maka upaya untuk meningkatkan penerimaan ekspor  non migas  mutlak diperlukan. Salah satu upaya  untuk  mendorong peningkatan ekspor adalah dengan mempengaruhi nilai tukar mata uang (Branson, W, 1978).

Atas  dasar inilah pemerintah Indonesia sejak  tahun 1986 (devaluasi terakhir) mengambil kebijakan untuk  mengambangkan nilai mata uang rupiah. Jika pada periode sebelumnya kurs rupiah masih menggunakan mata uang dolar Amerika  Serikat sebagai  standar utama, maka sejak tahun 1986 nilai mata  uang rupiah  sudah dikaitkan dengan beberapa mata uang  dunia  yang kuat  (basket  currencies). Tujuan utama kebijakan ini  adalah agar nilai tukar rupiah menjadi lebih realistis, karena  tingkat kurs yang berlaku ditetapkan atas permintaan dan penawaran pasar.  Dalam  sistem ini nilai mata uang  akan  mengalami  kenaikan  (apresiasi) dan penurunan (depresiasi), sehingga  daya saing ekspor akan dapat dipertahankan.

Namun  dalam kenyataannya sejak diberlakukannya kebijakan tersebut nilai rupiah cenderung mengalami penurunan terus menerus (depresiasi).  Keadaan ini walaupun mungkin memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan ekspor, namun demikian belum tentu  menimbulkan dampak yang baik  terhadap kegiatan   ekonomi lainnya, seperti nilai tukar dagang  (terms of trade), neraca pembayaran, dan bahkan pada laju pertumbuhan ekonomi  dalam negeri. .

Mengacu pada kondisi di atas, maka tulisan ini akan  membahas dampak penurunan nilai mata uang rupiah  (depresiasi)  tersebut terhadap nilai tukar dagang (terms of  trade) dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

  1. 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan   uraian pada latar belakang di  atas,  maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah:

1.2.1      Apakah depresiasi nilai rupiah berpengaruh terhadap  nilai tukar dagang (Terms  of Trade) Indonesia.

1.2.2      Bagaimana pengaruh depresiasi nilai  rupiah   terhadap  tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia

3.   Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

3.1         Menganalisis pengaruh  penurunan (depresiasi) nilai rupiah  terhadap  perkembangan  nilai  tukar  dagang  (terms  of trade).

3.2                  Menganalisis  pengaruh penurunan  (depresiasi)  nilai  rupiah terhadap laju  pertumbuhan ekonomi Indonesia

4.   Kegunaan Penelitian

Penelitian  ini  diharapkan dapat memberi gambaran tentang mekanisme engaruh dpresiasi nilai rupiah terhadap nilai tukar dagang (terms of trade) dan laju  pertumbuhan  ekonomi. Dengan demikian  diharapkan  dapat memberikan  sumbangan pemikiran dalam mengambil kebijakan lebih lanjut khususnya yang  berkaitan dengan penentuan sistem kurs yang berlaku, sehingga dapat mendorong laju pembangunan. Bagi kalangan akademis terutama bagi mahasiswa, diharapkan tulisan ini dapat menjadi bahan kajian ilmiah sehingga dapat menambah pengetahuan dan refrensi dalam penulisan karya ilmiah lebih lanjut.

5,   Landasan Teori

Nilai  tukar  mata  uang (exchange  rate) suatu  negara adalah jumlah satuan mata uang domestik yang dapat dipertukarkan dengan satu unit  mata uang  negara lain (Levi.M, 1983:13). Ini berarti  bahwa  nilai tukar  mata uang suatu negara menunujukkan daya beli internasional  negara yang bersangkutan, sehingga perubahan di  dalam nilai  tukar mata uang menunjukkan perubahan daya beli  negara tersebut  (Scott,  1978:  218). Secara  umum  terdapat  tiga  pilihan  sistem  nilai  tukar yang  dapat  dianut  oleh  suatu negara (Lindert, P.Kindleberger, 1986: 542) yaitu: (1) sistem nilai tukar mengambang murni, (2) sistem nilai tukar mengambang  terkendali, dan (3) sistem nilai tukar tetap.

Sistem mengambang murni dan mengambang terkendali, sejak tahun 1971 lebih banyak dipakai terutama oleh  negara-negara  berkembang.  Alasan  utamanya adalah pertimbangan dampak hubungan luar negeri, dimana  gejolak perdagangan luar negeri sangat berpengaruh pada  perekonomian secara keseluruhan. Misalnya pada kasus terjadi peralihan permintaan di dalam negeri terhadap produk-produk luar  negeri  akibat naiknya pendapatan masyarakat. Dalam sistem  kurs tetap keadaan ini akan menyebabkan depresi di dalam negeri sebagai akibat turunnya kegiatan ekspor sehingga akan  memperburuk neraca perdagangan dan akan mempengaruhi cadangan  devisa, mengurangi  jumlah  uang beredar dan pada akhirnya akan memperberat depresi itu sendiri.

Di  lain pihak dalam sistem kurs mengambang, dengan menurunnya  penerimaan ekspor akan menyebabkan mata uang negara tersebut  mengalami penurunan nilai tukarnya relatif  terhadap mata uang negara-negara lain.  Penurunan ini akan  menyebabkan harga barang-barang negara yang bersangkutan menjadi lebih murah  dinilai dengan  mata uang negara asing.  Dengan  demikian permintaan luar negeri terhadap produk-produk negara yang bersangkutan akan meningkat. Ini berarti akan memperbaiki   depresi yang terjadi.

Dalam  sistem kurs mengambang, kurs mata uang  yang  berlaku akan ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar.  Perubahan pada variabel-variabel  permintaan dan penawaran akan merubah tingkat kurs  yang  berlaku. Terdapat  beberapa  faktor  yang mempengaruhi  fluktuasi  kurs mata uang yang berlaku pada suatu negara (Kindleberger,  1986: 359), yaitu:  (1) jumlah uang beredar, (2)  pendapatan  nyata (riel  income),  (3)  perbedaan tingkat suku  bunga,  dan  (4) harapan nilai tukar.

Pengaruh jumlah uang beredar terhadap nilai tukar  dapat dijelaskan melalui Gambar  berikut:

r ($/£

Mf/M

1,32                                            A

B

1,20

Stok uang (j/…)

0                                 0,045      0,050

Gambar 1        Pengaruh Perubahan Jumlah  Uang Beredar Terhadap           Nilai Tukar

Sumber: Kindleberger,  1986:370

Dalam gambar tersebut  dianggap bahwa  kurva penawaran merupakan rasio jumlah uang beredar  di Inggeris  dengan negara lainnya (Mƒ/M), misalkan  dengan  mata  uang US $.  Titik A adalah permintaan relatif untuk  menguasai saldo pounsterling dibanding dengan keinginan menguasi  dolar (Lƒ/L) yang sama dengan penawaran pounsterling secara  relatif terhadap dolar (Mƒ/M) dengan nilai ekuilibrium poundsterling sebesar  $1,20.  Misalkan  penawaran poundsterling dikurangi sebesar 10 persen, maka  nilai poundsterling akan  meningkat.  Pengurangan jumlah uang beredar sebesar 10 persen ini akan menaikkan nilai mata uang pounsterling sebesar 10 persen atau US $1,32. Pergeseran  dari titik A ke titik B pada kurva tersebut menunjukkan bahwa jumlah uang dolar yang beredar juga meningkat  sebesar 10 persen.  Apabila kenaikan jumlah uang dolar yang beredar tersebut dibiarkan begitu saja, maka harga-harga yang terkait dengan dolar akan meningkat, sehingga  permintaan internasional terhadap produk-produk yang dinilai dalam  dolar akan bergeser. Ini berarti akan menurunkan permintaan terhadap mata uang dolar.

Pengaruh  pendapatan  nyata terhadap nilai  tukar  dapat dijelaskan dengan menggunakan gambar berikut:

r ($/£)

Mf/M

1,32                                      C

A

1,20

0                                  0,050    0,055

Jumlah uang beredar (£/$)

Gambar 1.2   Pengaruh Pendapatan riel Terhadap Nilai Tukar

Sumber: Kindleberger, 1986:371

Dari gambar tersebut misalkan pendapatan nyata di Inggeris bergeser dengan  tingkat pertumbuhan sebesar 10 persen. Titik A menunjukkan peningkatan permintaan terhadap poundsterling dari 0,050 menjadi 0,055 dari  persediaan dolar pada titik B. Akan tetapi permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi  karena persediaan masih berada pada  0,050.  Keadaan ini  akan meningkatkan nilai poundsterling dari $1.20  menjadi $1,33 pada titik B. Walaupun demikian terdapat kesimpulan yang kontradiktif  tentang pengaruh pergeseran  tingkat  pendapatan nyata  terhadap nilai tukar.  Di satu pihak jika kenaikan  pendapatan  tersebut sebagai akibat bertambahnya kemampuan  untuk  melakukan  penawaran  ke luar negeri baik barang  maupun  jasa (ekspor), maka nilai tukar mata uang (r) negara yang  bersangkutan akan meningkat.

Di  lain pihak jika tambahan pendapatan tersebut sebagai  akibat  meningkatnya permintaan dalam negeri  (demand  domestic), maka nilai tukar mata uang (r) negara yang bersangkutan justeru akan merosot.  Oleh karena masih terdapat kontroversi tentang  pengaruh pendapatan riel terhadap kurs mata uang suatu negara, maka beberapa peneliti mengabaikan faktor tersebut. Beberapa peneliti di  Indonesia, misalnya Rustian Kamaludin (1985)  dalam  menganalisis  fluktuasi  nilai  rupiah  dalam  hubungannya  dengan perubahan  mata uang asing; memasukkan variabel  laju  pertumbuhan  ekonomi sebagai variabel yang ikut  mempengaruhi  fluktuasi  nilai  rupiah. Sejalan pula dengan  pandangan  di  atas Anwar  Nasution (1985), dalam menganalisis  dampak  perubahan kurs  beberapa  mata uang asing terhadap  nilai  rupiah;  juga mengabaikan tingkat pendapatan riel dan menggantikan variabel tersebut dengan laju pertumbuhan ekonomi.

Perbedaan tingkat suku bunga di  dalam negeri dan di luar negeri  juga  akan  mempengaruhi nilai tukar  mata  uang  yang berlaku  pada  suatu  negara. Jika tingkat  suku  bunga  dalam negeri  relatif lebih tinggi dari tingkat suku bunga  di  luar negeri,  maka para pemilik modal akan melihat adanya  tambahan pendapatan dengan membeli dolar di pasar valas dan dijual pada beberapa waktu kemudian dengan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat menjual. Jelasnya jika suku bunga di Amerika Serikat lebih  tinggi  dari  negara lain,  para  pemilik  modal  lebih tertarik  untuk  menguasai  dolar,  dan  pada  akhirnya   akan meningkatkan nilai  dolar.

Faktor  lain  yang mempengaruhi nilai tukar  suatu  mata uang adalah ekspektasi nilai  tukar. Ekspektasi  nilai  tukar ini biasanya dianalogikan oleh para spekulator dengan  melihat perkembangan   jumlah  uang beredar dan  kebijakan  pemerintah terutama  di bidang moneter. Ekspektasi nilai tukar ini  sulit untuk diukur, sehingga dalam pembahasan secara kuantitatif sering diabaikan.  Uraian di atas dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

Jumlah uang beredar
Pendapatan nyata
Kurs yang berlaku
Perbedaan sk.bunga
Ekspektasi Kurs

Gambar 1.     Skema Faktor-faktor  Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Suatu Mata Uang.

Dalam tulisan ini hanya akan  membahas dampak  penurunan nilai tukar mata uang (depresiasi)  terhadap nilai  tukar dagang (terms of trade) dan  pertumbuhan  ekonomi sesuai dengan tujuan penelitian.  Dampak depresiasi nilai mata uang  terhadap terms of trade dan  pertumbuhan ekonomi  suatu negara  dapat dianalisis sebagai dampak  penurunan nilai  mata uang akibat kebijakan devaluasi. Hal ini mengingat dalam  sistem  kurs mengambang, baik devaluasi maupun  depresiasi  dalam jangka  panjang mempunyai dampak yang sama, bahkan  depresiasi dalam jangka panjang sering disebut sebagai devaluasi terselubung.

Dampak  depresiasi maupun devaluasi  terhadap  terms  of trade (Px/Pm) dapat ditelusuri dengan melihat apakah kemampuan mengimpor negara yang mengalami depresiasi tersebut meningkat sebagai akibat perolehan ekspor atau justeru kemampuan  tersebut semakin menurun. Jika kemampuan mengimpor ini semakin  menurun,  maka terms of trade semakin memburuk. Hal ini  berarti kenaikan harga impor akibat depresiasi lebih tinggi dari harga ekspor yang terjadi. Semakin membaik atau semakin  memburuknya terms of trade akibat depresiasi sangat tergantung pada elastisitas  permintaan dan penawaran terhadap impor dan  terhadap ekspor. Elastisitas ini dapat ditentukan dengan melihat dampak depresiasi  tersebut  terhadap harga ekspor dan  harga  impor. Secara matematis dapat diukur dengan rumus:

dPx/Px – dPm/Pm Sm dm Sx Sm – dx dm
E(Px/Pm)r =                               =              –               =
dr/r                       dx - Sx Sm  – dm (dx – Sx)(Sm – dm)

Dari  rumus  di atas nampak bahwa  penyebutnya  memiliki tanda  negatif, sehingga untuk memdapatkan hasil yang  positif pembilangnya  harus  bertanda negatif juga.  Dengan  demikian semakin elastis permintaan secara relatif terhadap  penawaran, semakin  baik  efek  depresiasi  terhadap  rasio  perdagangan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa:

(a)     Nilai tukar perdagangan (Px/Pm) akan semakin baik   akibat depresiasi apabila dxdm > SxSm.

(b)          Rasio perdagangan (Px/Pm) akan lebih buruk akibat depresiasi apabila dxdm < SxSm.

(c)     Rasio perdagangan (Px/Pm) tidak terpengaruh oleh depresiasi jika dxdm = SxSm

Dampak depresiasi nilai tukar mata uang terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui pengaruhnya terhadap pendapatan nasional. Secara sepintas nampaknya depresiasi  akan mendorong kenaikan volume ekspor dan menekan volume impor negara  yang mengalami depresiasi sehingga akan  meningkatkan pendapatan.

Namun  dalam kenyataan dampak depresiasi tersebut  tidaklah sejelas seperti yang dikemukan di atas, karena tiga alasan pokok (Kindleberger, 1986:475) yaitu: Pertama, depresiasi akan mempengaruhi neraca perdagangan melalui perubahan pada  terms of  trade, dan pengaruh ini tidak selamanya bersifat  positif. Pengaruh depresiasi terhadap neraca perdagangan sangat   tergantung  pada   elastisitas  permintaan  terhadap  ekspor  dan permintaan  terhadap impor. Semakin elastis  permintaan  impor  dan  permintaan ekspor, maka pengaruh neraca perdagangan  akan semakin  stabil (positif).  Kedua, depresiasi  mungkin  akan memperburuk  nilai  tukar perdagangan  (Px/Pm)  internasional. Memburuknya nilai  tukar dagangan ini  akan menyebabkan pengurangan cadangan devisa dan pada akhirnya akan  menurunkan pendapatan nasional.

Secara  skema pengaruh depresiasi  terhadap  pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat digambarkan sebagai berikut:

Jumlah uang beredar  (X1.1) Sk.bunga relatif (X1.2 )
Kurs uang rupiah

( X1)

Harga ekspor

(X2.1)

Harga impor     (X2.2)
Terms of trade

(X2)

Ekspor

(X3.1)

Impor

(X3.2)

Neraca perdagangan    (X3)
Laju pertumbuhan ekonomi (Y)

Gambar 1.4  Skema Pengaruh  Nilai  Tukar Terhadap Pertumbuhan                     Ekonomi Suatu Negara

6.     Metode Penelitian

6.1  Data

Data  yang  digunakandalam penelitian ini   adalah  data  sekunder  yang  disusun  berdasarkan   urut waktu (time series) dari tahun 1980  sampai dengan  tahun  1995. Data yang digunakan meliputi data tentang:

(a)          Produk Domestik Bruto  (PDB)  berdasarkan harga harga konstan 1983, periode 1980 hingga 1995.

(b)          Nilai  ekspor dan impor  Indonesia  tahun 1980 hingga tahun 1995.

(c)          Perkembangan  volume dan nilai ekspor  impor  Indonesia tahun 1980 hingga tahun 1995.

(d)          Nilai transaksi  berjalan  dalam   Neraca Pembayaran Indonesia tahun 1980 sampai tahun 1995.

(e)          Tingkat suku bunga deposito, kurs  rupiah terhadap mata uang beberapa  negara patner dagang Indonesia tahun 1980 sampai dengan tahun 1995.

6.2  Model Analisis

Dalam  penelitian ini yang dimaksud dengan variabel bebas adalah depresiasi nilai mata uang rupiah (X1), nilai tukar dagang (terms  of trade) (X2) dan neraca perdagangan (X3). Sedangkan pertumbuhan ekonomi  (Y) adalah variabel terikat. Masing-masing  variabel bebas  tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Ini berarti bahwa depresiasi nilai rupiah tidak secara  langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, melainkan harus  melalui  variabel  antara.  Bentuk umum  persamaan  simultan  yang digunakan  dalam menganalisis dampak depresiasi nilai rupiah terhadap nilai tukar dagang dan pertumbuhan ekonomi adalah:

Y  = ƒ(X1, X2,X3) X2 = ƒ(X1, X2.1, X2.2)
X1 = ƒ(X1.1, X1.2) X3 = ƒ(X2 )

dimana:

Y    = Pertumbuhan ekonomi

X1 = Kurs rupiah

X2 = Nilai tukar dagang (terms of trade)

X3 = Transaksi berjalan dalam neraca pembayaran

X1.1 = Jumlah uang beredar

X1.2 = Tingkat suku bunga

X2.1 = Harga ekspor

X2.2 = Harga impor

Oleh karena itu alat analisis yang akan digunakan adalah analisis  jalur  (path analysis). Bentuk  umum  diagram  jalur pengaruh  variabel-variabel  bebas terhadap  variabel  terikat tersebut adalah sebagai berikut:

ÎX1 ÎY
X1.1     PX1x1.1
Rx1.1×1.2 X1 PYX1 Y
PX1x1.2 rX1x2.1 PX2X1            PYX2 PYX3
X1.2 rX1x2.2 X2.1 X2 PX3X2 X3
rx2.1×2.2 PX2x2.2
X2.2
ÎX2 ÎX3

Gambar 1.5        Diagram keterkaitan Depresiasi Nilai Rupiah terhadap Nilai Tukar   Dagang dan Pertumbuhan Ekonomi

Gambar  1.5 di atas merupakan satu struktur yang  terdiri dari 3 sub struktur dengan masing-masing variabel penyebab dan variabel akibatnya.  Sub struktur tersebut adalah:

6.2.1 Hubungan  struktural antara variabel jumlah uang  ber-edar  (X1.1) dan variabel suku bunga  (X1.2)  terhadap variabel fluktuasi kurs mata uang rupiah (X1)

Sub struktur ini merupakan sub struktur yang lengkap yang terdiri  dari dua buah variabel penyebab (X1.1 dan  X1.2)  dan sebuah  variabel  akibat  (X1). Persamaan  struktural  dari  hubungan di  atas  dapat  ditulis sebagai berikut

X1 = PaX1.1 + PbX1.2 + e

Sedangkan bentuk diagram jalurnya adalah:

X1.1 PX1x1.1
rx1.1×1.2 X1
X1.2 PX1x1.2
eX1

Gambar 1.6  Hubungan Struktural Variabel X1.1, X1.2, dan X1

6.2.2 Hubungan  struktural  antara variabel kurs  (X1),  va-riabel  harga ekspor (X2.1) dan variabel  harga  impor (X2.1) terhadap variabel nilai tukar dagang (terms  of trade) (X2)

Sub  struktur  ini merupakan struktur yang  lengkap  yang terdiri dari tiga buah variabel penyebab (X1, X2.1, X2.2)  dan sebuah variabel akibat (X2).  Bentuk persamaan struktural dari hubungan ini adalah:

X2 = PaX1 + PbX2.1 + PcX2.2 + e

Sehingga bentuk diagram jalurnya adalah

X1 PX2X1
rX1x2.2 rX1x2.1 PX2x2.1
X2.1 X2
rx2.1×2.2 PX2x2.2
X2.2
ex2

Gambar 1.7  Hubungan Struktural Variabel X1, X2.1, X2.2,dan X2

6.2.3 Hubungan  struktural  antara variabel kurs  (X1),  variabel  terms of trade (X2), dan variabel neraca  perdagangan (X3) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

Sub  struktur  ini  juga merupakan  suatu  struktur  yang lengkap yang terdiri dari tiga buah variabel penyebab (X1, X2, X3) dan sebuah variabel akibat yaitu Y.  Bentuk umum persamaan struktural dari hubungan tersebut adalah:     Y = PaX1 + PbX2 + PcX3 + e

Berdasarkan persamaan tersebut, maka digram jalurnya adalah:

eY
X1 PYX1
X2 PYX2 Y
X3 PYX3

Gambar 1.8  Hubungan Struktural Variabel X1, X2, X3, dan Y

Untuk menghitung besarnya  koefisien regresi dari masing-masing  hubungan  struktural  di  atas  akan  digunakan  rumus sebagai berikut:

n n
bYxi = Ci1 S  X1hYh + …. + Cik S XkhYh
h=1 h=1

yang mempunyai hubungan  kausal.   Dengan demikian  koefisien  jalur  variabel-variabel  yang mempunyai hubungan kausal dari  bentuk  diagram sebelumnya dapat ditentukan dengan  rumus sebagai  berikut:

n
S Xih2
h=1
PYXi = bYXi ¾¾ i = 1, 2, …., k
n
S Yh2
h=1

Sedangkan  pengaruh variabel yang lainnya di luar model  dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

PYe = Ö 1- R2Yxi

Dalam hal ini: n
R2YXi = å PYXi rYxi
i=1

Untuk mengukur besarnya koefisien jalur yang bersifat hubungan korelatif digunakan rumus:

N N n
N S XihXjh S Xih S Xjh
H=1
rXiXj = ; i=j =1..,k
N n n N
[nSXih2 (SXih)2] [nSXjh2 (SXjh)2]
h=1 h=1 h=1 h=1

Dari  diagram  jalur sebelumnya,  maka  variabel-vriabel  yang memiliki  hubungan  korelatif adalah : X1.1 dengan  X1.2,  X1 dengan X2.1, dan X2.2 ,X2 dengan X3.1 dan X3.2.

Untuk  menguji  keberartian  koefisien  jalur   tersebut secara ke-seluruhan dilakukan uji Fisher (Uji F) dengan  rumus sebagai berikut:

k
(n-k-1)S PYXi rYxi
i=1
F   =
k
k (1- å PYXirYXi)
i=1

Selanjutnya untuk menghitung keberartian masing-masing  koefisien jalur tersebut digunakan student test (uji t) dengan  rumusan sebagai berikut:

PYXi

ti =

(1- R2YXI-Xk) Cii

—————–

n – k – 1

Selanjutnya  setelah dihitung koefisien jalur  tersebut, maka  bagi koefisien jalur yang tidak bermakna (non   signifikan) akan dihapuskan dan akan dibuat jalur yang baru.   Dari hasil  penyesuaian  tersebut akan dihitung  kembali  koefisien jalurnya dengan menggunakan rumus:

RXiXii = R-1PXi

Dari  hasil  perhitungan  dengan  cara  di  atas,   maka diharapkan  permasalahan seperti yang dikemukakan  sebelumnya akan  dapat terjawab, terutama mengenai arah laju  pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan pengaruh nilai tukar dagang.

SUMMARY, ANALISA DAN KOMENTAR SISTEM KEUANGAN: MANAJEMEN MONETER ALTERNATIF DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

July 19, 2010 Leave a comment

SUMMARY, ANALISA DAN KOMENTAR SISTEM KEUANGAN

M

A

K

A

L

A

H

JUDUL : MANAJEMEN MONETER ALTERNATIF DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

DIPRESENTASIKAN SEBAGAI TUGAS PADA

MATA KULIAH SISTEM FINANCIAL ISLAM

DOSEN PEMBIMBING: Prof. Dr. SOFYAN SYAFRI HARAHAP

Oleh : Ismul Azhari

Nim: 08 EKNI 1348

PASCA SARJANA IAIN SUMUT

2009-2010

MANAJEMEN MONETER ALTERNATIF DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

Oleh: Mulya E. Siregar [1]

I. PENDAHULUAN

Krisis keuangan di Asia berawal dari di-devaluasinya baht pada bulan Juli 1997 yang merupakan tantangan yang berat bagi perekonomian dunia di akhir abad ke 20. Krisis ini membawa kehancuran perekonomian negara-negara Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina dan Korea Selatan dan menurunnya nilai tukar negara-negara Singapura, Taiwan, China dan negara lainnya di kawasan ini. Dampak devaluasi baht dirasakan juga oleh pasar saham di Hongkong dan juga dirasakan oleh stock exchange centers di Eropah, USA serta Jepang. Suatu perubahan yang demikian cepat dari fenomena Asian Miracle berubah menjadi Asian Financial Crisis atau Krisis Keuangan Asia. Bagaimana hal ini dapat terjadi?

Diduga permasalahan mendasar dari krisis keuangan Asia adalah krisis kwalitas lembaga-lembaga keuangan yang dipengaruhi oleh penerapan suku bunga yang ternyata gagal berfungsi sebagai alat indirect screeening mechanism.

Oleh karena itu, pada bagian kedua dari makalah ini akan terfokus pada krisis keuangan Asia beserta faktor-faktor penyebabnya yang merupakan ilustrasi bagaimana gagalnya suku bunga sebagai alat indirect screening mechanism. Selanjutnya pada bagian ketiga akan membahas manajemen moneter alternatif yang diawali dengan pembahasan dampak negatif suku bunga dalam manajemen moneter. Pada bagian keempat, makalah ini mencoba membahas kemungkinan penerapan manajemen moneter alternatif di Indonesia. Akhirnya bagian kelima merupakan penutup dari makalah ini akan menguraikan kesimpulan dan saran .

II. KRISIS KEUANGAN ASIA

Sebelum tahun 1980 financial repression dengan ciri-ciri interest rate ceiling, credit ceiling, tingginya rasio likuiditas, credit rationing dan dan adanya batasan untuk masuk dalam pasar keuangan berlangsung di berbagai negara khususnya Asia dan Amerika Latin. Reformasi keuangan diawal tahun 1980an meningkatkan peran pasar dalam penentuan suku bunga, alokasi kredit dan skala operasi lembaga-lembaga keuangan. Selain dari pada itu reformasi keuangan diharapkan meningkatkan efisiensi dan stabilitas sistem keuangan.

Meningkatnya aliran dana masuk yang salah satunya disebabkan oleh reformasi keuangan menghasilkan pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Timur/Tenggara yang memukau diawal tahun 90an, yaitu rata-rata mencapai 7.3% pada 1991-95 dan 7% pada tahun 1996 (IDB, 1998) bagi negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Korea Selatan dan Filipina. Reformasi juga menghasilkan tabungan yang tinggi bagi kelima negara tersebut yang tercermin dari tingginya rasio Gross Domestic Saving terhadap PDB yang mencapai 33.9% pada 1991-95 dan 33.3% pada tahun 1996.

Selanjutnya pada tahun 1996, ekspor beberapa negara Asia Timur/Tenggara melambat terutama terjadi pada Malaysia dan Thailand sehingga current account  deficitnya meningkat. Namun keadaan ini dianggap tidak membahayakan karena indikatorindikator makroekonomi yang cukup baik diperkirakan akan mampu mengatasi

kemungkinan terjadinya krisis yang lebih mendalam.

Hancurnya nilai mata uang dan saham-saham kelima negara tersebut mengakibatkan kesulitan bagi sistem keuangan untuk memenuhi kewajibannya. Keadaan ini mengakibatkan deposan perbankan kehilangan kepercayaan terhadap perbankan sehingga mereka menarik dana-dana yang ada diperbankan atau dikenal dengan bank run.

Sejarah memperlihatkan bahwa bila financial panic telah terjadi sekuat apapun system perbankan/keuangan yang dilengkapi dengan pencadangan, permodalan yang kuat dan likuiditas yang cukup tidak akan pernah mampu bertahan.

Krisis yang terjadi pada dasarnya adalah bersumber dari kelemahan kwalitas dari sistem keuangan di Asia. Adanya reformasi keuangan ternyata hanya memberikan peningkatan kwantitas dari lembaga-lembaga keuangan dan peningkatan kwantitas aliran modal yang masuk. Reformasi sama sekali tidak meningkatkan kwalitas lembagalembaga

keuangan di Asia sehingga efisiensi dan stabilitas dari perbankan tidak pernah terealisir, karena lembaga-lembaga tersebut masih beroperasi secara tradisional.

Asian financial crisis adalah merupakan a quality crisis of Asian financial institutions. Ada empat kelemahan perbankan Asia yang menyebabkan krisis kwalitas tersebut, yaitu:

1. Perilaku investasi yang bersifat spekulatif yang menjauhkan lembaga-lembaga keuangan dari perkembangan sektor riil.

2. Perbankan beroperasi seperti lembaga pegadaian yang hanya mementingkan jaminan/agunan.

3.   Sistem manajemen tradisional dan kekeluargaan/kroni dalam mengelola bank sehingga penyaluran kredit tidak berdasarkan kelayakan proyek.

4.   Walaupun telah disadari bahwa perbankan sebaiknya menghindar dari borrowing short and lending long, namun kegiatan ini terus berlangsung.

Dengan adanya empat kelemahan yang dimiliki oleh perbankan Asia tersebut, maka dapat dimaklumi pengelolaan aliran dana yang masuk jadi ber-resiko tinggi. Keempat hal tersebut diatas yang mengakibatkan kesalahan alokasi dana, sehingga dana tidak disalurkan kepada yang memiliki peluang investasi terbaik, yang pada gilirannya mengakibatkan meningkatnya kredit macet.

Dengan suku bunga, diharapkan hanya pengusaha-pengusaha/debitur yang memiliki peluang investasi terbaik yang akan memperoleh dana. Peluang investasi mana tidak diperhatikan, apakah di sektor riil atau keuangan dengan segala derivative instrument-nya. Hal ini lah yang menyuburkan praktek-praktek spekulasi yang berdampak buruk terhadap perkembangan sektor riil. Maurice Alais (1993) yang merupakan pemenang nobel pada tahun 1988 berpendapat mengenai sistem pinjaman yang pada dasarnya membiayai kegiatan spekulasi, yaitu sebagai berikut:

Be it speculation on currencies or speculation on stocks and shares, the world has become one big casino with gaming tables distributed along every latitude and longitude. The game and the bids, in which millions of players take part, never cease. The American quotations are followed by those from Tokyo and Hongkong, from London, Frankfurt and Paris. Everywhere speculation is supported by credit since one can buy without paying and selling without owning.

Selanjutnya dengan suku bunga, perbankan akhirnya hanya mempertimbangkan debitur yang diperkirakan mampu mengembalikan kredit, namun sayangnya yang diperhatikan hanyalah yang memiliki jaminan/agunan yang cukup, pertimbangan pada akhirnya bukan berdasarkan kelayakan proyek.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa permasalahan mendasar dari krisis keuangan Asia adalah krisis kwalitas lembaga-lembaga keuangan yang dipengaruhi oleh penerapan suku bunga yang ternyata gagal berfungsi sebagai alat indirect screening mechanism. Selanjutnya perlu juga dikaji dampak negatif suku bunga secara makro, khususnya dalam manajemen moneter sehingga manajemen moneter alternatif yang tidak bertumpu pada suku bunga perlu dipersiapkan.

III. MANAJEMEN MONETER ALTERNATIF [2]

1. Dampak Negatif Suku Bunga Dalam Manajemen Moneter

Dengan di-demonetisasinya emas oleh Amerika Serikat merupakan masa  berakhirnya Bretton Woods system dan merupakan awal mula dari fully-fledged managed money standard yang sama sekali tidak terkait dengan nilai emas. Dengan system managed money yang berlaku sekarang tidak mengharuskan disiplin moneter yang ketat, sehingga memungkinkan bagi negara untuk memiliki defisit anggaran. Konsekwensi dari hal tersebut, sejak berlakunya managed money standard terlihat dua fenomena utama yang terjadi, yaitu tingginya tingkat inflasi dan tidak stabilnya nilai tukar.

Manajemen moneter yang berdasarkan suku bunga berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan pokok dan pemerataan distribusi pendapatan karena penyaluran pinjaman dengan suku bunga tertentu ditetapkan berdasarkan kemampuan peminjam memberikan jaminan kredit guna meng-cover pinjaman yang diberikan dan kecukupan cash flow untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Pertumbuhan ekonomi juga terpengaruh oleh manajemen moneter yang berdasarkan suku bunga. Hal ini terjadi karena memungkinkan bagi masyarakat untuk mengkonsumsi lebih dari pendapatan yang diperolehnya karena meningkatnya konsumsi masyarakat yang dibiayai oleh pinjaman. Akibat dari pola konsumsi yang sedemikian rupa menyebabkan turunnya tingkat tabungan masyarakat yang mengakibatkan meningkatnya suku bunga dan rendahnya tingkat investasi, yang pada gilirannya menurunkan pertumbuhan ekonomi dan perluasan kerja.

Suku bunga juga berpengaruh terhadap ketidak stabilan ekonomi dunia saat ini. Menurut Friedman (dalam Chapra, 1996): attributed the unprecedentedly erratic behavior of the US economy to the erratic behavior of interest rates. Tingginya volatilitas dari suku bunga mengakibatkan tingginya tingkat ketidak pastian (uncertainty) dalam financial market sehingga investor tidak berani untuk melakukan investasi-investasi jangka panjang. Akibat dari ketidakpastian ini menggiring borrower maupun lender lebih

mempertimbangkan pinjaman maupun investasi jangka pendek, yang pada gilirannya membuat investasi-investasi jangka pendek yang berbau spekulasi lebih menarik, sehingga masyarakat lebih senang mengambil keuntungan pada pasar-pasar komoditi, saham, valuta asing dan keuangan.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa usaha-usaha mengatur komponen-komponen money demand atau manajemen moneter melalui suku bunga cenderung memperkecil money demand untuk kegiatan-kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok dan investasi yang produktif dan cenderung memperbesar money demand untuk kegiatan-kegiatan yang nonproduktif dan spekulatif, yang pada gilirannya mengakibatkan kegagalan pencapaian

tujuan-tujuan pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh karena money demand untuk conspicuous consumption dan spekulasi cenderung lebih tidak stabil, keadaan ini dapat mengakibatkan ketidak stabilan bagi perkonomian secara keseluruhan.

Pembahasan manajemen moneter alternatif ini meliputi money demand, money supply dan instrumeninstrumen kebijakan moneter yang berdasarkan nilai-nilai Islam.

2. Money Demand

Sesuai dengan ajaran Islam manajemen moneter yang efisien dan adil tidak berdasarkan mekanisme suku bunga, melainkan dengan menggunakan strategi yang berdasarkan tiga instrumen utama. Instrumen yang pertama adalah value judgments yang dapat menciptakan suasana yang memungkinkan alokasi dan distribusi resources yang sesuai dengan ajaran Islam. Pada dasarnya resources merupakan amanah dari Allah yang pemanfaatannya harus efisien dan adil. Berdasarkan nilai-nilai Islam, money demand harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan investasi yang produktif, sama sekali bukan untuk conspicuous consumption, pengeluaran-pengeluaran non-produktif dan spekulatif.

Instrumen yang kedua adalah kelembagaan yang berkaitan dengan kegiatan sosial, ekonomi dan politik, yang salah satunya adalah mekanisme harga yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan resources. Walaupun mekanisme harga tidak menjamin pencapaian tujuan-tujuan ekonomi suatu negara, namun disadari sepenuhnya bahwa mekanisme harga yang disertai dengan nilai-nilai sistem yang ada dapat memudahkan pencapaian tujuan.

Selanjutnya instrument yang ketiga adalah financial intermediation yang berdasarkan sistem profit-and-loss sharing. Dalam sistem ini money demand dialokasikan

dengan syarat hanya untuk proyek-proyek yang bermanfaat dan hanya kepada debitur yang mampu mengelola proyek secara efisien. Dengan persyaratan seperti itu, diharapkan

dapat meminimisasi money demand untuk pemanfaatan yang tidak berguna, nonproduktif

dan spekulatif.

Persyaratan pemanfaatan money demand yang sedemikian rupa juga berlaku bagi

sektor pemerintah, sehingga kreditor akan mempertimbangkan kelayakan proyek dan kemampuan pemerintah mengelola proyek tersebut. Dengan persyaratan tersebut, pemerintah tidak akan dapat memperoleh pembiayaan yang berlebihan yang digunakan untuk proyek-proyek publik yang tidak menguntungkan.

Oleh karena konsumsi untuk kebutuhan pokok dan investasi yang produktif cenderung lebih stabil dibandingkan konsumsi yang tidak bermanfaat dan investasi yang spekulatif, maka pemanfaatan money demand untuk hal-hal yang disebutkan terdahulu akan lebih stabil dalam perekonomian Islam.

Dengan berbagai elemen sistem ekonomi Islam tidak hanya dapat meminimisasi ketidak stabilan permintaan uang agregat, tetapi juga mempengaruhi berbagai komponen

money demand yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi dan pemerataan penggunaan dana.

Umumnya termasuk di beberapa negara-negara Islam, Y merupakan output yang termasuk untuk pemenuhan konsumsi yang tidak bermanfaat dan investasi yang nonproduktif. Sedangkan karakteristik Ys, merupakan sesuatu yang normatif yang belum

mencerminkan sesuatu kenyataan yang berlaku saat ini, namun bukan sesuatu hal yang tidak mungkin untuk dicapai. Selanjutnya S merupakan nilai-nilai dan kelembagaan yang kompleks yang tidak harus dapat dikuantifikasi. Hal penting yang harus diperhatikan adalah aktualisasi pencapaian tujuan-tujuan dimana Y harus dibersihkan dari hal-hal yang

bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan unsur-unsur yang dapat mengagalkan pencapaian tujuan ekonomi. Selain dari pada itu, penting pula diperhatikan bahwa dengan

adanya nilai-nilai dan kelembagaan tersebut maka tidak ada alasan untuk menggunakan suku bunga yang pada dasarnya telah terbukti tidak efektif dalam mempengaruhi money

demand.

3. Money Supply

Ketika money demand selalu dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan, diharapkan money demand akan stabil. Selanjutnya, perlu diperhatikan bagaimana menggiring aggregate money supply bertemu dengan money demand sehingga

terjadi equilibrium.

Didalam mencapai pertumbuhan money supply yang sesuai target, diperlukan instrument-instrument yang digunakan oleh bank sentral untuk menciptakan keselarasan antara pertumbuhan money supply yang ditargetkan dan yang aktual terjadi. Oleh karena dekatnya hubungan antara pertumbuhan kredit dengan pertumbuhan M0 atau highpowered money, maka bank sentral berkewajiban untuk mengatur dengan ketat

pertumbuhan M0.

Terdapat tiga sumber utama dari high-powered money, yaitu pinjaman pemerintah kepada bank sentral, kredit bank sentral kepada bank komersial dan surplus neraca pembayaran.

Selanjutnya, dimungkinkan bagi bank sentral untuk mengendalikan penyaluran kredit kepada bank-bank komersial. Penerapan profit-and-loss sharing yang menggantikan suku bunga akan lebih dapat meningkatkan kemampuan bank sentral untuk mengendalikan penyaluran pinjaman tersebut.

Untuk pengendalian surplus neraca pembayaran, dapat dilakukan dengan melakukan sterilisasi. Sterilisasi dapat dilaksanakan dengan menggunakan instrument moneter yang tersedia pada suatu negara.

4. Instrument-instrument kebijakan moneter

Instrument moneter yang dikenal menurut ekonomi Islam adalah dalam bentuk kontrol kuantitatif pada penyaluran kredit dan instrument yang dapat menjamin alokasi kredit dapat berlangsung dengan baik pada sektor-sektor yang bermanfaat dan produktif (Chapra, 1996).

Statutory reserve requirement pada sistem ekonomi Islam adalah instrumen yang sangat penting karena discount rate dan operasi pasar terbuka tidak dapat diterapkan pada sistem ini. Bank komersial diwajibkan menempatkan sebagian dananya yang berasal dari demand deposits pada bank sentral sebagai statutory reserve. Reserve requirement ini hanya berlaku pada demand deposits, sedangkan bagi mudarabah deposit tidak diperlukan reserve requirement karena mudarabah merupakan penyertaan (equity) dari penabung pada bank tersebut yang memiliki kemungkinan laba maupun resiko rugi.

Dengan hanya mengandalkan reserve requirement yang dapat memudahkan bank

sentral melakukan penyesuaian pada high-powered money, belum menjamin keberhasilan

manaj emen moneter, karena dapat terj adi ekspansi kredit melampaui dari j umlah yang ditargetkan.

Instrument yang juga cukup berarti dalam mempengaruhi reserves dari pada bank

komersial adalah kewenangan bank sentral untuk dapat memindahkan demand deposits pemerintah yang ada pada bank sentral ke dan dari bank komersial.

Common pool merupakan instrument yang mensyaratkan bank-bank komersial untuk menyisihkan sebagian dari deposits yang dikuasainya dalam proporsi tertentu yang berdasarkan kesepakatan bersama guna menanggulangi masalah likuiditas.

Moral suasion merupakan instrument yang lebih penting pada bank sentral yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Melalui kontak-kontak personal, konsultasi dan pertemuan-pertemuan dengan bank komersial, bank sentral akan dapat lebih cepat dan mampu memonitor kekuatan dan masalah yang dihadapi bank-bank komersial.

Selanjutnya, uang yang diciptakan oleh bank sentral berasal dari pelaksanaan hak prerogatifnya dan hal ini membawa keuntungan bagi bank sentral karena biaya dikeluarkan untuk menciptakan uang lebih kecil dari nilai nominalnya atau dikenal dengan money seigniorage.

Alokasi pembiayaan perbankan yang berdasarkan tujuan pemanfaatannya akan memberikan manfaat yang optimum bagi semua pelaku bisnis dan akan menghasilkan barang dan jasa yang dapat terdistribusi kesemua lapisan masyarakat. Pada kenyataanya hal ini sulit terjadi, karena dana yang dapat dihimpun oleh perbankan umumnya berasal sebagian besar dari para penabung kecil, namun pemanfaatannya dalam bentuk kredit lebih tertuju pada pengusaha-pengusaha besar.

Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya skim penjaminan bagi bank untuk berpartisipasi dalam pembiayaan usaha-usaha produktif yang tidak menyalahi nilai-nilai Islam. Dalam skim penjaminan, perusahaan diteliti kemampuan berusahanya dan manajemennya. Bila dirasakan kurang namun memiliki prospek yang baik, maka dibantu dengan program-program pelatihan sehingga perusahaaan dapat memanfaatkan dan mengelola dananya dengan baik.

IV. PENERAPAN MANAJEMEN MONETER ALTERNATIF DI INDONESIA

Manajemen moneter alternatif dimungkinkan untuk diterapkan di Indonesia, karena berdasarkan Undang-undang (UU) No. 10 tahun 1998 perbankan dapat berusaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan berdasarkan UU No. 23 tahun 1999 Bank Indonesia dapat melaksanakan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah. Sehubungan dengan UU No. 10 tahun 1998, sudah saatnya bagi negara Indonesia untuk segera menerapkan sistem perbankan yang bebas dari suku bunga dan berdasarkan profitand- loss sharing. Berdasarkan UU tersebut, perbankan di Indonesia mulai beralih dari sistem konvensional menjadi dual banking system yang mengakomodir baik system perbankan konvensional maupun sistem perbankan syariah yang tidak menggunakan suku bunga dalam bertransaksi. Namun dalam UU No. 10 tahun 1998 belum secara jelas

memperlihatkan bagaimana operasi perbankan syariah yang seharusnya, padahal system perbankan syariah dan konvensional sangat berbeda. Maka untuk menunjang berlangsungnya dual banking system dengan dasar hukum yang lebih kuat, perlu dipikirkan adanya undang-undang perbankan syariah tersendiri.

Selanjutnya oleh karena sumber utama dari high-powered money umumnya berasal dari pinjaman pemerintah kepada bank sentral, maka akan sulit bagi bank sentral emiliki kebijakan moneter yang efektif.

Bank Indonesia dapat mengimplementasikan manajemen moneter tanpa menggunakan suku bunga. Sesuai dengan amanah UU No. 23 tahun 1999, Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan mengenai Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Kebijakan PUAS mengatur bank umum syariah maupun konvensional dapat berinvestasi jangka pendek pada bank umum syariah yang membutuhkan likuiditas dengan menggunakan prinsip mudharabah atau bagi hasil. Sedangkan dengan SWBI memungkinkan bagi Bank Indonesia mempengaruhi likuiditas perekonomian melalui bank umum syariah maupun konvensional dengan menggunakan prinsip wadiah atau penitipan.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 1999 memungkinkan bagi Bank Indonesia untuk menerapkan statutory reserves terhadap perbankan syariah dan hal ini telah berlangsung dengan adanya kebijakan Giro Wajib Minimum bagi bank umum syariah. Walaupun disadari penentuan Giro Wajib Minimum yang harus dipelihara perbankan syariah masih berdasarkan seluruh dana pihak ketiga termasuk deposito mudharabah. Penyesuaian Giro Wajib Minimum akan dipertimbangkan setelah selesainya penyusunan Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang saat ini masih dalam pembahasan.

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998, perbankan syariah dapat saja bekerja sama untuk membentuk pooling funds yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, guna mengatasi kesulitan likuiditas yang terjadi. Kebijakan pooling funds memiliki kelemahan, yaitu umumnya yang memanfaatkan hanya bank-bank yang tidak baik performance-nya. Oleh karena itu penyelenggaraan pooling funds perlu diatur dengan ketat guna menghindari moral hazard dari peserta. Selanjutnya pooling funds belum diperlukan karena perbankan syariah yang mengalami kesulitan likuiditas saat ini dapat memanfaatkan keberadaan PUAS.

Menurut UU No. 23 tahun 1999 tidak memungkinkan bagi Bank Indonesia menyisihkan dana untuk secara langsung maupun tidak langsung membiayai proyekproyek yang berlangsung di sektor riil. Namun skim dan lembaga penjaminan yang menghubungkan sektor riil dan sektor keuangan perlu dipertimbangkan keberadaannya guna melengkapi sistem perbankan tanpa suku bunga. Adanya lembaga ini dapat menghindari kesalahan dalam mengalokasikan dana sehingga hanya yang memiliki peluang investasi terbaiklah yang akan dapat memanfaatkan dana. Dengan adanya perbankan yang menyediakan pembiayaan yang berdasarkan profit-and-loss sharing yang dilengkapi dengan skim dan lembaga penjaminan tersebut, usaha kecil akan memiliki kontribusi yang maksimal dalam kegiatan sektor riil.

V. PENUTUP

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya krisis keuangan Asia adalah lemahnya kwalitas lembaga-lembaga keuangan yang dipengaruhi oleh penerapan suku bunga yang ternyata gagal berfungsi sebagai alat indirect screening mechanism. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa manajemen moneter yang bertumpu pada suku bunga akan menghasilkan kegagalan pemenuhan kebutuhan pokok (khususnya rakyat kecil), kelompok kaya/miskin akan semakin kaya/miskin, pertumbuhan ekonomi yang melambat dan ketidak stabilan perekonomian. Setelah diterapkannya manajemen moneter melalui suku bunga, dua fenomena utama terj adi, yaitu tingginya tingkat inflasi

dan tidak stabilnya nilai tukar.

Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa dengan menghindari penggunaan suku bunga dalam manajemen moneter dan penerapan profit-and-loss sharing pada financial intermediation dapat menciptakan perekonomian yang lebih stabil karena dengan manajemen moneter alternatif tersebut dapat me-minimisasi pemanfaatan aggregate money demand untuk kegiatan-kegiatan yang non-produktif dan spekulatif.

Dengan adanya UU No. 10 tahun 1998 dan UU No. 23 tahun 1999 memungkinkan bagi Bank Indonesia untuk menerapkan manajemen moneter alternatif. Walaupun berdasarkan situasi dan kondisi saat ini belum semua instrumen cocok dan dapat diterapkan di Indonesia. Untuk berlangsungnya manajemen moneter alternative melalui beralihnya perbankan Indonesia kedalam dual banking system, dukungan seluruh masyarakat dari segenap lapisan sangat diperlukan. Masyarakat khususnya pengusaha yang bekerja di sektor riil harus menyadari sepenuhnya money demand yang dibutuhkan

harus di screen dengan value judgments yang berdasarkan nilai-nilai Islam.

Selain dari pada itu masyarakat harus menyadari sepenuhnya bahwa adanya UU No. 23 tahun 1999 yang telah memberikan independensi bank sentral dan hal-hal lain yang dapat menciptakan kebijakan moneter yang efektif harus dapat dipertahankan sehingga dual banking system dapat berlangsung dengan baik. Selain dari pada itu, dual banking system akan terlaksana dengan baik bila adanya kesediaan seluruh lapisan masyarakat untuk mencoba memahami kegiatan perbankan syariah sebagai sebuah sistem. Bila masyarakat bersedia melihat perbankan syariah sebagai sebuah sistem dan bukan sematamata sebagai sebuah ajaran agama, maka paradigm shift akan berlangsung dengan mulus seperti yang mulai terjadi di negara-negara barat yang mayoritas penduduknya non-Muslim. Bangsa ini terlalu naif, bila masyarakat Islam terbesar di dunia ini harus tertinggal dengan negara-negara lain dalam mengadopsi sebuah sistem yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat, padahal sistem tersebut berasal dari aj aran agamanya.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Zainul (1998). Strategi Pengembangan Perbankan Bagi Hasil di Indonesia. Sespibi: Bank Indonesia.

Ahmad, Khurshid (1981). Studies in Islamic Economics. Leicester, UK: The Islamic Foundation.

Allais, Maurice (1993). The Monetary Conditions of an Economy of Markets: From the Teachings of the Past to the Reforms of Tomorrow. Jeddah, SA: Islamic Research and Training Institute, IDB.

Anwar, Muhammad (1987). Modelling Interest-Free Economy: A Study in Macroecconomics and Development. Herndon, VA: The International Institute of  Islamic Thought.

Bank for International Settlements (1995), Press Release as reported in BIS Review, 24, pp. 1-4.

Chapra, M. Umer (1986). Towards a Just Monetary System. Leicester, UK: The Islamic Foundation. (1996). Monetary Management in an Islamic Economy. Islamic Economic  Studies, Vol. 4, No. 1.

Choudry, Nurun N. dan Abas Mirakhor (1997). Indirect Instruments of Monetary Control in an Islamic Financial System. Islamic Economic Studies, Vol. 4 No. 2.

Dar, Humayon A. dan John R. Presley (1999). Bahan Seminar Sehari Toward A Greater Contribution of the Shariah Bank for Indonesian Economy: Bank Indonesia.

Delhaise, Philippe F. (1998). Asia in Crisis: The Implosion of the Banking and Finance Systems. Singapore: John Willey & Sons (Asia) Pte Ltd.

Edwards, Franklin R. dan Frederic S. Mishkin (1995). The Decline of Traditional  Banking:

Implications for Financial Stability and Regulatory Policy. Economic Policy Review, July.

Hoff, Karla, Avishay Braverman dan Joseph E. Stiglitz (1993). The Economics of Rural Organization. New York, NY: Oxford University Press, Inc..

Indrawati, S. Mulyani dan Ali Winoto Subandoro (1998). Manajemen Makroekonomi Pasca Krisis. Seminar Sehari Sumbangan Pemikiran Fakultas Ekonomi Universitas

Indonesia pada Reformasi dan Pemulihan Ekonomi: LPEM FE UI.

International Monetary Fund (1995). International Financial Statistics, Washington,
D . C . .

Islamic Development Bank (1998). Occasional Paper (1), Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia.

Mc Kinnon, Ronald dan Donald J. Mathieson (1981). How to Manage a Repressed Economy. Essays in International Finance, No. 145.

__________(1984). Financial Repression and Economic Development. Chung Hua Series Lectures, November.

Mills, Paul S. dan John R. Presley (1997). The Prohibition of Interest in Western Literature. Workshop on Islamic Economics: Islamic Foundation. OECD, Economic Outlook, December 1991 dan June, 1995.

Muslehuddin, Mohammad (1974). Sistem Perbankan Dalam Islam. Terjemahan oleh Aswin Simamora (1990), Jakarta: Rineka Cipta.

Prasetiantono, A. Tony (1998). Dilema Manajemen Moneter. Diskusi Panel Efektifitas dan Tantangan Manajemen Moneter di Indonesia: Bank Indonesia.

Qureshi, Anwar Iqbal (1979). The economic and Social System of Islam. Lahore: Islamic Book Service.

Sarwono, A, Hartadi dan Perry Warjiyo (1998). Mencari Paradigma Baru Manajemen Moneter Dalam Sistem Nilai Tukar Fleksibel : Suatu Pemikiran Untuk Penerapannya Di Indonesia, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol. 1, No. 1.

Siddiqui, Nejatullah (1981). Banking without Interest. Lahore, PK: Islamic Publications Ltd..

Thurow, Lester (1980). Zero-Sum Society. New York, NY: Basic Books.

____________ (1997). The Future of Capitalism. London: Nicholas Brealey Publishing. World Bank (1995), World Tables.

ANALISA DAN KOMENTAR :

Dalam analisa dan komentar pada makalah ini,  penulis ingin menegaskan tentang pengendalian inflasi dalam perspektif kebijakan moneter islam. Analisa dan komentar ini di uraikan secara sistematik dan konseptual sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai pengendalian inflasi dalam perspektif kebijakan moneter islam tersebut.

Sebelum memberikan komentar selanjutnya penulis ingin memberikan summary atau ringkasan dari artikel atau makalah di atas menurut hasil analisa penulis:

Dalam artikel ini dibicarakan tentang reformasi keuangan di Asia pada awal 1980an ternyata hanya memberikan peningkatan kwantitas bagi lembaga-lembaga keuangan dan kwantitas aliran modal yang masuk, sedangkan kwalitas lembaga-lembaga keuangan Asia tidak meningkat. sehingga efisiensi dan stabilitas dari perbankan tidak pernah terealisir. Kelemahan kwalitas perbankan di Asia dipengaruhi oleh penerapan suku bunga yang gagal sebagai alat indirect screening mechanism. Selain dari pada itu, penerapan suku bunga berdampak negatif dalam manajemen moneter. yang pada gilirannya mengakibatkan kegagalan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, manajemen moneter alternatif yang tidak bertumpu pada suku bunga perlu dipersiapkan, karena hal tersebut dapat me-minimisasi pemanfaatan aggregate money demand untuk kegiatan-kegiatan yang non-produktif dan spekulatif.

Krisis keuangan di Asia berawal dari di-devaluasinya baht pada bulan Juli 1997 yang merupakan tantangan yang berat bagi perekonomian dunia di akhir abad ke 20.

Krisis yang terjadi pada dasarnya adalah bersumber dari kelemahan kwalitas dari sistem keuangan di Asia. Ada empat kelemahan perbankan Asia yang menyebabkan krisis kwalitas tersebut, yaitu:

1. Perilaku investasi yang bersifat spekulatif yang menjauhkan lembaga-lembaga keuangan dari perkembangan sektor riil.

2. Perbankan beroperasi seperti lembaga pegadaian yang hanya mementingkan jaminan/agunan.

3. Sistem manajemen tradisional dan kekeluargaan/kroni dalam mengelola bank sehingga penyaluran kredit tidak berdasarkan kelayakan proyek.

4. Walaupun telah disadari bahwa perbankan sebaiknya menghindar dari borrowing short and lending long, namun kegiatan ini terus berlangsung.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa permasalahan mendasar dari krisis keuangan Asia adalah krisis kwalitas lembaga-lembaga keuangan yang dipengaruhi oleh penerapan suku bunga yang ternyata gagal berfungsi sebagai alat indirect screening mechanism.

Manajemen moneter yang berdasarkan suku bunga mempengaruhi beberapa hal:

1. Terhadap pemenuhan kebutuhan pokok dan pemerataan distribusi pendapatan karena penyaluran pinjaman dengan suku bunga tertentu ditetapkan berdasarkan kemampuan peminjam memberikan jaminan kredit guna meng-cover pinjaman yang diberikan dan kecukupan cash flow untuk memenuhi kewajiban tersebut.

2. Pertumbuhan ekonomi juga terpengaruh oleh manajemen moneter yang berdasarkan suku bunga. Hal ini terjadi karena memungkinkan bagi masyarakat untuk mengkonsumsi lebih dari pendapatan yang diperolehnya karena meningkatnya konsumsi masyarakat yang dibiayai oleh pinjaman.

3. Ketidak stabilan ekonomi dunia saat ini. Menurut Friedman (dalam Chapra, 1996): attributed the unprecedentedly erratic behavior of the US economy to the erratic behavior of interest rates.

Usaha-usaha mengatur komponen-komponen money demand atau manajemen moneter melalui suku bunga cenderung memperkecil money demand untuk kegiatan-kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok dan investasi yang produktif dan cenderung memperbesar money demand untuk kegiatan-kegiatan yang nonproduktif dan spekulatif, yang pada gilirannya mengakibatkan kegagalan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan ekonomi suatu negara.

Manajemen moneter alternatif yang berdasarkan nilai-nilai Islam akan menciptakan stabilitas harga dan perekonomian yang lebih stabil dan apakah alternatif manajemen moneter akan lebih kondusif sehingga dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan ekonomi suatu negara. Pembahasan manajemen moneter alternatif ini meliputi money demand, money supply dan instrumeninstrumen kebijakan moneter yang berdasarkan nilai-nilai Islam.

Sesuai dengan ajaran Islam manajemen moneter yang efisien dan adil tidak berdasarkan mekanisme suku bunga, melainkan dengan menggunakan strategi yang berdasarkan tiga instrumen utama.

Pertama, adalah value judgments yang dapat menciptakan suasana yang memungkinkan alokasi dan distribusi resources yang sesuai dengan ajaran Islam.

Kedua, adalah kelembagaan yang berkaitan dengan kegiatan sosial, ekonomi dan politik, yang salah satunya adalah mekanisme harga yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan resources.

Ketiga, adalah financial intermediation yang berdasarkan sistem profit-and-loss sharing. Dalam sistem ini money demand dialokasikan dengan syarat hanya untuk proyek-proyek yang bermanfaat dan hanya kepada debitur yang mampu mengelola proyek secara efisien.

Ketika money demand selalu dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan, diharapkan money demand akan stabil.

Didalam mencapai pertumbuhan money supply yang sesuai target, diperlukan instrument-instrument yang digunakan oleh bank sentral untuk menciptakan keselarasan antara pertumbuhan money supply yang ditargetkan dan yang aktual terjadi.

Terdapat tiga sumber utama dari high-powered money, yaitu pinjaman pemerintah kepada bank sentral, kredit bank sentral kepada bank komersial dan surplus neraca pembayaran.

Instrument moneter yang dikenal menurut ekonomi Islam adalah dalam bentuk kontrol kuantitatif pada penyaluran kredit dan instrument yang dapat menjamin alokasi kredit dapat berlangsung dengan baik pada sektor-sektor yang bermanfaat dan produktif (Chapra, 1996).

Statutory reserve requirement pada sistem ekonomi Islam adalah instrumen yang sangat penting karena discount rate dan operasi pasar terbuka tidak dapat diterapkan pada sistem ini.

Instrument yang juga cukup berarti dalam mempengaruhi reserves dari pada bank komersial adalah kewenangan bank sentral untuk dapat memindahkan demand deposits pemerintah yang ada pada bank sentral ke dan dari bank komersial.

Common pool merupakan instrument yang mensyaratkan bank-bank komersial untuk menyisihkan sebagian dari deposits yang dikuasainya dalam proporsi tertentu yang berdasarkan kesepakatan bersama guna menanggulangi masalah likuiditas.

Moral suasion merupakan instrument yang lebih penting pada bank sentral yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Melalui kontak-kontak personal, konsultasi dan pertemuan-pertemuan dengan bank komersial, bank sentral akan dapat lebih cepat dan mampu memonitor kekuatan dan masalah yang dihadapi bank-bank komersial.

Manajemen moneter alternatif dimungkinkan untuk diterapkan di Indonesia, karena berdasarkan Undang-undang (UU) No. 10 tahun 1998 perbankan dapat berusaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan berdasarkan UU No. 23 tahun 1999 Bank Indonesia dapat melaksanakan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah.

Dengan adanya UU No. 10 tahun 1998 dan UU No. 23 tahun 1999 memungkinkan bagi Bank Indonesia untuk menerapkan manajemen moneter alternatif. Walaupun berdasarkan situasi dan kondisi saat ini belum semua instrumen cocok dan dapat diterapkan di Indonesia. Untuk berlangsungnya manajemen moneter alternative melalui beralihnya perbankan Indonesia kedalam dual banking system, dukungan seluruh masyarakat dari segenap lapisan sangat diperlukan. Masyarakat khususnya pengusaha yang bekerja di sektor riil harus menyadari sepenuhnya money demand yang dibutuhkan harus di screen dengan value judgments yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Masyarakat harus sadar sepenuhnya dalam kegiatan konsumsi agar menghindari kegiatan conspiciuous consumption dan dalam kegiatan produksi mengutamakan kegiatan produktif yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan menghindari kegiatan spekulatif.

Selanjutnya mengenai pengendalian inflasi dalam perspektif kebijakan moneter Islam perlu mendapat perhatian setelah sebelas tahun sudah Asia Tenggara khususnya Indonesia melewati sebuah peristiwa ekonomi yang telah membuka mata dan pikiran semua pihak betapa rapuhnya bangunan ekonomi yang dibangun. Setelah sebelumnya mendapat julukan sebagai The East Asian Miracle dan macannya Asia (Asian tiger), tidak lama berselang terjadilah guncangan (shock) ekonomi yang berawal dari sisi moneter. Dari sisi nilai tukar (exchange rate), pada tanggal 18 januari 1998 rupiah mencapai puncak kejatuhannya dengan menembus angka Rp. 16.000 per 1 dolar AS. Dari sisi inflasi, angka inflasi mencapai 77,60 % dan PDB -13,20 %.

Sebagaimana halnya di tahun 2007, kondisi makroekonomi Indonesia pada tahun 2008 masih tetap dalam tekanan krisis subprime mortgage yang masih terus berlanjut di AS bahkan ada kecendungan untuk semakin gawat, berpotensinya harga minyak dunia mengalami kenaikan yang tajam, masih berlanjutnya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Serta dikeluarkannya keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM  sekitar 28,5 % yang sudah dapat dipastikan berimplikasi kepada kenaikan harga-harga barang. Walaupun kondisi ekonomi Indonesia masih menunjukkan stabilitas yang terjaga, faktor-faktor eksternal di atas akan sangat mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar dan pencapaian target inflasi di tahun 2008 ini. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan sektor riil.

Keberadaan permasalahan inflasi dan tidak stabilnya sektor riil dari waktu ke waktu senantiasa menjadi perhatian sebuah rezim pemerintahan yang berkuasa serta otoritas moneter. Lebih dari itu, ada kecendrungan Inflasi dipandang sebagai permasalahan yang senantiasa akan terjadi.

Hal ini tercermin dari kebijakan otoritas moneter dalam menjaga tingkat inflasi. Setiap tahunnya otoritas moneter senantiasa menargetkan bahwa angka atau tingkat inflasi harus diturunkan menjadi satu digit atau inflasi moderat.

Secara empirik, pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari krisis tahun 1997 – 1998 yang mengakibatkan terganggunya sektor riil. Krisis ini diawali dari krisis di sektor moneter (depresiasi nilai tukar rupiah dengan dolar) yang kemudian merambat kepada semua sektor tanpa terkecuali. Tingkat Inflasi ketika itu sebesar 77,60 % yang diikuti pertumbuhan ekonomi minus 13,20 %. Adapun terganggunya sektor riil tampak pada kontraksi produksi pada hampir seluruh sektor perekonomian. Tahun 1998, seluruh sektor dalam perekonomian (kecuali sektor listrik, gas, dan air bersih) mengalami kontraksi. Sektor konstruksi mengalami kontraksi terbesar yaitu 36,4 %. Disusul kemudian sektor keuangan sebesar 26,6 %.

Inflasi sesungguhnya mencerminkan kestabilan nilai sebuah mata uang. Stabilitas tersebut tercermin dari stabilitas tingkat harga yang kemudian berpengaruh terhadap realisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu negara, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, perluasan kesempatan kerja, dan stabilitas ekonomi.

Dalam rangka mengendalikan inflasi dan menjaga stabilnya nilai mata uang, Pemerintah dan otoritas moneter yang ada mengambil beberapa kebijakan baik dari segi moneter, fiskal, maupun sektor riil. Dari segi moneter maka bank sentral akan menaikkan suku bunga dan pengetatan likuiditas perbank-kan, mengkaji efektivitas instrumen moneter dan jalur transmisi kebijakan moneter, menentukan sasaran akhir kebijakan moneter, mengidentifikasi variabel yang menyebabkan tekanan-tekanan inflasi, memformulasikan respon kebijakan moneter.

Dari segi fiskal, pemerintah menerapkan kenaikan prosentase pungutan pajak, mengadakan pinjaman sukarela atau pinjaman paksa, memotong uang, membekukan sebagian atau seluruhnya simpanan-simpanan (deposito) pihak-pihak partikulir (bukan punya pemerintah) yang ada dalam bank-bank, serta penurunan pengeluaran pemerintah.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa, kehadiran kebijakan moneter alternatif (mata uang yang kuat dan stabil, serta kebijakan moneter yang tidak memunculkan dilema di sektor riil) yang mampu mengendalikan inflasi sudah sangat mendesak dibutuhkan dan segera diaplikasikan. Dalam hal ini, Abdul Qadim Zallum (Pemimpin Ke 2 Hizbut Tahrir) dalam bukunya Sistem Keuangan di Negara Khilafah mengatakan bahwa, sistem moneter yang berbasis kepada emas dan perak merupakan satusatunya sistem moneter yang mampu menyelesaikan problematika mata uang, menghilangkan inflasi besar-besaran yang menimpa seluruh dunia, dan mampu mewujudkan stabilitas mata uang dan stabilitas nilai tukar, serta bisa mendorong kemajuan perdagangan internasional.

B. PENGENDALIAN INFLASI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN MONETER ISLAM

1. Definisi Kebijakan Moneter dan Inflasi

Untuk memudahkan analisa permasalahan pengendalian inflasi dalam perspektif kebijakan moneter Islam, maka penulis terlebih dahulu akan memabahas secara singkat berkaitan dengan dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yakni kebijakan moneter dan inflasi. Aulia Pohan mengatakan kebijakan moneter (monetary policy) adalah suatu pengaturan di bidang moneter yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang dan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Hampir senada dengan definisi yang diutarakan Pohan, dalam kamus istilah keuangan dan perbankan kebijakan moneter didefinisikan dengan rencana dan tindakan otoritas moneter yang terkoordinasi untuk menjaga keseimbangan moneter, dan kestabilan nilai uang, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

Definisi kebijakan moneter yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagaimana definisi yang disampaikan oleh Pohan. Definisi ini lebih bersifat netral (tidak memihak kepada salah satu aliran ekonomi yang ada, sebagaimana definisi yang ada pada wikipedia dan kamus Istilah Keuangan dan Perbankan yang lebih dominan kepada aliran moneteris).

Adapun definisi inflasi dalam Dictionary of Economics didefinisikan dengan suatu peningkatan tingkat harga umum dalam suatu perekonomian yang berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu. Samuelson dan Nordhaus dalam buku mereka Macro Economics mendefinisikan inflasi  dengan cukup pendek yaitu kenaikan tingkat harga umum.  Adapun Bank Indonesia mendefinisikan inflasi dengan kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus.

Definisi di atas mendapat kritikan cukup tajam dari mazhab ekonomi Austria. Ekonom dari mazhab Austria mengatakan bahwa definisi inflasi di atas tidak mengambarkan fakta inflasi sesungguhnya, terlebih lagi adalah faktor pemicu inflasi itu sendiri. Definisi di atas hanya sebatas menjelaskan salah satu akibat inflasi.

Aliminsyah dan Padji memberikan definisi inflasi sebagai berikut “suatu keadaan yang menunjukkan jumlah peredaran uang yang lebih banyak dari pada jumlah barang yang beredar, sehingga menimbulkan penurunan daya beli uang dan selanjutnya terjadi kenaikan harga yang menyolok”. Definisi ini hampir senada dengan yang disampaikan oleh Murray N. Rothbard.

Terjadinya perbedaan delam mendefinisikan inflasi ini dikarenakan sebagian pakar ekonomi menjelaskan makna inflasi berdasarkan sebab yang menimbulkan inflasi dan sebagian yang lain berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh inflasi.

Secara umum, definisi inflasi yang jamak dipakai adalah definisi yang penulis tulis pada bagian pertama.50 Sebagaimana halnya definisi kebijakan moneter yang digunakan dalam penelitian ini, maka dalam definisi inflasi penulis menggunakan definisi inflasi yang disampaikan oleh Bank Indonesia.

Mengapa penulis menggunakan definisi inflasi yang pertama? Ada dua alasan yang penulis gunakan untuk menjawab pertanyaan ini. Pertama, harus kita pahami bahwa sebuah definisi adakalanya berasal dari sebuah konsep tentang nilai yang dalam perumusannya diharuskan merujuk kepada dalil-dalil syar’i dan adakalanya terkait dengan konsep yang murni berasal dari sebuah fakta.

Definisi inflasi sepenuhnya didasarkan pada penelaahan yang cermat (dan tepat) terhadap fakta fenomena perkembangan harga barang dan jasa.  Dengan kata lain, definisi inflasi adalah berbicara fakta apa adanya (das sein), bukan berbicara apa yang seharusnya (das sollen).52 Dalam hal ini, definisi inflasi kelompok yang ke dua tidaklah menggambarkan fakta apa adanya.

Metode telaah seperti inilah yang seharusnya juga diterapkan dalam mendefinisikan fakta tentang inflasi.

Kedua, sebagaimana halnya definisi kebijakan moneter, definisi inflasi kelompok yang ke dua memasukkan unsur besaran jumlah uang beredar sehingga definisi tersebut tidak bersifat netral (mengikuti aliran moneteris).

Secara umum, berdasarkan penyebabnya inflasi terbagi ke dalam 3 macam, yakni: Pertama, tarikan permintaan (demand-pull inflation). Inflasi ini timbul apabila permintaan agregat meningkat lebih cepat dibandingkan dengan potensi produktif perekonomian. Kedua, dorongan biaya (cosh-push inflation). Inflasi ini timbul karena adanya depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (administered price), dan terjadi negative supply shocks akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Ketiga, ekspektasi inflasi. Inflasi ini dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau forward looking. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan dan penentuan upah minimum regional.

Dalam rangka menjaga inflasi agar tetap dalam tingkat moderat baik pemerintah (kebijakan fiskal) maupun otoritas moneter (kebijakan moneter) mengambil sejumlah langkah sebagaimana yang telah kami tuliskan pada bagian latar belakang.

Bagaimana inflasi dalam perekonomian Islam? Sesungguhnya, apabila inflasi didefinisikan dengan kecendrungan kenaikan harga-harga secara umum, maka akan kita dapati bahwa dalam setiap perekonomian (apakah itu menggunakan sistem ekonomi Kapitalis ataupun Islam) akan senantiasa ditemui permasalahan inflasi.

Hanya saja, terdapat perbedaan yang cukup signifikan (baik secara kuantitatif maupun kualitatif) antara permasalahan inflasi yang ada di dalam perekonomian Islam dengan yang ada di dalam perekonomian Kapitalis.

Salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan itu adalah dikarenakan mata uang yang digunakan dalam perekonomian Islam adalah bimetalik (dinar dan dirham). Dimana dalam diri dinar dan dirham tersebut mempunyai sejumlah keunggulan dibandingkan dengan mata uang kertas yang digunakan pada saat ini. Salah satu keunggulan itu adalah adanya nilai intrinsik (nilai ini tidak terdapat pada fiat money) yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, inflasi yang disebabkan faktor lemahnya mata uang (depresiasi nilai) sebagaimana yang terjadi dalam perekonomian Kapitalis tidak akan terjadi dalam perekonomian Islam.

2. Kebijakan Moneter

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dalam tulisan ini penulis akan mencoba memberikan deskripsi kebijakan moneter Islam (Perspektif Hizbut Tahrir) dalam mengendalikan inflasi.

Setidaknya ada tujuh kebijakan moneter Islam yang menurut penulis dapat mengendalikan inflasi baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu: Dinar dan dirham sebagai mata uang, hukum jual beli mata uang asing, hukum pertukaran mata uang, hukum bunga, hukum pasar modal, hukum perbankan, hukum pertukaran internasional, dan otoritas kebijakan moneter.

Di bawah ini penulis akan menjelaskan (secara singkat) empat dari tujuh kebijakan moneter di atas dalam kaitannya mengendalikan inflasi.

2.1 Dinar dan Dirham

Di atas penulis sudah menjelaskan bagaimana eksistensi dari fiat money yang secara pasti menyebabkan terjadinya inflasi. Lebih dari itu, ia merupakan faktor utama terjadinya inflasi dalam sitem Kapitalisme.

Berbeda halnya dalam sistem ekonomi Islam, inflasi yang disebabkan kelemahan dari mata uang relatif cukup kecil kemungkinan terjadinya (kalau tidak bisa dikatakan tidak akan terjadi).

Mengapa demikian? Untuk mengetahui mengapa penggunaan dinar dan dirham dapat mengendalikan inflasi terlebih dahulu harus diketahui kelemahan dari fiat money. Setelah itu dikomparasikan dengan karakteristik mata uang dinar dan dirham.

Telah diketahui bahwa, Fiat money memiliki kelemahan yang teramat fatal. Sebaliknya, dinar dan dirham tidaklah memiliki kelemahan sebagaimana yang ditemukan dalam fiat money. Faktor fundamental dari kekuatan dinar dan dirham adalah setaranya antara nilai nominal dengan nilai intrinsik yang terdapat pada mata uang tersebut.

Eksistensi nilai intrinsik ini akan secara otomatis menjaga nilai tukarnya terhadap mata uang lain. Sehingga inflasi yang disebabkan lemahnya nilai tukar mata uang domestik dengan mata uang asing yang berdampak kepada naiknya komoditas impor, output gap, dan ekspektasi inflasi dapat dikatakan tidak akan terjadi.

2.2 Hukum Bunga

Pergerakan ekonomi dalam sistem ekonomi konvensional sangat bergantung pada sistem bunga. Begitu pentingnya sistem bunga bagi ekonomi Kapitalisme, maka dalam kebijakan moneter konvensional struktur suku bunga menjadi salah satu instrumen moneter untuk mencapai sasaran akhir (inflasi).

Hampir semua sektor ekonomi Kapitalisme terkait dengan sistem bunga, mulai dari sektor riil terlebih lagi adalah sektor non riil. Sistem bunga mengakibatkan sektor non riil berkembang lebih cepat dibandingkan dengan sektor riil. Hal ini dikarenakan sektor non riil dalam memberikan keuntungan relatif lebih cepat dan besar jumlahnya apabila dibandingkan dengan sektor riil.

Akibatnya sektor riil mengalami kekurangan “darah” untuk menggerakkan roda ekonomi. Ketika roda ekonomi sudah berjalan lambat dan bahkan terhenti bisa dipastikan inflasi adalah sebuah keniscayaan yang akan terjadi.

Sebaliknya, Islam secara tegas berpendapat bahwa, bunga hukumnya adalah haram.62 Kalau bunga dalam Islam diharamkan, lalu bagaimana caranya menggerakkan roda ekonomi?

Islam menggariskan bahwa, harta yang dimiliki oleh seseorang individu apabila ingin dikembangkan haruslah melewati cara yang memang dihalalkan oleh Allah Swt. Dalam hal ini Islam memberikan tiga pilihan apakah dengan cara usaha mandiri, kerjasama pihak kedua (syarikah), dan kerjasama pihak ketiga (melalui lembaga mediasi Bank Syariah).

Dengan kata lain, Islam tidak mengijinkan pengembangan harta melalui perdagangan uang (uang beranak uang) dengan sistem bunga. Kebijakan Islam melarang perdagangan uang ini tentunya akan mencegah uang beredar pada tempat tertentu saja (sektor non riil), sehingga kebutuhan “darah” (dana) bagi sektor riil dapat terpenuhi. Ketika dana segar bagi sektor riil telah tercukupi maka bisa dipastikan gerak dari roda ekonomi akan berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya inflasi.

2.3 Hukum Perbankan

Dalam sistem ekonomi Kapitalisme, lembaga keuangan (perbankan) menempati posisi yang sangat menentukan. Melalui lembaga inilah sistem bunga dapat berjalan dengan baik dan bergerak sangat cepat.

Apabila dalam sistem ekonomi Kapitalisme perbankan merupakan suatu keniscayaan. Maka dalam sistem ekonomi Islam (SEI) adalah sebaliknya. Islam memandang pendirian suatu bank adalah mubah (boleh), hanya saja kegiatan dari perbankan tersebut tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan (dhawabit) syari’ah.

Dengan demikian, apabila eksistensi perbankan dalam sistem ekonomi Kapitalisme cenderung semakin memperdalam jurang antara sektor riil dengan sektor non riil yang berujung kepada inflasi. Sebaliknya dalam SEI lembaga keuangan yang ada akan membantu atau mendukung pergerakan sektor riil.

2.4 Otoritas Kebijakan Moneter Islam

Dalam SEI, otoritas kebijakan moneter dan fiskal tidaklahlah terpisah dengan struktur pemerintahan (lembaga eksekutif) yang ada sebagaimana yang ada pada SEK (sistem ekonomi Kapitalis). Kebijakan moneter dan Fiskal dalam SEI sama-sama berada di bawah departemen Baitul Maal. Sehingga tidak diperlukan lagi koordinasi atau pembahasan apakah otoritas moneter dengan lembaga eksekutif perlu dipisahkan atau tidak untuk mengambil kebijakan moneter.

Sebagai tambahan, mana mungkin syariah Islam diterapkan dimana kepemimpinan politiknya berada dalam kungkungan demokrasi Kapitalisme, padahal syariah Islam mengutuk demokrasi??? Dalam konteks ini, mana mungkin kebijakan moneter berbasis syariah dijalankan oleh orang-orang yang menghamba kepada hukum thagut dan antek-antek barat???

Oleh karena itu, kebijakan moneter berbasis syariah yang telah penulis paparkan di atas hanya bisa diterapkan dan dijalankan oleh kepemimpinan yang juga sesuai dengan syariah, yakni Daulah Khilafah Rasyidah.


[1] Penulis adalah Peneliti Bank Senior, Tim Penelitian & Pengembangan Bank Syariah, DPNP, Bank Indonesia, namun pendapat penulis dalam makalah ini bukan mencerminkan pendapat lembaga tempat beliau bekerja. Email: mulya7@yahoo.com atau msiregar@bi.go.id

[2] Disarikan dari berbagai sumber, khususnya Chapra, M. Umer (1996).

SUMMARY, ANALISA DAN KOMENTAR SISTEM KEUANGAN: PERBANKAN SYARIAH BERBASIS FLOATING MARKET

July 19, 2010 Leave a comment

SUMMARY, ANALISA DAN KOMENTAR SISTEM KEUANGAN

M

A

K

A

L

A

H

JUDUL : PERBANKAN SYARIAH BERBASIS FLOATING MARKET

DIPRESENTASIKAN SEBAGAI TUGAS PADA

MATA KULIAH SISTEM FINANCIAL ISLAM

DOSEN PEMBIMBING: Prof. Dr. SOFYAN SYAFRI HARAHAP

Oleh : Ismul Azhari

Nim: 08 EKNI 1348

PASCA SARJANA IAIN SUMUT

2009-2010

PERBANKAN SYARIAH BERBASIS FLOATING MARKET

Oleh: Yusdani

Staf pengajar Fakultas Ilmu Agama Islam dan Peneliti

pada Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

A. PENDAHULUAN

Sistem ekonomi berbasis Syariah, belakangan ini makin populer bukan hanya di negara-negara Islam tetapi juga negara-negara barat, yang ditandai dengan makin suburnya bank-bank yang menerapkan konsep syariah.[1] Di Indonesia perkembangan pemikiran tentang perlunya menerapkan prinsip Islam dalam berekonomi muncul pada 1974. Tepatnya digagas dalam sebuah seminar ‘Hubungan Indonesia-Timur Tengah’ yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK). Perkembangan pemikiran tentang perlunya umat Islam Indonesia memiliki lembaga keuangan Islam sendiri mulai berhembus sejak itu, seiring munculnya kesadaran baru kaum intelektual dan cendekiawan muslim dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.

Pada awalnya memang sempat terjadi perdebatan yang melelahkan mengenai hukum bunga Bank dan hukum zakat vs pajak di kalangan para ulama, cendekiawan dan intelektual muslim.[2] Akan tetapi, nampaknya perkembangan pemikiran dan pergumulan ijtihâd panjang dalam masalah hukum ‘bunga bank’ dan ‘zakat vs pajak’ tersebut tidak sia-sia, akhirnya membuahkan hasil yang melegakan dan memuaskan umat Islam Indonesia. Paling tidak, kalau boleh dikatakan ‘sebuah tonggak’ sejarah baru kebangkitan ekonomi Islam di Indonesia, tepatnya pada hari Ahad, 3 November 1991 untuk pertama kalinya sebuah Bank Islam dilaunching pendiriannya di Istana Bogor yang Panitia Penyelenggaranya diketuai oleh Prof. Dr. Ir. M. Amin Aziz (sekarang Ketua Yayasan PINBUK) Bank Islam Indonesia ini selanjutnya diberi nama Bank Muamalat Indonesia (BMI). [3]

Ketika itu, memang BMI menjadi satu-satunya tumpuan dan harapan 150 juta umat Islam Indonesia. Bahkan harapan yang sangat besar untuk kapasitas Bank yang baru seumur jagung. Harapan yang tentunya sangat wajar jika dikaitkan dengan suasana emosional yang menghinggapi umat Islam yang sudah puluhan tahun bercitacita memiliki lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah yang sekaligus untuk mewujudkan ‘mimpi’ akan kebangkitan ekonomi 90% umat Islam yang hidup dalam lingkaran kemiskinan dan keterbelakangan baik di desa-desa maupun di kotakota besar.

Setelah BMI mulai beroperasi sebagai bank yang menerapkan prinsip syariah pertama di Indonesia, frekuensi kegairahan umat Islam untuk menerapkan dan mempraktekkan sistim syariah dalam kehidupan berekonomi sehari-hari menjadi tinggi. Namun karena kuatnya jaringan bank konvensional yang dimiliki para  konglomerat dan pemerintah yang tangan-tangannya bahkan sampai masuk ke pelosok-pelosok desa dan kecamatan untuk menyedot dana masyarakat, membuat BMI hampir tidak bisa berbuat banyak. Apalagi untuk menyediakan jasa kepada masyarakat yang jauh dari kota-kota besar.

Kenyataan tersebut di atas barangkali, yang menjadikan BMI kemudian belum dapat memenuhi banyak harapan masyarakat muslim lapisan bawah yang selama berpuluh-puluh tahun tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah yang memihak pada mereka. Ditambah memang, perfomance sebuah bank yang hampir tidak bias dielakkan dari kesan eksklusivisme, elitis dan bahkan tidak membumi sebagaimana yang diharapkan jutaan umat sewaktu pendirian BMI sebelumnya. Memang, sebagaimana praktek sebuah bank konvensional yang bermain di level atas dan (keharusan) berorientasi pada keuntungan, maka BMI juga tidak bisa mengelak untuk tidak menggarap kalangan menengah ke atas sebagai nasabah dan debitur paling potensial. Karena sesungguhnya selama ini hanya kelompok kecil inilah yang ‘memegang’ dan punya uang. Tentu hal ini dilakukan untuk menjaga likuiditas Bank dan untuk mempertahankan eksistensinya melalui upaya-upaya mendapatkan keuntungan yang sewajarnya melalui bagi hasil. Kalau tidak, mungkin sulit kita membayangkan BMI akan dapat terus landing dan berkibar hingga hari ini.

Akan tetapi pilihan model pengembangan BMI dalam habitat umat seperti itu bukan berarti tidak memiliki konsekuensi logis. Artinya, umat Islam yang mayoritas berada di level grass root (akar rumput) tidak mendapatkan tempat yang menjadi faktor ‘pertimbangan’ dalam bisnis perbankan besar, karena masyarakat miskin hamper pasti, tidak memiliki nilai bergaining apa-apa dalam sebuah transaksi bisnis perbankan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan banyak umat Islam masih belum merasakan BMI memberikan sentuhan yang berarti kepada mereka sebagai bank yang mengusung nama Islam, utamanya pengusaha makro dan mikro yang relatif tidak mungkin dapat menjangkau persyaratan normal perbankan.

Walhasil kehadiran BMI sebagai lembaga perbankan syariah di tengah-tengah habitat umat Islam Indonesia belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan ekonomi masayarakat dalam mengembangkan usaha-usaha mikro yang notabene milik mayoritas umat. Hal ini tentu karena BMI sendiri memiliki keterbatasan-keterbatasan yang cukup berarti, misalnya masih kurangnya modal usaha, banyaknya saingan bank  konvensional yang memiliki dana unlimited dan kecenderungan pragamatis umat Islam sendiri yang masih berorientasi pada bunga bank sehingga lebih memilih menjadi nasabah bank konvensional dan lain sebagainya serta berbagai kelemahan usaha mikro lainnya.

B. PERKEMBANGAN DAN ASET PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Sejarah perbankan syariah diawali sebelas tahun lalu, ketika Bank Muamalat mulai beroperasi pada 1 Mei 1992, dengan total komitmen modal disetor sebesar Rp 106.126.382.000,-. [4] Pada masa-masa awal operasinya, keberadaan bank syariah  belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini tercermin dari UU No. 7 Tahun 1992, di mana pembahasan mengenai perbankan dengan sistem bagi hasil hanya diuraikan sepintas lalu. Kondisi mulai berubah pada 1998, ketika pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/ 1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (dual banking system), yaitu system perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, bersamaan dengan mulai meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat sebagai hasil edukasi dan kampanye yang gencar diselenggarakan. Perkembangan ini misalnya dapat ditilik dari jaringan kantor perbankan syariah, yang di tahun 1998 baru ada satu bank umum syariah dengan 10 kantor cabang, 1 kantor cabang pembantu, serta 19 kantor kas, menjadi 2 bank umum syariah dengan total 123 kantor, 7 unit usaha syariah pada bank umum konvensional yang tersebar dengan 39 kantor, serta 85 BPRS. [5]

Selain bank umum syariah, bank konvensional juga mulai melirik bentuk perbankan syariah ini dengan mendirikan unit usaha syariah. Saat ini terdapat tujuh bank yang memiliki unit usaha syariah, yaitu Bank Bukopin, Bank Danamon, Bank BNI, Bank BRI, Bank IFI, dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, dan Bank BII.

Perkembangan perbankan syariah yang menggembirakan juga dapat dilihat dari total asetnya yang menunjukkan tren peningkatan secara signifikan. Total asset perbankan syariah pada Desember 2002 berjumlah Rp 4.045.235 juta, meningkat sebesar Rp 1.326.465 juta (48,789 %) dibandingkan posisi pada Desember 2001 sebesar Rp 2.718.770 juta. Pada akhir Maret 2003, angka ini bertambah lagi menjadi Rp 4.632.242 juta, atau mengalami peningkatan 14,5 % dari posisi tiga bulan sebelumnya.

Meskipun angka-angka di atas menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, namun sesungguhnya peran perbankan syariah masih amatlah kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional. Ditinjau dari total aset, perbankan syariah hanya menyumbang Rp 4,63 triliun atau 0,42 % dari total perbankan nasional. Sementara itu, total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun Rp 3,32 triliun atau hanya 0,40 % dari total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun seluruh bank di tanah air. Sedangkan pembiayaan yang telah disalurkan berjumlah Rp 3,66 triliun atau hanya setara 0,87 % dari seluruh kredit yang disalurkan keseluruhan bank. Angkaangka tersebut tentunya masih amat kecil dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga menerapkan dual banking system. Di Kuwait, total aset perbankan syariah telah mencapai 32 persen dan Malaysia 7,9 persen dari total aset perbankan.[6]

C. PERBANKAN SYARIAH DAN PEMBERDAYAAN UMAT

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan [7], disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan aktivitasnya, Bank Syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara Bank dengan Nasabah.

2. Prinsip Kesederajatan

Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank.

3. Prinsip Ketentraman

Produk-produk Bank Syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah Muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Dengan demikian, nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin.

Pelaksanaan prinsip-prinsip di atas lah yang merupakan pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional,7 sebagaimana ditulis Dixon (1992):

…the basic difference between Islamic and Western banks is that the former operate on an equity-based system in which a predetermined rate of return is not guaranteed, whilst in the latter case the system is based on interest financing. This fundamental difference stems from the Sharia’s prohibition of riba (usury or interest) and gharar (uncertainty, risk or speculation). [8]

Konsep riba tersebut sebenarnya telah lama dikenal dan telah mengalami perkembangan makna. Visser (1998), misalnya mengungkapkan perkembangan pengertian riba tersebut:

“The concept of ‘usury’ has a long historical life, throughout most of which it has been understood to refer to the practice of charging financial interest in excess of the principal amount of a loan, although in some instances, and more especially in more recent times, it has been interpreted as interest above the legal or socially acceptable rate. [9]

Setelah lahirnya BMI, Bank Syariah pertama di Indonesia 13 tahun lalu, kini di alam reformasi telah beroperasi pula lembaga-lembaga perbankan konvensional yang menerapkan prinsip syariah, baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta. Kemunculan bank-bank syariah ‘baru’ – Bank IFI Cabang syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Divisi Syariah sebenarnya tidak terlepas dari peristiwa krisis moneter yang cukup parah sejak 1998 atau pasca likuidasi ratusan bank konvensional karena pengelolaannya yang menyimpang.

Di samping itu, dalam dunia perbankan, para bankir dan pemerintah sendiri telah terjadi perubahan paradigma dalam memandang perbankan Islam di Indonesia yang selama krisis ternyata dapat bertahan. Ujian moneter selama krisis tersebut itulah yang sedikitnya membawa implikasi positif bagi sejarah perkembangan perbankan Islam kontemporer di Indonesia. [10]

Kendati Bank Syariah sudah tumbuh dengan positif dan diterima oleh masyarakat dengan baik, kaum muslim Indonesia perlu juga bersikap kritis dalam melihat perkembangan pesat tersebut yang terkesan “mengejar momentum”. Karena sebagai bank yang menggunakan sistim yang bersumber dari ajaran wahyu, taruhan konsekuensi nama Islam menjadi cukup berat. Artinya taruhan nama ‘agama’ ini tidak boleh dijadikan permainan ekonomi oleh para pelaku perbankan sekedar mengingatkan awal menjamurnya bank konvensional swasta pada dekade 80-an dan 90-an. Karena jika hal itu terjadi, implikasi yang harus ditanggung sangat besar dan berisiko bagi eksistensi agama Islam, umat dan ajaran-ajarannya.

Oleh sebab itu, kemunculan banyak lembaga perbankan berlabel syariah (Islam) janganlah hanya karena faktor euphoria reformasi sebagaimana perilaku masyarakat umum saat ini. Akan tetapi memang harus benar-benar karena factor demand dan faktor keyakinan masyarakat dalam menjalankan proses berekonomi secara halal dan bermartabat.

Di samping itu, lembaga perbankan yang menganut sistim syariah tidak sertamerta hanya berorientasi untuk meraup dana dari segmen masyarakat Islam sebanyakbanyaknya tanpa memberi manfaat, kontribusi dan implikasi positif kepada usaha peningkatan kesejahteraan umat secara menyeluruh, utamanya dalam pengembangan usaha kecil dan menengah yang mayoritasnya dimiliki umat Islam. Kaum muslim Indonesia tidak mau menyaksikan bank syariah hanya jadi lembaga yang pandai

meraup uang rakyat tetapi tidak pandai membangun ekonomi rakyat. Dengan kata lain, Bank-Bank Syariah yang sudah ada janganlah hanya pengganti kulit bank-bank yang telah dilikuidasi pada 1997 lalu.

Bagi umat Islam Indonesia bagaimanapun juga, Bank-Bank Syariah yang telah beroperasi di tengah-tengah kehidupannya menjadi harapan bagi upaya memberdayakan kehidupan perekonomian mereka. Jadi jangan hanya mengejar keuntungan semata dengan fokus pembiayaan pada usaha-usaha skala besar dan menengah saja seperti pada masa Orde Baru dulu. Akan tetapi harus secara serius dan sepenuh hati juga berusaha mendorong bangkitnya kekuatan ekonomi umat yang berbasis pada usaha kecil dan kecil-bawah. [11]

Harapan dan kecemasan tersebut di atas penting diperhatikan, karena kaum muslim Indonesia tidak menghendaki bank syariah sama halnya dengan bank konvensional yang lebih tertarik dan memprioritas untuk mengurus pembiayaan kepada pengusaha besar dari pada ke pengusaha kecil karena gambaran keuntungan bisnis belum jelas. Paling tidak, pengalaman beberapa pengusaha kecil mikro yang pernah mencoba mendapatkan pembiayaan di sebuah bank syariah nasional tidak terulang lagi pada masa mendatang. Kaum muslim Indonesia juga tidak ingin mendengar lagi pengusaha kecil mengeluh akibat rumitnya proses pinjaman pembiayaan dan berbagai praktek lempar sana, lempar sini. [12]

D. STRATEGI PENGEMBANGAN MASA MENDATANG

Perkembangan seperti disebutkan di atas setidaknya menunjukkan bahwa ekonomi Islam (syari’ah) yang bersumber dari wahyu dewasa ini telah menemukan form terbaru dalam kehidupan berekonomi di Indonesia. Karena itu, konsep ekonomi Islam yang akhir-akhir ini telah menjadi bagian penting dari sistim perekonomian masyarakat, hendaknya harus dikawal eksistensinya dan harus pula disikapi secara proaktif oleh seluruh umat Islam. Bagaimanapun, ekonomi Islam utamanya sistim syariah yang dipakai dalam operasionalisasi sistim perbankan nasional telah menjadi bagian yang sangat vital dan strategis bagi denyut gerakan perekonomian masyarakat.

Setidaknya, ada hal-hal yang patut membuat umat Islam Indonesia bergembira yaitu telah terjadinya perubahan besar persepsi para pengambil kebijakan keuangan dan moneter di Indonesia terhadap sistim perbankan Islam (khususnya BMI) yang berhasil memperlihatkan prestasi gemilang melawan krisis moneter yang dimulai pertengahan 1997. Padahal, keadaan demikian sebelumnya sangat mustahil akan dapat terjadi di negara sekuler seperti Indonesia ini. Barangkali sejarah menghendaki hikmah blessing in disguise seperti itu?

Kalangan pengambil kebijakan perbankan dan para ahli ekonomi sekarang telah merekonstruksi dan mengevaluasi kembali sistim perbankan yang selama ini berjalan dan ternyata telah berakhir dengan sangat tragis dan hampir menumbangkan integritas Indonesia sebagai sebuah bangsa. Terbukti sistim ekonomi perbankan (kapitalis) yang diterapkan selama ini ternyata sangat rentan terhadap berbagai gejolak ekonomi. Sebaliknya sistim perbankan yang merunut pada prinsip Islam (syariah) terbukti pula dapat bertahan menghadapi hantaman moneter dan gejolak-gejolak ekonomi lainnya.

Oleh sebab itu, pada masa-masa mendatang lembaga perbankan syariah diharapkan juga mampu membangun gerakan ekonomi rakyat yang kuat dan handal sesuai prinsip-prinsip yang diyakini umat. Tanpa ada usaha memberdayakan ekonomi rakyat yang serius, utamanya ekonomi umat Islam yang berbasis lokal dan grass root, maka kehadiran lembaga perbankan syariah yang sudah mewarnai perekonomian nasional akan sia-sia belaka.

Dalam upaya mewujudkan harapan umat tersebut, diperlukan usaha sungguhsungguh dari kalangan perbankan untuk menyusun langkah-langkah, formasi dan

model-model hubungan yang sinergis antara Bank-Bank Syariah dengan umat Islam sehingga keduanya saling mendapatkan keuntungan yang berararti. Paling tidak, sebagai langkah awal Bank-Bank Syariah diminta dapat memperhatikan aspek  empowering umat yang masih sesak dalam kantong-kantong kemiskinan dan keterbelakangan. Tentu saja kepada umat Islam sendiri juga diminta untuk tetap menjadi nasabah Bank-Bank Syariah yang dengan susah payah telah hadir di negeri ini.

Pesatnya perkembangan perbankan syariah juga diikuti dengan pesatnya kajian dan publikasi mengenai prinsip-prinsip serta praktek-praktek bank syariah. Namun demikian, berbagai kajian dan terbitan tersebut hampir seluruhnya membahas bagaimana strategi sukses mengelola bank syariah dengan memfokuskan pada nasabah muslim sebagai sasaran utamanya. Apakah bank syariah memang tidak sesuai untuk nasabah non muslim? [13]

Dalam konteks Indonesia, hal ini sangat penting untuk dipikirkan, mengingat bahwa non muslim di Indonesia selain jumlahnya cukup signifikan juga memiliki potensi ekonomi yang besar. Hal ini diperkuat dengan kenyataan pada beberapa wilayah Indonesia, penduduk non muslimlah yang merupakan mayoritas. Hal ini penting untuk dipertimbangkan, terutama menggagas kemungkinan penerapan strategi pengembangan perbankan syariah melalui peningkatan fokus perhatian pada potensi nasabah non muslim. Argumen pokok dan dasar pemikiran yang ingin dikemukakan berlandaskan pada tiga alasan. Pertama, bahwa larangan pemungutan riba, yang merupakan ciri utama bank syariah, ternyata memiliki akar pada ajaran-ajaran non- Islam. [14]

Kedua, ternyata secara keseluruhan kinerja perbankan syariah lebih bagus dibandingkan dengan kinerja perbankan konvensional. Ketiga, berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, ternyata tidak terdapat perbedaan preferensi yang signifikan dalam pemilihan bank oleh nasabah muslim maupun nasabah non muslim.

Dalam upaya mengembangkan sistem perbankan syariah yang sehat dan amanah serta guna menjawab tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh system perbankan syariah Indonesia, Bank Indonesia menyusun “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Sasaran pengembangan perbankan syariah sampai tahun 2011, sebagaimana termaktub dalam Cetak Biru tersebut, adalah terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan; diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah; terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif dan efisien; serta terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas. [15]

Dalam upaya mewujudkan sasaran-sasaran tersebut, Bank Indonesia telah mencanangkan inisiatif-inisiatif strategis, yang pelaksanaannya dapat dibagi ke dalam empat fokus area pengembangan, yakni: mendorong kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah secara konsisten, menyempurnakan regulasi dan sistem pengawasan yang sesuai dengan karakteristik perbankan syariah, mendukung terciptanya efisiensi operasional dan daya saing bank syariah, serta meningkatkan kestabilan sistem, peran, dan kemanfaatan perbankan syariah bagi perekonomian secara umum.

Dalam upaya penciptaan efisiensi operasional dan daya saing bank syariah seperti tersebut di atas, perlu diperhatikan pencapaian economies of scale serta economies of scope dari perbankan syariah. Dalam kaitannya dengan hal inilah perluasan cakupan pasar dengan juga memberikan perhatian pada pasar rasional dan non muslim menemukan relevansinya. Sebagaimana kita ketahui, hingga saat ini pengembangan perbankan syariah semata-mata masih terfokus pada pasar spiritual, yakni kelompok nasabah yang terutama mempertimbangkan kebersihan dan kemurnian transaksi keuangan, serta mengabaikan pasar non muslim. Padahal, bila menilik kondisi demografis masyarakat Indonesia, terlihat persebaran yang kurang merata, dimana terdapat wilayah-wilayah yang didominasi masyarakat non muslim dan juga memiliki potensi ekonomi yang tinggi.

Penetrasi perbankan syariah pada pasar non muslim diharapkan juga akan lebih mudah bila melihat kinerja perbankan syariah yang dalam banyak kategori relative lebih baik dibandingkan dengan perbankan konvensional. Ditinjau dari tingkat efisiensi, misalnya, perbankan syariah membukukan prestasi yang baik, yang dapat dilihat dari tingkat laba yang diperoleh. Perbankan syariah telah membukukan laba dalam triwulan I/2003 sebesar Rp 17,7 miliar, dengan ROA sebesar 1,59 % dan ROE sebesar 13,5 %. Rasio ROA dan ROE tersebut cenderung meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar masing-masing 0,84 % dan 6,6 %. [16]

Kinerja yang lebih baik dapat pula dilihat dari rasio Financing to Deposit Ratio (FDR), yakni rasio antara pembiayaan yang diberikan dengan dana pihak ketiga yang diterima bank, yang mencapai 110,22 %. Angka ini jauh melebihi rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan konvensional yang hanya 50,46 %. Perbandingan serupa juga terlihat dari Non Performing Financings (NPF), yakni jumlah pembiayaan yang tergolong non lancar dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif. Non Performing Financings perbankan syariah hanya 3,96 %, sementara Non Performing Loans perbankan konvensional mencapai 8,15 %. [17]

Selama ini, kalangan perbankan syariah umumnya masih membidikkan sasaran pada para loyalis syariah atau pasar yang fanatik terhadap syariah. Masih jarang bank syariah yang mencoba menangkap pasar mengambang (floating market) atau pasar yang tidak terlalu fanatik terhadap satu sistem perbankan, konvensional atau syariah. Pasar ini bisa berpindah-pindah, tergantung sistem mana yang lebih menguntungkan.

Sejalan dengan ini, dapat disimak hasil penelitian Bank Indonesia tentang “Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Pulau Jawa”.  Dalam Pokok-Pokok Hasil Penelitian, butir (5) disebutkan : Analisis faktor-faktor yang memotivasi masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah ternyata untuk masyarakat Jawa Barat dan Jawa Timur yang lebih dominan faktor kualitas pelayanan dan kedekatan lokasi bank dari pusat kegiatan, sedangkan factor pertimbangan keagamaan (yaitu masalah halal/haram) bukanlah menjadi factor penting dalam mempengaruhi kecenderungan menggunakan jasa bank syariah. Hasil penelitian tersebut mengkonfirmasikan penelitian-penelitian sebelumnya, yang menyebutkan bahwa faktor agama bukanlah pertimbangan utama dalam pemilihan bank, dan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara responden muslim dan nonmuslim dalam penetapan kriteria-kriteria utama dalam pemilihan bank. [18]

Sudin, misalnya, menyebutkan:

The three most important criteria in the bank selection process for Muslims were: first, “the provision of a fast and efficient service”;second, “the speed of transaction”; and third, “friendliness of bank personnel”. As regards the non-Muslims, the three most important bank selection criteria were: first, “friendliness of bank personnel”; second, “the provision of a fast and efficient service”; and third, “the reputation and image of the bank”. [19]

Dalam tempo yang relatif singkat, perbankan syariah telah mengalami kemajuan yang menggembirakan, baik dari jumlah kantor, jumlah aset, dana pihak ketiga yang dihimpun, atau pembiayaan yang disalurkan. Namun demikian, kontribusi perbankan syariah dibandingkan dengan total perbankan masih amat kecil. Bank Indonesia mengeluarkan Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia sebagai peletak posisi dan cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia dan berfungsi sebagai pedoman bagi para stakeholder perbankan syariah. Cetak Biru ini juga memuat inisiatif-inisiatif guna mencapai sasaran yang ditentukan. Salah satu inisiatif penting adalah mendukung terciptanya efisiensi dan daya saing bank syariah. Efisiensi tersebut dapat dicapai antara lain dengan meningkatkan economies of scale dan economies of scope. [20]

Dalam konteks ini, perbankan syariah perlu pula memberikan perhatian kepada pasar non muslim. Penetrasi terhadap segmen pasar ini diperkirakan akan lebih mudah bila mengingat bahwa ajaran Hindu, Budha, Yahudi dan Kristen pun juga memiliki akar yang kuat mengenai larangan pemungutan riba. Selain itu, dalam pelbagai kategori penting, kinerja perbankan syariah ternyata relatif lebih baik dibandingkan dengan perbankan konvensional. Apalagi, berdasarkan beberapa studi yang telah dilakukan, ternyata tidak terdapat perbedaan preferensi yang signifikan antara nasabah muslim dan nonmuslim dalam kriteria pemilihan sebuah bank. Penggarapan pasar rasional dan nonmuslim, sambil tetap memberikan perhatian kepada umat muslim sebagai pasar spiritual yang utama, diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja perbankan syariah lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada para nasabahnya. [21]

E. PENUTUP

Sebagai penutup uraian-uraian terdahulu dari tulisan ini, perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, bahwa pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia secara kuantitas sampai tahun 2004 cukup pesat dan menggembirakan. Akan tetapi sisi kuantitas tersebut perlu pula disertai peningkatan kualitas sehingga manfaat jasa perbankan syariah betul dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

Kedua, bahwa untuk pengembangan program-program perbankan syariah di Indonesia pada masa-masa mendatang perlu menempuh strategi-strategi baru untuk mempertahankan dan meningkatkan penggarapan pasar loyalis spiritual (internal muslim). Ketiga, bahwa sudah saatnya pihak-pihak pengelola perbankan syariah di Indonesia untuk melakukan penetrasi ke segmen pasar non-muslim karena bila menilik kondisi demografis masyarakat Indonesia, terlihat persebaran penduduk yang kurang merata, dimana terdapat wilayah-wilayah yang didominasi masyarakat non muslim dan juga memiliki potensi ekonomi yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azis Thaba,1996, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru, Jakarta: Gema Insani Press.

Ali Mutasowifin, 2003. “Menggagas Strategi Pengembangan Perbankan Syariah di Pasar Non Muslim” dalam Jurnal Universitas Paramadina, Vol. 3 No. 1, September 2003: 25-39

Bahtiar Effendy,1998, Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Jakarta: Penerbit Paramadina.

Baihaqi Abd. Madjid ,2004, Kesadaran Baru Berekonomi Islam http:// http://www.bmtlink.web.id/newpage21.htm as retrieved on 11 Dec 2004 17:17:05 GMT. accessed, 16 Desember 2004. “Bank dengan Agunan Amanah,” Tempo, 9 November 1991, hal.22-23.

“Bank Istimewa, Tanpa Bunga,” Editor, 9 November 1991, hal.75-76.

Bank Indonesia. 2002. Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia.

Bank Indonesia dan Lembaga Penelitian IPB. 2000. Penelitian Potensi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Jawa Barat.

Bogor: BI dan Lembaga Penelitian IPB.

Bank Indonesia dan Pusat Penelitian Kajian Pembangunan Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro. 2000. Penelitian Potensi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Semarang: BI dan PPKP Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro.

Bank Muamalat Indonesia. 1993. Laporan Tahunan 1993 M/1413 H. Jakarta: Bank Muamalat Indonesia.

Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia. 2002. Statistik Perbankan Syariah Desember 2002. Jakarta: Bank Indonesia.

——. 2003. Statistik Perbankan Syariah Maret 2003. Jakarta: Bank Indonesia.

——. 2003. Laporan Triwulanan Perbankan Syariah-Triwulan I/2003. Jakarta: Bank Indonesia.

Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan – Bank Indonesia. 2000. Ringkasan Pokok-Pokok Hasil Penelitian “Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Pulau Jawa. Jakarta: Bank Indonesia.

Dixon, Rob. 1992. “Islamic Banking”. The International Journal of Bank Marketing. 10

Ekonomi Syariah di Indonesia, Bukan Alternatif tapi Keharusan “http:// http://www.eramoslem.com/br/fo/4a/14171,1,v.html, accessed 17 Desember 2004.

Erol, Cengiz, Erdener Kaynak, and El-Bdour Radi. 1990. “Conventional and Islamic Banks: Patronage Behaviour of Jordanian Customers”. The International Journal of Bank Marketing. 8 (4).

Gerrard, Philip, and J. Barton Cunningham. 1997. “Islamic Banking: a Study in Singapore”. The International Journal of Bank Marketing. 15 (6).

Haron, Sudin, Norafifah Ahmad and Sandra L. Planisek. 1994. “Bank Patronage factors of Muslim and Non-Muslim Customers”. The International Journal of Bank Marketing. 12 (1).

Lewis, Mervyn K. 1999. “The Cross and the Crescent: Comparing Islamic and Christian Attitudes to Usury”. Iqtisad: Journal of Islamic Economics. 1 (1).

“Mengapa Baru Sekarang Berdiri,” Prospek, 2 November 1991, hal.72-74.

Muhammad Syafi’i Antonio. 2001. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.

Noonan, Jr., John T. 1957. The Scholastic Analysis of Usury. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Page, H. 1985. In Restraint of Usury. The Lending of Money at Interest. London: Chartered Institute of Public Finance and Accountancy.

“Perbankan Syariah yang Semakin Memikat”. Kompas, 30 April 2003.

Perwataatmadja, Karnaen, dan Muhammad Syafi’i Antonio. 1992. Apa dan Bagaimana Bank Islam. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

“Riba and Interest”. International Journal of Islamic Financial Services. 1 (2).

Visser, Wayne A.M., and Alastair MacIntosh. 1998. “A Short Review of the Historical  Critique of Usury”. Accounting, Business, and Financial History. 8 (2).

ANALISA DAN KOMENTAR :

Dalam analisa dan komentar pada makalah ini,  penulis ingin menegaskan tentang Bank Syariah Sebagai solusi Yang Berkeadilan dan Berkerakyatan. Analisa dan komentar ini di uraikan secara sistematik dan konseptual sehingga memberikan gambaran pentingnya peranan Bank Syariah Sebagai solusi Yang Berkeadilan dan Berkerakyatan tersebut.

Sebelum memberikan komentar selanjutnya penulis ingin memberikan summary atau ringkasan dari artikel atau makalah di atas menurut hasil analisa penulis:

Dalam artikel ini dijelaskan bahwa Sistem Ekonomi Islam menjadi semakin popular tidak hanya di Negara tetapi juga di Negara-negara barat. Di Indonesia konstruksi pemikiran islam kontemporer menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendesak untuk melaksanakan system ekonomi berbasis Syariah sudah dimulai sejak tahun 1974 sampai tahun 2004. Jumlah perbankan Islam di Indonesia tumbuh dengan cukup pesat. Tetapi pertumbuhan system perbankan Islam perlu didukung dengan kualitas system perbankan islam. Untuk  membangun perbankan Syariah di Indonesia pada masa yang akan dating membutuhkan pengembangan strategi baru disamping perhatian yang cukup terhadap Pasar spiritual (Moslem) dan juga untuk memenuhi permintaan produk-produk perbankan Syariah di pasar perbankan, tidak hanya di kalangan Muslim tetapi juga bagi non Muslim di seluruh Propinsi Indonesia. Dengan demikian keuntungan dan pelayanan Perbankan Islam tidak hanya bias dinikmati oleh kalangan Muslim tetapi juga dapat dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia yang non-muslim.

Selain bank umum syariah, bank konvensional juga mulai melirik bentuk perbankan syariah ini dengan mendirikan unit usaha syariah. Saat ini terdapat tujuh bank yang memiliki unit usaha syariah, yaitu Bank Bukopin, Bank Danamon, Bank BNI, Bank BRI, Bank IFI, dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, dan Bank BII.

Perkembangan perbankan syariah yang menggembirakan juga dapat dilihat dari total asetnya yang menunjukkan tren peningkatan secara signifikan. Total asset perbankan syariah pada Desember 2002 berjumlah Rp 4.045.235 juta, meningkat sebesar Rp 1.326.465 juta (48,789 %) dibandingkan posisi pada Desember 2001 sebesar Rp 2.718.770 juta. Pada akhir Maret 2003, angka ini bertambah lagi menjadi Rp 4.632.242 juta, atau mengalami peningkatan 14,5 % dari posisi tiga bulan sebelumnya.

Dalam menjalankan aktivitasnya, Bank Syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan

2. Prinsip Kesederajatan

3. Prinsip Ketentraman

Produk-produk Bank Syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah Muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Dengan demikian, nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin.  Pelaksanaan prinsip-prinsip di atas lah yang merupakan pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional.

Setidaknya, ada hal-hal yang patut membuat umat Islam Indonesia bergembira yaitu telah terjadinya perubahan besar persepsi para pengambil kebijakan keuangan dan moneter di Indonesia terhadap sistim perbankan Islam (khususnya BMI) yang berhasil memperlihatkan prestasi gemilang melawan krisis moneter yang dimulai pertengahan 1997. Padahal, keadaan demikian sebelumnya sangat mustahil akan dapat terjadi di negara sekuler seperti Indonesia ini.

Kalangan pengambil kebijakan perbankan dan para ahli ekonomi sekarang telah merekonstruksi dan mengevaluasi kembali sistim perbankan yang selama ini berjalan dan ternyata telah berakhir dengan sangat tragis dan hampir menumbangkan integritas Indonesia sebagai sebuah bangsa. Terbukti sistim ekonomi perbankan (kapitalis) yang diterapkan selama ini ternyata sangat rentan terhadap berbagai gejolak ekonomi. Sebaliknya sistim perbankan yang merunut pada prinsip Islam (syariah) terbukti pula dapat bertahan menghadapi hantaman moneter dan gejolak-gejolak ekonomi lainnya.

Sebagai inti dari makalah diatas dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, bahwa pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia secara kuantitas sampai tahun 2004 cukup pesat dan menggembirakan. Akan tetapi sisi kuantitas tersebut perlu pula disertai peningkatan kualitas sehingga manfaat jasa perbankan syariah betul dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

Kedua, bahwa untuk pengembangan program-program perbankan syariah di Indonesia pada masa-masa mendatang perlu menempuh strategi-strategi baru untuk mempertahankan dan meningkatkan penggarapan pasar loyalis spiritual (internal muslim).

Ketiga, bahwa sudah saatnya pihak-pihak pengelola perbankan syariah di Indonesia untuk melakukan penetrasi ke segmen pasar non-muslim karena bila menilik kondisi demografis masyarakat Indonesia, terlihat persebaran penduduk yang kurang merata, dimana terdapat wilayah-wilayah yang didominasi masyarakat non muslim dan juga memiliki potensi ekonomi yang tinggi.

Selanjutnya untuk menjawab peranan Bank Syariah Sebagai solusi Yang Berkeadilan dan Berkerakyatan dapat diwujudkan setelah krisis perekonomian yang melanda berbagai kawasan Asia, Eropa, Amerika Latin, bahkan Amerika Serikat. Peristiwa ini menyisakan pertanyaan besar, apakah sistim ekonomi yang berlangsung saat ini merupakan sistem satu–satunya yang mampu menjawab persoalan umat manusia? Apakah kapitalisme?, liberalisme yanmg mengusung gagasan pasar bebas, mekanisme pase uang berbasis interes dan usuary, serta dominasi mata uang sebagai komoditas yang diperjual belikan merupakan jawaban tunggal bagi ekonomi masyarakat dunia?

Apakah sosialisme sepenuhnya dapat menggantikan ? apakah umat manusia hanya dapat memilih salah satu dari keduanya? Mengapa cara lain yang sepatutnya digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan rumah dalam tatanan ekonomi mikro maupun makro, yaitu sistim nilai dan kelembagaan yang berbasis ajaran agama, khususnya dalam Islam belum menyentuh banyak kalangan pemikir, pelaku pasar maupun tokoh-tokoh pemerintahan didunia?

Banyak jawaban dan spekulasi atas pertanyaan-pertanyaan ini. Namun, secara nyata jawaban-jawaban yang ditempuh untuk mengatasi krisis perekonomian justru semakin memperkuat peran lembaga-lembaga ekonomi kapitalis, melalu design kelembagaan pasar bebas, peran lembaga-lembaga multilateralistik seperti, World Bank, International Monetary Fund (IMF), WTO (world trande organisation), Asia Development Bank (ADB), dan para pelaku pasar dunia lain , yang saling terintegrasi menciptakan sistemnya sendiri, baik untuk kepentingan negara-negara yang mendominasi lembaga-lembaga tersebut, maupun kepentingan pelaku pasar yang telah menginvestasikan dananya melalui atau atas pengaruh lembaga-lembaga tersebut.

Adakah jalan dari institusi-institusi ekonomi kapitalistik ini terbukti benar? Fakta menunjukkan, bahwa hingga saat ini, baik kasus amerika Selatan (Argentina, Brasil, Mexsico, Peru, dan lainnya), Asia Tenggara (Indonesia,Thailand, Korea Selatan, Philipina), bahkan di Rusia yang mencoba mengadopsi pasar bebas Eropa Barat berbasis kapitalisme, kegagalan demi kegagalan masih terus berlangsung.

Kegagalan-kegagalan itu, secara tragis telah meningkatkan utang dan ketergantungan financial yang semakin besar dari negara yang mengalami krisis, serta berkurangnya asset-asset Negara tersebut karena beralih pemilikan untuk membayar utang dan memenuhi anggaran belanja masing-masing.

Dalam proses ini, salah satu instrumen penting yang digunakan adalah lembaga keuangan dan perbankkan. Mengingat lembaga inilah yang dapat menjadi media transaksi keuangan dengan berbagai portofolio produk maupun jasanya, termasuk instrumen-instrumen yang menfasilitasi utang antar negara maupun jual beli asset antar pelaku pasar dunia, serta transaksi antar mata uang, yang tidak sepenuhnya dapat menggerakkan perekonomian sector riil sebagai instumen untuk pemerataan kemakmuran umat manusia.

Mengapa banyak yang terlena dan tidak segera memperkuat sistim perekonomian dan perbankan Islam untuk meraih kembali ketertinggalan dan keterpurukan saat ini? istrumen negara maupun umat menusia dalam mengelola semberdayanya? Sebagai mungkin akibat kurang memahami, sebagian lagi karena mungkin belum cukup mengimani, sebagian lain mungkin tak peduli.

Ditengah keraguan atau mungkin ketidak fahaman, dan pengalaman yang ada, makalah pendek ini, ingin mengulas sedikit peristiwa dari pengalaman masa krisi perbankan nasional, dengan harapan semoga menambah energi dan inspirasi untuk mewujudkan sistim ekonomi ilahiah, dan mewujudkan kebenaran Islam sebagai sistem dan mekanisme universal bagi umat manusia, melalui perbankkan syariah.

A. Perspektif Ekonomi Islam

Islam merumuskan sistem ekonomi berbeda dari sistem ekonomi lain, karena memiliki akar dari syariah yang menjadi sumber dan panduan setiap muslim dalam menjalankan setiap kehidupannya. Dalam hal ini Islam memiliki tujuan-tujuan syariah (maqosid asysyariah) serta petunjuk untuk mencapai maksud tersebut.

Dalam Al-Mustasyfa, Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa tujuan utama syariah adalah meningkatkan kesejahteraan manusia yang terletak pada pemeliharaan 5 hal, yaitu: Imam (hifz al-iman), hidup, akal, keturunan dan harta benda (hifz al-maal). Segala tindakan yang berupaya meningkatkan kelima maksud tersebut merupakan upaya yang memang seharusnya dilakukan serta sesuai kemaslahatan umum.

Sebagai sebuah keyakinan yang bersifat rahmatan lil ‘alamin (universal), Islam mudah dan logis untuk difahami, serta dapat diterapkan, termasuk didalam kaidah-kaidah muamalahnya (tat hubungan sosial ekonomi). Dalam hal ini ekonomi Islam sebagai bagian kegiatan muamalah sesuai kaidah syariah, adapat diartikan sebagai ilmu ekonomi yang dilandasi ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari al-Quran, as-Sunnah, Ijma’ (kesepakatan ulama) dan qias (analogi). Al-Quran dan as-Sunnah merupakan sumber utama, sedangkan ijma’ dan Qias merupakan pelengkap untuk memahami al- Quran dan as-Sunnah

Ekonomi Islam memiliki pandangan yang khusus terhadap uang sebagai alat tukar pembayaran dan itu pun dalam konteks terbatas. Uang tidak akan bernilai tanpa digunakan sebagai alat pembayaran. Oleh karena itu uang yang bertumpuk (idle) tidak sama dengan uang yang beredar. Jika kita menganggap uang yang disimpan memiliki nilai, berarti kita telah menyalahi fungsi uang sebenarnya. Menumpuk uang berarti menganggap bahwa harta itu kekal dan orang itu cenderung berbuat sewenang-wenang denganya. Hal inilah yang membuat orang terangsang untuk membungakan uang, karena merasa memiliki power (kekuasaan) terhadap pihak lainnya. Tindakan ini merupakan suatu bentuk eksploitasi suatu pihak terhadap pihak lainnya dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan sosial.

Selain soal pandangan terhadap uang, Islam juga memandang bahwa salah satu upaya merealisasikan nilai-nilai ekonomi Islam secara nyata adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan dan perbankkan yang sesuai kaedah syariat Islam. Dari berbagai jenis lembaga keuangan, perbankan merupakan sektor yang paling besar pengaruhnya dalam aktivitas ekonomi masyarakat modern.

Tujuan bank syariah secara umum adalah untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, financial, komersial dan infestasis sesuai kaidah syariah. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang tujuan utamanya adalah pencapaian keuangan yang setinggi-tingginya (profit maximization)

Sedangkan prinsip utama bank Islam terdiri dari larangan atas riba pada semua jenis transaksi. Menrut Badrad-Dien al-Ayni dalam kitab umdatul Qori, prinsip utama adalah penambahan dan menurut syriah riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi yang riil. Sedangkan menurut Imam Sarakhsi dalam kitab al-mabsut, riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis dalam kitab al- Mabsut, Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi syariah atas penambahan tersebut.

Dalam pelaksanaan aktifitas bisnisnya, bank Islam dilakukan atas dasar kesetaraan, keadilan, dan keterbukaan, pembentukan kemitraan yang paling menguntungkan, serta laba yan diperoleh dari usaha yang halal. Hal pokok yang juga menjadi pembeda adalah kewajiban bank Islam untuk mengeluarkan dan mengadministraikan zakat guna mengembangkan lingkungan masyarakat (social conduct).

B. Perbankan syariah sebagai solusi

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

(QS. – Al Baqarah :257)

Makna dan Pemahaman

Bank menurut bahasa arab berasal dari kata “Mashrif yang artinya pertukaran (exchange), yaitu penjualan mata uang dengan mata uang yang lain. Kata mashrif sendiri merupakan istilah nama untuk suatu tempat. Namun demikian artinya dengan kata bank. Manurut bahasa Eropa (Itali, bank bersal dari kata “Banco” yang arinya bangku atau counter. Kata tersebut dipopulerkan karena segala aktifitas pertukaran uang orang-orang Itali menggunakan bangku atau counter. Meskipun demikian perkembangan perkembangan perbankan agak tersendat bahkan sampai zaman Eropean Renaissance.

Bank pertama yang sudah berdiri di Itali pada waktu itu adalah kota Venice tahun 1157, kemudian bank yang secara resmi menggunakan deposito adalah di Barcelona 1401. Sebelum masa kenabian nabi Muhammad SAW, kota Mekkah merupakan kota pusat perdagangan dan para pedagang berdatangan dari segala penjuru bahkan dari luar kota Mekkah. Perjalanan para saudagar menuju pasar Mekkah dilakukan sekaligus ibadah haji (waktu itu masih menyembah berhala) sebagaimana yang digambarkan oleh Allah sebagai perjalanan kaum Quraiys yang aktif berdagang sesuai musim waktu itu, yaitu miusim panas dan musim dingin (QS. 106:1-2).

Kemudian setelah Islam datang, maka segala prinsip-prinsip yang berlaku pada saat itu dan bertentangan dengan syariah harus diubah, dan semenjak itulah parasahabat mulai mengerti pentingnya aturan tersebut. Salah satu contoh adalah az-Zubair bin al Awwam, yaitu beliau adalah salah seorang yang dipercaya Rasul untuk sebagai tempat penyimpanan uang , namun Zubair menolak menerima uang simpanan tersebut. Zubair mensyaratkan bahwa dirinya mau menerima uang simpanan apabila uang tersebut bias digunakan olehnya (diterima sebagai pemberian pembiayaan) bukan hanya sekedar tempat penyimpanan. Kemudian Zubair juga memberikan secure guarantee kepada setiap pemilik modal bahwa uang tersebut akan aman apabila tidak digunakan olehnya namun akan mengalami pengurangan atau kerugian apabila digunakan; begitu pula halnya apabila uang tersebut dijadikan sebagai modal pembiayaan maka dana tesebut dijamin oleh sipeminjam (bukan oleh Zubair).

Perbedaan Perbankan Syariah dan Bank Konvensional

Menurut undang-undnag no. 7 tahun 1992 yang diubah menjadi undang-undang no. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang dimaksud dengan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (pasal 1 ayat 1). Kemudian dilanjutkan dengan ayat 2 menyatakan bahwa bank adalah bandan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Undang-undang nomor 10 tahun 1998 juga mempertegas eksistensi prinsip usaha bank berlandaskan syariah, yaitu dalam ayat 3 yang berbunyi “Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Perbedaan-perbedaan pokok antara bank syariah dan bank konvensional:

1. Produk Perbankan Syariah

Secara umum produk-produk simpanan bank syari’ah menggunakan prinsip titipan (wadi’ah), yang diaplikasikan dalam produk “giro wadiah” dan prinsip investasi (mudharabah), yang diaplilkasikan dalam produk “tabungan dan deposito mudharabah”.

Untuk produk-produk jasa seperti transfer, kliring, inkaso, pembayaran rekening listrik, telefon dan lain-lain, menggunakan prinsip ujrah.

Sedangkan produk pembiayaan secara umum terbagi dalam dua prinsip,  yaitu jual-beli termasuk sewa-beli dan pembiayaan dengan skema bagi hasil. Skema pembiayaan jualbeli terdiri dari murabahah, salam, istishna’ dan pembiayaan sewa beli yaitu ijarah muntahiyyah bi tamllik. Sedangkan pembiayaan dengan metode bagi hasil juga mempunyai dua produk yaitu musyarakah dan mudharabah termasuk mudharabah muqayyad (restricted investmen).

C. Kinerja Perbankan Syari’ah

Pada awal operasinya, bank muamalat belum mendapat perhatian optimum dalam industri perbankan nasional. Landasan hukum operasinya sebagai bank syariah hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistim bagi hasil “, sebagai tercermin dalam UU No. 7/1992 yang meletakkan pembahasan perbankan bagi hasil hanya sepintas.

Meskipun sendirian peran yang ditempuh bank Muamalat Indonesia, telah meningkatkan kesadaran masyarakat, bahwa perbankan syariat telah menunjukkan keberadaan dan kebenarannya, serta teruji dalam krisis yang menimpa Indonesia. Ujian itu berhasil dilewati dan menempatkan bank Muamalat Indonesia pada program restrukturisasi perbankan nasional pada tahun 1998 dalam kategori A (CAR di atas 4 %) sehingga tidak memerlukan bantuan suntikan modal pemerintah dan hanya harus menyampaikan bisnis plan, sebagai wajarnya. Hal ini terjadi karena beberapa hal, antara lain:

Pertama, beroprasi atas dasar prinsip syariah melalui bagi hasil, tidak beroprasi atas dasar bunga /riba, gharar, dan maisyir, dan karenanya tidak mempraktekkan pemberian bunga kepada deposan maupun penarikan bunga dari para pemimpin dana / nasabah pembiayaan.

Kedua, tidak mengalami negative spread. Hal ini terjadi karena bank muamalat tidak memberikan bunga, dalam hal ini bagi hasil lebih besar dari yang diperoleh, melainkan revenue sharing dari hasil usaha nyata atas penyaluran dana masyarakat kepada sector usaha yang dibiayai bank.

Ketiga, tidak mengambil posisi untuk melakukan spekulansi mata uang (gharar) sehingga tidak mengalami problem NOP (net Open Position). Dan keempat, bertumpu pada pemikan terhadap usaha kecil dan menegah (UKM) yang terbukti tangguh dan tahan dalam menghadapi krisis perekonomian nasional.

Pertumbuhan bank Muamalat sejak 1998 pun amat mengembirakan. Hal ini tanpak dari asset yang terus tumbuh, FDR (Financing to Deposit Ratio atau LDR) yang selalu lebih dari 80 % setiap tahunnya, dan laba yang terus meningkat, dari sisi Asset, dari tahun 1998 sehingga saat ini mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun 48.31%. dari Rp. 446,9 Milyar pada akhir tahun 1998 menjadi Rp. 2.139 Triliun pada akhir tahun 2002.

Sampai akhir Mei 2003, total asset perbankan syariah telah mencapai lebih dari Rp.  5,09 Triliun atau 0,46% dari total asset perbankan nasional. Sedangkan dana pihak ketiga (DPK) sampai April 2003 telah mencapai lebih Rp. 3,6 Triliun, yang terdiri dari Giro Wadiah Rp. 382,5 Miliar, Tabungan mudharabah Rp. 1,19 Triliun dan deposito mudharabah Rp. 2,03 Triliun.

Tantangan Yang Dihadapi

Beberapa kendala pengembangan perbankan syariah selama ini adalah:

  1. Jaringan kantor bank syariah dan pangsa pasar yang masih terbatas
  2. Pemahaman masyarakat dan sosialisasi yang belum tepat mengenai produk, jasa dan kegiatan operasional bank syariah. Hal ini disebabkan antara lain oleh pandangan ulama MUI yang belum tegas mengenai bunga, yang kurangnya perhatian ulama atas kegiatan ekonomi di Indonesia. Padahal kalangan ulama international telah menyatakan, bahwa bunga bank sama dengan riba, dan riba hukumnya haram.
  3. Sumber daya manusia profesional perbankan syariah masih terbatas.
  4. Permodalan yang masih kecil
  5. Belum konsisten antara pemahaman dengan pilihan perbankan syariah, misalnya banyak tokoh masyarakat Islam dan institusi Islam, rekeningnya diperbankan konvensional.
  6. Ketentunan perundangan, peraturan-peraturan serta institusi pendukung yang belum lengkap dan efektif.

Inisiatif Ynag Perlu Ditempuh

Beberapa upaya yang perlu dilakukan pemerintah bersama para pelaku ekonomi syariah untuk merealisasikan hal tersebut ditempuh melalui beberapa langkah utama:

a. Memberi kemudahan pengembangan jaringan pelayanan dan pembukaan kantorkantor bank syariah untuk memperluas jangkauan pasar dan memberikan pelayanan.

b. Mengupayakan peningkatan modal dan kemudahan dalam memperolah modal bagi bank syariah.

c. Melengkapi kerangka hukum dan penyempurnaan ketentuan perbankan syrariah. Dalam hal ini isu perlu tidaknya UU perbankan syariah harus segera dituntaskan oleh pemerintah, dalam hal ini bank Indonesai dan DPR.

d. Melengkapi istitusi pendukung yang lebih efektif, antara lain Auditor Syariah, Pasar Keungan Syariah International, Lembaga Penjaminan Pembiayaan Syariah, dan Badan Arbitrase Syariah.

e. Menyiapkanpusan informasi dan komunikasi keuangan syariah, yang berfungsi menghubungkan sector riil dengan sektor pembiayaan syariah.

f. Melanjutkan sosialisasi dan edukasi publik yang didukung olah bank Indonesia, para ulama diseluruh pelosok maupun melalui majelis ulama, asosiasi dan masyarakat, yang didukung anggaran bank Indonesia.

g. Menyiapkan special purpose company/vehicle (SPC/V), untuk membantu melakukan sekuritisasi asset bagi bank syariah yang ingin meningkatkan likuiditasnya (misalnya melalui asset backed securitisation-ABS).

h. Mendorong kekuatan bank syaraih local untuk menjadi pemain pasar global dan berdaya asing international.


[1]Ekonomi Syariah di Indonesia, Bukan Alternatif tapi Keharusan
”http:// http://www.eramoslem.com/br/fo/4a/14171,1,v.html, accessed 17 Desember 2004

[2] Bahtiar Effendy,1998, Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Jakarta: Penerbit Paramadina, hal.305, dan Abdul Azis haba,1996, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru, Jakarta: Gema Insani Press, hal.289.

[3] Di Istana Bogor, Presiden Soeharto mensponsori mobilisasi dana besar-besaran, yang mencapai jumlah lebih dari 110 milyar rupiah, untuk digunakan sebagai modal awal operasi BMT. Untuk paparan lebih lengkap, lihat “Bank dengan Agunan Amanah,” Tempo, 9 November 1991, hal.22-23; “Mengapa Baru Sekarang Berdiri,” Prospek, 2 November 1991, hal.72-74; dan “Bank Istimewa, Tanpa Bunga,” Editor, 9 November 1991, hal.75-76.

[4] Bank Muamalat 1993.

[5] BPS BI Data per April 2003

[6] BPS Data per April 2003 .

[7] UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, lihat dan baca Muhammad Syafi’i Antonio. 2001. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press. Lihat juga Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’i Antonio. 1992. Apa dan Bagaimana Bank Islam. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

[8] Rob. Dixon, 1992. “Islamic Banking”. The International Journal of Bank Marketing. 10

[9] Wayne A.M., Visser, and Alastair MacIntosh. 1998. “A Short Review of the Historical Critique of Usury”. Accounting, Business, and Financial History. 8 (2)

[10] Baihaqi Abd. Madjid ,2004, Kesadaran Baru Berekonomi Islam http:// http://www.bmtlink.web.id/newpage21.htm as retrieved on 11 Dec 2004 17:17:05 GMT. accessed, 16 Desember 2004.

[11] Ibid.

[12] Ibid.

[13] Ali Mutasowifin, 2003. “Menggagas Strategi Pengembangan Perbankan Syariah di Pasar Non Muslim” dalam Jurnal Universitas Paramadina, Vol. 3 No. 1, September 2003: 25-39. Hal ini perlu diperhatikan karena pengembangan lembaga keuangan syariah termasuk perbankan syariah di Indonesia untuk menghindari sikap-sikap keagamaan eksklusif, yaitu sikap seolah-olah lembaga keuangan syariah hanya diperuntukkan untuk melayani nasabah muslim. Karena sikap keagamaan eksklusif tersebut pernah muncul ketika penulis menyampaikan hasil temuan penelitian lapangan penulis di Pegadaian Syariah Jalan Kusumanegara Yogyakarta awal Oktober 2004, yaitu ditemukan data seorang nasabah non-muslim yang menggadaikan liontin/kalung yang bersimbul keagamaan, dan pertimbangan pihak pegadaian syariah yang dilihat adalah kandungan emas kalung itu, maka nasabah tersebut dilayani sebagai nasabah. Seketika itu dalam forum Pelatihan Lembaga Keuangan Syariah LPPM UII Yogyakarta 13-14 Oktober 2004 itu ada yang mempertanyakan apakah pegadaian syariah boleh melakukan hal itu karena menurut si penanya hal itu dilarang sebab menyentuh masalah aqidah.

[14] Konsep Riba di Kalangan Hindu dan Budha, Konsep Riba di Kalangan Yahudi, Konsep Riba di Kalangan Kristen Baca Mervyn K. Lewis, 1999. “The Cross and the Crescent: Comparing Islamic and Christian Attitudes to Usury”. Iqtisad: Journal of Islamic Economics. 1 (1), Muhammad Syafi’i Antonio. 2001. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press. Jr., John T. Noonan, 1957. The Scholastic Analysis of Usury. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. H. Page,1985. In Restraint of Usury. The Lending of Money at Interest. London: Chartered Institute of Public Finance and Accountancy, dan Wayne A.M. Visser, and Alastair MacIntosh. 1998. “A Short Review of the Historical Critique of Usury”. Accounting, Business, and Financial History. 8 (2).

[15] Bank Indonesia. 2002. Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia. Jakarta : Bank Indonesia.

[16] Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia. 2003. Laporan Triwulanan Perbankan Syariah-Triwulan I/2003. Jakarta: Bank Indonesia.

[17] Biro Perbankan Syariah BI, 2003.

[18] Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan – Bank Indonesia. 2000. Ringkasan Pokok-Pokok Hasil Penelitian “Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Pulau Jawa. Jakarta: Bank Indonesia, baca juga hasil penelitian Bank Indonesia dan Pusat Penelitian Kajian Pembangunan Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro. 2000. Penelitian Potensi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Semarang: BI dan PPKP Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro, lihat juga hasil penelitian Bank Indonesia dan Lembaga Penelitian IPB. 2000. Penelitian Potensi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Jawa Barat. Bogor: BI dan Lembaga Penelitian IPB, dan bandingkan pula dengan hasil penelitian Bank Indonesia dan Pusat Pengkajian Bisnis dan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 2000. Penelitian Potensi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Jawa Timur. Malang: BI dan PPBEI Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

[19] Sudin Haron, Norafifah Ahmad and Sandra L. Planisek. 1994. “Bank Patronage factors of Muslim and Non-Muslim Customers”. The International Journal of Bank Marketing. 12 (1).

[20] Ali Mutasowifin, 2003. “Menggagas Strategi Pengembangan Perbankan Syariah di Pasar Non Muslim” dalam Jurnal Universitas Paramadina, Vol. 3 No. 1, September 2003: 25-39.

[21] Ibid.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 25 other followers