Archive

Archive for the ‘Islamic Banking’ Category

ANALISIS DAMPAK DEPRESIASI NILAI RUPIAH TERHADAP NILAI TUKAR DAGANG (TERM OF TRADE) DAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

July 19, 2010 3 comments

(Pendekatan Analisis Jalur/ Path Analysis)

Oleh:  Muhammad Husaini

1.  Latar Belakang

Dalam menganalisis permaslahan khususnya dalam bidang ekonomi banyak dijumpai model-model kuantitatif seperti  model simultan, regresi berganda, dan model non parametrik lainnya.  Salah satu model kuantitatif yang masih jarang dipakai dalam penelitian kasus-kasus ekonomi adalah model Analisis Jalur (Path Analysis).  Dalam analisis jalur akan diungkapkan apakah suatu variabel akan berpengaruh secara langsung dengan variabel lain, atau pengaruh tersebut harus memlalui variabel antara. Tulisan ini akan mencoba mengaplikasikan alat  analisis jalur pada kasus penurunan nilai mata uang rupiah dan dampaknya terhadap term of trade dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.  Periode waktu yang dipilih antara tahun 19980 hingga tahun 1995.  Dipilihnya periode waktu ini mengingat antara tahun 1980 hingga tahun 1995 penurunan nilai rupiah murni akibat dari permintaan dan penawaran di pasar.  Sedangkan periode setelah itu penurunan nilai rupiah lebih diakibatkan oleh gejolak politik dan kondisi ekonomi dunia yang tidak stabil.

Jika diamati perkonomian Indonesia sejak   masa Orde Baru, sudah bersifat  terbuka. Keterbukaan ini dapat dilihat dari  beberapa   aspek.  Dari  sisi  pengeluaran  Produk  Domestik   Bruto  (PDB),  terdapat besaran angka yang cukup menonjol dari  nilai ekspor  maupun  impor. Selain itu,   setiap   saat   terdapat   transaksi   penerimaan   dan  pengeluaran  antara Indonesia dengan negara lain, baik  berupa uang, modal,  komoditas, maupun teknologi. Dilihat dari sistem pengaturan  devisa, sejak tahun 1968 Indonesia telah  menganut sistem  devisa  bebas,  dalam arti tidak  ada  larangan  untuk membawa,  menyimpan, atau menggunakan devisa dalam jumlah  berapapun.  Hal ini menunjukkan kemudahan aliran uang dan  modal asing  untuk masuk maupun keluar dari Indonesia. Dilihat  dari  sistem   penyusunan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara (APBN),   Indonesia masih  mengandalkan  bantuan dan  pinjaman dari luar negeri sebagai upaya menambah  penerimaan  negara untuk membiayai pembangunan.

Implikasi dari adanya  keterbukaan  tersebut, maka perkembangan perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian internasional. Hal ini tercermin dari pola perdagangan Indonesia yang mengalami  fluktuasi  sebagai akibat  perkembangan  nilai ekspor dan  impor  yang  mengalami fluktuasi.

Ditinjau  dari komposisi nilai ekspor Indonesia  terlihat bahwa pada  awal pembangunan di Idonesia  dominasi minyak bumi dan gas alam  masih cukup  besar. Namun perkembangan  selanjutnya nampak peranan ekspor migas semakin menurun,  bahkan sejak tahun 1987 terlihat terjadi pergeseran komposisi ekspor dari migas ke non migas. Keadaan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor non migas guna  menggantikan posisi migas sebagai penyumbang utama devisa negara. Walaupun posisi ekspor non migas  telah  berhasil  menggeser posisi ekspor migas, namun  bila  ditinjau dari keadaan transaksi berjalan dalam neraca pembayaran yang  terus menerus mengalami defisit akibat pengeluaran  jasa yang semakin besar, menunjukkan bahwa  penerimaan ekspor terutama non migas belum mampu untuk menutupi kebutuhan impor dan pembayaran  jasa-jasa  seperti pada masa kejayaan harga minyak bumi.

Kondisi transaksi berjalan dalam neraca pembayaran yang  mengalami  defisit  terus menerus,  dan  menyadari  harga minyak bumi  yang  kian  tidak menentu,  maka upaya untuk meningkatkan penerimaan ekspor  non migas  mutlak diperlukan. Salah satu upaya  untuk  mendorong peningkatan ekspor adalah dengan mempengaruhi nilai tukar mata uang (Branson, W, 1978).

Atas  dasar inilah pemerintah Indonesia sejak  tahun 1986 (devaluasi terakhir) mengambil kebijakan untuk  mengambangkan nilai mata uang rupiah. Jika pada periode sebelumnya kurs rupiah masih menggunakan mata uang dolar Amerika  Serikat sebagai  standar utama, maka sejak tahun 1986 nilai mata  uang rupiah  sudah dikaitkan dengan beberapa mata uang  dunia  yang kuat  (basket  currencies). Tujuan utama kebijakan ini  adalah agar nilai tukar rupiah menjadi lebih realistis, karena  tingkat kurs yang berlaku ditetapkan atas permintaan dan penawaran pasar.  Dalam  sistem ini nilai mata uang  akan  mengalami  kenaikan  (apresiasi) dan penurunan (depresiasi), sehingga  daya saing ekspor akan dapat dipertahankan.

Namun  dalam kenyataannya sejak diberlakukannya kebijakan tersebut nilai rupiah cenderung mengalami penurunan terus menerus (depresiasi).  Keadaan ini walaupun mungkin memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan ekspor, namun demikian belum tentu  menimbulkan dampak yang baik  terhadap kegiatan   ekonomi lainnya, seperti nilai tukar dagang  (terms of trade), neraca pembayaran, dan bahkan pada laju pertumbuhan ekonomi  dalam negeri. .

Mengacu pada kondisi di atas, maka tulisan ini akan  membahas dampak penurunan nilai mata uang rupiah  (depresiasi)  tersebut terhadap nilai tukar dagang (terms of  trade) dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

  1. 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan   uraian pada latar belakang di  atas,  maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah:

1.2.1      Apakah depresiasi nilai rupiah berpengaruh terhadap  nilai tukar dagang (Terms  of Trade) Indonesia.

1.2.2      Bagaimana pengaruh depresiasi nilai  rupiah   terhadap  tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia

3.   Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

3.1         Menganalisis pengaruh  penurunan (depresiasi) nilai rupiah  terhadap  perkembangan  nilai  tukar  dagang  (terms  of trade).

3.2                  Menganalisis  pengaruh penurunan  (depresiasi)  nilai  rupiah terhadap laju  pertumbuhan ekonomi Indonesia

4.   Kegunaan Penelitian

Penelitian  ini  diharapkan dapat memberi gambaran tentang mekanisme engaruh dpresiasi nilai rupiah terhadap nilai tukar dagang (terms of trade) dan laju  pertumbuhan  ekonomi. Dengan demikian  diharapkan  dapat memberikan  sumbangan pemikiran dalam mengambil kebijakan lebih lanjut khususnya yang  berkaitan dengan penentuan sistem kurs yang berlaku, sehingga dapat mendorong laju pembangunan. Bagi kalangan akademis terutama bagi mahasiswa, diharapkan tulisan ini dapat menjadi bahan kajian ilmiah sehingga dapat menambah pengetahuan dan refrensi dalam penulisan karya ilmiah lebih lanjut.

5,   Landasan Teori

Nilai  tukar  mata  uang (exchange  rate) suatu  negara adalah jumlah satuan mata uang domestik yang dapat dipertukarkan dengan satu unit  mata uang  negara lain (Levi.M, 1983:13). Ini berarti  bahwa  nilai tukar  mata uang suatu negara menunujukkan daya beli internasional  negara yang bersangkutan, sehingga perubahan di  dalam nilai  tukar mata uang menunjukkan perubahan daya beli  negara tersebut  (Scott,  1978:  218). Secara  umum  terdapat  tiga  pilihan  sistem  nilai  tukar yang  dapat  dianut  oleh  suatu negara (Lindert, P.Kindleberger, 1986: 542) yaitu: (1) sistem nilai tukar mengambang murni, (2) sistem nilai tukar mengambang  terkendali, dan (3) sistem nilai tukar tetap.

Sistem mengambang murni dan mengambang terkendali, sejak tahun 1971 lebih banyak dipakai terutama oleh  negara-negara  berkembang.  Alasan  utamanya adalah pertimbangan dampak hubungan luar negeri, dimana  gejolak perdagangan luar negeri sangat berpengaruh pada  perekonomian secara keseluruhan. Misalnya pada kasus terjadi peralihan permintaan di dalam negeri terhadap produk-produk luar  negeri  akibat naiknya pendapatan masyarakat. Dalam sistem  kurs tetap keadaan ini akan menyebabkan depresi di dalam negeri sebagai akibat turunnya kegiatan ekspor sehingga akan  memperburuk neraca perdagangan dan akan mempengaruhi cadangan  devisa, mengurangi  jumlah  uang beredar dan pada akhirnya akan memperberat depresi itu sendiri.

Di  lain pihak dalam sistem kurs mengambang, dengan menurunnya  penerimaan ekspor akan menyebabkan mata uang negara tersebut  mengalami penurunan nilai tukarnya relatif  terhadap mata uang negara-negara lain.  Penurunan ini akan  menyebabkan harga barang-barang negara yang bersangkutan menjadi lebih murah  dinilai dengan  mata uang negara asing.  Dengan  demikian permintaan luar negeri terhadap produk-produk negara yang bersangkutan akan meningkat. Ini berarti akan memperbaiki   depresi yang terjadi.

Dalam  sistem kurs mengambang, kurs mata uang  yang  berlaku akan ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar.  Perubahan pada variabel-variabel  permintaan dan penawaran akan merubah tingkat kurs  yang  berlaku. Terdapat  beberapa  faktor  yang mempengaruhi  fluktuasi  kurs mata uang yang berlaku pada suatu negara (Kindleberger,  1986: 359), yaitu:  (1) jumlah uang beredar, (2)  pendapatan  nyata (riel  income),  (3)  perbedaan tingkat suku  bunga,  dan  (4) harapan nilai tukar.

Pengaruh jumlah uang beredar terhadap nilai tukar  dapat dijelaskan melalui Gambar  berikut:

r ($/£

Mf/M

1,32                                            A

B

1,20

Stok uang (j/…)

0                                 0,045      0,050

Gambar 1        Pengaruh Perubahan Jumlah  Uang Beredar Terhadap           Nilai Tukar

Sumber: Kindleberger,  1986:370

Dalam gambar tersebut  dianggap bahwa  kurva penawaran merupakan rasio jumlah uang beredar  di Inggeris  dengan negara lainnya (Mƒ/M), misalkan  dengan  mata  uang US $.  Titik A adalah permintaan relatif untuk  menguasai saldo pounsterling dibanding dengan keinginan menguasi  dolar (Lƒ/L) yang sama dengan penawaran pounsterling secara  relatif terhadap dolar (Mƒ/M) dengan nilai ekuilibrium poundsterling sebesar  $1,20.  Misalkan  penawaran poundsterling dikurangi sebesar 10 persen, maka  nilai poundsterling akan  meningkat.  Pengurangan jumlah uang beredar sebesar 10 persen ini akan menaikkan nilai mata uang pounsterling sebesar 10 persen atau US $1,32. Pergeseran  dari titik A ke titik B pada kurva tersebut menunjukkan bahwa jumlah uang dolar yang beredar juga meningkat  sebesar 10 persen.  Apabila kenaikan jumlah uang dolar yang beredar tersebut dibiarkan begitu saja, maka harga-harga yang terkait dengan dolar akan meningkat, sehingga  permintaan internasional terhadap produk-produk yang dinilai dalam  dolar akan bergeser. Ini berarti akan menurunkan permintaan terhadap mata uang dolar.

Pengaruh  pendapatan  nyata terhadap nilai  tukar  dapat dijelaskan dengan menggunakan gambar berikut:

r ($/£)

Mf/M

1,32                                      C

A

1,20

0                                  0,050    0,055

Jumlah uang beredar (£/$)

Gambar 1.2   Pengaruh Pendapatan riel Terhadap Nilai Tukar

Sumber: Kindleberger, 1986:371

Dari gambar tersebut misalkan pendapatan nyata di Inggeris bergeser dengan  tingkat pertumbuhan sebesar 10 persen. Titik A menunjukkan peningkatan permintaan terhadap poundsterling dari 0,050 menjadi 0,055 dari  persediaan dolar pada titik B. Akan tetapi permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi  karena persediaan masih berada pada  0,050.  Keadaan ini  akan meningkatkan nilai poundsterling dari $1.20  menjadi $1,33 pada titik B. Walaupun demikian terdapat kesimpulan yang kontradiktif  tentang pengaruh pergeseran  tingkat  pendapatan nyata  terhadap nilai tukar.  Di satu pihak jika kenaikan  pendapatan  tersebut sebagai akibat bertambahnya kemampuan  untuk  melakukan  penawaran  ke luar negeri baik barang  maupun  jasa (ekspor), maka nilai tukar mata uang (r) negara yang  bersangkutan akan meningkat.

Di  lain pihak jika tambahan pendapatan tersebut sebagai  akibat  meningkatnya permintaan dalam negeri  (demand  domestic), maka nilai tukar mata uang (r) negara yang bersangkutan justeru akan merosot.  Oleh karena masih terdapat kontroversi tentang  pengaruh pendapatan riel terhadap kurs mata uang suatu negara, maka beberapa peneliti mengabaikan faktor tersebut. Beberapa peneliti di  Indonesia, misalnya Rustian Kamaludin (1985)  dalam  menganalisis  fluktuasi  nilai  rupiah  dalam  hubungannya  dengan perubahan  mata uang asing; memasukkan variabel  laju  pertumbuhan  ekonomi sebagai variabel yang ikut  mempengaruhi  fluktuasi  nilai  rupiah. Sejalan pula dengan  pandangan  di  atas Anwar  Nasution (1985), dalam menganalisis  dampak  perubahan kurs  beberapa  mata uang asing terhadap  nilai  rupiah;  juga mengabaikan tingkat pendapatan riel dan menggantikan variabel tersebut dengan laju pertumbuhan ekonomi.

Perbedaan tingkat suku bunga di  dalam negeri dan di luar negeri  juga  akan  mempengaruhi nilai tukar  mata  uang  yang berlaku  pada  suatu  negara. Jika tingkat  suku  bunga  dalam negeri  relatif lebih tinggi dari tingkat suku bunga  di  luar negeri,  maka para pemilik modal akan melihat adanya  tambahan pendapatan dengan membeli dolar di pasar valas dan dijual pada beberapa waktu kemudian dengan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat menjual. Jelasnya jika suku bunga di Amerika Serikat lebih  tinggi  dari  negara lain,  para  pemilik  modal  lebih tertarik  untuk  menguasai  dolar,  dan  pada  akhirnya   akan meningkatkan nilai  dolar.

Faktor  lain  yang mempengaruhi nilai tukar  suatu  mata uang adalah ekspektasi nilai  tukar. Ekspektasi  nilai  tukar ini biasanya dianalogikan oleh para spekulator dengan  melihat perkembangan   jumlah  uang beredar dan  kebijakan  pemerintah terutama  di bidang moneter. Ekspektasi nilai tukar ini  sulit untuk diukur, sehingga dalam pembahasan secara kuantitatif sering diabaikan.  Uraian di atas dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

Jumlah uang beredar
Pendapatan nyata
Kurs yang berlaku
Perbedaan sk.bunga
Ekspektasi Kurs

Gambar 1.     Skema Faktor-faktor  Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Suatu Mata Uang.

Dalam tulisan ini hanya akan  membahas dampak  penurunan nilai tukar mata uang (depresiasi)  terhadap nilai  tukar dagang (terms of trade) dan  pertumbuhan  ekonomi sesuai dengan tujuan penelitian.  Dampak depresiasi nilai mata uang  terhadap terms of trade dan  pertumbuhan ekonomi  suatu negara  dapat dianalisis sebagai dampak  penurunan nilai  mata uang akibat kebijakan devaluasi. Hal ini mengingat dalam  sistem  kurs mengambang, baik devaluasi maupun  depresiasi  dalam jangka  panjang mempunyai dampak yang sama, bahkan  depresiasi dalam jangka panjang sering disebut sebagai devaluasi terselubung.

Dampak  depresiasi maupun devaluasi  terhadap  terms  of trade (Px/Pm) dapat ditelusuri dengan melihat apakah kemampuan mengimpor negara yang mengalami depresiasi tersebut meningkat sebagai akibat perolehan ekspor atau justeru kemampuan  tersebut semakin menurun. Jika kemampuan mengimpor ini semakin  menurun,  maka terms of trade semakin memburuk. Hal ini  berarti kenaikan harga impor akibat depresiasi lebih tinggi dari harga ekspor yang terjadi. Semakin membaik atau semakin  memburuknya terms of trade akibat depresiasi sangat tergantung pada elastisitas  permintaan dan penawaran terhadap impor dan  terhadap ekspor. Elastisitas ini dapat ditentukan dengan melihat dampak depresiasi  tersebut  terhadap harga ekspor dan  harga  impor. Secara matematis dapat diukur dengan rumus:

dPx/Px – dPm/Pm Sm dm Sx Sm – dx dm
E(Px/Pm)r =                               =              –               =
dr/r                       dx - Sx Sm  – dm (dx – Sx)(Sm – dm)

Dari  rumus  di atas nampak bahwa  penyebutnya  memiliki tanda  negatif, sehingga untuk memdapatkan hasil yang  positif pembilangnya  harus  bertanda negatif juga.  Dengan  demikian semakin elastis permintaan secara relatif terhadap  penawaran, semakin  baik  efek  depresiasi  terhadap  rasio  perdagangan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa:

(a)     Nilai tukar perdagangan (Px/Pm) akan semakin baik   akibat depresiasi apabila dxdm > SxSm.

(b)          Rasio perdagangan (Px/Pm) akan lebih buruk akibat depresiasi apabila dxdm < SxSm.

(c)     Rasio perdagangan (Px/Pm) tidak terpengaruh oleh depresiasi jika dxdm = SxSm

Dampak depresiasi nilai tukar mata uang terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui pengaruhnya terhadap pendapatan nasional. Secara sepintas nampaknya depresiasi  akan mendorong kenaikan volume ekspor dan menekan volume impor negara  yang mengalami depresiasi sehingga akan  meningkatkan pendapatan.

Namun  dalam kenyataan dampak depresiasi tersebut  tidaklah sejelas seperti yang dikemukan di atas, karena tiga alasan pokok (Kindleberger, 1986:475) yaitu: Pertama, depresiasi akan mempengaruhi neraca perdagangan melalui perubahan pada  terms of  trade, dan pengaruh ini tidak selamanya bersifat  positif. Pengaruh depresiasi terhadap neraca perdagangan sangat   tergantung  pada   elastisitas  permintaan  terhadap  ekspor  dan permintaan  terhadap impor. Semakin elastis  permintaan  impor  dan  permintaan ekspor, maka pengaruh neraca perdagangan  akan semakin  stabil (positif).  Kedua, depresiasi  mungkin  akan memperburuk  nilai  tukar perdagangan  (Px/Pm)  internasional. Memburuknya nilai  tukar dagangan ini  akan menyebabkan pengurangan cadangan devisa dan pada akhirnya akan  menurunkan pendapatan nasional.

Secara  skema pengaruh depresiasi  terhadap  pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat digambarkan sebagai berikut:

Jumlah uang beredar  (X1.1) Sk.bunga relatif (X1.2 )
Kurs uang rupiah

( X1)

Harga ekspor

(X2.1)

Harga impor     (X2.2)
Terms of trade

(X2)

Ekspor

(X3.1)

Impor

(X3.2)

Neraca perdagangan    (X3)
Laju pertumbuhan ekonomi (Y)

Gambar 1.4  Skema Pengaruh  Nilai  Tukar Terhadap Pertumbuhan                     Ekonomi Suatu Negara

6.     Metode Penelitian

6.1  Data

Data  yang  digunakandalam penelitian ini   adalah  data  sekunder  yang  disusun  berdasarkan   urut waktu (time series) dari tahun 1980  sampai dengan  tahun  1995. Data yang digunakan meliputi data tentang:

(a)          Produk Domestik Bruto  (PDB)  berdasarkan harga harga konstan 1983, periode 1980 hingga 1995.

(b)          Nilai  ekspor dan impor  Indonesia  tahun 1980 hingga tahun 1995.

(c)          Perkembangan  volume dan nilai ekspor  impor  Indonesia tahun 1980 hingga tahun 1995.

(d)          Nilai transaksi  berjalan  dalam   Neraca Pembayaran Indonesia tahun 1980 sampai tahun 1995.

(e)          Tingkat suku bunga deposito, kurs  rupiah terhadap mata uang beberapa  negara patner dagang Indonesia tahun 1980 sampai dengan tahun 1995.

6.2  Model Analisis

Dalam  penelitian ini yang dimaksud dengan variabel bebas adalah depresiasi nilai mata uang rupiah (X1), nilai tukar dagang (terms  of trade) (X2) dan neraca perdagangan (X3). Sedangkan pertumbuhan ekonomi  (Y) adalah variabel terikat. Masing-masing  variabel bebas  tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Ini berarti bahwa depresiasi nilai rupiah tidak secara  langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, melainkan harus  melalui  variabel  antara.  Bentuk umum  persamaan  simultan  yang digunakan  dalam menganalisis dampak depresiasi nilai rupiah terhadap nilai tukar dagang dan pertumbuhan ekonomi adalah:

Y  = ƒ(X1, X2,X3) X2 = ƒ(X1, X2.1, X2.2)
X1 = ƒ(X1.1, X1.2) X3 = ƒ(X2 )

dimana:

Y    = Pertumbuhan ekonomi

X1 = Kurs rupiah

X2 = Nilai tukar dagang (terms of trade)

X3 = Transaksi berjalan dalam neraca pembayaran

X1.1 = Jumlah uang beredar

X1.2 = Tingkat suku bunga

X2.1 = Harga ekspor

X2.2 = Harga impor

Oleh karena itu alat analisis yang akan digunakan adalah analisis  jalur  (path analysis). Bentuk  umum  diagram  jalur pengaruh  variabel-variabel  bebas terhadap  variabel  terikat tersebut adalah sebagai berikut:

ÎX1 ÎY
X1.1     PX1x1.1
Rx1.1×1.2 X1 PYX1 Y
PX1x1.2 rX1x2.1 PX2X1            PYX2 PYX3
X1.2 rX1x2.2 X2.1 X2 PX3X2 X3
rx2.1×2.2 PX2x2.2
X2.2
ÎX2 ÎX3

Gambar 1.5        Diagram keterkaitan Depresiasi Nilai Rupiah terhadap Nilai Tukar   Dagang dan Pertumbuhan Ekonomi

Gambar  1.5 di atas merupakan satu struktur yang  terdiri dari 3 sub struktur dengan masing-masing variabel penyebab dan variabel akibatnya.  Sub struktur tersebut adalah:

6.2.1 Hubungan  struktural antara variabel jumlah uang  ber-edar  (X1.1) dan variabel suku bunga  (X1.2)  terhadap variabel fluktuasi kurs mata uang rupiah (X1)

Sub struktur ini merupakan sub struktur yang lengkap yang terdiri  dari dua buah variabel penyebab (X1.1 dan  X1.2)  dan sebuah  variabel  akibat  (X1). Persamaan  struktural  dari  hubungan di  atas  dapat  ditulis sebagai berikut

X1 = PaX1.1 + PbX1.2 + e

Sedangkan bentuk diagram jalurnya adalah:

X1.1 PX1x1.1
rx1.1×1.2 X1
X1.2 PX1x1.2
eX1

Gambar 1.6  Hubungan Struktural Variabel X1.1, X1.2, dan X1

6.2.2 Hubungan  struktural  antara variabel kurs  (X1),  va-riabel  harga ekspor (X2.1) dan variabel  harga  impor (X2.1) terhadap variabel nilai tukar dagang (terms  of trade) (X2)

Sub  struktur  ini merupakan struktur yang  lengkap  yang terdiri dari tiga buah variabel penyebab (X1, X2.1, X2.2)  dan sebuah variabel akibat (X2).  Bentuk persamaan struktural dari hubungan ini adalah:

X2 = PaX1 + PbX2.1 + PcX2.2 + e

Sehingga bentuk diagram jalurnya adalah

X1 PX2X1
rX1x2.2 rX1x2.1 PX2x2.1
X2.1 X2
rx2.1×2.2 PX2x2.2
X2.2
ex2

Gambar 1.7  Hubungan Struktural Variabel X1, X2.1, X2.2,dan X2

6.2.3 Hubungan  struktural  antara variabel kurs  (X1),  variabel  terms of trade (X2), dan variabel neraca  perdagangan (X3) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

Sub  struktur  ini  juga merupakan  suatu  struktur  yang lengkap yang terdiri dari tiga buah variabel penyebab (X1, X2, X3) dan sebuah variabel akibat yaitu Y.  Bentuk umum persamaan struktural dari hubungan tersebut adalah:     Y = PaX1 + PbX2 + PcX3 + e

Berdasarkan persamaan tersebut, maka digram jalurnya adalah:

eY
X1 PYX1
X2 PYX2 Y
X3 PYX3

Gambar 1.8  Hubungan Struktural Variabel X1, X2, X3, dan Y

Untuk menghitung besarnya  koefisien regresi dari masing-masing  hubungan  struktural  di  atas  akan  digunakan  rumus sebagai berikut:

n n
bYxi = Ci1 S  X1hYh + …. + Cik S XkhYh
h=1 h=1

yang mempunyai hubungan  kausal.   Dengan demikian  koefisien  jalur  variabel-variabel  yang mempunyai hubungan kausal dari  bentuk  diagram sebelumnya dapat ditentukan dengan  rumus sebagai  berikut:

n
S Xih2
h=1
PYXi = bYXi ¾¾ i = 1, 2, …., k
n
S Yh2
h=1

Sedangkan  pengaruh variabel yang lainnya di luar model  dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

PYe = Ö 1- R2Yxi

Dalam hal ini: n
R2YXi = å PYXi rYxi
i=1

Untuk mengukur besarnya koefisien jalur yang bersifat hubungan korelatif digunakan rumus:

N N n
N S XihXjh S Xih S Xjh
H=1
rXiXj = ; i=j =1..,k
N n n N
[nSXih2 (SXih)2] [nSXjh2 (SXjh)2]
h=1 h=1 h=1 h=1

Dari  diagram  jalur sebelumnya,  maka  variabel-vriabel  yang memiliki  hubungan  korelatif adalah : X1.1 dengan  X1.2,  X1 dengan X2.1, dan X2.2 ,X2 dengan X3.1 dan X3.2.

Untuk  menguji  keberartian  koefisien  jalur   tersebut secara ke-seluruhan dilakukan uji Fisher (Uji F) dengan  rumus sebagai berikut:

k
(n-k-1)S PYXi rYxi
i=1
F   =
k
k (1- å PYXirYXi)
i=1

Selanjutnya untuk menghitung keberartian masing-masing  koefisien jalur tersebut digunakan student test (uji t) dengan  rumusan sebagai berikut:

PYXi

ti =

(1- R2YXI-Xk) Cii

—————–

n – k – 1

Selanjutnya  setelah dihitung koefisien jalur  tersebut, maka  bagi koefisien jalur yang tidak bermakna (non   signifikan) akan dihapuskan dan akan dibuat jalur yang baru.   Dari hasil  penyesuaian  tersebut akan dihitung  kembali  koefisien jalurnya dengan menggunakan rumus:

RXiXii = R-1PXi

Dari  hasil  perhitungan  dengan  cara  di  atas,   maka diharapkan  permasalahan seperti yang dikemukakan  sebelumnya akan  dapat terjawab, terutama mengenai arah laju  pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan pengaruh nilai tukar dagang.

PRODUK ASURANSI KERUGIAN SYARIAH

July 19, 2010 Leave a comment

BAB I

PENDAHULUAN

1.1        Latar Belakang

Kebangkitan kedua sektor keuangan syariah setelah perbankan, dialami oleh asuransi. Dibandingkan di sejumlah negara di dunia bahkan negara yang mayoritas penduduknya adalah non muslim, keberadaan asuransi syariah di Indonesia dan negara muslim lainnya terbilang terlambat. Terbukti di daerah Geneva dan Bahamas di negara Luxemburg, asuransi takaful atau syariah sudah ada sejak tahun 1983. Sedangkan di negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim seperti di Saudi Arabia (1979), Malaysia (1984) dan Brunei Darussalam (1992) sudah tertinggal oleh negara-negara non muslim yang bergerak di bidang asuransi takaful atau syariah. Dalam sistem ekonomi islam atau yang lebih dikenal dengan ekonomi syariah, telah menjadi sistem ekonomi alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional yang telah diterapkan di Indonesia selama ini. Dan di Indonesia sendiri, asuransi syariah dipelopori oleh bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, PT Syarikat Takaful Indonesia yang mulai beroperasi pada tanggal 24 Februari 1994, dan kemudian disusul oleh PT A.J. Mubarakah. Beberapa asuransi konvensional juga beralih ke sistem syariah dengan membentuk divisi, yakni PT MAA Life Assurance, PT A.J. Asih Great Eastern, PT A.J Bringin Jiwa Sejahtera, dan juga PT Asuransi Adira Dinamika yang mulai mengoperasikan cabang syariahnya tahun 2004. Setelah terhitung pada tahun 2005, menurut majalah Republika pada bulan Agustus secara umum dan keseluruhan sudah tercatat 29 lembaga Asuransi Syariah di Indonesia. Dengan meningkatnya pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia, maka saya selaku penulis merasa perlu mengangkat tema yang berkaitan dengan asuransi syariah. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis akan membahas mengenai prosedur dan penyelesaian klaim pada asuransi kerugian syariah pada PT Asuransi Adira Dinamika syariah.

Dibandingkan asuransi konvensional, asuransi syariah memiliki perbedaan mendasar dalam beberapa hal, antara lain :

  1. keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya sejalan dengan syariat Islam.
  2. prinsip akad asuransi syariah adalah takafuli (tolong-menolong) yaitu nasabah yang satu menolong nasabah lain yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat tadabuli (jual-beli antara nasabah dengan perusahaan)
  3. dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (mudharabah). Sedangkan asuransi konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.
  4. dalam asuransi syariah premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi diserahkan ke perusahaan dan selanjutnya ditetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.
  5. dalam asuransi syariah pembayaran klaim nasabah, dana diambil dari rekening tabarru’ seluruh peserta yang sudah diikhlaskan untuk keperluan tolong-menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari dana yang diinvestasikan perusahaan.
  6. keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil, berlaku di asuransi syariah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tidak mengklaim, nasabah tidak memperoleh apa-apa.

1.2        Perumusan Masalah

Dalam asuransi kerugian konvensional dijelaskan, bahwa dalam pengajuan klaim itu sangat berpengaruh dengan premi yang dibayarkan, akan tetapi dalam asuransi kerugian syariah ada beberapa ketentuan-ketentuan khusus dalam prosedur dan penyelesaian klaim tersebut, diantaranya adalah akad-akad yang dipakai dalam proses pembayaran premi dan ketentuan-ketentuan lainnya. Maka dari itu penulis ingin menjabarkan secara terperinci tentang prosedur dan penyelesaian pembayaran klaim pada asuransi kerugian syariah, terutama untuk klaim kendaraan bermotor.

1.3        Maksud dan Tujuan Penulisan

Adapun maksud dan tujuan dari pembuatan makalah karya ini dengan disertai riset adalah sebagai salah satu syarat kelulusan dari Program Diploma III Spesialisasi Aktuaria Departement Keuangan Republik Indonesia. Selain itu bertujuan :

  1. Untuk mengetahui manfaat atau benefit dari produk asuransi kerugian syariah
  2. Untuk mengetahui prosedur pengajuan dan penyelesaian sampai pembayaran klaim terutama klaim kendaraan bermotor pada asuransi keugian syariah.
  3. Untuk mempelajari prosedur tersebut dengan maksud supaya mengerti proses klaim pada perusahaan asuransi kerugian.

1.4        Pembatasan Makalah

Berdasarkan perbedaan yang ada antara asuransi konvensional dan asuransi syariah, maka dalam hal ini penulis membatasi masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana prosedur pengajuan dan penyelesaian klaim dalam auransi kerugian syariah terutama klaim kendaraan bermotor dan perbedaannya dengan asuransi kerugian konvensional.

1.5        Sistematika Penulisan

Skripsi mini ini terdiri dari lima bab. Untuk mempermudah pemahaman mengenai isi dari tiap bab, maka dengan ringkas penulis akan memberikan gambaran secara garis besarnya yaitu sebagai berikut :

BAB I       PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan, pembatasan masalah, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II      LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang definisi, sejarah dan prinsip dasar asuransi kerugian maupun asuransi syariah dan hal-hal yang dilarang dalam asuransi syariah. Serta penjelasan tentang risiko dan ketidakpastian, jenis asuransi kerugian, bentuk-brntuk kerugian kendaraan bermotor baik atas kendaraan yang dipertanggungkan itu sendiri, maupun kerugian atas pihak ke-III.

BAB III     PROSEDUR PENYELESAIAN KLAIM AUTOCILLIN IKHLAS

Pada bab ini membahas tentang PT Asuransi Adira Dinamika ( baik dari sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, produk perusahaan, Dewan Pengawas Perusahaan, serta akad yang dipakai) pada divisi syariah. Dan akan membahas tentang produk Autocillin ikhlas, risiko penyebab terjadinyua klaim, persyaratan pengajuan klaim, serta proses klaim pada Autocillin Ikhlas (pengertian klaim, alur prosedur klaim dan penyelesaiannya)

BAB IV    CONTOH KASUS

Pada bab ini akan memberikan contoh-contoh kasus dari prosedur pengajuan sampai penyelesaian klaim pada PT Asuransi Adira Dinamika dalam produk Autocillin Ikhlas (syariah) dan produk Autocillin classic serta analisis kasusnya.

BAB V      KESIMPULAN

Pada bab ini sebagai bagian akhir dari makalah karya ini yang berupa kesimpulan yang membahas tentang perbandingan antara proses klaim asuransi konvensional dengan proses klaim asuransi syariah yang berasal dari pembahasan dan beberapa saran sebagai pelengkap.

Faktor Pendukung Institusi Lembaga Keuangan Sari’ah

July 19, 2010 Leave a comment

Oleh : H. Jazuli Suryadhi *)

Abstrack :

Ada sejumlah alasan mengapa institusi keuangan konvensional yang ada sekarang ini mulai melirik sistem syariah, antara lain pasar yang potensial karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan kesadaran mereka untuk berperilaku bisnis secara Islami. Oleh karenanya perlu adanya lembaga yang mendampingi lembaga keuangan syari’ah tersebut seperti; Ulama yang menguasai ilmu syariat sehingga mampu menghasilkan fatwa-fatwa yang valid dan akurat.

Kehadiran fatwa-fatwa ini menjadi aspek organik dari bangunan ekonomi Islami yang tengah ditata/dikembangkan, sekaligus merupakan alat ukur bagi kemajuan ekonomi syari’ah di Indonesia. Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku.

Para ulama yang berkompeten terhadap hukum-hukum syariah memiliki fungsi dan peran yang amat besar dalam perbankan syariah, yaitu sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Fungsi utama para ulama yang yang tergabung dalam Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam.

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syari’ah di Indonesia demikian cepat, khususnya perbankan, asuransi dan pasar modal. Jika pada tahun 1990-an jumlah kantor layanan perbankan syariah masih belasan, maka tahun 2000an, jumlah kantor pelayanan lembaga keuangan syariah itu melebihi enam ratusan yang tersebar di seluruh  Indonesia. Asset perbankan syari’ah ketika itu belum mencapai Rp 1 triliun, maka saat ini assetnya lebih dari Rp 22 triliun. Lembaga asuransi syariah pada tahun 1994 hanya dua buah yakni Asuransi Takaful Keluarga dan Takaful Umum, kini telah berjumlah 34 lembaga asuransi syariah (Data AASI 2006)[1]. Demikian pula obligasi syariah tumbuh pesat mengimbangi asuransi dan perbankan syariah.

1. Lembaga Pemberi Fatwa

Salah satu lembaga yang berwenang memberikan aturan/arahan selain lembaga yang dibentuk pemerintah adalah Majlis Ulama Indonesia dalam hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN)

Para praktisi ekonomi syari’ah, masyarakat dan pemerintah (regulator) membutuhkan fatwa-fatwa syariah dari lembaga ulama (MUI) berkaitan dengan praktek dan produk di lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang demikian cepat harus  diimbangi dengan fatwa-fatwa hukum syari’ah yang valid dan akurat, agar seluruh produknya memiliki landasan yang kuat secara syari’ah. Untuk itulah Dewan Syari’ah Nasional (DSN) dilahirkan pada tahun 1999 sebagai bagian dari Majlis Ulama Indonesia.[2]

2. Kedudukan Fatwa

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa di kalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para mujtahid (Al-Fatwa fi Haqqil ’Ami kal Adillah fi Haqqil Mujtahid). Artinya, Kedudukan fatwa bagi orang kebanyakan, seperti dalil bagi mujtahid.[3]

Kehadiran fatwa-fatwa ini menjadi aspek organik dari bangunan ekonomi Islami yang tengah ditata/dikembangkan, sekaligus merupakan alat ukur bagi kemajuan ekonomi syari’ah di Indonesia. Fatwa ekonomi syari’ah yang telah hadir itu  secara teknis menyuguhkan model pengembangan bahkan pembaharuan fiqh muamalah maliyah. (fiqh ekonomi) Secara fungsional, fatwa  memiliki fungsi Tabyin dan Tawjih. Tabyin artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksis bagi lembaga keuangan, khususnya yang diminta praktisi ekonomi syariah ke DSN dan Taujih, yakni  memberikan guidance (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi syari’ah. [4]

Memang dalam kajian ushul fiqh, kedudukan fatwa hanya mengikat bagi orang yang meminta fatwa dan yang memberi fatwa. Namun dalam konteks ini, teori itu tidak sepenuhnya bisa diterima, karena konteks, sifat, dan karakter fatwa  saat ini telah berkembang dan berbeda dengan fatwa klasik. Teori lama tentang fatwa harus direformasi dan diperpaharui sesuai dengan perkembangan dan proses terbentuknya fatwa. Maka teori fatwa hanya mengikat mustaft (orang yang minta fatwa) tidak relevan untuk fatwa DSN.  Fatwa ekonomi syariah DSN saat ini tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi syariah, tetapi juga bagi masyarakat Islam Indonesia, apalagi fatwa-fatwa itu kini telah dipositivisasi melalui Peraturan  Bank Indonesia (PBI). Bahkan DPR baru-baru ini, telah mengamandemen UU No 7/1989 tentang Perdilan Agama yang secara tegas memasukkan masalah ekonomi syariah sebagai wewenang Peradilan Agama.

Fatwa-fatwa ekonomi syari’ah saat di Indonesia dikeluarkan melalui proses dan formula fatwa kolektif, koneksitas dan melembaga yang disebut ijtihad jama’iy (ijtihad ulama secara kolektif), bukan ijtihad fardi (individu), Validitas jama’iy dan fardi jelas sangat berbeda. Ijtihad jama’iy telah mendekati ijma’. Seandainya hanya negara Indonesia yang ada di dunia ini, pastilah kesepakatan para ahli dan ulama Indonesia itu disebut Ijma’.

Fatwa dalam definisi klasik bersifat opsional ”ikhtiyariah” (pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral  bagi  mustafti (pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain mustafti bersifat ”i’lamiyah” atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada mufti/seorang ahli yang lain.

Jika ada lebih dari satu fatwa mengenai satu masalah yang sama maka ummat boleh memilih mana yang lebih memberikan qana’ah (penerimaan/kepuasan)  secara argumentatif  atau secara batin. Sifat fatwa yang demikian membedakannya dari suatu putusan peradilan (qadha) yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang berperkara.

Namun, keberadaan fatwa ekonomi syari’ah yang dikeluarkan DSN di zaman kontemporer ini, berbeda dengan proses fatwa di zaman klasik yang cendrung individual atau lembaga parsial.  Otoritas fatwa tentang ekonomi syari’ah di Indonesia, berada dibawah Dewan Syari’ah Nasional Majlis Ulama Indonesia. Komposisi anggota plenonya terdiri dari para ahli syari’ah dan ahli ekonomi/keuangan yang mempunyai wawasan syari’ah. Dalam membahas masalah-masalah yang hendak dikeluarkan fatwanya, Dewan Syari’ah Nasional (DSN) melibatkan pula lembaga mitra seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Biro Syari’ah dari Bank Indonesia.

Fatwa dengan definisi klasik  mengalami pengembangan dan penguatan posisi dalam fatwa kontemporer yang melembaga dan kolektif di Indonesia. Baik yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI untuk masalah keagamaan dan kemasyarakatan secara umum, maupun yang dikeluarkan oleh DSN MUI untuk fatwa tentang masalah ekonomi syari’ah khususnya Lembaga Ekonomi Syari’ah. Fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI menjadi  rujukan yang berlaku umum serta mengikat bagi ummat Islam di Indonesia, khususnya secara moral. Sedang fatwa DSN menjadi rujukan yang mengikat bagi lembaga-lembaga keuangan syari’ah  (LKS) yang ada di tanah air, demikian pula mengikat masyarakat yang berinteraksi dengan LKS.

3. Kaedah dan Prinsip

Fiqh muamalah klasik yang ada tidak sepenuhnya relevan lagi diterapkan, karena bentuk dan pola transaksi yang berkembang di era modern ini demikian cepat. Sosio-ekonomi dan bisnis masyarakat sudah jauh  berubah dibanding kondisi di masa lampau. Oleh karena itu, dalam konteks ini diterapkan dua kaedah.

Pertama,

Al-muhafazah bil qadim ash-sholih wal akhz bil jadid aslah, yaitu, memelihara warisan intelektual klasik yang masih relevan dan membiarkan terus praktek yang telah ada di zaman modern, selama tidak ada petunjuk yang mengharamkannya.

Kedua,

Al-Ashlu fil muamalah al-ibahah hatta yadullad dalilu ’ala at-tahrim (Pada dasarnya semua praktek muamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).

Selain itu para ulama berpegang kepada prinsip-prinsip utama muamalah, seperti; prinsip bebas riba, bebas gharar (ketidak-jelasan atau ketidakpastian) dan tadlis, tidak maysir (spekulatif), bebas produk haram dan praktek akad fasid/batil. Prinsip ini tidak boleh dilanggar, karena telah menjadi aksioma dalam fiqh muamalah.Formulasi  fatwa juga berpegang pada prinsip maslahah atau ”ashlahiyah”  mana yang maslahat atau lebih maslahat untuk dijadikan opsi yang difatwakan. Konsep maslahah dalam muamalah menjadi prinsip yang paling penting. Dalam ushul fiqh telah populer kaedah, ”Di mana ada mashlalah, maka di situ ada syariah Allah”. Watak maslahat syar’iyah antara lain berpihak kepada semua pihak atau berlaku umum, baik maslahat bagi lembaga syariah, nasabah, pemerintah (regulator) maupun masyarakat luas.

Kemaslahatannya tidak hanya diakui secara tanzhiriyah (perhitungan teoritis) tetapi juga secara tajribiyah (pengalaman empirik di lapangan). Karena itu untuk menguji shalahiyah  (validitas) fatwa, harus diadakan muraja’ah maidaniyah (pencocokan di lapangan) setelah berjalan waktu yang cukup dalam  implementasi fatwa ekonomi. Apakah kemaslahatan dalam tataran teoritis mendapatkan pembenaran dalam penerapannya di lapangan.

4. Peran Strategis Ulama

Sejarah mengenal ulama bukan semata sebagai sosok berilmu, melainkan juga sebagai penggerak dan motivator masyarakat. Kualitas keilmuan para ulama telah mendorongmendorong mereka untuk aktif membimbing masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terumuskannya system ekonomi Islam secara konseptual, termasuk system perbankan syariah, adalah buah dari kerja keras para ulama.

Sebelum perbankan konvensional dikenal, masyarakat sebenarnya telah melaksanakan transaksi berdasarkan muamalah Islam. Dalam pertanian dan perkebunan dikenal adanya istilah maro,nelu, dan sebagainya yang merupakan istilah lain dari bagi hasil. Hal demikian dimungkinkan dengan arahan dari para ulama masa lampau yang mengerti tentang pembagian hasil menurut ajaran Islam. Dalam kehidupan modern, sekali lagi, para ulama berperan untuk mewujudkan bank Islam seperti yang sekarang dikenal.

Para ulama yang berkompeten terhadap hukum-hukum syariah memiliki fungsi dan peran yang amat besar dalam perbankan syariah, yaitu sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN).

  1. 1. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibandingkan bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan (guidelines) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dwan Syariah Nasional.[5]

  1. 2. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di tanah air, berkembang pulalah jumlah DPS yang ada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyak dan beragamnya DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah adalah suatu hal yang harus disyukuri, tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, MUI sebagai paying dari lembaga dan organisasi keislaman di tanah air, menganggap perlu dibentuknyasatu dewan syariah yang bersipat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syariah. Lembaga ini kelak kemudian dikenal dengan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi  Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris (ex officio). Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasioanal dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasioanl membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Produk-produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh Dewan Pengawas syariah pada lembaga yang bersangkutan.

Selain itu, Dewan Syariah Nasional bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah

Dewan Syariah Nasional dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika Dewan Syariah Nasioanl telah menerima laporan dari Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut.[6]

Jika lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, Dewan Syariah Nasioanl dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan departemen Keuangan, untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan syariah. Secara garis besar, tugas dan mekanisme kerja DSN.

5. Produk Fatwa DSN

Sejak berdirnya tahun 1999, Dewan Syariah Nasional, telah mengeluarkan sedikitnya 47 fatwa tentang ekonomi syariah, antara lain, fatwa tentang; giro, tabungan, murabahah, jual beli salam, istishna’, mudharabah, musyarakah, ijarah, wakalah, kafalah, hawalah, uang muka dalam murabahah, sistem distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syari’ah, diskon dalam murabahah, sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, pencadangan penghapusan aktiva produktiv dalam LKS, al-qaradh, investasi reksadana syariah, pedoman umum asuransi syariah, jual beli istisna’ paralel, potongan pelunasan dalam murabahah, safe deposit box, raha (gadai), rahn emas, ijarah muntahiyah bit tamlik, jual beli mata uang, pembiayaan pengurusan haji di LKS, pembiayaan rekening koran syariah, pengalihan hutang, obligasi syariah, obligasi syariah mudharabah, Letter of Credit (LC) impor syariah, LC untuk export, sertifikat wadiah Bank Indoensia, Pasar Uang antar Bank Syariah, sertifikat investasi mudharabah (IMA), asuransi haji, pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal, obligasi syariah  ijarah, kartu kredit, dsb.[7]

Kesimpulan :

Keberadaan sebuah dewan syariah tentu saja sangat penting bagi sebuah lembaga, baik profit atau pun non profit.

Sebab pada saat ini, ada sekian banyak permasalahan yang bersifat syubhat dan kompleks, sehingga kita semua ini membutuhkan advisor / concelor yang terkait dalam masalah halal dan haram. Sedangkan tsaqafah dan wawasan umat Islam di negeri ini umumnya sangat kurang.

Kalau menemukan sekedar orang-orang yang punya semangat ke-Islaman atau pandai berceramah sehingga menarik pendengar, barangkali tidak terlalu sulit. Tetapi kalau menemukan ulama yang mendalami detail-detail masalah dari sudut pandang hukum Islam / syariah, tentu bukan hal yang sederhana. Sebab jumlah ulama yang ahli di bidang itu sangat sedikit, sedangkan kebutuhan atas jasanya sedemikian banyak.

Di sisi lain, dinamika aktifitas sehari-hari yang semakin cepat, maka keberadaan sebuah badan khusus yang menangani masalah syariah menjadi penting. Badan atau dewan ini kerjanya adalah melakukan pengawasan dan pengkajian tentang segala hal yang terkait dengan hukum Islam.

Sebuah perusahaan yang ingin dikelola dengan cara-cara yang Islami, tentu saja mutlak membutuhkan sebuah dewan syariah. Sebuah hotel yang ingin menerapkan identitas hotel Islami, mutlak membutuhkannya. Sebuah partai yang mengangkat diri sebagai partai Islam, juga mutlak wajib memiliki dewan syariah.

Adapun hukum apakah yang dipakai ? Jawabnya tentu hukum Islam. Sebab keberadaan dewan syariah itu bukan sebagai penasehat hukum positif, melainkan sebagai penasehan hukum Islam.

*   Mahasiswa (S2) Magister Study Islam (Konsentrasi Ekonomi Islam) Universitas Islam

Indonesia Jogjakarta.

*    Stap Direktorat Kemahasiswaan Universitas Mercu Buana Jakarta

*    Ketua Yayasan Pendidikan Islam Syifa Fikriya Cikande Serang Banten

Prospek Ekonomi Syariah dan Kesejahteraan Umat

Ada sejumlah alasan mengapa institusi keuangan konvensional yang ada sekarang ini mulai melirik sistem syariah, antara lain pasar yang potensial karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan kesadaran mereka untuk berperilaku bisnis secara Islami. Potensi ini menjadi modal bagi perkembangan ekonomi umat di masa datang. Selain itu, terbukti bahwa institusi ekonomi yang menerapkan prinsip syariah, mampu bertahan di tengah krisis ekonomi yang melanda Indonesia.

Di sektor perbankan saja misalnya, sampai tahun 2010 nanti jumlah kantor cabang bank-bank syariah diperkirakan akan mencapai 586 cabang. Prospek perbankan syariah di masa depan diperkirakan juga akan semakin cerah. Hal itu diungkapkan oleh Gubernur Bank Indonesia, Burhadin Abdullah di sela-sela acara dialog ekonomi syariah di Jakarta pekan lalu. Burhanudin mengatakan bank-bank yang ada sekarang bisa memanfaatkan kebijakan dihilangkannya Batas Minimum Penyaluran Kredit (BMPK) untuk melakukan penyertaan pada bank lain.

”Ini satu kesempatan bagi bank untuk membuka unit-unit syariah. Misalnya bank A yang merupakan bank konvensional, dia bisa melakukan penyertaan di bank syariah tanpa dibatasi oleh BMPK. Di masa lalu batasnya 10 persen, sekarang tidak ada lagi,” jelas Burhanudin.

Selain perbankan, sektor ekonomi syariah lainnya yang juga mulai berkembang adalah asuransi syariah. Prinsip asuransi syariah pada intinya adalah kejelasan dana, tidak mengadung judi dan riba atau bunga. Sama halnya dengan perbankan syariah, melihat potensi umat Islam yang ada di Indonesia, prospek asuransi syariah sangat menjanjikan. Dalam sepuluh tahun ke depan diperkirakan Indonesia bisa menjadi negara yang pasar asuransinya paling besar di dunia. Seorang CEO perusahaan asuransi syariah asal Malaysia, Syed Moheeb memperkirakan, tahun 2008 mendatang asuransi syariah bisa mencapai 10 persen market share asuransi konvensional.

Data dari Asosiasi Asuransi Syariah di Indonesia menyebutkan, tingkat pertumbuhan ekonomi syariah selama 5 tahun terakhir mencapai 40 persen, sementara asuransi konvensional hanya 22,7 persen. Perbankan dan asuransi, hanya salah satu dari industri keuangan syariah yang kini sedang berkembang pesat. Pada akhirnya, sistem ekonomi syariah akan membawa dampak lahirnya pelaku-pelaku bisnis yang bukan hanya berjiwa wirausaha tapi juga berperilaku Islami, bersikap jujur, menetapkan upah yang adil dan menjaga keharmonisan hubungan antara atasan dan bawahan.

Bisa dibayangkan kesejahteraan yang bisa dinikmati umat jika penerapan ekonomi syariah ini sudah mencakup segala aktivitas ekonomi di Indonesia. Peluang penerapan ekonomi syariah masih terbuka luas. Persoalannya sekarang, mampukah kita memanfaatkan peluang yang terbuka lebar itu.

Dukungan Pemerintah Belum Memadai

Meski sudah menunjukkan eksistensinya, masih banyak kendala yang dihadapi bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Soal pemahaman masyarakat hanya salah satunya. Kendala lainnya yang cukup berpengaruh adalah dukungan penuh dari para pengambil kebijakan di negeri ini, terutama menteri-menteri dan lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan ekonomi. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang pada masa kampanye pemilu kemarin menyatakan mendukung ekonomi syariah, belum sepenuhnya mewujudkan dukungannya itu dalam bentuk program kerja tim ekonomi kabinetnya.

Berkaitan dengan hal itu, dalam di sela-sela sebuah acara dialog ekonomi syariah, praktisi perbankan syariah A. Riawan Amin mengatakan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi syariah sangat penting, karena hal ini bukan semata-mata menyangkut mayoritas umat Islam di Indonesia tapi berkaitan dengan masalah stabilitas ekonomi nasional.

Menurutnya, para ekonom yang ada di kabinet saat ini sebaiknya meninggalkan sistem ekonomi kapitalis dan mengikuti aturan main kapitalis, sehingga bisa keluar dari krisis. Riawan mengaku untuk saat ini para pelaku ekonomi syariah belum terlalu menuntut pemerintah untuk lebih berpihak pada sistem ekonomi syariah. ”Mereka mau mengerti saja, itu sudah bagus,” ujarnya. Meski demikian ada harapan dari sejumlah kementerian yang sudah menyatakan dukungannya terhadap sistem ekonomi syariah, antara lain dari Kementerian Pertanian dan Kementerian BUMN.

Kendala lainnya adalah masalah regulasi. Penerapan syariah yang makin meluas dari industri keuangan dan permodalan membutuhkan regulasi yang tidak saling bertentangan atau tumpang tindih dengan aturan sistem ekonomi konvensional. Para pelaku ekonomi syariah sangat mengharapkan regulasi untuk sistem ekonomi syariah ini bisa memudahkan mereka untuk berekspansi bukan malah membatasi. Saat ini, peraturan tentang permodalan masih menjadi kendala perbankan syariah untuk melakukan penetrasi dan ekpansi pasar.

Kenyataan di lapangan menunjukkan, bahwa para pelaku ekonomi syariah masih menghadapi tantangan berat untuk menanamkan prinsip syariah sehingga mengakar kuat dalam perekonomian nasional dan umat Islamnya itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, Sudarman Lc., anggota DPRD I Banten dalam sebuah dialog ekonomi syariah beberapa waktu lalu mengingatkan, penerapan ekonomi syariah harus dipahami sebagai bagian integral dari penerapan syariat Islam secara kaffah. Penerapan hukum syariah dalam perekonomian tidak akan berhasil tanpa didukung penerapan hukum syariah di bidang yang lain. Teori dan sistem ekonomi syariah yang baik, bukan jaminan bagi penegakan perekonomian Islam kalau kaum muslimin sebagai pelaku ekonominya belum terlembagakan dengan baik.

Salah satu institusi keuangan syariah yang saat ini tengah berkembang adalah pasar modal syariah. Hal ini tidak lepas dari semakin berkembangnya industri keuangan syariah yang pertumbuhannya sangat cepat, terutama dalam satu dekade terakhir.

Menurut riset Bank Negara Malaysia (bank sentral Malaysia) tahun 2005, dana yang dimiliki umat Islam atau pelaku pasar Muslim di bursa-bursa di seluruh dunia, mencapai angka sekitar 1,3 triliun dolar AS. Sedangkan dana yang terhimpun di pasar keuangan Islam di seluruh dunia diperkirakan 230 miliar dolar AS, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 12-15 persen per tahun. Kemudian, jumlah institusi keuangan syariah saat ini mencapai lebih dari 250 buah, tersebar di 75 negara. Sementara jumlah fund manager syariah tercatat lebih dari 100 buah institusi dengan total aset yang dikelola mencapai 5 miliar dolar AS.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa potensi dana yang dimiliki umat Islam sangat besar. Tingginya pertumbuhan pasar keuangan syariah juga didorong pembentukan berbagai macam lembaga keuangan tingkat internasional. Misalnya the Islamic Financial Services Boards (IFSB) yang terdiri atas berbagai bank sentral negara-negara Islam terkait, the International Islamic Financial Market (IIFM), dan the Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Organisasi terakhir berbasis di Bahrain, dan merupakan lembaga yang memiliki fokus pada pengembangan sistem akuntansi dan audit yang sesuai syariah dan dapat diterima secara internasional.

Kontribusi lembaga-lembaga tersebut sangat signifikan, sehingga diharapkan dapat menstimulasi institusi-institusi keuangan syariah lainnya, termasuk di Indonesia, untuk terus dapat mengembangkan dirinya.

Belajar dari Malaysia

Pepatah mengatakan ”pengalaman adalah guru terbaik”. Demikian pula dalam membangun dan mengembangkan sistem pasar keuangan syariah. Kita membutuhkan pengalaman negara lain sebagai cermin langkah dan strategi yang akan dikembangkan. Salah satu negara yang dikenal sebagai pioner pengembangan pasar keuangan syariah adalah Malaysia.

Sejak Kementerian Keuangan Malaysia mengeluarkan Capital Market Masterplan pada tahun 2001 yang memuat 13 rekomendasi untuk menjadikan Malaysia sebagai international centre bagi industri keuangan syariah, pertumbuhan pasar keuangan Islam Malaysia menunjukkan kinerja luar biasa. Sebagai contoh, jumlah saham yang tercatat di bursa syariah mencapai 816 buah pada tahun 2005, naik sebesar 4,9 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai angka 778 saham. Persentase saham syariah mencapai 82,5 persen dari total keseluruhan saham yang listed di bursa pada tahun 2005, atau meningkat 80,8 persen dari tahun sebelumnya, dengan kapitalisasi pasar yang mencapai 64 persen.

Prestasi lainnya, 36 persen dari total equity fund di seluruh dunia tercatat di bursa syariah Malaysia, dengan nilai 1,8 miliar dolar AS (dari total 5 miliar dolar AS). Hal tersebut mengindikasikan pasar modal syariah Malaysia telah mendapatkan kepercayaan yang kuat dari investor. Bahkan, Komisi Sekuritas Malaysia telah menggandeng Dow Jones dengan memperkenalkan Dow Jones-RHB Islamic Malaysia Index untuk mengintegrasikan pasar domestik dengan pasar internasional. Dengan performance seperti itu, wajarlah jika kemudian banyak negara Muslim mencoba mengikuti jejak Malaysia.


[1] http://www.media-indonesia.com

[2] Antonio Sjafi’I, Bank Sjariah dari teori ke praktek, Tazkia Cendekia-Gema Insani Pers, Jakarta, 2001, cetakan 1.

[3] Sakti, Ali, Analisis Teoritis Ekonomi Islam, Aqsa Publishing / Paradigma, tahun 2007 cetakan 1, hal 7

[4] Antonio Sjafi’I, Bank Sjariah dari teori ke praktek, Tazkia Cendekia-Gema Insani Pers, Jakarta, 2001, cetakan 1.

[5] Antonio Sjafi’I, Bank Sjariah dari teori ke praktek, Tazkia Cendekia-Gema Insani Pers, Jakarta, 2001, cetakan 1. hal, 233

[6] Antonio Sjafi’I, Bank Sjariah dari teori ke praktek, Tazkia Cendekia-Gema Insani Pers, Jakarta, 2001, cetakan 1. hal 234

[7] Remy Syahdeni, Sutan, DR. Prof. Perbankan Islam (dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia) Grafiti, cetakan 2, tahun 2005, halaman 27.

PENGERTIAN BMT

July 19, 2010 Leave a comment

II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian BMT

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul mal dan baitut tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan dan penyaluran dana komersial (Prof. H A. Djazuli:2002).

B. Sejarah BMT

Di Indonesia sendiri setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasinalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasioanal daerah.

Disamping itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi oleh aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu peran BMT agar mampu lebih aktif dalam memperbaiki kondisi tersebut.

19

Propinsi Lampung BMT mulai ada dengan dirintisnya Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), maka pada Tahun 1996 Lahirlah BMT Swadaya dengan berdiri 30 BMT. Sedang pada tahun 1998 dengan bantuan Pemerintah propinsi ketika itu membantu berdirinya 17 BMT, berkembang kembali pada tahun 1999 dengan melahirkan 60 BMT serta diberi modal lima ratus ribu per BMT. Di tahun yang sama muncul 75 BMT dengan pemberian modal sebesar satu koma lima juta rupiah tiap BMT. Pada Tahun selanjutnya Pemerintah juga memberi bantuan modal terhadap 60 BMT yang baru berdiri dengan kisaran modal yang sama. Pada tahun 2002 lahir lagi 60 BMT di Propinsi Lampung dengan pemberian modal awal dua juta rupiah tiap BMT. Dengan berjalannya waktu lahirlah BMT-BMT baru dan berkembang dengan baik seperti BMT As Syifa di Metro, BMT Mentari di Kota Gajah, BMT Pringsewu, BMT Bagas di Lampung Timur, dan BMT Fajar di Metro.

Sedangkan di Kota Metro sendiri sejarah berdirinya BMT di mulai dengan berdirinya BMT Al Ihsan pada bulan Oktober 1994, Lalu berdiri BMT Bina Rahmat oleh Bapak Yulianto pada tahun 1995. Di tahun yang sama berdiri BMT Fajar. Lalu pada Desember 1998 berdiri BMT diantaranya adalah BMT At Taufik, BMT Al Hikmah, BMT Al Mukhsin yang mendapat modal melalui dana bergilir. Pada tahun 2000 berdiri BMT diantaranya Al Muttaqin, BMT Westra.

C. Pengertian Lembaga Keuangan Non Bank

Pengertian lembaga keuangan non bank yakni organisasi ekonomi yang berbentuk selain bank (Heri Sudarsono:2005)

.

20

D. Macam-Macam Lembaga Keuangan syariah Non Bank

Dibentuknya:

1. Baitul Maal Wattamwil dan koperasi Pondok Pesantren

Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPR syariah. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual-beli (itjarah) dan titipan (wadiah).

2. Asuransi Syariah (takaful)

Asuransi syariah menggantikan prinsip bunga dengan prinsip dana kebajikan (tabarru’), dimana sesame umat di tuntut untuk saling tolong menolong ketika saudara mengalami musibah.

3. Reksadana Syariah

Reksadana syariah mengganti system deviden dengan bagi hasil mudharabah dan hanya mempertimbangkan investasi-investasi yang halal sebagai portofolionya.

4. Pasar Modal Syariah

Sebagaimana reksadana syariah, pasar modal syariah juga menggunakan prinsip yang sama.

5. Pegadaian Syariah (Rahn)

Lembaga ini menggunakan system jasa administrasi dan bagi-hasil untuk menggantikan prinsip bunga.

6. Lembaga Zakat, Infak, Shadaqah dan Waqaf

Lembaga ini merupakan lembaga yang hanya ada dalam system keuangan Islam, karena Islam mendorong umatnya untuk menjadi sukatelawan dalam

21 beramal (volunteer). Dana ini hanya bisa di alokasikan untuk kepentingan social atau peruntukan yang telah digariskan menurut syariah Islam.

E. Pengertian Lembaga Keuangan syariah.

Menurut Heri Sudarsono (2006) Bank dan Lembaga Keuangan Syariah merupakan Organisasi ekonomi yang berdasar pada syari`ah Islam dan didirikan oleh umat Islam.

F. Peran Lembaga Keuangan syariah non Bank

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan efisien, maka setiap tipe dan lapisan masyarakat harus terwadahi, namun perbankan belum bisa menyentuh semua lapisan masyarakat, sehingga masih terdapat kelompok masyarakat yang tidak terfasilitasi yakni:

1. Masyarakat yang secara legal dan administrative tidak memenuhi kriteria perbankan. Prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh bank menyebabkan sebagian masyarakat tidak mampu terlayani. Mereka yang bermodal kecil dan penghindar resiko tersebut, jumlahnya cukup signifikan dalam Negara-negara muslim seperti Indonesia, yang sebenarnya secara agregat memegang dana yang cukup besar.

2. Masyarakat yang bermodal kecil namun memiliki keberanian dalam mengambil resiko usaha. Biasanya kelompok masyarakat ini akan memilih reksa dana atau mutual fund sebagai jalan investasinya.

3. Masyarakat yang memiliki modal besar dan keberanian dalam mengambil resiko usaha. Biasanya kelompok ini akan memilih pasar modal atau investasi langsung sebagai media investasinya.

22

4. Masyarakat yang menginginkan jasa keuangan non-investasi, misalnya pertanggungan terhadap resiko kekurangan likuiditas dalam kasus darurat, kebutuhan dana konsumtif jangka pendek, tabungan hari tua, dan sebagainya. Kesemua produk tersebut tidaklah ditawarkan oleh perbankan (karena regulasi perbankan yang juga membatasinya). Sebagai alternatifnya, kelompok masyarakat tersebut akan menggunakan jasa asuransi, pegadaian dan dana pension sebagai pilihan investasinya.

G. Beberapa Fungsi BMT

1. Penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).

2. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.

3. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.

4. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.

H. Teori Dana BMT

1. Pengertian Dana BMT

Dana BMT atau Financeable Fund adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu BMT dalam kegiatan operasionalnya. Dana BMT ini terdiri dari :

23

1. Dana Pihak Pertama

Yaitu dana yang berasal dari pemilik berupa modal dan hasil usaha BMT.

2. Dana Pihak Kedua

Yaitu dana yang berasal dari instrumen pasar uang dan instrumen pasar modal.

3. Dana Pihak Ketiga

Yaitu dana yang berasal dari penghimpunan dana BMT berupa giro (nasabah), tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito berjangka, kewajiban segera lainnya.

2. Fungsi Dana BMT

Dana BMT memiliki fungsi yakni:

1. Sebagai sumber dana biaya operasional BMT

2. Sumber dana untuk investasi primer dan sekunder BMT

3. Sebagai penyangga (cushion) dan penyerap kerugian BMT bersangkutan

4. Sebagai tolok ukur besar kecilnya suatu BMT

5. Untuk menarik masyarakat yang kelebihan dana agar menabungkan uangnya di BMT bersangkutan

6. Untuk memperbesar solidaritas masyarakat terhadap BMT bersangkutan

7. Untuk memperbesar daya saing BMT bersangkutan

8. Untuk mempermudah penarikan dan peningkatan sumber daya manusia

9. Untuk memperbanyak pembukaan kantor cabang

10. Sebagai tool of management bagi manajer BMT

24

I. Produk Penghimpunan Dana

Pada sistem operasional BMT syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Produk penghimpunan dana lembaga keuangan syariah adalah (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003):

1. Giro Wadiah

Giro Wadiah adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh BMT. Besarnya bonus tidak ditetapkan di muka tetapi benar-benar merupakan kebijaksanaan BMT. Sungguhpun demikian nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif (Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000).

2. Tabungan Mudharabah

Dana yang disimpan nasabah akan dikelola BMT, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah bertindak sebagai shahibul mal dan lembaga keuangan syariah bertindak sebagai mudharib (Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000).

3. Deposito Mudharabah

BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan syariah dan mengembangkannya. BMT bebas mengeola dana (Mudharabah Mutaqah). BMT berfungsi sebagai mudharib sedangkan nasabah juga shahibul maal. Ada juga dana nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu. Nasabah memberi batasan

25

penggunn dana untuk jenis dan tempat tertentu. Jenis ini disebut Mudharabah Muqayyadah.

J. Produk Pembiayaan

Dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan, BMT syariah menempuh mekanisme bagi hasil sebagai pemenuhan kebutuhan permodalan (equity financing) dan investasi berdasarkan imbalan melalui mekanisme jual-beli (bai’) sebagai pemenuhan kebutuhan pembiayaan (debt financing) (Zainul arifin ,1999)

26

Gambar 2. Bagan Akad

1. Equity Financing

Ada dua macam dalam kategori ini, yaitu :

a) Pembiayaan Musyarakah (Join Venture Profit Sharing)

Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003 : 50).

27

Dari pengertian di atas, dapat dilihat ciri-ciri dari perjanjian/akad musyarakah, yaitu kontribusi dana berasal dari dua pihak (BMT dan nasabah) dan bagi hasil berdasarkan kontribusi modal. Dalam musyarakah, kepemilikan dua orang atau lebih terbagi dalam sebuah aset nyata. Dalam hal pengelolaan usaha, pihak BMT diikutsertakan atau dilibatkan dalam proses manajemen.

Aplikasi BMT untuk akad musyarakah adalah (M. Syafi’i Antonio, 1999:197):

1. Pembiayaan Proyek. Nasabah dan BMT sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati bersama.

2. Modal Ventura. Pada BMT-BMT yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu BMT melakukan divestasi, baik secara singkat maupun bertahap.

b) Pembiayaan Mudharabah (Trustee Profit Sharing)

Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dan keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003 : 40).

28

Di dalam mudharabah hubungan kontrak bukan antara pemberi modal, melainkan antara penyedia dana (shahibul maal) dengan enterpreneur (mudharib)( Zainul Arifin, 1999 ).

Dari kedua pengertian diatas dapat dilihat bahwa BMT menanggung seluruh modal sedangkan nasabah hanya memiliki modal keahlian (tetapi tidak mempunyai dana). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan sedangkan kerugian seluruhnya ditanggung oleh pemilik modal (BMT) selam bukan akibat kelalaian si pengelola.

Aplikasi dalam BMT untuk mudharabah dari sisi pembiayaan adalah:

1. Pembiayaan Modal Kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.

2. Investasi khusus (mudharabah muqayyadah), dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang tetapkan oleh shahibul mal.

2. Debt Financing

Debt Financing dilakukan dengan teknik jual-beli. Pengertian bai’ meliputi berbagai kontrak pertukaran barang dan jasa dalam jumlah tetentu atas barang dan jasa bersangkutan (Zainul arifin, 1999 ).

Penyerahan jumlah barang atau jasa dapat dilakukan dengan segera (cash) atau dengan tangguh (deferred).

Bentuk dari Debt Financing adalah sebagi berikut :

a) Murabahah

BMT membeli barang kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. BMT harus memberi

29

tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati dalam jangka waktu tertentu (Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000).

Dalam hal ini BMT bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Dalam murabahah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Sistem ini diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui letter of credit (L/C). Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia BMT pada umumnya.

b) Bai’ as-salam

Bai’ as-salam jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Pembayaran hrus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Waktu penyerahan barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati pula (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003 : 30).

Dalam aplikasi BMT, transaksi ini biasanya dipergunakan untuk pembiayaan pertanian jangka pendek seperti padi, jagung, dan cabai serta untuk pembiayaan barang industri seperti produk garmen (pakaian jadi).

30

c) Bai’ al-istishna’

Bai’ al-istishna merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni’) dan penjual (pembuat, shani)(Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003 : 36).

Transaksi Bai’ al-istishna biasanya dipakai untuk pembiayaan konstruksi dan barang-barang manufaktur jangka pendek. Kontrak Bai’ al-istishna walaupun kelihatan sama dengan bai’ as-salam tetapi berbeda.

e) Al Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003 : 58).

Dalam transaksi ijarah , BMT menyewakan suatu aset yang sebelumnya telah dibeli oleh BMT kepada nasabahnya untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah sewa yang telah disetujui di muka.

Aplikasi dalam BMT untuk sistem ini adalah Leasing, baik dalam bentuk operating lease maupun financial finance.

31

Pemberian suatu fasilitas Pembiayaan mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian Pembiayaan tersebut tidak akan terlepas dari misi BMT tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian suatu Pembiayaan antara lain :

1. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk meperoleh hasil dari pemberian Pembiayaan tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh BMT sebagai balas jasa dan biaya administrasi Pembiayaan yang dibeBMTan kepada nasabah.

2. Membantu usaha nasabah

Yaitu untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh pihak BMT, maka semakin baik, mengingat semakin banyak Pembiayaan berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Disamping tujuan di atas, suatu fasilitas Pembiayaan memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Untuk meningkatkan daya guna uang.

Dengan adanya Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna.

32

b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh Pembiayaan maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c. Untuk meningkatkan daya guna barang.

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi barang berguna atau bermanfaat.

d. Meningkatkan peredaran barang.

Pembiayaan dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lain bertambah atau Pembiayaan dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi.

Dengan memberikan Pembiayaan dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya Pembiayaan yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.

Bagi penerima Pembiayaan tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

Semakin banyak Pembiayaan yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.

33

h. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima pembiayaan dengan si pemberi Pembiayaan.

K. Produk Jasa

Di samping produk pembiayaan, BMT syariah juga mempunyai produk-produk jasa atau pelayanan. Produk ini juga merupakan penerapan dari akad-akad syariah. Produk jasa yang lazim diterapkan BMT syariah diantaranya adalah (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003) :

a) Wakalah

Wakalah berarti pelimpahan kekuasan dari satu pihak ke pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003 : 66). Prinsip perwakilan diterapkan dalam BMT syariah dimana BMT bertindak sebagai wakil dan nasabah sebagai pemberi wakil (muwakil).(M. Syafi’i Antonio, 1999:252).

Prinsip ini diterapkan untuk pengiriman uang atau transfer, penagihan (collection/inkasso), dan letter of credit (L/C). Sebagai imbalan, BMT mengenakan fee atau biaya atas jasanya terhadap nasabah.

b) Kafalah

Kafalah berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (M. Syafi’i Antonio, 1999:231).

34

Dalam pengertian lain, kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

Prinsip penjaminan yang diterapkan oleh BMT syariah di mana BMT bertindak sebagai penjamin sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin. Seperti halnya dalam wakalah, untuk jasa al kafalah BMT syariah pun mendapat bayaran dari nasabahnya.

c) Hawalah

Hawalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya(M. Syafi’i Antonio, 1999:201).

Prinsip ini diterapkan oleh BMT syariah di mana BMT bertindak sebagai penerima pengalihan piutang dan nasabah bertindak sebagai pengalih piutang. Untuk jasa ini BMT syariah mendapatkan upah pengalihan dari nasabah.

Aplikasi dalam BMT untuk jasa ini adalah factoring atau anjak piutang, post-date check, bill discounting.

d) Rahn

Rahn adalah menahan harta milik si peminjam sebagi jaminan atas pinjama yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis (M. Syafi’i Antonio, 1999:213 ).

Dalam jasa ini pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan hutang atau gadai.

35

e) Qardh

Qardh adalah pinjamam yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003 : 111).

Penerapannya produk ini adalah :

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamkannya itu

2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.

3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu qardhu hasan.

f) Sharf

Sharf adalah transaksi pertukaran antara emas dan perak atau pertukaran valuta asing, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang asing lainnya.

L. Teori Non-Performing Finance

1. Pengertian Non-Performing Finance

Non-Performing Finance atau Pembiayaan macet secara umum adalah Pembiayaan yang tidak lancar atau Pembiayaan dimana debiturnya tidak

36

memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pengembalian pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan dan sebagainya. Dalam pengertian khusus atau menurut BMT, BMT yang konservatif melihat Pembiayaan atau pinjamanan yang diberikannya sebagai aset yang berisiko (risk asset) dan karenanya BMT harus mengelola risiko yang melekat pada proses pemberian pinjaman. BMT semacam ini mengganggap bahwa laporan keuangan yang seharusnya dihasilkan oleh debitur untuk disampaikan kepada BMTnya, sebagai salah satu pengelola berisiko. Sarana untuk risk management ini tidak ada, maka Pembiayaannya menjadi bermasalah.

2. Faktor-faktor penyebab Non-Performing Finance (NPF)

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat, maka BMT sebagai lembaga perPembiayaanan, harus melakukan analisis melalui prinsip 5 C, guna meminimalkan risiko bermasalahnya atau tidak kembalinya Pembiayaan. Kelima prinsip tersebut meliputi :

1. Character

Keyakinan pihak BMT bahwa si peminjam mempunyai moral, watak, ataupun sifat-sifat pribadi yang positip dan koperatip dan juga mempunyai rasa tanggung jawab baik dari kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

37

2. Capacity

Suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya yang akan dibiayai dengan Pembiayaan dari BMT. Jadi jelaslah maksud dari penilaian terhadap capacity ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut, akan mampu untuk melunasinya tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya.

3. Capital

Penilaian terhadap jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Hal ini kelihatannya kontradiktip dengan tujuan Pembiayaan yang berfungsi sebagai penyedia dana. Namun memang demikianlah halnya dalam kaitan bisnis murni, semakin kaya seseorang ia akan dipercaya untuk memperoleh Pembiayaan.

4. Collateral

Suatu penilaian terhadap barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas Pembiayaan yang diterimanya. Manfaat collateral yaitu sebagai alat pengamanan apabila uasaha yang dibiayai dengan Pembiayaan tersebut gagal atau sebab lain dimana debitur tidak mampu melunasi Pembiayaannya dari hasil usahanya yang normal.

5. Condition of economy

Condition of economy yaitu adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain yang mempengaruhi kondisi perekonomian pada suatu saat

38

maupun untuk suatu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh Pembiayaan.

Banyak faktor yang menyebabkan Pembiayaan tersebut menjadi bermasalah. Faktor-faktor penyebab terjadinya Pembiayaan bermasalah, yaitu :

a. Faktor internal BMT

b. Faktor internal nasabah

c. Faktor eksternal

d. Faktor kegagalan bisnis

e. Faktor ketidakmampuan manajemen

M. Pengertian Financing to Deposit Ratio (FDR)

Secara umum BMT dipahami sebagai financial intermediary institution atau lembaga perantara keuangan dari dua pihak yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana.

Setelah mengetahui pengertian dari sisi penggumpulan dana dan sisi penyaluran Pembiayaan, maka dapat diukur kinerja BMT sebagai lembaga intermediasi. Salah satu tolak ukur dalam rangka mengukur kinerja BMT khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi intermediasi adalah dengan menggunakan Finance to Deposit Ratio (FDR), yaitu perbandingan atau ratio antara Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh BMT (pelaksanaan fungsi intermediasi penghimpunan dana) terhadap penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan (pelaksanaan fungsi penyaluran dana).

39

N. Intermediasi BMT

Alat ukur utama yang selama ini digunakan untuk mengukur kinerja BMT khususnya berkenaan dengan pelaksanaan fungsi intermediasi BMT adalah Finance to deposit ratio (FDR), yaitu perbandingan atau rasio antara dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh BMT (pelaksanaan fungsi intermediasi penghimpunan dana) terhadap penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan (pelaksanaan fungsi penyaluran dana). Dilihat dari komponen pembentuknya FDR merupakan suatu ukuran ideal yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja BMT sebagai lembaga intermediasi (Abdullah, 2003 : 16).

Finance to deposit Ratio (FDR) adalah suatu pengukuran tradisional yang menunjukkan deposito berjangka, giro, tabungan, dan lain lain yang digunakan dalam memenuhi permohonan pinjaman nasabahnya. Rasio ini menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk pemberian pinjaman. Rasio ini juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas.. Definisi ini masih bersifat umum karena lebih lanjut dijelaskan bahwa setiap pemberian Pembiayaan disertai dengan klausa perjanjian.

Fungsi intermediasi BMT bertolak ukur kepada Finance to Deposit Ratio (FDR). FDR adalah suatu pengukuran tradisional yang menunujukkan deposito berjangka, giro, tabungan, dan lain-lain yang digunakan dalam memenuhi permohonan pinjaman (Finance requests) nasabahnya. Rasio ini menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk pemberian pinjaman. Rasio ini juga dapat mengukur tingkat likuiditas.

40

Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa suatu BMT meminjamkan seluruh dananya (Finance-up) atau relatif tidak likuid (illiquid). Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan BMT yang likuid dengan kelebuhan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan. Oleh karena itu, rasio ini juga dapat memberi isyarat apakah suatu pinjaman masih dapat mengalami ekspansi atau sebaliknya harus dibatasi.

Secara umum, BMT yang besar cenderung mempunyai FDR yang lebih besar dibanding BMT yang kecil. Meskipun tidak demikian tidak berlaku untuk BMT kecil yang terletak di daerah pertanian, karena BMT itu mempunyai FDR sangat tinggi, bahkan kadang bisa lebih dari 100%.

Dalam pengertian sehari-hari seperti sering diucapkan oleh banyak kalangan bahwa akhir-akhir ini yang dapat dilihat pada indikator FDR umumnya hanya isi komponen yang sangat sederhana. Sebagai indikator pinjaman adalah jumlah atau posisi pinjmanan yang diberikan, sebagaiman tercantum pada sisi aktiva. Sebagai indikator pada simpanan adalah giro, deposito, tabungan yang masing-masing tercantum pada sisi passiva neraca BMT. Kedua komponen tersebut dalam bentuk rupiah.

Tujuan perhitungan FDR adalah untuk mengetahui serta menilai sampai berapa besar jauh suatu BMT memiliki kondisi sehat dalam menjalankan operasi atau kegiatan usahanya. Dengan kata lain FDR digunakan sebagai indikator untuk mengetahui tingkat kerawanan suatu BMT.

41

O. Keunggulan dan Kelemahan antara BMT dengan Perbankan Konvensional

BMT sebagai alternatif Bank-bank konvensional, memiliki keunggulan-keunggulan yang juga merupakan perbedaan dan perbandingan jika dengan perbankan konvensional. Disamping hal tersebut muncul juga kelemahan-kelemahan karena sebagai pemain baru dalam dunia lembaga keuangan.

Keunggulan BMT adalah:

1. BMT Islam memiliki dasar hukum operasional yakni Al Qur’an dan Al Hadist. Sehingga dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar seperti diperintahkan oleh Allah SWT, juga nilai dasar seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW.

2. BMT Islam mendasarkan semua produk dan operasinya pada prinsip-prinsip efisiensi, keadilan, dan kebersamaan.

3. Adanya kesamaan ikatan emosional keagamaan yang kuat antara pemegang saham, pengelola, dan nasabah, sehingga dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil.

4. Adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam BMT Islam akan berusaha sebaik-baiknya sebagai pengalaman ajaran agamanya sehingga berapa pun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah.

5. Adanya fasilitas pembiayaan (Al Mudharabah dan Al Musyarakah) yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara

42

tetap, hal ini memberikan kelonggaran physichologis yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan bersungguh-sungguh.

6. Adanya fasilitas pembiayaan (Al Murabahah dan Al Ba’i Bitsaman Ajil) yang lebih mengutamakan kelayakan usaha dari pada jaminan (kolateral) sehingga siapa pun baik pengusaha ataupun bukan mempunyai jaminan kesempatan yang luas untuk berusaha.

7. Tersedia pembiayaan (Qardu Hasan) yang tidak membebani nasabah dengan biaya apapun, kecuali biaya yang dipergunakan sendiri:seperti bea materai, biaya notaris, dan sebagainya. Dana fasilitas ini diperoleh dari pengumpulan zakat, infak dan sadaqah, para amil zakat yang masih mengendap.

8. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, maka tidak ada diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan atas kemampuan ekonominya sehingga akseptabilitas BMT Islam menjadi luas.

9. Dengan adanya sistem bagi hasil, maka untuk kesehatan BMT yang bisa diketahui dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima.

10. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil, maka persaingan antar BMT Islam berlaku wajar yang diperuntukkan oleh keberhasilan dalam membina nasabah dengan profesionalisme dan pelayanan yang baik.

43

Kelemahan-kelemahan serta permasalahan-permasalahan yang ada dalam BMT Islam (Warkum Sumitro, 1996) adalah:

1. Dalam operasional BMT Islam, pihak-pihak yang terlibat didasarkan pada ikatan emosional keagamaan yang sama, sehingga antara pihak-pihak khususnya pengelola BMT dan BMT harus saling percaya, bahwa mereka sama-sama beritikad baik dan jujur dalam bekerjasama. BMT dengan sistem ini terlalu berprasangka baik kepada semua nasabah dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat adalah jujur. Dengan demikian, BMT Islam rawan terhadap mereka yang beritikad tidak baik sehingga diperlukan usaha tambahan untuk mengawasi nasabah yang menerima pembiayaan dari BMT Islam karena tidak dikenal bunga, denda keterlambatan dan sebagainya.

2. Sistem bagi hasil yang adil memerlukan tingkat profesionalisme yang tinggi bagi pengelola BMT untuk membuat penghitungan yang cermat dan terus-menerus.

3. Motivasi masyarakat muslim untuk terlibat dalam aktivitas BMT Islam adalah emosi keagamaan, ini berarti tingkat efektifitas keterlibatan masyarakat muslim dalam BMT Islam tergantung pada pola pikir dan sikap masyarakat itus sendiri.

4. Semakin banyak umat Islam memanfaatkan fasilitas yang disediakn BMT Islam, sementara belum tersedia proyek-proyek yang bisa di biayai sebagai akibat kurangnya tenaga-tenaga profesional yang siap pakai, maka BMT Islam akan menghadapi ”kelebihan likuiditas”.

5. Salah satu misi BMT Islam yakni mengentaskan kemiskinan yang sebagian besar kantong-kantong kemiskinan terdapat di pedesaan.

44

P. Perbedaan Sistem Bagi Hasil dengan Sistem Bunga

Menurut kamus, bunga adalah uang balas jasa atau ganti rugi yang diberikan kepada orang yang telah meminjamkan uang atau modal (W. J. S. Poerwadarmita, 1991:165).

Menurut Warkum Sumitro, 1996:12 Bunga dalam pengertian lain adalah:

”Bunga adalah biaya yang dikenakan pada peminjam uang atau imbalan yang diberikan kepada penyimpan yang besarnya telah ditetapkan dimuka, biasanya ditentukan dalam bentuk persentase (%) dan terus dikenakan selama masih ada sisa simpanan atau pinjaman sehingga tidak hanya terbatas pada jingka waktu kontrak”.

Q. Penilaian Resiko

Penilaian risiko yang dihadapi pada pembiayaan Mudharabah/Musyarakah

dapat dibagi menjadi 3 yakni:

1. Faktor yg mempengaruhi Business Risk pada pembiayaan mudharabah maupun musyarakah pada business risk yakni:

1. Industry Risk, yaitu resiko yg terjadi pd jenis usaha yg ditentukan oleh :

a. karakteristik masing-masing jenis usaha

b. kinerja keuangan jenis usaha

2. Faktor negatif yg mempengaruhi perusahaan misalnya:keadaan force majeure, permasalahan hukum, pemogokan, market risk (forex risk, interset risk, security risk)

2. Sedangkan pada shrinkin risk yakni:

1. Unusual Business Risk yaitu resiko bisnis yg luar biasa yg ditentukan oleh:

a. Penurunan drastis tingkat penjualan bisnis yg dibiayai

45

b. Penurunan drastis harga jual barang/jasa dari bisnis yg dibiayai

c. Penurunan drastis harga barang/jasa dari bisnis yang di biayai

2. Jenis bagi hasil yg ditentukan (profit and loss sharing atau revenue sharing)

a. Profit & loss sharing ; shrinking risk muncul bila terjadi loss sharing yg harus ditanggung oleh bank

b. Revenue sharing, shrinking risk terjadi bila nasabah tidak mampu menanggung biaya (nafaqah) yg seharusnya ditanggung nasabah, sehingga nasabah tidak mampu melanjutkan usahanya

3. Faktor yg mempengaruhi Character Risk yaitu:

1. Kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis yg dibiayai bank

2. Pelanggaran ketentuan yg telah disepakati

3. Pengelolaan internal perusahaan yg tdk dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yg disepakati antara bank dan nasabah

Sedangkan Analisi terhadap pembiayaan terhadap suatu perusahaan bila dilihat terhadap sales cost, profits, assets & liabilities serta cash flow yakni:

1. Resiko yang Timbul dari Perubahan Kondisi Bisnis Nasabah Setelah Pencairan Pembiayaan

1. Kebanyakan hal yang terjadi setelah pembiayaan telah cair yakni Over Trading dengan kata lain too much business wuth too little capital sehingga krisis cash flow (Uang kas)

2. Adverse Trading yakni mengembangkan bisnis dengan fixed cost yg besar serta bermain di pasar tidak stabil sehingga menimbulkan high risk.

46

3. Liquidity Run yaitu kesulitan likuiditas karena kehilangan sumber pendapatan dan dan peningkatan pengeluaran karena alasan yg tidak terduga

2. Resiko yang Timbul dari Komitmen Kapital yang Berlebihan

Terjadi apabila perusahaan mengambil komitmen kapital yg berlebihan dan menandatangani kontrak untuk pengeluaran berskala besar.

3. Resiko yang Timbul dari Lemahnya Analisis BMT

Analisis Pembiayaan yang Keliru yakni Keputusan pembiayaan yang tidak valid karena sumber informasi yang keliru.

Creative Accounting adalah penggunakan kebijakan akuntansi perusahaan yang keterangan menyesatkan tentang suatu laporan keuangan perusahaan.

Karakter Nasabah yaitu pembiayaan macet yang disengaja oleh nasabah dengan memperdaya petugas bank.

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)

July 19, 2010 Leave a comment

Sejarah pendirian LPS

Industri perbankan merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan eknonomi nasional. Stabilitas industri perbankan dimaksud sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Beberapa peristiwa pada penghujung tahun 1997 di antaranya likuidasi 16 bank yang diikuti dengan krisis moneter dan perbankan pada tahun 1998 telah mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan di Indonesia menurun, sehingga terjadi penarikan dana masyarakat dari sistem perbankan (bank runs) dalam jumlah yang sangat signifikan. Untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional sekaligus guna menghambat melemahnya nilai tukar rupiah, Pemerintah memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (Blanket Guarantee). Pemberian jaminan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Sejak 1998 hingga Februari 2004 program penjaminan Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Badan ini menangani pelaksanaan penjaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran 52 bank yang dibekukan operasi atau kegiatan usahanya sejak 1998.

Pada saat BPPN berakhir tugasnya pada 27 Februari 2004, pelaksanaan program penjaminan Pemerintah dialihkan ke Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden nomor 17 Tahun 2004. Program penjaminan yang belum diselesaikan oleh BPPN selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. Untuk melaksanakan program penjaminan Pemerintah ini, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk membentuk unit pelaksana penjaminan Pemerintah dalam lingkungan Departemen Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 27 Pebruari 2004 Menteri Keuangan membentuk Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3).

Dalam pelaksanaannya, penjaminan yang sangat luas tersebut memang terbukti dapat menghentikan arus penarikan dana masyarakat dari sistem perbankan dan secara perlahan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Namun demikian, luasnya ruang lingkup penjaminan tersebut telah membebani anggaran negara dan dapat menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari pengelola bank maupun dari masyarakat. Pengelola bank menjadi kurang hati-hati dalam mengelola dana masyarakat, sementara nasabah tidak peduli untuk mengetahui kondisi keuangan bank karena simpanannya dijamin secara penuh oleh pemerintah. Dengan demikian program penjaminan atas seluruh kewajiban bank kurang mendorong terciptanya disiplin pasar. Selain itu, penerapan penjaminan secara luas ini yang berdasarkan kepada Keputusan Presiden kurang dapat memberikan kekuatan hukum sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan. Oleh karena itu diperlukan dasar hukum yang lebih kuat dalam bentuk Undang-Undang

Untuk mengatasi hal tersebut di atas dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan untuk membentuk suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat. Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, dibentuk LPS, suatu lembaga independen, yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Undang-undang tersebut berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi

Bentuk dan status lembaga Penjamin simpanan

  1. LPS dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
  2. LPS adalah badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
  3. LPS merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
  4. LPS bertanggung jawab kepada Presiden

SUSUNAN DEWAN KOMISIONER LPS

Susunan Dewan Komisioner LPS yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 161/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner LPS adalah sebagai berikut:
1. Ketua Dewan Komisioner : Rudjito
2. Kepala Eksekutif : Krisna Wijaya
3. Anggota : Markus Parmadi
4. Anggota : Pontas Riyanto Siahaan
5. Anggota : Maman H. Somantri (ex-officio Bank Indonesia)
6. Anggota : Darmin Nasution (ex-officio Departemen Keuangan)

Fungsi

  1. menjamin simpanan nasabah penyimpan
  2. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannnya

Tugas

  1. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan
  2. melaksanakan penjaminan simpanan
  3. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan
  4. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik
  5. melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik

Wewenang

  1. menetapkan dan memungut premi penjaminan
  2. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta
  3. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS
  4. mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank
  5. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4
  6. menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim
  7. menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu
  8. melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan
  9. menjatuhkan sanksi administrative

KEPESERTAAN

1. Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan.
2. Bank peserta penjaminan meliputi seluruh Bank Umum (termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan perbankan dalam wilayah Republik Indonesia) dan Bank Perkreditan Rakyat, baik bank konvensional maupun bank berdasarkan prinsip syariah.
3. Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan perbankan di luar wilayah Republik Indonesia tidak termasuk dalam Penjaminan

KEWAJIBAN BANK PESERTA

Sebagai peserta Penjaminan, setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib:
a. menyerahkan dokumen kepesertaan;
b. membayar kontribusi kepesertaan;
c. membayar premi penjaminan;
d. menyampaikan laporan secara berkala dalam format yangDitentukan;
e. memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan Penjaminan;
f. menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat
g. menempatkan pengumuman pada seluruh kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh Nasabah Penyimpan mengenai maksimum tingkat bunga penjaminan yang berlaku yang ditetapkan LPS.

A. DOKUMEN KEPESERTAAN
Terdiri dari dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Dokumen Pendirian dan Perizinan Bank
Terdiri dari:
(1) Salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank, yang memuat data dan informasi mengenai susunan terakhir dari Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham beserta komposisi kepemilikan saham.
(2) Salinan dokumen perizinan bank, yang merupakan copy dari surat keputusan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) atau Menteri Keuangan mengenai pemberian izin usaha bank.

Dokumen Pendirian dan Perizinan Bank tersebut di atas, harus disampaikan kepada LPS paling lambat:

a. tanggal 22 Nopember 2005, bagi bank yang telah memperoleh izin usaha sebelum tanggal 22 September 2005; atau
b. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diperolehnya izin usaha, bagi bank yang memperoleh izin usaha pada atau setelah tanggal 22 September 2005
2. Surat Keterangan dari LPP Mengenai Tingkat Kesehatan Bank
Memuat rasio-rasio pokok keuangan dan status pengawasan bank yang bersangkutan.
Penyampaian surat keterangan tingkat kesehatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. bank menerima dari LPP dan menyampaikan kepada LPS; atau
b. LPP menyampaikan langsung kepada LPS, tanpa melalui bank apabila dipandang perlu oleh LPP.

Harus disampaikan kepada LPS paling lambat:

a. tanggal 22 Nopember 2005, bagi bank yang telah memperoleh izin usaha sebelum tanggal 22 September 2005; atau
b. 30 (tiga puluh) hari kalender, bagi bank yang memperoleh izin usaha pada atau setelah tanggal 22 September 2005.
3. Pernyataan Pemegang Saham, Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi, kantor pusat dari cabang bank asing, Direksi, dan Komisaris
Bentuk dan isi pernyataan Pemegang Saham, Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi, kantor pusat dari cabang bank asing, Direksi, dan Komisaris, harus sesuai dengan formulir yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan LPS Nomor 1A/PLPS/2005, yaitu:

a. Lampiran 1: Pernyataan Pemegang Saham Perorangan;
b. Lampiran 2: Pernyataan Pemegang Saham Badan Hukum;
c. Lampiran 2A: Pernyataan Pengendali Bank Berbadan Hukum Koperasi;
d. Lampiran 2B: Pernyataan Kantor Pusat Dari Cabang Bank Asing;
c. Lampiran 3: Pernyataan Direksi; dan
d. Lampiran 4: Pernyataan Komisaris.

Bank wajib menyampaikan pernyataan Pemegang Saham, Pengendali Bagi Bank yang Berbadan Hukum Koperasi, kantor pusat dari cabang bank asing, Direksi, dan Komisaris berdasarkan Peraturan LPS Nomor 1A/PLPS/2005 paling lambat tanggal 22 Desember 2005.

Bank yang telah menyampaikan pernyataan Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris berdasarkan Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2005, wajib menyesuaikan pernyataan Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris tersebut berdasarkan Peraturan LPS Nomor 1A/PLPS/2005 paling lambat tanggal 22 Desember 2005.

Pernyataan Pemegang Saham berdasarkan Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2005 wajib disampaikan kepada LPS paling lambat:

a. tanggal 22 Nopember 2005, bagi pemegang saham pengendali yang tercatat per tanggal 22 September 2005;
b. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak yang bersangkutan menjadi pemegang saham pengendali, bagi pemegang saham yang menjadi pemegang saham pengendali pada atau setelah tanggal 22 September 2005.

Pernyataan Direksi dan Komisaris berdasarkan Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2005 wajib disampaikan kepada LPS paling lambat:

a. tanggal 22 Nopember 2005, bagi Direksi dan Komisaris yang diangkat sebelum tanggal 22 September 2005;
b. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak yang bersangkutan menjadi Direksi atau Komisaris yang diangkat pada atau setelah tanggal 22 September 2005.

Pernyataan Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris disampaikan kepada LPS tanpa menunggu hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari LPP.

Untuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri pernyataan yang wajib disampaikan:

a. Pernyataan direksi ditandatangani oleh pimpinan kantor cabang di Indonesia.
b. Pernyataan komisaris tidak perlu disampaikan.
c. Pernyataan pemegang saham ditandatangani oleh pimpinan kantor pusat.

Kembali Ke atas

B. KONTRIBUSI KEPESERTAAN

1. Setiap bank wajib membayar kontribusi kepesertaan pada saat bank yang bersangkutan menjadi peserta penjaminan.
2. Kontribusi kepesertaan ditetapkan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari:

a. modal sendiri (ekuitas) bank per 31 Desember 2004, bagi bank yang telah memperoleh izin usaha sebelum 1 Januari 2005;
b. total modal sendiri (ekuitas) per 31 Desember 2004 dari bank-bank yang melakukan penggabungan usaha, bagi bank hasil penggabungan usaha yang dilakukan antara 1 Januari 2005 dan 22 September 2005;
c. modal disetor bank, bagi bank yang mendapatkan izin usaha pada atau setelah 1 Januari 2005.
3. Modal sendiri (ekuitas) merupakan selisih antara kekayaan dan kewajiban bank.
4. Modal sendiri untuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri merupakan modal bank sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum yang ditetapkan LPP.
5. Kontribusi kepesertaan wajib disetorkan ke rekening LPS, paling lambat:

a. tanggal 22 Nopember 2005, bagi bank yang telah memperoleh izin usaha sebelum 1 Januari 2005;
b. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal persetujuan izin usaha bank yang bersangkutan dari LPP, bagi bank baru.

Ilustrasi Perhitungan Kontribusi Kepesertaan

C. PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PREMI

1. Premi Penjaminan dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk:
a. periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan
b. periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.
2. Premi untuk setiap periode ditetapkan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan dalam setiap periode.
3. Proses pembayaran premi untuk setiap periode dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Pembayaran premi pada awal periode sebesar 0,1% (satu per seribu) dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan periode sebelumnya; dan
b. Penyesuaian premi setelah akhir periode berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total Simpanan periode yang bersangkutan.
4. Pembayaran premi pada awal periode harus dilakukan paling lambat tanggal:
a. 31 Januari, untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan
b. 31 Juli, untuk periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.
5. Penyesuaian premi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Menghitung premi yang seharusnya dibayar berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total Simpanan pada periode yang bersangkutan;
b. Menghitung kelebihan atau kekurangan premi yang dibayarkan pada awal periode dengan premi yang seharusnya dibayar; dan
c. Memperhitungkan kelebihan atau kekurangan terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya, dengan ketentuan bahwa:

i. Dalam hal terdapat kelebihan premi, kelebihan tersebut menjadi pengurang terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya; atau
ii. Dalam hal terdapat kekurangan premi, kekurangan tersebut menjadi penambah terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya.
6. Kelebihan pembayaran premi digunakan untuk pembayaran premi berikutnya, kecuali apabila bank yang bersangkutan meminta agar kelebihan tersebut digunakan untuk membayar denda yang tertunggak kepada LPS.
7. Dalam rangka perhitungan rata-rata saldo bulanan total Simpanan, kewajiban bank dalam valuta asing dikonversikan terlebih dahulu ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang digunakan bank untuk penyampaian laporan bulanan kepada LPP sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan LPP
8. Khusus untuk pembayaran premi periode 22 September 2005 sampai dengan 31 Desember 2005, sesuai Pasal 46 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2005 tentang Program Penjaminan Simpanan ditetapkan sebagai berikut:

i. bank membayar premi di awal periode berdasarkan rata-rata saldo bulanan total simpanan pada periode 1 Januari 2005 sampai dengan 30 Juni 2005, yaitu:
101
184
x 0,1 % x rata-rata saldo bulanan total simpanan pada periode 1 Januari 2005 sampai dengan 30 Juni 2005.
ii. penyesuaian pembayaran premi berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total simpanan pada periode 1 Juli 2005 sampai dengan 31 Desember 2005, yaitu:
101
184
x 0,1 % x realisasi rata-rata saldo bulanan total simpanan pada periode 1 Juli 2005 sampai dengan 31 Desember 2005.
9. Bagi Bank Umum, premi dibayarkan ke rekening LPS di Bank Indonesia :

a. nomor rekening: 519.000117
b. nama rekening: Lembaga Penjamin Simpanan.
10. Bagi Bank Perkreditan Rakyat, premi dibayarkan ke:

a. Rekening LPS di Bank Rakyat Indonesia, nama rekening: Lembaga Penjamin Simpanan-Premi, nomor rekening: 0206-01-002299-30-0, atau
b. Rekening LPS di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 9.
11. Bank menyampaikan perhitungan dan pembayaran premi kepada LPS dengan melampirkan copy bukti pembayaran (transfer advice).
12. Penghitungan premi, baik premi pada awal periode maupun premi penyesuaian, dilakukan sendiri oleh bank (self assessment)

D. MENYAMPAIKAN LAPORAN SECARA BERKALA:

1. Laporan posisi simpanan bulanan,
disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, sesuai formulir pada Lampiran 5 dan Lampiran 6 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2005 tentang Program Penjaminan Simpanan;
2. Laporan keuangan bulanan,
disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya; dan
3. Laporan tahunan yang telah diaudit, atau laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada LPP bagi BPR yang tidak diwajibkan oleh LPP untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, yang disampaikan paling lambat tanggal 31 Mei tahun berikutnya.
Khusus untuk Laporan posisi simpanan untuk akhir bulan September 2005 dan Oktober 2005 serta laporan keuangan bulanan untuk bulan September 2005, sesuai Pasal 47 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2005 tentang Program Penjaminan Simpanan, disampaikan paling lambat tanggal 22 Nopember 2005

SIMPANAN YANG DIJAMIN

1. Simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
2. Simpanan nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dijamin meliputi:

a. giro berdasarkan Prinsip Wadiah;
b. tabungan berdasarkan Prinsip Wadiah;
c. tabungan berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank;
d. deposito berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank; dan/atau
e. Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP.
3. Simpanan yang dijamin merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat, termasuk yang berasal dari bank lain.
4. Nilai Simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha Bank.
5. Saldo tersebut berupa:

a. pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah, untuk Simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip syariah;
b. pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk Simpanan yang memiliki komponen bunga;
c. Nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk Simpanan yang memiliki komponen diskonto.
6. Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu Bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening Simpanan nasabah pada Bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan (joint account);
7. Untuk rekening gabungan (joint account), saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening
8. Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (beneficiary), maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain (beneficiary) yang bersangkutan
9. Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu Bank adalah:

a. seluruhnya, sejak tanggal 22 September 2005 sampai dengan 21 Maret 2006;
b. paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sejak tanggal 22 Maret 2006 sampai dengan 21 September 2006;
c. paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sejak tanggal 22 September 2006 sampai dengan 21 Maret 2007;
d. paling tinggi sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sejak tanggal 22 Maret 2007

CONTOH PERHITUNGAN SIMPANAN YANG DIJAMIN

Ali mempunyai tabungan atas nama pribadi di Bank XYZ dengan saldo sebesar Rp 80 juta. Ali juga mempunyai rekening gabungan dengan Budi dan Cici dalam bentuk giro di Bank XYZ dengan saldo sebesar Rp 225 juta. Selain itu, Budi mempunyai rekening tabungan atas nama pribadi di Bank XYZ dengan saldo sebesar Rp25 juta. Sedangkan Cici mempunyai 1 (satu) rekening tabungan atas nama pribadi dengan saldo sebesar Rp 65 juta dan 1 (satu) rekening tabungan untuk kepentingan anaknya yang masih kecil bernama Titi (beneficiary) dengan saldo sebesar Rp 45 juta.

Apabila Bank XYZ dicabut izin usahanya pada tahun 2008 dengan asumsi pada saat itu nilai simpanan yang dijamin per nasabah per bank paling tinggi sebesar Rp 100 juta, maka perhitungan nilai simpanan yang dijamin untuk masing-masing nasabah tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Nama Rekening Saldo per tanggal pencabutan izin Pembagian Hak Simpanan
Ali Budi Cici
Ali 80 80 - -
Ali, Budi, & Cici 225 75 75 75
Budi 25 - 25 -
Cici 65 - - 65
Cici qq Titi 45 - - 45
Jumlah Simpanan 440 155 100 185
Jumlah Simpanan yang dijamin 345 100 100 145
Jumlah Simpanan yang tidak dijamin 95 55 - 40

LPS akan membayar klaim penjaminan atas simpanan yang dijamin sebesar Rp100 juta kepada Ali, sebesar Rp100 juta kepada Budi, dan sebesar Rp145 juta kepada Cici. Simpanan yang tidak dijamin sebesar Rp95 juta akan diselesaikan melalui proses likuidasi Bank XYZ.

REKONSILIASI DAN VERIFIKASI SIMPANAN YANG DIJAMIN

(1) Apabila LPP mencabut izin usaha bank, LPS akan segera melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data nasabah penyimpan berdasarkan data bank per tanggal pencabutan izin usaha untuk menentukan:

a. Simpanan yang layak dibayar; dan
b. Simpanan yang tidak layak dibayar.
(2) LPS dapat menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk melakukan rekonsiliasi dan bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS.
(3) Rekonsiliasi dan verifikasi dilakukan secara bertahap berdasarkan rekening yang lebih mudah diverifikasi.
(4) Penentuan Simpanan yang layak dibayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut.
(5) Dalam rangka melakukan rekonsiliasi dan verifikasi, pegawai bank, Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham bank yang dicabut izin usahanya wajib membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan LPS, yaitu:

a. daftar Simpanan nasabah yang tercatat dalam pembukuan bank;
b. daftar Simpanan nasabah yang juga memiliki kewajiban kepada bank yang telah jatuh tempo dan atau gagal bayar;
c daftar tagihan bank kepada Nasabah Debitur, termasuk yang telah dihapusbukukan oleh bank;
d. standard operating procedure (SOP) internal bank yang berkenaan dengan simpanan nasabah;
e. susunan Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham bank;
f. neraca dan rinciannya; dan
g. data dan dokumen pendukung lain yang diperlukan LPS.
(6) Rekonsiliasi dan verifikasi dilakukan oleh LPS atau pihak yang ditunjuk LPS berdasarkan data nasabah penyimpan dan informasi lain yang diperoleh dari bank yang dicabut izin usahanya.
(7) Dalam hal diperlukan LPS, rekonsiliasi dan verifikasi dilakukan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari pihak lain

PENGAJUAN KLAIM

(1) LPS mengumumkan tanggal pengajuan klaim atas Simpanan yang layak dibayar pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas.
(2) Pengumuman tanggal pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang telah diselesaikan, dengan ketentuan:

a. Pengumuman tahap pertama dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah rekonsiliasi dan verifikasi dimulai;
b. Pengumuman tahap terakhir dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut.
(3) Pengumuman tersebut juga memuat syarat dan tata cara pengajuan klaim atas simpanan yang layak dibayar.
(4) Klaim atas Simpanan yang dijamin diajukan oleh Nasabah Penyimpan kepada LPS sesuai pengumuman.
(5) Pengajuan klaim penjaminan wajib dilakukan nasabah penyimpan paling lambat 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut.
(6) Dalam hal nasabah penyimpan tidak mengajukan klaim penjaminan atas simpanannya, maka hak nasabah penyimpan untuk memperoleh pembayaran klaim dari LPS menjadi hilang.
(7) Nasabah penyimpan yang hilang haknya untuk memperoleh pembayaran klaim penjaminan dari LPS diperlakukan sama dengan nasabah penyimpan yang simpanannya tidak dijamin, dan diselesaikan berdasarkan mekanisme likuidasi

PEMBAYARAN KLAIM PENJAMINAN

1. Pembayaran klaim penjaminan kepada Nasabah Penyimpan dilakukan berdasarkan Simpanan yang layak dibayar sesuai hasil rekonsiliasi dan verifikasi.
2. Pembayaran klaim penjaminan yang layak dibayar kepada Nasabah Penyimpan dilakukan oleh LPS melalui bank pembayar yang ditunjuk oleh LPS
3. Pembayaran klaim atas Simpanan yang layak dibayar mulai dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal rekonsiliasi dan verifikasi dimulai.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembayaran klaim penjaminan serta penunjukan bank pembayar ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner LPS.
5. Pembayaran klaim penjaminan atas simpanan yang layak dibayar dilakukan secara tunai dengan mata uang rupiah dan atau setara tunai, antara lain dengan mengalihkan rekening nasabah penyimpan tersebut kepada bank pembayar.
6. Dalam hal klaim penjaminan berupa valuta asing, maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan kurs tengah yang berlaku pada tanggal pencabutan izin usaha bank tersebut.
7. Kurs tengah adalah rata-rata kurs beli dan kurs jual per akhir hari, yang diumumkan Bank Indonesia melalui Reuters
8. Dalam hal Nasabah Penyimpan pada saat yang bersamaan mempunyai kewajiban pembayaran kepada bank yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar maka pembayaran klaim atas simpanan yang layak dibayar dapat dilakukan setelah simpanan yang layak dibayar tersebut terlebih dahulu diperhitungkan (perjumpaan utang/set off/kompensasi) dengan kewajiban pembayaran Nasabah Penyimpan kepada bank yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar tersebut. Namun, ketentuan ini tidak berlaku dalam hal kewajiban pembayaran Nasabah Penyimpan kepada bank telah dikategorikan macet berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. LPS dapat menunda pembayaran kepada nasabah penyimpan yang mempunyai kewajiban pembayaran kepada bank yang belum jatuh tempo sampai dengan nasabah tersebut melunasi kewajibannya

KLAIM PENJAMINAN YANG TIDAK LAYAK DIBAYAR

(1) Klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi:

a. Data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank;
b Nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau
c. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.
(2) Simpanan dinyatakan tercatat pada bank apabila:

a. dalam pembukuan bank terdapat data mengenai simpanan tersebut, antara lain nomor rekening/bilyet, nama nasabah penyimpan, saldo rekening, dan informasi lainnya yang lazim berlaku untuk rekening sejenis; dan/atau
b. terdapat bukti aliran dana yang menunjukkan keberadaan simpanan tersebut.
(3) Nasabah penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS.
(4) Dalam menetapkan maksimum tingkat bunga wajar penjaminan, Dewan Komisioner LPS dapat meminta pertimbangan Bank Indonesia.
(5) LPS mengumumkan maksimum tingkat bunga penjaminan setiap bulan dengan ketentuan:

a. Tingkat bunga tersebut berlaku selama 1 (satu) bulan; dan
b. Pengumuman dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum diberlakukan.
(6) Suatu pihak dinyatakan termasuk sebagai pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, apabila pihak yang bersangkutan memiliki kewajiban kepada bank yang dapat dikelompokkan dalam kredit macet berdasarkan peraturan perundang-undangan dan saldo kewajiban pihak tersebut lebih besar dari saldo simpanannya.
(7) Dalam hal Nasabah Penyimpan yang simpanannya tidak layak dibayar merasa dirugikan, maka nasabah dimaksud dapat:

a. mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas; atau
b. melakukan upaya hukum melalui pengadilan.
(8) Apabila LPS menerima keberatan Nasabah Penyimpan atau pengadilan mengabulkan upaya hukum Nasabah Penyimpan LPS mengubah status simpanan nasabah tersebut (reklasifikasi) dari simpanan yang tidak layak dibayar menjadi simpanan yang layak dibayar.
(9) LPS hanya membayar simpanan sesuai dengan Penjaminan berikut bunga yang wajar sejak simpanan nasabah tersebut ditetapkan tidak layak dibayar sampai dengan simpanan nasabah dimaksud dibayarkan oleh LPS.
(10) Bunga yang wajar tersebut dihitung menggunakan maksimum tingkat bunga penjaminan

SANKSI ADMINISTRATIF DAN PIDANA

1. Bank yang tidak melunasi pembayaran premi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi denda per hari keterlambatan sebesar 0,5% (lima per seribu) dari jumlah premi yang masih harus dibayar untuk periode yang bersangkutan.
2. Besarnya denda ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh per seratus) dari jumlah premi yang seharusnya dibayar untuk periode yang bersangkutan.
3. Bank yang terlambat menyampaikan laporan, dikenakan sanksi denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kalender keterlambatan untuk setiap laporan yang harus disampaikan.
4. Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
5. Direksi, komisaris, dan/atau pemegang saham bank yang

a. tidak menyerahkan dokumen salinan anggaran dasar, dokumen perizinan bank, surat keterangan tingkat kesehatan, dan surat pernyataan;
b. tidak membayar kontribusi kepesertaan bank;
c. tidak memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan Penjaminan;
d. tidak menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat; dan/atau
e. menyebabkan bank tidak memenuhi kewajiban bank sebagai peserta penjaminan serta tidak menyelesaikan sanksi administratif,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
6. Direksi, komisaris, dan/atau pemegang saham bank yang menyebabkan bank tidak membayar premi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak batas waktu periode yang bersangkutan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
7. Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, pegawai, dan/atau pihak lain yang terkait dengan bank yang dicabut izin usahanya atau bank dalam likuidasi yang tidak membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh LPS dan/atau tim likuidasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah

SEJARAH PERBANKAN SYARIAH

July 19, 2010 Comments off

BAB 2: SEJARAH PERBANKAN SYARIAH
A. PENDAHULUAN
Dalam Bab 1 kita telah mendapatkan gambaran mengenai cakupan
ajaran Islam yang meliputi seluruh aspek hidup manusia. Kita juga
telah membahas bahwa walaupun di zaman Nabi SAW belum ada
institusi bank, tetapi ajaran Islam sudah memberikan prinsip-prinsip
dan filosofi dasar yang harus dijadikan pedoman dalam aktifitas
perdagangan dan perekonomian. Karena itu, dalam menghadapi
masalah muamalah kontemporer yang harus dilakukan hanyalah
mengidentifikasi prinsip-prinsip dan filosofi dasar ajaran Islam dalam
bidang ekonomi, dan kemudian mengidentifkasi semua hal yang
dilarang. Setelah kedua hal ini dilakukan, maka kita dapat melakukan
inovasi dan kreativitas (ijtihad) seluas-luasnya untuk memecahkan
segala persoalan muamalah kontemporer, termasuk persoalan
perbankan.
gambar 2.1.
Namun, sebelum “proses ijtihad” dalam persoalan perbankan ini
kita lakukan, kita sebaiknya meneliti terlebih dahulu apakah persoalan
perbankan ini benar-benar merupakan suatu persoalan yang baru bagi
umat Islam atau bukan. Apakah konsep “bank” merupakan konsep
yang asing dalam sejarah perekonomian umat Islam? Pertanyaan ini
Apakah Perbankan
Syariah merupakan
konsep yang baru?
Ya Mulai dari nol
Tidak Lebih mudah
BAB 2, SEJARAH PERBANKAN SYARIAH
19
amat penting untuk dijawab karena akan menentukan langkah kita
selanjutnya. Bila konsep bank adalah konsep yang baru bagi umat
Islam, maka kita harus memulai langkah ijtihad kita dari nol. Namun,
bila konsep bank bukan konsep yang baru, artinya umat Islam sudah
mengenal bahkan mempraktekkan fungsi-fungsi perbankan dalam
kehidupan perekonomiannya, maka proses ijtihad yang harus kita
lakukan tentunya akan menjadi lebih mudah. Bab ini akan
memberikan jawaban atas pertanyaan di atas, dengan menelusuri
secara singkat praktek-praktek perbankan yang dilakukan oleh umat
muslim sepanjang sejarah.
B. PRAKTEK PERBANKAN DI ZAMAN NABI SAW DAN SAHABAT
Perbankan adalah satu lembaga yang
melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu
menerima simpanan uang, meminjamkan
uang, dan memberikan jasa pengiriman
uang. Di dalam sejarah perekonomian
kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan
dengan akad yang sesuai syariah
telah menjadi bagian dari tradisi umat
Islam sejak jaman Rasulullah saw.
Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meninjamkan uang
untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta
melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman
Rasulullah. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern
yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer
dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat
Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah.
Rasulullah SAW yang dikenal dengan julukan al-Amin, dipercaya
oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat
terakhir sebelum Rasul hijrah ke Madinah, beliau meminta Sayidina Ali
ra untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya.1
Dalam konsep ini, yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan
tersebut.
1 Sami Hamoud, Islamic Banking, Arabian Information Ltd, London, 1985
Bank:
Lembaga yang melaksanakan
3 fungsi utama:
1. menerima simpanan uang
2. meminjamkan uang
3. memberikan jasa
pengiriman uang
BAB 2, SEJARAH PERBANKAN SYARIAH
20
Seorang sahabat Rasulullah, Zubair bin al Awwam, memilih tidak
menerima titipan harta. Beliau lebih suka menerimanya dalam bentuk
pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda:
pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, beliau
mempunyai hak untuk memanfaatkannya; kedua, karena bentuknya
pinjaman, maka ia berkewajiban mengambalikannya utuh.2
Sahabat lain, Ibnu Abbas tercatat melakukan pengiriman uang ke
Kufah. Juga tercatat Abdullah bin Zubair di Mekah juga melakukan
pengiriman uang ke adiknya Misab bin Zubair yang tinggal di Irak.3
Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan
meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang
paling tidak berlangsung dua kali setahun. Bahkan di jaman Umar bin
Khattab ra, beliau menggunakan cek untuk membayar tunjangan
kepada mereka yang berhak. Dengan cek ini kemudian mereka
mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir.4
Pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti
mudharabah, musyarakah, muzara’ah, musaqah, telah dikenal sejak
awal diantara kaum Muhajirin dan kaum Anshar.5
Jelaslah bahwa ada individu-individu yang telah melaksanakan
fungsi perbankan di zaman Rasulullah SAW, meskipun individu
tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada sahabat
yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang
melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, ada yang melaksanakan
fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja.
2 Sudin Haron, Prinsip dan Operasi Perbankan Islam, Berita Publishing Sdn Bhd, Kuala
Lumpur, 1996
3 Sudin Haron, ibid
4 Kadim Sadr, “Money and Monetary Policies in Early Islam”, Essay on Iqtisad, Nur Copr.,
Silver Spring, 1989
5 Kadim Sadr, ibid
BAB 2, SEJARAH PERBANKAN SYARIAH
21
Beberapa istilah perbankan modern bahkan berasal dari khazanah
ilmu fiqih, seperti istilah kredit (Inggris: credit; Romawi: credo) yang
diambil dari istilah qard. Credit dalam bahasa Inggris berarti
meminjamkan uang; credo berarti kepercayaan; sedangkan qard
dalam fiqih berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan.
Begitu pula istilah cek (Inggris: check; Perancis: cheque) yang diambil
dari istilah saq (suquq). Suquq dalam bahasa Arab berarti pasar,
sedangkan cek adalah alat bayar yang biasa digunakan di pasar.
C. PRAKTEK PERBANKAN DI ZAMAN BANI UMAYYAH DAN
BANI ABASIAH
Jelas saja institusi bank tidak dikenal dalam kosa kata fikih Islam,
karena memang institusi ini tidak dikenal oleh masyarakat Islam di
masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, maupun Bani
Abbasiyah. Namun fungsi-fungsi perbankan yaitu menerima deposit,
menyalurkan dana, dan transfer dana telah lazim dilakukan, tentunya
dengan akad yang sesuai syariah.
Di jaman Rasulullah saw fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh
perorangan, dan biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi
saja.
Baru kemudian, di jaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan
dilakukan oleh satu individu. Fungsi-fungsi perbankan yang dilakukan
oleh satu individu, dalam sejarah Islam telah dikenal sejak zaman
Fungsi-fungsi Bank sudah dipraktekkan oleh para sahabat di
zaman Nabi SAW:
1. Menerima Simpanan Uang
2. Memberikan Pembiayaan
3. Jasa Transfer Uang
Biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi saja.
BAB 2, SEJARAH PERBANKAN SYARIAH
22
Abbasiyah6. Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar
banyak jenis mata uang pada zaman itu sehingga perlu keahlian
khusus untuk membedakan antara satu mata uang dengan mata uang
lainnya. Ini diperlukan karena setiap mata uang mempunyai
kandungan logam mulia yang berlainan sehingga mempunyai nilai
yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus ini
disebut naqid, sarraf, dan jihbiz. Hal ini merupakan cikal-bakal praktek
penukaran mata uang (money changer).
Istilah jihbiz mulai dikenal sejak zaman Muawiyah (661-680M)
yang sebenarnya dipinjam dari bahasa Persia, kahbad atau kihbud.
Pada masa pemerintahan Sasanid, istilah ini dipergunakan untuk orang
yang ditugaskan mengumpulkan pajak tanah.
Peranan banker pada zaman Abbasiyah mulai populer pada
pemerintahan Muqtadir (908-932M). Saat itu, hampir setiap wazir
mempunyai bankir sendiri. Misalnya, Ibnu Furat menunjuk Harun ibnu
Imran dan Joseph ibnu wahab sebagai bankirnya. Lalu Ibnu Abi Isa
menunjuk Ali ibn Isa, Hamid ibnu Wahab menunjuk Ibrahim ibn
Yuhana, bahkan Abdullah al-Baridi mempunyai tiga orang bankir
sekaligus: dua Yahudi dan satu Kristen.
6 Adiwarman Karim, “Bankir Yahudi pada Zaman Abbasiyah”, Ekonomi Islam Suatu
Kajian Kontemporer, Gema Insani Press, Jakarta, 2001
Jihbiz vs. Bank: Persamaan dan Perbedaan
Persamaan:
Jihbiz & Bank sama-sama melakukan fungsi-fungsi berikut ini:
• To accept deposits
• To channel financing
• To transfer money
Perbedaan:
• Jihbiz dikelola oleh individu
• Bank dikelola oleh institusi
BAB 2, SEJARAH PERBANKAN SYARIAH
23
Kemajuan praktek perbankan pada zaman itu ditandai dengan
beredarnya saq (cek) dengan luas sebagai media pembayaran.
Bahkan, peranan bankir telah meliputi tiga aspek, yakni menerima
deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang. Dalam hal yang
terakhir ini, uang dapat ditransfer dari satu negeri ke negeri lainnya
tanpa perlu memindahkan fisik uang tersebut. Para money changer
yang telah mendirikan kantor-kantor di banyak negeri telah memulai
penggunaan cek sebagai media transfer uang dan kegiatan
pembayaran lainnya. Dalam sejarah perbankan Islam, adalah Sayf al-
Dawlah al-Hamdani yang tercatat sebagai orang pertama yang
menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan
Aleppo (Spanyol sekarang).7
D. PRAKTEK PERBANKAN DI EROPA
Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan yang dilakukan oleh
perorangan jihbiz kemudian dilakukan oleh institusi yang saat ini
dikenal sebagai institusi bank. Ketika bangsa Eropa mulai menjalankan
praktek perbankan, persoalan mulai timbul karena transaksi yang
dilakukan menggunakan instrumen bunga yang dalam pandangan fikih
adalah riba, dan oleh karenanya haram. Transaksi berbasis bunga ini
semakin merebak ketika Raja Henry VIII pada tahun 1545
membolehkan bunga (interest) meskipun tetap mengharamkan riba
(usury) dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda
(excessive). Ketika Raja Henry VIII wafat, ia digantikan oleh Raja
Edward VI yang membatalkan kebolehan bunga uang. Ini tidak
berlangsung lama. Ketika wafat, ia digantikan oleh Ratu Elizabeth I
yang kembali membolehkan bunga uang.8
Selanjutnya, bangsa Eropa mulai bangkit dari keterbelakangannya
dan mengalami renaissance. Penjelajahan dan penjajahan mulai
dilakukan ke seluruh penjuru dunia, sehingga kegiatan perekonomian
7 Sudin Haron, Islamic Banking: Rules and Regulations, Pelanduk Publications, Petaling
Jaya, 1997, h. 2. Lihat dalam Sami Hassan Homoud, Progress of Islamic Banking: The
Aspirations and the Realities. Islamic Economic Studies, Vol. 2 No. 1, December, 1994,
71-80.
8 Adiwarman Karim, “Ketika Riba Menjadi Bunga”, ibid.
BAB 2, SEJARAH PERBANKAN SYARIAH
24
dunia mulai didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Pada saat yang
sama, peradaban muslim mengalami kemerosotan dan negara-negara
muslim satu per satu jatuh ke dalam cengkeraman penjajahan bangsabangsa
Eropa. Akibatnya, institusi-institusi perekonomian umat muslim
runtuh dan digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa.
Keadaan ini berlangsung terus sampai zaman modern kini. Karena
itu, institusi perbankan yang ada sekarang di mayoritas negara-negara
muslim merupakan warisan dari bangsa Eropa, yang notabene berbasis
bunga.
E. PERBANKAN SYARIAH MODERN
Selanjutnya, karena bunga ini secara fikih dikategorikan sebagai
riba (dan karenanya haram), maka mulai timbul usaha-usaha di
sejumlah negara muslim untuk mendirikan lembaga alternatif terhadap
bank yang ribawi ini. Hal ini terjadi terutama setelah bangsa-bangsa
muslim mendapatkan kemerdekaannya dari penjajahan bangsa-bangsa
Eropa. Usaha modern pertama untuk mendirikan bank tanpa bunga
pertama kali dilakukan di Malaysia pada pertengahan tahun 40-an,
namun usaha ini tidak sukses.9 Selanjutnya, eksperimen lainnya
dilakukan di Pakistan pada akhir tahun 50-an, di mana suatu lembaga
perkreditan tanpa bunga didirikan di pedesaan negara itu.10
Namun demikian, eksperimen pendirian bank syariah yang paling
sukses dan inovatif di masa modern ini dilakukan di Mesir pada tahun
1963, dengan berdirinya Mit Ghamr Local Saving Bank. Bank ini
mendapat sambutan yang cukup hangat di Mesir, terutama dari
kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Jumlah deposan bank ini
meningkat luar biasa dari 17,560 di tahun pertama (1963/1964)
menjadi 251,152 pada 1966/1967. Jumlah tabungan pun meningkat
drastis dari LE40,944 di akhir tahun pertama (1963/1964) menjadi
LE1,828,375 di akhir periode 1966/1967. Namun sayang, karena
terjadi kekacauan politik di Mesir maka Mit Ghamr mulai mengalami
kemunduran, sehingga operasionalnya diambil alih oleh National Bank
9 Haron, op.cit. h. 3.
10 Ibid, h. 3. Lihat dalam Rodney Wilson, Banking and Finance in the Arab Middle East,
Surrey (England), MacMillan Publisher Ltd, 1983.
BAB 2, SEJARAH PERBANKAN SYARIAH
25
of Egypt dan bank sentral Mesir pada 1967. Pengambilalihan ini
menyebabkan prinsip nirbunga pada Mit Ghamr mulai ditinggalkan,
sehingga bank ini kembali beroperasi berdasarkan bunga. Pada 1971
akhirnya konsep nir-bunga kembali dibangkitkan pada masa rezim
Sadat melalui pendirian Nasser Social Bank. Tujuan bank ini adalah
untuk menjalankan kembali bisnis yang berdasarkan konsep yang telah
dipraktekkan oleh Mit Ghamr.11
Kesuksesan Mit Ghamr ini memberi inspirasi bagi umat muslim di
seluruh dunia, sehingga timbullah kesadaran bahwa prinsip-prinsip
Islam ternyata masih dapat diaplikasikan dalam bisnis modern. Ketika
OKI akhirnya terbentuk, serangkaian konferensi internasional mulai
dilangsungkan, di mana salah satu agenda ekonominya adalah
pendirian bank Islam. Akhirnya terbentuklah Islamic Development
Bank (IDB) pada bulan Oktober 1975 yang beranggotakan 22 negara
Islam pendiri. Bank ini menyediakan bantuan finansial untuk
pembangunan negara-negara anggotanya, membantu mereka untuk
mendirikan bank Islam di negaranya masing-masing, dan memainkan
peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan dan
keuangan Islam. Kini, bank yang berpusat di Jeddah-Arab Saudi itu
telah memiliki lebih dari 43 negara anggota.
Pada perkembangan selanjutnya di era 70-an, usaha-usaha untuk
mendirikan bank Islam mulai menyebar ke banyak negara. Beberapa
negara seperti Pakistan, Iran dan Sudan, bahkan mengubah seluruh
sistem keuangan di negara itu menjadi sistem nir-bunga, sehingga
semua lembaga keuangan di negara tersebut beroperasi tanpa
menggunakan bunga. Di negara Islam lainnya seperti Malaysia dan
Indonesia, bank nir-bunga beroperasi berdampingan dengan bankbank
konvensional.
Kini, perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang
cukup pesat dan menyebar ke banyak negara, bahkan ke negaranegara
Barat. The Islamic Bank International of Denmark tercatat
sebagai bank syariah pertama yang beroperasi di Eropa, yakni pada
11 Ibid, p. 3-4.
BAB 2, SEJARAH PERBANKAN SYARIAH
26
tahun 1983 di Denmark.12 Kini, bank-bank besar dari negara-negara
Barat seperti Citibank, ANZ Bank, Chase Manhattan Bank dan Jardine
Fleming telah pula membuka Islamic window agar dapat memberikan
jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan syariat Islam.
Gambar 2.2 di bawah ini memberikan peta singkat evolusi kegiatan
perbankan yang dipraktekkan oleh masyarakat muslim sepanjang
sejarah. Jadi dari segi proses evolusi, embrio kegiatan perbankan
dalam masyarakat Islam dilakukan oleh seorang individu untuk satu
fungsi perbankan. Kemudian berkembang profesi jihbiz, yaitu seorang
individu melakukan ketiga fungsi perbankan. Lalu kegiatan tersebut
diadopsi oleh masyarakat Eropa abad pertengahan, dan pengelolaannya
dilakukan oleh institusi, namun kegiatannya mulai dilakukan
dengan basis bunga. Karena mundurnya peradaban umat muslim dan
penjajahan bangsa-bangsa Barat terhadap negara-negara muslim,
maka evolusi praktek perbankan yang sesuai syariah sempat terhenti
beberapa abad. Baru pada abad 20 ketika bangsa muslim mulai
merdeka, terbentuklah bank syariah modern di sejumlah negara dan
insya Allah akan terus mengalami perkembangan.
12 Mr. Erik Trolle-Schultz, How the First Islamic Bank was Established in Europe, dalam
Islamic Banking and Finance, Butterworths Editorial Staff, London, 1986. h. 43-52.
BAB 2, SEJARAH PERBANKAN SYARIAH
27
gambar 2.2.
F. PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA
Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun
1992 adalah Bank Muamalat. Walaupun perkembangannya agak
terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya,
perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada
tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah di Indonesia, maka
pada 1999 jumlahnya bertambah menjadi tiga unit. Pada tahun 2000,
bank syariah maupun bank konvensional yang membuka unit usaha
syariah telah meningkat menjadi 6 unit. Sedangkan jumlah BPRS
(Bank Perkreditan Rakyat Syariah) sudah mencapai 86 unit dan masih
akan bertambah. Di tahun-tahun mendatang, jumlah bank syariah ini
2. jihbiz,
seorang individu melakukan ketiga fungsi perbankan
1. individu,
(Nabi/sahabat) melakukan satu fungsi perbankan
3. bank,
sebuah institusi melakukan ketiga fungsi
perbankan (diadopsi oleh masyarakat Eropa
abad pertengahan, namun kegiatannya mulai
dilakukan dengan basis bunga).
4. bank syariah modern,
institusi yang melakukan ketiga fungsi perbankan,
dengan berlandaskan syariah Islam.
Evolusi kegiatan perbankan dalam
masyarakat Islam:
BAB 2, SEJARAH PERBANKAN SYARIAH
28
akan terus meningkat seiring dengan masuknya pemain-pemain baru,
bertambahnya jumlah kantor cabang bank syariah yang sudah ada,
maupun dengan dibukanya Islamic window di bank-bank konvensional.
Dari sebuah riset yang dilakukan oleh Karim Business Consulting,
diproyeksikan bahwa total aset bank syariah di Indonesia akan tumbuh
sebesar 2850% selama 8 tahun, atau rata-rata tumbuh 356.25 % tiap
tahunnya. Sebuah pertumbuhan aset yang sangat mengesankan.
Tumbuh kembangnya aset bank syariah ini dikarenakan adanya
kepastian di sisi regulasi serta berkembangnya pemikiran masyarakat
tentang keberadaan bank syariah.
The Growth of Sharia Banks’ Asset
27,468,797.00
80,841,345.00
0.00
10,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
40,000,000.00
50,000,000.00
60,000,000.00
70,000,000.00
80,000,000.00
90,000,000.00
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2005
2010
in billion rupiah
Sumber: Karim Business Consulting, 2002.
gambar 2.3.
Perkembangan perbankan syariah ini tentunya juga harus
didukung oleh sumber daya insani yang memadai, baik dari segi
kualitas maupun kuantitasnya. Namun realitas yang ada menunjukkan
bahwa masih banyak sumber daya insani yang selama ini terlibat di
institusi syariah tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis
dalam Islamic Banking. Tentunya kondisi ini cukup signifikan
mempengaruhi produktifitas dan profesionalisme perbankan syariah itu
sendiri. Dan inilah memang yang harus mendapatkan perhatian dari
kita semua, yakni mencetak sumber daya insani yang mampu
BAB 2, SEJARAH PERBANKAN SYARIAH
29
mengamalkan ekonomi syariah di semua lini. Karena sistem yang baik
tidak mungkin dapat berjalan bila tidak didukung oleh sumber daya
insani yang baik pula.
Kesimpulan
Setelah kita menelusuri secara singkat sejarah praktek perbankan
yang dilakukan oleh umat muslim, maka kita dapat mengambil
kesimpulan bahwa meskipun kosa kata fikih Islam tidak mengenal kata
“Bank”, namun sesungguhnya bukti-bukti sejarah menyatakan bahwa
fungsi-fungsi perbankan modern telah dipraktekkan oleh umat muslim,
bahkan sejak zaman nabi Muhammad saw. Praktek-praktek fungsi
perbankan ini tentunya berkembang secara berangsur-angsur dan
mengalami kemajuan dan kemunduran di masa-masa tertentu, seiring
dengan naik-turunnya peradaban umat muslim. Dengan demikian,
dapat dikatakan bahwa konsep bank bukanlah suatu konsep yang
asing bagi umat muslim, sehingga proses ijtihad untuk merumuskan
konsep bank modern yang sesuai dengan syariah tidak perlu dimulai
dari nol. Jadi, upaya ijtihad yang dilakukan insya Allah akan menjadi
lebih mudah.

SUMMARY, ANALISA DAN KOMENTAR SISTEM KEUANGAN: BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN; KESEHATAN BANK

July 19, 2010 Leave a comment

SUMMARY, ANALISA DAN KOMENTAR SISTEM KEUANGAN

M

A

K

A

L

A

H

JUDUL : BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN; KESEHATAN BANK

DIPRESENTASIKAN SEBAGAI TUGAS PADA

MATA KULIAH SISTEM FINANCIAL ISLAM

DOSEN PEMBIMBING: Prof. Dr. SOFYAN SYAFRI HARAHAP

Oleh : Ismul Azhari

Nim: 08 EKNI 1348

PASCA SARJANA IAIN SUMUT

2009-2010

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN; KESEHATAN BANK

PENDAHULUAN

Setiap kali ada bank yang ditutup, masyarakat senantiasa panic dan gelisah akan nasib uangnya. Kejadian itu selalu saja terjadi baik ketika dizaman program penjaminan dan ketika tidak ada program penjaminan dicabut diganti dengan lembaga penjaminan simpanan (LPS) tentu kondisinya lebih berat , karma simpanan masyarakat yang dijamin hanya sebesar 100juta pada tahun 2007.

Selama ini risiko bank yang sama rata sama rasa. Tidak peduli itu bank sehat atau bank tidak sehat, juga, apakah bank itu kecil atau bank itu besar. Semua risilo bank sama karena memang dalam lindungan program penjaminan.

Setelah kebijakan perbankan April 1999 Indonesia memiliki sekitar 170 bank komersial. Dibandingkan dengan keadaan sebelum krisis hal ini berati bahwa sampai kebijaksanaan terakhir tersebut telah lebih dari 60 bank dicabut ijin usahanya atau ditutup menurut istilah yang, meskipun kurang tepat secara hukum, lebih menggambarkan kenyataan yang terjadi di masyarakat.

Dari penutupan bank-bank ini yang nampaknya kontroversial dan banyak dibahas dimasyarakat, baik di dalam maupun luar negeri adalah mengenai penutupan 16 bank pada permulaan Nopember 1997. Krisis yang perkepanjangan, sangat dalam serta luas dampaknya sering sekali dikaitkan dengan penutupan bank yang minimal dianggap kurang tepat dilaksanakan ini.

Tulisan ini secara singkat membahas latar belakang permasalahan penutupan bank Nopember 1997 serta proses pengambilan kebijaksanaan dan implikasi serta kebijakan yang mengikutinya. Tulisan singkat ini diharapkan dapat menambah kejelasan masalah dan dalam beberapa hal meluuruskan pengertian mengenai berbagai hal yang beredar di masyarakat yang kurang sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Ini mudah-mudahaan dapat melengkapi pencatatan sejarah mengenai apa yang terjadi waktu itu, suatu periode pelaksanaan kebijakan ekonomi yang kadang-kadang membingungkan dan mungkin kontroversial. Yang jelas krisis itu sendiri telah menimbulkan dampak yang sangat besar di masyarakat. Karena itu upaya untuk memperjelas permasalahan menjadi penting agar kita dapat belajar dari apa yang terjjadi; tidak mengulangi kebijakan yang ternyata tidak tepat dan lebih menyempurnakan kebijakan yang telah menunjukkan hasil baiknya.

Kritik yang banyak dilancarkan terhadap tindakan mencabut ijin usaha atau menutup 16 bank menyangkut hal – hal sebagai berikut:

  1. Mereka yang mengatakan bahwa penutupan ini gagal karena Indonesia belum memiliki program asuransi deposito sehingga terjadi penarikan dana perbankan besar-besaran secara bersamaan setelah itu
  2. Mereka yang melancarkan kritik dengan alasan bahwa bank yang lemah masih lebih banyak lagi dari itu, jadi masalahnya adalah bahwa bank yang ditutup seharusnya lebih banyak lagi.
  3. Mereka yang melancarkan kritik dengan alasan yang bersifat individual, memprotes tindakan penutupan bank mereka dengan alasan adanya bank-bank lebih buruk kondisi kesehatannya yang justru tidak dicabut ijin usahanya.
  4. Mereka yang mengatakan bahwa penutupan ini dilatar belakangi oleh motivasi yang bersifat politis untuk menjatuhkan bank-bank milik pengusaha tertentu atau sebagai upaya untuk mencermarkan keluarga Presiden Suharto.

PEMBAHASAN

Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi , dapat membantu kelancaran lalulintas pembayaran serta dapat dipergunakan pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakan , terutama kebijakan moneter. Dengan menjalankan fungsi tersebut bank dapat memberikan layanan yang baik kepada masyarakat dan bermanfaat bagi perekonomian Indonesia.

Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik , bank harus mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik dan dioprasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, sehingga dapat memenuhi kewajibannya.

Pasal 29 UU no. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU no.10 tahun 1998 tentang perbankkan, bank wajib memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen ,likuiditas, rehabilitas , serta aspek lain yang berkaitan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Mengingat peranan industri perbankkan yang sangat strategis dalam perekonomian, yang berkepentingan terhadap tingkat kesehatan bank tidak hanya pemilik dan pengelola bank yang bersangkutan , tetapi juga masyarakat secara keseluruhan terutama para pengguna jasa perbankkan.

Predikat tingkat kesehatan bank:

  1. 81 – 100        predikat sehat
  2. 66 –  <81      predikat cukup sehat
  3. 51 –  <66      predikat kurang sehat
  4. 0   –  <51      predikat tidak sehat

KRITERIA KESEHATAN BANK

Pada akhir tahun 2001 Bank harus memenuhi persyaratan Kesehatan Bank dari Bank Indonesia :

  • CAR minimal 8 %
  • NPL maksimal 5 %

TAHAPAN PENYUSUNAN CETAK BIRU PERBANKAN

  1. Langkah 1 :
    Analisa CAMEL berdasarkan peraturan Bank Indonesia untuk mengklasifikasikan Bank sehat dan Bank tidak sehat
  2. Langkah 2 :
    Klasifikasi Bank
    Proses penyaringan Bank sehat menjadi Bank kuat dan Bank lemah

    Parameternya adalah sebagai berikut :

    1. Kualitas SDM
      • Manajemen profesional
      • Uji kepatutan (Fit and Proper Test) pemegang saham
    2. Kemampuan finansial
      • Tingkat permodalan
      • Skala ekonomi
      • Efisiensi dari akumulasi dana / pendanaan
      • Kemampuan menyalurkan kredit kepada sektor riil
    3. Tingkat keunggulan kompetitif secara regional
    4. “Good Governance” Manajemen kredit yang “prudent”
  3. Langkah 3 :

Evaluasi terhadap Nilai Waralaba (“Franchise Value” untuk Bank yang tidak sehat.
Melakukan evaluasi terhadap Nilai Waralaba (“Franchise Value” dari Bank yang tidak sehat untuk menentukan apakah Bank tersebut diikutsertakan dalam proses konsolidasi atau harus ditutup.

  1. Langkah 4 :
    Pemetaan Perbankan Nasional
    Proses pemetaan Bank yang kuat dan Bank yang lemah untuk menentukan posisi relatif dari setiap Bank di dalam Perbankan Nasional
    Proses pemetaannya berdasarkan :
    • Segmen pasar
    • Jenis produk
    • Jumlah cabang
    • Budaya perusahaan
  1. Langkah 5 :
    Proses Pengelompokan
    Proses untuk menentukan Kelompok Bank dengan cara:

1Penggabungan Bank-Bank (“Merger Banks”)

      • Tidak diperlukan injeksi modal
      • Diperlukan injeksi modal

2 Bank berdiri sendiri (“Stand Alone Banks”

      • Tidak diperlukan injeksi modal
      • Diperlukan injeksi modal

Bukan karena tidak adanya asuransi deposito

Memang sebenarnya sangat ironis bahwa penutupan bank tidak solvent, yang dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap rupiah dan perbankan yang merosot sejak terjadinya krisis ini akhirnya justru menimbulkan dampak sebaliknya, yaitu menghilangkan kepercayaan tersebut. Bahwa kepercayaan masyarakat terhadap perbankan justru hilang setelah tindakan penutupan bank-bank pada permulaan Nopember 1997 memang sudah menjadi kenyataan yang tidak bisa dibantah.

Saya tidak sependapat dengan argumen tersebut. Mengapa demikian? Karena sepanjang yang bisa saya amati program asuransi deposito pada umumnya hanya memberikan pertanggungan atau garansi secara terbatas, seperti kepada pemilik deposito sampai jumlah tertentu saja.

Dari pelaksanaan langkah-langkah tersebut bisa dikatakan bahwa dalam penutupan bank permulaan Nopember 1997 tersebut pemilik deposan kecil memperoleh kembali dana mereka. Bukankah deposan kecil ini yang dijamin oleh kebanyakan asuransi deposito? Bukankah ini yang dilaksanakan oleh BI pada periode satu minggu dimulai tanggal 13 Nopember 1997? Bukankah ini berarti bahwa janji Pemerintah kepada deposan, seperti diumumkan pada 3 September 1997, melalui kerja keras pegawai BI dengan bantuan Perbanas dan banyak pihak itu dilaksanakan dengan baik sehingga tidak ada protes dari deposan kecil ini secara berarti?

Jadi seandainya telah ada asuransi deposito waktu itu yang dijamin juga mereka ini. Apakah seandainya skim jaminan deposito telah ada waktu itu akan menghalangi bank run yang terjadi? Saya tidak yakin. Kenyataannya adalah bahwa pembagian dana milik deposan kecil ini berjalan sangat tertib, tidak ada panik dari mereka ini yang dapat diketakan sebagai penyebab timbulnya bank run menurut gambaran krisis perbankan dari tiadanya skim asuransi deposito.

Kalau begitu mengapa terjadi bank run pada banyak bank setelah dilakukan penutupan 16 bank? Dari pengamatan terhadap apa yang terjadi waktu itu saya melihat bahwa ketidak percayaan masyarakat terhadap perbankan yang akhirnya melumpuhkan perbankan bukan dari deposan kecil yang jumlahnya besar ini melainkan dari pemilik dana jumlah besar yang meskipun tidak banyak akan tetapi nilai dana mereka sangat besar.

Perlu disadari bahwa hilangnya kepercayaan masyarakat yang diikuti dengan rasa panik dan tindakan menarik dana dari bank-bank yang dianggap lemah dan beresiko tinggi untuk diselamatkan ke bank-bank yang dianggap lebih aman (flights to safety) itu berasal dari berbagai pihak. Hilangnya kepercayaan datang dari deposan atau penabung, dan dari sesama bank sendiri, semula antar bank di dalam negeri kemudian antara bank-bank nasional dengan bank-bank relasi mereka di luar ngeri.

Hilangnya kepercayaan antara satu bank dengan yang lain telah menyebabkan jalannya pasar uang antar bank menjadi terganggu, karena ketidak percayaan antar bank setelah adanya keketatan likuiditas. Dalam pasar uang antar bank terjadi pengelompokan, dimana sebagian bank dianggap relatif aman, seperti bank-bank

Mungkin perkembangan akan berbeda sekiranya dari permulaan diberikan suatu garansi yang menyeluruh (blanket guarantee), seperti yang diterapkan pada akhir Januari 1998. Mengapa program ini tidak dilaksanakan sebelum atau bersamaan dengan penutupan bank bulan Nopember 1997 dilakukan? Apakah ini suatu kesalahan? Setelah semua berlalu mungkin kita bisa mengatakan demikian.

Mengenai hal ini kiranya perlu diungkapkan di sini untuk keperluaan pencatatan peristiwa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Dalam pembahasan dengan team IMF untuk memperoleh bantuan ‘stand-by arrangement’, pada waktu mempersiapkan segala sesuatunya untuk mencabut ijin usaha bank yang insolvent, pihak IMF tidak pernah menyinggung sama sekali mengenai pemberian ‘blanket guarantee’ tersebut. Seingat saya pihak IMF justru secara spesifik menyebutkan perlunya memberi jaminan pada deposan kecil saja. Mengenai hal ini dari semula memang telah dipikirkan berdasarkan pengalaman penutupan Bank Summa.

Sebenarnya setelah semua ini terjadi sekarang kita bisa mengatakan bahwa yang dilakukan akhir Januari dengan memberikan jaminan menyeluruh itu adalah suatu tindakan yang didorong keadaan yang luar biasa, yaitu hilangnya kepercayaan kepada perbankan dalam suatu krisis yang dahsyat, baik dari nasabah maupun sesama bank.

Dalam keadaan normal fasilitas antar bank tersebut di atas merupakan suatu kebiasaan yang selalu dilakukan dalam dunia perbankan. Akan tetapi memang suatu yang mengejutkan bahwa pada waktu kepercayaan hilang, fasilitas ini juga langsung hilang. Tidak hanya itu, bank-bank koresponden selsain menghentikan fasilitas ini juga meminta semua yang masih terhutang dilunasi.

Dirilis, Sistem Baru Penilaian Kesehatan Bank Syariah

JAKARTA- Perkembangan perbankan Syariah saat ini dan ke depan diperkirakan akan memiliki produk dan jasa perbankan yang semakin beragam dan kompleks, sehingga eksposur risiko yang dihadapi juga akan meningkat.

”Perkembangan metodologi penilaian kondisi bank yang bersifat dinamis, mendorong pengaturan kembali sistem penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah, agar dapat memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai kondisi saat ini dan mendatang,” kata Deputi Gubernur, Siti Chalimah Fadjrijah di Jakarta, pekan lalu.

Dia menjelaskan, meningkatnya eksposur risiko tersebut akan mengubah profil risiko bank syariah yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank tersebut. Untuk itulah Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku mulai 24 Januari 2007.

Dalam penilaian tingkat kesehatan tersebut, bank syariah telah memasukkan risiko yang melekat pada aktivitas bank. Ini merupakan bagian dari proses penilaian manajemen risiko.

Bank Umum Syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulanan, yang meliputi faktor-faktor Permodalan (capital), Kualitas aset (asset quality),Rentabilitas (earning), Likuiditas (liquidity), Sensitivitas terhadap risiko pasar (sensitivity to market risk), dan Manajemen (management).

Menuju Sistim  Perbankan Untuk  Mendukung  Pembangunan Nasional

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) adalah kerangka menyeluruh, meliputi arah, bentuk dan tatanan industri perbankan Indonesia dalam jangka lima sampai sepuluh tahun ke depan, yang berlandaskan pada visi “mencapai suatu sistim perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistim keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.” Saya diminta Panitya Seminar untuk membahas topik Peta Perbankan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Indonesia.

Saya menggunakan kerangka ini untuk menggaris bawahi bahwa penyusunan dan pembangunan industri, dan lebih luas lagi sistim perbankan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi agar berkelanjutan harus mendasarkan pada pengalaman di masa lalu, termasuk atau terutama dari krisis dan penanggulangannya dan pada visi masa depan.

Pembahasan saya akan dimulai dengan menunjukkan kerangka dari pembangunan nasional dalam paradigma baru, diteruskan dengan uraian tentang sistim perbankan untuk mendukung kebijakan makro sebagai sistim yang ingin ditata kembali Bank Indonesia melalui program yang dikenal sebagai Arsitektur Perbankan Indonesia atau API. Kemudian akan dibahas unsur-unsur dalam sistim perbankan yang dapat mendukung pembangunan nasional tersebut. API dengan program pelaksanaannya dilihat dengan referensi kerangka umum tadi, di mana berbagai kekuatan dan kelemahan atau hal-hal yang perlu diperhatikan akan dikemukakan. Setelah itu akan dikemukakan berbagai implikasi dan catatan sebagai kesimpulan.

Pembangunan Dengan Paradigma Baru

Konsep dasar pembangunan nasional kerapkalai diasumsikan sudah dimengerti dan diterima semua orang. Padahal kerapkali asumsi ini tidak tepat, karena orang sebenarnya tidak memperhatikan bahwa apa yang dimengerti dan diterima masing-masing sebenarnya berbeda satu dengan yang lain. Sering orang berdebat mengenai hal yang sebenarnya tidak perlu sekiranya semua bersedia kembali kepada pokok permasalahannya. Karena itu tidak ada jeleknya kita kembali ke pada konsep dasar.

Membangun pada hakekatnya berarti melakukan kegiatan saat ini untuk meraih sasaran yang baru dapat dicapai dikemudian hari. Karena itu suatu bangsa yang melaksanakan pembangunan biasanya mempunyai sasaran untuk masa depan yang sebelumnya disepakati bersama, secara demokratis melalui wakil-wakil rakyat atau ditentukan oleh mereka yang berkuasa (pemerintah).

Dalam arti normatif pembangunan ekonomi nasional tidak dapat lagi berlangsung secara berkelanjutan atau sustainable tanpa mengindahkan aspek-aspek yang menjadi conventional wisdom baru setelah terjadinya krisis Asia. Pembangunan ekonomi setelah krisis harus mengindahkan berbagai hal yang kemudian menjadi suatu paradigma baru dalam pembangunan.

Salah satu hal yang sangat penting dalam hal ini adalah tersedianya infrastruktur kelembagaan yang mampu mendukung proses pembangunan. Krisis Indonesia juga sangat jelas menunjukkan betapa pentingnya unsur kelembagaan untuk berhasilnya pembangunan, minimal dalam arti dampak negatif karena ketiadaannya.

Keberhasilan pembangunan masa lalu tidak berlanjut karena pelaksanaan pembangunan kurang jeli atau tidak berdisiplin mengikuti proses pembangunan dan implementasi kebijakan pembangunan. Pembangunan mengabaikan atau kurang memperhatikan implikaksi yang timbul, terutama dampak negatifnya.

Pelaksanaan privatisasi yang juga kurang memperhatikan proses pelaksanaannya juga pada akhirnya menumbuhkan kondisi yang kemudian menjadi bagian dari masalah Orde Baru, yaitu menjamurnya kelompok kroni sebagai bagian dari KKN. Kebijakan privatisasi bersama deregulasi yang lekat dengan pendekatan pembangunan yang market friendly sangat sentral dalam apa yang dikenal sebagai Washington concensus dengan segala kekuatan dan kelemahannya.

Dari gambaran sangat singkat tadi dapat disimpulkan bahwa pembangunan nasional merupakan suatu kegiatan untuk mencapai sasaran di masa depan yang menyangkut transformasi dari sikap dan cara-cara yang memperhatikan keseluruhan aspek kehidupan dalam keterkaitan serta implikasinya antara yang satu dengan yang lain (holistik), dengan menggunakan strategi dan pendekatan serta memperhatikan potensi dan peluang yang terbuka maupun permasalahan dan kendala yang menghadang.

Perbankan Untuk Mendukung Kebijakan Makro

Krisis keuangan Asia 1997/98 merupakan lonceng yang menggugah otorita moneter dan kita semua tentang tuntutan tersedianya perbankan yang sehat dan kuat guna beroperasinya secara berlanjut kebijakan makro dalam perekonomian nasional. Sebelum itu pendekatan ekonomi makro dalam analisisnya membuat asumsi bahwa sektor perbankan yang sehat itu sudah dengan sendirinya tersedia dalam perekonomian (taken for granted).

Setahun sebelum krisis Asia Dewan Eksekutip IMF telah menunjukkan berbagai prinsip dan persyaratan yang diperlukan untuk tersedianya perbankan yang sehat yang mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi makro. Ini kelihatan dari formulasi tentang empat prinsip yang harus dipegang setiap perekonomian guna tumbuhnya perbankan yang sehat. Prinsip-prinsip itu meliputi;

· Bahwa kesehatan suatu bank pada hakikatnya merupakan tanggung jawab pemilik dan pengelola bank, sedangkan kesehatan sistim perbankan merupakan perhatian kebijakan publik

· Kesehatan perbankan terkait erat dengan efektivitas kebijakan ekonomi makro

· Suatu kerangka perbankan ya

Kesehatan Perbankan Lebih Penting dari Premi Penjaminan

Jakarta, Kompas – Kondisi perbankan yang sehat jauh lebih penting dibandingkan dengan besar premi penjaminan perbankan. Sekalipun bank- bank dikenai premi penjaminan sebesar 100 persen, jika kondisi perbankan tidak sehat, pemerintah tetap akan menomboki.

Hal itu dikemukakan Deputi Senior Gubernur bank Indonesia (BI) Anwar Nasution kepada pers, Kamis (5/2), di Jakarta.

Nasution mengibaratkan premi penjaminan perbankan sebagai asuransi kesehatan. Untuk nasabah yang sehat, polis asuransi yang dikenakan perusahaan asuransi akan murah. Adapun bagi nasabah berpenyakit kanker, polis asuransi yang dikenakan akan mahal.

“Maka itu, bagaimana kesehatan perbankan kita, itu yang menentukan besar premi. Kalau bank-bank itu pada sakit, premi 100 persen juga tetap mengharuskan pemerintah nombok. Makanya, saya katakan bergantung pada kesehatan perbankan itu,” kata Nasution.

Kesehatan perbankan, lanjutnya, bukan hanya tanggung jawab BI. “Kalau komisaris dan taukenya tidur-tidur saja, apa yang mau dibikin? Kalau orang-orang yang bermasalah itu enggak pernah dihukum, apa yang mau dibikin? Jadi, tidak hanya bergantung pada BI, karena BI enggak punya penjara, BI enggak punya pengadilan, dan BI bukan taukenya,” katanya.

Besarnya premi penjaminan perbankan yang akan diterapkan Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3), lembaga yang untuk sementara akan menggantikan fungsi Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dalam program penjaminan perbankan, adalah 0,25 persen dari rata-rata outstanding dana pihak ketiga (DPK).

Keberadaan UP3 hanya bersifat sementara, hanya sampai terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Setelah LPS terbentuk, besar premi penjaminan perbankan bukan lagi 0,25 persen. Menurut Rancangan Undang-Undang LPS, besar penjaminan perbankan adalah 0,1 persen dari rata-rata outstanding DPK.

Nasution mengatakan, besar premi penjaminan perbankan 0,25 persen yang akan diterapkan UP3 itu, menurut pengalaman BPPN, sudah bagus. (fey)

Manfaat dan Risiko Penerbitan Obligasi Subordinasi oleh Perbankan

Turunnya suku bunga Sertifikat Bank Indonesia menyebabkan akses untuk memperoleh dana jangka panjang menjadi semakin murah. Hal ini mendorong maraknya penerbitan obligasi, termasuk obligasi subordinasi. Dalam setahun terakhir, sekitar Rp 3,5 triliun obligasi subordinasi diterbitkan perbankan. Obligasi subordinasi memberi benefit bagi bank maupun sistem finansial. Namun, surat utang ini juga bukan tanpa risiko karena menimbulkan risiko refinancing pada saat jatuh tempo.

Obligasi subordinasi adalah surat utang dengan risiko yang paling tinggi dibanding obligasi lainnya. Hal ini disebabkan oleh senioritasnya yang lebih rendah dibanding obligasi lain, sehingga dalam kasus kebangkrutan perusahaan, posisi klaim legal dari pemegang obligasi subordinasi atas likuidasi aset perusahaan adalah yang terakhir.

Faktor “timing”

Faktor ketepatan waktu (market timing) merupakan salah satu argumen utama yang mendorong bank melakukan penerbitan obligasi, termasuk obligasi subordinasi. Turunnya suku bunga SBI membuka akses perbankan terhadap pendanaan jangka panjang.

Jika pada awal tahun yield obligasi pemerintah berjangka waktu lima tahun sebesar 15,28 persen, di bulan Februari dan Mei 2003, yield tersebut sudah menurun menjadi 12,18 persen dan 12,12 persen. Hal serupa juga berlangsung di pasar obligasi valas, di mana turunnya suku bunga global, membaiknya premi risiko negara (country risk premium) serta meningkatnya appetite terhadap surat utang perusahaan Indonesia terus menyebabkan yield obligasi valas perusahaan Indonesia terus menurun.

Seperti tampak pada tabel, selisih atau rentang (spread) obligasi valas yang diterbitkan bank-bank Indonesia telah mengalami penurunan sehingga yield yang dikehendaki investor juga menurun cukup berarti.

Sebagai ilustrasi, dengan valuasi perbankan seperti saat ini, ongkos right issue guna memperkuat permodalan bank dalam hitungan persentase diperkirakan sekitar 20-25 persen.

Mengurangi “mismatch maturity & currency”

Penerbitan obligasi, termasuk obligasi subordinasi adalah konsekuensi logis dari upaya perbankan untuk mengurangi ketimpangan maturitas antara aset dan kewajibannya (maturity mismatch). Dengan memperpanjang tenor kewajiban, maka risiko maturity mismatch menjadi berkurang sehingga dapat mengurangi risiko sistemik perbankan.

Saat ini, jumlah utang luar negeri perbankan ada sekitar 5,4 miliar dollar AS, sudah menurun drastis dibanding posisi di akhir tahun 2000 sebesar 9,7 miliar dollar AS. Melihat jadwal cicilannya hingga seluruhnya lunas di tahun 2005/2006, maka tahun 2003 merupakan puncak dari pembayaran cicilan utang exchange offer perbankan.

Disiplin pasar

Menciptakan disiplin pasar (market discipline) adalah salah satu pilar yang disepakati “Basel Accord” sehubungan dengan cara-cara pengelolaan bank yang baik menurut standar internasional. Argumen market discipline pada intinya menekankan pada pentingnya keterbukaan (disclosure) untuk mendorong terciptanya praktik pengelolaan bank yang prudent (aman) dan sound (baik).

Berbagai studi telah mengemukakan bahwa penerbitan obligasi subordinasi dapat dipandang sebagai salah satu cara efektif untuk meningkatkan market discipline. Mengapa? Pertama, penerbitan obligasi subordinasi akan memperbanyak pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam melakukan monitoring terhadap kinerja perbankan. Alasan kedua, sebagai konsekuensi dari hal yang pertama, penerbitan obligasi subordinasi membuat ongkos dana perbankan menjadi lebih sensitif terhadap perubahan risiko. Semakin banyak porsi obligasi subordinasi atau surat utang di dalam komposisi kewajiban perbankan, akan semakin besar pula sensitivitas ongkos dana terhadap perubahan risiko.

Dalam beberapa kasus, pergerakan yield obligasi subordinasi dapat menjadi semacam early warning indicator tingkat kesehatan perbankan.

Beberapa risiko

Penerbitan obligasi subordinasi juga mengandung risiko, di antaranya: pertama, risiko refinancing manakala obligasi subordinasi tersebut jatuh tempo. Refinancing risk dipengaruhi oleh dua hal, yakni kondisi pasar (market risk) dan fleksibilitas keuangan perusahaan termasuk komitmen pemegang saham. Risiko pasar merupakan komponen yang amat vital bagi refinancing risk mengingat besarnya volatilitas pasar keuangan-baik pasar saham maupun pasar obligasi-di Indonesia.

Risiko kedua berkaitan dengan menurunnya kinerja profitabilitas bank sejalan dengan meningkatnya beban suku bunga. Secara teoretis, obligasi subordinasi memindahkan ongkos yang semestinya ditanggung oleh pemegang saham kepada perusahaan dalam bentuk kenaikan beban bunga.

Risiko ketiga menyangkut kemungkinan penyalahgunaan dana untuk kegiatan berisiko tinggi. Sinyalemen ini muncul karena kecenderungan maraknya penerbitan obligasi subordinasi justru muncul di tengah kondisi perbankan yang sedang sangat over likuid. Beberapa bank yang bahkan menerbitkan obligasi subordinasi di tengah kondisi kecukupan modal yang memadai serta posisi likuiditas yang solid. Hal ini mengundang pertanyaan lebih lanjut mengenai penggunaan dana tersebut.

Bukankan kelebihan dana di tengah situasi over likuid dapat memicu kegiatan spekulatif yang muaranya membahayakan kesehatan perbankan di kemudian hari.

Bertahan Di Tengah Nestapa Tak Berujung

Pemerintah baru saja menandatangani Letter of Intent (LoI) terakhir yang ditujukan kepada IMF pada 18 Maret lalu. Di dalamnya tercantum target pertumbuhan ekonomi untuk 2003 sebesar empat persen. Angka ini lebih rendah satu persen dari target semula sebesar 5 persen sebagai akibat peristiwa pemboman di Bali 12 Oktober 2002.

Belum sampai seminggu LoI ditandatangani, pasukan Amerika Serikat dan sekutunya mulai menyerbu Irak. Tanpa mempertimbangkan serbuan ke Irak sekalipun banyak kalangan memandang angka pertumbuhan 4 persen sangat sulit dicapai. Padahal semua kalangan sepakat bahwa Perang Teluk kedua ini niscaya akan berdampak cukup serius bagi perekonomian Indonesia.

Ancaman yang menerpa kita seolah tanpa henti. Hasil-hasil yang telah dicapai dalam bentuk kestabilan makroekonomi serta merta bisa dilumatkan oleh peristiwa demi peristiwa yang sepenuhnya di luar jangkauan kita untuk menepisnya.

Mayoritas bank-bank rekap ini bukannya menjadi pelopor perbaikan atau trend setter, malahan justru yang menghambat penyehatan bank secara keseluruhan.
Jika praktek-praktek demikian terus berlangsung, maka berarti tercipta sistem insentif yang salah sehingga menimbulkan iklim persaingan yang tak sehat di dunia perbankan. Bank-bank bobrok dapat hidup dengan gemerlap promosi yang dibiayai rakyat, sedangkan bank-bank sehat harus mempertahankan hidupnya di tengah himpitan bank-bank “sakit” tersebut dan bayang-bayang negative spread.

Bank-bank yang menerima kucuran dana rakyat ini bukannya menjadi pelopor dalam penyaluran kredit ke usaha-usaha yang sehat dan dinamis berdasarkan kajian yang seksama. Melainkan menciptakan produk-produk yang justru semakin menjauhkan fungsi intermediasi perbankan, misalnya dengan maraknya reksadana yang semata-mata berisikan obligasi rekap.

Proses transformasi memang membutuhkan waktu. Yang kita tuntut di sini ialah langkah awal yang nyata dan terukur sebagai bagian dari langkah-langkah komprehensif untuk memperkuat landasan perekonomian.

Yang perlu dicarikan jalan keluarnya ialah dengan menciptakan katup-katup pengaman agar periode transisional ini bisa betul-betul menciptakan ruang gerak bagi dunia usaha untuk mengembil nafas dalam merestrukturisasi usahanya. Sehingga, akhirnya pemulihan sektor real akan lebih cepat dan menjadi pendorong munculnya kegiatan-kegiatan baru yang bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja.

KESIMPULAN

Penerbitan obligasi subordinasi dapat membawa manfaat bagi perbankan, karena meningkatkan permodalan, memperbaiki maturity mismatch dan dorongan bagi terciptanya market discipline. Namun, penerbitan obligasi subordinasi juga mengandung risiko khususnya risiko refinancing mengingat kondisi pasar saham yang sangat volatile serta pasar obligasi yang baru berkembang.

Dari sisi cost-benefit, tampaknya penerbitan obligasi subordinasi merupakan alternatif terbaik bagi perbankan yang menghendaki penambahan modal di tengah minimnya akses perbankan untuk melakukan equity fund raising.

Yang perlu dicermati lebih jauh mungkin menyangkut penataan agar penerbitan obligasi subordinasi tidak dilakukan bersamaan sehingga justru memicu risiko refinancing di kemudian hari.

Dalam memilih bank kita harus memperhatikan kelima unsur,

  • Pertama, pilihan bank-bank yang mempunyai rasio keuangan yang sehat kita harus menghindari bank-bank yang mempunyai kredit bermasalah yang tinggi jauh diatas ketentuan yang terus meningkat dan rasio permodalan yang terus menurun.
  • Kedua, pilihlah bank-bank yang dikelola oleh para professional dan dukungan pemilik yang mempunyai komitmen dan reputasi baik. Indikatornya , apakah bank-bank tersebut dikelola oleh banker-bankir yang punya repurtasi baik dan tidak dikelola oleh keluarga yang tertutup manajemennya. Juga, hindari bank yang dimiliki oleh pengusaha yang tidak jelas reputasinya.
  • Ketiga, pilihlah bank yang mempunyai pelayanan baik. misalnya, apakah pelayanan yang berkaitan sesuai dengan kebutuhan anda, baik dari sisi kenyamanan, kepercayaan dan akurasinya dalam pelayanan tidak hanya itu, apakah produk dan jasanya sesuai kebutuhan anda.
  • Keempat, apakah bank pilihan anda memberikan bunga yang wajar. Waspadai bank-bank yang memberikan bunga yang tinggi diatas bunga penjaminan atau bunga pasar.
  • Kelima, pastikan bank pilihan anda menjadi anggota LPS, sebab jika bank anda sudah menjadi anggota LPS berarti uan anda dijamin oleh LPS jika pastikan dengan baik apakah bank anda memberikan suku bunga sesuai dengan LPs-rate.

DAFTAR PUSTAKA

Rivai, Veithzal dkk. Bank and Financial Institution Management.  PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta: 2007

Retnadi, Djoko . Memilih Bank yang Sehat. PT. Elex Media   Komputindo. Jakarta: 2006

www.google.com

www.kompas.com

ANALISA DAN KOMENTAR :

Dalam analisa dan komentar pada makalah ini,  penulis ingin menegaskan tentang stabilitas system keuangan; urgensi, implikasi hukum dan agenda kedepan. Analisa dan komentar ini di uraikan secara sistematik dan konseptual sehingga memberikan gambaran pentingnya stabilitas system keuangan; urgensi, implikasi hukum dan agenda kedepan tersebut.

Sebelum memberikan komentar selanjutnya penulis ingin memberikan summary atau ringkasan dari artikel atau makalah di atas menurut hasil analisa penulis:

Dalam artikel ini dibicarakan tentang penerbitan obligasi subordinasi dapat membawa manfaat bagi perbankan, karena meningkatkan permodalan, memperbaiki maturity mismatch dan dorongan bagi terciptanya market discipline. Namun, penerbitan obligasi subordinasi juga mengandung risiko khususnya risiko refinancing mengingat kondisi pasar saham yang sangat volatile serta pasar obligasi yang baru berkembang.

Dari sisi cost-benefit, tampaknya penerbitan obligasi subordinasi merupakan alternatif terbaik bagi perbankan yang menghendaki penambahan modal di tengah minimnya akses perbankan untuk melakukan equity fund raising.

Yang perlu dicermati lebih jauh mungkin menyangkut penataan agar penerbitan obligasi subordinasi tidak dilakukan bersamaan sehingga justru memicu risiko refinancing di kemudian hari.

Dalam memilih bank kita harus memperhatikan kelima unsur,

  • Pertama, pilihan bank-bank yang mempunyai rasio keuangan yang sehat kita harus menghindari bank-bank yang mempunyai kredit bermasalah yang tinggi jauh diatas ketentuan yang terus meningkat dan rasio permodalan yang terus menurun.
  • Kedua, pilihlah bank-bank yang dikelola oleh para professional dan dukungan pemilik yang mempunyai komitmen dan reputasi baik. Indikatornya , apakah bank-bank tersebut dikelola oleh banker-bankir yang punya repurtasi baik dan tidak dikelola oleh keluarga yang tertutup manajemennya. Juga, hindari bank yang dimiliki oleh pengusaha yang tidak jelas reputasinya.
  • Ketiga, pilihlah bank yang mempunyai pelayanan baik. misalnya, apakah pelayanan yang berkaitan sesuai dengan kebutuhan anda, baik dari sisi kenyamanan, kepercayaan dan akurasinya dalam pelayanan tidak hanya itu, apakah produk dan jasanya sesuai kebutuhan anda.
  • Keempat, apakah bank pilihan anda memberikan bunga yang wajar. Waspadai bank-bank yang memberikan bunga yang tinggi diatas bunga penjaminan atau bunga pasar.
  • Kelima, pastikan bank pilihan anda menjadi anggota LPS, sebab jika bank anda sudah menjadi anggota LPS berarti uan anda dijamin oleh LPS jika pastikan dengan baik apakah bank anda memberikan suku bunga sesuai dengan LPs-rate.

Banyak unsur mempengaruhi kinerja sebuah bank dan banyak hal yang membuat bank dikatakan sehat dan mempunyai masa depan. Semua harus dipertimbangkan dengan masak dan penuh kebijaksanaan. Info lain yang menguntungkan aman dan nyaman memilih bank tidaklah salah dengan menggunakan pendekatan bibit, bobot dan bebet yang artinya pilihlah bank yang dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai tradisi bisnis yang baik. Juga dalam hal memilih bank yang mempunyai kualitas keuangan yang sehat, baik saat ini maupun dimasa yang akan dating, terakhir pilihlah bank yang dikelolah oleh pengurus yang professional dengan track record yang baik dan mempunyai reputasi.

Selanjutnya mengenai stabilitas keuangan; urgensi, implikasi hukum dan agenda ke depan perlu mendapat perhatian setelah krisis keuangan di Asia yang terjadi pada dasarnya bersumber dari kelemahan  kualitas sistem keuangan di Asia. Reformasi keuangan yang terjadi pada awal tahun 1980an ternyata hanya memberikan peningkatan kuantitas lembaga-lembaga keuangan dan kuantitas aliran modal yang masuk (capital inflow) ke suatu negara. Hal yang sama terjadi pula di Indonesia, khususnya dikaitkan dengan liberalisasi perbankan yang  Berawal  pada tahun 1988 yang merupakan salah satu faktor pemicu lemahnya sistem keuangan, khususnya perbankan. Terjadinya gejolak di pasar uang, pasar valas dan pasar modal serta meningkatnya ketidakpastian (uncertainty) dapat mengakibatkan semakin memburuknya adverse selection dan moral hazard yang pada gilirannya mengakibatkan runtuhnya kestabilan sektor keuangan.

Untuk kasus Indonesia, gejolak nilai tukar negara-negara regional memiliki pengaruh  paling utama yang menyebabkan terjadinya krisis yang berkepanjangan. Kuatnya tekanan terhadap rupiah mengakibatkan ketidakmampuan Bank Indonesia untuk menyangga pita intervensi (band intervention) yang ada sehingga sistem nilai tukar mengambang bebas (Free floating system) menjadi salah satu alternatif sistem nilai tukar yang akhirnya dipilih untuk tetap menjaga cadangan devisa.

Secara keseluruhan, akibat dari krisis yang semakin mendalam telah memperburuk tidak saja aspek likuiditas perbankan, tetapi juga aspek solvabilitas dan rentabilitasnya mengingat perbankan merupakan market dominan dalam industri keuangan di Indonesia, maka secara sistematis sektor Keuangan juga mengalami kelumpuhan. Krisis keuangan dan perbankan tersebut telah menyedot keuangan negara yang mencapai selatar 50% dari PDB Indonesia, sehingga dapat dikategorikan terbesar dalam sejarah krisis keuangan. Biaya krisis tersebut tentu saja belum memperhitungkan dampak negatif krisis pada perekonomian secara keseluruhan akibat hilangnya perlu pertumbuhan ekonomi, investasi dan tingkat pengangguran, social cost lainnya akibat terjadinya instabilitas sosial politik sebagai dampak ikutan di saat krisis terjadi.

Mempertimbangkan dampak dan biaya / kerugian yang demikian besar terhadap  perekonomian akibat instabilitas sistem keuangan tersebut serta langkah-langkah penyelesaian krisis (crisis resolution) yang juga membutuhkan waktu yang lama, maka wacana menjaga stabilitas sistem keuangan menjadi perhatian yang serius dari bank sentral dan pengambil kebijakan publik di berbagai negara dewasa ini. Di Indonesia, isu stabilitas sistem keuangan tersebut kembali menguat setelah terjadinya krisis keuangan dan perbankan dalam tahun 1997-1998.

Mempertimbangkan cepat atau lambat isu stabilitas sistem keuangan ini akan menjadi  permasalahan di Indonesia, berkaitan dengan pihak yang bertanggungjawab dan

mekanisme pengendaliannya, maka paper ini akan mencoba membahas pentingnya menjaga stabilitas sistem keuangan saat ini dan di masa mendatang, serta beberapa isu dan agenda hukum di bidang keuangan perbankan yang membutuhkan perhatian. Dengan tema tersebut, organisasi paper akan dibagi dalam dikemukakan sebagai berikut: Bagian II membahas mengenai urgensi dari stabilitas sistem keuangan khususnya dimulai dari fenomena asimetri informasi untuk memahami apa dan bagaimana stabilitas sistem keuangan dan beberapa prasyarat; Bagian III mengenai agenda ke depan yang terkait dengan isu-isu di bidang hukum dalam pengaturan stabilitas sistem keuangan, dan Bab IV sebagai kesimpulan dan penutup.

II. URGENSI MENJAGA STABILITAS SISTEM KEUANGAN

a. Asimetari Informasi : Sumber Instabilitas Sistem Keuangan

Telah dipahami bahwa sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting  dalam perekonomian seiring dengan fungsinya untuk menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana. Apabila sistem keuangan tidak bekerja dengan baik, maka perekonomian menjadi tidak efisien dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai. Salah satu masalah krusial dalam sistem keuangan yang dapat menjadi sumber instabilitas keuangan yakni menyangkut terjadinya asimetri / ketidaksamaan informasi (asymmetric information) [1] yakni suatu situasi dimana satu pihak yang terlibat dalam kesepakatan keuangan tidak memiliki informasi yang akurat dibanding pihak lain. sebagai contoh, peminjam (debitur) biasanya memiliki informasi yang lebih baik keuntungan dan kerugian potensial dari suatu proyek. investasi yang direncanakan dibandingkan dengan pihak pemberi pinjaman (kreditur). Dengan demikian, kreditur tidak dapat membedakan antara pinjaman yang sehat dan tidak sehat.

Permasalahan asimetri informasi selanjutnya menyebabkan dua permasalahan pokok yakni adverse selection dan moral hazard. Adverse selection merupakan satu bentuk masalah asimetri, informasi yang terjadi sebelum transaksi keuangan dilakukan karena peminjam dengan kualitas yang rendah (memiliki resiko kredit tinggi) biasanya akan mau mencari pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi.

Permasalahan pokok yang lain adalah menyangkut moral hazard, yakni yang terjadi sesudah transaksi dilakukan dimana pemberi pinjaman berada dalam posisi yang menerima resiko atas dimana usaha yang dilakukan peminjam

Oleh karena itu, dalam kerangka kestabilan sistem keuangan, keberadaan instrumen hukum diharapkan dapat meminimalisir asimetri informasi yang terjadi dan paling tidak difokuskan pada 3 aspek pengaturan penting yakni:

(i)    Mengatur semua transaksi pemindahan dana dari pihak-pihak/individu-individu dalam lembaga keuangan;

(ii) Mengatur perilaku (behaviour) individu-individu/pihak-pihak dalam lembaga keuangan; serta

(iii) Menyelesaikan konflik yang terjadi diantara pihak –pihak dalam lembaga keuangan secara efisien dan cepat. Dengan pengaturan pada ketiga cakupan aspek hukum tersebut diarahkan agar kestabilan sistem keuangan dapat tercapai.

b. Stabilitas Sistem Keuangan : Pengertian dan Prasyarat

Secara umum istilah financial stability atau stabilitas keuangan telah dikenal banyak oleh pelaku ekonomi terutama pelaku pasar keuangan, namun demikian belum terdapat suatu kesepakatan umum mengenai apa yang dimaksud dengan stabilitas keuangan dimaksud [2]. Namun, pada prinsipnya, stabilitas keuangan berkaitan dengan 2 elemen, yaitu stabilitas harga dan stabilitas sektor keuangan, yang mencakup lembaga keuangan serta pasar keuangan yang secara keseluruhan mendukung jalannya sistem keuangan. Jika salah satu elemen tersebut terganggu ataupun tidak dapat berfungsi dengan baik, maka elemen lainnya akan terpengaruh. Misalnya, tingkat inflasi yang tinggi dapat membawa konsekuensi pada kebijakan uang ketat (tight money policy), peningkatan suku bunga, dan peningkatan kredit bermasalah, yang akhirnya memicu kegagalan bank dan lembaga keuangan lainnya dalam sektor keuangan. Sebaliknya, gangguan pada sistem keuangan akan mempengaruhi efektivitas transmisi kebijakan moneter dan tingkat harga secara umum.

Pertanyaannya adalah mengapa stabilitas keuangan merupakan isu yang sangat penting? Stabilitas keuangan bukanlah merupakan suatu target akhir, namun lebih kepada suatu persyaratan prakondisi yang penting bagi pertumbuhan perekonomian. Jika lembaga-lembaga keuangan dan pasar keuangan yang berperan sebagai mediator keuangan berada dalam kondisi tidak stabil ataupun menghadapi ketidakpastian, maka dapat dipastikan aktivitas perekonomian akan sulit berlangsung karena rendahnya aktivitas produksi, konsumsi maupun investasi.

Namun, untuk mencapai kondisi sektor keuangan yang stabil paling tidak diperlukan beberapa prasyarat berikut:

(1) Lembaga Keuangan yang Sehat

Lembaga-Iembaga keuangan yang berkiprah dalam sistem keuangan berada dalam kondisi sehat dan stabil, dalam pengertian bahwa lembaga-lembaga tersebut diyakini dapat memenuhi seluruh kewajibannya tanpa dukungan / bantuan pihak luar (eksternal). Pentingnya kesehatan lembaga keuangan, khususnya perbankan, dalam penciptaan sistem keuangan yang sehat mempunyai beberapa alasan antara lain: .

1. Keunikan karakteristik perbankan yang rentan terhadap serbuan masyarakat yang menarik dana secara besar-besaran (bank runs) sehingga berpotensi merugikan deposan dan kreditur bank;

2. Penyebaran kerugian diantara bank-bank sangat cepat melalui contagion effect sehingga berpotensi menimbulkan system problem;

3. Proses penyelesaian bank-bank bermasalah membutuhkan dana dalam jumlah yang tidak sedikit. Sebagai perbandingan, persentase biaya terhadap PDB di negara-negara yang mengalami krisis sektor perbankan (tabel);

4. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sebagai lembaga intermediasi akan menimbulkan tekanan-tekanan dalam sektor keuangan (financial distress) ; pasar-pasar yang tergabung dalam pasar keuangan. Marcflame, Gubernur Reserve Bank Australia dalam “Financial Stability”. (1990) mengemukakan bahwa “financial stability is avoidance of crisis”.

5. Ketidakstabilan sektor keuangan akan berdampak pada kondisi makroekonomi, khususnya dikaitkan dengan tidak efektifnya transmisi kebijakan moneter.

Tabel

BIAYA PENYELESAIAN KRISIS SEKTOR PERBANKAN

(2) Pasar Keuangan yang Stabil

Peran penting dalam sistem keuangan dituntut untuk senantiasa stabil, yaitu sehat, transparan, dan dikelola dengan baik (well managed). Kondisi pasar keuangan yang demikian dapat membangun dengan baik (well manage), Kondisi pasar keuangan yang demikian dapat membangun keyakinan para pelaku pasar untuk bertransasksi secara aktif, mendorong terbentuknya tingkat harga pasar yang wajar, yaitu yang mencerminkan kekuatan fundamental, serta memungkinkan para pelaku pasar mengukur dan mengelola resiko-resiko pasar atas dasar informasi-informasi yang tersedia (full disclosures). Sebaliknya pasar keuangan yang bergejolak akan berpotensi menimbulkan berbagai dampak spillover; antara lain :

1. Dapat mempengaruhi stabilitas lembaga-Iembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan yang memiliki struktur pengelolaan dana yang mismatch, misalnya, currency dan interest rate mismatch;

2. Dapat menyulitkan Otoritas dalam memformulasikan kebijakan makroekonomi. Volatilitas harga pasar akan mempengaruhi instrumen moneter yang digunakan dalam rangka transmisi kebijakan moneter ke sektor riil, misalnya suku bunga pasar;

3. Dapat menimbulkan beban jika otoritas dituntut untuk mengambil tindakan pemulihan stabilitas. Misalnya, dalam hal terjadi ketidakstabilan pasar valuta asing yang mengakibatkan tekanan pada nilai tukar mata uang lokal, maka kebijakan yang diambil umumnya adalah meningkatkan suku bunga. Kebijakan ini dipastikan berdampak counter productive bagi aktivitas ekonomi.

(3) Lembaga Pengaturan dan Pengawasan yang Kompeten

Lembaga-lembaga penyangga yang berwenang melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, moneter dan fiskal mampu memformulasikan dan menerapkan kebijakan yang:

1. Konsisten, integrated, forward looking, dan cost effective;

2. Dapat mempertahankan tingkat kompetisi yang sehat;

3. Dapat mendukung inovasi pasar keuangan.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ketidakstabilan sektor keuangan dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas mobilisasi dana yang sangat diperlukan oleh sektor riil. Dengan terhambatnya aliran dana tersebut, sektor riil akan membatasi bahkan menghentikan aktivitas perekonomian.

III. AGENDA KE DEPAN TERKAIT DENGAN KESTABILAN SISTEM KEUANGAN

Menjaga stabilitas keuangan merupakan salah satu fungsi pokok dari Bank sentral modern, yang tidak kalah pentingnya dari memelihara stabilitas moneter. Stabilitas keuangan bergantung pada lima elemen terkait yakni :

(i) lingkungan makro-ekonomi yang stabil;

(ii) lembaga finansial yang dikelola baik;

(iii) pasar finansial yang efisisen;

(iv) kerangka pengawasan prudensial yang sehat; dan

(v) sistem pembayaran yang aman dan handal.

Bagi Bank Indonesia, krisis itu dapat ditarik suatu pelajaran penting bahwa tugas bank sentral sebagai menjaga stabilitas moneter (otoritas moneter) tidaklah cukup tanpa dukungan stabilitas sistem keuangan yang sehat. Gejolak dalam lembaga keuangan khususnya bank, merupakan salah satu sumber instabilitas.

Upaya mengatasi krisis perbankan pada masa itu dianggap perlu ditempuh dua pendekatan:

(1)     Perlunya mem-back-up sistem perbankan nasional agar tidak collaps, dan

(2)  Membantu penyelesaian krisis keuangan yang dihadapi sektor korporasi untuk memulihkan sektor perbankan dan perekonomian nasional.

Terkait dengan penyelesaian krisis masa lalu, terdapat dua hal yang perlu dirumuskan sebagai politik hukum atas upaya yang telah diambil Bank Indonesia dan Pemerintah dalam penyelamatan sistem perbankan nasional di masa krisis, yaitu :

Pertama, politik hukum berkenaan dengan perlunya penyusunan perangkat aturan yang ditujukan untuk menanggulangi krisis atau systemic risk yang norma hukumnya dirumuskan secara berbeda dari perangkat aturan yang mengatur kegiatan usaha bank dalam keadaan normal.

Kedua, politik hukum terhadap fungsi lender of last resort (LOLR) oleh Bank Indonesia dengan ditempuhnya kebijakan pemberian BLBI sebagai upaya penyelamatan sistem perbankan dan perekonomian nasional.

Dengan memburuknya krisis dalam periode 1997-1998 jumlah fasilitas saldo debet (overdraft) bank-bank terus meningkat. Namun, bantuan likuiditas terkonsentrasi hanya pada sekitar lima bank yang mencapai 80% dari total bantuan kepada sistem perbankan.

Kritik utama terhadap proses pemberian BLBI dalam rangka LOLR tersebut adalah  kelemahan pengawasan. Seharusnya Bank Indonesia selaku pengawas bank, mengecek penggunaan pinjaman tersebut apakah benar-benar digunakan untuk membayar penarikan simpanan nasabah.

Agenda ke Depan : Rancangan Baru Manajemen Krisis dalam Kerangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Untuk meminimalkan terulangnya sistemic risk pada sektor keuangan khususnya

sistem perbankan, maka sistem perbankan nasional perlu disempurnakan. Penyempurnaan cetak biru sistem perbankan nasional dalam rangka kestabilan sistem keuangan yang tengah digodok saat ini meliputi dua aspek besar, yaitu :

1. Penyempurnaan fungsi Bank Indonesia selaku lender of last resort (LOLR);

2. Penyempurnaan kelembagaan peran, dan wewenang otoritas perbankan sebagaimana diamanatkan Pasal 34 UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Pasal 37B ayat (2) UU No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu :

(a) pemisahan tugas pengawasan bank dari Bank Indonesia;

(b) pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang indipenden; dan

(c) pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan. Serta Penyempurnaan sistem perbankan yang meliputi kelembagaan bank, pemilikan bank sumber daya manusia perbankan, produk perbankan, dan teknologi perbankan yang kesemua aspek itu dikemas dalam kesatuan perangkat hukum yang jelas dan tegas [3].

Penyempurnaan Fungsi Bank Indonesia selaku Lender of Last Resort

Dalam rangka penyempurnaan sektor keuangan dan perbankan, langkah penting yang harus dilakukan adalah perbaikan perangkat hukum perbankan dan kesentralan. Penyempurnaan perangkat hukum ini tidak hanya mencakup Penyempurnaan UU dan peraturan-peraturan pelaksanaan dibawahnya saja, tetapi juga meliputi penyempurnaan peran dan kewenangan lembaganya.

Berdasarkan UU No.23 Tahun 1999 peran Bank Indonesia dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan [4] mencakup :

a. Menciptakan kebijakan moneter yang kondusif;

b. Melakukan pemantauan terhadap stabilitas sistem keuangan (financial system surveillance);

c. Melakukan koordinasi dengan dan memberikan rekomendasi kebijakan stabilitas sistem keuangan pada otoritas lain, misalnya kepada pemerinta cq Depertemen Keuangan selaku otoritas fiskal, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

d. Menciptakan efisiensi dalam sistem pembayaran dengan terselesaikannya transaksi secara aman dan tepat waktu (safe and robust payment system) antara lain melalui kegiatan design, operasional dan pengawasan sistem pembayaran;

e. Menyediakan mekanisme LOLR dalam upaya menangkal terjadinya kegagalan bank karena liquidity mismatch.

Oleh karena itu kiranya perlu dipikirkan penyusunan perangkat hukum yang jelas dan tegas mengatur aspek-aspek seperti :

(1) mekanisme koordinasi yang efektif,

(2) standar dan arah / keselerasan pengaturan yang kondusif bagi perbankan dan lembaga-lembaga non-bank;

(3) information sharing dan exchange, serta

(4) aturan yang tegas mengenai alternatif mengatasi krisis (crisis resolution) yang efektif.

Berdasarkan UU No.23 Tahun 1999, peran Bank Indonesia (BI) sebagai LOLR sangat terbatas. BI hanya dapat memberikan LLR kepada Bank pada kondisi normal (maksimum 90 hari) dengan agunan berkualitas tinggi dan likuid, namun tidak untuk kondisi khusus. Agunan tersebut dapat berupa surat berharga atau tagihan yang diterbitkan oleh pemerintah atau surat berharga sejenis lainnya yang bernilai tinggi dan dapat dijual ke pasar.

Menyempurnakan Sistem Perbankan Nasional

Dalam rangka membangun sistem perbankan yang handal dan mampu menghadapi perkembangan ekonomi global yang sangat cepat, maka UU Perbankan No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 perlu disempurnakan kembali.

Berkenaan dengan itu, Penyempurnaan terhadap UU Perbankan No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 antara lain akan meliputi struktur perbankan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, ketentuan kehati-hatian (prudential regulations), serta aspek pengawasan bank.

Selain Penyempurnaan UU Perbankan, dewasa ini secara parallel sedang disusun

pula berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penataan kembali sistem perbankan nasional secara lebih komprehensif, yaitu RUU Otoritas Jasa Keuangan, RUU Lembaga Penjamin Simpanan, RUU Perkreditan dan RUU Likuidasi Bank. Dari berbagai RUU tersebut dapat diketahui bahwa, pada waktunya akan dibentuk lembaga-Iembaga baru yang dimaksudkan dapat berfungsi untuk memperkuat sistem perbankan nasional. Lembaga-lembaga baru yang akan dibentuk adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dengan adanya lembaga-lembaga baru ini, maka lembaga yang memiliki otoritas pada sektor perbankan akan berubah, yaitu dari semula hanya Bank Indonesia, maka pada

waktunya akan menjadi 3 otoritas, yaitu Bank Indonesia, OJK dan LPS [5].

Oleh karena akan terdapat 3 otoritas di sektor perbankan, maka penataan kembali sistem perbankan nasional juga membutuhkan penataan formal mengenai hubungan kelembagaan antar ketiga otoritas tersebut yang meliputi: (1) pengaturan mengenai mekanisme dan forum komunikasi; (2) subtansi koordinasi dan prosedur pengawasan dan pembinaan bank (oleh masing-masing otoritas) serta (3) ketentuan-ketentuan yang terkait dengan usaha perbankan, sehingga otoritas di sektor keuangan dan perbankan dipastikan akan mampu mendeteksi kelemahan-kelemahan (vulnerabilities) dalam sistem keuangan yang diduga dapat memicu terjadinya krisis.

Otoritas Pengawasan Bank

Berdasarkan pengalaman dari krisis perbankan dan memperhatikan trend pengawasan bank di beberapa negara lain [6], serta dalam rangka mengupayakan meningkatnya efisiensi, keamanan dan kestabilan disektor jasa keuangan dibidang pengawasan bank, maka paradigma pola pengawasan bank diubah. Pengawasan bank yang semula didasarkan pada pola pendekatan pengawasan institusional, oleh UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia diubah menjadi pola pendekatan pengawasan fungsional.

Mengingat ototritas moneter akan terpisah dari otoritas pengawas bank, maka dalam rangka mengupayakan stabilitas sistem keuangan (financial system stability) nasional, khususnya agark kebijakan di sektor perbankan senantiasa dapat konsisten dan seiring dengan kebijakan di sektor moneter dan sistem pembayaran, maka sekurang-kurangnya ada 5 aspek yang harus dikaji secara mendalam, yaitu :

(1) cakupan obyek pengawasan OJK;

(2) independensi OJK;

(3) kapabilitas dan kredibilitas SDM OJK;

(4) kemungkinan keterpisahan fungsi pengaturan dan pengawasan bank, dan

(5) koordinasi yang efektif dan efisien antar institusi terkait. Selain dari aspek yang disebutkan terdahulu, maka aspek yang terakhir merupakan faktor penting yang sangat menentukan dalam rangka tercapainya tujuan. Dalam hubungan ini, pengaturan mengenai penetapan kewenangan yang jelas dari masing-masing otoritas merupakan aspek yang penting.

Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Sesuai dengan best practices pada negara-negara lain [7], dalam rangka menjaga integritas sistem perbankan nasional, otoritas moneter dan sistem pembayaran serta otoritas pengawasan dan pembinaan bank didukung oleh suatu skim asuransi deposito (deposit insurance scheme) yang berfungsi sebagai penyedia jaring pengaman sosial (social safety net) apabila terjadi kegagalan pada suatu bank.

Tujuannya adalah agar individu deposan kecil terlindungi (public well-being) dan gagalnya suatu bank dalam mengembalikan simpanan nasabahnya tidak meluas menjadi krisis yang bersifat sistemik.

Beberapa kondisi yang perlu dimasukkan dalam perangkat pembentukan dan

pengaturan LPS antara lain adalah :

(1) design LPS harus sesuai dengan kondisi Indonesia, sehingga dapat menjawab permasalahan financial disturbance yang timbul;

(2) kepesertaan bank dalam LPS sebaiknya bersifat wajib (mandatory participation) sehingga LPS memiliki sumber dana yang signifikan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya;

(3) sesuai dengan international best practice, guna menghindari moral hazard, LPS sebaiknya menerapkan limited insurance coverage sebagai maksimum pertanggungannya sesuai dengan mekanisme pasar, misalnya coverage FDIC di USA sebesar US$ 100,000; dan

(4) perlu diatur mekanisme format dalam rangka koordinasi dan information sharing dengan otoritas lain dibidang keuangan (Bank Indonesia dan OJK).

Akhirnya, dalam proses Penyempurnaan perangkat hukum perbankan dan sistem keuangan ini penting untuk direnungkan kembali, empat hal penting yang perlu diperhatikan pembuat peraturan dalam proses merancang perangkat hukum, yaitu bahwa kiranya perlu :

(1) menjauhkan konflik kepentingan ekonomi politik jangka pendek dalam menyusun peraturan;

(2) mewaspadai keteledoran dalam perumusan detail dalam rangka mengantisipasi dampak negatif kebijakan yang dipilih;

(3) melakukan sinkronisasi dengan peraturan terkait; dan

(4) menghindarkan diri dari ketergesa-gesaan hanya karena harus memenuhi target waktu, karena hal itu hanya akan berakibat pada pembahasan substansi secara dangkal dan tidak matang.


[1] Frederic S. Mishkin dalam “Prudential Supervision Whal Works and What Doesn’t”, NBER Conference Report. Chicago, The University of Chicago Press, 2001

[2] Crockett, A, dalam “Why Financial Stability a Goal of Public Policy” (1997) menyatakan dalam sejak beberapa tahun terakhir, istilah financial stabilily menjadi semakin berkembang sehingga para ahli perlu untuk membedakan pengertian monetery stability dengan financial stability. Monetery stability atau kestabilan moneter mengacu pada stabilitas harga (general price stability) dalam bentuk kestabilan mata uang sedangkan finacial stability, mengacu kepada kestabilan institusi keuangan dan kestabilan

[3] Upaya Penyempurnaan aturan dibidang perbankan dan kebank-sentralan telah dimulai sejak 1998, antara lain diterbitkannya UU No. 10 Tahun 1998 yang menyempurnakan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 23Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu-Lintas Devisa.

[4] Stabilitas sistem keuangan bertujuan agar terciptanya lembaga dan pasar keuangan yang stabil guna menghindari terjadinya krisis keuangan yang mengganggu berfungsinya tatanan perekonomian nasional.

[5] BI selaku otoritas moneter dan sistem pembayaran berwenang mengatur dan mengawasi seluruh aspek perbankan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan sistem pembayaran. OJK akan memiliki kewenangan terhadap seluruh aspek penggunaan dan pengawasan bank, sedangkan LPS akan memiliki kewenangan dalam menetapkan dalam menetapkan persyaratan keanggotaan, termasuk aspek pengawasan dan pemeriksaan bank yang terkait dengan kepentingan LPS selaku lembaga penjamin dana pihak ketiga.

[6] Negara-negara yang menerapkan OJK atau Finansial Supervisory Agency atau FSA antara lain adalah Inggris, Australia, Jepang, Denmark, Canada, Norwegia, Swedia, dan Korea Selatan.

[7] The Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) di USA telah beroperasi sejak tahun 1930-an, berdasarkan Banking Act 1933. UU FDIC bahkan diperbaiki dengan The Federal Deposity Insurance Corporation Improvement Act 1991.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.