Archive

Archive for the ‘Islamic Banking’ Category

SUMMARY, ANALISA DAN KOMENTAR SISTEM KEUANGAN: BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN; KESEHATAN BANK

July 19, 2010 Leave a comment

SUMMARY, ANALISA DAN KOMENTAR SISTEM KEUANGAN

M

A

K

A

L

A

H

JUDUL : BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN; KESEHATAN BANK

DIPRESENTASIKAN SEBAGAI TUGAS PADA

MATA KULIAH SISTEM FINANCIAL ISLAM

DOSEN PEMBIMBING: Prof. Dr. SOFYAN SYAFRI HARAHAP

Oleh : Ismul Azhari

Nim: 08 EKNI 1348

PASCA SARJANA IAIN SUMUT

2009-2010

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN; KESEHATAN BANK

PENDAHULUAN

Setiap kali ada bank yang ditutup, masyarakat senantiasa panic dan gelisah akan nasib uangnya. Kejadian itu selalu saja terjadi baik ketika dizaman program penjaminan dan ketika tidak ada program penjaminan dicabut diganti dengan lembaga penjaminan simpanan (LPS) tentu kondisinya lebih berat , karma simpanan masyarakat yang dijamin hanya sebesar 100juta pada tahun 2007.

Selama ini risiko bank yang sama rata sama rasa. Tidak peduli itu bank sehat atau bank tidak sehat, juga, apakah bank itu kecil atau bank itu besar. Semua risilo bank sama karena memang dalam lindungan program penjaminan.

Setelah kebijakan perbankan April 1999 Indonesia memiliki sekitar 170 bank komersial. Dibandingkan dengan keadaan sebelum krisis hal ini berati bahwa sampai kebijaksanaan terakhir tersebut telah lebih dari 60 bank dicabut ijin usahanya atau ditutup menurut istilah yang, meskipun kurang tepat secara hukum, lebih menggambarkan kenyataan yang terjadi di masyarakat.

Dari penutupan bank-bank ini yang nampaknya kontroversial dan banyak dibahas dimasyarakat, baik di dalam maupun luar negeri adalah mengenai penutupan 16 bank pada permulaan Nopember 1997. Krisis yang perkepanjangan, sangat dalam serta luas dampaknya sering sekali dikaitkan dengan penutupan bank yang minimal dianggap kurang tepat dilaksanakan ini.

Tulisan ini secara singkat membahas latar belakang permasalahan penutupan bank Nopember 1997 serta proses pengambilan kebijaksanaan dan implikasi serta kebijakan yang mengikutinya. Tulisan singkat ini diharapkan dapat menambah kejelasan masalah dan dalam beberapa hal meluuruskan pengertian mengenai berbagai hal yang beredar di masyarakat yang kurang sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Ini mudah-mudahaan dapat melengkapi pencatatan sejarah mengenai apa yang terjadi waktu itu, suatu periode pelaksanaan kebijakan ekonomi yang kadang-kadang membingungkan dan mungkin kontroversial. Yang jelas krisis itu sendiri telah menimbulkan dampak yang sangat besar di masyarakat. Karena itu upaya untuk memperjelas permasalahan menjadi penting agar kita dapat belajar dari apa yang terjjadi; tidak mengulangi kebijakan yang ternyata tidak tepat dan lebih menyempurnakan kebijakan yang telah menunjukkan hasil baiknya.

Kritik yang banyak dilancarkan terhadap tindakan mencabut ijin usaha atau menutup 16 bank menyangkut hal – hal sebagai berikut:

  1. Mereka yang mengatakan bahwa penutupan ini gagal karena Indonesia belum memiliki program asuransi deposito sehingga terjadi penarikan dana perbankan besar-besaran secara bersamaan setelah itu
  2. Mereka yang melancarkan kritik dengan alasan bahwa bank yang lemah masih lebih banyak lagi dari itu, jadi masalahnya adalah bahwa bank yang ditutup seharusnya lebih banyak lagi.
  3. Mereka yang melancarkan kritik dengan alasan yang bersifat individual, memprotes tindakan penutupan bank mereka dengan alasan adanya bank-bank lebih buruk kondisi kesehatannya yang justru tidak dicabut ijin usahanya.
  4. Mereka yang mengatakan bahwa penutupan ini dilatar belakangi oleh motivasi yang bersifat politis untuk menjatuhkan bank-bank milik pengusaha tertentu atau sebagai upaya untuk mencermarkan keluarga Presiden Suharto.

PEMBAHASAN

Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi , dapat membantu kelancaran lalulintas pembayaran serta dapat dipergunakan pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakan , terutama kebijakan moneter. Dengan menjalankan fungsi tersebut bank dapat memberikan layanan yang baik kepada masyarakat dan bermanfaat bagi perekonomian Indonesia.

Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik , bank harus mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik dan dioprasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, sehingga dapat memenuhi kewajibannya.

Pasal 29 UU no. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU no.10 tahun 1998 tentang perbankkan, bank wajib memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen ,likuiditas, rehabilitas , serta aspek lain yang berkaitan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Mengingat peranan industri perbankkan yang sangat strategis dalam perekonomian, yang berkepentingan terhadap tingkat kesehatan bank tidak hanya pemilik dan pengelola bank yang bersangkutan , tetapi juga masyarakat secara keseluruhan terutama para pengguna jasa perbankkan.

Predikat tingkat kesehatan bank:

  1. 81 – 100        predikat sehat
  2. 66 -  <81      predikat cukup sehat
  3. 51 -  <66      predikat kurang sehat
  4. 0   -  <51      predikat tidak sehat

KRITERIA KESEHATAN BANK

Pada akhir tahun 2001 Bank harus memenuhi persyaratan Kesehatan Bank dari Bank Indonesia :

  • CAR minimal 8 %
  • NPL maksimal 5 %

TAHAPAN PENYUSUNAN CETAK BIRU PERBANKAN

  1. Langkah 1 :
    Analisa CAMEL berdasarkan peraturan Bank Indonesia untuk mengklasifikasikan Bank sehat dan Bank tidak sehat
  2. Langkah 2 :
    Klasifikasi Bank
    Proses penyaringan Bank sehat menjadi Bank kuat dan Bank lemah

    Parameternya adalah sebagai berikut :

    1. Kualitas SDM
      • Manajemen profesional
      • Uji kepatutan (Fit and Proper Test) pemegang saham
    2. Kemampuan finansial
      • Tingkat permodalan
      • Skala ekonomi
      • Efisiensi dari akumulasi dana / pendanaan
      • Kemampuan menyalurkan kredit kepada sektor riil
    3. Tingkat keunggulan kompetitif secara regional
    4. “Good Governance” Manajemen kredit yang “prudent”
  3. Langkah 3 :

Evaluasi terhadap Nilai Waralaba (“Franchise Value” untuk Bank yang tidak sehat.
Melakukan evaluasi terhadap Nilai Waralaba (“Franchise Value” dari Bank yang tidak sehat untuk menentukan apakah Bank tersebut diikutsertakan dalam proses konsolidasi atau harus ditutup.

  1. Langkah 4 :
    Pemetaan Perbankan Nasional
    Proses pemetaan Bank yang kuat dan Bank yang lemah untuk menentukan posisi relatif dari setiap Bank di dalam Perbankan Nasional
    Proses pemetaannya berdasarkan :
    • Segmen pasar
    • Jenis produk
    • Jumlah cabang
    • Budaya perusahaan
  1. Langkah 5 :
    Proses Pengelompokan
    Proses untuk menentukan Kelompok Bank dengan cara:

1Penggabungan Bank-Bank (“Merger Banks”)

      • Tidak diperlukan injeksi modal
      • Diperlukan injeksi modal

2 Bank berdiri sendiri (“Stand Alone Banks”

      • Tidak diperlukan injeksi modal
      • Diperlukan injeksi modal

Bukan karena tidak adanya asuransi deposito

Memang sebenarnya sangat ironis bahwa penutupan bank tidak solvent, yang dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap rupiah dan perbankan yang merosot sejak terjadinya krisis ini akhirnya justru menimbulkan dampak sebaliknya, yaitu menghilangkan kepercayaan tersebut. Bahwa kepercayaan masyarakat terhadap perbankan justru hilang setelah tindakan penutupan bank-bank pada permulaan Nopember 1997 memang sudah menjadi kenyataan yang tidak bisa dibantah.

Saya tidak sependapat dengan argumen tersebut. Mengapa demikian? Karena sepanjang yang bisa saya amati program asuransi deposito pada umumnya hanya memberikan pertanggungan atau garansi secara terbatas, seperti kepada pemilik deposito sampai jumlah tertentu saja.

Dari pelaksanaan langkah-langkah tersebut bisa dikatakan bahwa dalam penutupan bank permulaan Nopember 1997 tersebut pemilik deposan kecil memperoleh kembali dana mereka. Bukankah deposan kecil ini yang dijamin oleh kebanyakan asuransi deposito? Bukankah ini yang dilaksanakan oleh BI pada periode satu minggu dimulai tanggal 13 Nopember 1997? Bukankah ini berarti bahwa janji Pemerintah kepada deposan, seperti diumumkan pada 3 September 1997, melalui kerja keras pegawai BI dengan bantuan Perbanas dan banyak pihak itu dilaksanakan dengan baik sehingga tidak ada protes dari deposan kecil ini secara berarti?

Jadi seandainya telah ada asuransi deposito waktu itu yang dijamin juga mereka ini. Apakah seandainya skim jaminan deposito telah ada waktu itu akan menghalangi bank run yang terjadi? Saya tidak yakin. Kenyataannya adalah bahwa pembagian dana milik deposan kecil ini berjalan sangat tertib, tidak ada panik dari mereka ini yang dapat diketakan sebagai penyebab timbulnya bank run menurut gambaran krisis perbankan dari tiadanya skim asuransi deposito.

Kalau begitu mengapa terjadi bank run pada banyak bank setelah dilakukan penutupan 16 bank? Dari pengamatan terhadap apa yang terjadi waktu itu saya melihat bahwa ketidak percayaan masyarakat terhadap perbankan yang akhirnya melumpuhkan perbankan bukan dari deposan kecil yang jumlahnya besar ini melainkan dari pemilik dana jumlah besar yang meskipun tidak banyak akan tetapi nilai dana mereka sangat besar.

Perlu disadari bahwa hilangnya kepercayaan masyarakat yang diikuti dengan rasa panik dan tindakan menarik dana dari bank-bank yang dianggap lemah dan beresiko tinggi untuk diselamatkan ke bank-bank yang dianggap lebih aman (flights to safety) itu berasal dari berbagai pihak. Hilangnya kepercayaan datang dari deposan atau penabung, dan dari sesama bank sendiri, semula antar bank di dalam negeri kemudian antara bank-bank nasional dengan bank-bank relasi mereka di luar ngeri.

Hilangnya kepercayaan antara satu bank dengan yang lain telah menyebabkan jalannya pasar uang antar bank menjadi terganggu, karena ketidak percayaan antar bank setelah adanya keketatan likuiditas. Dalam pasar uang antar bank terjadi pengelompokan, dimana sebagian bank dianggap relatif aman, seperti bank-bank

Mungkin perkembangan akan berbeda sekiranya dari permulaan diberikan suatu garansi yang menyeluruh (blanket guarantee), seperti yang diterapkan pada akhir Januari 1998. Mengapa program ini tidak dilaksanakan sebelum atau bersamaan dengan penutupan bank bulan Nopember 1997 dilakukan? Apakah ini suatu kesalahan? Setelah semua berlalu mungkin kita bisa mengatakan demikian.

Mengenai hal ini kiranya perlu diungkapkan di sini untuk keperluaan pencatatan peristiwa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Dalam pembahasan dengan team IMF untuk memperoleh bantuan ‘stand-by arrangement’, pada waktu mempersiapkan segala sesuatunya untuk mencabut ijin usaha bank yang insolvent, pihak IMF tidak pernah menyinggung sama sekali mengenai pemberian ‘blanket guarantee’ tersebut. Seingat saya pihak IMF justru secara spesifik menyebutkan perlunya memberi jaminan pada deposan kecil saja. Mengenai hal ini dari semula memang telah dipikirkan berdasarkan pengalaman penutupan Bank Summa.

Sebenarnya setelah semua ini terjadi sekarang kita bisa mengatakan bahwa yang dilakukan akhir Januari dengan memberikan jaminan menyeluruh itu adalah suatu tindakan yang didorong keadaan yang luar biasa, yaitu hilangnya kepercayaan kepada perbankan dalam suatu krisis yang dahsyat, baik dari nasabah maupun sesama bank.

Dalam keadaan normal fasilitas antar bank tersebut di atas merupakan suatu kebiasaan yang selalu dilakukan dalam dunia perbankan. Akan tetapi memang suatu yang mengejutkan bahwa pada waktu kepercayaan hilang, fasilitas ini juga langsung hilang. Tidak hanya itu, bank-bank koresponden selsain menghentikan fasilitas ini juga meminta semua yang masih terhutang dilunasi.

Dirilis, Sistem Baru Penilaian Kesehatan Bank Syariah

JAKARTA- Perkembangan perbankan Syariah saat ini dan ke depan diperkirakan akan memiliki produk dan jasa perbankan yang semakin beragam dan kompleks, sehingga eksposur risiko yang dihadapi juga akan meningkat.

”Perkembangan metodologi penilaian kondisi bank yang bersifat dinamis, mendorong pengaturan kembali sistem penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah, agar dapat memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai kondisi saat ini dan mendatang,” kata Deputi Gubernur, Siti Chalimah Fadjrijah di Jakarta, pekan lalu.

Dia menjelaskan, meningkatnya eksposur risiko tersebut akan mengubah profil risiko bank syariah yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank tersebut. Untuk itulah Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku mulai 24 Januari 2007.

Dalam penilaian tingkat kesehatan tersebut, bank syariah telah memasukkan risiko yang melekat pada aktivitas bank. Ini merupakan bagian dari proses penilaian manajemen risiko.

Bank Umum Syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulanan, yang meliputi faktor-faktor Permodalan (capital), Kualitas aset (asset quality),Rentabilitas (earning), Likuiditas (liquidity), Sensitivitas terhadap risiko pasar (sensitivity to market risk), dan Manajemen (management).

Menuju Sistim  Perbankan Untuk  Mendukung  Pembangunan Nasional

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) adalah kerangka menyeluruh, meliputi arah, bentuk dan tatanan industri perbankan Indonesia dalam jangka lima sampai sepuluh tahun ke depan, yang berlandaskan pada visi “mencapai suatu sistim perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistim keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.” Saya diminta Panitya Seminar untuk membahas topik Peta Perbankan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Indonesia.

Saya menggunakan kerangka ini untuk menggaris bawahi bahwa penyusunan dan pembangunan industri, dan lebih luas lagi sistim perbankan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi agar berkelanjutan harus mendasarkan pada pengalaman di masa lalu, termasuk atau terutama dari krisis dan penanggulangannya dan pada visi masa depan.

Pembahasan saya akan dimulai dengan menunjukkan kerangka dari pembangunan nasional dalam paradigma baru, diteruskan dengan uraian tentang sistim perbankan untuk mendukung kebijakan makro sebagai sistim yang ingin ditata kembali Bank Indonesia melalui program yang dikenal sebagai Arsitektur Perbankan Indonesia atau API. Kemudian akan dibahas unsur-unsur dalam sistim perbankan yang dapat mendukung pembangunan nasional tersebut. API dengan program pelaksanaannya dilihat dengan referensi kerangka umum tadi, di mana berbagai kekuatan dan kelemahan atau hal-hal yang perlu diperhatikan akan dikemukakan. Setelah itu akan dikemukakan berbagai implikasi dan catatan sebagai kesimpulan.

Pembangunan Dengan Paradigma Baru

Konsep dasar pembangunan nasional kerapkalai diasumsikan sudah dimengerti dan diterima semua orang. Padahal kerapkali asumsi ini tidak tepat, karena orang sebenarnya tidak memperhatikan bahwa apa yang dimengerti dan diterima masing-masing sebenarnya berbeda satu dengan yang lain. Sering orang berdebat mengenai hal yang sebenarnya tidak perlu sekiranya semua bersedia kembali kepada pokok permasalahannya. Karena itu tidak ada jeleknya kita kembali ke pada konsep dasar.

Membangun pada hakekatnya berarti melakukan kegiatan saat ini untuk meraih sasaran yang baru dapat dicapai dikemudian hari. Karena itu suatu bangsa yang melaksanakan pembangunan biasanya mempunyai sasaran untuk masa depan yang sebelumnya disepakati bersama, secara demokratis melalui wakil-wakil rakyat atau ditentukan oleh mereka yang berkuasa (pemerintah).

Dalam arti normatif pembangunan ekonomi nasional tidak dapat lagi berlangsung secara berkelanjutan atau sustainable tanpa mengindahkan aspek-aspek yang menjadi conventional wisdom baru setelah terjadinya krisis Asia. Pembangunan ekonomi setelah krisis harus mengindahkan berbagai hal yang kemudian menjadi suatu paradigma baru dalam pembangunan.

Salah satu hal yang sangat penting dalam hal ini adalah tersedianya infrastruktur kelembagaan yang mampu mendukung proses pembangunan. Krisis Indonesia juga sangat jelas menunjukkan betapa pentingnya unsur kelembagaan untuk berhasilnya pembangunan, minimal dalam arti dampak negatif karena ketiadaannya.

Keberhasilan pembangunan masa lalu tidak berlanjut karena pelaksanaan pembangunan kurang jeli atau tidak berdisiplin mengikuti proses pembangunan dan implementasi kebijakan pembangunan. Pembangunan mengabaikan atau kurang memperhatikan implikaksi yang timbul, terutama dampak negatifnya.

Pelaksanaan privatisasi yang juga kurang memperhatikan proses pelaksanaannya juga pada akhirnya menumbuhkan kondisi yang kemudian menjadi bagian dari masalah Orde Baru, yaitu menjamurnya kelompok kroni sebagai bagian dari KKN. Kebijakan privatisasi bersama deregulasi yang lekat dengan pendekatan pembangunan yang market friendly sangat sentral dalam apa yang dikenal sebagai Washington concensus dengan segala kekuatan dan kelemahannya.

Dari gambaran sangat singkat tadi dapat disimpulkan bahwa pembangunan nasional merupakan suatu kegiatan untuk mencapai sasaran di masa depan yang menyangkut transformasi dari sikap dan cara-cara yang memperhatikan keseluruhan aspek kehidupan dalam keterkaitan serta implikasinya antara yang satu dengan yang lain (holistik), dengan menggunakan strategi dan pendekatan serta memperhatikan potensi dan peluang yang terbuka maupun permasalahan dan kendala yang menghadang.

Perbankan Untuk Mendukung Kebijakan Makro

Krisis keuangan Asia 1997/98 merupakan lonceng yang menggugah otorita moneter dan kita semua tentang tuntutan tersedianya perbankan yang sehat dan kuat guna beroperasinya secara berlanjut kebijakan makro dalam perekonomian nasional. Sebelum itu pendekatan ekonomi makro dalam analisisnya membuat asumsi bahwa sektor perbankan yang sehat itu sudah dengan sendirinya tersedia dalam perekonomian (taken for granted).

Setahun sebelum krisis Asia Dewan Eksekutip IMF telah menunjukkan berbagai prinsip dan persyaratan yang diperlukan untuk tersedianya perbankan yang sehat yang mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi makro. Ini kelihatan dari formulasi tentang empat prinsip yang harus dipegang setiap perekonomian guna tumbuhnya perbankan yang sehat. Prinsip-prinsip itu meliputi;

· Bahwa kesehatan suatu bank pada hakikatnya merupakan tanggung jawab pemilik dan pengelola bank, sedangkan kesehatan sistim perbankan merupakan perhatian kebijakan publik

· Kesehatan perbankan terkait erat dengan efektivitas kebijakan ekonomi makro

· Suatu kerangka perbankan ya

Kesehatan Perbankan Lebih Penting dari Premi Penjaminan

Jakarta, Kompas – Kondisi perbankan yang sehat jauh lebih penting dibandingkan dengan besar premi penjaminan perbankan. Sekalipun bank- bank dikenai premi penjaminan sebesar 100 persen, jika kondisi perbankan tidak sehat, pemerintah tetap akan menomboki.

Hal itu dikemukakan Deputi Senior Gubernur bank Indonesia (BI) Anwar Nasution kepada pers, Kamis (5/2), di Jakarta.

Nasution mengibaratkan premi penjaminan perbankan sebagai asuransi kesehatan. Untuk nasabah yang sehat, polis asuransi yang dikenakan perusahaan asuransi akan murah. Adapun bagi nasabah berpenyakit kanker, polis asuransi yang dikenakan akan mahal.

“Maka itu, bagaimana kesehatan perbankan kita, itu yang menentukan besar premi. Kalau bank-bank itu pada sakit, premi 100 persen juga tetap mengharuskan pemerintah nombok. Makanya, saya katakan bergantung pada kesehatan perbankan itu,” kata Nasution.

Kesehatan perbankan, lanjutnya, bukan hanya tanggung jawab BI. “Kalau komisaris dan taukenya tidur-tidur saja, apa yang mau dibikin? Kalau orang-orang yang bermasalah itu enggak pernah dihukum, apa yang mau dibikin? Jadi, tidak hanya bergantung pada BI, karena BI enggak punya penjara, BI enggak punya pengadilan, dan BI bukan taukenya,” katanya.

Besarnya premi penjaminan perbankan yang akan diterapkan Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3), lembaga yang untuk sementara akan menggantikan fungsi Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dalam program penjaminan perbankan, adalah 0,25 persen dari rata-rata outstanding dana pihak ketiga (DPK).

Keberadaan UP3 hanya bersifat sementara, hanya sampai terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Setelah LPS terbentuk, besar premi penjaminan perbankan bukan lagi 0,25 persen. Menurut Rancangan Undang-Undang LPS, besar penjaminan perbankan adalah 0,1 persen dari rata-rata outstanding DPK.

Nasution mengatakan, besar premi penjaminan perbankan 0,25 persen yang akan diterapkan UP3 itu, menurut pengalaman BPPN, sudah bagus. (fey)

Manfaat dan Risiko Penerbitan Obligasi Subordinasi oleh Perbankan

Turunnya suku bunga Sertifikat Bank Indonesia menyebabkan akses untuk memperoleh dana jangka panjang menjadi semakin murah. Hal ini mendorong maraknya penerbitan obligasi, termasuk obligasi subordinasi. Dalam setahun terakhir, sekitar Rp 3,5 triliun obligasi subordinasi diterbitkan perbankan. Obligasi subordinasi memberi benefit bagi bank maupun sistem finansial. Namun, surat utang ini juga bukan tanpa risiko karena menimbulkan risiko refinancing pada saat jatuh tempo.

Obligasi subordinasi adalah surat utang dengan risiko yang paling tinggi dibanding obligasi lainnya. Hal ini disebabkan oleh senioritasnya yang lebih rendah dibanding obligasi lain, sehingga dalam kasus kebangkrutan perusahaan, posisi klaim legal dari pemegang obligasi subordinasi atas likuidasi aset perusahaan adalah yang terakhir.

Faktor “timing”

Faktor ketepatan waktu (market timing) merupakan salah satu argumen utama yang mendorong bank melakukan penerbitan obligasi, termasuk obligasi subordinasi. Turunnya suku bunga SBI membuka akses perbankan terhadap pendanaan jangka panjang.

Jika pada awal tahun yield obligasi pemerintah berjangka waktu lima tahun sebesar 15,28 persen, di bulan Februari dan Mei 2003, yield tersebut sudah menurun menjadi 12,18 persen dan 12,12 persen. Hal serupa juga berlangsung di pasar obligasi valas, di mana turunnya suku bunga global, membaiknya premi risiko negara (country risk premium) serta meningkatnya appetite terhadap surat utang perusahaan Indonesia terus menyebabkan yield obligasi valas perusahaan Indonesia terus menurun.

Seperti tampak pada tabel, selisih atau rentang (spread) obligasi valas yang diterbitkan bank-bank Indonesia telah mengalami penurunan sehingga yield yang dikehendaki investor juga menurun cukup berarti.

Sebagai ilustrasi, dengan valuasi perbankan seperti saat ini, ongkos right issue guna memperkuat permodalan bank dalam hitungan persentase diperkirakan sekitar 20-25 persen.

Mengurangi “mismatch maturity & currency”

Penerbitan obligasi, termasuk obligasi subordinasi adalah konsekuensi logis dari upaya perbankan untuk mengurangi ketimpangan maturitas antara aset dan kewajibannya (maturity mismatch). Dengan memperpanjang tenor kewajiban, maka risiko maturity mismatch menjadi berkurang sehingga dapat mengurangi risiko sistemik perbankan.

Saat ini, jumlah utang luar negeri perbankan ada sekitar 5,4 miliar dollar AS, sudah menurun drastis dibanding posisi di akhir tahun 2000 sebesar 9,7 miliar dollar AS. Melihat jadwal cicilannya hingga seluruhnya lunas di tahun 2005/2006, maka tahun 2003 merupakan puncak dari pembayaran cicilan utang exchange offer perbankan.

Disiplin pasar

Menciptakan disiplin pasar (market discipline) adalah salah satu pilar yang disepakati “Basel Accord” sehubungan dengan cara-cara pengelolaan bank yang baik menurut standar internasional. Argumen market discipline pada intinya menekankan pada pentingnya keterbukaan (disclosure) untuk mendorong terciptanya praktik pengelolaan bank yang prudent (aman) dan sound (baik).

Berbagai studi telah mengemukakan bahwa penerbitan obligasi subordinasi dapat dipandang sebagai salah satu cara efektif untuk meningkatkan market discipline. Mengapa? Pertama, penerbitan obligasi subordinasi akan memperbanyak pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam melakukan monitoring terhadap kinerja perbankan. Alasan kedua, sebagai konsekuensi dari hal yang pertama, penerbitan obligasi subordinasi membuat ongkos dana perbankan menjadi lebih sensitif terhadap perubahan risiko. Semakin banyak porsi obligasi subordinasi atau surat utang di dalam komposisi kewajiban perbankan, akan semakin besar pula sensitivitas ongkos dana terhadap perubahan risiko.

Dalam beberapa kasus, pergerakan yield obligasi subordinasi dapat menjadi semacam early warning indicator tingkat kesehatan perbankan.

Beberapa risiko

Penerbitan obligasi subordinasi juga mengandung risiko, di antaranya: pertama, risiko refinancing manakala obligasi subordinasi tersebut jatuh tempo. Refinancing risk dipengaruhi oleh dua hal, yakni kondisi pasar (market risk) dan fleksibilitas keuangan perusahaan termasuk komitmen pemegang saham. Risiko pasar merupakan komponen yang amat vital bagi refinancing risk mengingat besarnya volatilitas pasar keuangan-baik pasar saham maupun pasar obligasi-di Indonesia.

Risiko kedua berkaitan dengan menurunnya kinerja profitabilitas bank sejalan dengan meningkatnya beban suku bunga. Secara teoretis, obligasi subordinasi memindahkan ongkos yang semestinya ditanggung oleh pemegang saham kepada perusahaan dalam bentuk kenaikan beban bunga.

Risiko ketiga menyangkut kemungkinan penyalahgunaan dana untuk kegiatan berisiko tinggi. Sinyalemen ini muncul karena kecenderungan maraknya penerbitan obligasi subordinasi justru muncul di tengah kondisi perbankan yang sedang sangat over likuid. Beberapa bank yang bahkan menerbitkan obligasi subordinasi di tengah kondisi kecukupan modal yang memadai serta posisi likuiditas yang solid. Hal ini mengundang pertanyaan lebih lanjut mengenai penggunaan dana tersebut.

Bukankan kelebihan dana di tengah situasi over likuid dapat memicu kegiatan spekulatif yang muaranya membahayakan kesehatan perbankan di kemudian hari.

Bertahan Di Tengah Nestapa Tak Berujung

Pemerintah baru saja menandatangani Letter of Intent (LoI) terakhir yang ditujukan kepada IMF pada 18 Maret lalu. Di dalamnya tercantum target pertumbuhan ekonomi untuk 2003 sebesar empat persen. Angka ini lebih rendah satu persen dari target semula sebesar 5 persen sebagai akibat peristiwa pemboman di Bali 12 Oktober 2002.

Belum sampai seminggu LoI ditandatangani, pasukan Amerika Serikat dan sekutunya mulai menyerbu Irak. Tanpa mempertimbangkan serbuan ke Irak sekalipun banyak kalangan memandang angka pertumbuhan 4 persen sangat sulit dicapai. Padahal semua kalangan sepakat bahwa Perang Teluk kedua ini niscaya akan berdampak cukup serius bagi perekonomian Indonesia.

Ancaman yang menerpa kita seolah tanpa henti. Hasil-hasil yang telah dicapai dalam bentuk kestabilan makroekonomi serta merta bisa dilumatkan oleh peristiwa demi peristiwa yang sepenuhnya di luar jangkauan kita untuk menepisnya.

Mayoritas bank-bank rekap ini bukannya menjadi pelopor perbaikan atau trend setter, malahan justru yang menghambat penyehatan bank secara keseluruhan.
Jika praktek-praktek demikian terus berlangsung, maka berarti tercipta sistem insentif yang salah sehingga menimbulkan iklim persaingan yang tak sehat di dunia perbankan. Bank-bank bobrok dapat hidup dengan gemerlap promosi yang dibiayai rakyat, sedangkan bank-bank sehat harus mempertahankan hidupnya di tengah himpitan bank-bank “sakit” tersebut dan bayang-bayang negative spread.

Bank-bank yang menerima kucuran dana rakyat ini bukannya menjadi pelopor dalam penyaluran kredit ke usaha-usaha yang sehat dan dinamis berdasarkan kajian yang seksama. Melainkan menciptakan produk-produk yang justru semakin menjauhkan fungsi intermediasi perbankan, misalnya dengan maraknya reksadana yang semata-mata berisikan obligasi rekap.

Proses transformasi memang membutuhkan waktu. Yang kita tuntut di sini ialah langkah awal yang nyata dan terukur sebagai bagian dari langkah-langkah komprehensif untuk memperkuat landasan perekonomian.

Yang perlu dicarikan jalan keluarnya ialah dengan menciptakan katup-katup pengaman agar periode transisional ini bisa betul-betul menciptakan ruang gerak bagi dunia usaha untuk mengembil nafas dalam merestrukturisasi usahanya. Sehingga, akhirnya pemulihan sektor real akan lebih cepat dan menjadi pendorong munculnya kegiatan-kegiatan baru yang bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja.

KESIMPULAN

Penerbitan obligasi subordinasi dapat membawa manfaat bagi perbankan, karena meningkatkan permodalan, memperbaiki maturity mismatch dan dorongan bagi terciptanya market discipline. Namun, penerbitan obligasi subordinasi juga mengandung risiko khususnya risiko refinancing mengingat kondisi pasar saham yang sangat volatile serta pasar obligasi yang baru berkembang.

Dari sisi cost-benefit, tampaknya penerbitan obligasi subordinasi merupakan alternatif terbaik bagi perbankan yang menghendaki penambahan modal di tengah minimnya akses perbankan untuk melakukan equity fund raising.

Yang perlu dicermati lebih jauh mungkin menyangkut penataan agar penerbitan obligasi subordinasi tidak dilakukan bersamaan sehingga justru memicu risiko refinancing di kemudian hari.

Dalam memilih bank kita harus memperhatikan kelima unsur,

  • Pertama, pilihan bank-bank yang mempunyai rasio keuangan yang sehat kita harus menghindari bank-bank yang mempunyai kredit bermasalah yang tinggi jauh diatas ketentuan yang terus meningkat dan rasio permodalan yang terus menurun.
  • Kedua, pilihlah bank-bank yang dikelola oleh para professional dan dukungan pemilik yang mempunyai komitmen dan reputasi baik. Indikatornya , apakah bank-bank tersebut dikelola oleh banker-bankir yang punya repurtasi baik dan tidak dikelola oleh keluarga yang tertutup manajemennya. Juga, hindari bank yang dimiliki oleh pengusaha yang tidak jelas reputasinya.
  • Ketiga, pilihlah bank yang mempunyai pelayanan baik. misalnya, apakah pelayanan yang berkaitan sesuai dengan kebutuhan anda, baik dari sisi kenyamanan, kepercayaan dan akurasinya dalam pelayanan tidak hanya itu, apakah produk dan jasanya sesuai kebutuhan anda.
  • Keempat, apakah bank pilihan anda memberikan bunga yang wajar. Waspadai bank-bank yang memberikan bunga yang tinggi diatas bunga penjaminan atau bunga pasar.
  • Kelima, pastikan bank pilihan anda menjadi anggota LPS, sebab jika bank anda sudah menjadi anggota LPS berarti uan anda dijamin oleh LPS jika pastikan dengan baik apakah bank anda memberikan suku bunga sesuai dengan LPs-rate.

DAFTAR PUSTAKA

Rivai, Veithzal dkk. Bank and Financial Institution Management.  PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta: 2007

Retnadi, Djoko . Memilih Bank yang Sehat. PT. Elex Media   Komputindo. Jakarta: 2006

www.google.com

www.kompas.com

ANALISA DAN KOMENTAR :

Dalam analisa dan komentar pada makalah ini,  penulis ingin menegaskan tentang stabilitas system keuangan; urgensi, implikasi hukum dan agenda kedepan. Analisa dan komentar ini di uraikan secara sistematik dan konseptual sehingga memberikan gambaran pentingnya stabilitas system keuangan; urgensi, implikasi hukum dan agenda kedepan tersebut.

Sebelum memberikan komentar selanjutnya penulis ingin memberikan summary atau ringkasan dari artikel atau makalah di atas menurut hasil analisa penulis:

Dalam artikel ini dibicarakan tentang penerbitan obligasi subordinasi dapat membawa manfaat bagi perbankan, karena meningkatkan permodalan, memperbaiki maturity mismatch dan dorongan bagi terciptanya market discipline. Namun, penerbitan obligasi subordinasi juga mengandung risiko khususnya risiko refinancing mengingat kondisi pasar saham yang sangat volatile serta pasar obligasi yang baru berkembang.

Dari sisi cost-benefit, tampaknya penerbitan obligasi subordinasi merupakan alternatif terbaik bagi perbankan yang menghendaki penambahan modal di tengah minimnya akses perbankan untuk melakukan equity fund raising.

Yang perlu dicermati lebih jauh mungkin menyangkut penataan agar penerbitan obligasi subordinasi tidak dilakukan bersamaan sehingga justru memicu risiko refinancing di kemudian hari.

Dalam memilih bank kita harus memperhatikan kelima unsur,

  • Pertama, pilihan bank-bank yang mempunyai rasio keuangan yang sehat kita harus menghindari bank-bank yang mempunyai kredit bermasalah yang tinggi jauh diatas ketentuan yang terus meningkat dan rasio permodalan yang terus menurun.
  • Kedua, pilihlah bank-bank yang dikelola oleh para professional dan dukungan pemilik yang mempunyai komitmen dan reputasi baik. Indikatornya , apakah bank-bank tersebut dikelola oleh banker-bankir yang punya repurtasi baik dan tidak dikelola oleh keluarga yang tertutup manajemennya. Juga, hindari bank yang dimiliki oleh pengusaha yang tidak jelas reputasinya.
  • Ketiga, pilihlah bank yang mempunyai pelayanan baik. misalnya, apakah pelayanan yang berkaitan sesuai dengan kebutuhan anda, baik dari sisi kenyamanan, kepercayaan dan akurasinya dalam pelayanan tidak hanya itu, apakah produk dan jasanya sesuai kebutuhan anda.
  • Keempat, apakah bank pilihan anda memberikan bunga yang wajar. Waspadai bank-bank yang memberikan bunga yang tinggi diatas bunga penjaminan atau bunga pasar.
  • Kelima, pastikan bank pilihan anda menjadi anggota LPS, sebab jika bank anda sudah menjadi anggota LPS berarti uan anda dijamin oleh LPS jika pastikan dengan baik apakah bank anda memberikan suku bunga sesuai dengan LPs-rate.

Banyak unsur mempengaruhi kinerja sebuah bank dan banyak hal yang membuat bank dikatakan sehat dan mempunyai masa depan. Semua harus dipertimbangkan dengan masak dan penuh kebijaksanaan. Info lain yang menguntungkan aman dan nyaman memilih bank tidaklah salah dengan menggunakan pendekatan bibit, bobot dan bebet yang artinya pilihlah bank yang dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai tradisi bisnis yang baik. Juga dalam hal memilih bank yang mempunyai kualitas keuangan yang sehat, baik saat ini maupun dimasa yang akan dating, terakhir pilihlah bank yang dikelolah oleh pengurus yang professional dengan track record yang baik dan mempunyai reputasi.

Selanjutnya mengenai stabilitas keuangan; urgensi, implikasi hukum dan agenda ke depan perlu mendapat perhatian setelah krisis keuangan di Asia yang terjadi pada dasarnya bersumber dari kelemahan  kualitas sistem keuangan di Asia. Reformasi keuangan yang terjadi pada awal tahun 1980an ternyata hanya memberikan peningkatan kuantitas lembaga-lembaga keuangan dan kuantitas aliran modal yang masuk (capital inflow) ke suatu negara. Hal yang sama terjadi pula di Indonesia, khususnya dikaitkan dengan liberalisasi perbankan yang  Berawal  pada tahun 1988 yang merupakan salah satu faktor pemicu lemahnya sistem keuangan, khususnya perbankan. Terjadinya gejolak di pasar uang, pasar valas dan pasar modal serta meningkatnya ketidakpastian (uncertainty) dapat mengakibatkan semakin memburuknya adverse selection dan moral hazard yang pada gilirannya mengakibatkan runtuhnya kestabilan sektor keuangan.

Untuk kasus Indonesia, gejolak nilai tukar negara-negara regional memiliki pengaruh  paling utama yang menyebabkan terjadinya krisis yang berkepanjangan. Kuatnya tekanan terhadap rupiah mengakibatkan ketidakmampuan Bank Indonesia untuk menyangga pita intervensi (band intervention) yang ada sehingga sistem nilai tukar mengambang bebas (Free floating system) menjadi salah satu alternatif sistem nilai tukar yang akhirnya dipilih untuk tetap menjaga cadangan devisa.

Secara keseluruhan, akibat dari krisis yang semakin mendalam telah memperburuk tidak saja aspek likuiditas perbankan, tetapi juga aspek solvabilitas dan rentabilitasnya mengingat perbankan merupakan market dominan dalam industri keuangan di Indonesia, maka secara sistematis sektor Keuangan juga mengalami kelumpuhan. Krisis keuangan dan perbankan tersebut telah menyedot keuangan negara yang mencapai selatar 50% dari PDB Indonesia, sehingga dapat dikategorikan terbesar dalam sejarah krisis keuangan. Biaya krisis tersebut tentu saja belum memperhitungkan dampak negatif krisis pada perekonomian secara keseluruhan akibat hilangnya perlu pertumbuhan ekonomi, investasi dan tingkat pengangguran, social cost lainnya akibat terjadinya instabilitas sosial politik sebagai dampak ikutan di saat krisis terjadi.

Mempertimbangkan dampak dan biaya / kerugian yang demikian besar terhadap  perekonomian akibat instabilitas sistem keuangan tersebut serta langkah-langkah penyelesaian krisis (crisis resolution) yang juga membutuhkan waktu yang lama, maka wacana menjaga stabilitas sistem keuangan menjadi perhatian yang serius dari bank sentral dan pengambil kebijakan publik di berbagai negara dewasa ini. Di Indonesia, isu stabilitas sistem keuangan tersebut kembali menguat setelah terjadinya krisis keuangan dan perbankan dalam tahun 1997-1998.

Mempertimbangkan cepat atau lambat isu stabilitas sistem keuangan ini akan menjadi  permasalahan di Indonesia, berkaitan dengan pihak yang bertanggungjawab dan

mekanisme pengendaliannya, maka paper ini akan mencoba membahas pentingnya menjaga stabilitas sistem keuangan saat ini dan di masa mendatang, serta beberapa isu dan agenda hukum di bidang keuangan perbankan yang membutuhkan perhatian. Dengan tema tersebut, organisasi paper akan dibagi dalam dikemukakan sebagai berikut: Bagian II membahas mengenai urgensi dari stabilitas sistem keuangan khususnya dimulai dari fenomena asimetri informasi untuk memahami apa dan bagaimana stabilitas sistem keuangan dan beberapa prasyarat; Bagian III mengenai agenda ke depan yang terkait dengan isu-isu di bidang hukum dalam pengaturan stabilitas sistem keuangan, dan Bab IV sebagai kesimpulan dan penutup.

II. URGENSI MENJAGA STABILITAS SISTEM KEUANGAN

a. Asimetari Informasi : Sumber Instabilitas Sistem Keuangan

Telah dipahami bahwa sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting  dalam perekonomian seiring dengan fungsinya untuk menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana. Apabila sistem keuangan tidak bekerja dengan baik, maka perekonomian menjadi tidak efisien dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai. Salah satu masalah krusial dalam sistem keuangan yang dapat menjadi sumber instabilitas keuangan yakni menyangkut terjadinya asimetri / ketidaksamaan informasi (asymmetric information) [1] yakni suatu situasi dimana satu pihak yang terlibat dalam kesepakatan keuangan tidak memiliki informasi yang akurat dibanding pihak lain. sebagai contoh, peminjam (debitur) biasanya memiliki informasi yang lebih baik keuntungan dan kerugian potensial dari suatu proyek. investasi yang direncanakan dibandingkan dengan pihak pemberi pinjaman (kreditur). Dengan demikian, kreditur tidak dapat membedakan antara pinjaman yang sehat dan tidak sehat.

Permasalahan asimetri informasi selanjutnya menyebabkan dua permasalahan pokok yakni adverse selection dan moral hazard. Adverse selection merupakan satu bentuk masalah asimetri, informasi yang terjadi sebelum transaksi keuangan dilakukan karena peminjam dengan kualitas yang rendah (memiliki resiko kredit tinggi) biasanya akan mau mencari pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi.

Permasalahan pokok yang lain adalah menyangkut moral hazard, yakni yang terjadi sesudah transaksi dilakukan dimana pemberi pinjaman berada dalam posisi yang menerima resiko atas dimana usaha yang dilakukan peminjam

Oleh karena itu, dalam kerangka kestabilan sistem keuangan, keberadaan instrumen hukum diharapkan dapat meminimalisir asimetri informasi yang terjadi dan paling tidak difokuskan pada 3 aspek pengaturan penting yakni:

(i)    Mengatur semua transaksi pemindahan dana dari pihak-pihak/individu-individu dalam lembaga keuangan;

(ii) Mengatur perilaku (behaviour) individu-individu/pihak-pihak dalam lembaga keuangan; serta

(iii) Menyelesaikan konflik yang terjadi diantara pihak –pihak dalam lembaga keuangan secara efisien dan cepat. Dengan pengaturan pada ketiga cakupan aspek hukum tersebut diarahkan agar kestabilan sistem keuangan dapat tercapai.

b. Stabilitas Sistem Keuangan : Pengertian dan Prasyarat

Secara umum istilah financial stability atau stabilitas keuangan telah dikenal banyak oleh pelaku ekonomi terutama pelaku pasar keuangan, namun demikian belum terdapat suatu kesepakatan umum mengenai apa yang dimaksud dengan stabilitas keuangan dimaksud [2]. Namun, pada prinsipnya, stabilitas keuangan berkaitan dengan 2 elemen, yaitu stabilitas harga dan stabilitas sektor keuangan, yang mencakup lembaga keuangan serta pasar keuangan yang secara keseluruhan mendukung jalannya sistem keuangan. Jika salah satu elemen tersebut terganggu ataupun tidak dapat berfungsi dengan baik, maka elemen lainnya akan terpengaruh. Misalnya, tingkat inflasi yang tinggi dapat membawa konsekuensi pada kebijakan uang ketat (tight money policy), peningkatan suku bunga, dan peningkatan kredit bermasalah, yang akhirnya memicu kegagalan bank dan lembaga keuangan lainnya dalam sektor keuangan. Sebaliknya, gangguan pada sistem keuangan akan mempengaruhi efektivitas transmisi kebijakan moneter dan tingkat harga secara umum.

Pertanyaannya adalah mengapa stabilitas keuangan merupakan isu yang sangat penting? Stabilitas keuangan bukanlah merupakan suatu target akhir, namun lebih kepada suatu persyaratan prakondisi yang penting bagi pertumbuhan perekonomian. Jika lembaga-lembaga keuangan dan pasar keuangan yang berperan sebagai mediator keuangan berada dalam kondisi tidak stabil ataupun menghadapi ketidakpastian, maka dapat dipastikan aktivitas perekonomian akan sulit berlangsung karena rendahnya aktivitas produksi, konsumsi maupun investasi.

Namun, untuk mencapai kondisi sektor keuangan yang stabil paling tidak diperlukan beberapa prasyarat berikut:

(1) Lembaga Keuangan yang Sehat

Lembaga-Iembaga keuangan yang berkiprah dalam sistem keuangan berada dalam kondisi sehat dan stabil, dalam pengertian bahwa lembaga-lembaga tersebut diyakini dapat memenuhi seluruh kewajibannya tanpa dukungan / bantuan pihak luar (eksternal). Pentingnya kesehatan lembaga keuangan, khususnya perbankan, dalam penciptaan sistem keuangan yang sehat mempunyai beberapa alasan antara lain: .

1. Keunikan karakteristik perbankan yang rentan terhadap serbuan masyarakat yang menarik dana secara besar-besaran (bank runs) sehingga berpotensi merugikan deposan dan kreditur bank;

2. Penyebaran kerugian diantara bank-bank sangat cepat melalui contagion effect sehingga berpotensi menimbulkan system problem;

3. Proses penyelesaian bank-bank bermasalah membutuhkan dana dalam jumlah yang tidak sedikit. Sebagai perbandingan, persentase biaya terhadap PDB di negara-negara yang mengalami krisis sektor perbankan (tabel);

4. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sebagai lembaga intermediasi akan menimbulkan tekanan-tekanan dalam sektor keuangan (financial distress) ; pasar-pasar yang tergabung dalam pasar keuangan. Marcflame, Gubernur Reserve Bank Australia dalam “Financial Stability”. (1990) mengemukakan bahwa “financial stability is avoidance of crisis”.

5. Ketidakstabilan sektor keuangan akan berdampak pada kondisi makroekonomi, khususnya dikaitkan dengan tidak efektifnya transmisi kebijakan moneter.

Tabel

BIAYA PENYELESAIAN KRISIS SEKTOR PERBANKAN

(2) Pasar Keuangan yang Stabil

Peran penting dalam sistem keuangan dituntut untuk senantiasa stabil, yaitu sehat, transparan, dan dikelola dengan baik (well managed). Kondisi pasar keuangan yang demikian dapat membangun dengan baik (well manage), Kondisi pasar keuangan yang demikian dapat membangun keyakinan para pelaku pasar untuk bertransasksi secara aktif, mendorong terbentuknya tingkat harga pasar yang wajar, yaitu yang mencerminkan kekuatan fundamental, serta memungkinkan para pelaku pasar mengukur dan mengelola resiko-resiko pasar atas dasar informasi-informasi yang tersedia (full disclosures). Sebaliknya pasar keuangan yang bergejolak akan berpotensi menimbulkan berbagai dampak spillover; antara lain :

1. Dapat mempengaruhi stabilitas lembaga-Iembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan yang memiliki struktur pengelolaan dana yang mismatch, misalnya, currency dan interest rate mismatch;

2. Dapat menyulitkan Otoritas dalam memformulasikan kebijakan makroekonomi. Volatilitas harga pasar akan mempengaruhi instrumen moneter yang digunakan dalam rangka transmisi kebijakan moneter ke sektor riil, misalnya suku bunga pasar;

3. Dapat menimbulkan beban jika otoritas dituntut untuk mengambil tindakan pemulihan stabilitas. Misalnya, dalam hal terjadi ketidakstabilan pasar valuta asing yang mengakibatkan tekanan pada nilai tukar mata uang lokal, maka kebijakan yang diambil umumnya adalah meningkatkan suku bunga. Kebijakan ini dipastikan berdampak counter productive bagi aktivitas ekonomi.

(3) Lembaga Pengaturan dan Pengawasan yang Kompeten

Lembaga-lembaga penyangga yang berwenang melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, moneter dan fiskal mampu memformulasikan dan menerapkan kebijakan yang:

1. Konsisten, integrated, forward looking, dan cost effective;

2. Dapat mempertahankan tingkat kompetisi yang sehat;

3. Dapat mendukung inovasi pasar keuangan.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ketidakstabilan sektor keuangan dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas mobilisasi dana yang sangat diperlukan oleh sektor riil. Dengan terhambatnya aliran dana tersebut, sektor riil akan membatasi bahkan menghentikan aktivitas perekonomian.

III. AGENDA KE DEPAN TERKAIT DENGAN KESTABILAN SISTEM KEUANGAN

Menjaga stabilitas keuangan merupakan salah satu fungsi pokok dari Bank sentral modern, yang tidak kalah pentingnya dari memelihara stabilitas moneter. Stabilitas keuangan bergantung pada lima elemen terkait yakni :

(i) lingkungan makro-ekonomi yang stabil;

(ii) lembaga finansial yang dikelola baik;

(iii) pasar finansial yang efisisen;

(iv) kerangka pengawasan prudensial yang sehat; dan

(v) sistem pembayaran yang aman dan handal.

Bagi Bank Indonesia, krisis itu dapat ditarik suatu pelajaran penting bahwa tugas bank sentral sebagai menjaga stabilitas moneter (otoritas moneter) tidaklah cukup tanpa dukungan stabilitas sistem keuangan yang sehat. Gejolak dalam lembaga keuangan khususnya bank, merupakan salah satu sumber instabilitas.

Upaya mengatasi krisis perbankan pada masa itu dianggap perlu ditempuh dua pendekatan:

(1)     Perlunya mem-back-up sistem perbankan nasional agar tidak collaps, dan

(2)  Membantu penyelesaian krisis keuangan yang dihadapi sektor korporasi untuk memulihkan sektor perbankan dan perekonomian nasional.

Terkait dengan penyelesaian krisis masa lalu, terdapat dua hal yang perlu dirumuskan sebagai politik hukum atas upaya yang telah diambil Bank Indonesia dan Pemerintah dalam penyelamatan sistem perbankan nasional di masa krisis, yaitu :

Pertama, politik hukum berkenaan dengan perlunya penyusunan perangkat aturan yang ditujukan untuk menanggulangi krisis atau systemic risk yang norma hukumnya dirumuskan secara berbeda dari perangkat aturan yang mengatur kegiatan usaha bank dalam keadaan normal.

Kedua, politik hukum terhadap fungsi lender of last resort (LOLR) oleh Bank Indonesia dengan ditempuhnya kebijakan pemberian BLBI sebagai upaya penyelamatan sistem perbankan dan perekonomian nasional.

Dengan memburuknya krisis dalam periode 1997-1998 jumlah fasilitas saldo debet (overdraft) bank-bank terus meningkat. Namun, bantuan likuiditas terkonsentrasi hanya pada sekitar lima bank yang mencapai 80% dari total bantuan kepada sistem perbankan.

Kritik utama terhadap proses pemberian BLBI dalam rangka LOLR tersebut adalah  kelemahan pengawasan. Seharusnya Bank Indonesia selaku pengawas bank, mengecek penggunaan pinjaman tersebut apakah benar-benar digunakan untuk membayar penarikan simpanan nasabah.

Agenda ke Depan : Rancangan Baru Manajemen Krisis dalam Kerangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Untuk meminimalkan terulangnya sistemic risk pada sektor keuangan khususnya

sistem perbankan, maka sistem perbankan nasional perlu disempurnakan. Penyempurnaan cetak biru sistem perbankan nasional dalam rangka kestabilan sistem keuangan yang tengah digodok saat ini meliputi dua aspek besar, yaitu :

1. Penyempurnaan fungsi Bank Indonesia selaku lender of last resort (LOLR);

2. Penyempurnaan kelembagaan peran, dan wewenang otoritas perbankan sebagaimana diamanatkan Pasal 34 UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Pasal 37B ayat (2) UU No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu :

(a) pemisahan tugas pengawasan bank dari Bank Indonesia;

(b) pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang indipenden; dan

(c) pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan. Serta Penyempurnaan sistem perbankan yang meliputi kelembagaan bank, pemilikan bank sumber daya manusia perbankan, produk perbankan, dan teknologi perbankan yang kesemua aspek itu dikemas dalam kesatuan perangkat hukum yang jelas dan tegas [3].

Penyempurnaan Fungsi Bank Indonesia selaku Lender of Last Resort

Dalam rangka penyempurnaan sektor keuangan dan perbankan, langkah penting yang harus dilakukan adalah perbaikan perangkat hukum perbankan dan kesentralan. Penyempurnaan perangkat hukum ini tidak hanya mencakup Penyempurnaan UU dan peraturan-peraturan pelaksanaan dibawahnya saja, tetapi juga meliputi penyempurnaan peran dan kewenangan lembaganya.

Berdasarkan UU No.23 Tahun 1999 peran Bank Indonesia dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan [4] mencakup :

a. Menciptakan kebijakan moneter yang kondusif;

b. Melakukan pemantauan terhadap stabilitas sistem keuangan (financial system surveillance);

c. Melakukan koordinasi dengan dan memberikan rekomendasi kebijakan stabilitas sistem keuangan pada otoritas lain, misalnya kepada pemerinta cq Depertemen Keuangan selaku otoritas fiskal, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

d. Menciptakan efisiensi dalam sistem pembayaran dengan terselesaikannya transaksi secara aman dan tepat waktu (safe and robust payment system) antara lain melalui kegiatan design, operasional dan pengawasan sistem pembayaran;

e. Menyediakan mekanisme LOLR dalam upaya menangkal terjadinya kegagalan bank karena liquidity mismatch.

Oleh karena itu kiranya perlu dipikirkan penyusunan perangkat hukum yang jelas dan tegas mengatur aspek-aspek seperti :

(1) mekanisme koordinasi yang efektif,

(2) standar dan arah / keselerasan pengaturan yang kondusif bagi perbankan dan lembaga-lembaga non-bank;

(3) information sharing dan exchange, serta

(4) aturan yang tegas mengenai alternatif mengatasi krisis (crisis resolution) yang efektif.

Berdasarkan UU No.23 Tahun 1999, peran Bank Indonesia (BI) sebagai LOLR sangat terbatas. BI hanya dapat memberikan LLR kepada Bank pada kondisi normal (maksimum 90 hari) dengan agunan berkualitas tinggi dan likuid, namun tidak untuk kondisi khusus. Agunan tersebut dapat berupa surat berharga atau tagihan yang diterbitkan oleh pemerintah atau surat berharga sejenis lainnya yang bernilai tinggi dan dapat dijual ke pasar.

Menyempurnakan Sistem Perbankan Nasional

Dalam rangka membangun sistem perbankan yang handal dan mampu menghadapi perkembangan ekonomi global yang sangat cepat, maka UU Perbankan No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 perlu disempurnakan kembali.

Berkenaan dengan itu, Penyempurnaan terhadap UU Perbankan No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 antara lain akan meliputi struktur perbankan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, ketentuan kehati-hatian (prudential regulations), serta aspek pengawasan bank.

Selain Penyempurnaan UU Perbankan, dewasa ini secara parallel sedang disusun

pula berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penataan kembali sistem perbankan nasional secara lebih komprehensif, yaitu RUU Otoritas Jasa Keuangan, RUU Lembaga Penjamin Simpanan, RUU Perkreditan dan RUU Likuidasi Bank. Dari berbagai RUU tersebut dapat diketahui bahwa, pada waktunya akan dibentuk lembaga-Iembaga baru yang dimaksudkan dapat berfungsi untuk memperkuat sistem perbankan nasional. Lembaga-lembaga baru yang akan dibentuk adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dengan adanya lembaga-lembaga baru ini, maka lembaga yang memiliki otoritas pada sektor perbankan akan berubah, yaitu dari semula hanya Bank Indonesia, maka pada

waktunya akan menjadi 3 otoritas, yaitu Bank Indonesia, OJK dan LPS [5].

Oleh karena akan terdapat 3 otoritas di sektor perbankan, maka penataan kembali sistem perbankan nasional juga membutuhkan penataan formal mengenai hubungan kelembagaan antar ketiga otoritas tersebut yang meliputi: (1) pengaturan mengenai mekanisme dan forum komunikasi; (2) subtansi koordinasi dan prosedur pengawasan dan pembinaan bank (oleh masing-masing otoritas) serta (3) ketentuan-ketentuan yang terkait dengan usaha perbankan, sehingga otoritas di sektor keuangan dan perbankan dipastikan akan mampu mendeteksi kelemahan-kelemahan (vulnerabilities) dalam sistem keuangan yang diduga dapat memicu terjadinya krisis.

Otoritas Pengawasan Bank

Berdasarkan pengalaman dari krisis perbankan dan memperhatikan trend pengawasan bank di beberapa negara lain [6], serta dalam rangka mengupayakan meningkatnya efisiensi, keamanan dan kestabilan disektor jasa keuangan dibidang pengawasan bank, maka paradigma pola pengawasan bank diubah. Pengawasan bank yang semula didasarkan pada pola pendekatan pengawasan institusional, oleh UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia diubah menjadi pola pendekatan pengawasan fungsional.

Mengingat ototritas moneter akan terpisah dari otoritas pengawas bank, maka dalam rangka mengupayakan stabilitas sistem keuangan (financial system stability) nasional, khususnya agark kebijakan di sektor perbankan senantiasa dapat konsisten dan seiring dengan kebijakan di sektor moneter dan sistem pembayaran, maka sekurang-kurangnya ada 5 aspek yang harus dikaji secara mendalam, yaitu :

(1) cakupan obyek pengawasan OJK;

(2) independensi OJK;

(3) kapabilitas dan kredibilitas SDM OJK;

(4) kemungkinan keterpisahan fungsi pengaturan dan pengawasan bank, dan

(5) koordinasi yang efektif dan efisien antar institusi terkait. Selain dari aspek yang disebutkan terdahulu, maka aspek yang terakhir merupakan faktor penting yang sangat menentukan dalam rangka tercapainya tujuan. Dalam hubungan ini, pengaturan mengenai penetapan kewenangan yang jelas dari masing-masing otoritas merupakan aspek yang penting.

Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Sesuai dengan best practices pada negara-negara lain [7], dalam rangka menjaga integritas sistem perbankan nasional, otoritas moneter dan sistem pembayaran serta otoritas pengawasan dan pembinaan bank didukung oleh suatu skim asuransi deposito (deposit insurance scheme) yang berfungsi sebagai penyedia jaring pengaman sosial (social safety net) apabila terjadi kegagalan pada suatu bank.

Tujuannya adalah agar individu deposan kecil terlindungi (public well-being) dan gagalnya suatu bank dalam mengembalikan simpanan nasabahnya tidak meluas menjadi krisis yang bersifat sistemik.

Beberapa kondisi yang perlu dimasukkan dalam perangkat pembentukan dan

pengaturan LPS antara lain adalah :

(1) design LPS harus sesuai dengan kondisi Indonesia, sehingga dapat menjawab permasalahan financial disturbance yang timbul;

(2) kepesertaan bank dalam LPS sebaiknya bersifat wajib (mandatory participation) sehingga LPS memiliki sumber dana yang signifikan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya;

(3) sesuai dengan international best practice, guna menghindari moral hazard, LPS sebaiknya menerapkan limited insurance coverage sebagai maksimum pertanggungannya sesuai dengan mekanisme pasar, misalnya coverage FDIC di USA sebesar US$ 100,000; dan

(4) perlu diatur mekanisme format dalam rangka koordinasi dan information sharing dengan otoritas lain dibidang keuangan (Bank Indonesia dan OJK).

Akhirnya, dalam proses Penyempurnaan perangkat hukum perbankan dan sistem keuangan ini penting untuk direnungkan kembali, empat hal penting yang perlu diperhatikan pembuat peraturan dalam proses merancang perangkat hukum, yaitu bahwa kiranya perlu :

(1) menjauhkan konflik kepentingan ekonomi politik jangka pendek dalam menyusun peraturan;

(2) mewaspadai keteledoran dalam perumusan detail dalam rangka mengantisipasi dampak negatif kebijakan yang dipilih;

(3) melakukan sinkronisasi dengan peraturan terkait; dan

(4) menghindarkan diri dari ketergesa-gesaan hanya karena harus memenuhi target waktu, karena hal itu hanya akan berakibat pada pembahasan substansi secara dangkal dan tidak matang.


[1] Frederic S. Mishkin dalam “Prudential Supervision Whal Works and What Doesn’t”, NBER Conference Report. Chicago, The University of Chicago Press, 2001

[2] Crockett, A, dalam “Why Financial Stability a Goal of Public Policy” (1997) menyatakan dalam sejak beberapa tahun terakhir, istilah financial stabilily menjadi semakin berkembang sehingga para ahli perlu untuk membedakan pengertian monetery stability dengan financial stability. Monetery stability atau kestabilan moneter mengacu pada stabilitas harga (general price stability) dalam bentuk kestabilan mata uang sedangkan finacial stability, mengacu kepada kestabilan institusi keuangan dan kestabilan

[3] Upaya Penyempurnaan aturan dibidang perbankan dan kebank-sentralan telah dimulai sejak 1998, antara lain diterbitkannya UU No. 10 Tahun 1998 yang menyempurnakan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 23Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu-Lintas Devisa.

[4] Stabilitas sistem keuangan bertujuan agar terciptanya lembaga dan pasar keuangan yang stabil guna menghindari terjadinya krisis keuangan yang mengganggu berfungsinya tatanan perekonomian nasional.

[5] BI selaku otoritas moneter dan sistem pembayaran berwenang mengatur dan mengawasi seluruh aspek perbankan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan sistem pembayaran. OJK akan memiliki kewenangan terhadap seluruh aspek penggunaan dan pengawasan bank, sedangkan LPS akan memiliki kewenangan dalam menetapkan dalam menetapkan persyaratan keanggotaan, termasuk aspek pengawasan dan pemeriksaan bank yang terkait dengan kepentingan LPS selaku lembaga penjamin dana pihak ketiga.

[6] Negara-negara yang menerapkan OJK atau Finansial Supervisory Agency atau FSA antara lain adalah Inggris, Australia, Jepang, Denmark, Canada, Norwegia, Swedia, dan Korea Selatan.

[7] The Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) di USA telah beroperasi sejak tahun 1930-an, berdasarkan Banking Act 1933. UU FDIC bahkan diperbaiki dengan The Federal Deposity Insurance Corporation Improvement Act 1991.

Rekonstruksi Murabahah Sebuah Ijtihad Solusi Pembiayaan

January 16, 2010 Leave a comment

Oleh
M.Ilyas Marwal

Pengantar

Menjamurnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dewasa ini bukan
merupakan gejala baru dalam dunia bisnis. Keadaan ini ditandai dengan
semangat tinggi dari berbagai kalangan, baik itu para ulama, akademisi
maupun praktisi yang mengembangkan lembaga keuangan tersebut dari
sekitar pertengahan abad 20.
Hal yang tidak bisa dipungkiri, LKS menjadi pilihan bagi pelaku bisnis
sampai dengan pertengahan tahun 2001. Di Indonesia bahkan telah berdiri
ribuan lembaga keuangan syariah termasuk lembaga yang berbetuk balai
usaha dan sosial yang familiar kita sebut dengan Baitul Maal wat Tamwil
(BMT).
Sesungguhnya LKS memiliki core product pembiayaan berupa produk bagi
hasil, yang dikembangkan dalam produk pembiayaan musyarakah dan
mudharabah. Meski jenis produk pembiyaan dengan akad jual beli
(murabahah, salam dan istishna) dan sewa (ijarah dan ijarah muntahia
bittamlik) juga dapat dioperasionalkan. Namun kenyataannya, LKS tingkat
dunia maupun di Indonesia produk pembiayaannya masih didominasi oleh
produk pembiayaan dengan akad jual beli (tijarah) yang berbentuk
murabahah.
Hal itu menunjukkan kesenjangan antara teori dan praktek pelaksanaan
produk LKS. Sungguh pun sebetulnya LKS berkeinginan mengembangkan
produk pembiayaan bagi hasil, namun kondisi masyarakat belum
menyediakan iklim yang diinginkan.
Semenjak lahirnya LKS tidak pernah lepas dari kritik, khususnya produk
murabahah, masih banyak yang meragukannya dari sisi syariah, karena
tidak terlalu jauh berbeda dari pembiyaan kredit pada lembaga keuangan
konvensional. Bahkan penulis menemukan sekian banyak dari tulisan
kritikan tajam terhadap murabahah ada suatu himbauan kepada kaum
2
muslimin agar tidak bertransaksi dengan LKS yang ada produk murabahahnya.
1
Hal itulah yang melatar balakangi penulis konsen dalam penkajian produk
LKS dan menganggap masalah murabahah perlu selalu didiskusikan, semoga
upaya yang amat sederhana ini dapat memberikan pencerahan terhadap
hakikat murabahah. Amin.
Mengenal Murabahah dari Sisi Historis
Dalam catatan Imam Muhammad Amin bin Umar2 yang lebih populer
dengan sebutan Ibnu Abidin, dan catatan Ibnu Hazem3 bahwa murabahah
adalah sistem jual – beli yang diciplak dari negara Persia (salah satu negara
adidaya disaat itu) oleh masyarakat Arab Islam dalam aktivitas bisnis mereka
pada abad pertama hijriah.
Murabahah lebih dikenal dengan : ” 4 ” ده يازده , maksudnya: “saya menjual
barang kepadamu dengan keuntungan 1 dirham dari setiap 10 dirham”.
Seiring perkembangannya, murabahah akhirnya menjadi sistem jual–beli
yang dilegitimasi oleh para ulama klasik, bahkan keabsahannya merujuk
kepada konstitusi ulama (ijma’), Imam Al-Kasani5 (dari ulama Hanafi)
menjelaskan bahwa sepanjang sejarah semenjak diperaktekan sistem
murabahah dari generasi ke generasi tidak ada segelintir komunitas muslim
dan ulama yang mengingkari akan keabsahanya sistem jual-beli murabahah,
Hal itu dapat dijadikan rujukan sebagai bentuk ijma’6, disamping itu ada
banyak alasan sistem jual-beli murabahah ini diterima oleh banyak kalangan
*Disampaikan pada acara diskusi bedah Akad Murabahah yang diselenggarakan oleh BMT Center
Korwil Jabodetabek ,pada hari selasa, 31 Juli 2007, di BMT Tamzis , Jakarta.
**1. Ketua Umum Pusat Studi, Kajian dan Dakwah Islam ( Puskadi ), Jakarta.
2. Anggota Dewan Syariah PT Permodalan BMT Ventura, Jakarta.
Telpon : 021-6895 11 67 / 787 43 80 , E-mail : marwal_ 99@yahoo.com
1 Lihat lampiran
2 . Hasyiyatul-Mukhtar , Ibnu Abidin : 135 / 5
3 . Al-Muhalla, Ibnu Hazem : 14/ 9
4 . adalah Bahasa Persia kalau diterjamahkan bahasa kita berarti : pada setiap 10 menghasilkan 1
5 . Badai’I As-shanai’I, Al-Kasani : 220/5
6 . sebenarnya ada beberapa ulama masyhur yang tidak sependapat dengan ijma’ mayoritas ulama
dalam keabsahan dan kehalalan murabah yaitu :
-Ibnu Hazem,karena beliau menganggap bahwa system murabahah hukumya adalah haram,
pandangan ini dibangun dengan argument bahwa salah satu vareabel akad murabahah ada persaratan
yang tidak ada dasarnya dari Al-Qur’an dan dalam murabahah ada unsur ketidak jelasan ( jahalah ).
-Imam Ahmad menganggap makruh hukumnya system murabahah yang tidak jelas harga nominal
barang yang dijual, hal itu merujuk kepada fatwa Ibnu Abbas, Ibnu umar , dan akrimah akan ketidak
bolehan system ini karena unsur ketiadakjelasanya ( Al-jahalah ) ketika akad transaksi , penulis akan
mencoba menjawab argument ini.
Dapat dilihat pada : Al-Muhalla, Ibnu Hazem : 625-626 / 9 dan Al-Mugni , Ibnu Qudamah : 102 / 4
3
dan menjadi dominan di saat itu diantaranya adalah karena sistem ini bersifat
amanah, sehingga si pembeli yang yang kurang memahami banyak
spesifikasi barang dan harganya terbantu oleh si penjual yang propesional
dan jujur7.
Murabah Menurut Etimologi dan Terminologi
Pengertian Murabahah dalam etimologi Bahasa Arab.
Murabahah atau مرابحة asal kata dari ism masdar ربح yang berarti : sesuatu
yang tumbuh dalam dagangan ( النماء في التجارة ), maka bagi orang Arab
seseorang itu dianggap untung kalau aset dagangannya tumbuh /bertambah,
hal ini senada dengan ayat Al-qur’an فما ربحت تجارتهم ) 8 ) artinya : maka tidaklah
bertambah (untung) perniagaan mereka.
Para ahli bahasa Arab9 mengkomentari bahwa: dikatakan murabahah (saling
meguntungkan) karena masing-masing dari pihak pembeli dan pihak penjual
saling menguntungkan, si penjual bertambah modal dagangannya dan si
pembeli bertambah aset usahanya.
Pengertian Murabahah dalam termonologi
Pengertian Klasik
Dari studi kepustakaan tentang pengertian murabah menurut ulama syariah
klasik (Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hambali) penulis
menemukan kesepakatan mereka bahwa murabahah terdiri dari dua unsur
yang utama :
• Pertama, harga pokok ditambah biaya-biaya –cost– yang timbul dari
pembelian/ pengadaan barang yang pasti, kecuali biaya dilakukan
secara estimasi, hal ini hanya Ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah yang
membolehkan biaya estimasi asalkan dirinci dengan jelas. Dan semua
Ulama sepakat agar pemisahan antara harga pokok dan biaya-biaya.
• Dan kedua, keuntungan.
Karena murabahah adalah sistem jual beli bersifat amanah, maka seharusnya
harga pokok awal dan tambahan/ keuntungan (margin) transparan. Dari
kesimpulan di atas, penulis mencoba memberikan pengertian murabahah
menurut pandangan klasik adalah : “Transaksi jual-beli dengan harga pokok -
7 . Al-Bahru raiq, Ibnu Najem : 116/ 6
8 . QS : Al-Baqarah : 16
9 .Diantaranya Ibnu Mandhzur.
4
include biaya-biaya- ditambah dengan margin secara transparan sesuai
kesepakatan bersama antara pembeli dan penjual”
Pemgertian Kontemporer
Sistem jual-beli murabahah yang diterapkan/ diaplikasikan banyak oleh
lembaga keuangan syariah sekarang ini adalah بيع المرابحه للآمر بالشراء atau
murabahah dengan pesanan pembelian, adalah hasil inovasi rekonstruksi
murabahah yang dipelopori dan disosialisasikan pada lembaga keuangan
islam oleh DR. Sami Hasan Hamud pada saat mempertahankan desertasinya
yang diajukan pada Universitas Al-Azhar, Mesir 10. Beliau menguraikan
pengertiannya sebagai berikut :
“suatu kesapakatan antara pihak bank dan nasabah, agar bank menyediakan
barang yang dibutuhkan oleh nasabah, dan nasabah akan mebelinya serta
bank menjual kepadanya dengan sistem pembayaran tunai atau tunda, yang
sudah ditentukan harga pokok pembelian ditambah keuntungan ( margin )
terlebih dahulu.”
Lahirnya inovasi baru ini sesungguhnya DR Sami terinspirasi dari karya para
Ulama Klasik juga, sekalipun istilah yang dipakai berbeda, hal itu dapat
ditelusuri dari karya-karya mereka diantaranya :
Kitab Mabsut karya Imam Assarkhasi, dijelaskan bahwa Muhammad bin
Hasan Asysyaibani dalam kitab tersebut menguraikan karakteristik
murabahah, yaitu :
• jenis murabahah ini cocok untuk properti, antara pemesan dan pihak
yang diberi pesanan harus sepakat dalam menentukan harga pokok
properti dan tambahan /keuntungan (margin) sewaktu perjanjian.
• perjanjian dalam murabahah jenis ini bukanlah suatu keharusan,
artinya pemesan tidak terikat walaupun sudah memesan barang,
pemesan dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.
• Keharusan adanya ijab (permintaan dari pemesan) dan qabul
(persetujuan atas permintaan dari yang diberi pesanan).
Demikian juga di kitab Al-Umm karya Imam Syafi’i, beliau menguraikan
karakteristik murabahah, di antaranya :
• boleh bagi pemesan/ nasabah menentukan spesifikasi pesanannya.
• terjadi kesepakatan dalam penentuan keuntungan (margin) pada saat
perjanjian.
10 . Tatwiir al-a’maal al-masrafiyyah, DR Sami Hamud : 192
5
• penentuan besar kecilnya keuntungan (margin) berdasarkan kelihaian
yang diberi pesanan dalam meyediakan pesanan sesuai spesifikasi
yang diminta, kualitas pesanan dan kemampuannya memperoleh
dengan harga yang relatif murah.
• Sistem pembayaran pemesan (cash atau cicil) jadi patokan dalam
penentuan keuntungan.
• Kebebasan yang sempurna bagi yang diberi pesanan dalam
penyedian barang dari berbagai suplaier dan produsen agar dapat
memperoleh barang yang lebih berkualitas dan biaya-biaya
pengadaannya dapat di tekan.
• Imam Syafi’i menguraikan alasan ketidakterikatnya pemesan
disebabkan janji walaupun sudah memesan barang (pemesan dapat
menerima atau membatalkan barang tersebut) disaat perjanjian, yaitu:
menghindari peraktek jual-beli barang/ komoditas apapun yang
belum dimiliki oleh penjual dan unsur spekulasinya.
Sama halnya pada referensi para Ulama Malikiyyah seperti : At-Taaj karya
Ibnu Qasim, Syareh Al-kabir karya Addardir, Mawahib al-Jalil karya Ibnu
Abdurrahman. Begitu juga pada referensi Ulama Hanafiyah, yaitu Ilamul
muwaqqi’in karya Ibnu Qayyim.
Dari semua referensi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa di antara
karakteristik murabahah itu:
• bagi masing-masing yang melakukan transaksi –baik pihak pemesan
maupun yang diberi pesanan– memiliki hak khiyar (memilih)
membeli atau tidak setelah barang pesanan dimiliki oleh yang
dipesan.
• tidak ada unsur keterikatan dalam perjanjian dan janji, seandainya
sepakat kedua untuk saling mengikat maka jual-beli murabahah
menjadi rusak.
• boleh membuat kesepakatan pada saat kontrak perjanjian dalam
menentukan: jenis barangnya, sumbernya, harganya, spespikasi
khususnya, dan memberikan kebebasan penuh bagi yang diberi
pesanan dalam pengadaannya.
• begitu juga boleh menentukan keuntungan (margin) dan
tenggangwaktu di saat kontrak perjanjian.
• boleh sistem pembayaran dalam murabahah dengan cara tunai/cash
atau tunda/ cicil.
Setelah penulis memaparkan pengertian murabahah, baik dari pengertian
klasik maupun pengertian kontemporer, ada beberapa poin-poin penting
yang penulis ambil kesimpulan, di antaranya :
6
• Sistem jual-beli murabahah yang diaplikasikan di lembaga keuangan
syariah sekarang ini berbeda dari murabahah yang diperkenalkan
oleh para ulama klasik, di mana murabahah dalam LKS terdiri dari
tiga pelaku transaksi, yaitu :
1. Al-amiri bi syira (pemesan/ nasabah)
2. Lembaga Keuangan Syariah
3. Baai’i (pemasok).
• Sedangkan murabahah kelasik hanya terdiri dari dua pelaku, yaitu:
1. Pembeli, dan
2. Penjual.
Landasan Syariah Murabahah
Seluruh umat Islam mengakui dan mengimani Al-Quran dan sunnah
Rasulullah adalah sumber hukum, maka segala sesuatunya seharusnya
dikembalikan kepada kedua sumber hukum tersebut, sebelum
menggalakkan Ijtihad (mumarast al-ijtihad) yaitu memahami Al-Quran secara
kreatif dan kontekstual agar dapat diterapkan (tatbiq) pada kondisi kekinian
yang selalu berubah.
Secara langsung Alqur’an tidak pernah membicarakan tentang murabahah,
hanyalah sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi dan perdagangan.
Begitu pula halnya dengan referensi hadist, tidak ditemukannya ada hadist
yang memiliki rujukan langsung kepada murabahah.
Bahkan seorang ulama kontemporer Syed Al-Kaff 11 menyimpulkan bahwa
murabahah adalah salah satu jenis jual beli yang tidak dikenal pada zaman
Nabi atau para sahabatnya. Murabahah mulai dikomentari oleh para ulama
pada seperempat pertama abad kedua Hijriyah atau bahkan lebih akhir lagi.
Maka Para Ulama membenarkan murabahah berdasar yang lain, seperti
Imam Malik membenarkan keabsahannnya dengan merujuk kepada ‘amalu
ahli madinah (praktek penduduk Madinah) dan Para Ulama Klasik dari
mazhab empat membenarkan keabsahan murabahah dengan ijma’ Ulama’,
seperti Imam Ibnu Rusydi (Ulama Malikiyah)12, Imam Al-Kasani (Ulama
Hanafiyah)13, Imam Nawai (Ulama Syafi’iyah)14, Ibnu Qudamah (Ulama
Hambali )15 yang mengklaim bahwa murabahah adalah bentuk jual beli yang
dibolehkan (halal) oleh mayoritas Ulama dalam bentuk Konstitusi (Ijma’),
11 . Does Islam assign any Value, syed Al kaff 118
12 . Bidayatul mujtahid, ibnu rusyd : 213 / 2
13 . Bada’I sanai’ , Al-Kasany : 220 / 5
14 .Raudlat al-Thalibin : 526
15 . Al-Mugni, Ibnu Qudamah : 199: 4
7
namun tidak seorangpun dari mereka secara khusus memperkuat pendapat
mereka dengan satu Hadits apalagi dari Al-Qur’an.
Kesalahan fatal LKS dalam aplikasi murabahah
Dianggap suatu penyimpangan yang tidak bisa ditolelir dalam aplikasi
murabahah pada LKS, seperti sering ditemukan berulang-ulang adalah
Pengadaan/ pembelian barang pesanan tidak dilakukan oleh pihak LKS, tapi
cukup nasabah menyerahkan bukti pembelian barang yang akan di
murabahah-kan, di mana hakikatnya nasabah sendiri yang telah membeli
barang tersebut atas nama nasabah di faktur. LKS hanya tinggal membayar
senilai yang tertera di faktur ditambah keuntungan (margin) seperti yang
disepakati bersama (antara LKS dan nasabah).
Alasan penyimpangan dalam aplikasi ini adalah terjeratnya dalam praktek
yang melanggar rambu-rambu syariah:
• Unsur . بيع العينه
karena LKS telah membeli barang dari nasabah dengan kontan ,lalu
dalam waktu yang bersamaan LKS menjualnya kembali barang
tersebut ke nasabah dengan tempo/ jangka waktu dan dengan harga
yang lebih tinggi dari harga pembelian. Peraktek ini dikatagorikan بيع
العينه di mana para ulama sepakat akan keharamanya.
• Unsur الربا
Karena LKS meminjamkan uang senilai barang yang dibeli kepada
nasabah di saat itu lalu LKS mengharapkan pengembaliannya dengan
tempo, dengan jumlah nominal yang lebih tinggi dari nominal
pinjaman.
Maka bukan alasan dispensasi yang dapat diterima kalau ternyata melanggar
rambu-rambu syariah, apalagi merubah nilai-nilai substansi syariah ( مقاصد
الشريعة ), cukuplah Bani isra’il ditegur oleh Allah subhanu watala melalui
bencana dan azab karena merubah substansi syariah dengan ucapan istilah
خطة menjadi حطة lihat QS: Al-A’raf : 61.
Kiat menjaga kesyariahan بيع المرابحه للآمر بالشراء (Murabahah)
Sistem jual-beli murabahah tidak dapat dipungikir akan banyaknya manfaat
nya bagi LKS, yaitu mudahnya diimplementasikan pada aktivitas
pembiayaan LKS (finacing) karena sederhana, dan pendapatan yang dapat
dipredeksi. Maka itulah alasan kenapa LKS yang ada di seluruh dunia
didominasi produknya oleh murabahah.
8
Dengan demikian murabahah tetap harus dipertahankan eksistensinya dan
yang lebih penting dijaga kesyariahannya, di antaranya adalah:
• Transaksi jual-beli murabahah dilaksanakan di saat barang pesanan
statusnya menjadi milik penuh pihak LKS dan penguasaan standar
syariah terhadap barang tersebut.
• Adanya tanggung jawab penuh terhadap barang pesanan oleh LKS
dari sisi kerusakan, kadaluarsa, cacat dan lain-lain sebelum barang
tersebut diterima oleh nasabah.
• Dihindari unsur kesamaran dan ketidak jelasan dalam transaksi
seperti; spesifikasi barang pesanan, harga pokok barang, biaya-biaya,
tenggang waktu pembayaran dan nominal cicilan
Penutup
Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya terdapat banyak kekurangan dalam
makalah ini, kekurangan ini semata karena keterbatasan kemampuan
penulis, karena itu saran dan kritik konstruktif dari ikhwan fillah sangat
diharapkan untuk penyempurnaan selanjutnya.
Wa Allahu ‘alaam bisshawab
Ciganjur 27 Juli 2007

Sejarah Basyarnas

January 16, 2010 Leave a comment

By admin
Published: 25/08/2008 – 19:57
SEJARAH BASYARNAS

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah perubahan dari nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang merupakan salah satu wujud dari Arbitrase Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. Pendirinya diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), tanggal 05 Jumadil Awal 1414 H bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 1993 M. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) didirikan dalam bentuk badan hukum yayasan sesuai dengan akta notaris Yudo Paripurno, S.H. Nomor 175 tanggal 21 Oktober 1993.
Peresmian Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dilangsungkan tanggal 21 Oktober
1993. Nama yang diberikan pada saat diresmikan adalah Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Peresmiannya ditandai dengan penandatanganan akta notaris oleh dewan pendiri, yaitu
Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat yang diwakili K.H. Hasan Basri dan H.S.
Prodjokusumo, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Majelis
Ulama Indonesia (MUI). Sebagai saksi yang ikut menandatangani akta notaris masing-masing H.M.
Soejono dan H. Zainulbahar Noor, S.E. (Dirut Bank Muamalat Indonesia) saat itu. BAMUI tersebut di
Ketuai oleh H. Hartono Mardjono, S.H. sampai beliau wafat tahun 2003.
Kemudian selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)
menjalankan perannya, dan dengan pertimbangan yang ada bahwa anggota Pembina dan Pengurus
Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sudah banyak yang meninggal dunia, juga bentuk
badan hukum yayasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan sudah tidak sesuai dengan kedudukan BAMUI tersebut, maka atas keputusan rapat Dewan
Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 nama
Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional
(BASYARNAS) yang sebelumnya direkomendasikan dari hasil RAKERNAS MUI pada tanggal 23-26
Desember 2002. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang merupakan badan yang berada
dibawah MUI dan merupakan perangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di Ketuai oleh H.
Yudo Paripurno, S.H.
Kehadiran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sangat diharapkan oleh umat Islam
Indonesia, bukan saja karena dilatar belakangi oleh kesadaran dan kepentingan umat untuk
melaksanakan syariat Islam, melainkan juga lebih dari itu adalah menjadi kebutuhan riil sejalan
dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan di kalangan umat. Karena itu, tujuan
didirikan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai badan permanen dan independen
yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam
hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa dan lain-lain dikalangan umat Islam.
Sejarah berdirinya Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) ini tidak terlepas dari konteks
perkembangan kehidupan sosial ekonomi umat Islam, kontekstual ini jelas dihubungkan dengan
berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Syariah (BPRS)
1 / 2
serta Asuransi Takaful yang lebih dulu lahir.
Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan belum diatur mengenai bank
syariah, akan tetapi dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa
bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem
keuangan yang semakin maju diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk
perbankan. Bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasinya beberapa
perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap
peraturan Perundang-undangan di bidang perekonomian, khususnya sektor perbankan, oleh karena
itu dibuatlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang mengatur tentang perbankan
syariah. Dengan adanya Undang-undang ini maka pemerintah telah melegalisir keberadaan
bank-bank yang beroperasi secara syariah, sehingga lahirlah bank-bank baru yang beroperasi secara
syariah. Dengan adanya bank-bank yang baru ini maka dimungkinkan terjadinya sengketa-sengketa
antara bank syariah tersebut dengan nasabahnya sehingga Dewan Syariah Nasional menganggap
perlu mengeluarkan fatwa-fatwa bagi lembaga keuangan syariah, agar didapat kepastian hukum
mengenai setiap akad-akad dalam perbankan syariah, dimana di setiap akad itu dicantumkan
klausula arbitrase yang berbunyi :
‘’Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para
pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai
kesepakatan melalui musyawarah”.
Dengan adanya fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut dimana setiap bank syariah atau
lembaga keuangan syariah dalam setiap produk akadnya harus mencantumkan klausula arbitrase,
maka semua sengketa-sengketa yang terjadi antara perbankan syariah atau lembaga keuangan
syariah dengan nasabahnya maka penyelesaiannya harus melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional
(BASYARNAS).
Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berdiri secara otonom dan independen sebagai
salah satu instrumen hukum yang menyelesaikan perselisihan para pihak, baik yang datang dari
dalam lingkungan bank syariah, asuransi syariah, maupun pihak lain yang memerlukannya. Bahkan,
dari kalangan non muslim pun dapat memanfaatkan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
selama yang bersangkutan mempercayai kredibilitasnya dalam menyelesaikan sengketa.
Lahirnya Badan Arbitrase Syariah Nasional ini, menurut Prof. Mariam Darus Badrulzaman,
sangat tepat karena melalui Badan Arbitrase tersebut, sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya
mempergunakan hukum Islam dapat diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam.
2 / 2

Sejarah Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia

January 16, 2010 1 comment

Written by Muhammad Iqbal Gifari
Wednesday, 18 February 2009 02:28 -

Sejarah Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia Written by Redaksi2 Thur
sday, 25 December 2008 18:09

Sejarah perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia mencerminkan dinamika
aspirasi dan keinginan dari masyarakat Indonesia sendiri untuk memiliki sebuah alternatif sistem perbankan menerapkan sistem bagi hasil yang menguntungkan bagi nasabah dan bank.
Rintisan praktek perbankan syariah dimulai pada awal tahun 1980-an, sebagai proses
pencarian alternatif sistem perbankan yang diwarnai oleh prinsip-prinsip transparansi, berkeadilan, seimbang, dan beretika.
Sebagai sebuah uji coba, masyarakat bersama-sama dengan akademisi kemudian mencoba
mempraktekkan gagasan tentang bank syariah tersebut dalam skala kecil, seperti pendirian
Bait Al-Tamwil Salman di Institut Teknologi Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta.
Keberadaan badan usaha pembiayaan non-bank yang mencoba menerapkan konsep bagi hasil
ini semakin menunjukkan, bahwa masyarakat Indonesia membutuhkan hadirnya alternatif
lembaga keuangan syariah untuk melengkapi pelayanan oleh lembaga keuangan konvensional
yang sudah ada.
Mengamati semakin berkembangnya aspirasi masyarakat Indonesia untuk memiliki lembaga
keuangan syariah, maka para pemuka agama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia
(MUI) selanjutnya menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut dengan melakukan
pendalaman tentang konsep-konsep keuangan syariah termasuk sistem perbankan syariah.
Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan
Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih
mendalam pada Musyawarah Nasional Keempat MUI di Jakarta pada 22-25 Agustus 1990,
yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam pertama di
Indonesia. Kelompok kerja ini disebut Tim Perbankan MUI yang bertugas untuk secara konkrit
menindaklanjuti aspirasi dan keinginan masyarakat tersebut serta melakukan berbagai
persiapan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.
Hasil kerja dari Tim Perbankan MUI ini adalah berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI).
Akte pendirian BMI ditandatangani pada tanggal 1 November 1991 dan BMI mulai beroperasi
pada 1 Mei 1992. Selain BMI, pionir perbankan syariah yang lain adalah Bank Perkreditan
Rakyat (BPR) Dana Mardhatillah dan BPR Berkah Amal Sejahtera yang didirikan pada tahun
1991 di Bandung, yang diprakarsai oleh Institute for Sharia Economic Development (ISED).
Dukungan Pemerintah dalam mengembangkan sistem perbankan syariah ini selanjutnya
terlihat dengan dikeluarkannya perangkat hukum yang mendukung sistem operasional bank
syariah, yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No. 72 Tahun
1992. Ketentuan ini menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (dual banking system)
di Indonesia, yaitu beroperasinya sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan
dengan prinsip bagi hasil. Dalam sistem perbankan ganda ini, kedua sistem perbankan secara
sinergis dan bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa
perbankan, serta mendukung pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.
Selanjutnya, melalui perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
1 / 2
Sejarah Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia
Written by Muhammad Iqbal Gifari
Wednesday, 18 February 2009 02:28 -
menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, keberadaan sistem perbankan syariah
semakin didorong perkembangannya. Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, Bank
Umum Konvensional diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
syariah, yaitu melalui pembukaan UUS (Unit Usaha Syariah). Dalam UU ini pula untuk
pertamakalinya nama “bank syariah” secara resmi menggantikan istilah “bank bagi hasil” yang
telah digunakan sejak tahun 1992.
Dalam perjalanan waktu, pengalaman membuktikan bahwa sistem perbankan syariah telah
menjadi salah satu solusi untuk membantu menyokong perekonomian nasional dari krisis
ekonomi dan moneter tahun 1998. Sistem perbankan syariah terbukti mampu menjadi
penyangga stabilitas sistem keuangan nasional ketika melewati guncangan. Kemampuan itu
semakin mempertegas posisi sistem perbankan syariah sebagai salah satu potensi penopang
perekonomian nasional yang layak diperhitungkan.
Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah
perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat
Indonesia tanpa terkecuali. Dengan positioning khas perbankan syariah sebagai ”lebih dari
sekedar bank” (beyond banking), yaitu perbankan yang menyediakan produk dan jasa
keuangan yang lebih beragam serta didukung oleh skema keuangan yang lebih bervariasi,
diyakini bahwa di masa-masa mendatang akan semakin tinggi minat masyarakat Indonesia
untuk menggunakan bank syariah. Dan pada gilirannya hal tersebut akan meningkatkan
signifikansi peran bank syariah dalam mendukung stabilitas sistem keuangan nasional,
bersama-sama secara sinergis dengan bank konvensional dalam kerangka Dual Banking
System (sistem perbankan ganda) Arsitektur Perbankan Indonesia (API).(Republika Online) S
umber:

http://kisahislam.com/berita-pilihan/135-sejarah-perkembangan-industri-perbankan-syariah-di-in

donesia
2 / 2

Categories: Islamic Banking Tags:

Semarak Pasar Modal Syariah

January 16, 2010 Leave a comment

Jakarta, 19 April 2005

Oleh : Ngapon (Staf Bagian Riset Bapepam)

Sejarah Singkat Industri Syariah

Sejarah perkembangan industri keuangan syariah yang meliputi perbankan,
asuransi dan pasar modal pada dasarnya merupakan suatu proses sejarah yang
sangat panjang. Lahirnya Agama Islam sekitar 15 (lima belas) abad yang lalu
meletakkan dasar penerapan prinsip syariah dalam industri keuangan, karena di
dalam Islam dikenal kaedah muamalah yang merupakan kaedah hukum atas
hubungan antara manusia yang di dalamnya termasuk hubungan perdagangan
dalam arti yang luas. Namun demikian, perkembangan penerapan prinsip syaria
mengalami masa surut selama kurun waktu yang relatif lama pada masa imperium
negara-negara Eropa. Pada masa tersebut negara-negara di Timur Tengah serta
negara-negara Islam lain hampir semuanya menjadi wilayah jajahan negara-negara
Eropa.
Dalam perkembangan selanjutnya, dengan banyaknya negara Islam yang
terbebas dari penjajahan dan semakin terdidiknya generasi muda Islam, maka
ajaran Islam mulai meraih masa kebangkitan kembali. Sekitar tahun 1960-an
banyak cendekiawan moslem dari negara-negara Islam sudah mulai melakukan
pengkajian ulang atas penerapan sistem hukum Eropa kedalam industri keuangan
dan sekaligus memperkenalkan penerapan prinsip syariah islam dalam industri
keuangannya.
Pada awalnya prinsip syariah islam diterapkan pada industri perbankan dan
Cairo adalah merupakan negara yang pertamakali mendirikan bank Islam sekitar
tahun 1971 dengan nama “Nasser Social Bank” yang operasionalnya berdasarkan
sistem bagi hasil (tanpa riba). Berdirinya Nasser Social Bank tersebut, kemudian
diikuti dengan berdirinya beberapa bank Islam lainnya seperti Islamic Development
Bank (IDB) dan the Dubai Islamic pada tahun 1975, Faisal Islamic Bank of Egypt,
Faisal Islamic Bank of Sudan dan Kuwait Finance House tahun 1977.
Selanjutnya penerapan prinsip syariah pada sektor di luar industri
perbankan, juga telah dijalankan pada industri asuransi (takaful) dan industri Pasar
Jakarta, 19 April 2005
Modal (Pasar Modal Syariah). Pada industri Pasar Modal, prinsip syariah telah
diterapkan pada instrumen obligasi, saham dan fund (Reksa Dana). Adapun negara
yang pertama kali mengintrodusir untuk mengimplementasikan prinsip syariah di
sektor pasar modal adalah “Jordan dan Pakistan”, dan kedua negara tersebut juga
telah menyusun dasar hukum penerbitan obligasi syariah. Selanjutnya pada tahun
1978, pemerintah Jordan melalui Law Nomor 13 tahun 1978 telah mengijinkan
Jordan Islamic Bank untuk menerbitkan Muqaradah Bond. Ijin penerbitan
Muqaradah Bond ini kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Muqaradah Bond
Act pada tahun 1981. Sementara pemerintah Pakistan, baru pada tahun 1980
menerbitkan the Madarabas Company dan Madarabas Ordinance.
Secara umum, penerapan prinsip syariah dalam industri pasar modal
khususnya pada instrumen saham dilakukan berdasarkan penilaian atas saham yang
diterbitkan oleh masing-masing perusahaan, karena instrumen saham secara
natural telah sesuai dengan prinsip syariah mengingat sifat saham dimaksud
bersifat penyertaan. Para ahli fiqih berpendapat bahwa suatu saham dapat
dikatergorikan memenuhi prinsip syariah apabila kegiatan perusahaan yang
menerbitkan saham tersebut tidak tercakup pada hal-hal yang dilarang dalam
syariah islam, seperti :
1. alkohol;
2. perjudian;
3. produksi yang bahan bakunya berasal dari babi;
4. pornografi;
5. jasa keuangan yang bersifat konvensional;
6. asuransi yang bersifat konvensional.
Gambaran Pasar Modal Syariah di Indonesia
Sejak secara resmi Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) meluncurkan
prinsip pasar modal syariah pada tanggal 14 dan 15 Maret 2003 dengan
ditandatanganinya nota kesepahaman antara Bapepam dengan Dewan Syariah
Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), maka dalam perjalanannya
perkembangan dan pertumbuhan transaksi efek syariah di pasar modal Indonesia
Jakarta, 19 April 2005
terus meningkat. Harus dipahami bahwa ditengah maraknya pertumbuhan kegiatan
ekonomi syariah secara umum di Indonesia, perkembangan kegiatan investasi
syariah di pasar modal Indonesia masih dianggap belum mengalami kemajuan yang
cukup signifikan, meskipun kegiatan investasi syariah tersebut telah dimulai dan
diperkenalkan sejak pertengahan tahun 1997 melalui instrumen reksa dana syariah
serta sejumlah fatwa DSN-MUI berkaitan dengan kegiatan investasi syariah di pasar
modal Indonesia.
Dilihat dari kenyataannya, walaupun sebagian besar penduduk Indonesia
mayoritas beragama Islam namun perkembangan pasar modal yang berbasis syariah
dapat dikatakan sangat tertinggal jauh terutama jika dibandingkan dengan
Malaysia yang sudah bisa dikatakan telah menjadi pusat investasi berbasis syariah di
dunia, karena telah menerapkan beberapa instrumen keuangan syariah untuk
industri pasar modalnya. Kenyataan lain yang dihadapi oleh pasar modal syariah
kita hingga saat ini adalah minimnya jumlah pemodal yang melakukan investasi,
terutama jika dibandingkan dengan jumlah pemodal yang ada pada sektor
perbankan.
Dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia misalnya, Indonesia terlihat
begitu tertinggal jauh dalam mengembangkan kegiatan investasi syariah di pasar
modal. Malaysia pertama kali mengembangkan kegiatan pasar modal syariah sejak
awal tahun 1990 dan saat ini terus mengalami kemajuan yang cukup pesat. Sebagai
contoh, data menunjukkan hingga akhir tahun 2004 total Nilai Aktiva Bersih (NAB)
Reksa Dana Syariah mencapai 7,7% (tujuh koma tujuh perseratus) dari total NAB
industri Reksa Dana di Malaysia, sedangkan Indonesia baru mencapai 0,51% (nol
koma lima puluh satu per seratus) dari total NAB industri reksa dana.
Untuk obligasi syariah, di Malaysia hingga akhir tahun 2004 mencapai
kenaikan 31,69% dari total nilai obligasi yang tercatat di pasar modal Malaysia,
sementara di Indonesia hingga akhir Desember 2004 baru mencapai Rp. 1.424
Triliun atau 1,72% dari total nilai emisi obligasi di Indonesia pada tahun yang sama
yaitu sebesar Rp. 83.005,345 Triliun.
Pada sisi lain, harus diakui bahwa masih terdapat beberapa permasalahan
mendasar yang menjadi kendala berkembangnya pasar modal yang berprinsip
syariah di Indonesia. Kendala-kendala dimaksud diantaranya adalah selain masih
Jakarta, 19 April 2005
belum meratanya pemahaman dan atau pengetahuan masyarakat Indonesia
tentang investasi di pasar modal yang berbasis syariah, juga belum ditunjangnya
dengan peraturan yang memadai tentang investasi syariah di pasar modal Indonesia
serta adanya anggapan bahwa untuk melakukan investasi di pasar modal syariah
dibutuhkan biaya yang relatif lebih mahal apabila dibandingkan dengan investasi
pada sektor keuangan lainnya.
Hal-hal lain yang dianggap bisa mempengaruhi perkembangan Pasar Modal
Syariah diantaranya adalah : perkembangan jenis instrumen pasar modal syariah
yang dikuatkan dengan fatwa DSN — MUI, perkembangan transaksi sesuai syariah
atas instrumen pasar modal syariah; dan perkembangan kelembagaan yang
memantau macam dan transaksi pasar modal syariah (termasuk Bapepam Syariah,
Lembaga Pemeringkat Efek Syariah dan Dewan Pengawas Islamic Market/Index).
Keberadaan pasar modal di Indonesia merupakan salah satu faktor
terpenting dalam ikut membangung perekonomian nasional, terbukti telah banyak
industri dan perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal ini sebagai media
untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Secara
faktual, pasar modal telah menjadi financial nerve centre (saraf finansial dunia)
pada dunia ekonomi modern dewasa ini, bahkan perekonomian modern tidak akan
mungkin bisa eksis tanpa adanya pasar modal yang tangguh dan berdaya saing
global serta terorganisir dengan baik.
Bangkitnya ekonomi Islam di Indonesia dewasa ini menjadi fenomena yang
menarik dan menggembirakan terutama bagi penduduk Indonesia yang mayoritas
beragama Islam. Praktek kegiatan ekonomi konvensional, khususnya dalam
kegiatan pasar modal yang mengandung unsur spekulasi sebagai salah satu
komponennya nampaknya masih menjadi hambatan psikologis bagi umat Islam
untuk turut aktif dalam kegiatan investasi terutama di bidang pasar modal,
sekalipun berlabel syariah.
Perbedaan mendasar antara pasar modal konvensional dengan pasar modal
syariah dapat dilihat pada instrumen dan mekanisme transaksinya, sedangkan
perbedaan nilai indeks saham syariah dengan nilai indeks saham konvensional
terletak pada kriteria saham emiten yang harus memenuhi prinsip-prinsip dasar
syariah. Secara umum konsep pasar modal syariah dengan pasar modal
Jakarta, 19 April 2005
konvensional tidak jauh berbeda meskipun dalam konsep pasar modal syariah
disebutkan bahwa saham yang diperdagangkan harus berasal dari perusahaan yang
bergerak dalam sektor yang memenuhi kriteria syariah dan terbebas dari unsur
ribawi, serta transaksi saham dilakukan dengan menghindarkan berbagai praktik
spekulasi.
Pasar modal syariah dikembangkan dalam rangka mengakomodir kebutuhan
umat Islam di Indonesia yang ingin melakukan investasi di produk-produk pasar
modal yang sesuai dengan prinsip dasar syariah. Dengan semakin beragamnya
sarana dan produk investasi di Indonesia, diharapkan masyarakat akan memiliki
alternatif berinvestasi yang dianggap sesuai dengan keinginannya, disamping
investasi yang selama ini sudah dikenal dan berkembang di sektor perbankan.
Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia adalah merupakan sebuah negara
dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam, oleh karena itu sektor industri
pasar modal diharapkan bisa mengakomodir dan sekaligus melibatkan peranserta
warga muslim dimaksud secara langsung untuk ikut aktif menjadi pelaku utama
pasar, tentunya adalah sebagai investor lokal di pasar modal Indonesia. Sebagai
upaya dalam merealisasikan hal tersebut, maka sudah sewajarnya disediakan dan
dikembangkan produk-produk investasi di pasar modal Indonesia yang sesuai
dengan prinsip dasar ajaran agama Islam. Hal tersebut di atas menjadi penting
mengingat masih adanya anggapan di kalangan umat Islam sendiri bahwa
berinvestasi di sektor pasar modal di satu sisi adalah merupakan sesuatu yang tidak
diperbolehkan (diharamkan) berdasarkan ajaran Islam, sementara pada sisi yang lain
bahwa Indonesia juga perlu memperhatikan serta menarik minat investor
mancanegara untuk berinvestsi di pasar modal Indonesia. terutama investor dari
negara-negara Timur Tengah yang diyakini merupakan investor potensial.
Dalam ajaran Islam, bahwa kegiatan berinvestasi dapat dikategorikan
sebagai kegiatan ekonomi yang sekaligus kegiatan tersebut termasuk kegiatan
muamalah yaitu suatu kegiatan yang mengartur hubungan antar manusia.
Sementara itu berdasarkan kaidah Fikih, bahwa hukum asal dari kegiatan muamalah
itu adalah mubah (boleh) yaitu semua kegiatan dalam pola hubungan antar
manusia adalah mubah (boleh) kecuali yang jelas ada larangannya (haram). Ini
berarti ketika suatu kegiatan muamalah yang kegiatan tersebut baru muncul dan
belum dikenal sebelumnya dalam ajaran Islam maka kegiatan tersebut dianggap
Jakarta, 19 April 2005
dapat diterima kecuali terdapat implikasi dari Al Qur’an dan Hadist yang
melarangnya secara implisit maupun eksplisit.
Dalam beberapa literatur Islam klasik memang tidak ditemukan adanya
terminologi investasi maupun pasar modal, akan tetapi sebagai suatu kegiatan
ekonomi, kegiatan tersebut dapat diketegorikan sebagai kegiatan jual beli (al Bay).
Oleh karena itu untuk mengetahui apakah kegiatan investasi di pasar modal
merupakan sesuatu yang dibolehkan atau tidak menurut ajaran Islam, kita perlu
mengetahui hal-hal yang dilarang/ diharamkan oleh ajaran Islam dalam hubungan
jual beli.
Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia
Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia secara umum ditandai oleh
berbagai indikator diantaranya adalah semakin maraknya para pelaku pasar modal
syariah yang mengeluarkan efek-efek syariah selain saham-saham dalam Jakarta
Islamic Index (JII). Dalam perjalanannya perkembangan pasar modal syariah di
Indonesia telah mengalami kemajuan, sebagai gambaran bahwa setidaknya terdapat
beberapa perkembangan dan kemajuan pasar modal syariah yang patut dicatat
hingga tahun 2004, diantaranya adalah telah diterbitkan 6 (enam) Fatwa Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan
industri pasar modal. Adapun ke enam fatwa dimaksud adalah :
1. No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham;
2. No.20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa
Dana Syariah;
3. No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah;
4. No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah;
5. No.40/DSN-MUI/IX/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan
Prinsip syariah di Bidang Pasar Modal;
6. No.41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.
Fatwa-fatwa tersebut di atas mengatur prinsip-prinsip syariah di bidang pasar
modal yang meliputi bahwa suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip
Jakarta, 19 April 2005
syariah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah secara tertulis dari
DSN-MUI. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh
sertifikat/ predikat syariah dari DSN-MUI yaitu bahwa calon emiten terlebih dahulu
harus mempresentasikan terutama struktur bagi hasilnya dengan nasabah/ investor,
struktur transaksinya, bentuk perjanjiannya seperti perjanjian perwali amanatan dll.
Perkembangan di lantai Bursa
Perkembangan transaksi saham syariah di Bursa Efek Jakarta bisa
digambarkan bahwa, berdasarkan lampiran Pengumuman BEJ No. Peng-499/BEJDAG/
U/12-2004 tanggal 28 Desember 2004, bahwa daftar nama saham tercatat
yang masuk dalam perhitungan Jakarta Islamic Index (JII) untuk periode 3 Januari
2005 s.d Juni 2005 adalah sebagai berikut :
Anggota JII Periode Januari s.d. Juni 2005
No Nama Emiten No Nama Emiten
1. Astra Agro Lestari 16 Kalbe Farma
2. Adhi Karya (persero) 17 Limas Stokhomindo
3. Aneka Tambang (Persero) 18 London Sumatera
4. Bakrie & Brothers 19 Medco Energi International
5. Barito Pacific Timber 20 Multipolar
6. Bumi Resources 21 Perusahaan Gas Negara (Persero)
7. Ciputra Development 22 Tambang Batu Bara Bukit Asam
8. Energi Mega Persada 23 Semen Cibinong
9. Gajah Tunggal 24 Semen Gresik (Persero)
10. International Nickel Ind 25 Timah
11. Indofood Sukses Makmur 26 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia
12. Indah Kiat Pulp & Paper 27 Telekomunikasi Indonesia
13. Indocement Tunggal Prakasa 28 Tempo Scan Pacific
14. Indosat 29 United Tractors
15. Kawasan Industri Jababeka 30 Unilever Indonesia
Jakarta, 19 April 2005
Adapun kinerja saham-saham syariah yang terdaftar dalam Jakarta Islamic
Index (JII) dimaksud juga mengalami perkembangan yang cukup baik, hal ini terlihat
dari kenaikan index JII sebesar 37,90% dari 118,952 pada akhir tahun 2003 menjadi
164,029 pada penutupan akhir tahun 2004. Begitu pula nilai kapitalisasi sahamsaham
syariah yang terdaftar dalam JII juga meningkat signifikan sebesar 48,42%
yaitu dari Rp.177,78 Triliun pada akhir Desember 2003 menjadi Rp.263,86 Triliun
pada penutupan akhir Desember 2004.
No. U r a i a n Desember 2003 Desember 2004 Persentase
Peningkatan
Jakarta Islamic Index (JII)
a – Index JII 118.952 164.029 37,90%
b – Nilai Kapitalisasi Rp. 177,78 Triliun Rp. 263,86 Triliun 48,42%
Perkembangan Obligasi Syariah
Salah satu indikasi pertumbuhan dan perkembangan obligasi syariah pada
akhir-akhir ini dapat dilihat dari maraknya penawaran umum perdana obligasi
syariah dengan akad Ijarah. Sebagai gambaran bahwa sampai dengan akhir tahun
2003 hanya terdapat 6 (enam) emiten yang menawarkan obligasi syariah di pasar
modal Indonesia dengan total nilai emisi sebesar Rp 740 Milyar, sedangkan pada
tahun 2004 ada penambahan sebanyak 7 (tujuh) emiten baru yang telah
mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam. Dengan demikian, sampai dengan
akhir tahun 2004 secara kumulatif terdapat 13 (tiga belas) emiten yang
menawarkan obligasi syariah atau meningkat sebesar 116,67% jika dibandingkan
dengan tahun 2003 yang hanya ada 6 (enam) emiten obligasi.
Perkembangan selanjutnya adalah ditandai dengan meningkatnya nilai emisi
obligasi syariah di pasar modal Indonesia, seperti diketahui bahwa nilai emisi
obligasi syariah pada akhir tahun 2003 baru mencapai sebesar Rp 740 Milyar
sedangkan nilai emisi obligasi yang sama pada akhir tahun 2004 mencapai Rp
1.424 Triliun yang berarti ada peningkatan sebesar 92,43%, namun jika
Jakarta, 19 April 2005
dibandingkan dengan total nilai emisi obligasi di pasar modal Indonesia di tahun
2004 secara keseluruhan yaitu sebesar Rp. 83.005,349 Triliun, maka prosentasenya
masih terlalu kecil yaitu baru mencapai 1,72%.
Penerbit Obligasi Syariah s/d Desember 2004
No. Instrumen inv. syariah Tgl. Efektif Total (Milyar
Rp)
Indikasi
return %
1. Indosat Syariah Mudharabah (2002) 30-Oct-02 175 16,75
2. Bank Muamalat Syariah Subordinasi (2003) 30-Jun-03 200 17
3. Cilindra Perkasa I Th. (2003) 18-Sep-03 60 14
4. Bukopin Syariah Mudharabah (2003) 30-Jun-03 45 15
5. Berlian Laju Tanker Mudharabah (2003) 05-Dec-03 60 13
6. BSM Mudharabah (2003) 22-Oct-03 200 13
7. Obligasi Syariah PTPN VII (2004) 18-Mar-04 75 13,5
8. Matahari Putra Prima Ijarah (2004) 28-Apr-04 150 13,80
9. Sona Topas Tourism Ijarah (2004) 17-Jun-04 52 13,5 — 14,5
10. Citra Sari Makmur Ijarah (2004) 29-Jun-04 100 13,5 — 14,5
11. CSM Corpotama Ijarah (2004) 1-Nov-04 100 13,25
12. Berlian Ijarah I (2004) 2-Des-04 85 13,75
13. Humpus Intermoda Trans Ijarah I (2004) 10-Des-04 122
Total Nilai Emisi 1.424 T
Merujuk kepada Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 32/DSN-MUI/IX/2002,
“Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip
syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syari’ah yang
mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi
Syari’ah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada
saat jatuh tempo”. Sebagai tindak lanjut atas fatwa di atas, pada Oktober 2002 PT.
Indosat Tbk telah mengeluarkan obigasi syariah yang pertama kali di pasar modal
Indonesia dengan tingkat imbal hasil 16,75 %, suatu tingkat imbal hasil (return)
Jakarta, 19 April 2005
yang cukup tinggi jika dibanding rata return obligasi dengan prinsip
riba/konvensional.
Perkembangan Reksadana Syariah
Secara umum pertumbuhan dan perkembangan Reksadana syariah
mengalami kenaikan cukup pesat. Hal ini terlihat dari data statistik bahwa sampai
dengan tahun 2003 hanya ada 3 (tiga) reksa dana syariah dimana 1 (satu)
diantaranya efektif pada tahun yang sama, sedangkan pada tahun 2004 terdapat
sebanyak 7 (tujuh) reksa dana syariah baru dinyatakan efektif, sehingga sampai
dengan akhir tahun 2004 secara kumulatif terdapat 10 (sepuluh) reksa dana syariah
telah ditawarkan kepada masyarakat atau meningkat sebesar 233,33 % jika
dibandingkan dengan tahun 2003 yang hanya terdapat 3 (tiga) reksa dana syariah
dengan total Nilai Aktiva Bersih (NAB) sebesar Rp 168.110,17 Milyar. Harus diakui
bahwa sampai dengan akhir tahun 2004, total (NAB) reksa dana syariah baru
mencapai Rp. 525.970,10 Milyar (0,51%) dari total NAB industri reksa dana di pasar
modal Indonesia yaitu sebesar Rp. 104.037.824,63 Trilyun. Namun jika dibandingkan
dengan NAB reksadana syariah sampai dengan tahun 2003, maka terlihat
meningkat sebesar 312,872% yaitu dari Rp 168.110,17 Milyar (Rp.73.984,22 + Rp.
94.125,95) pada akhir tahun 2003 menjadi Rp. 525.970,10 Milyar pada akhir tahun
2004.
Penerbit Reksadana Syariah s/d Desember 2004
No. Instrumen inv. syariah Tgl. Efektif NAB
(Milyar Rp)
1 PNM Syariah 2000 15-Mei-00 59.239,28
2 Danareksa Syariah Berimbang 2000 12-Nov-00 14.744,94
3 Batasa Syariah 2003 21-Juli 03 94.125,95
4 BNI Dana Plus Syariah 2004 21-April-04 30.517,01
5 BNI Dana Syariah 2004 21-April-04 140.556,97
6 Dompet Dhuafa Batasa Syariah 2004 20-Juli-04 10.446,99
7 AAA Syariah Fund 2004 12-Agst-04 7.395,84
Jakarta, 19 April 2005
8 PNM Amanah Syariah 2004 26-Agst-04 129.900,67
9 BSM Investa Berimbang 2004 14-Okt-04 23.080,54
10 Big Dana Syariah 2004 29-Okt-04 15.961,91
Total Nilai NAB 525.970,10
Milyar
Syariah di pasar modal jangan hanya sekedar label
Sejak konsep syariah diintroduksi ke dalam industri pasar modal beberapa
tahun yang lalu, setidaknya masyarakat selaku investor mempunyai alternatif untuk
berinvestasi ke industri dan instrumen yang diyakini memiliki nilai kehalalan,
mengingat bahwa sebelum instrument/ produk dimaksud diluncurkan harus terlebih
dahulu mendapat sertifikat dari DSN-MUI. Bagi umat islam yang teguh menerapkan
prinsip syariah dalam berbagai aspek kehidupannya, sudah barang tentu akan
memilih instrumen investasi yang berbasis syariah. Pertimbangan untuk
menerbitkan instrument syariah oleh emiten dirasakan cukup rasional, mengingat
bahwa instrument syariah tidak mengacu pada bunga yang flat atau fluktuatif yang
sangat tergantung pada kondisi moneter pada suatu Negara. Artinya bahwa bila
suatu perusahaan mengalami kondisi keuangan yang kurang baik, maka yield yang
diberikan kepada nasabah/ pemegang saham juga disesuaikan dengan kondisinya,
sehingga perusahaan tidak terlalu khawatir memikirkan untuk menanggung resiko
secara berlebihan.
Adapun yang menjadi pertanyaan sekarang ini adalah, apakah dengan telah
mendapatkan label halal dari DSN-MUI akan secara otomatis menjadikan
instrument tersebut dalam prakteknya sehari-hari terbebas dari unsur ribawi atau
unsur lain yang bertentangan dengan syariah islam ?, mengingat sejauhmana DSNMUI
punya otoritas untuk mengawasi day to day emiten-emiten yang sudah
mengeluarkan produk syariah dan barangkali Bapepam sekalipun merasa sulit untuk
melakukan pengawasan dimaksud. Selama ini investor/ nasabah pasar modal syariah
memang merasa sulit untuk mengawasi apakah prinsip syariah memang telah
diimplementasikan sepenuhnya dalam praktek sehari-hari oleh perusahaan yang
Jakarta, 19 April 2005
menerbitkan instrument syariah. Pengawasan terhadap perusahaan yang telah
menerbitkan efek syariah memang menjadi hal yang krusial untuk memastikan
bahwa istilah syariah tidak hanya sekedar label belaka, melainkan memang harus
menjiwai setiap kegiatan perusahaan tersebut.
Ditengah-tengan maraknya instrument investasi yang berlabel syariah, perlu
dicermati pula bahwa minimnya aturan-aturan hukum yang memayungi setiap
kegiatan dan atau transaksi syariah di pasar modal juga dirasakan sebagai
ketidakjelasan aspek perlindungan terhadap para investor atau nasabah pasar modal
syariah.
Hal lain yang dirasakan cukup membantu dalam memajukan investasi
syariah di pasar modal antara lain, perlunya diwajibkan bagi setiap emiten yang
menerbitkan instrument syariah untuk membentuk dan atau memiliki Syariah
Compliance Officer (SCO) yang sudah barang tentu kriterianya adalah seseorang
yang telah memiliki pemahaman kesyariahan di pasar modal dan yang telah
mendapatkan sertifikasi dari DSN-MUI.
Tekad Bapepam mendukung pasar modal syariah
Sebagai upaya dalam menjawab tantangan yang semakin besar dimasa yang
akan datang terutama dalam rangka mengembangkan pasar modal syariah di
Indonesia maka secara konkrit Bapepam telah mulai mewujudkan hal dimaksud
yaitu pada bulan Oktober 2004 yang lalu Bapepam secara resmi telah membentuk
unit khusus setingkat Eselon IV yang membawahi pengembangan kebijakan pasar
modal syariah di pasar modal Indonesia. Mudah-mudahan dengan telah
terbentuknya unit khusus tersebut, dalam waktu yang tidak terlalu lama akan lahir
landasan hukum pasar modal syariah dari Bapepam yang sudah barang tentu hal itu
ditunggu-tunggu oleh semua pelaku pasar modal di Indonesia, disamping itu bahwa
landasan hukum dimaksud tentunya juga akan dipakai sebagai acuan yang sekaligus
sebagai perlindungan hukum bagi pelaku pasar modal syariah di Indonesia.
Harapan penulis mudah-mudahan setelah melihat dan mencermati
perkembangan serta pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia, Bapepam akan
semakin meningkatkan peranannya selaku otoritas pasar modal dan bila kondisi
sudah memungkinkan tentunya status unit khusus yang menangani pasar modal
Jakarta, 19 April 2005
syariah di Bapepam selanjutnya perlu disesuaikan dengan membentuk suatu unit
atau bagian khusus setingkat Eselon III yang membawahi pengembangan kebijakan
pasar modal syariah di Indonesia.

TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) MAJLIS ULAMA INDONESIA (MUI) TERHADAP ATURAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BRI SYARIAH CABANG YOGYAKARTA

January 16, 2010 Leave a comment

SKRIPSI

Nur Sya’diyah
Nim. 30.00.3.5.001
Program Studi
Keuangan Dan Perbankan Syariah
Jurusan Ekonomi Islam
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
SURAKARTA
2006

ABSTRACT
Now defrayal of Moslem law have been old stuff in the world of banking of
us. One of them named by of Mudharabah, that is a sharing holder cooperation
among shahibul maal with mudharib. Concerning deal with project or exchange,
where shahibul maal give a capital and mudharib give membership. Pevious to
performed a defrayal better be performed akad (agreement), so that one event of
defrayal, hence earning deliberation between both that is shahibul maal and
mudharib.
A research in BRI Moslem law branch this Yogyakarta, studying about
akad defrayal of mudharabah in BRI Moslem law Branch Yogyakarta with
religious advices of DSN-MUI.
Technique data collecting are library I res, interview, and analysis of akad
defrayal of mudharabah in BRI Moslem law branch Yogyakarta. While data
analysis that they use is descriptive analysis, that is analysing about akad
defrayal of mudharabah in BRI Moslem law branch Yogyakarta, consideration
with religious advices of DSN-MUI coresponding within defrayal of mudharabah.
The result of this research indicate that BRI Moslem law branch
Yogyakarta in executing it is activity always orientated on Council Moslem law
National religious advices beside always consulted previous hand to Council
Supervisor of Moslem law. Even though, now in akad defrayal of mudharabah in
BRI Moslem law Branch Yogyakarta have 9 new items matching with Council
Moslem law National religious advices, while the rest 5 items have not join to,
and 2 items in akad defrayal of mudharabah in BRI Moslem law branch
Yogyakarta disagree with Council Moslem Law National religious advices.
Keyword: Aqad, Mudharabah.
DAFTAR ISI
Hal
HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ii
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH iii
HALAMAN PERSEMBAHAN iv
HALAMAN MOTTO v
ABSTRAKSI vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 4
C. Batasan Masalah 4
D. Rumusan Masalah 5
E. Tujuan Penelitian 5
F. Manfaat Hasil Penelitian 5
H. Sistematika Pembahasan 6
BAB II LANDASAN TEORI 8
A. Tinjauan Teori Mengenai Akad 8
B. Fatwa Dewan Syariah nasional 14
C. Tinjauan Teori Mengenai Pembiayaan 20
D. Tinjauan Teori mengenai Pembiayaan Mudharabah 24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 33
A. Waktu dan Tempat Penelitian 33
B. Metode Penelitian 33
C. Data dan Sumber Data 34
D. Metode Pengumpulan Data 34
E Subyek dan Obyek Penelitian 35
F Metode Analisis Data 36
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 37
A. Gambaran Umum BRI Syariah Cabang Yogyakarta 37
B. Data Yang Dianalisis 39
C. Pembahasan Hasil Analisis 39
BAB V PENUTUP 57
A. Kesimpulan 57
B. Keterbatasan Penelitian 57
C. Saran 58
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Hal
Tabulasi Analisis Kesesuaian Akad Pembiayaan Mudharabah
Pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta Dengan Fatwa Dewan
Syariah Nasional 49
DAFTAR GAMBAR
Hal
Gambar 1. Skema Mudharabah 32
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Akad Pembiayaan Mudharabah
Lampiran 2. Fatwa DSN
Lampiran 3. Brosur Pembiayaan
Lampiran 4. Produk-produk pembiayaan BRI Syariah
Lampiran 5. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan
Lampiran 6. Surat Permohonan Pembiayaan
Lampiran 7. Keterangan prmohonan pembiayaan
Lampiran 8. Surat Pernyataan Kesanggupan
Lampiran 9. Surat Pernyataan Bendaharawan Pemotongan Gaji Dalam Pelayanan
Murabahah
Lampiran10. Surat Pernyataan
Lampiran 11. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji
Lampiran 12. Memorandum Analisis Pembiayaan
Lampiran 13. jadwal Penelitian
Lampiran 14. Surat izin Penelitian
Lampiran 15. Daftar Riwayat Hidup
BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum BRI Syariah Cabang Yogyakarta
1. Sejarah berdirinya Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Yogyakarta
a. Kronologis pembentukan Unit Usaha Syariah Bank Rakyat Indonesia
1) Desember 2000, dibentuk tim pengembangan Bank Syariah
2) Juni 2001, RUPS luar biasa berhasil merubah anggaran dasar
3) 7 Desember 2001, keluar surat Direksi mengenai struktur organisasi
syariah kantor cabang atau kantor cabang pembantu
4) 17 April 2002, dibuka Kantor Cabang Jakarta dan Serang
b. Landasan Hukum
1.) UU No. 7 Th. 1992, yang telah dirubah dengan UU Nomor 10 Th.
1998
2.) UU No. 23 Th. 1999 tentang Bank Indonesia
3.) PBI No.4/1/PBI/2002, tgl 27 maret 2002 tentang perubahan kegiatan
usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan
prinsip syariah dan pembukaan kantor bank berdasarkan prinsip
syariah oleh bank umum konvensional
4.) RUPS luar biasa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), tgl. 27 Juni
2001
5.) SK.DIR. BRI Nokep: S.74.DIR/PPP/12/2001, tgl. 7 Desember 2001
6.) SK.DIR.BRI Nokep: S.75.DIR/PPP/12/2001, tgl. 7 Desember 2001
2. Visi, Misi dan Tujuan Bank Rakyat Indonesia
a. Visi
Menjadi bank komersial yang terkemuka yang selalu
mengutamakan kepuasan nasabah.
b. Misi
1) Melakukan kegiatan perbankanyang terbaik dengan mengutamakan
pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk
menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
2) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja
yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang
professional dengan melaksanakan praktek good corporate
governance.
3) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihakpihak
yang berkepentingan.
c. Tujuan
1) Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak
dapat menerima konsep bunga.
2) Terciptanya dual banking system di Indonesia yang
mengakomodasikan baik perbankan konvensional dan perbankan
syariah yang melahirkan kompetisi yang sehat dan perilaku bisnis
berdasarkan nilai-nilai moral meningkatkan market disciplines dan
pelayanan bagi masyarakat.
3) Mengurangi risiko sistemik dari kegagalan sistem keuangan.
B. Data Yang Dianalisis
Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut Para Pihak
bertindak sebagaimana tersebut diatas telah bersepakat untuk mengadakan
Akad Pembiayaan Al Mudharabah dengan ketentuan dan syarat-syarat
sebagai berikut: (Lihat lampiran I)
C. Pembahasan Hasil Analisis
Akad pembiayaan mudharabah pada BRI Syariah Cabang
Yogyakarta memuat beberapa hal, di antaranya yaitu: judul akad, identitas
pihak I, identitas pihak II, dan pasal-pasal yang berjumlah 114 pasal, serta
tanda tangan dari kedua belah pihak, penulis akan menyajikan pembahasan
tentang beberapa hal dalam akad pembiayaan mudharabah pada BRI
Syariah Cabang Yogyakarta, yaitu mengenai judul akad, identitas
pembiayaan para pihak yang melakukan akad, pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, dan pasal 14 yang akan digunakan sebagai bahan
pertimbangan untuk menilai apakah akad pembiayaan pada BRI Syariah
Cabang Yogyakarta telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah/belum.
Sebelum melakukan akad terlebih dahulu membaca Basmalah, yang
telah sesuai dengan pinsip syariah, yang mana sebelum melakukan aktivitas
hendaknya terlebih dahulu dimulai dengan menyebut asma Allah.
Dalam akad pembiayaan mudharabah pada BRI Syariah Cabang
Yogyakarta ini identitas pihak I yang tertulis dalam akad disebutkan sebagai
pemberi pembiayaan (Shohibul maal) yang selanjutnya disebut bank
sedangkan pihak ke II yang tertulis didalam akad tersebut sebagai mudharib
yang selanjutnya disebut sebagai nasabah.
Pasal 1
Pasal 1 berisi tentang definisi istilah-istilah yang terdapat dalam
akad. Pada pasal 1 butir ke 1 tertulis bahwa akad pembiayaan mudharabah
adalah akad kerjasama antara para pihak di mana pihak I menyediakan
seluruh modal untuk membiayai proyek/usaha yang dikelola pihak ke II
dengan keuntungan maupun resiko kerugian atas proyek/usaha tersebut
ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan. Dari segi
keuntungan sudah sesuai sedangkan dari segi kerugian belum sesuai
dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang
pembiayaan mudharabah pada ketentuan ke 2 butir ke 4 no. 3 dijelaskan
bahwa penyedia dana menaggung semua kerugian akibat dari mudharabah,
dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan
dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran.
Pasal 3
Pasal 3 berisi tentang penarikan pembiayaan, bank melakukan
syarat-syarat penarikan pembiayaan langsung ke nasabah/mudharib. Hal ini
telah sesuai dengan prinsip syariah, karena bank langsung memberikan
syarat-syarat penarikan pembiayaan ke nasabah tidak melalui orang
lain/perantara. Dengan demikian, bank memberikan syarat-syarat penarikan
pembiayaan langsung ke nasabah/pihak kedua, sehingga pembiayaan
benar-benar terjadi antara bank dengan nasabah.
Pasal 3 butir 2 berisi tentang syarat-syarat penarikan pembiayaan
(lihat lampiran 1 hal 2) disebutkan bahwa akad pembiayaan dan pengikatan
barang-barang jaminan telah dibuat, ditandatangani dan atau dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak pertama serta
perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan sepenuhnya dengan
benar. Seperti yang kita ketahui jaminan menjadi penting ketika shahibul
maal khawatir akan munculnya penyelewengan dari mudharib, di antaranya:
1. Side streaming; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang
disebut dalam kontrak (kesalahan disengaja)
2. Lalai dan kesalahan disengaja
3. Penyembuyikan keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur
Pasal 3 butir 2 ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 07/DSNMUI/
IV/2000 pada alinea 1 butir 6 berisi tentang Lembaga Keuangan
Syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari
mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang
disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Barang jaminan disini digunakan
apabila terjadi kerugian yang disebabkan karena kesalahan mudharib.
Karena dalam suatu usaha tidak akan selalu mendapatkan keuntungan
tetapi bisa juga rugi. Oleh karena itu barang jaminan disini sangat diperlukan
apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan mudharib.
Pasal 3 butir 4 berisi tentang dalam hal pihak pertama mengalami
kesulitan dalam menyediakan dana pembiayaan atau biaya yang akan
dikeluarkan pihak I atas pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak II
lebih besar dari keuntungan yang diperoleh, maka para pihak sepakat dan
setuju untuk menyesuaikan penyediaan pembiayaan yang akan dituangkan
dalam akad tersendiri dan berlaku mengikat bagi kedua belah pihak. Hal ini
sesuai dengan fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 pada alinea 1 butir 3
berisi tentang jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan
pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah
pihak (LKS dengan pengusaha). Seperti yang kita ketahui bahwa apabila
terjadi perubahan akad dalam pembiayaan ini maka perubahan tersebut
harus disepakati kedua belah pihak antara pihak I dengan pihak II dengan
jalan musyawarah tergantung kesepakatan diawal akad.
Pasal 4
Pasal 4 butir 4 berisi tentang para pihak sepakat dan setuju untuk
menyesuaikan nisbah bagi hasil yang dituangkan dalam akad tersendiri dan
berlaku mengikat bagi para pihak. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN no.
15/DSN-MUI/IX/2000 pada alinea 1 butir 3 berisi tentang penetapan prinsip
bagi hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad. Seperti yang kita
ketahui bersama bahwa apabila terjadi sesuatu dalam menyelesaikan nisbah
bagi hasil antara kedua belah pihak, maka harus diselesaikan dengan jalan
musyawarah terlebih dahulu agar tidak terjadi perselisihan antara keduanya,
tergantung pada kesepakatan diawal.
Pada pasal 4 butir 5 berisi tentang apabila akad ini telah berakhir dan
pihak kedua belum melunasi pembayaran kepada pihak pertama, maka
ketentuan tentang pembayaran nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan
tetap berlaku. Hal ini tidak sesuai dengan fatwa DSN no. 15/DSNMUI/
IX/2000 dijelaskan tentang prinsip distribusi hasil usaha yang dipilih
harus disepakati dalam akad. Jadi kalau kita ingin melihat apakah akad
tersebut masih tetap berlaku atau tidak, dilihat dulu kerugian tersebut
disebabkan dari kesalahan mudharib atau karena resiko usaha. Kalau
karena resiko usaha maka akad tersebut sudah tidak berlaku tetapi kalau
kerugian tersebut disebabkan karena kesalahan mudharib maka akad
tersebut masih berlaku.
Pasal 5
Pasal 5 berisi tentang pengakuan hutang. Hal ini belum sesuai
dengan fatwa DSN no. 07/DSN-MUI/IV/2000 alinea 2 butir 2 dijelaskan
bahwa dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana)
mempunyai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha
(nasabah) bertindak sebagai mudharib/pengelola usaha. Jadi jelas dalam
fatwa DSN no. 07/DSN-MUI/IV/2000 diterangkan adanya pengakuan modal
bukan pengakuan hutang oleh shahibul maal (pemilik dana).
Pasal 6
Pasal 6 berisi tentang jaminan yaitu guna menjamin pembayaran
kembali pembiayaan ini dan segala biaya lainnya yang dibebankan oleh
pihak I kepada pihak II dan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari
akad ini, maka dengan ini pihak kedua memberikan/menyerahkan jaminan
kepada pihak I sebagaimana tersebut dibawah ini.
(Diisi sesuai dengan jenis jaminan, pengikatan jaminan dan form yang
digunakan).
Hal ini belum sesuai dengan fatwa DSN no. 07/DSN-MUI/IV/2000 alinea 1
butir 7 tentang pembiayaan mudharabah, disitu dijelaskan bahwa jaminan ini
hanya dapat digunakan apabila dalam usaha tersebut terjadi resiko usaha
yang disebabkan karena kesalahan dari mudharib/pengelola seperti
diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran
kesepakatan, bukan menjamin pembayaran kembali pembiayaan ini dan
segala biaya lainnya yang dibebanknn oleh pihak pertama kepada pihak
kedua.
Pasal 7
Pasal 7 berisi tentang asuransi terhadap barang-barang
jaminan/barang yang dibiayai. Pihak kedua wajib mempertanggungkan atau
mengasuransikan atas beban sendiri dengan banker’s clause untuk dan atas
nama pihak pertama kepada perusahaan asuransi syariah yang disepakati
dan disetujui para pihak, atas seluruh maupun sebagian barang yang
dipergunakan sebagai jaminan dalam pembiayaan minimal selama jangka
waktu pembiayaan dengan kemungkinan sewaktu-waktu dapat diperpanjang
oleh pihak kedua sebagaimana yang disebutkan dalam polis dan disimpan
oleh pihak pertama. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN no. 07/DSNMUI/
IV/2000 alinea 1 butir 7 disitu disebutkan bahwa pada prinsipnya, dalam
pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak
melakukan penyimpangan, shohibul maal dapat meminta jaminan dari
mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila
terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati
bersama dalam akad. Seperti yang kita ketahui bahwa jaminan ada dua
yaitu jaminan pokok dan jaminan tambahan, jaminan pokok yaitu jaminan
yang dibeli dari dana fasilitas perusahaan sedangkan jaminan tambahan
yaitu jaminan yang tidak dari dana fasilitas perusahaan tetapi dari dana milik
pribadi. Jadi disini jelas bahwa asuransi terhadap barang-barang
jaminan/barang yang dibiayai merupakan hak pihak kedua karena jaminan
tersebut berasal dari pihak kedua dan jaminan tersebut hanya dapat
digunakan atas kesalahan mudharib bukan karena kesalahan resiko usaha
atau musibah.
Pasal 8
Pasal 8 berisi tentang asuransi terhadap pembiayaan dan jiwa pihak
kedua. Untuk kepentingan pihak pertama, pihak pertama dapat
mempertanggungkan atau mengasuransikan pembiayaan ini dan atau jiwa
pihak kedua kepada perusahaan asuransi syariah yang disepakati dan
disetujui para pihak atas beban pihak kedua/pihak pertama dengan syaratsyarat
asuransi yang berlaku. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN no. 07/DSNMUI/
IV/2000 alinea 1 butir 7 disitu disebutkan bahwa pada prinsipnya, dalam
pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak
melakukan penyimpangan, shohibul maal dapat meminta jaminan dari
mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila
terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati
bersama dalam akad.
Pasal 9
Pasal 9 berisi tentang syarat-syarat yang harus diperhatikan pihak ke
II. Seperti yang kita ketahui bahwa syarat-syarat yang terpenting yang harus
diperhatikan pihak kedua adalah mencari dokumen-dokumen/legalitas
sendiri untuk mudharib. Karena hal ini sangat penting untuk menentukan
apakah mudharib tersebut layak untuk dibiayai/tidak.
Pasal 10
Pasal 10 berisi tentang pihak pertama berhak baik dilakukan sendiri
atau dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh para pihak untuk setiap
waktu meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan yang diperlukan
pihak pertama baik kepada pihak kedua dan/atau perusahaannya maupun
atas barang-barang yang dibiayai dari akad pembiayaan ini dan barang
jaminan lainnya. Hal ini ssesuai dengan fatwa DSN No. 07/DSNMUI/
IV/2000 pada alinea 1 butir 4 dijelaskan bahwa mudharib boleh
melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan
sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen
perusahaan/proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan
pengawasan.
Pasal 11
Pasal 11 berisi tentang pernyataan seperti dalam lampiran 1 hal 6.
Pada pasal 11 butir 3 berisi tentang bilamana pembiayaan tidak dibayar
lunas pada waktu yang ditetapkan, maka pihak pertama berhak untuk
menjual seluruh jaminan sehubungan dengan pembiayaan ini, baik secara di
bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama pertama dan
atas keikhlasan sendiri tampa paksaan pihak kedua dengan ini menyatakan
dengan sesungguhnya akan menyerahkan/mengosongkan rumah/bangunan
sebagaimana yang tersebut dalam pasal 6 akad ini. Hal ini belum sesuai
dengan fatwah DSN No 07/DSN-MUI/VI/2000 alinea 1 butir 7 dikatakan
bahwa jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti
melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama
dalam akad.
Pasal 11 butir ke 4 berisi tentang apabila pernyataan pada ayat (3)
tersebut di atas tidak dilaksanakan dengan semestinya, maka atas biaya
pihak kedua sendiri, pihak pertama dengan bantuan yang berwajib dapat
melaksanakannya. Seperti yang kita ketahui dalam fatwah DSN No 07/DSNMUI/
IV/2000 alinea 1 no 7 seperti yang tersebut di atas, dengan kata lain
sebelum kita menggunakan jaminan tersebut berarti kita harus melihat dulu
penyebabnya, kalau disebabkan karena kerugian, apakah kerugian tersebut
disebabkan atas kesalahan mudharib atau tidak. Jika kerugian tersebut
karena kesalahan mudharib, maka jaminan tersebut dapat dijual/dieksekusi
tetapi jika kerugian tersebut karena resiko bisnis berarti pihak pertama tidak
berhak mengeksekusi jaminan tersebut.
Pasal 12
Pasal 12 berisi tentang bea materai, biaya percetakan pada ayat (3)
tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan semestinya, maka atas biaya
pihak kedua sendiri, pihak pertama dengan bantuan yang berwajib dapat
melaksanakannya. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN No. 07/DSNMUI/
IV/2000 pada alinea 1 butir 9 dikatakan bahwa biaya operasional
dibebankan kepada mudharib.
Pasal 13
Pasal 13 berisi tentang akad ini dan segala akibatnya serta
pelaksanaannya para pihak memilih tempat kedudukan hokum (domisili)
yang tetap dan umum dikantor kepaniteraan pengadilan negeri di…atau
Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) di…dan/atau Panitia Urusan
Piutang Negara (PUPN) /Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara
(KP3N) di…Hal ini sesuai dengan fatwa DSN No. 07/DSN/IV/2000 alinea 3
butir 4 disebutkan bahwa jika salah satu pihak tidak menunaikan
kewajibannya/jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak
tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Hanya saja dalam fatwa DSN
No. 07/DSN/IV/2000 ini tidak melalui Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang
Negara (KP3N)/ Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), karena badan
Arbitrasi Muamalah Indonesia (BAMUI) ini berdasarkan Al Qur’an dan Hadits
dan berasal dari Tuhan yang Maha Tinggi (Allah) dibandingkan dengan
Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/ Kantor Pelayanan Pengurusan
Piutang Negara (KP3N) yang dibuat berdasarkan kesapakatan DPR dan
Parlemen dan dibuat oleh manusia, jadi kedudukannya Badan Arbitrase
Muamalah Indonesia (BAMUI) lebih tinggi dibanging dengan Panitia Urusan
Piutang Negara (PUPN)/Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara
(KP3N).
Seperti yang kita lihat dari tabel tabulasi analisis kesesuaian akad
pembiayaan Mudharabah Pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta Dengan
Fatwa DSN-MUI dibawah ini, dapat kita lihat bahwa mekanisme akad
pembiayaan mudharabah pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta belum
sepenuhnya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Kesesuaian
akad pembiyaan mudharabah pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta yang
sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional baru sekitar 10 butir
diantaranya yaitu pasal 3 butir 1, pasal 3 butir 2, pasal 3 butir 4, pasal 4 butir
4, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 2, pasal 13, sedangkan sisanya
4 butir belum sesuai diantaranya yaitu pasal 1 butir 1, pasal 5, pasal 6, pasal
11 butir 3, dan 2 butir dalam akad pembiayaan mudharabah pada BRI
Syariah Cabang Yogyakarta tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah
Nasional diantaranya yaitu pasal 4 butir 5 dan pasal 11 butir 4.
BAB V
PENUTUP
Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan analisis terhadap akad pembiayaan mudharabah
pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan bahwa
dalam akad pembiayaan mudharabah pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta
tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Kesesuaian akad
pembiayaan mudharabah pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta yang sesuai
dengan fatwa Dewan Syariah Nasional baru sekitar 10 butir diantaranya yaitu
pasal 3 butir 1, pasal 3 butir 2, pasal 3 butir 4, pasal 4 butir 4, pasal 7, pasal 8,
pasal 9, pasal 10, pasal 12, pasal 13, sedangkan sisanya 4 butir belum sesuai
diantaranya yaitu pasal 1 butir 1, pasal 5, pasal 6, pasal 11 butir 3, dan 2 butir
dalam akad pembiayaan mudharabah pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta
tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional diantaranya yaitu pasal 4
butir 5 dan pasal 11 butir 4.
Keterbatasan Penelitian
Ada beberapa keterbatasan peneliti dalam penelitian ini, antara lain:
1. Adanya keterbatasan dana dalam penelitian.
2. Sulitnya menemui dosen pembimbing yang dikarenakan dosen tersebut
sibuk.
Saran
Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan, maka penulis
memberi saran, yaitu:
Bank dalam menetapkan kebijakan hendaknya selalu
berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional agar
dalam pelaksanaan operasional bank tidak menyimpang dari
prinsip-prinsip syariah.
Agar tidak ada pihak yang merasa dizholimi, sebaiknya akad
tersebut dibuat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh
keikhlasan antara kedua belah pihak yaitu pihak shohibul
maal dan mudharib.
Dalam penetapan bagi hasil, bank sebaiknya menetapkan
berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, bukan
berdasarkan besarnya pembiayaan yang diberikan oleh
bank.
Yang ingin bermudharabah, mencari bank lain yang sesuai
Syariah.
DAFTAR PUSTAKA
Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, 1999.
Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema
Insani Press, 2001.
Arifin, Zainul, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: Alva bet, 2002.
Dasar-dasar Manajemen bank Syariah, Jakarta: Alva bet, 2002.
Badrulzaman, Mariam Darus, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti,
2001.
BI, Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah, Jakarta, 1999.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000, “Pembiayaan
Mudharabah”.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000, Prinsip Distribusi Hasil
Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah”.
Hendi Yogi Prabowo, Heri Sudarsono, Istilah-istilah Bank Dan Lembaga
Keuangan Syariah, Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2004.
Husain Usman, Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta:
Bumi Aksara, 1998.
Istiyana, Skripsi, “Sistem Pengawasan Terhadap Mudharib Pembiayaan
Mudharabah Pada BMI Cabang Yogyakarta”, Yogyakarta: UMY, 2003.
Karim, Helmi, Fiqih Muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosda Karya, 1995.
Lubis, Suhrawardi K, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
Muhammad, Manajemen BMT, Yogyakarta: STIS, 1998.
Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta: (UPP) AMP
YKPN.
Nazir, Mohammad, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
Rahman, Afzalur, Doktrin Ekonomi Islam, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
Sutopo, HB, Metodologi Penelitian Kualitatif II, Surakarta: UNS Press, 1990.
Siddiqi, M. Nejatullah, Kemitraan Usaha & Bagi Hasil Dalam Hukum Islam,
Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
Syafe’i, Rachmat, Fiqih Muamalah, Jabar: CV. Pustaka Setia, 2001.
Tazkia Institute, Prinsip-Prinsip Perbankkan syariah,
Widjajakusuma, Muhammad Karebet, Pengantar manajemen Syariah,
Yogyakarta: Perisai pustaka Utama, 2000.

SEMINAR TENTANG KOMPILASI NASH DAN HUJJAH SYAR’IYYAH BIDANG EKONOMI SYARIAH

January 16, 2010 Leave a comment

JAKARTA, 11-12 Juli 2006

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.
Negara Republik Indonesia adalah negara hukum bedasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, pembangunan hukum nasional diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru yang dibutuhkan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Agar hukum dapat berperan dalam pembangunan nasional maka hukum harus memenuhi 5 kualitas yaitu kepastian, stabilitas, keadilan yang ditunjang oleh pendidikan dan kemampuan sumberdaya manusia dibidang hukum.
Disamping sebagai negara hukum, Indonesia juga merupakan negara beragama. Di Indonesia, Islam merupakan salah satu agama yang banyak pemeluknya. Dalam pandangan Islam, agama dan hukum merupakan satu kesatuan, hukum dipahami sebagai turunan norma dari ajaran agama. Karena, di dalam Kitab Suci seperti al-Qur’an sendiri, norma hukum itu secara konkret diatur, begitu juga halnya dalam Sunnah/Hadis. Pemahaman terhadap norma hukum secara konkret diatur dalam al-Qur’an dan Sunnah/Hadis sering disebut dengan fiqih.
Dapat dikatakan pula bahwa fiqih merupakan suatu jenis disiplin dari jenis-jenis pengetahuan Islam atau ilmu-ilmu keislaman. Sebagai sebuah disiplin berarti merupakan sebuah produk; yakni pada hakikatnya merupakan suatu pengetahuan produk fuqaha atau mujtahid. Berbicara mengenai produk berarti ada proses untuk menuju produk akhir tersebut. Pada intinya, ada dua proses yang dapat kita lihat, seperti dikemukakan berikut ini.
Pertama, upaya memahami secara langsung terhadap nash (teks) atau wahyu, yakni al-Qur’an dam Sunnah/Hadis. Ini berarti sangat didominasi oleh proses berpikir dengan metode deduktif dari nash tersebut. Meskipun di sini sudah ada dengan jelas dan tetap adanya teks, tetapi tidak berarti sekadar menerjemahkannya ke dalam bahasa selain bahasa teks tersebut. Demikian pula, tidak sekadar memindahkan teks kepada kasus atau persoalan yang ada. Dengan kata lain, tidak semata-mata hanya tekstual. Masih ada perdebatan juga secara panjang lebar apakah nash tertentu itu harus dipahami secara tekstual atau kontekstual. Di sinilah ‘ilmu ushul al-fiqih dipelajari secara detail dan panjang lebar.
Kedua, upaya menemukan hukum Islam terhadap hal-hal yang tidak ditunjuk langsung oleh nash, atau tidak dapat ditemukan nash-nya di dalam wahyu Allah. Dengan kata lain, hasil ijtihad mujtahid yang telah berusaha menetapkan atau menemukan hukum Islam terhadap kasus-kasus yang tidak secara langsung disebutkan dalam al-Qur’an atau Sunnah/Hadis. Upaya yang demikian ini menggunakan dua model proses berpikir : (a) ketika menggunakan sumber (metode) analogi atau qiyas berarti masih melakukan proses berpikir dengan metode deduktif; (b) sedang ketika menggunakan sumber (metode) istishlah atau istihsan berarti melakukan proses berpikir dengan metode induktif.
Demikian pula, dapat dimasukkan ke dalam proses berpikir induktif ini ketika menggunakan argumentasi atau dalil selain wahyu seperti ‘Urf (adat-istiadat/kebiasan) atau argumentasi yang lainnya. Oleh karena itu, para mujtahid tersebut di samping menggunakan nash atau wahyu sebagai sumber hukumnya, mereka juga menggunakan sumber-sumber lain, seperti Qiyas, Ijma’, Istihsan, Istishlah, ‘Urf, dan Sadd al-Dzari’ah, yang dimasukkan pada kelompok dalil yang diperselisihkan (mukhtalaf fihi).
Fiqih yang meliputi ‘ibadat dan mu’amalat, sudah mencakup hampir semua aspek kehidupan manusia. Sehubungan dengan ini, dikenal pengelompokkan fiqih kepada “fiqh ijtihadiy”, yakni materi hukum Islam yang diperoleh dari hasil ijtihad; dan “fiqh nabawiy”, yakni materi hukum Islam yang diperoleh dari ketentuan hukum secara rinci dan mudah dipahami yang disebutkan dengan jelas dalam al-Qur’an dan Sunnah/Hadis. Memang perlu ada pemisahan antara ketentuan hukum yang wujud materi/esensinya telah melalui hasil ijtihad dengan ketentuan hukum yang sudah dengan jelas dan tegas (tidak selalu berarti qath’iy) disebutkan di dalam nashsh al-Qur’an atau Sunnah/Hadis.
Masalah kedudukan agama dalam pemikiran hukum nasional, antara lain, dapat ditelusuri pada kenyataan adanya Pancasila di mana sila Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa merupakan “prima causa”nya, dan pada adanya tradisi pengundang-undangan di Indonesia dengan kata pembukaan undang-undang “ Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.” Di samping itu, dalam setiap putusan Hakim terdapat pula kata pembuka yang berbunyi “ Atas Dasar Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhan-an yang Maha Esa.
Hal tersebut menunjukkan bahwa pandangan hukum bangsa Indonesia sebenarnya sangat religius. Apabila pernyataan-pernyataan itu didalami konteks dan maknanya, tidak ada yang dapat menyangkal bahwa pandangan hukum bangsa Indonesia secara ideal bertitik tolak dari pandangan akan pri-ke-Tuhan-an Yang Maha itu yang merupakan “prima causa” dari Pancasila.
Dalam pada itu, masalah besar yang dihadapi umat Islam di Indonesia adalah bagaimana membentuk satu pemikiran hukum Islam yang sesuai dengan tradisi (adat) yang ada di wilayah ini. Pandangan seperti itu merupakan proses awal dari keseluruhan cita-cita untuk menjadikan hukum Islam sebagai bagian integral dari sistem hukum Nasional.
Salah satu dari produk pemikiran hukum Islam atau fiqih ijtihadiy dalam konteks Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kehadiran KHI dalam tata hukum nasional melalui instrumen hukum Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, tak diragukan lagi merupakan salah satu tonggak penting bagi berperannya hukum Islam sebagai salah satu sumber penting hukum nasional. Posisi hukum Islam menjadi lebih tegas dengan adanya beberapa produk perundang-undangan dan kebijakan hukum Pemerintah.
Dapat dikatakan bahwa upaya transformasi hukum Islam ke dalam hukum Nasional pada masa-masa mendatang bisa mengambil model Kompilasi ini. Berbagai matra hukum yang belum diakomodasi dalam KHI dapat dikaji dan diformulasikan ke dalam bentuk kompilasi sejenis. Untuk tujuan ini, perlu dilakukan pengkajian awal mengenai nash-nash dan dalil-dalil syar’iy yang menjadi sumber dan dasar pertimbangan hukum bagi seluruh matra hukum, baik menyangkut civil law maupun public law, dan baik hukum materiil maupun hukum formiil.
Salah satu kebutuhan yang mendesak untuk dipertimbangkan adalah segera dilakukannya upaya-upaya menuju tersusunnya kompilasi hokum muamalah atau kompilasi hokum ekonomi Islam sebagai alternatif model transformasi hukum Islam (bidang ekomoni) ke dalam hokum nasional. Hal ini didasarkan atas pertimbangan empiris perkembangan kegiatan ekonomi syariah yang semakin meluas, yang tidak saja didukung oleh ummat Islam namun juga diminati oleh masyarakat non-muslim, dan untuk merespok keluarnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memberikan tambahan kewenangan absolute bagi hakim Pengadilan Agama untuk menangani perkara di bidang ekonomi Syariah.
Atas dasar pemikiran di atas dipandang perlu melaksanakan sejumlah kegiatan pengkajian secara intensif dan komprehensif. Sebagai langkah awal, dalam rangka pemetaan masalah, perlu dilaksanakan kegiatan “ Seminar tentang Kompilasi Nash dan Hujjah Syar’iyyah Bidang Ekonomi Syariah. “

B. Tujuan dan Sasaran Kegiatan
Tujuan kegiatan Seminar tersebut adalah sebagai berikut :
1. Menghimpun nash dan Hujjah Syar’iyyah bidang Ekonomi Syariah secara komprehenif-integral;
2. Mendokumentasikan pemikiran hukum Islam (fiqih ijtihadiy) para pakar hukum Islam yang diramu dengan bingkai keindonesiaan;
3. Memformulasikan masukan (feed-back) bagi penyempurnaan Kompilasi Hukum Islam di masa mendatang; dan
4. Memberikan bahan kajian awal bagi upaya transformasi hukum Islam bidang ekonomi syariah ke dalam hukum nasional.

Sasaran kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya himpunan nash dan Hujjah Syar’iyyah bidang ekonomi syariah secara komprehensif-integral;
2. Terwujudnya dokumentasi pemikiran hukum Islam (fiqih ijtihadiy) para pakar hukum Islam yang diramu dengan bingkai keindonesiaan;
3. Terwujudnya bahan-bahan materiil bagi penyempurnaan Kompilasi Hukum Islam di masa mendatang; dan
4. Terwujudnya bahan-bahan pemikiran bagi upaya transformasi hukum Islam ke dalam hukum Nasional.

C. Topik Seminar
Topik Seminar : “ KOMPILASI NASH DAN HUJJAH SYAR’IYYAH BIDANG EKONOMI SYARIAH“
• Sambutan Pembukaan Seminar : Kepala BPHN
• Keynotes Speech : KH. Ma’ruf Amin (Ketua Dewan Fatwa MUI/ Ketua Dewan Syariah Nasional MUI)

Sub Topik :
1. Kedudukan, Standard, dan Model Kompilasi Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia
Pembicara: Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, SH
2. Kedudukan Hukum Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia
Pembicara: Prof. Dr. H Ahmad Sukardja, SH, MA.
3. Kemungkinan Penyerapan nash-nash Al-Qur’an ke dalam Kompilasi Bidang Ekonomi Syariah
Pembicara: Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM
4. Kemungkinan Penyerapan nash-nash Hadits dalam Bidang Ekonomi Syariah
Pembicara: Dr. Ahmad Lutfi Fathullah, MA
5. Kompilasi Hujjah Syar’iyyah (Qowaid Ushuliyah) Tentang Ekonomi Syariah
Pembicara : Dr. A. Munif Suratmaputra
6. Kompilasi Hujjah Syar’iyyah (Qowaid Fiqhiyyah) Tentang Ekonomi Syariah
Pembicara : Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA

D. Peserta
Kegiatan ini diikuti oleh 150 peserta yang terdiri;
1. Akademisi,
2. Praktisi Hukum,
3. Departemen dan Non Departemen Terkait.
4. Pimpinan Organisasi Masyarakat Islam (Ormas Islam) yang ada di Jakarta.
5. Lembaga Keuangan
6. Pelaku Usaha

E. Pelaksana
Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI bekerjasama dengan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan membentuk kepanitiaan yang ditetapkan oleh Kepala BPHN. Susunan kepanitiaan ini melibatkan BPHN, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

F. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal, 11-12 Juli 2006, dan bertempat di Hotel Bidakara – Jakarta

G. Pembiayaan
Kegiatan seminar ini dibayai oleh BPHN-Departemen Hukum Dan HAM RI tahun anggaran 2006.
II. PERSIDANGAN SEMINAR

A. POKOK-POKOK PIKIRAN
Kynote Speech : KH. Ma’ruf Amin (Ketua DSN-MUI)

1. Pada saat ini ekonomi syari’ah di Indonesia berkembang dengan pesat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan yang cepat lembga-lembaga keungan, seperti perbankan (Bank Umum Syari’ah berjumlah 3 buah, Unit Usaha Syari’ah 19 buah (tahun 2004 hanya 15 buah), dan BPR Syari’ah 92 buah (2004 hanya 86 buah); asuransi (34 asuransi dan 4 reasuransi); obligasi (20 perusahaan), dan reksadana (11 perusahaan); dan lain-lain.
2. Kedudukan hukum lembaga keuangan syari’ah di Indonesia pada saat ini juga telah semakin kuat, yaitu ditandai dengan lahirnya:
a. UU No. 10 Tahun 1998 tentang amandemen UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. UU ini mengakui dual banking system di Indonesia ytu sistem konvensional dan syari’ah.
b. UU No. 3/2006 tentang amandemen UU No. 7 tahun 1998 tentang Peradilan Agama. UU yang baru ini memberikan perluasan wewenang Perilan Agama untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari’ah.
3. Selain UU, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui lembaga Dewan Syari’ah Nasional (DSN) juga menjadi landasan operasional lembaga keuangan syari’ah. Namun, karena fatwa bukan merupakan hukum (dalam pengertian ilmu hukum konvensional) maka tidak memiliki kekutan mengikat secar hukum (qadha’an), hanya mengikat secara agama (diyanatan).
4. Tugas DSN-MUI yaitu: mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi syari’ah, memberikan rekomendasi sebagaiyarat berdirinya lembaga keunagabn syari’ah dan pengangkatan Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) yang ditempatkan padabank terkait, dan juga mengawasi kegiatan operasional lembaga-lembaga keuangan syari’ah dari sisi kesesuaiannya dengan syari’at Islam.
5. Untuk meningkatkan status hukum fatwa-MUI, selama ini Bank Indonesia sering menjadikan fatwa tersebut sebagai rujukan utama pembutan PBI (Peraturan Bank Indonesia). Namun hal yang sama belum banyak dilakukan lembaga pemerintah yang lain seperti BAPEPAM, DEPKEU, termasuk juga BPHN.
6. Dalam Islam dikenal dua kategori hukum yaitu hukum yg berkenaan dengan ibadah (hubungan vertikal dengan Allah SWT) dan hukum muamalah (hubungan sesama manusia). Untuk yg pertama bersifat doktrinal/taken for grated (taufiqiy), sedangkan yg kedua bersifat ijtihady (bisa dikembangkan) selama tidak ada dalil yang jelas-jelas melarangnya.
7. Kegiatan perekonomian masuk kategori hukum muamalah yang bisa dikembangkan (diijtihadkan). Apalagi umumnya teks Al-Qur’an dan As-Sunnah yang berkaitan dengan bidang ini sangat terbatas, sementara perkembangan permasalahan/problem di bidang ini semakin hari semakin bertambah.
8. Ada 3 pendekatan yg dilakukan MUI dalam merespon problematika hukum ekonomi yang baru: pertama, mencari solusinya melalui dalil yang qathi’ (pasti, tegas, dan jelas). Jika ada maka dalil inilah yang dijadikan pegangan, kedua, mendasarkan pendapat para ulama (aqwal ulama). Bila terdapat perbedaan di antara ulama maka dicari titik persamaannya jika tidak dilakukan tarjih (memilih pendapat yang paling kuat).Ketiga, jika poin pertama dan kedua tidak ada maka akan dilakukan mendekatan ilhaqi (yaitu mencari padanan kasus serupa dalam hukum Islam klasik yang juga merupakan hasil ijtihad ulama (hukum cabang).
9. Dalam kenyataannya selama ini sering terjadi perbedaan fatwa hukum ekonomi antara satu negara dengan negara lain. Oleh karena itu sudah saatnya untuk dilakukan menyamaan metode (manhaj) dalam mengeluarkan fatwa antar lembaga-lembaga fatwa diseluruh negara.

SESSI I.

1. KEDUDUKAN HUKUM AGAMA DALAM POLITIK HUKUM DI INDONESIA
Oleh : Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA

Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 merupakan dasar bagi kedudukan hukum agama dalam politik hukum di Indonesia. Dalam sila pertama Pancasila, Alinea Ketiga dan Keempat Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945-yakni Pasal 9, Pasal 22D, Pasal 24, Pasal 28J, Pasal 29, dan Pasal 31-terdapat ungkapan-ungkapan yang menunjukkan betapa tinggi dan penting kedudukan agama sekaligus hukum agama dalam politik hukum di Indonesia.
Pembentukan hukum di Indonesia, baik pada tingkat Pusat maupun Daerah, menerapkan metode eklektisisme, yang bersumberkan Hukum Agama (Islam), Hukum Adat dan Hukum Barat.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memuat Pasal 49 berisi ketentuan bahwa salah satu kewenangan Peradilan Agama adalah memutus sengketa dalam bidang ekonomi syari’ah. Hukum ekonomi syariah tersebut mencakup:
1. Bank Syari’ah.
2. Lembaga-lembaga Keuangan Makro Syari’ah
3. Asuransi Syari’ah
4. Reasuransi Syari’ah
5. Reksadana syari’ah
6. Obligasi Syari’ah
7. Sekuritas Syari’ah
8. Pembiayaan Syari’ah
9. Pegadaian Syari’ah
10. Dana Pensiun Keuangan Syri’ah
11. Bisnis Syari’ah.
Perluasan kewenangan Peradilan Agama tersebut mengimplikasikan perlunya penyusunan hukum materiil dan hukum formiil yang bernafaskan Syariah. Untuk memenuhi kebutuhan ini, sebagai langkah awal perlu disusun kompilasi-kompilasi, mengikuti tradisi Kompilasi Hukum Islam. Dari sisi inilah letak urgensi kerja/program penyusunan Kompilasi Nash dan Hujjah Syar’iyyah dalam Bidang Ekonomi Syari’ah.
Meskipun disadari adanya sejumlah kendala, transformasi Hukum Syari’ah dalam Hukum Nasional harus segera dilakukan agar tetap terpelihara kesinambungan kebijakan Negara. Dalam konteks ini, Agama dihormati dan diposisikan sebagai inspirator, motivator, dan sumber materi peraturan perundang-undang Nasional.

2. KEDUDUKAN, STANDARD DAN MODEL KOMPILASI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA
Oleh : Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, SH. MA
Kompilasi merupakan himpunan norma hukum di bidang tertentu. Ia bukanlah merupakan kodifikasi. Cakupan isinya bisa meliputi, baik hukum materiil maupun hukum formiil. Kompilasi merupakan doktrin hukum yang disajikan dalam bahasa perundang-undangan. Istilah ”Kompilasi” sudah muncul sejak tahun 1975 atau 1976.
Kompilasi Nash dan Hujjah Syar’iyyah (KNHS) menghimpun nash-nash dan hujjah syar’iyyah. Isinya, dalam tataran prinsip-prinsip, berkaitan dengan ekonomi syari’ah, khususnya Perbankan Syari’ah dan Asuransi Syari’ah. KNHS tersebut mesti memuat prinsip-prinsip, baik yang merupakan prinsip-prinsip referensial/individual maupun prinsip-prinsip ekonomi syariah. Bahan materinya diadopsi dari:
1. al-Qur’an;
2. Hadits;
3. Qawa’id Fiqhiyyah ;
4. Aqwal Ulama, baik yang jadid maupun yang qadim ; dan
5. Fatwa-fatwa ulama.
Fatwa-fatwa ulama, bukanlah hukum yng bersifat mengikat dan memaksa, tetapi ia hanyalah merupakan doktrin. Namun demikian, fatwa ulama, bila dilihat dari satu sisi, merupakan suatu bentuk hukum; dan bila dilihat dari sisi lain, ia bukanlah suatu bentuk hukum. Akan tetapi, fatwa ulama yang bersentuhan dengan kepentingan publik, harus melibatkan negara/pemerintah.
Kompilasi tersebut bisa diaplikasikan sebagai referensi (doktrin) bagi hakim dalam pengambilan putusannya dan juga pengembangan kajian ekonomi syariah. Kompilasi yang telah menjadi legal code, dapat diaplikasikan oleh hakim dalam putusannya sehingga ia mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa dan mengikat.
Kompilasi itu bila diwadahi oleh instrumen UU akan berhadapan dengan kendala politik. Begitu juga, bila ia diwadahi oleh instrumen Inpres proses kelahirannya memakan waktu lama. Kompilasi itu harus diposisikan sebagai draft yang dapat dimanfaatkan secara praksis oleh pihak-pihak terkait.
Realitas menunjukkan bahwa dunia perbankan nasional menganut dual window legal system. Maka, penggabungan dual banking system dalam satu sistem hukum tidakla diperbolehkan. Masalah ini bisa jadi menemui solusinya dengan kehadiran Kompilasi tersebut.

B. DISKUSI :
1. Bapak Sapro Budi Prawiro
– Fatwa merupakan hukum syara’, bersifat mutagayyirat, produk ijtihad; dan ia bersifat tak-permanen

2. Ibu Alda
– Apa yang mesti menjadi legal base Kompilasi tersebut ? Apakah berupa instrumen Peraturan Pemerintah (PP) ataukah Penetapan Presiden ?
– Bagaimana perbandingan dengan yang ada di negara-negara muslim lainnya mengenai Kompilasi ini ?

3. Bapak Arsyad
– Fatwa itu bersifat tidak mengikat. Fatwa itu punya karakter ijtihadiy, sedangkan Putusan Peradilan mengikat para pihak.
– Dalam Kompilasi tersebut harus dihindarkan penggunaan istilah-istilah ekonomi syariah yang kurang dipahami masyarakat luas.
– Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, Kompilasi tidak disebutkan.

4. Ibu Kusmaeni
– Antara prinsip-prinsip hukum Syariah dan hukum Nasional terjadi korelasi.
– Maka, bagaimana cara membedakan di antara keduanya ?

5. Bapak Agustianto
– Kompilasi tersebut merupakan hal yang sangat positif.
– Materi-materi hukum ekonomi merupakan hal yang sangat penting untuk diakomodasi oleh Kompilasi tersebut.
– Kompilasi tersebut harus memuat Qawa’id Ushuliyyah dan Qawa’id Fiqhiyyah.
– Untuk memperkaya substansi Kompilasi tersebut, perlu dipertimbangkan isu-isu teoritis ekonomi makro, di samping ekonomi mikro.
– Kompilasi tersebut tidak cukup dengan diberi landasan Instruksi Presiden (Inpres), tetapi harus dengan Peraturan Pemerintah (PP) atau lainnya.

6. Bapak Prof. Dr. Abduh Malik
– Judul Kompilasi tersebut harus diubah menjadi ” Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disertai Nash dan Hujjah Syar’iyyah ”.
– Kompilasi tersebut tidak cukup mendapat legitimasi formiil dari MUI saja, tetapi juga legitmasi lebih luas melalui Kongres Umat Islam Indonesia, sehingga punya bobot sebagai ” Ijma’ ulama/umat Islam Indonesia ”.
– Dalam hukum ekonomi syariah terdapat masalah-masalah yang bisa diharmonisasi dan ada yang tidak.
– Prinsip unifikasi dan diferensiasi seperlunya di bidang hukum merupakan hal sangat penting.

7. Ibu (Anonim)
– Bagaimanakah penyelesaian sengketa ekonomi syariah, apakah ke Arbitrase Syariah atau BASYARNAS, atau ke Pengadilan Agama, ataukah ke Pengadilan Negeri ?

8. Ibu Dewi
– Apakah praktek ekonomi syariah itu untuk orang muslim saja ataukah juga untuk orang non-muslim ? Apakah orang non-muslim boleh ikut praktek ekonomi syariah ?

Tanggapan/Komentar Pembicara : Prof.Dr.A.Gani Abdullah, SH
1. Fatwa bisa dikatakan sebagai hukum bila dilihat dari satu sisi, dan bukan sebagai hukum bila dilihat dari sisi lain.
2. Kompilasi tersebut harus diposisikan sebagai naskah yang bisa dijadikan referensi bagi para hakim PA dan lainnya, tidak perlu dijadikan sebagai produk hukum melalui jalur yang bersifat politik.
3. Perlu disusun pula Kamus Hukum Ekonomi Syariah
4. Hakim PA mesti punya instink hukum yang mampu membedakan antara hukum Syariah dan hukum non-Syariah
5. Kompilasi tersebut satu tahapan untuk menuju pembentukan perundang-undangn ekonomi syariah.
6. Instrumen hukum bagi Kompilasi tersebut bukanlah perkara yang sulit. Yang terpenting adalah substansi dari Kompilasi tersebut.
7. Judul yang diusulkan tersebut cukup bagus
8. Usulan Kompilasi tersebut dibawa ke dalam Kongres Umat Islam adalah cukup bagus.
9. Sengketa ekonomi syariah dapat dibawa ke Arbitrase Syariah (bila ada klausul demikian) atau ke Pengadilan Agama, tidak bisa ke Pengadilan Negeri.
10. Ekonomi syariah juga berlaku untuk orang non-muslim. Berlaku dalam hal ini choice of law.
11. Orang non-muslim boleh ikut serta dalam praktek ekonomi syariah.

Tanggapan/Komentar Pembicara : Prof.Dr.A.Sukardja, SH
1. Persoalan Kompilasi tersebut harus dilihat secara makro sebagai masalah hukum, bukan masalah politik.
2. Fatwa itu termasuk hukum; dalam arti hukum Islam, di samping Qanun, dan putusan peradilan.
3. Fatwa MUI merupakan salah satu bentuk hukum Islam, tetapi bukan hukum perundang-undangan.
4. Harus ada harmonisasi hukum mengenai ekonomi syariah
5. Penerimaan Hukum Islam (syariah) ke dalam hukum nasional merupakan pengejawantahan dari pluralitas hukum.
SESSI II
A. POKOK-POKOK PIKIRAN.
1. Kemungkinan Penyerapan Nash-nash al-Quran ke dalam Kompilasi Bidang Ekonomi Syariah
Oleh : Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH.,MH.,MM
1. Sebagai kalam Allah, selain Al-Qur’an memiliki sifat ”keabadian” ia juga memiliki sifat dinamis dalam mengtisipasi berbagai kemungkinan perkembangan kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi.
2. Banyak ayat-ayat Al-Qur’an yang berisikan kritik membangun tentang teori-teori hukum ekonomi klasik maupun konntemporer, dengan menonjolkan prinsip-prinsip keadilan di satu pihak dan prinsip pemerataan dipihak lain.
3. Kritik sosial ekonomi al-Qur’an antara lain berupa:
a. kecaman keras perbuatan kecurangan (al-tathfif) dalam bidang ekonomi yang terdapat pada surat al-Muthaffififin.
b. Kecaman dan larangan keras terhadap praktik ribawi
4. Sebaliknya, Al-Qur’an dengan amat sangat menghimbau semua insan untuk meninggalkan transaksi kecurangan dalam bidang ekonomi dan kearah perdagangan yang sehat meskipun kompetitif, seperti al-Qur’an surat al-An’am (6) ayat 152, al-A’raf (7) ayat 84 dan 85, Yusuf (12) ayat 63, al-Isra (17) ayat 35, as-Syu’ara (35) ayat 181.
5. Ayat-ayat Al-qur’an yang berkaitan dengan perekonomian menurut para ulama sangat terbatas.Menurut Abdul Wahab Khalaf hanya 10 ayat. Sementara menurut Mahmud Syauqi al-Fanjari dalam kitabnya al-Wajiz fi al iqtishod al-Islami memprakirakan jumlah ayat ekonomi adalah 21 ayat, yaitu terdapat dalam surat al-Baqarah (2); 188, 275 dan 279; an-Nisa (4) 5 dan 32, Hud (11) ayat 61 dan 116; al-Isra (17); ayat 27; an-Nur (24) ayat 33; al-Jatsiyah (45); ayat 13; ad-Dzariyat ayat 19; an-Najm (53); ayat 31; al-Hadid (57) ayat 7; al-hasyr (59) ayat 7; al-Jumu’ah (62) ayat 10; al-Ma’arij (70) ayat 24 dan 25; al-ma’un (107) ayat 1,2,3.
6. Dalam hal ekonomi makro; al-Qur’an hanya meletakan prinsip-prinsip seperti prinsip keadilan dan pemerataan. Akan tetapi, berkenaan dengan ihwal transaksi ekonomi, al-Qur’an memberikan asas-asas yang relatif cukup banyak berkenaan dengan asas-asas transaksi maupun yang bertalian dengan bentuk-bentuk atau beberapjenis al-uqudnya itu sendiri.
7. Diantara norma dasar yang berhubungan dengan beberapa jenis transaksi ekonomi adalah norma umum seperti asas keadilan, asas manfaat dan asas saling menguntungkan, adapun norma dasar yang bersifat khusus dal hal transaksi ekonomi ialah semisal kejelasan hukum tentang kehalalan jual beli dan keharaman rib (al-Baqarah (2); 275-279), kebolehan hutang piutang, termasuk transaksi hutang piutang dengan sistem jaminan /agunan yang kemudian lebih populer dengan sebutan pegadaian berikut pencatatannya, termasuk perbankan, asuransi, pegadaian, bursa efek.
8. Ayat-ayat dalam al-Qur’an dal bidang hukum keluarga Islam secara substantif maupun normatif tampak bisa diserap kedalam Kompilasi Hukum Islam bidang keluarga, maka ayat-ayat hukum ekonomi dan keuangan juga insyAllah hampir dapat dipastikan diserap kedalam Kompilasi bidang ekonomi syariah.
9. Penyerapan nash al-Quran ke dalam kompilasi hukum termasuk ayat-ayat ekonomi dan keuangan terhadap kompilasi hukum bidang ekonomi syariah secara tekstual tentu akan mengalami kesulitan, tetapi secara substansial berdasarkan istinbhat hukum dari ayat-ayat hukum ekonomi yang ada sangatlah dimungkinkan.
10. Ayat-ayat al-Qur’an sangat memungkinkan diserap dalam kompilasi Hukum Ekonomi dengan catatan tidak dilakukan pemaksaan nas-nasnya sebagai diktum kompilasi, tetapi hanya sebagai pem back up diktum.
11. Problem utama yang mungkin akan muncul ketika nas-nash al-Qur’an diserap dalam kompilasi adalah munculnya satu ayat dalam beberapa bagian bidang ekonomi karena kandungan ayat yang memang memungkinkan untuk itu. Akibatnya terjadi pengulangan ayat-ayat yang sama beberapa kali.Misalnya ayat surat Al-Baqarah. Untuk itu, perlu dilakukan pendekatan istimbat ahkam dalam kansungan ayat-ayat seperti itu.

2. Kemungkinan Penyerapan Nash-nash al-Hadits ke dalam Kompilasi Bidang Ekonomi Syariah
Oleh : Ahmad Lutfi Fathullah, MA
1. Kemungkinan penyerapan nash-nash (teks) hadis sebagai sumber Kompilasi Hukum Ekonomi (KHE) dimungkinkan atas dasar: pertama, kedudukan hadis dalam hukum Islam telah dijadikan salah satu sumber hukum oleh mayoritas umat Islam. Kedua, Hukum Islam dalam bidang muamlat (ekonomi) banyak bersumber dari hadis dibandingkan dengan Al-Qur’an. Ketiga, banyaknya nash-nash hadis yang berkait dengan prinsip-prinsip dasar etika berbisnis.
2. Beberapa kendala yang akan muncul dalam proses penyerapan hadis dalam bentuk kompilasi adalah; pertama, problem otensitas (kesahihan) hadis. Hal ini karena tidak semua hadis berkualitas sahih. Kedua, problem perbedaan budaya Indonesia zaman sekarang dibandingkan zaman Rasul dalam hal model/cara transaksi bisnis. Ketiga, pergeseran nilai kebiasaan akibat terjadinya perubahan sosial dari pengaruh teknologi.
3. Mengingat kompleksitas problem yang akan dihadapi, maka dalam penyusunan draf kompilasi perlu melibatkan pakar hadis guna penelusuran dan penentun otensitas hadis-hadis yg dijdikan dasar.

B. DISKUSI :
Pertanyaan:
1. Samsul Falah (Hakim PA Jateng)
Untuk lebih memudahkan dijadikan pedoman para hakim, sebaiknya sistematika penyusunan kompilasi ekonomi syariah didasarkan pada urutan penyebutan lembaga kuangan syari’ah dalam pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

2. Arsyad
Pada hakikatnya praktisi atau hakim menginginkan hukum dalam bidang ekonomi syariah diambil dari dalil-dalil yang sudah pasti baik al-Qur’an dan hadits. Adapun mengenai kemungkinan terjadi perbedaan dalam penafsiran nash atau kualitas nas, bisa diselesaikan dengan mengedepankan sikap akomodatif terhadap perbedaan yang ada.Oleh karena itu, sikap pesimistis dalam menghadapi prolematika yang mungkin muncul dalam penyerapan nash hadis perlu dihilangkan.

3. Zaitun (Dosen Universitas Pancasila)
a. Metode apa saja yang bisa digunakan untuk menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur’an dalam rangka penyususnan kompilasi?Mungkinkah dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi gramatical atau history background?
b. Karena kerja kompilasi masuk kategori ijtihad, maka menurut saya tidak perlu pesimis dalang melangkah, apalagi bagi mujtahid yang ijtihadnya salah pun masih mendapatkan pahala.

4. Hamid Farihi (Dosen UIN Jakarta)
a. Mengingat keterbatasan referensi tafsir ahkam dalam bidang ekonomi Islam, diharapkan pemakalah (Prof. Dr. H.M Amin Suma) untuk bisa segera menulis tafsit tersebut.
b. Pada salah satu toko terpampang tulisan ”Bagi pembeli yang jika barang yang dibelinya tidak sesuai dengan keinginan bisa dikembalikan”. Pernyataan seperti ini menurut saya bisa juga dimasukkan dalam kompilasi.
c. Bagaimana kulitas kesahihan hadis (kullu qardhin jarra manfaan fa huwa riba)?

5. Jawahir Hejazziey (Dosen UIN Jakarta)
a. Sikap pesimistis dalam penyerapan nas-nash hadis tidak perlu terjadi. Hal yg penting adalah bila hadis telah sesuai atau selaras dengan Al-Qur’an maka diambil dan tidak perlu banyak dipersoalkan kualitas kesahihannya.
b. Untuk menunjukan sikap menerima/ridha pihak-pihak (an-taradhin) yang terlibat dalam transaksi tidak perlu dengan ucapan ijab qabul yang formalistik, tetapi ucapan terima kasih bisa menggantiknnya.

6. Prof. Dr. Hj. Burmasari Siregar (Dosen UIN)
Hukuman bagi orang-orang yang melakukan kecurangan (al-muthawwifin) tidak ditemukan secara tekstual dalam nash Al-Qur’an maupun As-Sunnah demikian juga dalam sejarah Hukum Islam (tarikh tasyri’). Oleh karena itu, apa bentuk hukuman pidana bagi al-muthawwifin jika akan dijadikan hukum positif?

7. Prof. Dr. H. M. Abduh Malik (Dosen UIN Jakarta)
a. Pada akhir ayat tentang riba ditutup dengan lafal ”laa tadhlimun ma laa tudhlamuun”. Lafal tersebut dalam perspektif pemikiran filosofis sangat sarat dengan makna dan memiliki jangkauan arti yang sangat luas. Termasuk bisa dikaitkan dengan larangan Korupsi yang pada saat ini sedang marak di Indonesia.
b. Berkaitan denganhadis ”man yasyfa’ liakhiihi syafa’atan……” (HR. Ahmad dan Ibn Dawud). Di mana Hadis tersebut dalam syarah hadis dikatakan munqati’ akan tetapi dari sisi matannya sangat memiliki relevansi dengan perilaku korupsi saat ini. Menurut saya dalam hal ini yang penting rasional (ma’qul) maka hadis tersebut bisa diterima walaupun dhaif.

8. Damanhuri (Hakim PA Jakarta Utara)
a. Apa Tujuan penyusunan Kompilasi nash dan hujjah syariyah ekonomi Islam?
b. Apa yang menjadi faktor pendukung bila Al-Qur’an dijadikan sumber kompilasi Hukum Ekonomi mengingat ayat-ayat yang terkait dengan bidang ini sangat terbatas?

9. Syamsul Falah
Sebaiknya penyusunan kompilasi ekonomi syariah disusun berdasarkan urutan sebagaimana pasal 49 UU No. 3 tahun 2006

10. Arsyad
Pada hakikatnya praktisi atau hakim menginginkan hukum dalam bidang ekonomi syariah dari dalil-dalil yang sudah pasti baik al-Qur’an dan hadits.

11. Zaitun dari Dosen Universitas Pancasila
a. Metode apa yang akan digunakan untuk menyusun komilasi nash dan hujjag syariyah bidang ekonomi Islam.
b. Penyusunan materi kompilasi nash dan hujjah syariyah bidang ekonomi Syariyah adalah ijtihad.

12. Hamid Farihi., MA
Perlu disusun ayat-ayat ekonomi

13. Jawahier Hejaziy, SH,MA
Dalam penyusunan kompilasi nash hujjah bidang ekonomi syariyyah harus bersifat optimis

14. Burmasari Siregar
Hukuman bagi pencuri dalam alqur’an jelas uqubahnya, tetapi dalam hal curang dalam transaksi tidak ada uqubah yang jelas.

15. Prof.Dr.H.Abduh Malik
Dalam pandangan ekonomi Islam apabila konsep an-Tarodin tapi terpaksa

16. Damanhuri (Hakim Agama jakarta Utara)
1. Apa Tujuan penyusunan Kompilasi nash dan hujjah syariyah ekonomi Islam
2. Bagaiman sandaran hukum ekonomi berdasarkan al-Qur’an dengan ayat yang terbatas.

JAWABAN/TANGGAPAN :
A. Dr. Ahmad Lutfi Fathullah, MA
1. Persoalannya bukan saya pesimis atau tidak, tetapi problem dalam hadis memang kompleks karena ada hadis yang dhaif dan shahih. Sebaiknya, jika sesuatu itu bukan hadis tapi mengandung statemen hukum yang sesuai dengan semangat Al-Qur’an maka dapat dikatakan bahwa itu adalah qaidah ammah (kaidah umum dalam agama). Sebaliknya jika tetap dikatakan sebagai hadis maka akan terjadi kebohongan/pemalsuan. Padahal Rasulullah bersabda ”man kadhaba alayya muta’ammidan fal yatabawwa’ maq’adahu minannar” artinya siap saja yg berbohong tentang aku (perkataanku) secara sengaja maka hendaknya ia menempati tempatnya di neraka.
2. Memang kompilasi merupakan ijtihad, tetapi dalam kaitan dengan hadis kita tetap harus memperhatikan kaidah-kaidah yg ditetapkan ulama
3. Mengenai usulan sistematika berdasarkan UU No. 3 tahun 2006 tentang PA tidak menjadi persoalan asalkan lebih membawa maslahah.
4. Memang saya sependapat kompilasi harus tetap diteruskan walaupun mungkin belum maksimal hasilnya.
5. Pernyataan (kullu qardhin jarra manfaan fa huwa riba) bukan hadis tetapi ma qaala (pendapat hukum/kaidah hukum)
6. Memang sebuah kenyataan bahwa terdapat tingkatan hadits. Kalau hadits itu palsu jangan dikatakan dari Rasulullah.Karena itu perlu diadakan pemilahan masalah kekuatan sebuah hadits, apakah tingkatannya sohohih, hasan atau dhaif.
Hadits yang berbunyi Laa diroro wala Diroor adalah hadits Dhoif, dan kompilasi Nash dan Hujjah Syariyyah akan diusahakan mengunakan hadits shohih.

B. Prof.Dr.H.Amin Suma., SH.,MA.,MM.
1. Sistematika berdasarkan UU No. 3 tahun 2006 tentang PA memang usulan yang baik, tetapi dalam perpektif kajian akademis kurang tepat karena akan menyederhanakan persoalan
2. Memang sikap pesimis jangan sampai terjadi dalam penyusunan kompilasi, tetapi upaya tetap harus dilakukan walaupun tidak maksimal. Hal ini sesuai dengan kaidah ”maa la yudrak kuluuhu laa yutrak kulluhu” (sesuatu yang tidak dapat dicapai secara sempurna jangan sampai ditinggalkan sama sekali)
3. Untuk menafsirkan Al-Qur’an bany metode yang bisa dilakukan seperti tafsir ijmli, tafsili, tematik, termasuk metode historcal background dengan pendekatan asbabun nuzul.
4. Yang paling diutamakan dalam penyusunan kompilasi tentu saja nash Al-Qur’an. Jika telah ditemukan nasnya tinggal diikuti nash hadis yang terkait. Ini juga akan mengurangi kesulitan dalam penyeleksian hadis.
5. Hukuman bagi orang-orang yang melakukan kecurangan (al-muthawwifin) memang tidak dijelaskan dalam nash. Ini karena yang lebih ditekankan oleh Al-Qur’an adalah persoalan moralitas bukan hukum. Tetapi kalau akan dirumuskan sanksinya bisa diberik sanksi ta’zir (sanksi yang bentuk dan besarnya ditentukan oleh penguasa/ulul amri).
6. Memang ayat Al-Qur’an terbatas, tetapi keterbatasan tersebut akan mampu menghadirkan makna yang luas bila di telaah oleh orang yg memiliki wawasan yang luas yang disertai kemampuan menghubungkan ayat yg satu dengan ayat yang lain (ilmu munasabah)
7. lafal ”laa tadhlimun ma laa tudhlamuun” memang merupakan esensi (illat) dari larangan riba. Bahkan Atas dasar itu juga, rasyid ridha menafsirakan riba adalah segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang haram dan merugikan orang lain”. Dalam konteks ini, korupsi bisa juga masuk kategiri riba. Demiki juga berbagai perbuatan yang merugikan lainny terkait dengan upaya mencari harta.
8. Formalisasi syariah memang penting, akan tetapi pengejawantahan lewat kultural lebih penting lagi.
9. Penyusunan Kompilasi Nas dan Hujjah Syar’iyah menggunakan berbagai metode dengan berbagai macam sumber seperti al-Qur’an, al-Hadits
10. Al-Qur’an tidak terlalu memuat aturan hukum dalam masalah-masalah yang berkenaan dengan moralitas, karena itu hakim harus menggunakan feelingnya sebagai pengambil keputusan terhadap suatu masalah.
11. Di dalam al-Qur’an memang bisa jadi 1 katan dapat memiliki fungsi tafsir seperti Rasyid Ridho berpendapat bahwa setiap keuntungan yang diperoleh bukan dengan jalan yang halal, maka aadalah riba.
12. Formalisasi syariah memang penting, akan tetapi pengejawantahan lewat kultural lebih penting lagi.

SESSI III
Pengantar Moderator
Menurut Noel J Coulson, nash syar’iyyah harus dapat menjawab persoalan yang berkembang di masyarakat sesuai dengan perkembangan moderen. Hal ini juga diikuti oleh adanya gerakan pembaharuan di Turki, termasuk gerakan pembaharuan Hukum Islam yang terimplementasi dalam al Ahkam al ‘adliyah, yang diikuti oleh munculnya kodifikasi hukum Islam. Upaya selanjutnya pembaharuan hukum Islam dilakukan oleh Farhat Ziyadeh dan selanjutnya Abd Rozak As Sanhuri mencoba mempositifisasi hukum Islam dan dikembangkan ke berbagai Negara. Saat ini upaya dilakukan untuk proses kodifikasi hujjah syar’iyyah untuk diimplementasikan pada bidang ekonomi syariah sesuai dengan perkembangan.

A. Pokok Pikiran Makalah
1. Kompilasi Hujjah Syar’iyyah (Qowaid Fiqhiyyah) Tentang Ekonomi Syariah
Oleh : Prof. Dr. Chuzaimah Tahido Y, MA

a. Pengertian Qawaid Fiqhiyyah adalah kaidah atau dasar fiqh yang bersifat umum yang mencakup hukum-hukum syara’ secara menyeluruh dari berbagai bab dalam masalah-masalah yang masuk di bawah cakupannya.
b. Terdapat dua kaidah dalam fikih yang dijadikan dasar dalam ekonomi syariah yaitu “pada dasarnya semua bentuk mu’amulah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” dan dalil harus dihindarkan sedapat mungkin dalam penerapannya. “Hukum dasar dari segala sesuatu adalah boleh sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya.” Apa saja yang mendatangkan masalahat dan tidak merugikan salah satu pihak boleh sejauh tidak ada dalil yang mengharamkannya.
c. Dewan Syariah Nasional MUI dalam menetapkan fatwa-fatwa tentang ekonomi syariah selain berhujjah pada al Qur’an dan Sunnah serta Aqwal Ulama. Lebih lengkapnya dapat melihat bukum himpunan fatwa MUI.
d. Dalam penerapan kaidah tersebut untuk masalah giro dibolehkan berdasarkan qaidah berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi’ah karena tidak ada dalil yang mengharamkannya.
e. Kaidah tentang “bahaya harus dihilangkan” bahwa untuk menghilangkan bahaya/beban hutangnya ia boleh memindahkan penagihannya kepada pihak lain dikenal Hawalah. Untuk ini lembaga keuangan syari’ah (LKS) dapat meminta uang muka transaksi agar tidak terjadi madharat di kemudian hari.
f. Kaidah “Dimana terdapat kemaslahatan di sana terdapat hukum Allah” dalam penerapannya lembaga keuangan syari’ah (LKS) dapat menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan akuntansi baik dengan cara cash basis maupun accrual untuk keperluan distribusi hasil usaha karena dapat mendatangkan maslahat,
g. Kaidah tentang “Setiap utang piutang yang mendapatkan manfaat (bagi yang berpiutang/muqridh) adalah riba” dalam penerannya LKS harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal dengan akad qard, pinjaman dengan pengembalian pokok saja dan boleh diambil biaya administrasi pada nasabah.
h. Kaidah tentang “mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin” dalam penerapannya perlu disiapkan dana tertentu sejak dini missal melalui asuransi berdasarkan prinsip syariah.
i. Kaidah “ Kesulitan itu dapat menarik kemudahan” dalam penerapannya akad jual beli hanya dianggap sah apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi.Misalanya jualbeli salam boleh barangnya belum ada tetapi melalui pesanan dengan penyebutan spesifikasi yang jelas.
j. Kaidah “Adat kebiasan dapat ditetapkan sebagai hukum”, kebiasaan-kebiasan yang tidak bertentangan dengan syariat boleh mislanya dalam jual beli diserahkan pada adat, urf yang berlaku. Tetapi kebiasaan suap menyuap, pesta minuman dalam acara walimah, urf batil, tidak mendatangkan masalhat dan bertentangan dengan syrariat maka tidak dibenarkan.
k. Kaidah “Sesuatu yang berlaku berdasarkan adapt kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara” (selama tidak bertentangan dengan syari’at). Dalam penerapannya bahwa kebiasaan yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara’ dalam mualat merupakan dasar hukum.
l. Kaidah “tindakan Imam (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti maslahat “ penerapannya perlu adanya instrumen dari bank sentral yang sesuai syariah, BI boleh menetapkan SWBI untuk menjaga likuiditas bank-bank syariah.
m. Kaidah “mencegah mafsadah (kerusakan) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”, penerapannya bahwa dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dana, bank memerlukan adanya pasar uang antar bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
n. Kaidah “yang dipandang dalam akad adalah maksud-maksud dan makna bukan lafadz-lafadz dan bentuk-bentuk perhatian”. Penerapannya bahwa apabila terjadi perbedaan dalam suatu akad mengenai lafadznya maka yang harus dipegang sebagai suatu akad adalah maksudnya.
o. Kaidah “yang pokok (kuat) adalah tetap berlakunya hukum yang ada menurut keadaannya semula “penerapannya bahwa apabila ada keraguan mengenai hukum suatu perkara maka diberlakukan hukum yang ada telah ada sebelumnya sampai ada yang merubahnya.
p. Kaidah “pada dasarnya manusia adalah bekas dari tanggungan”, penerapannya bahwa adanya beban tanggung jawab adalah karena adanya hak-hak yang telah dimiliki atau perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan.
q. Kaidah “hukum yang lebih kuat dari sesuatu itu asalnya tidak ada”, penerapannya bahwa kaidah ini lazim berlaku pada yang sedang berperkara misalnya, jika mudharib meloporkan hasilnya baik untuk maupun rugi, yang dibenarkan adalah perkataan mudharib sebab asalanya keuntungan itu awalnya belum ada.
r. Kaidah ‘asal (hukum yang lebih kuat) dari tiap-tiap kejadian perkiraan waktunya adalah waktu yang terdekat “ penerapannya adanya gugat pembeli yang tidak dapat diterima karena di luar kemampuan penjual yang beritikad baik.
s. Kaidah’” pada dasarnya arti sesuatu kalimat adalah arti hakikatnya “penerapannya ucapan yang dapat diartikan secara hakiki dan majazi, maka arti hakiki yang harus dipegang.
t. Kaidah, tidak berbuat kemadharatan pada diri sendiri dan orang lain. Penerapannya : mengembalikan barang yang telah dibeli lantaran adanya cacat dibolehkan juga macam-macam khiyar dalam transaksi jual beli karena terdapat beberapa sifat yang tidak sesuai dengan yang disepakati. Larangan terhadap orang yang dilarang membelanjakan harta kekayaannya, orang pailit, orang dungu untuk bertransaksi dan syuf’ah. Dasar pertimbangannya “menghindarkan sejauh mungkin kemudharatan yang merugikan pihak yang terlibat di dalamnya.
u. Kaidah’ “kemudharatan-kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Tidak ada hukum haram beserta darurat dan hukum makruh beserta kebutuhan. Pnerapannya: dalam keadaan sangat terpaksa, maka orang diizinkan melakukan perbuatan yang dilarang. Orang yang kelaparan halal baginya makan bangkai apabila yang ada hanya itu saja. juga minum-minuman keras, apabila tidak ada minuman lainnya, dalam keadaan perang boleh mengeluarkan harta untuk membantu perjuangan demi kemaslahatan.
v. Kaidah, apa yang dibolehkan karena adanya kemadharatan diukur menurut kadar kemadharatnnya. Penerapannya: jalan haram boleh dilakukaun apabila kondisi memaksa, tetapi apabila sudah normal kembali ke hukum semula.
w. Kaidah: mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah adalah makruh dan dalam urusan selain ibadah adalah disenangi. Penerapannya: mendahulukan orang terima zakat dan mengutamakan orang lain dalam kesempatan kerja adalah hal terpuji. Tetapi mengurus jamaah, mengisi shaf yang kosong sedangkan orang itu tau adalah makruh hukumnya.
x. Kaidah, “pengikut hukumnya tidak tersendiri”, penerapannya: jual beli binatang yang sedang hamil, anak yang ada di dalam kandungannya termasuk ke dalam akad itu-jual beli tanah, tanaman yang ada di dalamnya termasuk di dalam jual beli itu; kecuali bila diadakan transaksi tersendiri.
y. Kaidah “dapat dimanfaatkan bagi yang meniru tidak demikian bagi yang memulai”
z. Penerapannya : jual beli tanaman muda tidak boleh, melainkan harus ditebas seketika.
å. Kaidah; mengamalkan maksud suatu kalimat, lebih utama daripada menyia-nyiakannya. Penerapannya, orang berwasiat memebrikan harta kepada anaknya tapi kalau anaknya sudah meninggal maka akan jatuh ke cucu2nya.
ä. Kaidah: 1) rela terhadap sesuatu adalah juga rela terhadap apa yang timbul dari sesuatu itu; 2) yang timbul dari sesuatu yang telah diizinkan tidak ada pengaruh baginya. Penerapannya: – apabila seseorang beli barang yang sudah cacat, dia harus rela terhadap semua keadaan akibat cacat itu, seorang yang menjaminkan mobilnya sebagai barang utang piutang dan memberi kesempatan untuk menggunakannya kepada yang memberi utang tetapi kemudian rusak maka yang menghutangi tidak menanggung kerugian, karena kerusakan itu berasal dari perbuatan yang telah diizinkan.
ö. Kaidah: fardhu itu lebih utama daripada sunnat. Penerapannya : “membebaskan hutng orang yang kesulitan lebih utama daripada menunda bayar hutang”, sebab pembebasan hutang hukumnya sunat dan penundaan hukumnya wajib dibayar oleh yang berhutang.
aa. Kaidah: sesuatu yang sedang dijadikan objek perbuatan tertentu tidak boleh dijadikan objek perbuatan tertentu yang lain, penerpannya: barang yang sudah dijaminkan untuk hutang tidak boleh dijaminkan hutang lain lagi.
bb. Kaidah’ “barangsiapa berusaha menyegarakan sesuatu sebelum waktunya menanggung akibat tidak mendapatkan sesuatu itu penerapannya; khamar kalau berubah jadi cuka dengan sendirinya menjadi halal tetapi kalau karena rekayasa misalnya diberi sesutu hukumnya jadi haram.
cc. Kaidah “kekuasaan yang khusus lebih kuat daripada kekuasaan yang umum”. Penerpannya: hakim tidak dapat membelanjakan harta anak yatim yang berada di bawah kekuasan wali.
dd. Kaidah: tidak dipegangi sesuatu (hukum) yang berdasarkan pada dhzan (dugaan kuat) yang jelas salahnya. Penerapannya: memberikan zakat yang kepda yang bukan mustahiknya, maka tidak sah.
hh. Kaidah, berbuat yang bukan dimaksud berarti berpaling dari yang dimaksud. Penerapannya: orang berusaha mengambil syuf’ah pada waktu berjumpa dengan orang yang telah membelinya dia berkata: beli dengan harga berapa? Hak syuf’ah jadi gugur sebab syuf’ah harus segera.
ii. Kaidah : “sesuatu yang tidak dapat dicapai keseluruhannya seharusnya tidak boleh ditinggalkan seluruhnya”
gg. Kaidah, “sesuatu yang tidak dicapai seluruhnya tidak boleh ditinggalkan sebagiannya”. Penerapannya, jika harta yang dimiliki sudah mencapai nishab untuk dikeluarkan zakatnya, hanya saja sebagian ada padanya sedangkan sebagain lagi ada pada orang lain, wajib dikeluarkan zakatnya apa yang ada padanya itu saat itu.
hh. Kaidah: “apabila berkumpul antara sebab, tipuan dan pelaksanaan langsung, maka didahulukan pelaksaanan langsung”, penerapannya.

3. Kompilasi Hujjah Syar’iyyah (Qowaid Ushuliyah) Tentang Ekonomi Syariah
Oleh : Dr. A. Munif Suratmaputra
a. Ada dua kaidah, qawaid ushuliyah dan qawaid fiqhiyyah. Keduanya sangat penting terkait dengan masail fiqhiyyah, qawaid ushuliyyah bertujuan untuk menggali hukum dari sumbernya atau memnculkan hukum baru yang memang belum ada sama sekali. Qawaid fiqhiyyah untuk mengikat tidak untuk ‘adilah istinbath as yar’iyyah (hujjah) untuk memperkuat agar mudah mencerna dan memahaminya.
b. Adanya macam-macam model dan bentuk transaksi moderen yang banyak bermunculan dan belum ada penegasan hukumnya di dalam al Qur’an dan hadis termasuk hukum Islam kategori fikih. Islam meletakkan prinsip-prinsip umum yang dapat dijadikan pedoman oleh ahlu al dzikri (fuqaha yang memenuhi kualifikasi mujtahid) untuk menentukan hukum masalah-masalah baru sesuai tuntutan zaman.
c. Mujtahid/ faqih harus menguasai ushul fikih yang merupakan alat berijtihad dalam bidang ibadah, muamalat, munakhat, jinayat, hukum dan lain-lain sesuai kebutuhan.
d. Beberapa dalil atau kaidah ushul fikih yang dapt dijaikn acauan dalam ekonomi syariah seperti istishlah/masalah mursalah, istihsan, istishab, sadzudazri’ah dan ‘urf. Diantara dalil/kaidah yang banyak dipakai oleh kalangan Malikiyah dan Hanabilah adalah maslahah mursalah, dalil ini menerima adanya prinsip perdagangan bebas dengan aturan yang adil. Contoh hal ini kita dapat menetapkan kehalalan transaksi lewat ATM, Kartu Kredit, melakukan inovasi di bidang transaksi bisnis. Pencetakan uang oleh pemerintah melalui bank sentral, memberi subsidi kepada yang tidak mampu dari kas baitulmal hal ini dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz.
e. Dalil/kaidah selanjutnya adalah Istihsan yang berarti beramal berdasarkan dalil yang paling kuat. Diantara dua dalil yang ada, atau berpedoman dengan maslahat yang bersifat parsial yang berhadapan dengan dalil yang bersifat umum. Masalah fikih yang diterapkan berdasarkan istihsan diantarnaya kehalal ba’i salam dan Ba’i Arayya (menjual kurma basah dengan kurma kering, kehalalan mandi di tempatumum dengan karcis, membayar memancing di tempat pemancingan dan lain-lain.
f. Kemudian dikenal adanya Istishab yaitu menghukumi sesuatu berdasarkan hukum-hukum semula disebabkan tidak ada dalil yang mengubahnya kemudian muncul kaidah al ashlu fil asya’a al ibahah, oleh karenanya segala macam bentuk atau alat transaksi baru yang tidak ada hukumnya di dalam al Qur’an atau sunnah dapat dibenarkan/dihukumi halal dengan catatan tidak mengandung salah satu unsur yang jelas-jelas dilarang oleh Islam.
g. Prinsip Sadzzudari’ah menutup sarana yang membawa kemungkinan terjadinya hal yang dilarang atau diharamkan, kaidah ini dapat diajdikan dalil yang berhubungan dengan ekonomi syariah. Sedangkan ‘urf adalah hal-hal baik yang menjadi kebiasaan berlaku dan diterima secara umum serta tidak berlawanan dengan prinsi-prinsip syariah. Penggunaan kaidah ini sangat sedikit digunakan oleh para Imam Madzhab tetapi dapat digunakan penerapannya dalam bidang Ekonomi Islam. Imam Malik menganggap ba’i ajal, ba’i inah diharamkan karena akan menjadi sarana untuk sesuatu yang dilarang yaitu riba, sementara Imam Abu Hanifah membolehkan karena beliau berpendapat pembeli baru dapat memiliki secara penuh jika telah melunasi. Syafi’I mengganggap juali beli keduanya sah, dengan alasan sesutu yang belum dijadikan fatwa sah hukumnya.
h. Dalam upaya menegmbangkan ekonomi syariah kita bebas memilih beberapa dalil atau kaidah yang diperselisihkan oleh fuqaha dan ushuliyah, tentu yang sesuai dengan kemaslahatan dan tuntutan zaman.
i. Selain kaidah di atas ada kaidah isti’arah, produk terbuat dari yang halal dan haram ketika telah berubah bentuk maka dapat menjadi halal tetapi Imam lainnya memilih tetap menjadi haram.

B. DISKUSI
Moderator
1. Perlu didefinisikan secara baik yang dimaksud hujjah syar’iyyah sehingga ada kejelasan.
2. Perlu ada keterampilan untuk membuat hukum, legal drafting. Bukan hanya kaidah norma tetapi kaidah hukum.
3. Abdullah Saeed menjelaskan sesungguhnya tidak ada perbedaan antara bank syari’ah dan konvensional kalaupun ada perbedaannya tipis, hanya sebagai instrumen marketing, tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

PERTANYAAN / TANGGAPAN:

1. Dhamanhuri, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara.
a. Tulisan prof Huzaimah telah menjadi kompilasi yang perlu disempurnakan
b. hawalah, pengalihan hutang apa landasan kebolehannya antara hujjah syar’iyyah tetapi di fikih sudah ada.
c. Mashadiru tasyri’ sudah jelas Q,H sementara masalah mursalah semuanya adalah metodologi penggalian hukum Islam.

2. Ibu Zaitun dari Univ Pancasila
a. Undang-undah perlindungan konsumen tetapi setelah dibaca kaidah2 yang dijelaskan seperitnya undang-undang konsumen tidak diperlukan lagi.
b. Konsep darurat sangat local dan subjektif, misalnya ATM BCA lebih banyak dari ATM bank syariah, untuk mereka yang jauh dari lokasi sulit memperoleh ATM bank syariah maka menjadi daruarat.
c. Bolehkah kaidah fikiyah untuk menerapkan suatu hadis sebagai dasar hukum?

3. Dr. Mujar Ibnu Syarif
a. Untuk Dr Munif, tidak menjelaskan lebih pada turuqul ijtihad dengan turuqul istimbath, apakai sama qaidah ushuliyyah dengan turuqul ijtihad. Adakah kaidah ushuliyyah yang khas yang tidak bias digunakan secara khas
b. Mungkinkah membuat kaidah fiqhiyyah atau kaidah ushuliyyah baru, misalnya “al’ibratu bi al mashlahah” untuk dapat digunakan bagi pemenuhan kebutuhan hukum modern.
c. Usulan membawa hasil seminar ini dalam skala Internasional
d. Parameter gharar, maisir agar terdapat keseragaman dan pemahaman yang sama untuk dapat diaplikasikan dalam bidang ekonomi syari’ah secara lebih luas

4. Hamid Farihi UIN
a. Kenapa prof. Chuzaimah lebih banyak mengemukakan kaidah Maliki sementara di Indonesia lebih banyak kaidah yang digunakan oleh Syafi’iyyah. Al ‘ibrah fi ‘uqud lil alfadz wal mabani”I misalnya mudharabah.
b. Usulan memasukkan kaidah-kaidah lain ke dalam kompilasi, Kaidah ma la yatimmul wajib illa bihi fahua waji, al kharaj bi al dhaman (keuntungan dengan resiko)
c. Istishan perlu juga digalakkan, seperti sms berhadiah di TV bagaimana hukumnya, bisakah dignaukan Istishan untuk masalah itu?

5. Agustianto IAEI
a. Untuk DR Munif, lebih pada metode, lebih pada kaidah-kaidah fiqhiyyah untuk istimbat hukum dari nash.
b. Mendukung usulan mujar, membaha hasil seminar kepada forum internasional sehinnga terdapat keragaman misalnya untuk ba’I Inah, Ba’i al Dain, transaksi kali bi kali
c. Perlu membuat ijtihad insya’i, membuat produk baru dengan kaidah-kaidah dan ijtihad baru di bidang ekonomi syari’ah baik untuk kerangka mikro dan makro. Sejauh didasarkan pada al qur’an dan sunnah.
d. Bagaimana jika terjadi pertentangan antara kaidah satu dengan yang lkain dan bagaimana mebgkompromikannya?

JAWABAN/TANGGAPAN :
1. Prof. Dr. Chuzaimah:
a. Hiwalah sudah ada dalam fiqh tetapi ada hal yang terkait masdharat sehingga digunakan kaidah tentang kemudarahata harus dihilangkan. Al dhararu yuzalu. Kaidah-kaidah fiqhiyyah banyak sekali tetapi dapat diangkat semua tetapi dipilih yang disepakati dan yang terkait dengan ekonomi dan telah diaplikasinyan dalam transaksi saat ini.
b. Kompilasi kaidah fiqhiyyah sebaiknya perlu dikembangkan dan dilanjutkan menjadi undang-undang sehingga memiliki kekuatan hukum.
c. ATM sudah banyak pada bank syariah dengan sistem windows sperti BNI dll, paling tidak jika sudah dapat dialksanakan sebagian janga ditinggalkan seluruhnya ma ladraku kulluh la yutraku kulluh.
d. Kaidah ini dapat digunakan dalam penerapan quran maupun hadis terutama dalam hal darurat.
e. Setuju membawa ke forum internasional untuk keseragamnnya, tetapi ikhtilaf dalam penerapannya tidak dapat dihindarkan disesuaikan dengan kebutuhan yang berbeda-beda.
f. Gharar, adanya unsur ketidakjelasan, maisir, untung-untungan, ada aiming-iming tetapi benar, ada unsur dzulm, merugikan orang lain.
g. Masih banyak kaidah lain yang belum dimasukan semua tetapi baru sebagian, panitia dapat menambahkan lagi kaidah-kaidah lain yang terkait.
h. Dalam membuat kaidah baru harus duduk bersama anatara akademisi dengan praktisi untuk kesesuaiannya dengan tetap menagcu pada nash.
i. Jika terdapat pertentangan antara maslahat dengan masharat maka dahulukan jauhkan madharat dari pada mengambil maslahat.

2. Dr. Munif
a. Menurut Imam Asya’rani, boleh memilih pendapat di antara para Imam Madzhab, tidak ada dalil manapun untuk kita terikat dengan salah satu madzhab. Rasul tidak pernah memilih dua hal kecuali yang paling mudah sejauh tidak bertentangan dengan nash. Ada kebebsan memilih dalam berbagai pendapat.
b. Sebagain umat Islam dari Syaifiiyah tetapi telah banyak beralih ke madzhab lain, misalnya saat puasa ramadhan, menurut syafi’I istbat Jakarta hanya untuk Jakarta tetapi di Inodnesia istbat berlaku nasional, ini fiqih maliki. Pilihan pada yang ringan asalkan ada dasarnya yang jelas dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan, inilah fleksibilitas hukum Islam. Yang paling banyak digunakan untuk ekonomi Islam mengikuti Maliki dan Hambali, lebih dapat menjawab kebutuhan.
c. Istilah Dalil, ‘Adilah, Mashdar, metodologi intinya sama.Kaidah jumlahnya cukup banyak 1600-an lebih di Majalah al Ahkam Al’ Adliyah. Qawaid ushuliyyah banyak yang dapat dipakai untuk qawaid fiqhiyyah tetapi banyak juga yang tidak dapat digunakan dalam qawaid fiqhiyya misalnya al amri wasailu lil wujub, al ashli fil ‘ibdah lil wujub.
d. Kaidah tidak terlalu banyak tetapi produk dapat dikembangan dariapda membuat kaidah baru tetapi produknya tidak berkembang.
e. Tidak mungkin membuat kaidah ushuliyyah baru, karena kaidiah yang ada merupakan kristalisasi dari pemikiran dan empiris dari para imam madzhab bersifat universal, berbeda dengan qawaid fiqhiyyah dapat dikembangkan menjadi berbagai kaidah karena sebagai media untuk menempatkankan hukum yang senantiasa berkembang.
f. Perlu adanya kehati-ahatian dalam menyusun Kompilasi Hukum Islam dalam Bidang Ekonomi karena ayat Qur’an saja hanya sedikit dalam bidang ekonomi perlu kajian mendalam terhadap nash sehingga membutuhkan dukungan hujjah syar’iyyah.
g. Tidak setuju terhadap pemikiran Abdullah Saeed, ekonomi syariah berbeda secara substansi dengan konvensional, demikian juga secara teori tetapi dalam prakteknya bias saja berbeda.

III. KESIMPULAN

Atas ma’unah dan ridha Allah subhanahu wa ta’ala Seminar Tentang Kompilasi Nash dan Hujjah Syar’iyyah Bidang Ekonomi Syariah telah diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tanggal 10 s.d 12 Juli 2006, di Jakarta.
Tujuan penyelenggaraan Seminar Tentang Kompilasi Nash dan Hujjah Syar’iyyah Bidang Ekonomi Syariah, adalah untuk:(1) menghimpun nash dan Hujjah Syar’iyyah bidang Ekonomi Syariah secara komprehensif-integral; (2) mendokumentasikan pemikiran hukum Islam (fiqh ijtihadiy) para pakar hukum Islam yang diramu dengan bingkai keindonesiaan; (3) memformulasikan masukan (feed-back) bagi penyempurnaan hukum ekonomi syariah; dan (4) memberikan bahan kajian awal bagi upaya transformasi hukum Islam bidang ekonomi syariah ke dalam hukum nasional.
Seminar ini diikuti oleh kalangan akademisi dan praktisi di bidang hukum dan ekonomi khususnya ekonomi syariah, antara lain dari berbagai universitas / perguruan tinggi negeri dan swasta, para hakim agama, pakar hukum dan ekonomi, praktisi ekonomi syariah, organisasi massa Islam, lembaga swadaya masyarakat ekonomi syariah, dan wakil dari instansi pemerintah terkait.

Setelah memperhatikan dengan seksama:
1. Pengarahan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.;
2. Keynote speech, oleh KH. Ma’ruf Amin, MA
3. Presentasi para pembicara:
a. Kedudukan, Standard dan Model Kompilasi Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia, oleh: Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.
b. Kedudukan Hukum Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia, oleh Prof.Dr.H. Ahmad Sukardja, S.H., MA.
c. Kemungkinan Penyerapan Nash-nash al-Quran ke dalam Kompilasi Bidang Ekonomi Syariah, oleh: Prof.Dr. H. Muhammad Amin Suma, S.H.,MA, MM.
d. Kemungkinan Penyerapan Nash-nash al-Hadits ke dalam Kompilasi Bidang Ekonomi Syariah, oleh: Dr. Ahmad Lutfi Fathullah, MA
e. Kompilasi Hujjah Syar’iyyah (Qowaid Ushuliyah) Tentang Ekonomi Syariah, oleh: Dr. A. Munif Suratmaputra
f. Kompilasi Hujjah Syar’iyyah (Qowaid Fiqhiyyah) Tentang Ekonomi Syariah, oleh: Prof.Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA

4. Diskusi-diskusi.
Tim Perumus menyimpulkan Seminar Tentang Kompilasi Nash dan Hujjah Syar’iyyah Bidang Ekonomi Syariah, sebagai berikut:

A. Kedudukan, Standard dan Model Kompilasi
1. Kedudukan Kompilasi Nash dan Hujjah Syar’iyyah Bidang Ekonomi Syariah idealnya lebih kuat dibanding Kompilasi Hukum Islam yang hanya ditetapkan dengan Instruksi Presiden sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Standard Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memuat hukum materiil dan formil yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang dapat dijadikan acuan bagi para hakim, dosen, mahasiswa, dan instansi yang memerlukan, serta dapat diaplikasikan secara nasional.
3. Model Kompilasi Nash dan Hujjah Syar’iyyah Bidang Ekonomi Syariah memuat kaidah-kaidah nash al-Quran dan al-Hadits, kaidah-kaidah fiqhiyyah, kaidah-kaidah qanuniyah, dan aqwal al-ulama.

B. Penyerapan Nash-nash al-Quran dan al-Hadits ke dalam Kompilasi Bidang Ekonomi Syariah

1. Di dalam al-Quran terdapat sejumlah surat dan atau ayat yang membicarakan ihwal ekonomi dan keuangan, terutama berkenaan dengan norma-norma dasar hukum ekonomi dan keuangan. Ayat-ayat hukum tersebut secara substansial dimungkinkan untuk diserap ke dalam kompilasi hukum bidang ekonomi syariah berdasarkan istinbath hukum (istinbath al-ahkam) dari ayat-ayat hukum ekonomi. Nash ayat-ayat al-Quran yang dapat diserap itu antara lain adalah:
a. Surah al-Muthaffifin ayat 1 – 4.
b. Surah al-Maidah ayat 1.
c. Surah al-Nisa’ ayat 29.
2. Hadits sebagai sumber kedua hukum Islam juga sangat besar kemungkinan nash-nashnya untuk diserap ke dalam Kompilasi Hukum Bidang Ekonomi Syariah. Beberapa nash hadits yang dapat diserap itu antara lain:
a. la dharara wala dhirara (tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan orang lain)
b. innama al-bay’ ‘an taradhin (jual beli harus atas dasar saling meridhai)
c. Al-bay’ani bilkhiyari ma lam yatafarraqa (penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah)
3. Beberapa problema dasar yang mungkin timbul pada saat nash-nash hadits akan dijadikan acuan hukum, adalah: (1) otentisitas Hadits, karena tidak semua hadits berkualitas shahih; (2) perbedaan budaya dalam tata cara jual beli dan kegiatan ekonomi; (3) pergeseran nilai kebiasaan atau ’urf.
4. Tim Kompilasi Hukum Islam Bidang Ekonomi Syariah yang nantinya akan dibentuk harus melibatkan pakar hadits guna penelusuran dan penentuan otentisitas hadits-hadits yang dijadikan dasar.

C. Kompilasi Hujjah Syar’iyyah (Qowaid al-ushuliyah dan al-fiqhiyyah) Tentang Ekonomi Syariah
1. Sebagaimana nash-nash al-Quran dan al-Hadits kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah juga digunakan untuk merumuskan kompilasi hukum ekonomi syariah.
2. Kaidah-kaidah ushuliyah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam merumuskan kompilasi hukum ekonomi syariah antara lain adalah:
a. Al-ashlu fi al-amri li al-wujub (asal dari perintah adalah wajib).
b. Al-ashlu fi al-nahyi li al-tahrim (asal dari larangan adalah haram).
c. Al-‘ibratu bi ‘umum al- lafzhi la bikhusush al-sabab (yang dijadikan pedoman adalah keumuman lafazh bukan kekhususan sebab yang melatarinya).
3. Kaidah-kaidah fiqhiyah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam merumuskan kompilasi hukum ekonomi syariah antara lain adalah:
a. al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah illa an yadulla dalil ‘ala tahrimiha (pada dasarnya semua bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya).
b. al- dhararu yuzalu (bahaya harus dihilangkan).
c. Al-‘adatu muhakkamah (adat kebiasaan [yang baik] dapat dijadikan hukum).

D. Rekomendasi
1. Hasil Seminar ini direkomendasikan untuk ditindaklanjuti dalam bentuk draft Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Draft Kompilasi tersebut selanjutnya dibawa ke dalam Konggres Umat Islam, sehingga bisa menjadi ijma’ ulama se-indonesia.
3. Hasil Konggres Umat Islam tersebut perlu dibawa ke forum seminar internasional.
4. Dalam penyusunan materi Kompilasi Hukum Islam Bidang Ekonomi seharusnya setiap negara Islam atau negara Muslim melakukan taswiyatul manhaj (penyamaan metodologi) sehingga persoalan hukum yang sama dapat ditetapkan hukum yang sama pula.

Jakarta, 12 Juli 2006
TIM PERUMUS

Ketua : Mustafa Edwin Nasution, Ph.D.
Sekretaris : Yunan Hilmy, S.H.,MH.
Anggota : 1. Dr. Mujar Ibnu Syarif, MA
2. Dr. Uswatun Hasanah
3. Arief Rudianto, S.Ag.

IV. PENUTUP

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Nikmat, Rahmat, dan Karunia-Nya kepada kita semua, pada sore hari ini sampailah kita pada akhir dari rangkaian agenda penyelenggaraan Seminar tentang Kompilasi Nash Dan Hujjah Syar’iyyah Bidang Ekonomi Syariah yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)-Departemen Hukum dan HAM bekerjasama dengan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri yang berlangsung selama 2 (dua) hari telah berjalan dengan baik.
Semua topik yang dijadualkan telah dibahas dan didiskusikan secara tuntas dan mendalam oleh seluruh peserta seminar yang melahirkan ide-ide atau gagasan-gagasan secara kreatif dan kritis, serta melahirkan rumusan seminar sebagai wujud partisipasi kita bersama. Kita menyadari, seminar ini tidaklah cukup untuk mewujudkan apa yang kita dambakan saat ini. Terwujudnya himpunan nash dan Hujjah Syar’iyyah bidang ekonomi syariah secara komprehensif-integral guna memperkaya sistem hukum nasional dan acuan bagi peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada seluruh penyaji kertas kerja dan peserta yang telah berpartisipasi secara penuh dalam seminar ini. Diharapkan segala jerih payah dan pemikiran kita semua yang tercurah selama berlangsungnya acara seminar ini akan membawa manfaat bagi pembangunan hukum dan peraturan perundang-undangan,.
Untuk mengakhiri sambutan penutupan ini, perkenankan kami atas nama penyelenggara seminar mengucapkan terima kasih. Dan akhirnya disertai dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah, secara resmi kami menutup seminar ini.
Wabillahit Taufiq Walhidayah, Wassalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Jakarta, 12 Juli 2006.

DAFTAR ISI
(PROCEEDING)

Hal.

I. PENDAHULUAN 1.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Latar Belakang
Permasalahan
Maksud dan Tujuan
Topik Seminar
Peserta seminar
Pelaksana Seminar
Waktu dan Tempat Pelaksanaan
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
…………………… 1.
3.
4.
5.
6.
6.
7.

II.
PERSIDANGAN SEMINAR 8.
Pokok-pokok Pikiran Keynote Speech

Sessi I
…………………… 8.
a. Pokok-pokok Pikiran Penyaji .. …………………. 10.
1.

2. Upaya Mengembalikan Aset Hasil Korupsi Dengan Kerjasama Bantuan Hukum Timbal Balik Masalah Pidana
(Basrief Arief, SH, MH) …………………… 10.
Pengembalian Aet Hasil Kejahatan Korupsi
(I Ktut Sudiharsa) ………………….. 14.
b. Tanya Jawab / Diskusi …………………… 19.

Sessi II

a. Pokok-pokok Pikiran Penyaji ………………….. 26.
1. Sistem Informasi Pengekan Hukum dalam Implementasi Konvensi Anti Korupsi 2003
(Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH) ………………….. 26.
2. Koordinasi Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi
(W. Tangun Susila dan I.B. Surya Dharma Jaya) …………………… 27.
b. Tanya Jawab / Diskusi ………………….. 28.

Sessi III

a. Pokok-pokok Pikiran Penyaji ……………….. 38.
1. Perspektif Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 Terhadap Peraturan Perundang-undangan Mengenai Pemberantasan Korupsi (Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LL.M) ………………… 38.
2. Peranan NCB Interpol Indonesia dalam Implementasi Konvensi Anti Korupsi 2003 (AKBP Drs. Budiman Perangin-angin) …………………… 41
b. Tanya Jawab / Diskusi ……………………….. 43.

III.

KESIMPULAN SEMINAR

………………….

46.

IV.

PENUTUP

…………………

56.

Lampiran-lampiran:
a.
b. Sambutan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
Makalah Keynote Speech
c. Makalah-Makalah Penyaji
d. Jadual Seminar
e. Daftar Hadir Peserta
f. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI

Prospek Rupiah dari Sudut Pandang BOP

December 18, 2009 Leave a comment

Februari 2009
LIPUTAN KHUSUS
Corporate FX &
Structured Products
Tel: 6349-1888 / 1881
Fixed Income &
Structured Products
Tel: 6349-1810
Investments &
Structured Product
Tel: 6349-1886
Interest Rate Derivatives
Tel: 6349-1899
Treasury Research &
Strategy
Tel: 6530-4887
Enrico Tanuwidjaja
+65 6530 5949
TanuwidjajaE@ocbc.com
Emmanuel Ng
+65 6530 4073
NgCYEmmanuel@ocbc.com

Neraca Transaksi Berjalan Indonesia
• Dalam analisa kami kali ini, kami akan meninjau lebih dekat dinamika yang ada di
belakang neraca pembayaran Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan istilah
umum dalam bahasa Inggris Balance of Payment. Hal tersebut akan kami
rangkai dengan pandangan kami untuk prospek rupiah dan juga neraca
perdagangan Indonesia dalam jangka waktu beberapa kuartal ke depan tahun
2009 ini. Secara Neraca Transaksi Berjalan (NTB), kontraksi yang terjadi pada
ekspor Indonesia di bulan Desember sebesar -20,6% yoy melampui jatuhnya
pertumbuhan impor yang hanya terlihat jatuh sebesar -7,96%. Namun demikian,
kami berpendapat bahwa hal ini akan segera berbalik dimana kontraksi impor
akan mengejar kontraksi ekspor dengan semakin nyatanya resesi perekonomian
global dan regional yang tidak dapat dipungkiri akan menular kepada prospek
pertumbuhan perekonomian Indonesia dan juga tingkat perdagangannya dengan
pasar global dan regional lainnya.
• Di dalam situasi seperti sekarang ini, shock negatif yang terjadi pada terms of
trade Indonesia yang diakibatkan oleh jatuhnya harga minyak mentah dunia dan
juga komoditas-komoditas lainnya diperkirakan akan melihat adanya tarikmenarik
antara 2 faktor dalam sektor perdagangan luar negeri Indonesia:
turunnya penerimaan di sektor ekspor non-migas Indonesia (tidak diingikan bagi
prospek perdagangan Indonesia) namun di sisi lainnya, nilai nominal impor
kebutuhan minyak Indonesia akan turun (dampak positif bagi neraca
perdagangan RI). Secara singkat, kami mengantisipasi akan terjadinya flip atau
berbaliknya tren penurunan surplus neraca perdagangan RI menjadi naik dalam
waktu dekat sampai menengah ini.
• Setelah menjelaskan hal tersebut diatas, perlu diingat bahwa NTB Indonesia
masih akan terus ditekan dari sisi perdagangan jasa, yang secara konsisten
berada dalam posisi defisit (lihar grafik pada halaman berikut) meskipun keadaan
lesunya prospek perekonomian dunia sekarang ini yang disertai dengan semakin
nyatanya tren deflasi secara global seharusnya mengurangi net outflow dari
sektor pariwisata dan juga biaya transportasi kapal untuk transaksi perdagangan
antara Negara. Secara neraca pendapatan (income account), perlambatan
pertumbuhan perekonomian global sepertinya akan terus mengikis posisi defisit
tersebut tetapi penerimaan Indonesia dalam bentuk remittances juga akan
menurun, yang notabene mengurangi posisi surplus current transfers dari neraca
pendapatan RI. Secara keseluruhan, gambaran yang ada pada saat ini masih
jauh dari jelas namun hal tersebut sudah cukup untuk memberikan rasa waspada
yang cukup beralasan bagi prospek pergerakkan nilai tukar rupiah, paling tidak
sokongan positif sepertinya masih belum terlihat dalam kurun waktu 2 kuartal ke
depan.
Treasury & Strategy Research 2
Februari 2009 Liputan Khusus Pasar Finansial Global dan Regional
…Net FDI
diperkirakan masih
akan terus
menyempit sampai
pada akhir tahun
2009 ini…
Sokongan marginal yang diproyeksikan dari surplus neraca perdagangan RI
namun NTB tetap berada dalam posisi yang rentan dalam jangka waktu dekat
sampai menengah ini
Neraca Rekening Modal dan Keuangan Indonesia
Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment atau FDI)
• Melihat ke sisi neraca rekening modal dan keuangan (NRMK) Indonesia,
menyusutnya dana-dana global yang dapat diinvestasikan oleh karena
mengeringnya likuiditas dunia semenjak krisis kredit dan sub-prime dimulai
sementara resesi global yang saat ini semakin menjadi-jadi diantisipasi akan
mengakibatkan turun secara drastisnya aliran investasi asing langsung (FDI) di
tahun 2009 ini. Kami memperkirakan bahwa aliran dana FDI tersebut ke
Indonesia berada dibawah angka 5 milyar dollar AS untuk keseluruhan tahun
2008 kemarin. Angka tersebut menurun jika dibandingkan dengan level 6,928
milyar dollar AS yang tercatat pada tahun 2007. Pada tahun 2009 ini, FDI ke luar
pantai Indonesia juga diperkirakan akan terus meskipun posisi net surplus FDI
Indonesia masih akan terus menyempit sampai paling tidak akhir tahun 2009 ini.
BOP: NRMK
Treasury & Strategy Research 3
Februari 2009 Liputan Khusus Pasar Finansial Global dan Regional
Faktor penggerak dan
pengaruh terbesar bagi
BOP Indonesia,
menurut pandangan
kami, akan datang dari
neraca portfolio (NP)
dan investasi (NI) RI
lainnya
Dari segi NP swasta,
sisi aset sepertinya
akan cukup
memberikan sokongan
bagi portfolio
investment account RI
karena disebabkan
oleh kemungkinan
akan turunnya aliran
investasi keluar dari
pihak swasta
Investasi Portfolio
• Faktor penggerak dan pengaruh terbesar bagi BOP Indonesia, menurut
pandangan kami, akan datang dari neraca portfolio (NP) dan investasi (NI) RI
lainnya. Dari segi NP, kondisi investasi yang kurang begitu bersahabat pada
tahun 2009 ini diantisipasi untuk mengurangi minat investor lokal untuk
menanamkan investasi finansial mereka di luar negeri (discouraging net
outflows from domestic investors) bahkan mungkin akan mendorong adanya
repatriasi dana masuk ke Indonesia, apalagi setelah kita melihat adanya
outflows yang cukup signifikan pada sektor tersebut di tahun 2007 yang lalu.
Perlu dicatat juga bahwa pada 3 kuartal pertama di tahun 2008, sisi aset
(asset) dari neraca portfolio RI telah mencatat jumlah net outflow yang
semakin kecil di angka 830 juta dollar AS, jumlah yang sangat minim jika
dibandingkan dengan level keseluruhan di tahun 2007 yaitu sebesar 4,457
milyar dollar AS.
• Sementara itu, sisi kewajiban (liability) NP diperkirakan akan terus berada di
“kursi panas.” Untuk sektor publik, kami melihat adanya kejatuhan yang
cukup signifikan pada posisi investasi asing di Surat Utang Negara RI dan
juga SBI pada kuartal III tahun 2008 yang lalu dan sepertinya kuartal akhir
tahun kemarin juga akan mengalami hal yang sama pula, seperti terlihat
pada grafik di halaman berikut. Ekspektasi semakin rendahanya kepemilikan
SUN oleh investor asing sedikit banyak juga dipengaruhi oleh tajamnya
penurunan kondisi likuiditas global menjelang akhir tahun kemarin yang
kemungkinan besar menyiratkan adanya penarikan dana asing yang
berakibat negatif terhadap NP tersebut. Di kuartal III 2008 (apalagi di kuartal
IV tahun 2008 kemarin), net withdrawals yang terangkum dan tercatat dalam
neraca kewajiban otoritas moneter RI (dimana lalu lintas kepemilikan dan
perdagangan SBI tercatat) telah melihat adanya aliran dana keluar sebesar
1,368 milyar dollar AS.
• Lebih lanjut, dalam periode antara September 2008 sampai dengan Januari
2009, kepemilikan SUN RI oleh pihak asing jatuh sebanyak 19,47 trilyun
rupiah atau sekitar 3,6 milyar dollar AS dimana bulan Januari itu sendiri
melihat adanya net foreign holdings turun sebanyak 1,59 trilyun rupiah,
ekuivalen dengan 348 juta dollar AS. Hal yang mengkhawatirkan adalah
pada saat ini tersisa sekitar 7,3 milyar dollar AS dana asing yang beresiko
untuk “terbang” dari NP Indonesia bilamana level risk aversion kembali
melonjak dengan cukup tinggi. Jumlah ini setara dengan 14,6% dari tingkat
cadangan devisa RI pada saat ini dan jumlah ini belum termasuk kepemilikan
asing terhadap SBI, meskipun jumlahnya diperkirakan lebih sedikit jika
dibandingkan dengan SUN RI.
• Dari segi NP swasta, sisi aset sepertinya akan cukup memberikan sokongan
bagi portfolio investment account RI karena disebabkan oleh kemungkinan
akan turunnya aliran investasi keluar dari pihak swasta (terkondisikan pada
tetap terjaganya sentimen swasta terhadap kestabilan kondisi perekonomian
dan mungkin politik RI). Di sisi yang lain, sisi kewajiban, dimana investment
netto terhadap surat utang dan saham yang dikeluarkan oleh pihak swasta
(corporate debt and equity securities) sepertinya juga tidak begitu
mendukung dengan semakin naiknya premium resiko (risk premia) yang bisa
memicu keluarnya dana asing dari investasi pada aset finansial yang
dikeluarkan oleh sektor korporat tersebut.
Treasury & Strategy Research 4
Februari 2009 Liputan Khusus Pasar Finansial Global dan Regional
…indikasi bahwa
investor tidak terlalu
re-aktif dalam menarik
investasi portfolio
mereka di bursa saham
Indonesia…
Neraca dasar juga
turut
mendemonstrasikan
potensi pelemahan
rupiah lebih lanjut
dalam waktu dekat ini
• Apa yang menarik terlepas dari isu tersebut diatas, net foreign buying akan
saham-saham Indonesia (local equities) naik ke kisaran 963,35 juta dollar AS
pada kuarta IV 2008 dari level 240,21 juta dollar AS per kuartal III 2008
meskipun kondisi finansial global sedang mengalami tsunami. Namun
demikian, hal tersebut mungkin hanya menandakan adanay realokasi dari
portfolio aset para investor asing. Secara kumulatif pada tahun 2009 ini, net
foreign selling dari saham-saham Indonesia telah mencapai angka 124,35
juta dollar AS, menandakan bahwa selera investor terhadap aset-aset
finansial Indonesia telah sedikit banyak terkonsolidasi. Sebagai
perbandingan, pasar ekuitas Indonesia telah menyaksikan net inflows
sebesar 3,535 milyar dollar AS pada tahun 2007 namun turun ke angka
1,784 milyar dollar AS di tahun 2008 kemarin. Secara kasat mata, hal
tersebut kurang lebih memberikan indikasi bahwa investor tidak terlalu reaktif
dalam menarik investasi portfolio mereka di bursa saham Indonesia
semenjak menanamkan modalnya pada aset-aset yang ditawarkan di pasar
finansial Indonesia.
Investasi Lainnya – Sumber potensi pendukung rupiah
• Secara garis besar, analisa sejauh ini yang kami telah paparkan memberikan
gambaran yang kurang begitu cerah terhadap neraca dasar Indonesia (lihat
grafik di halaman berikut) atau dalam istilah pasar mata uang lebih dikenal
sebagai basic balance. Neraca dasar atau basic balance tersebut adalah
total dari komponen-komponen sebagai berikut: neraca transaksi berjalan
(current account) + investasi asing langsung (FDI) + investasi portfolio
(portfolio investment). Seperti yang terlihat pada kuartal IV tahun 2008
yang baru saja berlalu, indikator ini juga turut mendemonstrasikan potensi
pelemahan rupiah lebih lanjut dalam waktu dekat ini.
• Pada neraca investasi lainnya (NI), sub-neraca sisi kewajiban pemerintah RI
dan juga otoritas moneter (the government and monetary authority sub
account liability side) selalu merupakan komponen yang penting dan
menunjukkan adanya kesetimbangan antara pemberian pinjaman dan
pembayaran kembali. Untuk tahun 2009 ini, pemerintah RI perlu untuk
mengisi gap pembiayaan dari pinjaman kepada pihak asing (foreign financing
gap) yang diperkirakan akan membengkak dari segi fiskal disamping
pembayaran reguler hutang luar negeri Indonesia (baik pemerintah maupun
swasta). Namun, adanya fasilitas swap lines yang diprakarsai oleh Inisiatif
Treasury & Strategy Research 5
Februari 2009 Liputan Khusus Pasar Finansial Global dan Regional
…adanya fasilitas
swap lines yang
diprakarsai oleh
Inisiatif Chiang Mai
(Chiang Mai Initiative
atau CMI) dan juga
fasilitas pinjaman yang
bisa dikatakan sudah
dalam posisi stand-by
dari pihak bilateral
maupun multilateral
serta antisipasi akan
penjualan Global
Medium Term Notes
(GMTN) dalam bentuk
USD dirasa akan cukup
membantu menahan
tendensi pelemahan
rupiah dalam waktu
dekat sampai
menengah ini…
Chiang Mai (Chiang Mai Initiative atau CMI) dan juga fasilitas pinjaman yang
bisa dikatakan sudah dalam posisi stand-by dari pihak bilateral maupun
multilateral serta antisipasi akan penjualan Global Medium Term Notes
(GMTN) dalam bentuk USD dirasa akan cukup membantu menahan tendensi
pelemahan rupiah dalam waktu dekat sampai menengah ini. Hal lainnya
yang kami rasa positif bagi prospek ekonomi, khususnya mata uang, negara
berlambang burung Garuda tersebut adalah inisiatif dan strategi para
pembuat kebijakan dan pejabat RI untuk meminjam dalam jumlah yang lebih
sedikit dibandingkan dengan jumlah pembayaran hutang yang lalu.
• Disamping berhasil untuk mendapatkan bantuan fasilitas currency swap lines
secara bilateral maupun multilateral tersebut yang berjumlah 6 milyar dollar
AS (dengan adanya kemungkinan tambahan lagi sehingga diperkirakan
dapat mencapai 12 milyar dollar AS) dari negara-negara seperti Jepang,
RRT, Korea, dan juga lembaga keuangan dunia seperti the World Bank,
Indonesia sepertinya akan tetap menjual GMTN mereka untuk membiayai
keperluan RAPBN mereka yang diperkirakan untuk mencapai jumlah total
132 trilyun rupiah (11,38 milyar dollar AS) atau setara dengan 2,5% dari PDB
Indonesia. Jumlah dana yang ditargetkan melalui program GMTN ini
diproyeksikan sebesar 4 milyar dollar AS, terkondisikan pada pengesahan
DPR akan proposal revisi RAPBN 2009 yang saat ini belum diberikan.
Neraca Dasar dan Rupiah
• Tahun 2009 ini, sama seperti hampir setiap negara di dunia yang terkena
imbas dari krisis global telah memberikan stimulus ekonomi, Indonesia juga
telah melakukan hal yang sama dengan mencanangkan tambahan stimulus
fiskal berjumlah 71,3 trilyun rupiah (6,3 milyar dollar AS) atau setara dengan
1,4% dari PDB RI dengan pembiayaan yang ditargetkan hanya
mengandalkan penerbitan SUN RI secara minimal di angka 54,7 trilyun
rupiah. Jumlah tersebut seharusnya dapat memberikan sentimen yang
cukup baik bagi Surat Berharga Negara RI dari segi suplai yang cukup
minimal jika dibandingkan dengan net bonds issuance pada tahun 2008 yang
berjumlah 117,8 trilyun rupiah.
Treasury & Strategy Research 6
Februari 2009 Liputan Khusus Pasar Finansial Global dan Regional
Dari sisi
perkembangan sektor
usaha swasta, kami
mengantisipasi adanya
support dari scenario
yang mungkin sekali
terjadi yaitu turunnya
proporsi dana pihak
swasta dalam bentuk
valuta asing lainnya
• Kabar berita terkini mengatakan bahwa Republik Indonesia sepertinya harus
menaikkan pembelanjaan subsidi BBM sebanyak 61% atau sekitar 39,5
trilyun rupiah berdasarkan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) yang
berkisar antara 40-60 dollar AS per barelnya, menurut Direktur Jendral
Minyak dan Gas Kementerian Pertambangan dan Energi Evita Legowo.
Pemerintah sebelumnya menganjurkan untuk menaikkan suplai BBMbersubsidi
sebesar 5,7% menjadi 38,9 kilo liter untuk tahun 2009 ini setelah
permintaan BBM tersebut naik oleh karena adanya pemangkasan harga BBM
sebanyak 3 kali baru-baru ini. Meskipun masih dalam tahap perencanaan,
namun hal tersebut perlu memperjelas sumber pendanaan rencana tersebut
karena hal tersebut kemungkinan besar akan menambah beban pada sisi
pinjaman pemerintah RI.
• Meskipun sentimen investasi para investor global maupun regional terhadap
aset negara-negara berkembang kurang begitu positif, adanya perjanjian
currency swap lines maupun juga fasilitas bantuan keuangan yang siap
diberikan oleh beberapa negara tetangga di kawasan Asia ditambah dengan
CMI semestinya juga akan menyokong paling tidak kestabilan, jika bukan
penguatan, rupiah dalam waktu dekat ini meskipun GMTN tidak berhasil
untuk diluncurkan karena situasi tingginya level risk aversion yang
belakangan ini mudah sekali datang dan pergi.
Komponen Aset dan Kewajiban Neraca Investasi Lainnya
• Dari sisi perkembangan sektor usaha swasta, kami mengantisipasi adanya
support dari scenario yang mungkin sekali terjadi yaitu turunnya proporsi
dana pihak swasta dalam bentuk valuta asing lainnya (yang berarti aliran
dana keluar akan lebih sedikit dari sisi aset) yang paling sedikit dipengaruhi
oleh 2 faktor:
- Perlambatan, atau bahkan kontraksi, pada tingkat pertumbuhan
ekspor Indonesia dan;
- Adanya peraturan baru dari Bank Indonesia yang mengharuskan
adanya bukti dokumentasi (NPWP, Letter of Credit untuk urusan
ekspor-impor) untuk pembelian valuta asing lebih dari ekuivalen
100.000 dollar AS per bulannya.
Treasury & Strategy Research 7
Februari 2009 Liputan Khusus Pasar Finansial Global dan Regional
…ketatnya kondisi
keuangan maupun
likuiditas global dan
regional juga
diperkirakan akan
menyebabkan kecilnya
net drawings atau
aliran dana masuk
(fund inflows) yang
sepertinya tidak akan
diiringi oleh turunnya
pembayaran hutang
luar negeri sektor
swasta Indonesia
…meskipun posisi
NTB dan NP semuanya
memiliki resiko untuk
mebuat prospek positif
rupiah menjadi rentan
dari perspektif BOP,
sisi NI atau neraca
investasi lainnya,
terutama dari faktor
tersedianya fasilitas
swap lines dari pihak
asing baik bilateral
maupun multilateral,
diharapkan dapat
memberikan suatu
buffer bagi rupiah
untuk tetap terjaga
stabilitas nilai tukarnya
Sementara itu, dari sisi kewajiban, ketatnya kondisi keuangan maupun
likuiditas global dan regional juga diperkirakan akan menyebabkan kecilnya
net drawings atau aliran dana masuk (fund inflows) yang sepertinya tidak
akan diiringi oleh turunnya pembayaran hutang luar negeri sektor swasta
Indonesia. Hal tersebut dikhawatirkan berpotensi untuk memberikan warna
yang kurang cerah bagi prospek penguatan rupiah lebih jauh.
Revisi RAPBN 2009 yang diajukan kepada DPR
• Untuk meringkas semuanya ini, meskipun posisi NTB dan NP semuanya
memiliki resiko untuk mebuat prospek positif rupiah menjadi rentan dari
perspektif BOP, sisi NI atau neraca investasi lainnya, terutama dari faktor
tersedianya fasilitas swap lines dari pihak asing baik bilateral maupun
multilateral, diharapkan dapat memberikan suatu buffer bagi rupiah untuk
tetap terjaga stabilitas nilai tukarnya.
Treasury & Strategy Research 8
Februari 2009 Liputan Khusus Pasar Finansial Global dan Regional
…dari sudut pandang
IDR NEER (Rupiah
Nominal Effective
Exchange Rate) dan
mendapatkan
kesimpulan bahwa
rupiah dirasa tidak
terlalu overvalued…
• Sebagai penutup, namun bukan berarti kalah penting, kami melihat secara
spesifk penilaian (valuation) terhadap rupiah dari sudut pandang IDR NEER
(Rupiah Nominal Effective Exchange Rate) dan mendapatkan kesimpulan
bahwa rupiah dirasa tidak terlalu overvalued, paling tidak dari paradigma
NEER. Hal tersebut terbukti cukup jelas dari -18,8% depresiasi IDR NEER
dalam kurun waktu pertengahan September 2008 sampai dengan awal bulan
Februari 2009. Meskipun demikian, kami tetap memutuskan untuk merevisi
prediksi rupiah kami ke angka 13.000 (sebelumnya 12.700) untuk kuartal III
2009 tentunya dengan catatan bahwa level tersebut mungkin tercapai
sebelum periode tersebut apalagi di kala risk aversion masih memiliki
tendensi untuk berada di level yang secara relatif lebih tinggi dari biasanya.
• Tanpa perlu dijelaskan secara mendetil, prediksi tersebut terus kami
dasarkan pada kondisi bahwa meskipun tingkat kekhawatiran terhadap resiko
cukup tinggi, terutama terlihat dari naiknya level premi resiko (risk premium)
terhadap rupiah belakangan ini, namun tidak akan terjadi ledakan besarbesaran
dari keadaan yang bisa dikatakan sudah kurang mendukung pada
saat ini. Kedua, prediksi tersebut juga kami pancangkan pada analisa dan
argumen kami di halaman-halaman sebelumnya bahwa aliran dana investasi
(baik keluar maupun masuk) dan juga keperluan pembiayaan dan pinjaman
baik untuk dan dari sektor publik (pemerintah) maupun sektor swasta akan
turun. Tentunya, faktor risk aversion terus akan menjadi elemen penting
yang tidak mudah untuk diprediksi arahnya dan oleh karena kami terus
memproyeksikan pergerakkan USD-IDR untuk tetap menuju ke arah utara
namun akan tetap berada dibawah level yang tersirat dari NDF.
IDR NEER dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar AS
Treasury & Strategy Research 9
Februari 2009 Liputan Khusus Pasar Finansial Global dan Regional
Co.Reg.no.:193200032W
This publication is solely for information purposes only and may not be published, circulated, reproduced or distributed in whole
or in part to any other person without our prior written consent. This publication should not be construed as an offer or
solicitation for the subscription, purchase or sale of the securities/instruments mentioned herein. Any forecast on the economy,
stock market, bond market and economic trends of the markets provided is not necessarily indicative of the future or likely
performance of the securities/instruments. Whilst the information contained herein has been compiled from sources believed to
be reliable and we have taken all reasonable care to ensure that the information contained in this publication is not untrue or
misleading at the time of publication, we cannot guarantee and we make no representation as to its accuracy or completeness, and
you should not act on it without first independently verifying its contents. The securities/instruments mentioned in this
publication may not be suitable for investment by all investors. Any opinion or estimate contained in this report is subject to
change without notice. We have not given any consideration to and we have not made any investigation of the investment
objectives, financial situation or particular needs of the recipient or any class of persons, and accordingly, no warranty
whatsoever is given and no liability whatsoever is accepted for any loss arising whether directly or indirectly as a result of the
recipient or any class of persons acting on such information or opinion or estimate. This publication may cover a wide range of
topics and is not intended to be a comprehensive study or to provide any recommendation or advice on personal investing or
financial planning. Accordingly, they should not be relied on or treated as a substitute for specific advice concerning individual
situations. Please seek advice from a financial adviser regarding the suitability of any investment product taking into account
your specific investment objectives, financial situation or particular needs before you make a committment to purchase the
investment product. OCBC and/or its related and affiliated corporations may at any time make markets in the
securities/instruments mentioned in this publication and together with their respective directors and officers, may have or take
positions in the securities/instruments mentioned in this publication and may be engaged in purchasing or selling the same for
themselves or their clients, and may also perform or seek to perform broking and other investment or securities-related services
for the corporations whose securities are mentioned in this publication as well as other parties generally.

UPAYA MEMBENTUK PERBANKAN NASIONAL PERAN BANK BNI PADA TAHUN 1950AN

December 18, 2009 Leave a comment

Oleh :
Widigdo Sukarman
Masa Awal Kemerdekaan (1945 – 1949)
Indonesia yang memperoleh kemerdekaannya melalui kekerasan, mewarisi sebuah keadaan dengan keterbatasan-keterbatasan yang sangat menentukan bagi pembangunan ekonomi. Dari segi ekonomi, keterbatasan tersebut terlihat dari belum adanya visi atau gagasan pembangunan yang komprehensif, kekurangan sumber daya dan permodalan, serta rusaknya alat-alat produksi akibat Perang Dunia II serta tekanan inflasi. Dari segi politik, di samping masih berlanjutnya eforia revolusi yang menyebabkan munculnya mental “terobosan”, juga diimbangi oleh keanekaragaman kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh negatif terhadap konsistensi pelaksanaan program-program pembangunan ekonomi. Namun Indonesia masih mengalami kesulitan karena Belanda tetap bertahan untuk tidak mengakui kemerdekaan RI, tidak seperti negara bekas penjajah lain yang mengakui kemerdekaan bekas koloninya yaitu Pilipina pada 1946, India pada 1947, Burma dan Srilangka pada 1948. Upaya mempertahankan kedaulatan dari ofensif Belanda dan pergolakan-pergolakan politik tahun 1945-1950, telah menyebabkan langkah-langkah kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter tidak optimal. Apa yang bisa dilakukan sepanjang lima tahun pertama masa kemerdekaan hanya merupakan langkah-langkah praktis untuk menunjukkan bahwa pemerintah nasional telah mulai berfungsi. Maka tak mengherankan, jika hal pertama yang dilakukan pemerintah dalam bidang ekonomi adalah pengambil-alihan fasilitas umum yang sebelumnya dikuasai pemerintah militer Jepang, seperti transportasi, listrik, perkebunan, logistik dan pertambangan (Sutter, 1959:293-314).
Tindakan-tindakan ini diikuti juga oleh penetapan mata uang nasional, Oeang Repoeblik Indonesia (ORI), sebagai ganti uang pendudukan Jepang. Tindakan ini merupakan hal yang strategis baik dari segi ekonomis maupun politis, yaitu untuk mempunyai alat pembayaran sendiri, maupun sebagai simbol sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. Usaha pemerintah menciptakan mata uang sebagai pengganti mata uang Jepang (dan juga kemudian uang NICA1), harus pula dilihat sebagai tindakan yang sama dengan penerbitan continental money atau greenback, uang yang dikeluarkan negara-negara koloni di Amerika Serikat untuk membiayai perlawanan terhadap negara kolonial Inggris pada periode 1776-1783 (Oey, 1991:69-72).
Perlunya suatu bank sirkulasi
Keperluan untuk mempunyai mata uang yang syah inilah yang mendorong pemerintah dan para patriot Indonesia mendirikan Bank Negara Indonesia yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan ORI, yang diresmikan oleh Menteri Keuangan A.A. Maramis pada 30 Oktober 1946.2 Pada sidang Kabinet pertama 19 September 1945 dengan acara tunggal persiapan rapat umum di Stadion Ikada untuk menenangkan rakyat yang berjalan tegang, RM Margono Djojohadikusumo berhasil mendapatkan surat kuasa Presiden dan Wakil Presiden untuk membentuk bank sirkulasi, yang diberi nama Bank Negara Indonesia melalui sebuah Yayasan Poesat Bank Indonesia (sic), dan sekaligus ia ditunjuk sebagai pelaksana kuasa dan sebagai Presiden Direktur (Feith,1962:370). Modal pertama sebesar Rp.350.000.00 (uang Jepang) diperoleh dari Dr Soeharto -seorang dokter yang terjun kedunia politik- yang mengelola “Fonds Kemerdekaan Indonesia”. Margono yang berpengalaman dalam bidang perkreditan rakyat serta perkoperasian dan terakhir menjabat Ketua Dewan Pertimbangan
1 Uang NICA (Netherlands East Indies Civil Administration) saat itu dikenal sebagai “uang merah” berdasarkan warna tinta cetaknya, sebagaimana dolar AS disebut sebagai greenback.
2 Inilah yang menyebabkan, melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 380/1978, tanggal 30 Oktober ditetapkan sebagai “Hari Keuangan”.
1
Agung RI, telah lama membicarakan gagasan perlunya bank sirkulasi dan bank-bank nasional untuk memajukan perekonomian rakyat dengan Drs.Mohamad Hatta yang kemudian menjadi Wakil Presiden RI. Namun ada juga fihak yang tidak menyetujui gagasan itu, misalnya Ir Soerachman Tjokrodisoerjo -belakangan menjadi Menteri Kemakmuran- yang menganggap akan lebih mudah dengan menasionalisasi De Javasche Bank yang mempunyai pengalaman sebagai bank sirkulasi..
Karena keadaan politik dan keamanan Jakarta kurang baik menghadapi ancaman serangan Belanda, maka ibu kota dipindahkan ke Jogyakarta pada 1 Desember 1945, dan persiapan pembentukan BNI ikut juga dipindahkan. Pada Mei 1946, pemerintah mengeluarkan Obligasi Nasional RI berjangka waktu 40 tahun, yang dijelaskan oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir sebagai: upaya untuk mengumpulkan dana masyarakat bagi perjuangan.karena uang pendudukan Jepang akan ditarik, dan sekaligus untuk menanamkan kepercayaan rakyat pada pemerintah RI. Yayasan Poesat Bank Indonesia yang telah beroperasi sebagai embrio BNI ditugasi untuk mengeluarkan Obligasi Nasional itu. Masyarakat antusias sekali membeli obligasi itu, dan hasilnya diantaranya dipergunakan BNI dan Bank Rakyat untuk membiayai sektor pertanian dan kerajinan rakyat Upaya itu juga telah berhasil menurunkan laju inflasi.
Baru pada 5 Juli 1946 BNI disyahkan dengan Keputusan Presiden No.2 dan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 17 Agustus tahun itu. Margono diangkat menjadi Presiden Direktur BNI, dengan dibantu oleh beberapa staf yang berasal dari De Javasche Bank, Nederlandsche Handelsbank, Syomin Ginko dan Jawatan Koperasi. Merekalah orang-orang yang mengerti mengenai perbankan, karena dalam perjalanannya, kebanyakan pegawai BNI berasal dari berbagai instansi yang bukan bank. Namun karena keadaan politik dan keamanan dengan akibat terpecah-pecahnya kawasan RI menjadi daerah RI dan daerah pendudukan Belanda, maka usaha keras pemerintah menjadikan ORI satu-satunya mata uang nasional tak tercapai. Karena itu, tidak mengherankan jika beberapa daerah mengeluarkan mata uang tersendiri, yang berbeda dengan ORI.3 Namun demikian, peran BNI pada masa 1946-1949 cukup besar,dalam membantu pemerintah menggalang dana perjuangan melawan Belanda dan memberikan kredit untuk petani.
Pemberian kredit tanpa agunan kepada nasabah pertama Tambang Emas Cikotok adalah salah satu contohnya, dimana bullion hasil tambang yang dikirim ke kantor pusat BNI di Jogyakarta kemudian berhasil diselundupkan dan dijual ke Macau untuk membeli senjata dan pesawat terbang dan membiayai perjuangan diluar negeri. Contoh-contoh lain adalah pemberian kredit untuk Komando Pertempuran VII untuk pertahanan rakyat, kepada Divisi VII Malang, dan kepada Bupati Malang untuk musim tanam karena Bank Rakyat tidak dapat segera membiayainya. BNI juga harus membiayai perjalanan delegasi RI ke PBB dibawah pimpinan Perdana Menteri Sjahrir dan Haji Agoes Salim.
Mungkin satu-satunya pelaksanaan tugas pencetakan uang yang tercatat adalah ketika terjadi Agresi Militer II pada Desember 1948 yang menyebabkan pemerintah RI lumpuh dan perlu dibentuk Pemerintah Daroerat RI di Sumatera. Saat itu, dimana banyak cabang BNI yang ditutup,cabang Kutaradja (sekarang Banda Aceh) yang masih beroperasi diberi tugas khusus oleh Pemerintah Daroerat RI untuk mencetak dan mengedarkan ORIDA ( Oeang Repoeblik Indonesia Daerah Aceh) bagi rakyat Indonesia di daerah Sumatera. Karena keadaan darurat itu maka ORIDA tidak ditandatangani oleh Presiden Direktur BNI, melainkan oleh Pemimpin BNI Kutaradja bersama dengan Kepala Bendahara Negara setempat.
Menjadi Bank Komersial
Selama masa penjajahan Belanda, tidak ada satupun bank komersial milik bangsa Indonesia, yang ada hanyalah bank-bank simpanan yang kecil dan bersifat lokal, sehingga tidak mempunyai peranan penting bagi perekonomian nasional. Kredit kepada petani dan
3 ORI hanya berlaku di Jawa. Sementara berbagai daerah memberlakukan mata uang tersendiri: URIPS (Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatera) berlaku sebagai alat pembayaran sah di Sumatera; URITA (Uang Republik Indonesia Tapanuli) dan URIPSU (Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatera Utara) menjadi alat pembayaran di Aceh, URIBA (Uang Republik Indonesia Baru) adalah alat pembayaran sah di daerah Aceh. Banten dan Palembang juga menciptakan mata uang tersendiri, masing-masing adalah URIDAB (Uang Republik Indonesia Banten) dan Uang Mandat dari Dewan Pertahanan Daerah. (Hartono, 1976:44-45). 2
masyarakat kecil dilayani oleh Algemeene Volkscrediet Bank, sebuah bank yang dibangun Belanda tahun 1895 (pada masa pendudukan Jepang berubah nama menjadi Syomin Ginko). Untuk perdagangan internasional bank-bank swasta Belanda dan asing lainlah yang berperan, seperti De Javasche Bank yang mempunyai hak mencetak uang (hak octrooi), Nederlandsche Handelsbank, Nederlandsche Handel Maatschappij, Escompto, The Chartered Bank, Yokohama-Shanghai Bank dan Overseas Chinese Bank Corporation. Karena bank-bank itu hanya mengutamakan pembiayaan perdagangan dalam dan luar negeri, perdagangan antara antara petani kecil dengan perusahaan dagang besar dilaksanakan oleh pedagang perantara Tionghoa yang lebih bersifat barter. Sebagai akibatnya, monetisasi masyarakat terutama masyarakat pedesaan tidaklah mendalam.
Atas dasar kenyataan itu -seperti telah dikatakan diatas- para pemikir nasionalis menginginkan terbentuknya suatu sistim perbankan nasional yang dapat tumbuh untuk dapat membantu pengembangan ekonomi para pribumi. Salah satu tindak wujudnya pemerintah telah mendirikan BNI pada tahun 1946 sebagai bank sirkulasi 4. Pada tahun yang sama pemerintah mengambil alih AVB (Syomin Ginko) yang telah berpengalaman dalam bidang perkreditan rakyat, menjadi Bank Rakyat Indonesia (kemudian menjadi BKTN dan akhirnya BRI), dan pada tahun 1950 postspaarbank menjadi Bank Tabungan Pos. Tindakan ini juga memicu timbulnya bank-bank swasta baru di beberapa daerah, seperti berdirinya Bank Dagang Nasional Indonesia di Medan, dan Bank Soerakarta di Solo (Sutter, 1959:348-349). Akan tetapi, tumbuhnya bank-bank nasional itu sama sekali tidak dapat disebut sebagai revolusi timbulnya perbankan. Selain secara teknis bank-bank tersebut belum dapat dikelola secara profesional karena masih kurangnya tenaga-tenaga profesional, pemerintah belum mempunyai kebijakan menumbuhkan bank-bank swasta karena situasi politik yang tak memungkinkan: agresi Belanda yang dilancarkan sebanyak dua kali serta akibat-akibat ketidak-amanan dan ketidak-stabilan yang lahir dari kegagalan perjanjian-perjanjian Linggajati dan Renville (1948).
Dalam konteks politik, agresi Belanda pada Juli 1947 dan Desember 1948 serta kegagalan perundingan-perundingan diatas telah menyebabkan Indonesia di masa revolusi itu menjadi perhatian internasional. Melalui kegiatan diplomatik, terutama atas bantuan India, Indonesia berhasil menciptakan forum internasional dalam bentuk Konperensi Asia di New Delhi. Konperensi yang dihadiri 19 negara Asia menghasilkan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Indonesia, inilah yang mendorong Dewan Keamanan PBB pada tanggal 24 Desember 1948 memaksa Belanda dan Indonesia duduk di meja perundingan Konperensi Meja Bundar (KMB) antara bulan Agustus-Nopember 1949 di Den Haag, Belanda. Perundingan ini melahirkan pengakuan kedaulatan dan pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS), yang berlaku mulai tanggal 19 Desember 1949.
Hasil perundingan ini sangatlah merugikan karena dalam hal politis Belanda hanya mengakui kedaulatan RI dalam bentuk negara federal. Dalam hal ekonomis Belanda memproteksi habis-habisan kepentingan usaha mereka, dimana perusahaan-perusahaan Belanda tetap bebas dalam berusaha dan merepatriasi keuntungan, RI harus berkonsultasi dengan mereka kalau akan mengadakan tindakan moneter atau financial yang dapat mempengaruhi kepentingan Belanda, nasionalisasi perusahaan Belanda harus berdasarkan perundingan bersama, dan harga riil asetnya yang ditentukan oleh seorang hakim bebas (Dick 2002:171). Yang paling hebat adalah RI harus menanggung piutang Belanda kepada Indonesia sebesar NF4.418,5 juta yang didalamnya termasuk juga biaya operasi militer menghadapi RI dalam Agresi dan II tahu 1948 dan 1949 (Rahardjo et al., 1995:53-54, Dick et al. 2002:171). Pada tingkat domestik, KMB melahirkan Kabinet Hatta yang beranggotakan 16 orang menteri. Perdana Menteri Hatta yang juga menjabat Wakil Presiden, adalah tokoh yang memimpin delegasi Indonesia dalam perundingan KMB tersebut (Amal, 1992:32).1
Melalui perundingan itu pula, lahir kesepakatan bahwa De Javasche Bank ditunjuk sebagai bank sirkulasi bagi RIS. Sumitro Djojohadikusumo yang menjadi anggota delegasi Indonesia dalam Konperensi itu, berpendirian menolak penetapan De Javasche Bank sebagai bank sentral. Baginya, BNI-lah yang berhak menjadi bank sentral Indonesia, karena dibentuk untuk keperluan itu. Dengan mengibaratkan BNI dengan TNI, dan dirinya dengan
4 Pengertian bank sentral pada masa itu masih belum jelas, dan sedang mengalami evolusi mengenai konsepnya, dan kebanyakan negara didunia masih menganut sistim free banking tanpa bank sentral ( de Kock 1997 : 1 ) 3
Jenderal Simatupang, ia menyesali keputusan itu: “Saya menghendaki agar Bank Negara Indonesia menjadi bank sentral, inilah bank kita sendiri sebagai bank perjuangan. Seperti Simatupang menghendaki agar tentara republik lah yang menjadi TNI, dan pasti bukan KNIL. Simatupang berhasil, dan saya gagal!” (Djojohadikusumo, 1987). Suatu pendapat yang nasionalistis dan sekaligus emosional karena Margono adalah ayah kandung Sumitro.
Program Pribumisme Dan Politik Pada Masa “Ideologi Kepartaian” (1950-1959)
Di bawah Kabinet Hatta (20 Desember 1949-6 September 1950) persoalan-persoalan ekonomi, moneter dan perbankan mulai dilihat dengan kacamata yang lebih teknis dan profesional, karena pemerintah langsung dihadapkan kepada masalah ekonomi-moneter: tingginya laju inflasi akibat meningkatnya jumlah uang beredar. Pada waktu terjadi perang Korea pada Juni 1950 pendapatan Indonesia dari ekspor karet dan minyak bumi melonjak yang menyebabkan terjadinya surplus dalam anggaran belanja pemerintah tahun 1951. Namun tambahan kesejahteraan yang ditimbulkan oleh windfall income itu tidak berjalan lama, karena tambahan mendadak itu diikuti oleh melonjaknya keinginan konsumtif untuk mengimpor barang yang menghabiskan devisa yang ada. Melonjaknya impor, juga disertai kenaikan upah dan harga domestik yang meningkatkan laju inflasi, sehingga ekspor tidak kompetitif lagi, merupakan suatu fenomena yang belakangan dikenal sebagai sindrom Dutch disease. Pendapatan tambahan devisa ini begitu cepatnya menguap, sehingga anggaran belanja 1952 mengalami deficit lebih besar dari tahun 1950.
Dengan tujuan politis nasionalisme maupun ekonomis, yaitu disatu fihak mengganti mata uang NICA yang masih banyak beredar didaerah bekas kekuasaan militer Belanda, dan sekaligus mengurangi uang yang beredar secara drastis, pada 19 Maret 1950, Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara mengumumkan kebijakan “pengguntingan uang” yang juga dikenal sebagai “gunting Sjafruddin”, terhadap uang NICA., Separuh mata uang dipakai sebagai alat pembayaran, dan separuh lainnya ditukar dengan surat obligasi pemerintah yang dibayar kembali secara berangsur-angsur (Prawiranegara, 1966:41). Maksud Sjafruddin Prawiranegara (1987:102): “We had to get a uniform currency for the whole of Indonesia” lebih banyak berhasil secara politis karena hasil ekonomisnya tidaklah signifikan: meskipun pada awalnya peredaran uang berhasil diturunkan sampai sekitar 40% dan laju inflasi relatif tertekan, namun setelah beberapa pekan, jumlah uang beredar dan inflasi kembali meningkat ketingkat semula (Oey, 1991:327).
Keputusan bidang ekonomi KMB diatas yang dituangkan dalam bentuk Financal-Economic Aggreement (Finec) sangat memberatkan RI. Meskipun demikian, pemerintah berusaha tetap memenuhinya. Kalau bentuk federal RIS berdasar kesepakatan negara-negara bagian segera dilebur kembali menjadi Negara Kesatuan RI, utang RI masih terus dibayar sampai sebesar 82% nya sampai Pebruari 1956 ketika Kabinet Burhanuddin Harahap membatalkan Finec.. ”Ketaatan” itu adalah upaya agar investasi luar negeri tetap tertarik kepada Indonesia, karena pengusaha dan pedagang Indonesia belum dapat segera diharapkan untuk menggantikannya. Suatu dilema yang dihadapi pemerintah yang harus pragmatis disatu fihak tanpa harus meninggalkan nasionalismenya, terutama jika dibandingkan dengan Negara-negara yang baru merdeka lainnya, mereka tidak dibebani utang kepada bekas penjajahnya. Pembayaran cicilan utang itu menghilangkan kesempatan pemerintah untuk membiayai peningkatan pembangunan. Akibatnya perasaan anti-Belanda semakin memuncak, menyulut nasionalisme ekonomi yang anti Belanda dan anti asing.
Melalui KMB tahun 1949, BNI yang memang dimaksudkan sebagai bank sirkulasi tidak disetujui dan De Javasche Bank yang berstatus bank swasta Belanda telah ditetapkan untuk bertindak sebagai bank sirkulasi. Dalam suasana nasionalisme yang tinggi, rekomendasi tersebut dianggap hanya untuk mengamankan piutang pemerintah Belanda terhadap Indonesia Oleh karenanya De Javasche Bank haruslah dinasionalisasi. Pada rapat DPR tentang rencana nasionalisasi itu, Sjafruddin Prawiranegara Menteri Keuangan Kabinet Natsir 1950-1951, tidak menyetujunya, dengan alasan belum ada orang Indonesia yang betul-betul berpengalaman mengelola bank sentral (Djojohadikusumo, 2000:162), suatu pendapat yang berseberangan dengan pendapat Jusuf Wibisono anggota DPR dari partai yang sama dengan Sjafrudin, Masjumi (I.N. Soebagijo, 1980:95-97).Tak mengherankan, ketika Jusuf Wibisono kemudian menjadi Menteri Keuangan masa Kabinet Soekiman (April 4
1951-Februari 1952), pada tanggal 30 April 1951 ia segera merealisir gagasan menasionalisasi De Javasche Bank dalam waktu pendek.5 Melalui persiapan oleh panitia yang dibentuk tahun itu, dan diketuai oleh Moh. Sediono, akhirnya nasionalisasi De Javasche Bank dilakukan pada tahun 1953 melalui Undang-undang Nomor 11 Pokok Bank Indonesia 1953 yang berlaku sejak 1 Juli 1953.
Sjafruddin, yang tidak setuju dengan nasionalisasi tersebut, justru diangkat sebagai Gubernur BI yang pertama, dengan tugas untuk mendesain sistem bank sirkulasi itu. Salah satu pendapatnya yang relevan untuk jangka panjang adalah masalah” “independensi” BI terhadap pemerintah seperti telah dikemukakannya pada RUPS tanggal 11 Juli 1952 (Laporan tahunan De Javasche Bank, 1953:81), yang menanyakan: “Apakah pimpinan bank sirkulasi harus didudukkan dibawah pemerintah (gesubordineerd) sehingga Bank sirkulasi hanya sebagai alat dan kasir pemerintah semata-mata ataukah bank sirkulasi sebaiknya diberikan otonomi terhadap pemerintah sedemikian rupa sehingga bank tidak hanya sebagai bank dan kasir pemerintah semata-mata tetapi melainkan juga sebagai finansiir-nya”. Dalam menjalankan tugasnya, aktivitas komersial BI yang diwarisi dari De Javasche Bank tetap dilaksanakan, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang membiayai pembangunan melalui pinjaman bank, mengingat bank-bank komersial yang ada belum menjalankan tugasnya dengan baik, terutama dalam memberikan kredit secara profesional. (Laporan tahunan 1950/1951 De Javasche Bank,:52-54)
Bank-bank swasta nasional yang bermunculanpun belum mampu berkembang dengan baik. Sampai dengan akhir 1956, bank-bank tersebut baru berjumlah “fourty-two indigenous national banks accounted for only 11% of domestic credit outstanding and many of these banks were dependent upon continuing government finance rather than strong performance in the market place” (Robison, 1986:42). Tugas komersial ini sebenarnya diluar UUBI yang menyatakan bahwa tugas BI adalah mengatur nilai satuan uang, mengelola dan mengawasi kredit saja, murni sebagai bankers’ bank. Untuk tujuan itu, kemudian BI membentuk bagian yang disebut dengan Urusan Perbankan (Arndt, 1971:361), yang sebetulnya adalah penerusan bagian komersial De Javasche Bank yang telah berjalan selama ini.
Maksud negara atau pemerintah untuk memainkan peran lebih besar dalam perekonomian nasional (state-led development) baru direalisir ketika Sumitro Djojohadikusumo -seorang ekonom berpendidikan Barat dan cenderung pada pemikiran Keynesian (Higgins, 1990:38)- menjadi Menteri Perdagangan dan Industri dalam kabinet Muhammad Natsir (September 1950-Maret 1951). Dengan Program Urgensi Perekonomian yang diumumkan pada April 1951 –suatu rencana pembangunan pertama yang ambisius- pemerintah akan melakukan pembangunan industri besar, menengah dan kecil (Paauw 1963:216-217). Bersama dengan Hatta, Sumitro menyerukan adanya koordinasi dan perencanaan pemerintah yang ekstensif dalam pengembangan sektor industri manufaktur, meskipun tetap bersifat selektif, “Government plan directly only several basic sectors”, seperti dikutip Rice (1983:66).
Untuk mencapai tujuan itu, pemerintah mendirikan sebuah bank yang secara khusus membiayai proyek industrialisasi jangka panjang: Bank Industri Negara (BIN, kemudian menjadi Bapindo) pada tahun 1951, sebagai penerusan Herstel Bank yang didirikan pada 1948 tetapi belum pernah beroperasi.6 Sedangkan BNI yang telah berubah tugas menjadi bank umum membiayai proyek jangka pendek dan perdagangan dalam dan luar negeri (dengan UU Darurat No. 2/1955, ditetapkan untuk: “membantu mempromosikan kekayaan masyarakat dan ekonomi nasional dalam bidang komersial pada umumnya dan ekspor impor perdagangan pada khususnya”). Margono Djojohadikusumo Presiden Direktur BNI, ditetapkan untuk merangkap jabatan yang sama di BIN. Selama periode 1952-1955, BIN telah membiayai beberapa pembangunan industri ringan dan berat sekaligus. Untuk yang
6 Sebagai bank pembangunan, BIN tidak menerima simpanan masyarakat dan tidak melayani transaksi keuangan pihak ketiga. Dana pembangunan diperoleh dari pemerintah, sedangkan dana operasional diperoleh dari penjualan obligasi. BIN mempunyai dua fungsi pokok, yakni sebagai bank pembangunan industri dan bank investasi jangka panjang di dalam penyediaan asistensi permodalan baik dalam bentuk saham ataupun pembiayaan jangka panjang. Bidang-bidang yang diprioritaskan untuk dibiayai adalah industri manufaktur, pertambangan, dan pertanian (Anspach, 1969:140).
5
pertama terlihat pada pembiayaan BIN terhadap, antara lain, P.T. Pemintalan Kapas “Tjilatjap” dan N.V. Pabrik Karung “Rosella”. Sementara untuk yang kedua, BIN telah membiayai pembangunan Pabrik Semen Gresik dan Pabrik Pupuk Sriwijaya Palembang.7 Pada waktu yang sama, BIN juga membangun industri Sukur Desiccated Coconut Factory (Sudesco) di Minahasa dan Pabrik Kertas Takengon di Aceh (Sutter, 1959:788-789). Sedangkan BNI juga terlibat dalam proses pendanaan beberapa industri ringan seperti Pabrik Pantji & Email Jawa (pimpinan R. Notohamiprodjo), Pabrik Tjat, Tinta & Pernis, (dipimpin Zainuddin bin Sidi Tando di Solo 1947), Gabungan Importir Indonesia (Gindo),8 dan Importir-importir Merdeka.
Dalam konteks politik, Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) yang merupakan terjemahan konkret dari gagasan nasionalisme ekonomi, yang semula masih bersifat umum, kemudian mengarahkan kepada target group dalam program “Benteng”. Program yang dimulai pada masa Kabinet Natsir ini diteruskan dengan lebih antusias oleh Menteri Bidang Ekonomi Iskaq Tjokrohadisoerjo dari PNI dalam kabinet Ali Sastroamidjojo (Agustus 1953-November 1954). Suatu hal yang menarik adalah pada masa Kabinet Ali ini terjadi penggantian personalia pada beberapa posisi strategis dengan orang-orang yang sehaluan. Segera setelah Mr.Iskaq diangkat, ia mengganti beberapa kepala jawatan dengan orang-orang dari partainya, sedangkan Margono yang dianggap dekat dengan PSI diberhentikan sebagai Presiden Direktur BNI sekaligus BIN pada 1953. Sebagai gantinya diangkat Mr.A.Karim, Direktur BNI dan di BIN diangkat Soewirjo yang kedua-duanya dari PNI.(Feith 1970).
Target program Benteng ini sangat jelas: menumbuhkan kapitalisme pribumi dengan mengamankan posisi dominan mereka di sektor impor, agar pengusaha pribumi dengan insentif pemerintah dapat menggantikan kedudukan oligopoli perusahaan dagang Belanda “The Big Five”, yang terdiri dari Borsumy, Jacobson van den Berg, GeoWehry, Internatio dan Lindeteves, serta perusahaan Inggris, seperti MacLaine Watson. BNI dan BIN, yang diharuskan membiayai “program pribumisme” melalui program “Benteng” di atas, telah berhasil menumbuhkan beberapa perusahaan pribumi, seperti, antara lain, N.V. Maskapai Asuransi Indonesia (dipimpin oleh V.B. Tumbelaka), N.V. Indonesia Service Company (dipimpin oleh Hasyim Ning), N.V. Putera (dipimpin Mas Agoes), N.V. Central Trading Company (CTC),9 C.V. Sjachsam (dipimpin Sutan Sjachsam adik Sutan Sjahrir), N.V. Djakarta Lloyd, P.T. Permorin (dipimpin Ama Suwarma), P.T. Apotek Tunggal, P.T. Abadi (dipimpin Rukmini Zainal Abidin), P.T. Indokaya (dipimpin Wahab Affan), Masayu Trading Company (Abdul Ghany Azis), P.T. Teknik Umum (dipimpin Harlan Bekti dan Eddy Kowara), P.T. Transistor Radio Manufacturing (dipimpin Thayeb Gobel) (Bank Negara Indonesia 50 tahun, 1996:35).10
Untuk membantu para petani dan pengusaha kecil, pemerintah juga meningkatkan peran Bank Rakyat (yang kemudian menjadi BRI) yang sejak semula, bertugas menyalurkan kredit kecil untuk pengusaha-pengusaha di tingkat pedesaan (Anspach, 1969:139-140). Disamping BRI, pemerintah juga menugasi lembaga-lembaga lain untuk membantu pengusaha kecil. Maka secara keseluruhan, program ini dilakukan oleh berbagai lembaga baik departemen maupun perbankan, yaitu BRI, Departemen Perindustrian, Jajasan Kredit, Departemen Transmigrasi, Biro Perbaikan Nasional, Kementerian Tenaga Kerja, Lembaga Usaha Kecil, Bank Tabungan, Kantor Pos dan Pegadaian turut serta sebagai penyalur kredit
7 Bank Exim Amerika Serikat juga turut berpartisipasi dalam pembangunan Semen Gresik dan Pabrik Pupuk Sriwijaya. Bantuan ini merupakan kredit luar negeri pertama yang diterima pemerintah atas permintaan Hatta yang disetujui langsung oleh Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman. Negosiasi dilakukan oleh Djuanda dan Sumitro Djojohadikusumo (wawancara dengan Marzuki Usman, 8/11/2002).
8 Tahun 1951, Gindo berubah menjadi Gabungan Pembelian Importir-importir Indonesia (Gapindo).
9 N.V. CTC (sekarang P.T. Pantja Niaga) dimaksudkan untuk menggantikan The Big Five dalam bidang ekspor dan impor, didirikan di Bukit Tinggi dan kemudian dipindah ke Jakarta. Perusahaan khusus yang menangani ekspor rempah-rempah ke Eropa dilaksanakan C.V. Sjachsam (Bank Negara Indonesia 50 tahun, 1996:35).
10 Selain mendirikan Benteng Group, BNI juga memberikan bantuan kepada pengusaha-pengusaha yang bergerak dalam bidang transportasi yang penting peranannya pada saat itu. Antara lain adalah Fa. Slamat (Padang), Fa. Atlas (Padang), N.V. Ardjuna (Padang), N.V. Himar (Padang), N.V. Atra (Kutaraja), PMABS (Kutaraja), N.V. Roma (Medan), Maspersada (Medan), Quick (Medan), DAMRI (Yogyakarta), N.V. Sativa (Solo), Sediomulyo (Solo), N.V. Celebes (Jakarta), dan N.V. Sawetto (Makasar) (Bank Negara Indonesia 50 tahun, 1996:37).
6
untuk target group yang sama (Neuman, 1956:710).Namun lembaga-lembaga yang ini tidak dapat terkoordinasikan dengan baik, terutama juga karena lembaga non-bank dan jawatan-jawatan hanya dapat memberi kredit saja tanpa dapat menghimpun dana masyarakat yang seharusnya menjadi sumber kredit-kredit tersebut, disamping kekurang mampuan administratif pemerintah.
Bursa efek yang dibuka di Jakarta pada 4 Juni 1952 untuk alternatif pembiayaan pembangunan, tidak diminati pengusaha untuk mencari modal, yang lebih terbiasa dengan kredit bank yang dananya akhirnya dari pemerintah juga. Dilain fihak, masyarakat sebagai investor potensial tidak tertarik untuk investasi dalam bentuksaham dan lebih senang menyimpan dalam bentuk properti dan emas, untuk berjaga terhadap laju inflasi yang tinggi. Karenanya upaya diversifikasi pembiayaan yang dicoba pemerintah tidak mendatangkan hasil. Secara keseluruhan, meskipun banyak perusahaan yang berhasil dikembangkan, namun program Benteng gagal dalam mewujudkan cita-cita para nasionalis untuk mengangkat pengusaha pribumi menggantikan peran asing dalam perekonomian nasional, karena dilakukan dengan tergesa-gesa, kurangnya entrepreneurship pengusaha pribumi, kurang profesionalnya administrator pemerintah, dan banyaknya para spekulan yang mempergunakan fasilitas ini. Para pengusaha minoritas Tionghoa yang secara formal tersingkir dari percaturan fasilitas pemerintah ini, masih tetap dapat menikmatinya melalui straw men pribumi sehinggga saat itu mulai dikenal istilah “perusahaan Ali-Baba”. Seperti komentar M.Hatta:” Indonesian traders, under the guise of national economic development, have obtained privileges which have cost the country tens if not hundreds of million of rupiah while the suffering of the whole society increases.” (Paauw 1960:76). Akhirnya pada 1957 secara resmi program Benteng ini dihentikan oleh Menteri Ekonomi Ir Rooseno atas dasar menghilangkan diskriminasi rasial.
Situasi demokrasi politik ini segera pula berpengaruh ke dalam dunia moneter dan perbankan. Seperti pada perebutan tempat-tempat dan departemen-departemen strategis di atas, kecenderungan semacam ini juga berlaku pada tingkat perbankan. Penempatan personalia di sebuah bank Negara dan pemberian kredit, misalnya, cenderung memprioritaskan orang-orang “sehaluan” atau “separtai”, daripada pertimbangan kelayakan dan profesionalitas seperti telah diutarakan diatas.11 Sutter (1959:982-983) mensinyalir bahwa BNI dengan Presiden Direktur Margono Djojohadikusumo yang dekat dengan kelompok Partai Sosialis Indonesia (PSI) memberikan kredit kepada ISC dan P.D. Putera yang pemiliknya anggota PSI. Sementara BIN lebih didominasi orang-orang Partai Nasional Indonesia (PNI). Dan, karena Bank Indonesia dipimpin Sjafruddin Prawiranegara dari Masyumi dan wakilnya Loekman Hakim dari PNI, maka orang-orang kedua partai besar tersebut mendapatkan kemudahan akses untuk memperoleh kredit dari BI.12
Gejala political intrusion ini tidak terbatas pada bank-bank pemerintah, melainkan melebar ke perbankan swasta. Banyak bank yang didirikan oleh anggota partai-partai politik. Bank Umum Nasional (BUN) misalnya, didirikan oleh aktivis PNI tanggal 24 November 1952. Kelompok yang berasal dari NU melahirkan sebuah bank di Semarang, dan orang-orang PSI mendirikan beberapa bank yang kemudian menjadi Bank Niaga. Kuatnya orang partai dalam perbankan swasta ini diungkapkan Sutter (1959:997-998), bahwa Presiden Direktur BUN adalah Soewirjo, yang juga salah seorang wakil ketua di PNI, dengan dibantu oleh Ong Eng Die sebagai wakilnya. Dalam jajaran direksi terdapat nama-nama tokoh PNI yang sangat terkenal seperti Iskaq Tjokrohadisoerjo, A.K. Gani, Notohamiprodjo dan Mohamad Said. Ketika pada 1953, Soewirjo diangkat menjadi Presiden Direktur BIN, posisinya dalam BUN diganti oleh Parmin Martokoesoemo. Ong Eng Die dan Iskaq Tjokrohadisoerjo mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai direktur karena masing-masing diangkat menjadi Menteri Keuangan dan Menteri Kerjasama Ekonomi pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo pertama. Tidak mengherankan, dalam situasi peran politik dan peran ekonomi moneter yang saling
11 Kalangan partai juga mempermasalahkan ideologi anggota direksi BI karena ditakutkan mereka berideologi “ekonomi bebas” dan tidak mengutamakan kepentingan umum. Menteri Keuangan Jusuf Wibisono misalnya, mempertanyakan ideologi direktur BI Indra Kesuma yang tidak berpartai (Mimbar Indonesia, Jakarta, 28 Oktober 1950, dikutip dalam Soebagijo I.N., 1980:96)
12Agar tidak diskriminatif, permohonan kredit dari orang-orang Masyumi diurus oleh Loekman Hakim yang berhaluan nasionalis, dan kredit dari orang-orang PNI diurus oleh Sjafruddin anggota Masjumi (menurut Faried Prawiranegara, Juli 2002). 7
bertumpang tindih ini telah pula menimbulkan penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan bank-bank yang dimiliki partai-partai politik.
Kejadian yang paling menonjol adalah ketika Menteri Ong Eng Die dan Iskaq Tjokrohadisoerjo memerintahkan BI, menyalurkan bantuan likuiditas kepada Bank Umum Nasional (BUN) sebanyak IDR20 juta.13 Hal ini segera memunculkan reaksi keras para anggota parlemen dari partai lain, seperti K.H. Tjikwan dan Farid Alwi Isa (Masyumi) dan Mayor Polak (PSI) yang sempat menimbulkan ketegangan politik, karena segera diikuti interpelasi yang mempertanyakan apakah kebijakan penyaluran likuiditas itu merupakan bagian dari usaha menyehatkan sistem perbankan nasional atau sebaliknya. Tanpa tujuan positif, maka tindakan tersebut berarti merupakan perbuatan illegal. Iskaq menyangkal tuduhan itu dengan menunjukkan bahwa tidak hanya BUN yang mendapatkan aliran likuiditas BI, melainkan juga beberapa bank lain seperti Bank Soerakarta, Bank Timur dan Bank Perniagaan Indonesia (Sutter, 1959:998-999). Tetapi dalam kenyataannya, bank-bank yang dibantu likuiditas tersebut adalah milik orang-orang PNI. Bank Timur, misalnya, dimiliki R. Soegiarto, Wakil Bendahara PNI.14
Dalam praktek perbankan, bantuan likuiditas bank sentral terhadap bank-bank komersial adalah tindakan yang tak menyalahi prosedur, mengingat salah satu tugasnya sebagai lender of the last resort. Persoalannya adalah dalam situasi di mana kekuatan politik lebih mendominasi asas-asas profesionalisme perbankan, maka tindakan-tindakan bantuan tersebut biased kekuasaan, yang menyebabkan bantuan tersebut terbatas hanya kepada bank-bank yang mempunyai pengaruh politik dan dekat dengan kekuasaan. Seperti halnya program Benteng, dimana semangat nasionalisme dengan ambisi membangun kaum pemodal pribumi bukan saja dilakukan dengan tergesa-gesa, melainkan juga dilaksanakan tanpa semangat profesionalisme. Sebagai akibatnya, dunia perbankan swasta tumbuh seadanya, bahkan dalam beberapa hal, justru semakin memperkeruh keadaan (Simorangkir, 2000:68). Masa depan perbankan swasta semakin memperlihatkan wajah muramnya, ketika pemotongan uang, atau sanering dilakukan pemerintah pada tanggal 25 Agustus 1959, beberapa bulan setelah sistem pemerintahan berganti dengan Demokrasi Terpimpin.15 Tindakan sanering ini bertujuan mengendalikan inflasi, yang memang telah bergolak akibat kebijakan moneter semakin didikte oleh kebutuhan-kebutuhan politik. Secara teknis, sanering telah menurunkan nilai uang kertas dari IDR1000 menjadi IDR100, dan dari IDR500 menjadi IDR50, serta pembekuan 90% simpanan-simpanan pada bank (Perbanas, 1974:54). Bank-bank swasta yang pada umumnya tidak mempunyai depository bank yang biasanya bank pemerintah mendapat pukulan berat, karena simpanan kas mereka terkena pembekuan yang menyebabkan bank-bank tersebut mengalami kesulitan likuiditas, terlebih bagi mereka yang sudah terlanjur melakukan ekspansi kredit.
13 Nilai tukar USD1/IDR25.
14 Sementara, Presiden Direktur Bank Perniagaan Indonesia adalah R. Kusmuljono, orang PNI, yang mengaku “nonpartisan” (Sutter, 1959:999).
15 Dalam literatur politik disebutkan bahwa 5 Juli 1959 adalah masa akhir sistem pemerintahan parlementer, karena Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli, yang mengembalikan konstitusi Indonesia kepada UUD 1945. 8
Sanering ini juga membawa dampak hubungan BI dengan pemerintah menjadi tidak harmonis. Perdana Menteri Djuanda yang merangkap Menteri Keuangan pada waktu itu, mengumumkan kebijakan tersebut tanpa berkonsultasi atau sepengetahuan Gubernur Bank Indonesia Loekman Hakim yang, pada waktu sanering diumumkan berada di Jawa Timur, dan hanya mengetahui tindakan mengejutkan itu dari siaran radio. Sebagai tanda protes, pada Agustus 1959 itu juga Loekman Hakim mengundurkan diri dari jabatannya. Tentulah sikap ini justru menimbulkan keterkejutan, karena Loekman Hakim yang berasal dari PNI, baru dilantik menggantikan Sjafruddin Prawiranegara pada 8 April 1958. Tetapi tampaknya pemerintah tak terlalu memperdulikan protes ini. Sebab, beberapa saat kemudian, pemerintah mengangkat Soetikno Slamet untuk mengisi jabatan Gubernur BI yang dikosongkan Loekman Hakim (Rahardjo et al., 1995:109).
Integrasi Perbankan Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Pada tanggal 5 Juli 1959 Dewan Konstituante, yang dianggap gagal membuat Undang-Undang Dasar baru, dibubarkan Presiden Soekarno melalui sebuah dekrit yang dikenal sebagai “Dekrit 5 Juli”, yang memuat ketetapan untuk memakai kembali UUD 1945 dan pemberlakuan rezim Demokrasi Terpimpin. Jauh sebelumnya, gagasan Demokrasi Terpimpin ini telah diungkapkan Presiden Soekarno, yakni pada 28 Oktober 1956 ketika berbicara di depan pertemuan wakil-wakil pemuda dari semua partai. Pada saat itu Presiden menyatakan bahwa Maklumat X Nopember 1945 yang menganjurkan pembentukan partai-partai politik secara bebas merupakan sebuah kesalahan besar, sebab menimbulkan terjadinya aksi “sikut-sikutan” satu sama lain. Oleh karena itu, Presiden Soekarno menyerukan “penguburan” partai-partai, dan menggantikannya dengan Demokrasi Terpimpin (Feith dan Castles, 1970:81-83). Baru setelah Konsituante dianggap “gagal” membentuk UUD baru, pada 1959 Presiden Soekarno mendapat momentum untuk menerapkan gagasannya ini.
Setelah keluarnya dekrit itu, praktis Presiden Soekarno menjadi satu-satunya aktor penentu kebijakan politik dan sekaligus penentu kebijakan pembangunan nasional. Pergeseran kekuasaan inilah yang kemudian menentukan persepsi otoritas politik terhadap pembangunan ekonomi, moneter dan perbankan serta seluruh implikasi yang dihasilkannya. Sebagai akibatnya, hampir seluruh kebijakan ekonomi dan moneter serta perbankan tunduk pada arah pengaruh ideologis dan politis, dan kurang menghiraukan aspek-aspek teknokratis dari perumusan masalah, penjabarannya ke dalam sistem perencanaan dan pelaksanaan strategi pembangunan.
Watak dan pengaruh “kiri” politik Presiden Soekarno telah membuat seluruh gagasan-gagasan pembangunan ekonomi turut bergeser ke arah “sosialisme”.16 Terjemahan konkret paradigma ini tercermin pada bentuk sistem perekonomian yang bersifat dirigisme, dimana negara memainkan peranan terpenting dalam perekonomian nasional. Dengan demikian, aktor-aktor ekonomi utama bukanlah kaum swasta melainkan perusahaan-perusahaan negara yang di manfaatkan oleh pemerintah sebagai commanding height (Yergin dan Stanislaw, 1999). Kesempatan yang tak terduga untuk menambah commanding height itu terjadi pada masa perjuangan merebut kembali Irian Barat 1958-1963 dengan menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda baik dalam bidang perkebunan, perdagangan maupun perbankan.
Pada 1958, pemerintah menasionalisasi seluruh perkebunan milik Belanda yang membentang dari Sumatera Jawa sampai Sulawesi, yang setelah ditata kembali menjadi perusahaan negara perkebunan (PNP) yang berjumlah 28 perusahaan17 (Shin, 1989:439). Kemudian pada awal 1960-an, pemerintah menasionalisasi bank-bank milik Belanda, dimulai
16 Di sini agak sukar disebut apakah yang dimaksudkan dengan “sosialisme” masa Demokrasi Terpimpin. Untuk jelasnya, lihat Castles (1967) dalam Tan (1967:73-88). Dari segi paradigmatik, konsep sosialisme ini tidak diterjemahkan dengan konsisten. Rancangan Pembangunan Semesta Berencana Delapan Tahun yang dibuat pada 1961, misalnya, justru melupakan aspek distributifnya (Kuntjoro-Jakti, 1981:35).
17 Selama menjajah Indonesia, sumbangan pendapatan terbesar yang diperoleh Belanda adalah dari sektor perkebunan yang meliputi kopi, karet, cengkeh, kelapa sawit, gula dan komoditi pertanian yang lain.
9
dengan Nationale Handelsbank (NHB) 1959 yang diubah menjadi Bank Umum Negara (BUNEG kemudian menjadi Bank Bumi Daya), dan pada 1960 secara berturut-turut Escomptobank menjadi Bank Dagang Negara (BDN) dan Nederlandsche Handelsmaatschappij (NHM) menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) dan kemudian menjadi BEII (Priasmoro, 1987:193-194). Dengan nasionalisasi tersebut, bank-bank komersial milik pemerintah yang memberikan kredit menjadi lebih beragam, terdiri dari Urusan Perbankan BI, BNI, BRI, Bank Tabungan Pos, BPI dan ketiga bank hasil nasionalisasi.
Kebijakan nasionalisasi ini ternyata membawa dampak peningkatan alokasi kredit ke perusahaan-perusahaan negara, seperti terlihat pada rasio kredit bank-bank pemerintah kepada perusahaan-perusahaan negara mencapai rata-rata di atas 60% dari total pemberian kredit per tahun sejak 1960 sampai 1965, dan suatu peningkatan pemberian kredit sepuluh kali lipat dari tahun 1957 sampai 1960. Kenyataan ini adalah karena kesulitan keuangan pada perusahaan-perusahaan asing yang dinasionalisasikan yang masih mengalami sengketa dengan pemilik lama, sehingga memerlukan dana dari pemerintah.
Sebagian besar alokasi kredit kepada perusahaan-perusahaan negara itu disalurkan melalui BI dan sebagian kecil melalui BNI, terutama karena bank-bank pemerintah hasil nasionalisasi tersebut belum dapat dimanfaatkan karena masih dalam sengketa dengan pemilik dan pemerintah Belanda. Pada 1959, BI menyalurkan sekitar 97% dari seluruh total kredit kepada perusahaan negara, sisanya disalurkan melalui bank-bank pemerintah. Pada tahun 1960, persentase alokasi kredit BI turun menjadi 70%, tetapi pada 1961, 1962, dan 1963 persentase alokasi kredit ini kembali meningkat, masing-masing sebesar 88%, 75%, dan 80%. Baru pada 1964 dan 1965, kredit menurun lagi masing-masing menjadi 62% dan 63%. Dan memang pada waktu itu, seperti dinyatakan Arndt (1971), tugas pokok bank pemerintah hanya sebagai “kantor kas negara” belaka, atau bahkan seperti konon diucapkan oleh Menteri Keuangan Boediono 2001, sebagai “tukang pompa bensin”.
Penghimpunan dana dari masyarakat masih belum terlaksana dengan baik karena masyarakat kepercayaan terhadap perbankan masih sangat rendah maupun karena bahaya inflasi tinggi, (istilah yang populer ditahun 1960an adalah masyarakat belum bank minded) dan itulah sebabnya mengapa kantor-kantor cabang bank hanya ada di kota-kota besar. Kondisi semacam inilah yang mendorong Presiden Direktur BNI Teuku Jusuf Muda Dalam pada awal 1960-an menjalankan program pengerahan dana masyarakat, dengan serangkaian usaha intensif memperkenalkan dunia perbankan kepada masyarakat. Usaha ini diimplementasikan pada pendirian cabang BNI di setiap kelurahan, pendirian Bank Keliling di beberapa kota di Jawa, Sumatera dan Madura, dan Bank Terapung di Kalimantan. Untuk menarik perhatian kaum perempuan, ia juga mendirikan Bank Sarinah di beberapa kota, seperti Jakarta, Solo, Surabaya, Makasar dan Padang. Dunia perbankan pun mulai disosialisasikan secara dini kepada generasi muda. Ini terbukti dari pendirian Bank Bocah yang khusus melayani tabungan untuk anak anak.
Pada 5 Juli 1964, atas dasar pertimbangan politik untuk mempermudah komando di bidang perbankan untuk menunjang Pembangunan Semesta Berencana, pemerintah menetapkan kebijakan mengintegrasikan seluruh bank-bank pemerintah ke dalam satu bank dengan nama Bank Negara Indonesia. Prakarsa pengintegrasian bank pemerintah ini berasal dari Jusuf Muda Dalam,18 Menteri Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia – yang baru diangkat dari jabatan semula Presiden Direktur BNI – dan disetujui oleh Presiden Soekarno. Ide dasarnya adalah menjadikan perbankan sebagai “alat revolusi” dengan motto “Bank Berjuang” di bawah pimpinan “Pemimpin Besar Revolusi”. Nama “Bank Negara Indonesia (BNI)” sebagai bank tunggal, diusulkan oleh Jusuf Muda Dalam sendiri.19 Hasilnya adalah lahirnya struktur baru Bank Berjuang ini, di mana Bank Indonesia menjadi Bank Negara
18 Jusuf Muda Dalam, lahir di Aceh, pernah menjadi anggota di parlemen Belanda, setelah pulang ke Indonesia masuk menjadi anggota PNI. Jusuf Muda Dalam pernah menjadi anggota direksi Bank Negara Indonesia sejak 1957, kemudian pada tahun 1960-1963 menjadi Presiden Direktur Bank Negara Indonesia (Bank Negara Indonesia 50 tahun, 1996:160).
19 Ketika Bung Karno meminta usulan tiga nama bank tunggal, Jusuf mengusulkan tiga nama, ketiga-tiganya adalah “Bank Negara Indonesia”. 10
Indonesia Unit I; Bank Koperasi Tani dan Nelayan serta Bank Eksim Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit II; Bank Negara Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit III; Bank Umum Negara menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV dan Bank Tabungan Negara menjadi Bank Negara Indonesia Unit V.
Akan tetapi tidak semua bank pemerintah berhasil diintegrasikan ke dalam Bank Berjuang. Bank Dagang Negara (BDN) dan Bapindo “lolos” dari proses pengintegrasian ini. Luputnya BDN dari proses pengintegrasian ini terutama karena Presiden Direktur BDN J.D. Massie, melalui kedudukannya sebagai Menteri Penertiban Bank-bank Swasta Nasional, cukup punya pengaruh untuk berkeberatan atas penyatuan BDN dengan bank-bank lainnya.20 Massie beralasan bahwa kebijakan ini akan membingungkan koresponden bank di luar negeri untuk penyelesaian L/C ekspor maupun impor karena nama bank yang sama. Sementara, Bapindo tidak terintegrasi ke dalam Bank Berjuang karena bank ini dibawah Dewan Pembangunan yang diketuai Menteri Pertama Urusan Pembangunan dengan anggota-anggota Menteri Keuangan, yang juga Ketua Dewan Pengawas Bapindo, dan Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota (Priasmoro, 1987:195-196). Dengan demikian, melalui kedudukannya itu, pengaruh Bapindo cukup kuat untuk menghalangi terintegrasi ke dalam BNI.21
Pada tahun 1963 masa Demokrasi Terpimpin, Gubernur Bank Sentral ditetapkan sebagai anggota kabinet dengan sebutan Menteri Urusan Bank Sentral. Dengan demikian Dewan Moneter yang dibentuk pada 1953 dengan ketua Menteri Keuangan dan anggota Gubernur BI dan Menteri Perdagangan tidak berfungsi lagi karena bank sentral tidak lagi terpisah dengan pemerintahan, dan perumusan kebijakan moneter dilakukan dan dilaksanakan oleh Menteri Urusan Bank Sentral sendiri dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Oleh karenanya bahwa mulai saat itu BI, yang waktu itu bernama BNI Unit I “sama sekali tidak independen” terhadap pemerintah. Hal ini terlihat ketika BI harus mencetak uang untuk membiayai semakin besarnya defisit anggaran pemerintah, terutama karena pengeluaran pemerintah banyak digunakan untuk menasionalisasi puluhan perusahaan Belanda yang dalam prakteknya masih harus dibiayai pemerintah karena mereka banyak yang tidak menghasilkan keuntungan. Pada saat yang sama, aksi-aksi militer memadamkan pemberontakan daerah semakin membuat pengeluaran pemerintah membengkak. Defisit anggaran juga diperbesar oleh adanya pengeluaran untuk propaganda politik: pembebasan Irian Barat, konfrontasi dengan Malaysia yang terkenal dengan semboyan “Ganyang Malaysia” dan pembangunan proyek-proyek “mercusuar”, seperti, antara lain, Gelora Senayan untuk keperluan Asean Games dan Ganefo, Monumen Nasional, dan Gedung DPR/MPR.
Sebagai akibatnya, defisit anggaran dari tahun-ke tahun semakin meningkat. Menurut Mas’oed (1989:47) defisit anggaran yang pada tahun 1955 hanya sebesar 14% dari total penerimaan pemerintah, pada 1965 telah meningkat menjadi 174% nya. Untuk menutup defisit anggaran ini, pemerintah mencetak uang yang berdampak terhadap semakin tingginya inflasi pada 1965 (Arndt, 1971:364-365). Tingginya tingkat inflasi ini berpengaruh negatif terhadap dunia perbankan, terutama bank-bank swasta, karena tingkat suku bunga riil para deposan terkikis oleh laju inflasi, bahkan menjadi negatif. Keadaan ini menyebabkan terjadinya moral hazard, di mana uang simpanan nasabah atau pinjaman dari Bank Indonesia di perdagangkan oleh pemilik bank luar perbankan dengan bunga yang tinggi, atau dalam perdagangan komoditi yang untungnya lebih besar. Untuk mengatasinya, pemerintah memperketat aturan terhadap bank-bank swasta nasional baik yang bersifat pembatasan gerak maupun peningkatan permodalan tercermin dalam SE BI No.10/721/UM/PU/Rahasia
20 BDN mempunyai pengaruh kuat di sektor perdagangan menengah yang terdiri dari golongan Tionghoa dan Arab. Kekuatan tersebut dipakai J.D. Massie untuk negosiasi dengan Presiden Soekarno, yaitu bahwa BDN dapat menjadi alternatif sebagai bank sentral bagi bank–bank swasta, kalau bank tunggal itu gagal. Tetapi ide itu tidak terlaksana (wawancara dengan K.C. Komala, 9 Pebruari 2002; Arndt dalam Feith dan Castles, 1971:364).
21 Gagasan untuk “nasakomisasi” perbankan yang terjadi pada masa perpolitikan dunia perbankan meningkat tajam dimulai dengan Bapindo. Direktur Utama ditunjuk Bermawi Alwi (NU), Direktur Hoetomo Soepardan (PKI), Moerdiono dan dua orang lagi dari PNI. Hoetomo Soepardan sebelumnya adalah anggota DPR (wawancara dengan Soedarsono, 23 Maret 2003). 11
tanggal 10 Nopember 1962 yang didasarkan atas Surat Keputusan Presiden No 470/1961.
Isi SE BI tersebut adalah larangan bank-bank swasta nasional menerima simpanan dari badan-badan pemerintah dan diharuskan untuk memindahbukukan seluruh saldo rekening badan pemerintah itu ke salah satu bank negara.22 Untuk mengawasi bank-bank swasta, melalui Keputusan Presiden No 232/1963 ditetapkan menteri yang ditambah tugasnya, yaitu Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta. Selain itu, melalui PP 19/1964, pemerintah mengharuskan bank-bank swasta menambah jumlah modal sebesar IDR25 juta.23 Peraturan itu ditindaklanjuti dengan SK Menteri No 17/64/Kep./MUPBMS tanggal 2 September 1954, bahwa dari jumlah modal disetor sebesar IDR25 juta itu, minimal sebesar 60% harus dipergunakan sebagai modal kerja (Perbanas, 1974:54-56).
Untuk mengurangi hiperinflasi, melalui Penetapan Presiden No. 27/1965 tanggal 13 Desember 1965, pemerintah melakukan penurunan nilai mata uang dari IDR1000 menjadi IDR1. Kebijakan ini merupakan pukulan terbesar bagi dunia perbankan swasta, terutama bagi mereka yang telah sempat menyetor tambahan modal sebagai akibat dari ketentuan baru sebesar IDR25 juta. Pemotongan uang tersebut telah menyebabkan jumlah setoran menciut menjadi IDR25 ribu.24 Para nasabah juga mengalami tingkat kerugian yang sama besarnya. Maka sesungguhnya, secara psikologis, pemotongan uang ini telah mengurangi bank mindedness masyarakat dengan drastis (Perbanas, 1973:56).Akan tetapi, semua usaha memperbaiki keadaan ekonomi dan moneter tersebut tidak menghasilkan sesuatu yang optimal. Sebagai akibatnya, hiperinflasi tidak bisa terhindari. Inilah yang telah menjadi salah satu faktor penyebab hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno.
Aksi-aksi demonstrasi yang pada mulanya memakai tema-tema ekonomis, berubah menjadi politik, ketika berbagai kalangan mahasiswa dan masyarakat menuntut pergantian kekuasaan. Ini terutama setelah terjadi Gerakan 30 September (G 30 S), sebuah usaha coup yang dilakukan oleh kombinasi kekuatan-kekuatan sebagian faksi militer dan Partai Komunis Indonesia (Bresnan, 1993:7-25). Coup d’etat ini memperbesar ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah, terutama setelah Presiden Soekarno menolak permintaan masyarakat untuk membubarkan PKI. Maka, kondisi ekonomi dan politik yang kian memburuk itu, berujung pada jatuhnya kekuasaan Presiden Soekarno.
Kesimpulan
Dalam suasana kemerdekaan yang harus direbut dengan kekerasan dan pasca Perang Dunia II, faktor-faktor produksi dan ekonomi tidak berjalan atau bahkan lumpuh. Perbaikan alat-alat produksi dan perdagangan terkendala karena ketiadaan pembiayaan dan simpanan masyarakat. Oleh karenanya dipilihlah pembiayaan rekonstruksi dan pembangunan dengan deficit financing melalui kredit perbankan, namun saat itu belum ada bank nasional yang dapat diandalkan, dan perdagangan masih dikuasai perusahaan-perusahaan dan bank-bank Belanda maupun asing.
Pemikiran lebih lanjut mengenai kemungkinan nasionalisasi perusahaan asing, dalam semangat nasionalisme dan anti-asing pada negara yang baru merdeka, tidak dapat dilakukan karena dalam 4 tahun pertama masa kemerdekaan, Indonesia sibuk mempertahankan kedaulatannya terhadap Belanda yang masih enggan melepaskan wilayah jajahannya. Meskipun akhirnya Belanda mengaku kedaulatan RI pada tahun 1949, namun banyak masalah masih berlarut sampai 1964 karena Belanda masih belum mau melepaskan Irian Barat. Perselisihan Irian Barat ini, digunakan pemerintah untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda termasuk perbankan, yang menambah commanding height pemerintah dalam perekonomian..
22 Peraturan ini yang paling banyak dikecam oleh bank-bank swasta, dan baru diubah dengan Pakto 1988, meskipun pada kenyataannya masih juga tidak dapat dilaksanakan.
23 Pada tahun 1966 nilai kurs rupiah terhadap dolar melambung tinggi yakni kurs USD1/IDR7200, namun satu tahun kemudian (1967) kurs turun menjadi USD1/IDR84, (sumber: Booth dan McCawley,1981:xx).
24 Kurs USD1/IDR84 (sumber: Booth dan McCawley, 1981:xx). 12
Gagasan untuk mendirikan sebuah bank sirkulasi maupun bank-bank komersial didorong oleh keinginan pemerintah untuk mandiri dari pengaruh bekas penjajah, meskipun banyak fihak yang memilih nasionalisasi dengan alasan pragmatis. Namun pemerintah dengan kukuh telah menetapkan perlunya bank sirkulasi itu dengan mendirikan BNI, meskipun kemudian gagal untuk mempertahankan niat tersebut. Dalam perjalanannya, BNI bersama BIN telah menyumbang pemerintah baik dalam menggalang dana masyarakat, membiayai upaya mempertahankan kemerdekaan dan dalam kebijakan pribumisme menumbuhkan perusahaan-perusahaan domestik terutama dalam rangka program Benteng. Sayang bahwa program ini gagal meningkatkan mutu dan peran pengusaha pribumi karena dilakukan dengan tergesa-gesa dan kurang professional.
Sementara itu, perbankan swasta nasional tidak berkembang dengan baik, disebabkan perekonomian yang belum mendukung, dan tidak adanya dukungan dari pemerintah yang sedang kesulitan juga. Baru pada masa demokrasi parlementer banyak bank yang timbul, namun banyak yang didasari untuk menopang kebutuhan partai. Jabatan-jabatan strategis pada bank-bank pemerintah menjadi incaran partai, padahal kabinet silih berganti, sehingga stabilitas dan konsistensi kebijakan ekonomi tidak dapat berjalan.
Gagasan Presiden Soekarno untuk “Nasakomisasi” perbankan, dan mengintegrasikan bank-bank komersiil dan sekaligus bank sentral dimaksudkan untuk menyatukan persepsi dan kerja untuk pembangunan. Namun upaya itu ternyata tidak mendatangkan perbaikan sistim perbankan Indonesia, bahkan perbankan menjadi lebih rentan terhadap desakan-desakan politik. Bank tidak dapat melakukan fungsi intermediasinya, bahkan menyumbang kearah memburuknya perekonomian.
13
Daftar Pustaka
Amal, Ichlasul, 1992. Regional and Central Government in Indonesian Politics: West Sumatra and South Sulawesi 1949-1979, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Anspach, Ralph, 1969. “Indonesia”, dalam Frank H Golay et al., (ed), Underdevelopment and Economic Nationalism in Southeast Asia, Cornell University Press, Ithaca.
Arndt, H.W. 1971. “Banking in Hyperinflation and Stabilization”, dalam Bruce Glassburner (ed), The Economy of Indonesia: Selected Readings, Cornell University Press, Ithaca.
Bank BNI. 1996. Bank Negara Indonesia 50 Tahun, Jakarta.
Booth, Anne dan Peter McCawley (ed), 1981. The Indonesian Economy During the Soeharto Era, Oxford University Press, Kuala Lumpur.
Bresnan, John, 1993. Managing Indonesia: The Modern Political Economy, Columbia University Press, New York.
Dick, Howard, Vincent J.H.Houben, J.Thomas Lindblad dan Thee Kian Wie: The Emergence of A National Economy, Allen&Unwin and University Of Hawai’I Press, Honolulu 2002.
Djojohadikusumo, Margono, (tanpa tahun). Kenang-kenangan dari 3 Zaman, PT Indira Jakarta.
Feith, Herbert dan Lance Castles, 1970. Indonesian Political Thinking: 1945-1965, Cornell University Press, Ithaca.
Feith, Herbert, 1962. The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, Cornell University Press, Ithaca.
Hartono, Noek, 1976. “Bank Indonesia Sejarah Lahir dan Perkembangannya”, mimeo, Bank Indonesia, Jakarta.
Higgins, Benjamin, 1990. “Thought and Action: Indonesia Economic Studies and Policies in the 1950-an”, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 26 No 1, April.
Kuntjoro-Jakti, Dorodjatun, 1981. “The Political-Economy of Development: The Case of Indonesia Under The New Order Government: 1966-1978”, disertasi, tidak dipublikasikan, University of California, Berkeley.
Mas’oed, Mohtar, 1989. Ekonomi dan Struktur Politik: Orde Baru 1966-1971, LP3ES, Jakarta.
Neuman, AM DE., 1956, “On The Promotion of Indigenous Indonesia Industries with Special Reference to Credit Facilities for Private Business and for Local Government Enterprises”, Ekonomi Keuangan Indonesia (EKI), No. 11, Nopember 683-728.
Oey Beng To, 1991. Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid 1 (1945-1958), Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Jakarta.
Paauw, Douglas S., 1960.Financing Economic Development, The Indonesian Case, The Free Press, Glencoe, Illinois.
Perbanas, 1974. Perkembangan Situasi dan Masalah-masalah Perbankan Nasional Swasta di Indonesia 1973/1974. Perbanas, Jakarta.
Prawiranegara, Sjafruddin, 1966. Membangun Kembali Ekonomi Indonesia, Bulan Bintang, Djakarta.
____________________, 1987. ”Recollections of my Career”, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 23 No. 3, Desember 1987.
Priasmoro Prawiroardjo.1987. “Perbankan Indonesia 40 tahun”, dalam Hendra Asmara (ed), Teori Ekonomi dan Kebijaksanaan Pembangunan: Kumpulan Esei Untuk Menghormati 70 tahun Sumitro Djojo hadikusumo. Gramedia, Jakarta.
Rahardjo, M. Dawam, Aswab Mahasin, Didik J Rachbini, Masmiar Mangiang, Eko Budi Supriyanto dan Paulus Widiyanto, 1995. Bank Indonesia: Dalam Kilasan Sejarah Bangsa, LP3ES, Jakarta. 14
Rice, Robert, 1983. “The Origin of Basic Economies Ideas and Their Impact on ‘New Order Policies”, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 19 No. 2, Agustus.
Robison, Richard, 1986. Indonesia: The Rise of Capital, Allen Unwin, St Leonard.
Shin, Yoon Hwan, 1989. “Demystifying the Capitalist State: Political Patronage, Bureaucratic Interests, and Capitalists in Formation in Soeharto’s Indonesia”, disertasi, tidak dipublikasikan, Yale University, Yale.
Simorangkir, OP, 2000. Kenapa Perbankan Nasional Tak Kunjung Sehat? Tim Studi Pembudayaan Pancasila, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta.
Sutter, John O., 1959. “Indonesianisasi: Politics in a Changing Economy 1940-1955”, Data Paper No 36-4. Cornell University Press, Ithaca.
Yergin, Daniel dan Joseph Stanislaw, 1999. The Commanding Heights: The Battle Between Government and the Marketplace that is Remaking the Modern World, Touchstone, New York.
15

Dubai’s Islamic bank mystery and the case for reform

August 1, 2009 Leave a comment

By Roula Khalaf
Published: June 24 2008

What’s going on with Dubai Islamic Bank? The emirate’s financial community is abuzz with
speculation, following a spate of arrests of former employees in a widening corruption probe.

Much to the disappointment of business, the details of the inquiry into the city’s largest Islamic
bank are a mystery. Also unclear is whether there is any connection to another probe into Deyaar
Development, DIB’s real estate affiliate.

Although several people have been detained, the Dubai authorities have not bothered to issue
statements, hold press conferences, or otherwise inform the public about their progress or
disclose whether anyone has been charged.

The police, government and public prosecutor did not even react when a Pakistani banker, one of
the detainees in the DIB case, alleged that he had been tortured. Rafatul Islam Usmani has
pressed charges against the bank, filing his case in the US because, he says, he has no faith in
Dubai’s legal system.

DIB, which is 30 per cent owned by the government, has said little, beyond telling the market that
the investigation would not have an impact on its financials. On Sunday, amid all the controversy,
the bank won a regional magazine award as the year’s “Best Islamic Bank”.
None of this, of course, is a surprise to people who know the Middle East, a region of opaque
legal systems, rife with accusations of human rights abuses. But this is Dubai, an ambitions little
city-state on a frenetic drive to establish itself as an international business centre.

The emirate has invested in building its brand and in creating the infrastructure that business
wants. Its selling pitch has been remarkably successful: the world’s top financial institutions have
all set up a base there to service a region flooded with petrodollars.

The Dubai International Financial Centre is the main attraction. Created as a sort of superior
parallel system, it promises to apply international standards that are many steps ahead of
domestic laws. It fancies itself as a future hub of international arbitration, having set up a centre in
partnership with the London Court of International Arbitration. And it has its own corporate
governance institute, with a mandate to promote corporate governance and institution building
across the region.

But Dubai’s ambitions do not always square with the realities on the ground. The DIFC’s
protection goes only so far – for all criminal cases it is the United Arab Emirates federal law that
applies. And that system, as one lawyer says privately, “horribly lags behind the buildings, the
money, the salaries and the marketing of Dubai”.

It is obviously a step in the right direction for the Dubai authorities to be investigating fraud
allegations in government-affiliated institutions. The emirate has been desperate to shed the
image of a haven for all sorts of dubious activity, including money laundering (and the central
bank has tightened the rules there). In the past, financial irregularities were quickly swept under
the carpet, avoiding Dubai the embarrassment.

But what is the point of proactive police action unless it carries assurances that detainees are
treated fairly and that the legal system will not be abused? Diplomats tell us that the UAE
regulatory and legal system is not as dysfunctional as other places in the Arab world. But a US
state department human rights report is disquieting: it notes that the judiciary’s independence is
questionable and, although the constitution prohibits arbitrary arrest, the law permits indefinite
prolonged detention without appeal. Judges can renew 30-day extensions to the detention period
indefinitely and without charge.

Lawyers and companies flocking to Dubai are well briefed on the shortcomings of the system.
Unfortunately, they are loath to criticise it openly, lest they irritate the authorities or lose business.
The muted reaction eases the pressure. But if Dubai is to call itself an international financial
centre, then it is in its own interest to be making the case for transparency and legal reform
across the UAE.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.