Archive

Archive for the ‘Islamic Banking’ Category

Sejarah Basyarnas

January 16, 2010 Leave a comment

By admin
Published: 25/08/2008 – 19:57
SEJARAH BASYARNAS

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah perubahan dari nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang merupakan salah satu wujud dari Arbitrase Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. Pendirinya diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), tanggal 05 Jumadil Awal 1414 H bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 1993 M. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) didirikan dalam bentuk badan hukum yayasan sesuai dengan akta notaris Yudo Paripurno, S.H. Nomor 175 tanggal 21 Oktober 1993.
Peresmian Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dilangsungkan tanggal 21 Oktober
1993. Nama yang diberikan pada saat diresmikan adalah Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Peresmiannya ditandai dengan penandatanganan akta notaris oleh dewan pendiri, yaitu
Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat yang diwakili K.H. Hasan Basri dan H.S.
Prodjokusumo, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Majelis
Ulama Indonesia (MUI). Sebagai saksi yang ikut menandatangani akta notaris masing-masing H.M.
Soejono dan H. Zainulbahar Noor, S.E. (Dirut Bank Muamalat Indonesia) saat itu. BAMUI tersebut di
Ketuai oleh H. Hartono Mardjono, S.H. sampai beliau wafat tahun 2003.
Kemudian selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)
menjalankan perannya, dan dengan pertimbangan yang ada bahwa anggota Pembina dan Pengurus
Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sudah banyak yang meninggal dunia, juga bentuk
badan hukum yayasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan sudah tidak sesuai dengan kedudukan BAMUI tersebut, maka atas keputusan rapat Dewan
Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 nama
Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional
(BASYARNAS) yang sebelumnya direkomendasikan dari hasil RAKERNAS MUI pada tanggal 23-26
Desember 2002. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang merupakan badan yang berada
dibawah MUI dan merupakan perangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di Ketuai oleh H.
Yudo Paripurno, S.H.
Kehadiran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sangat diharapkan oleh umat Islam
Indonesia, bukan saja karena dilatar belakangi oleh kesadaran dan kepentingan umat untuk
melaksanakan syariat Islam, melainkan juga lebih dari itu adalah menjadi kebutuhan riil sejalan
dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan di kalangan umat. Karena itu, tujuan
didirikan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai badan permanen dan independen
yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam
hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa dan lain-lain dikalangan umat Islam.
Sejarah berdirinya Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) ini tidak terlepas dari konteks
perkembangan kehidupan sosial ekonomi umat Islam, kontekstual ini jelas dihubungkan dengan
berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Syariah (BPRS)
1 / 2
serta Asuransi Takaful yang lebih dulu lahir.
Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan belum diatur mengenai bank
syariah, akan tetapi dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa
bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem
keuangan yang semakin maju diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk
perbankan. Bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasinya beberapa
perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap
peraturan Perundang-undangan di bidang perekonomian, khususnya sektor perbankan, oleh karena
itu dibuatlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang mengatur tentang perbankan
syariah. Dengan adanya Undang-undang ini maka pemerintah telah melegalisir keberadaan
bank-bank yang beroperasi secara syariah, sehingga lahirlah bank-bank baru yang beroperasi secara
syariah. Dengan adanya bank-bank yang baru ini maka dimungkinkan terjadinya sengketa-sengketa
antara bank syariah tersebut dengan nasabahnya sehingga Dewan Syariah Nasional menganggap
perlu mengeluarkan fatwa-fatwa bagi lembaga keuangan syariah, agar didapat kepastian hukum
mengenai setiap akad-akad dalam perbankan syariah, dimana di setiap akad itu dicantumkan
klausula arbitrase yang berbunyi :
‘’Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para
pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai
kesepakatan melalui musyawarah”.
Dengan adanya fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut dimana setiap bank syariah atau
lembaga keuangan syariah dalam setiap produk akadnya harus mencantumkan klausula arbitrase,
maka semua sengketa-sengketa yang terjadi antara perbankan syariah atau lembaga keuangan
syariah dengan nasabahnya maka penyelesaiannya harus melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional
(BASYARNAS).
Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berdiri secara otonom dan independen sebagai
salah satu instrumen hukum yang menyelesaikan perselisihan para pihak, baik yang datang dari
dalam lingkungan bank syariah, asuransi syariah, maupun pihak lain yang memerlukannya. Bahkan,
dari kalangan non muslim pun dapat memanfaatkan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
selama yang bersangkutan mempercayai kredibilitasnya dalam menyelesaikan sengketa.
Lahirnya Badan Arbitrase Syariah Nasional ini, menurut Prof. Mariam Darus Badrulzaman,
sangat tepat karena melalui Badan Arbitrase tersebut, sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya
mempergunakan hukum Islam dapat diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam.
2 / 2

Rekonstruksi Murabahah Sebuah Ijtihad Solusi Pembiayaan

January 16, 2010 Leave a comment

Oleh
M.Ilyas Marwal

Pengantar

Menjamurnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dewasa ini bukan
merupakan gejala baru dalam dunia bisnis. Keadaan ini ditandai dengan
semangat tinggi dari berbagai kalangan, baik itu para ulama, akademisi
maupun praktisi yang mengembangkan lembaga keuangan tersebut dari
sekitar pertengahan abad 20.
Hal yang tidak bisa dipungkiri, LKS menjadi pilihan bagi pelaku bisnis
sampai dengan pertengahan tahun 2001. Di Indonesia bahkan telah berdiri
ribuan lembaga keuangan syariah termasuk lembaga yang berbetuk balai
usaha dan sosial yang familiar kita sebut dengan Baitul Maal wat Tamwil
(BMT).
Sesungguhnya LKS memiliki core product pembiayaan berupa produk bagi
hasil, yang dikembangkan dalam produk pembiayaan musyarakah dan
mudharabah. Meski jenis produk pembiyaan dengan akad jual beli
(murabahah, salam dan istishna) dan sewa (ijarah dan ijarah muntahia
bittamlik) juga dapat dioperasionalkan. Namun kenyataannya, LKS tingkat
dunia maupun di Indonesia produk pembiayaannya masih didominasi oleh
produk pembiayaan dengan akad jual beli (tijarah) yang berbentuk
murabahah.
Hal itu menunjukkan kesenjangan antara teori dan praktek pelaksanaan
produk LKS. Sungguh pun sebetulnya LKS berkeinginan mengembangkan
produk pembiayaan bagi hasil, namun kondisi masyarakat belum
menyediakan iklim yang diinginkan.
Semenjak lahirnya LKS tidak pernah lepas dari kritik, khususnya produk
murabahah, masih banyak yang meragukannya dari sisi syariah, karena
tidak terlalu jauh berbeda dari pembiyaan kredit pada lembaga keuangan
konvensional. Bahkan penulis menemukan sekian banyak dari tulisan
kritikan tajam terhadap murabahah ada suatu himbauan kepada kaum
2
muslimin agar tidak bertransaksi dengan LKS yang ada produk murabahahnya.
1
Hal itulah yang melatar balakangi penulis konsen dalam penkajian produk
LKS dan menganggap masalah murabahah perlu selalu didiskusikan, semoga
upaya yang amat sederhana ini dapat memberikan pencerahan terhadap
hakikat murabahah. Amin.
Mengenal Murabahah dari Sisi Historis
Dalam catatan Imam Muhammad Amin bin Umar2 yang lebih populer
dengan sebutan Ibnu Abidin, dan catatan Ibnu Hazem3 bahwa murabahah
adalah sistem jual – beli yang diciplak dari negara Persia (salah satu negara
adidaya disaat itu) oleh masyarakat Arab Islam dalam aktivitas bisnis mereka
pada abad pertama hijriah.
Murabahah lebih dikenal dengan : ” 4 ” ده يازده , maksudnya: “saya menjual
barang kepadamu dengan keuntungan 1 dirham dari setiap 10 dirham”.
Seiring perkembangannya, murabahah akhirnya menjadi sistem jual–beli
yang dilegitimasi oleh para ulama klasik, bahkan keabsahannya merujuk
kepada konstitusi ulama (ijma’), Imam Al-Kasani5 (dari ulama Hanafi)
menjelaskan bahwa sepanjang sejarah semenjak diperaktekan sistem
murabahah dari generasi ke generasi tidak ada segelintir komunitas muslim
dan ulama yang mengingkari akan keabsahanya sistem jual-beli murabahah,
Hal itu dapat dijadikan rujukan sebagai bentuk ijma’6, disamping itu ada
banyak alasan sistem jual-beli murabahah ini diterima oleh banyak kalangan
*Disampaikan pada acara diskusi bedah Akad Murabahah yang diselenggarakan oleh BMT Center
Korwil Jabodetabek ,pada hari selasa, 31 Juli 2007, di BMT Tamzis , Jakarta.
**1. Ketua Umum Pusat Studi, Kajian dan Dakwah Islam ( Puskadi ), Jakarta.
2. Anggota Dewan Syariah PT Permodalan BMT Ventura, Jakarta.
Telpon : 021-6895 11 67 / 787 43 80 , E-mail : marwal_ 99@yahoo.com
1 Lihat lampiran
2 . Hasyiyatul-Mukhtar , Ibnu Abidin : 135 / 5
3 . Al-Muhalla, Ibnu Hazem : 14/ 9
4 . adalah Bahasa Persia kalau diterjamahkan bahasa kita berarti : pada setiap 10 menghasilkan 1
5 . Badai’I As-shanai’I, Al-Kasani : 220/5
6 . sebenarnya ada beberapa ulama masyhur yang tidak sependapat dengan ijma’ mayoritas ulama
dalam keabsahan dan kehalalan murabah yaitu :
-Ibnu Hazem,karena beliau menganggap bahwa system murabahah hukumya adalah haram,
pandangan ini dibangun dengan argument bahwa salah satu vareabel akad murabahah ada persaratan
yang tidak ada dasarnya dari Al-Qur’an dan dalam murabahah ada unsur ketidak jelasan ( jahalah ).
-Imam Ahmad menganggap makruh hukumnya system murabahah yang tidak jelas harga nominal
barang yang dijual, hal itu merujuk kepada fatwa Ibnu Abbas, Ibnu umar , dan akrimah akan ketidak
bolehan system ini karena unsur ketiadakjelasanya ( Al-jahalah ) ketika akad transaksi , penulis akan
mencoba menjawab argument ini.
Dapat dilihat pada : Al-Muhalla, Ibnu Hazem : 625-626 / 9 dan Al-Mugni , Ibnu Qudamah : 102 / 4
3
dan menjadi dominan di saat itu diantaranya adalah karena sistem ini bersifat
amanah, sehingga si pembeli yang yang kurang memahami banyak
spesifikasi barang dan harganya terbantu oleh si penjual yang propesional
dan jujur7.
Murabah Menurut Etimologi dan Terminologi
Pengertian Murabahah dalam etimologi Bahasa Arab.
Murabahah atau مرابحة asal kata dari ism masdar ربح yang berarti : sesuatu
yang tumbuh dalam dagangan ( النماء في التجارة ), maka bagi orang Arab
seseorang itu dianggap untung kalau aset dagangannya tumbuh /bertambah,
hal ini senada dengan ayat Al-qur’an فما ربحت تجارتهم ) 8 ) artinya : maka tidaklah
bertambah (untung) perniagaan mereka.
Para ahli bahasa Arab9 mengkomentari bahwa: dikatakan murabahah (saling
meguntungkan) karena masing-masing dari pihak pembeli dan pihak penjual
saling menguntungkan, si penjual bertambah modal dagangannya dan si
pembeli bertambah aset usahanya.
Pengertian Murabahah dalam termonologi
Pengertian Klasik
Dari studi kepustakaan tentang pengertian murabah menurut ulama syariah
klasik (Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hambali) penulis
menemukan kesepakatan mereka bahwa murabahah terdiri dari dua unsur
yang utama :
• Pertama, harga pokok ditambah biaya-biaya –cost– yang timbul dari
pembelian/ pengadaan barang yang pasti, kecuali biaya dilakukan
secara estimasi, hal ini hanya Ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah yang
membolehkan biaya estimasi asalkan dirinci dengan jelas. Dan semua
Ulama sepakat agar pemisahan antara harga pokok dan biaya-biaya.
• Dan kedua, keuntungan.
Karena murabahah adalah sistem jual beli bersifat amanah, maka seharusnya
harga pokok awal dan tambahan/ keuntungan (margin) transparan. Dari
kesimpulan di atas, penulis mencoba memberikan pengertian murabahah
menurut pandangan klasik adalah : “Transaksi jual-beli dengan harga pokok -
7 . Al-Bahru raiq, Ibnu Najem : 116/ 6
8 . QS : Al-Baqarah : 16
9 .Diantaranya Ibnu Mandhzur.
4
include biaya-biaya- ditambah dengan margin secara transparan sesuai
kesepakatan bersama antara pembeli dan penjual”
Pemgertian Kontemporer
Sistem jual-beli murabahah yang diterapkan/ diaplikasikan banyak oleh
lembaga keuangan syariah sekarang ini adalah بيع المرابحه للآمر بالشراء atau
murabahah dengan pesanan pembelian, adalah hasil inovasi rekonstruksi
murabahah yang dipelopori dan disosialisasikan pada lembaga keuangan
islam oleh DR. Sami Hasan Hamud pada saat mempertahankan desertasinya
yang diajukan pada Universitas Al-Azhar, Mesir 10. Beliau menguraikan
pengertiannya sebagai berikut :
“suatu kesapakatan antara pihak bank dan nasabah, agar bank menyediakan
barang yang dibutuhkan oleh nasabah, dan nasabah akan mebelinya serta
bank menjual kepadanya dengan sistem pembayaran tunai atau tunda, yang
sudah ditentukan harga pokok pembelian ditambah keuntungan ( margin )
terlebih dahulu.”
Lahirnya inovasi baru ini sesungguhnya DR Sami terinspirasi dari karya para
Ulama Klasik juga, sekalipun istilah yang dipakai berbeda, hal itu dapat
ditelusuri dari karya-karya mereka diantaranya :
Kitab Mabsut karya Imam Assarkhasi, dijelaskan bahwa Muhammad bin
Hasan Asysyaibani dalam kitab tersebut menguraikan karakteristik
murabahah, yaitu :
• jenis murabahah ini cocok untuk properti, antara pemesan dan pihak
yang diberi pesanan harus sepakat dalam menentukan harga pokok
properti dan tambahan /keuntungan (margin) sewaktu perjanjian.
• perjanjian dalam murabahah jenis ini bukanlah suatu keharusan,
artinya pemesan tidak terikat walaupun sudah memesan barang,
pemesan dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.
• Keharusan adanya ijab (permintaan dari pemesan) dan qabul
(persetujuan atas permintaan dari yang diberi pesanan).
Demikian juga di kitab Al-Umm karya Imam Syafi’i, beliau menguraikan
karakteristik murabahah, di antaranya :
• boleh bagi pemesan/ nasabah menentukan spesifikasi pesanannya.
• terjadi kesepakatan dalam penentuan keuntungan (margin) pada saat
perjanjian.
10 . Tatwiir al-a’maal al-masrafiyyah, DR Sami Hamud : 192
5
• penentuan besar kecilnya keuntungan (margin) berdasarkan kelihaian
yang diberi pesanan dalam meyediakan pesanan sesuai spesifikasi
yang diminta, kualitas pesanan dan kemampuannya memperoleh
dengan harga yang relatif murah.
• Sistem pembayaran pemesan (cash atau cicil) jadi patokan dalam
penentuan keuntungan.
• Kebebasan yang sempurna bagi yang diberi pesanan dalam
penyedian barang dari berbagai suplaier dan produsen agar dapat
memperoleh barang yang lebih berkualitas dan biaya-biaya
pengadaannya dapat di tekan.
• Imam Syafi’i menguraikan alasan ketidakterikatnya pemesan
disebabkan janji walaupun sudah memesan barang (pemesan dapat
menerima atau membatalkan barang tersebut) disaat perjanjian, yaitu:
menghindari peraktek jual-beli barang/ komoditas apapun yang
belum dimiliki oleh penjual dan unsur spekulasinya.
Sama halnya pada referensi para Ulama Malikiyyah seperti : At-Taaj karya
Ibnu Qasim, Syareh Al-kabir karya Addardir, Mawahib al-Jalil karya Ibnu
Abdurrahman. Begitu juga pada referensi Ulama Hanafiyah, yaitu Ilamul
muwaqqi’in karya Ibnu Qayyim.
Dari semua referensi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa di antara
karakteristik murabahah itu:
• bagi masing-masing yang melakukan transaksi –baik pihak pemesan
maupun yang diberi pesanan– memiliki hak khiyar (memilih)
membeli atau tidak setelah barang pesanan dimiliki oleh yang
dipesan.
• tidak ada unsur keterikatan dalam perjanjian dan janji, seandainya
sepakat kedua untuk saling mengikat maka jual-beli murabahah
menjadi rusak.
• boleh membuat kesepakatan pada saat kontrak perjanjian dalam
menentukan: jenis barangnya, sumbernya, harganya, spespikasi
khususnya, dan memberikan kebebasan penuh bagi yang diberi
pesanan dalam pengadaannya.
• begitu juga boleh menentukan keuntungan (margin) dan
tenggangwaktu di saat kontrak perjanjian.
• boleh sistem pembayaran dalam murabahah dengan cara tunai/cash
atau tunda/ cicil.
Setelah penulis memaparkan pengertian murabahah, baik dari pengertian
klasik maupun pengertian kontemporer, ada beberapa poin-poin penting
yang penulis ambil kesimpulan, di antaranya :
6
• Sistem jual-beli murabahah yang diaplikasikan di lembaga keuangan
syariah sekarang ini berbeda dari murabahah yang diperkenalkan
oleh para ulama klasik, di mana murabahah dalam LKS terdiri dari
tiga pelaku transaksi, yaitu :
1. Al-amiri bi syira (pemesan/ nasabah)
2. Lembaga Keuangan Syariah
3. Baai’i (pemasok).
• Sedangkan murabahah kelasik hanya terdiri dari dua pelaku, yaitu:
1. Pembeli, dan
2. Penjual.
Landasan Syariah Murabahah
Seluruh umat Islam mengakui dan mengimani Al-Quran dan sunnah
Rasulullah adalah sumber hukum, maka segala sesuatunya seharusnya
dikembalikan kepada kedua sumber hukum tersebut, sebelum
menggalakkan Ijtihad (mumarast al-ijtihad) yaitu memahami Al-Quran secara
kreatif dan kontekstual agar dapat diterapkan (tatbiq) pada kondisi kekinian
yang selalu berubah.
Secara langsung Alqur’an tidak pernah membicarakan tentang murabahah,
hanyalah sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi dan perdagangan.
Begitu pula halnya dengan referensi hadist, tidak ditemukannya ada hadist
yang memiliki rujukan langsung kepada murabahah.
Bahkan seorang ulama kontemporer Syed Al-Kaff 11 menyimpulkan bahwa
murabahah adalah salah satu jenis jual beli yang tidak dikenal pada zaman
Nabi atau para sahabatnya. Murabahah mulai dikomentari oleh para ulama
pada seperempat pertama abad kedua Hijriyah atau bahkan lebih akhir lagi.
Maka Para Ulama membenarkan murabahah berdasar yang lain, seperti
Imam Malik membenarkan keabsahannnya dengan merujuk kepada ‘amalu
ahli madinah (praktek penduduk Madinah) dan Para Ulama Klasik dari
mazhab empat membenarkan keabsahan murabahah dengan ijma’ Ulama’,
seperti Imam Ibnu Rusydi (Ulama Malikiyah)12, Imam Al-Kasani (Ulama
Hanafiyah)13, Imam Nawai (Ulama Syafi’iyah)14, Ibnu Qudamah (Ulama
Hambali )15 yang mengklaim bahwa murabahah adalah bentuk jual beli yang
dibolehkan (halal) oleh mayoritas Ulama dalam bentuk Konstitusi (Ijma’),
11 . Does Islam assign any Value, syed Al kaff 118
12 . Bidayatul mujtahid, ibnu rusyd : 213 / 2
13 . Bada’I sanai’ , Al-Kasany : 220 / 5
14 .Raudlat al-Thalibin : 526
15 . Al-Mugni, Ibnu Qudamah : 199: 4
7
namun tidak seorangpun dari mereka secara khusus memperkuat pendapat
mereka dengan satu Hadits apalagi dari Al-Qur’an.
Kesalahan fatal LKS dalam aplikasi murabahah
Dianggap suatu penyimpangan yang tidak bisa ditolelir dalam aplikasi
murabahah pada LKS, seperti sering ditemukan berulang-ulang adalah
Pengadaan/ pembelian barang pesanan tidak dilakukan oleh pihak LKS, tapi
cukup nasabah menyerahkan bukti pembelian barang yang akan di
murabahah-kan, di mana hakikatnya nasabah sendiri yang telah membeli
barang tersebut atas nama nasabah di faktur. LKS hanya tinggal membayar
senilai yang tertera di faktur ditambah keuntungan (margin) seperti yang
disepakati bersama (antara LKS dan nasabah).
Alasan penyimpangan dalam aplikasi ini adalah terjeratnya dalam praktek
yang melanggar rambu-rambu syariah:
• Unsur . بيع العينه
karena LKS telah membeli barang dari nasabah dengan kontan ,lalu
dalam waktu yang bersamaan LKS menjualnya kembali barang
tersebut ke nasabah dengan tempo/ jangka waktu dan dengan harga
yang lebih tinggi dari harga pembelian. Peraktek ini dikatagorikan بيع
العينه di mana para ulama sepakat akan keharamanya.
• Unsur الربا
Karena LKS meminjamkan uang senilai barang yang dibeli kepada
nasabah di saat itu lalu LKS mengharapkan pengembaliannya dengan
tempo, dengan jumlah nominal yang lebih tinggi dari nominal
pinjaman.
Maka bukan alasan dispensasi yang dapat diterima kalau ternyata melanggar
rambu-rambu syariah, apalagi merubah nilai-nilai substansi syariah ( مقاصد
الشريعة ), cukuplah Bani isra’il ditegur oleh Allah subhanu watala melalui
bencana dan azab karena merubah substansi syariah dengan ucapan istilah
خطة menjadi حطة lihat QS: Al-A’raf : 61.
Kiat menjaga kesyariahan بيع المرابحه للآمر بالشراء (Murabahah)
Sistem jual-beli murabahah tidak dapat dipungikir akan banyaknya manfaat
nya bagi LKS, yaitu mudahnya diimplementasikan pada aktivitas
pembiayaan LKS (finacing) karena sederhana, dan pendapatan yang dapat
dipredeksi. Maka itulah alasan kenapa LKS yang ada di seluruh dunia
didominasi produknya oleh murabahah.
8
Dengan demikian murabahah tetap harus dipertahankan eksistensinya dan
yang lebih penting dijaga kesyariahannya, di antaranya adalah:
• Transaksi jual-beli murabahah dilaksanakan di saat barang pesanan
statusnya menjadi milik penuh pihak LKS dan penguasaan standar
syariah terhadap barang tersebut.
• Adanya tanggung jawab penuh terhadap barang pesanan oleh LKS
dari sisi kerusakan, kadaluarsa, cacat dan lain-lain sebelum barang
tersebut diterima oleh nasabah.
• Dihindari unsur kesamaran dan ketidak jelasan dalam transaksi
seperti; spesifikasi barang pesanan, harga pokok barang, biaya-biaya,
tenggang waktu pembayaran dan nominal cicilan
Penutup
Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya terdapat banyak kekurangan dalam
makalah ini, kekurangan ini semata karena keterbatasan kemampuan
penulis, karena itu saran dan kritik konstruktif dari ikhwan fillah sangat
diharapkan untuk penyempurnaan selanjutnya.
Wa Allahu ‘alaam bisshawab
Ciganjur 27 Juli 2007

Sejarah Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia

January 16, 2010 1 comment

Written by Muhammad Iqbal Gifari
Wednesday, 18 February 2009 02:28 -

Sejarah Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia Written by Redaksi2 Thur
sday, 25 December 2008 18:09

Sejarah perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia mencerminkan dinamika
aspirasi dan keinginan dari masyarakat Indonesia sendiri untuk memiliki sebuah alternatif sistem perbankan menerapkan sistem bagi hasil yang menguntungkan bagi nasabah dan bank.
Rintisan praktek perbankan syariah dimulai pada awal tahun 1980-an, sebagai proses
pencarian alternatif sistem perbankan yang diwarnai oleh prinsip-prinsip transparansi, berkeadilan, seimbang, dan beretika.
Sebagai sebuah uji coba, masyarakat bersama-sama dengan akademisi kemudian mencoba
mempraktekkan gagasan tentang bank syariah tersebut dalam skala kecil, seperti pendirian
Bait Al-Tamwil Salman di Institut Teknologi Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta.
Keberadaan badan usaha pembiayaan non-bank yang mencoba menerapkan konsep bagi hasil
ini semakin menunjukkan, bahwa masyarakat Indonesia membutuhkan hadirnya alternatif
lembaga keuangan syariah untuk melengkapi pelayanan oleh lembaga keuangan konvensional
yang sudah ada.
Mengamati semakin berkembangnya aspirasi masyarakat Indonesia untuk memiliki lembaga
keuangan syariah, maka para pemuka agama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia
(MUI) selanjutnya menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut dengan melakukan
pendalaman tentang konsep-konsep keuangan syariah termasuk sistem perbankan syariah.
Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan
Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih
mendalam pada Musyawarah Nasional Keempat MUI di Jakarta pada 22-25 Agustus 1990,
yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam pertama di
Indonesia. Kelompok kerja ini disebut Tim Perbankan MUI yang bertugas untuk secara konkrit
menindaklanjuti aspirasi dan keinginan masyarakat tersebut serta melakukan berbagai
persiapan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.
Hasil kerja dari Tim Perbankan MUI ini adalah berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI).
Akte pendirian BMI ditandatangani pada tanggal 1 November 1991 dan BMI mulai beroperasi
pada 1 Mei 1992. Selain BMI, pionir perbankan syariah yang lain adalah Bank Perkreditan
Rakyat (BPR) Dana Mardhatillah dan BPR Berkah Amal Sejahtera yang didirikan pada tahun
1991 di Bandung, yang diprakarsai oleh Institute for Sharia Economic Development (ISED).
Dukungan Pemerintah dalam mengembangkan sistem perbankan syariah ini selanjutnya
terlihat dengan dikeluarkannya perangkat hukum yang mendukung sistem operasional bank
syariah, yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No. 72 Tahun
1992. Ketentuan ini menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (dual banking system)
di Indonesia, yaitu beroperasinya sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan
dengan prinsip bagi hasil. Dalam sistem perbankan ganda ini, kedua sistem perbankan secara
sinergis dan bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa
perbankan, serta mendukung pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.
Selanjutnya, melalui perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
1 / 2
Sejarah Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia
Written by Muhammad Iqbal Gifari
Wednesday, 18 February 2009 02:28 -
menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, keberadaan sistem perbankan syariah
semakin didorong perkembangannya. Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, Bank
Umum Konvensional diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
syariah, yaitu melalui pembukaan UUS (Unit Usaha Syariah). Dalam UU ini pula untuk
pertamakalinya nama “bank syariah” secara resmi menggantikan istilah “bank bagi hasil” yang
telah digunakan sejak tahun 1992.
Dalam perjalanan waktu, pengalaman membuktikan bahwa sistem perbankan syariah telah
menjadi salah satu solusi untuk membantu menyokong perekonomian nasional dari krisis
ekonomi dan moneter tahun 1998. Sistem perbankan syariah terbukti mampu menjadi
penyangga stabilitas sistem keuangan nasional ketika melewati guncangan. Kemampuan itu
semakin mempertegas posisi sistem perbankan syariah sebagai salah satu potensi penopang
perekonomian nasional yang layak diperhitungkan.
Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah
perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat
Indonesia tanpa terkecuali. Dengan positioning khas perbankan syariah sebagai ”lebih dari
sekedar bank” (beyond banking), yaitu perbankan yang menyediakan produk dan jasa
keuangan yang lebih beragam serta didukung oleh skema keuangan yang lebih bervariasi,
diyakini bahwa di masa-masa mendatang akan semakin tinggi minat masyarakat Indonesia
untuk menggunakan bank syariah. Dan pada gilirannya hal tersebut akan meningkatkan
signifikansi peran bank syariah dalam mendukung stabilitas sistem keuangan nasional,
bersama-sama secara sinergis dengan bank konvensional dalam kerangka Dual Banking
System (sistem perbankan ganda) Arsitektur Perbankan Indonesia (API).(Republika Online) S
umber:

http://kisahislam.com/berita-pilihan/135-sejarah-perkembangan-industri-perbankan-syariah-di-in

donesia
2 / 2

Categories: Islamic Banking Tags:

Semarak Pasar Modal Syariah

January 16, 2010 Leave a comment

Jakarta, 19 April 2005

Oleh : Ngapon (Staf Bagian Riset Bapepam)

Sejarah Singkat Industri Syariah

Sejarah perkembangan industri keuangan syariah yang meliputi perbankan,
asuransi dan pasar modal pada dasarnya merupakan suatu proses sejarah yang
sangat panjang. Lahirnya Agama Islam sekitar 15 (lima belas) abad yang lalu
meletakkan dasar penerapan prinsip syariah dalam industri keuangan, karena di
dalam Islam dikenal kaedah muamalah yang merupakan kaedah hukum atas
hubungan antara manusia yang di dalamnya termasuk hubungan perdagangan
dalam arti yang luas. Namun demikian, perkembangan penerapan prinsip syaria
mengalami masa surut selama kurun waktu yang relatif lama pada masa imperium
negara-negara Eropa. Pada masa tersebut negara-negara di Timur Tengah serta
negara-negara Islam lain hampir semuanya menjadi wilayah jajahan negara-negara
Eropa.
Dalam perkembangan selanjutnya, dengan banyaknya negara Islam yang
terbebas dari penjajahan dan semakin terdidiknya generasi muda Islam, maka
ajaran Islam mulai meraih masa kebangkitan kembali. Sekitar tahun 1960-an
banyak cendekiawan moslem dari negara-negara Islam sudah mulai melakukan
pengkajian ulang atas penerapan sistem hukum Eropa kedalam industri keuangan
dan sekaligus memperkenalkan penerapan prinsip syariah islam dalam industri
keuangannya.
Pada awalnya prinsip syariah islam diterapkan pada industri perbankan dan
Cairo adalah merupakan negara yang pertamakali mendirikan bank Islam sekitar
tahun 1971 dengan nama “Nasser Social Bank” yang operasionalnya berdasarkan
sistem bagi hasil (tanpa riba). Berdirinya Nasser Social Bank tersebut, kemudian
diikuti dengan berdirinya beberapa bank Islam lainnya seperti Islamic Development
Bank (IDB) dan the Dubai Islamic pada tahun 1975, Faisal Islamic Bank of Egypt,
Faisal Islamic Bank of Sudan dan Kuwait Finance House tahun 1977.
Selanjutnya penerapan prinsip syariah pada sektor di luar industri
perbankan, juga telah dijalankan pada industri asuransi (takaful) dan industri Pasar
Jakarta, 19 April 2005
Modal (Pasar Modal Syariah). Pada industri Pasar Modal, prinsip syariah telah
diterapkan pada instrumen obligasi, saham dan fund (Reksa Dana). Adapun negara
yang pertama kali mengintrodusir untuk mengimplementasikan prinsip syariah di
sektor pasar modal adalah “Jordan dan Pakistan”, dan kedua negara tersebut juga
telah menyusun dasar hukum penerbitan obligasi syariah. Selanjutnya pada tahun
1978, pemerintah Jordan melalui Law Nomor 13 tahun 1978 telah mengijinkan
Jordan Islamic Bank untuk menerbitkan Muqaradah Bond. Ijin penerbitan
Muqaradah Bond ini kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Muqaradah Bond
Act pada tahun 1981. Sementara pemerintah Pakistan, baru pada tahun 1980
menerbitkan the Madarabas Company dan Madarabas Ordinance.
Secara umum, penerapan prinsip syariah dalam industri pasar modal
khususnya pada instrumen saham dilakukan berdasarkan penilaian atas saham yang
diterbitkan oleh masing-masing perusahaan, karena instrumen saham secara
natural telah sesuai dengan prinsip syariah mengingat sifat saham dimaksud
bersifat penyertaan. Para ahli fiqih berpendapat bahwa suatu saham dapat
dikatergorikan memenuhi prinsip syariah apabila kegiatan perusahaan yang
menerbitkan saham tersebut tidak tercakup pada hal-hal yang dilarang dalam
syariah islam, seperti :
1. alkohol;
2. perjudian;
3. produksi yang bahan bakunya berasal dari babi;
4. pornografi;
5. jasa keuangan yang bersifat konvensional;
6. asuransi yang bersifat konvensional.
Gambaran Pasar Modal Syariah di Indonesia
Sejak secara resmi Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) meluncurkan
prinsip pasar modal syariah pada tanggal 14 dan 15 Maret 2003 dengan
ditandatanganinya nota kesepahaman antara Bapepam dengan Dewan Syariah
Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), maka dalam perjalanannya
perkembangan dan pertumbuhan transaksi efek syariah di pasar modal Indonesia
Jakarta, 19 April 2005
terus meningkat. Harus dipahami bahwa ditengah maraknya pertumbuhan kegiatan
ekonomi syariah secara umum di Indonesia, perkembangan kegiatan investasi
syariah di pasar modal Indonesia masih dianggap belum mengalami kemajuan yang
cukup signifikan, meskipun kegiatan investasi syariah tersebut telah dimulai dan
diperkenalkan sejak pertengahan tahun 1997 melalui instrumen reksa dana syariah
serta sejumlah fatwa DSN-MUI berkaitan dengan kegiatan investasi syariah di pasar
modal Indonesia.
Dilihat dari kenyataannya, walaupun sebagian besar penduduk Indonesia
mayoritas beragama Islam namun perkembangan pasar modal yang berbasis syariah
dapat dikatakan sangat tertinggal jauh terutama jika dibandingkan dengan
Malaysia yang sudah bisa dikatakan telah menjadi pusat investasi berbasis syariah di
dunia, karena telah menerapkan beberapa instrumen keuangan syariah untuk
industri pasar modalnya. Kenyataan lain yang dihadapi oleh pasar modal syariah
kita hingga saat ini adalah minimnya jumlah pemodal yang melakukan investasi,
terutama jika dibandingkan dengan jumlah pemodal yang ada pada sektor
perbankan.
Dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia misalnya, Indonesia terlihat
begitu tertinggal jauh dalam mengembangkan kegiatan investasi syariah di pasar
modal. Malaysia pertama kali mengembangkan kegiatan pasar modal syariah sejak
awal tahun 1990 dan saat ini terus mengalami kemajuan yang cukup pesat. Sebagai
contoh, data menunjukkan hingga akhir tahun 2004 total Nilai Aktiva Bersih (NAB)
Reksa Dana Syariah mencapai 7,7% (tujuh koma tujuh perseratus) dari total NAB
industri Reksa Dana di Malaysia, sedangkan Indonesia baru mencapai 0,51% (nol
koma lima puluh satu per seratus) dari total NAB industri reksa dana.
Untuk obligasi syariah, di Malaysia hingga akhir tahun 2004 mencapai
kenaikan 31,69% dari total nilai obligasi yang tercatat di pasar modal Malaysia,
sementara di Indonesia hingga akhir Desember 2004 baru mencapai Rp. 1.424
Triliun atau 1,72% dari total nilai emisi obligasi di Indonesia pada tahun yang sama
yaitu sebesar Rp. 83.005,345 Triliun.
Pada sisi lain, harus diakui bahwa masih terdapat beberapa permasalahan
mendasar yang menjadi kendala berkembangnya pasar modal yang berprinsip
syariah di Indonesia. Kendala-kendala dimaksud diantaranya adalah selain masih
Jakarta, 19 April 2005
belum meratanya pemahaman dan atau pengetahuan masyarakat Indonesia
tentang investasi di pasar modal yang berbasis syariah, juga belum ditunjangnya
dengan peraturan yang memadai tentang investasi syariah di pasar modal Indonesia
serta adanya anggapan bahwa untuk melakukan investasi di pasar modal syariah
dibutuhkan biaya yang relatif lebih mahal apabila dibandingkan dengan investasi
pada sektor keuangan lainnya.
Hal-hal lain yang dianggap bisa mempengaruhi perkembangan Pasar Modal
Syariah diantaranya adalah : perkembangan jenis instrumen pasar modal syariah
yang dikuatkan dengan fatwa DSN — MUI, perkembangan transaksi sesuai syariah
atas instrumen pasar modal syariah; dan perkembangan kelembagaan yang
memantau macam dan transaksi pasar modal syariah (termasuk Bapepam Syariah,
Lembaga Pemeringkat Efek Syariah dan Dewan Pengawas Islamic Market/Index).
Keberadaan pasar modal di Indonesia merupakan salah satu faktor
terpenting dalam ikut membangung perekonomian nasional, terbukti telah banyak
industri dan perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal ini sebagai media
untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Secara
faktual, pasar modal telah menjadi financial nerve centre (saraf finansial dunia)
pada dunia ekonomi modern dewasa ini, bahkan perekonomian modern tidak akan
mungkin bisa eksis tanpa adanya pasar modal yang tangguh dan berdaya saing
global serta terorganisir dengan baik.
Bangkitnya ekonomi Islam di Indonesia dewasa ini menjadi fenomena yang
menarik dan menggembirakan terutama bagi penduduk Indonesia yang mayoritas
beragama Islam. Praktek kegiatan ekonomi konvensional, khususnya dalam
kegiatan pasar modal yang mengandung unsur spekulasi sebagai salah satu
komponennya nampaknya masih menjadi hambatan psikologis bagi umat Islam
untuk turut aktif dalam kegiatan investasi terutama di bidang pasar modal,
sekalipun berlabel syariah.
Perbedaan mendasar antara pasar modal konvensional dengan pasar modal
syariah dapat dilihat pada instrumen dan mekanisme transaksinya, sedangkan
perbedaan nilai indeks saham syariah dengan nilai indeks saham konvensional
terletak pada kriteria saham emiten yang harus memenuhi prinsip-prinsip dasar
syariah. Secara umum konsep pasar modal syariah dengan pasar modal
Jakarta, 19 April 2005
konvensional tidak jauh berbeda meskipun dalam konsep pasar modal syariah
disebutkan bahwa saham yang diperdagangkan harus berasal dari perusahaan yang
bergerak dalam sektor yang memenuhi kriteria syariah dan terbebas dari unsur
ribawi, serta transaksi saham dilakukan dengan menghindarkan berbagai praktik
spekulasi.
Pasar modal syariah dikembangkan dalam rangka mengakomodir kebutuhan
umat Islam di Indonesia yang ingin melakukan investasi di produk-produk pasar
modal yang sesuai dengan prinsip dasar syariah. Dengan semakin beragamnya
sarana dan produk investasi di Indonesia, diharapkan masyarakat akan memiliki
alternatif berinvestasi yang dianggap sesuai dengan keinginannya, disamping
investasi yang selama ini sudah dikenal dan berkembang di sektor perbankan.
Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia adalah merupakan sebuah negara
dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam, oleh karena itu sektor industri
pasar modal diharapkan bisa mengakomodir dan sekaligus melibatkan peranserta
warga muslim dimaksud secara langsung untuk ikut aktif menjadi pelaku utama
pasar, tentunya adalah sebagai investor lokal di pasar modal Indonesia. Sebagai
upaya dalam merealisasikan hal tersebut, maka sudah sewajarnya disediakan dan
dikembangkan produk-produk investasi di pasar modal Indonesia yang sesuai
dengan prinsip dasar ajaran agama Islam. Hal tersebut di atas menjadi penting
mengingat masih adanya anggapan di kalangan umat Islam sendiri bahwa
berinvestasi di sektor pasar modal di satu sisi adalah merupakan sesuatu yang tidak
diperbolehkan (diharamkan) berdasarkan ajaran Islam, sementara pada sisi yang lain
bahwa Indonesia juga perlu memperhatikan serta menarik minat investor
mancanegara untuk berinvestsi di pasar modal Indonesia. terutama investor dari
negara-negara Timur Tengah yang diyakini merupakan investor potensial.
Dalam ajaran Islam, bahwa kegiatan berinvestasi dapat dikategorikan
sebagai kegiatan ekonomi yang sekaligus kegiatan tersebut termasuk kegiatan
muamalah yaitu suatu kegiatan yang mengartur hubungan antar manusia.
Sementara itu berdasarkan kaidah Fikih, bahwa hukum asal dari kegiatan muamalah
itu adalah mubah (boleh) yaitu semua kegiatan dalam pola hubungan antar
manusia adalah mubah (boleh) kecuali yang jelas ada larangannya (haram). Ini
berarti ketika suatu kegiatan muamalah yang kegiatan tersebut baru muncul dan
belum dikenal sebelumnya dalam ajaran Islam maka kegiatan tersebut dianggap
Jakarta, 19 April 2005
dapat diterima kecuali terdapat implikasi dari Al Qur’an dan Hadist yang
melarangnya secara implisit maupun eksplisit.
Dalam beberapa literatur Islam klasik memang tidak ditemukan adanya
terminologi investasi maupun pasar modal, akan tetapi sebagai suatu kegiatan
ekonomi, kegiatan tersebut dapat diketegorikan sebagai kegiatan jual beli (al Bay).
Oleh karena itu untuk mengetahui apakah kegiatan investasi di pasar modal
merupakan sesuatu yang dibolehkan atau tidak menurut ajaran Islam, kita perlu
mengetahui hal-hal yang dilarang/ diharamkan oleh ajaran Islam dalam hubungan
jual beli.
Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia
Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia secara umum ditandai oleh
berbagai indikator diantaranya adalah semakin maraknya para pelaku pasar modal
syariah yang mengeluarkan efek-efek syariah selain saham-saham dalam Jakarta
Islamic Index (JII). Dalam perjalanannya perkembangan pasar modal syariah di
Indonesia telah mengalami kemajuan, sebagai gambaran bahwa setidaknya terdapat
beberapa perkembangan dan kemajuan pasar modal syariah yang patut dicatat
hingga tahun 2004, diantaranya adalah telah diterbitkan 6 (enam) Fatwa Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan
industri pasar modal. Adapun ke enam fatwa dimaksud adalah :
1. No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham;
2. No.20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa
Dana Syariah;
3. No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah;
4. No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah;
5. No.40/DSN-MUI/IX/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan
Prinsip syariah di Bidang Pasar Modal;
6. No.41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.
Fatwa-fatwa tersebut di atas mengatur prinsip-prinsip syariah di bidang pasar
modal yang meliputi bahwa suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip
Jakarta, 19 April 2005
syariah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah secara tertulis dari
DSN-MUI. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh
sertifikat/ predikat syariah dari DSN-MUI yaitu bahwa calon emiten terlebih dahulu
harus mempresentasikan terutama struktur bagi hasilnya dengan nasabah/ investor,
struktur transaksinya, bentuk perjanjiannya seperti perjanjian perwali amanatan dll.
Perkembangan di lantai Bursa
Perkembangan transaksi saham syariah di Bursa Efek Jakarta bisa
digambarkan bahwa, berdasarkan lampiran Pengumuman BEJ No. Peng-499/BEJDAG/
U/12-2004 tanggal 28 Desember 2004, bahwa daftar nama saham tercatat
yang masuk dalam perhitungan Jakarta Islamic Index (JII) untuk periode 3 Januari
2005 s.d Juni 2005 adalah sebagai berikut :
Anggota JII Periode Januari s.d. Juni 2005
No Nama Emiten No Nama Emiten
1. Astra Agro Lestari 16 Kalbe Farma
2. Adhi Karya (persero) 17 Limas Stokhomindo
3. Aneka Tambang (Persero) 18 London Sumatera
4. Bakrie & Brothers 19 Medco Energi International
5. Barito Pacific Timber 20 Multipolar
6. Bumi Resources 21 Perusahaan Gas Negara (Persero)
7. Ciputra Development 22 Tambang Batu Bara Bukit Asam
8. Energi Mega Persada 23 Semen Cibinong
9. Gajah Tunggal 24 Semen Gresik (Persero)
10. International Nickel Ind 25 Timah
11. Indofood Sukses Makmur 26 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia
12. Indah Kiat Pulp & Paper 27 Telekomunikasi Indonesia
13. Indocement Tunggal Prakasa 28 Tempo Scan Pacific
14. Indosat 29 United Tractors
15. Kawasan Industri Jababeka 30 Unilever Indonesia
Jakarta, 19 April 2005
Adapun kinerja saham-saham syariah yang terdaftar dalam Jakarta Islamic
Index (JII) dimaksud juga mengalami perkembangan yang cukup baik, hal ini terlihat
dari kenaikan index JII sebesar 37,90% dari 118,952 pada akhir tahun 2003 menjadi
164,029 pada penutupan akhir tahun 2004. Begitu pula nilai kapitalisasi sahamsaham
syariah yang terdaftar dalam JII juga meningkat signifikan sebesar 48,42%
yaitu dari Rp.177,78 Triliun pada akhir Desember 2003 menjadi Rp.263,86 Triliun
pada penutupan akhir Desember 2004.
No. U r a i a n Desember 2003 Desember 2004 Persentase
Peningkatan
Jakarta Islamic Index (JII)
a – Index JII 118.952 164.029 37,90%
b – Nilai Kapitalisasi Rp. 177,78 Triliun Rp. 263,86 Triliun 48,42%
Perkembangan Obligasi Syariah
Salah satu indikasi pertumbuhan dan perkembangan obligasi syariah pada
akhir-akhir ini dapat dilihat dari maraknya penawaran umum perdana obligasi
syariah dengan akad Ijarah. Sebagai gambaran bahwa sampai dengan akhir tahun
2003 hanya terdapat 6 (enam) emiten yang menawarkan obligasi syariah di pasar
modal Indonesia dengan total nilai emisi sebesar Rp 740 Milyar, sedangkan pada
tahun 2004 ada penambahan sebanyak 7 (tujuh) emiten baru yang telah
mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam. Dengan demikian, sampai dengan
akhir tahun 2004 secara kumulatif terdapat 13 (tiga belas) emiten yang
menawarkan obligasi syariah atau meningkat sebesar 116,67% jika dibandingkan
dengan tahun 2003 yang hanya ada 6 (enam) emiten obligasi.
Perkembangan selanjutnya adalah ditandai dengan meningkatnya nilai emisi
obligasi syariah di pasar modal Indonesia, seperti diketahui bahwa nilai emisi
obligasi syariah pada akhir tahun 2003 baru mencapai sebesar Rp 740 Milyar
sedangkan nilai emisi obligasi yang sama pada akhir tahun 2004 mencapai Rp
1.424 Triliun yang berarti ada peningkatan sebesar 92,43%, namun jika
Jakarta, 19 April 2005
dibandingkan dengan total nilai emisi obligasi di pasar modal Indonesia di tahun
2004 secara keseluruhan yaitu sebesar Rp. 83.005,349 Triliun, maka prosentasenya
masih terlalu kecil yaitu baru mencapai 1,72%.
Penerbit Obligasi Syariah s/d Desember 2004
No. Instrumen inv. syariah Tgl. Efektif Total (Milyar
Rp)
Indikasi
return %
1. Indosat Syariah Mudharabah (2002) 30-Oct-02 175 16,75
2. Bank Muamalat Syariah Subordinasi (2003) 30-Jun-03 200 17
3. Cilindra Perkasa I Th. (2003) 18-Sep-03 60 14
4. Bukopin Syariah Mudharabah (2003) 30-Jun-03 45 15
5. Berlian Laju Tanker Mudharabah (2003) 05-Dec-03 60 13
6. BSM Mudharabah (2003) 22-Oct-03 200 13
7. Obligasi Syariah PTPN VII (2004) 18-Mar-04 75 13,5
8. Matahari Putra Prima Ijarah (2004) 28-Apr-04 150 13,80
9. Sona Topas Tourism Ijarah (2004) 17-Jun-04 52 13,5 — 14,5
10. Citra Sari Makmur Ijarah (2004) 29-Jun-04 100 13,5 — 14,5
11. CSM Corpotama Ijarah (2004) 1-Nov-04 100 13,25
12. Berlian Ijarah I (2004) 2-Des-04 85 13,75
13. Humpus Intermoda Trans Ijarah I (2004) 10-Des-04 122
Total Nilai Emisi 1.424 T
Merujuk kepada Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 32/DSN-MUI/IX/2002,
“Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip
syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syari’ah yang
mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi
Syari’ah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada
saat jatuh tempo”. Sebagai tindak lanjut atas fatwa di atas, pada Oktober 2002 PT.
Indosat Tbk telah mengeluarkan obigasi syariah yang pertama kali di pasar modal
Indonesia dengan tingkat imbal hasil 16,75 %, suatu tingkat imbal hasil (return)
Jakarta, 19 April 2005
yang cukup tinggi jika dibanding rata return obligasi dengan prinsip
riba/konvensional.
Perkembangan Reksadana Syariah
Secara umum pertumbuhan dan perkembangan Reksadana syariah
mengalami kenaikan cukup pesat. Hal ini terlihat dari data statistik bahwa sampai
dengan tahun 2003 hanya ada 3 (tiga) reksa dana syariah dimana 1 (satu)
diantaranya efektif pada tahun yang sama, sedangkan pada tahun 2004 terdapat
sebanyak 7 (tujuh) reksa dana syariah baru dinyatakan efektif, sehingga sampai
dengan akhir tahun 2004 secara kumulatif terdapat 10 (sepuluh) reksa dana syariah
telah ditawarkan kepada masyarakat atau meningkat sebesar 233,33 % jika
dibandingkan dengan tahun 2003 yang hanya terdapat 3 (tiga) reksa dana syariah
dengan total Nilai Aktiva Bersih (NAB) sebesar Rp 168.110,17 Milyar. Harus diakui
bahwa sampai dengan akhir tahun 2004, total (NAB) reksa dana syariah baru
mencapai Rp. 525.970,10 Milyar (0,51%) dari total NAB industri reksa dana di pasar
modal Indonesia yaitu sebesar Rp. 104.037.824,63 Trilyun. Namun jika dibandingkan
dengan NAB reksadana syariah sampai dengan tahun 2003, maka terlihat
meningkat sebesar 312,872% yaitu dari Rp 168.110,17 Milyar (Rp.73.984,22 + Rp.
94.125,95) pada akhir tahun 2003 menjadi Rp. 525.970,10 Milyar pada akhir tahun
2004.
Penerbit Reksadana Syariah s/d Desember 2004
No. Instrumen inv. syariah Tgl. Efektif NAB
(Milyar Rp)
1 PNM Syariah 2000 15-Mei-00 59.239,28
2 Danareksa Syariah Berimbang 2000 12-Nov-00 14.744,94
3 Batasa Syariah 2003 21-Juli 03 94.125,95
4 BNI Dana Plus Syariah 2004 21-April-04 30.517,01
5 BNI Dana Syariah 2004 21-April-04 140.556,97
6 Dompet Dhuafa Batasa Syariah 2004 20-Juli-04 10.446,99
7 AAA Syariah Fund 2004 12-Agst-04 7.395,84
Jakarta, 19 April 2005
8 PNM Amanah Syariah 2004 26-Agst-04 129.900,67
9 BSM Investa Berimbang 2004 14-Okt-04 23.080,54
10 Big Dana Syariah 2004 29-Okt-04 15.961,91
Total Nilai NAB 525.970,10
Milyar
Syariah di pasar modal jangan hanya sekedar label
Sejak konsep syariah diintroduksi ke dalam industri pasar modal beberapa
tahun yang lalu, setidaknya masyarakat selaku investor mempunyai alternatif untuk
berinvestasi ke industri dan instrumen yang diyakini memiliki nilai kehalalan,
mengingat bahwa sebelum instrument/ produk dimaksud diluncurkan harus terlebih
dahulu mendapat sertifikat dari DSN-MUI. Bagi umat islam yang teguh menerapkan
prinsip syariah dalam berbagai aspek kehidupannya, sudah barang tentu akan
memilih instrumen investasi yang berbasis syariah. Pertimbangan untuk
menerbitkan instrument syariah oleh emiten dirasakan cukup rasional, mengingat
bahwa instrument syariah tidak mengacu pada bunga yang flat atau fluktuatif yang
sangat tergantung pada kondisi moneter pada suatu Negara. Artinya bahwa bila
suatu perusahaan mengalami kondisi keuangan yang kurang baik, maka yield yang
diberikan kepada nasabah/ pemegang saham juga disesuaikan dengan kondisinya,
sehingga perusahaan tidak terlalu khawatir memikirkan untuk menanggung resiko
secara berlebihan.
Adapun yang menjadi pertanyaan sekarang ini adalah, apakah dengan telah
mendapatkan label halal dari DSN-MUI akan secara otomatis menjadikan
instrument tersebut dalam prakteknya sehari-hari terbebas dari unsur ribawi atau
unsur lain yang bertentangan dengan syariah islam ?, mengingat sejauhmana DSNMUI
punya otoritas untuk mengawasi day to day emiten-emiten yang sudah
mengeluarkan produk syariah dan barangkali Bapepam sekalipun merasa sulit untuk
melakukan pengawasan dimaksud. Selama ini investor/ nasabah pasar modal syariah
memang merasa sulit untuk mengawasi apakah prinsip syariah memang telah
diimplementasikan sepenuhnya dalam praktek sehari-hari oleh perusahaan yang
Jakarta, 19 April 2005
menerbitkan instrument syariah. Pengawasan terhadap perusahaan yang telah
menerbitkan efek syariah memang menjadi hal yang krusial untuk memastikan
bahwa istilah syariah tidak hanya sekedar label belaka, melainkan memang harus
menjiwai setiap kegiatan perusahaan tersebut.
Ditengah-tengan maraknya instrument investasi yang berlabel syariah, perlu
dicermati pula bahwa minimnya aturan-aturan hukum yang memayungi setiap
kegiatan dan atau transaksi syariah di pasar modal juga dirasakan sebagai
ketidakjelasan aspek perlindungan terhadap para investor atau nasabah pasar modal
syariah.
Hal lain yang dirasakan cukup membantu dalam memajukan investasi
syariah di pasar modal antara lain, perlunya diwajibkan bagi setiap emiten yang
menerbitkan instrument syariah untuk membentuk dan atau memiliki Syariah
Compliance Officer (SCO) yang sudah barang tentu kriterianya adalah seseorang
yang telah memiliki pemahaman kesyariahan di pasar modal dan yang telah
mendapatkan sertifikasi dari DSN-MUI.
Tekad Bapepam mendukung pasar modal syariah
Sebagai upaya dalam menjawab tantangan yang semakin besar dimasa yang
akan datang terutama dalam rangka mengembangkan pasar modal syariah di
Indonesia maka secara konkrit Bapepam telah mulai mewujudkan hal dimaksud
yaitu pada bulan Oktober 2004 yang lalu Bapepam secara resmi telah membentuk
unit khusus setingkat Eselon IV yang membawahi pengembangan kebijakan pasar
modal syariah di pasar modal Indonesia. Mudah-mudahan dengan telah
terbentuknya unit khusus tersebut, dalam waktu yang tidak terlalu lama akan lahir
landasan hukum pasar modal syariah dari Bapepam yang sudah barang tentu hal itu
ditunggu-tunggu oleh semua pelaku pasar modal di Indonesia, disamping itu bahwa
landasan hukum dimaksud tentunya juga akan dipakai sebagai acuan yang sekaligus
sebagai perlindungan hukum bagi pelaku pasar modal syariah di Indonesia.
Harapan penulis mudah-mudahan setelah melihat dan mencermati
perkembangan serta pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia, Bapepam akan
semakin meningkatkan peranannya selaku otoritas pasar modal dan bila kondisi
sudah memungkinkan tentunya status unit khusus yang menangani pasar modal
Jakarta, 19 April 2005
syariah di Bapepam selanjutnya perlu disesuaikan dengan membentuk suatu unit
atau bagian khusus setingkat Eselon III yang membawahi pengembangan kebijakan
pasar modal syariah di Indonesia.

TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) MAJLIS ULAMA INDONESIA (MUI) TERHADAP ATURAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BRI SYARIAH CABANG YOGYAKARTA

January 16, 2010 Leave a comment

SKRIPSI

Nur Sya’diyah
Nim. 30.00.3.5.001
Program Studi
Keuangan Dan Perbankan Syariah
Jurusan Ekonomi Islam
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
SURAKARTA
2006

ABSTRACT
Now defrayal of Moslem law have been old stuff in the world of banking of
us. One of them named by of Mudharabah, that is a sharing holder cooperation
among shahibul maal with mudharib. Concerning deal with project or exchange,
where shahibul maal give a capital and mudharib give membership. Pevious to
performed a defrayal better be performed akad (agreement), so that one event of
defrayal, hence earning deliberation between both that is shahibul maal and
mudharib.
A research in BRI Moslem law branch this Yogyakarta, studying about
akad defrayal of mudharabah in BRI Moslem law Branch Yogyakarta with
religious advices of DSN-MUI.
Technique data collecting are library I res, interview, and analysis of akad
defrayal of mudharabah in BRI Moslem law branch Yogyakarta. While data
analysis that they use is descriptive analysis, that is analysing about akad
defrayal of mudharabah in BRI Moslem law branch Yogyakarta, consideration
with religious advices of DSN-MUI coresponding within defrayal of mudharabah.
The result of this research indicate that BRI Moslem law branch
Yogyakarta in executing it is activity always orientated on Council Moslem law
National religious advices beside always consulted previous hand to Council
Supervisor of Moslem law. Even though, now in akad defrayal of mudharabah in
BRI Moslem law Branch Yogyakarta have 9 new items matching with Council
Moslem law National religious advices, while the rest 5 items have not join to,
and 2 items in akad defrayal of mudharabah in BRI Moslem law branch
Yogyakarta disagree with Council Moslem Law National religious advices.
Keyword: Aqad, Mudharabah.
DAFTAR ISI
Hal
HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ii
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH iii
HALAMAN PERSEMBAHAN iv
HALAMAN MOTTO v
ABSTRAKSI vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 4
C. Batasan Masalah 4
D. Rumusan Masalah 5
E. Tujuan Penelitian 5
F. Manfaat Hasil Penelitian 5
H. Sistematika Pembahasan 6
BAB II LANDASAN TEORI 8
A. Tinjauan Teori Mengenai Akad 8
B. Fatwa Dewan Syariah nasional 14
C. Tinjauan Teori Mengenai Pembiayaan 20
D. Tinjauan Teori mengenai Pembiayaan Mudharabah 24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 33
A. Waktu dan Tempat Penelitian 33
B. Metode Penelitian 33
C. Data dan Sumber Data 34
D. Metode Pengumpulan Data 34
E Subyek dan Obyek Penelitian 35
F Metode Analisis Data 36
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 37
A. Gambaran Umum BRI Syariah Cabang Yogyakarta 37
B. Data Yang Dianalisis 39
C. Pembahasan Hasil Analisis 39
BAB V PENUTUP 57
A. Kesimpulan 57
B. Keterbatasan Penelitian 57
C. Saran 58
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Hal
Tabulasi Analisis Kesesuaian Akad Pembiayaan Mudharabah
Pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta Dengan Fatwa Dewan
Syariah Nasional 49
DAFTAR GAMBAR
Hal
Gambar 1. Skema Mudharabah 32
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Akad Pembiayaan Mudharabah
Lampiran 2. Fatwa DSN
Lampiran 3. Brosur Pembiayaan
Lampiran 4. Produk-produk pembiayaan BRI Syariah
Lampiran 5. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan
Lampiran 6. Surat Permohonan Pembiayaan
Lampiran 7. Keterangan prmohonan pembiayaan
Lampiran 8. Surat Pernyataan Kesanggupan
Lampiran 9. Surat Pernyataan Bendaharawan Pemotongan Gaji Dalam Pelayanan
Murabahah
Lampiran10. Surat Pernyataan
Lampiran 11. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji
Lampiran 12. Memorandum Analisis Pembiayaan
Lampiran 13. jadwal Penelitian
Lampiran 14. Surat izin Penelitian
Lampiran 15. Daftar Riwayat Hidup
BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum BRI Syariah Cabang Yogyakarta
1. Sejarah berdirinya Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Yogyakarta
a. Kronologis pembentukan Unit Usaha Syariah Bank Rakyat Indonesia
1) Desember 2000, dibentuk tim pengembangan Bank Syariah
2) Juni 2001, RUPS luar biasa berhasil merubah anggaran dasar
3) 7 Desember 2001, keluar surat Direksi mengenai struktur organisasi
syariah kantor cabang atau kantor cabang pembantu
4) 17 April 2002, dibuka Kantor Cabang Jakarta dan Serang
b. Landasan Hukum
1.) UU No. 7 Th. 1992, yang telah dirubah dengan UU Nomor 10 Th.
1998
2.) UU No. 23 Th. 1999 tentang Bank Indonesia
3.) PBI No.4/1/PBI/2002, tgl 27 maret 2002 tentang perubahan kegiatan
usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan
prinsip syariah dan pembukaan kantor bank berdasarkan prinsip
syariah oleh bank umum konvensional
4.) RUPS luar biasa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), tgl. 27 Juni
2001
5.) SK.DIR. BRI Nokep: S.74.DIR/PPP/12/2001, tgl. 7 Desember 2001
6.) SK.DIR.BRI Nokep: S.75.DIR/PPP/12/2001, tgl. 7 Desember 2001
2. Visi, Misi dan Tujuan Bank Rakyat Indonesia
a. Visi
Menjadi bank komersial yang terkemuka yang selalu
mengutamakan kepuasan nasabah.
b. Misi
1) Melakukan kegiatan perbankanyang terbaik dengan mengutamakan
pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk
menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
2) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja
yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang
professional dengan melaksanakan praktek good corporate
governance.
3) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihakpihak
yang berkepentingan.
c. Tujuan
1) Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak
dapat menerima konsep bunga.
2) Terciptanya dual banking system di Indonesia yang
mengakomodasikan baik perbankan konvensional dan perbankan
syariah yang melahirkan kompetisi yang sehat dan perilaku bisnis
berdasarkan nilai-nilai moral meningkatkan market disciplines dan
pelayanan bagi masyarakat.
3) Mengurangi risiko sistemik dari kegagalan sistem keuangan.
B. Data Yang Dianalisis
Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut Para Pihak
bertindak sebagaimana tersebut diatas telah bersepakat untuk mengadakan
Akad Pembiayaan Al Mudharabah dengan ketentuan dan syarat-syarat
sebagai berikut: (Lihat lampiran I)
C. Pembahasan Hasil Analisis
Akad pembiayaan mudharabah pada BRI Syariah Cabang
Yogyakarta memuat beberapa hal, di antaranya yaitu: judul akad, identitas
pihak I, identitas pihak II, dan pasal-pasal yang berjumlah 114 pasal, serta
tanda tangan dari kedua belah pihak, penulis akan menyajikan pembahasan
tentang beberapa hal dalam akad pembiayaan mudharabah pada BRI
Syariah Cabang Yogyakarta, yaitu mengenai judul akad, identitas
pembiayaan para pihak yang melakukan akad, pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, dan pasal 14 yang akan digunakan sebagai bahan
pertimbangan untuk menilai apakah akad pembiayaan pada BRI Syariah
Cabang Yogyakarta telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah/belum.
Sebelum melakukan akad terlebih dahulu membaca Basmalah, yang
telah sesuai dengan pinsip syariah, yang mana sebelum melakukan aktivitas
hendaknya terlebih dahulu dimulai dengan menyebut asma Allah.
Dalam akad pembiayaan mudharabah pada BRI Syariah Cabang
Yogyakarta ini identitas pihak I yang tertulis dalam akad disebutkan sebagai
pemberi pembiayaan (Shohibul maal) yang selanjutnya disebut bank
sedangkan pihak ke II yang tertulis didalam akad tersebut sebagai mudharib
yang selanjutnya disebut sebagai nasabah.
Pasal 1
Pasal 1 berisi tentang definisi istilah-istilah yang terdapat dalam
akad. Pada pasal 1 butir ke 1 tertulis bahwa akad pembiayaan mudharabah
adalah akad kerjasama antara para pihak di mana pihak I menyediakan
seluruh modal untuk membiayai proyek/usaha yang dikelola pihak ke II
dengan keuntungan maupun resiko kerugian atas proyek/usaha tersebut
ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan. Dari segi
keuntungan sudah sesuai sedangkan dari segi kerugian belum sesuai
dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang
pembiayaan mudharabah pada ketentuan ke 2 butir ke 4 no. 3 dijelaskan
bahwa penyedia dana menaggung semua kerugian akibat dari mudharabah,
dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan
dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran.
Pasal 3
Pasal 3 berisi tentang penarikan pembiayaan, bank melakukan
syarat-syarat penarikan pembiayaan langsung ke nasabah/mudharib. Hal ini
telah sesuai dengan prinsip syariah, karena bank langsung memberikan
syarat-syarat penarikan pembiayaan ke nasabah tidak melalui orang
lain/perantara. Dengan demikian, bank memberikan syarat-syarat penarikan
pembiayaan langsung ke nasabah/pihak kedua, sehingga pembiayaan
benar-benar terjadi antara bank dengan nasabah.
Pasal 3 butir 2 berisi tentang syarat-syarat penarikan pembiayaan
(lihat lampiran 1 hal 2) disebutkan bahwa akad pembiayaan dan pengikatan
barang-barang jaminan telah dibuat, ditandatangani dan atau dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak pertama serta
perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan sepenuhnya dengan
benar. Seperti yang kita ketahui jaminan menjadi penting ketika shahibul
maal khawatir akan munculnya penyelewengan dari mudharib, di antaranya:
1. Side streaming; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang
disebut dalam kontrak (kesalahan disengaja)
2. Lalai dan kesalahan disengaja
3. Penyembuyikan keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur
Pasal 3 butir 2 ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 07/DSNMUI/
IV/2000 pada alinea 1 butir 6 berisi tentang Lembaga Keuangan
Syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari
mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang
disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Barang jaminan disini digunakan
apabila terjadi kerugian yang disebabkan karena kesalahan mudharib.
Karena dalam suatu usaha tidak akan selalu mendapatkan keuntungan
tetapi bisa juga rugi. Oleh karena itu barang jaminan disini sangat diperlukan
apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan mudharib.
Pasal 3 butir 4 berisi tentang dalam hal pihak pertama mengalami
kesulitan dalam menyediakan dana pembiayaan atau biaya yang akan
dikeluarkan pihak I atas pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak II
lebih besar dari keuntungan yang diperoleh, maka para pihak sepakat dan
setuju untuk menyesuaikan penyediaan pembiayaan yang akan dituangkan
dalam akad tersendiri dan berlaku mengikat bagi kedua belah pihak. Hal ini
sesuai dengan fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 pada alinea 1 butir 3
berisi tentang jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan
pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah
pihak (LKS dengan pengusaha). Seperti yang kita ketahui bahwa apabila
terjadi perubahan akad dalam pembiayaan ini maka perubahan tersebut
harus disepakati kedua belah pihak antara pihak I dengan pihak II dengan
jalan musyawarah tergantung kesepakatan diawal akad.
Pasal 4
Pasal 4 butir 4 berisi tentang para pihak sepakat dan setuju untuk
menyesuaikan nisbah bagi hasil yang dituangkan dalam akad tersendiri dan
berlaku mengikat bagi para pihak. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN no.
15/DSN-MUI/IX/2000 pada alinea 1 butir 3 berisi tentang penetapan prinsip
bagi hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad. Seperti yang kita
ketahui bersama bahwa apabila terjadi sesuatu dalam menyelesaikan nisbah
bagi hasil antara kedua belah pihak, maka harus diselesaikan dengan jalan
musyawarah terlebih dahulu agar tidak terjadi perselisihan antara keduanya,
tergantung pada kesepakatan diawal.
Pada pasal 4 butir 5 berisi tentang apabila akad ini telah berakhir dan
pihak kedua belum melunasi pembayaran kepada pihak pertama, maka
ketentuan tentang pembayaran nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan
tetap berlaku. Hal ini tidak sesuai dengan fatwa DSN no. 15/DSNMUI/
IX/2000 dijelaskan tentang prinsip distribusi hasil usaha yang dipilih
harus disepakati dalam akad. Jadi kalau kita ingin melihat apakah akad
tersebut masih tetap berlaku atau tidak, dilihat dulu kerugian tersebut
disebabkan dari kesalahan mudharib atau karena resiko usaha. Kalau
karena resiko usaha maka akad tersebut sudah tidak berlaku tetapi kalau
kerugian tersebut disebabkan karena kesalahan mudharib maka akad
tersebut masih berlaku.
Pasal 5
Pasal 5 berisi tentang pengakuan hutang. Hal ini belum sesuai
dengan fatwa DSN no. 07/DSN-MUI/IV/2000 alinea 2 butir 2 dijelaskan
bahwa dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana)
mempunyai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha
(nasabah) bertindak sebagai mudharib/pengelola usaha. Jadi jelas dalam
fatwa DSN no. 07/DSN-MUI/IV/2000 diterangkan adanya pengakuan modal
bukan pengakuan hutang oleh shahibul maal (pemilik dana).
Pasal 6
Pasal 6 berisi tentang jaminan yaitu guna menjamin pembayaran
kembali pembiayaan ini dan segala biaya lainnya yang dibebankan oleh
pihak I kepada pihak II dan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari
akad ini, maka dengan ini pihak kedua memberikan/menyerahkan jaminan
kepada pihak I sebagaimana tersebut dibawah ini.
(Diisi sesuai dengan jenis jaminan, pengikatan jaminan dan form yang
digunakan).
Hal ini belum sesuai dengan fatwa DSN no. 07/DSN-MUI/IV/2000 alinea 1
butir 7 tentang pembiayaan mudharabah, disitu dijelaskan bahwa jaminan ini
hanya dapat digunakan apabila dalam usaha tersebut terjadi resiko usaha
yang disebabkan karena kesalahan dari mudharib/pengelola seperti
diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran
kesepakatan, bukan menjamin pembayaran kembali pembiayaan ini dan
segala biaya lainnya yang dibebanknn oleh pihak pertama kepada pihak
kedua.
Pasal 7
Pasal 7 berisi tentang asuransi terhadap barang-barang
jaminan/barang yang dibiayai. Pihak kedua wajib mempertanggungkan atau
mengasuransikan atas beban sendiri dengan banker’s clause untuk dan atas
nama pihak pertama kepada perusahaan asuransi syariah yang disepakati
dan disetujui para pihak, atas seluruh maupun sebagian barang yang
dipergunakan sebagai jaminan dalam pembiayaan minimal selama jangka
waktu pembiayaan dengan kemungkinan sewaktu-waktu dapat diperpanjang
oleh pihak kedua sebagaimana yang disebutkan dalam polis dan disimpan
oleh pihak pertama. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN no. 07/DSNMUI/
IV/2000 alinea 1 butir 7 disitu disebutkan bahwa pada prinsipnya, dalam
pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak
melakukan penyimpangan, shohibul maal dapat meminta jaminan dari
mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila
terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati
bersama dalam akad. Seperti yang kita ketahui bahwa jaminan ada dua
yaitu jaminan pokok dan jaminan tambahan, jaminan pokok yaitu jaminan
yang dibeli dari dana fasilitas perusahaan sedangkan jaminan tambahan
yaitu jaminan yang tidak dari dana fasilitas perusahaan tetapi dari dana milik
pribadi. Jadi disini jelas bahwa asuransi terhadap barang-barang
jaminan/barang yang dibiayai merupakan hak pihak kedua karena jaminan
tersebut berasal dari pihak kedua dan jaminan tersebut hanya dapat
digunakan atas kesalahan mudharib bukan karena kesalahan resiko usaha
atau musibah.
Pasal 8
Pasal 8 berisi tentang asuransi terhadap pembiayaan dan jiwa pihak
kedua. Untuk kepentingan pihak pertama, pihak pertama dapat
mempertanggungkan atau mengasuransikan pembiayaan ini dan atau jiwa
pihak kedua kepada perusahaan asuransi syariah yang disepakati dan
disetujui para pihak atas beban pihak kedua/pihak pertama dengan syaratsyarat
asuransi yang berlaku. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN no. 07/DSNMUI/
IV/2000 alinea 1 butir 7 disitu disebutkan bahwa pada prinsipnya, dalam
pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak
melakukan penyimpangan, shohibul maal dapat meminta jaminan dari
mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila
terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati
bersama dalam akad.
Pasal 9
Pasal 9 berisi tentang syarat-syarat yang harus diperhatikan pihak ke
II. Seperti yang kita ketahui bahwa syarat-syarat yang terpenting yang harus
diperhatikan pihak kedua adalah mencari dokumen-dokumen/legalitas
sendiri untuk mudharib. Karena hal ini sangat penting untuk menentukan
apakah mudharib tersebut layak untuk dibiayai/tidak.
Pasal 10
Pasal 10 berisi tentang pihak pertama berhak baik dilakukan sendiri
atau dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh para pihak untuk setiap
waktu meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan yang diperlukan
pihak pertama baik kepada pihak kedua dan/atau perusahaannya maupun
atas barang-barang yang dibiayai dari akad pembiayaan ini dan barang
jaminan lainnya. Hal ini ssesuai dengan fatwa DSN No. 07/DSNMUI/
IV/2000 pada alinea 1 butir 4 dijelaskan bahwa mudharib boleh
melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan
sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen
perusahaan/proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan
pengawasan.
Pasal 11
Pasal 11 berisi tentang pernyataan seperti dalam lampiran 1 hal 6.
Pada pasal 11 butir 3 berisi tentang bilamana pembiayaan tidak dibayar
lunas pada waktu yang ditetapkan, maka pihak pertama berhak untuk
menjual seluruh jaminan sehubungan dengan pembiayaan ini, baik secara di
bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama pertama dan
atas keikhlasan sendiri tampa paksaan pihak kedua dengan ini menyatakan
dengan sesungguhnya akan menyerahkan/mengosongkan rumah/bangunan
sebagaimana yang tersebut dalam pasal 6 akad ini. Hal ini belum sesuai
dengan fatwah DSN No 07/DSN-MUI/VI/2000 alinea 1 butir 7 dikatakan
bahwa jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti
melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama
dalam akad.
Pasal 11 butir ke 4 berisi tentang apabila pernyataan pada ayat (3)
tersebut di atas tidak dilaksanakan dengan semestinya, maka atas biaya
pihak kedua sendiri, pihak pertama dengan bantuan yang berwajib dapat
melaksanakannya. Seperti yang kita ketahui dalam fatwah DSN No 07/DSNMUI/
IV/2000 alinea 1 no 7 seperti yang tersebut di atas, dengan kata lain
sebelum kita menggunakan jaminan tersebut berarti kita harus melihat dulu
penyebabnya, kalau disebabkan karena kerugian, apakah kerugian tersebut
disebabkan atas kesalahan mudharib atau tidak. Jika kerugian tersebut
karena kesalahan mudharib, maka jaminan tersebut dapat dijual/dieksekusi
tetapi jika kerugian tersebut karena resiko bisnis berarti pihak pertama tidak
berhak mengeksekusi jaminan tersebut.
Pasal 12
Pasal 12 berisi tentang bea materai, biaya percetakan pada ayat (3)
tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan semestinya, maka atas biaya
pihak kedua sendiri, pihak pertama dengan bantuan yang berwajib dapat
melaksanakannya. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN No. 07/DSNMUI/
IV/2000 pada alinea 1 butir 9 dikatakan bahwa biaya operasional
dibebankan kepada mudharib.
Pasal 13
Pasal 13 berisi tentang akad ini dan segala akibatnya serta
pelaksanaannya para pihak memilih tempat kedudukan hokum (domisili)
yang tetap dan umum dikantor kepaniteraan pengadilan negeri di…atau
Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) di…dan/atau Panitia Urusan
Piutang Negara (PUPN) /Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara
(KP3N) di…Hal ini sesuai dengan fatwa DSN No. 07/DSN/IV/2000 alinea 3
butir 4 disebutkan bahwa jika salah satu pihak tidak menunaikan
kewajibannya/jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak
tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Hanya saja dalam fatwa DSN
No. 07/DSN/IV/2000 ini tidak melalui Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang
Negara (KP3N)/ Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), karena badan
Arbitrasi Muamalah Indonesia (BAMUI) ini berdasarkan Al Qur’an dan Hadits
dan berasal dari Tuhan yang Maha Tinggi (Allah) dibandingkan dengan
Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/ Kantor Pelayanan Pengurusan
Piutang Negara (KP3N) yang dibuat berdasarkan kesapakatan DPR dan
Parlemen dan dibuat oleh manusia, jadi kedudukannya Badan Arbitrase
Muamalah Indonesia (BAMUI) lebih tinggi dibanging dengan Panitia Urusan
Piutang Negara (PUPN)/Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara
(KP3N).
Seperti yang kita lihat dari tabel tabulasi analisis kesesuaian akad
pembiayaan Mudharabah Pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta Dengan
Fatwa DSN-MUI dibawah ini, dapat kita lihat bahwa mekanisme akad
pembiayaan mudharabah pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta belum
sepenuhnya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Kesesuaian
akad pembiyaan mudharabah pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta yang
sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional baru sekitar 10 butir
diantaranya yaitu pasal 3 butir 1, pasal 3 butir 2, pasal 3 butir 4, pasal 4 butir
4, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 2, pasal 13, sedangkan sisanya
4 butir belum sesuai diantaranya yaitu pasal 1 butir 1, pasal 5, pasal 6, pasal
11 butir 3, dan 2 butir dalam akad pembiayaan mudharabah pada BRI
Syariah Cabang Yogyakarta tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah
Nasional diantaranya yaitu pasal 4 butir 5 dan pasal 11 butir 4.
BAB V
PENUTUP
Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan analisis terhadap akad pembiayaan mudharabah
pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan bahwa
dalam akad pembiayaan mudharabah pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta
tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Kesesuaian akad
pembiayaan mudharabah pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta yang sesuai
dengan fatwa Dewan Syariah Nasional baru sekitar 10 butir diantaranya yaitu
pasal 3 butir 1, pasal 3 butir 2, pasal 3 butir 4, pasal 4 butir 4, pasal 7, pasal 8,
pasal 9, pasal 10, pasal 12, pasal 13, sedangkan sisanya 4 butir belum sesuai
diantaranya yaitu pasal 1 butir 1, pasal 5, pasal 6, pasal 11 butir 3, dan 2 butir
dalam akad pembiayaan mudharabah pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta
tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional diantaranya yaitu pasal 4
butir 5 dan pasal 11 butir 4.
Keterbatasan Penelitian
Ada beberapa keterbatasan peneliti dalam penelitian ini, antara lain:
1. Adanya keterbatasan dana dalam penelitian.
2. Sulitnya menemui dosen pembimbing yang dikarenakan dosen tersebut
sibuk.
Saran
Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan, maka penulis
memberi saran, yaitu:
Bank dalam menetapkan kebijakan hendaknya selalu
berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional agar
dalam pelaksanaan operasional bank tidak menyimpang dari
prinsip-prinsip syariah.
Agar tidak ada pihak yang merasa dizholimi, sebaiknya akad
tersebut dibuat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh
keikhlasan antara kedua belah pihak yaitu pihak shohibul
maal dan mudharib.
Dalam penetapan bagi hasil, bank sebaiknya menetapkan
berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, bukan
berdasarkan besarnya pembiayaan yang diberikan oleh
bank.
Yang ingin bermudharabah, mencari bank lain yang sesuai
Syariah.
DAFTAR PUSTAKA
Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, 1999.
Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema
Insani Press, 2001.
Arifin, Zainul, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: Alva bet, 2002.
Dasar-dasar Manajemen bank Syariah, Jakarta: Alva bet, 2002.
Badrulzaman, Mariam Darus, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti,
2001.
BI, Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah, Jakarta, 1999.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000, “Pembiayaan
Mudharabah”.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000, Prinsip Distribusi Hasil
Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah”.
Hendi Yogi Prabowo, Heri Sudarsono, Istilah-istilah Bank Dan Lembaga
Keuangan Syariah, Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2004.
Husain Usman, Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta:
Bumi Aksara, 1998.
Istiyana, Skripsi, “Sistem Pengawasan Terhadap Mudharib Pembiayaan
Mudharabah Pada BMI Cabang Yogyakarta”, Yogyakarta: UMY, 2003.
Karim, Helmi, Fiqih Muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosda Karya, 1995.
Lubis, Suhrawardi K, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
Muhammad, Manajemen BMT, Yogyakarta: STIS, 1998.
Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta: (UPP) AMP
YKPN.
Nazir, Mohammad, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
Rahman, Afzalur, Doktrin Ekonomi Islam, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
Sutopo, HB, Metodologi Penelitian Kualitatif II, Surakarta: UNS Press, 1990.
Siddiqi, M. Nejatullah, Kemitraan Usaha & Bagi Hasil Dalam Hukum Islam,
Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
Syafe’i, Rachmat, Fiqih Muamalah, Jabar: CV. Pustaka Setia, 2001.
Tazkia Institute, Prinsip-Prinsip Perbankkan syariah,
Widjajakusuma, Muhammad Karebet, Pengantar manajemen Syariah,
Yogyakarta: Perisai pustaka Utama, 2000.

SEMINAR TENTANG KOMPILASI NASH DAN HUJJAH SYAR’IYYAH BIDANG EKONOMI SYARIAH

January 16, 2010 Leave a comment

JAKARTA, 11-12 Juli 2006

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.
Negara Republik Indonesia adalah negara hukum bedasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, pembangunan hukum nasional diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru yang dibutuhkan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Agar hukum dapat berperan dalam pembangunan nasional maka hukum harus memenuhi 5 kualitas yaitu kepastian, stabilitas, keadilan yang ditunjang oleh pendidikan dan kemampuan sumberdaya manusia dibidang hukum.
Disamping sebagai negara hukum, Indonesia juga merupakan negara beragama. Di Indonesia, Islam merupakan salah satu agama yang banyak pemeluknya. Dalam pandangan Islam, agama dan hukum merupakan satu kesatuan, hukum dipahami sebagai turunan norma dari ajaran agama. Karena, di dalam Kitab Suci seperti al-Qur’an sendiri, norma hukum itu secara konkret diatur, begitu juga halnya dalam Sunnah/Hadis. Pemahaman terhadap norma hukum secara konkret diatur dalam al-Qur’an dan Sunnah/Hadis sering disebut dengan fiqih.
Dapat dikatakan pula bahwa fiqih merupakan suatu jenis disiplin dari jenis-jenis pengetahuan Islam atau ilmu-ilmu keislaman. Sebagai sebuah disiplin berarti merupakan sebuah produk; yakni pada hakikatnya merupakan suatu pengetahuan produk fuqaha atau mujtahid. Berbicara mengenai produk berarti ada proses untuk menuju produk akhir tersebut. Pada intinya, ada dua proses yang dapat kita lihat, seperti dikemukakan berikut ini.
Pertama, upaya memahami secara langsung terhadap nash (teks) atau wahyu, yakni al-Qur’an dam Sunnah/Hadis. Ini berarti sangat didominasi oleh proses berpikir dengan metode deduktif dari nash tersebut. Meskipun di sini sudah ada dengan jelas dan tetap adanya teks, tetapi tidak berarti sekadar menerjemahkannya ke dalam bahasa selain bahasa teks tersebut. Demikian pula, tidak sekadar memindahkan teks kepada kasus atau persoalan yang ada. Dengan kata lain, tidak semata-mata hanya tekstual. Masih ada perdebatan juga secara panjang lebar apakah nash tertentu itu harus dipahami secara tekstual atau kontekstual. Di sinilah ‘ilmu ushul al-fiqih dipelajari secara detail dan panjang lebar.
Kedua, upaya menemukan hukum Islam terhadap hal-hal yang tidak ditunjuk langsung oleh nash, atau tidak dapat ditemukan nash-nya di dalam wahyu Allah. Dengan kata lain, hasil ijtihad mujtahid yang telah berusaha menetapkan atau menemukan hukum Islam terhadap kasus-kasus yang tidak secara langsung disebutkan dalam al-Qur’an atau Sunnah/Hadis. Upaya yang demikian ini menggunakan dua model proses berpikir : (a) ketika menggunakan sumber (metode) analogi atau qiyas berarti masih melakukan proses berpikir dengan metode deduktif; (b) sedang ketika menggunakan sumber (metode) istishlah atau istihsan berarti melakukan proses berpikir dengan metode induktif.
Demikian pula, dapat dimasukkan ke dalam proses berpikir induktif ini ketika menggunakan argumentasi atau dalil selain wahyu seperti ‘Urf (adat-istiadat/kebiasan) atau argumentasi yang lainnya. Oleh karena itu, para mujtahid tersebut di samping menggunakan nash atau wahyu sebagai sumber hukumnya, mereka juga menggunakan sumber-sumber lain, seperti Qiyas, Ijma’, Istihsan, Istishlah, ‘Urf, dan Sadd al-Dzari’ah, yang dimasukkan pada kelompok dalil yang diperselisihkan (mukhtalaf fihi).
Fiqih yang meliputi ‘ibadat dan mu’amalat, sudah mencakup hampir semua aspek kehidupan manusia. Sehubungan dengan ini, dikenal pengelompokkan fiqih kepada “fiqh ijtihadiy”, yakni materi hukum Islam yang diperoleh dari hasil ijtihad; dan “fiqh nabawiy”, yakni materi hukum Islam yang diperoleh dari ketentuan hukum secara rinci dan mudah dipahami yang disebutkan dengan jelas dalam al-Qur’an dan Sunnah/Hadis. Memang perlu ada pemisahan antara ketentuan hukum yang wujud materi/esensinya telah melalui hasil ijtihad dengan ketentuan hukum yang sudah dengan jelas dan tegas (tidak selalu berarti qath’iy) disebutkan di dalam nashsh al-Qur’an atau Sunnah/Hadis.
Masalah kedudukan agama dalam pemikiran hukum nasional, antara lain, dapat ditelusuri pada kenyataan adanya Pancasila di mana sila Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa merupakan “prima causa”nya, dan pada adanya tradisi pengundang-undangan di Indonesia dengan kata pembukaan undang-undang “ Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.” Di samping itu, dalam setiap putusan Hakim terdapat pula kata pembuka yang berbunyi “ Atas Dasar Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhan-an yang Maha Esa.
Hal tersebut menunjukkan bahwa pandangan hukum bangsa Indonesia sebenarnya sangat religius. Apabila pernyataan-pernyataan itu didalami konteks dan maknanya, tidak ada yang dapat menyangkal bahwa pandangan hukum bangsa Indonesia secara ideal bertitik tolak dari pandangan akan pri-ke-Tuhan-an Yang Maha itu yang merupakan “prima causa” dari Pancasila.
Dalam pada itu, masalah besar yang dihadapi umat Islam di Indonesia adalah bagaimana membentuk satu pemikiran hukum Islam yang sesuai dengan tradisi (adat) yang ada di wilayah ini. Pandangan seperti itu merupakan proses awal dari keseluruhan cita-cita untuk menjadikan hukum Islam sebagai bagian integral dari sistem hukum Nasional.
Salah satu dari produk pemikiran hukum Islam atau fiqih ijtihadiy dalam konteks Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kehadiran KHI dalam tata hukum nasional melalui instrumen hukum Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, tak diragukan lagi merupakan salah satu tonggak penting bagi berperannya hukum Islam sebagai salah satu sumber penting hukum nasional. Posisi hukum Islam menjadi lebih tegas dengan adanya beberapa produk perundang-undangan dan kebijakan hukum Pemerintah.
Dapat dikatakan bahwa upaya transformasi hukum Islam ke dalam hukum Nasional pada masa-masa mendatang bisa mengambil model Kompilasi ini. Berbagai matra hukum yang belum diakomodasi dalam KHI dapat dikaji dan diformulasikan ke dalam bentuk kompilasi sejenis. Untuk tujuan ini, perlu dilakukan pengkajian awal mengenai nash-nash dan dalil-dalil syar’iy yang menjadi sumber dan dasar pertimbangan hukum bagi seluruh matra hukum, baik menyangkut civil law maupun public law, dan baik hukum materiil maupun hukum formiil.
Salah satu kebutuhan yang mendesak untuk dipertimbangkan adalah segera dilakukannya upaya-upaya menuju tersusunnya kompilasi hokum muamalah atau kompilasi hokum ekonomi Islam sebagai alternatif model transformasi hukum Islam (bidang ekomoni) ke dalam hokum nasional. Hal ini didasarkan atas pertimbangan empiris perkembangan kegiatan ekonomi syariah yang semakin meluas, yang tidak saja didukung oleh ummat Islam namun juga diminati oleh masyarakat non-muslim, dan untuk merespok keluarnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memberikan tambahan kewenangan absolute bagi hakim Pengadilan Agama untuk menangani perkara di bidang ekonomi Syariah.
Atas dasar pemikiran di atas dipandang perlu melaksanakan sejumlah kegiatan pengkajian secara intensif dan komprehensif. Sebagai langkah awal, dalam rangka pemetaan masalah, perlu dilaksanakan kegiatan “ Seminar tentang Kompilasi Nash dan Hujjah Syar’iyyah Bidang Ekonomi Syariah. “

B. Tujuan dan Sasaran Kegiatan
Tujuan kegiatan Seminar tersebut adalah sebagai berikut :
1. Menghimpun nash dan Hujjah Syar’iyyah bidang Ekonomi Syariah secara komprehenif-integral;
2. Mendokumentasikan pemikiran hukum Islam (fiqih ijtihadiy) para pakar hukum Islam yang diramu dengan bingkai keindonesiaan;
3. Memformulasikan masukan (feed-back) bagi penyempurnaan Kompilasi Hukum Islam di masa mendatang; dan
4. Memberikan bahan kajian awal bagi upaya transformasi hukum Islam bidang ekonomi syariah ke dalam hukum nasional.

Sasaran kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya himpunan nash dan Hujjah Syar’iyyah bidang ekonomi syariah secara komprehensif-integral;
2. Terwujudnya dokumentasi pemikiran hukum Islam (fiqih ijtihadiy) para pakar hukum Islam yang diramu dengan bingkai keindonesiaan;
3. Terwujudnya bahan-bahan materiil bagi penyempurnaan Kompilasi Hukum Islam di masa mendatang; dan
4. Terwujudnya bahan-bahan pemikiran bagi upaya transformasi hukum Islam ke dalam hukum Nasional.

C. Topik Seminar
Topik Seminar : “ KOMPILASI NASH DAN HUJJAH SYAR’IYYAH BIDANG EKONOMI SYARIAH“
• Sambutan Pembukaan Seminar : Kepala BPHN
• Keynotes Speech : KH. Ma’ruf Amin (Ketua Dewan Fatwa MUI/ Ketua Dewan Syariah Nasional MUI)

Sub Topik :
1. Kedudukan, Standard, dan Model Kompilasi Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia
Pembicara: Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, SH
2. Kedudukan Hukum Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia
Pembicara: Prof. Dr. H Ahmad Sukardja, SH, MA.
3. Kemungkinan Penyerapan nash-nash Al-Qur’an ke dalam Kompilasi Bidang Ekonomi Syariah
Pembicara: Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM
4. Kemungkinan Penyerapan nash-nash Hadits dalam Bidang Ekonomi Syariah
Pembicara: Dr. Ahmad Lutfi Fathullah, MA
5. Kompilasi Hujjah Syar’iyyah (Qowaid Ushuliyah) Tentang Ekonomi Syariah
Pembicara : Dr. A. Munif Suratmaputra
6. Kompilasi Hujjah Syar’iyyah (Qowaid Fiqhiyyah) Tentang Ekonomi Syariah
Pembicara : Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA

D. Peserta
Kegiatan ini diikuti oleh 150 peserta yang terdiri;
1. Akademisi,
2. Praktisi Hukum,
3. Departemen dan Non Departemen Terkait.
4. Pimpinan Organisasi Masyarakat Islam (Ormas Islam) yang ada di Jakarta.
5. Lembaga Keuangan
6. Pelaku Usaha

E. Pelaksana
Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI bekerjasama dengan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan membentuk kepanitiaan yang ditetapkan oleh Kepala BPHN. Susunan kepanitiaan ini melibatkan BPHN, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

F. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal, 11-12 Juli 2006, dan bertempat di Hotel Bidakara – Jakarta

G. Pembiayaan
Kegiatan seminar ini dibayai oleh BPHN-Departemen Hukum Dan HAM RI tahun anggaran 2006.
II. PERSIDANGAN SEMINAR

A. POKOK-POKOK PIKIRAN
Kynote Speech : KH. Ma’ruf Amin (Ketua DSN-MUI)

1. Pada saat ini ekonomi syari’ah di Indonesia berkembang dengan pesat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan yang cepat lembga-lembaga keungan, seperti perbankan (Bank Umum Syari’ah berjumlah 3 buah, Unit Usaha Syari’ah 19 buah (tahun 2004 hanya 15 buah), dan BPR Syari’ah 92 buah (2004 hanya 86 buah); asuransi (34 asuransi dan 4 reasuransi); obligasi (20 perusahaan), dan reksadana (11 perusahaan); dan lain-lain.
2. Kedudukan hukum lembaga keuangan syari’ah di Indonesia pada saat ini juga telah semakin kuat, yaitu ditandai dengan lahirnya:
a. UU No. 10 Tahun 1998 tentang amandemen UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. UU ini mengakui dual banking system di Indonesia ytu sistem konvensional dan syari’ah.
b. UU No. 3/2006 tentang amandemen UU No. 7 tahun 1998 tentang Peradilan Agama. UU yang baru ini memberikan perluasan wewenang Perilan Agama untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari’ah.
3. Selain UU, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui lembaga Dewan Syari’ah Nasional (DSN) juga menjadi landasan operasional lembaga keuangan syari’ah. Namun, karena fatwa bukan merupakan hukum (dalam pengertian ilmu hukum konvensional) maka tidak memiliki kekutan mengikat secar hukum (qadha’an), hanya mengikat secara agama (diyanatan).
4. Tugas DSN-MUI yaitu: mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi syari’ah, memberikan rekomendasi sebagaiyarat berdirinya lembaga keunagabn syari’ah dan pengangkatan Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) yang ditempatkan padabank terkait, dan juga mengawasi kegiatan operasional lembaga-lembaga keuangan syari’ah dari sisi kesesuaiannya dengan syari’at Islam.
5. Untuk meningkatkan status hukum fatwa-MUI, selama ini Bank Indonesia sering menjadikan fatwa tersebut sebagai rujukan utama pembutan PBI (Peraturan Bank Indonesia). Namun hal yang sama belum banyak dilakukan lembaga pemerintah yang lain seperti BAPEPAM, DEPKEU, termasuk juga BPHN.
6. Dalam Islam dikenal dua kategori hukum yaitu hukum yg berkenaan dengan ibadah (hubungan vertikal dengan Allah SWT) dan hukum muamalah (hubungan sesama manusia). Untuk yg pertama bersifat doktrinal/taken for grated (taufiqiy), sedangkan yg kedua bersifat ijtihady (bisa dikembangkan) selama tidak ada dalil yang jelas-jelas melarangnya.
7. Kegiatan perekonomian masuk kategori hukum muamalah yang bisa dikembangkan (diijtihadkan). Apalagi umumnya teks Al-Qur’an dan As-Sunnah yang berkaitan dengan bidang ini sangat terbatas, sementara perkembangan permasalahan/problem di bidang ini semakin hari semakin bertambah.
8. Ada 3 pendekatan yg dilakukan MUI dalam merespon problematika hukum ekonomi yang baru: pertama, mencari solusinya melalui dalil yang qathi’ (pasti, tegas, dan jelas). Jika ada maka dalil inilah yang dijadikan pegangan, kedua, mendasarkan pendapat para ulama (aqwal ulama). Bila terdapat perbedaan di antara ulama maka dicari titik persamaannya jika tidak dilakukan tarjih (memilih pendapat yang paling kuat).Ketiga, jika poin pertama dan kedua tidak ada maka akan dilakukan mendekatan ilhaqi (yaitu mencari padanan kasus serupa dalam hukum Islam klasik yang juga merupakan hasil ijtihad ulama (hukum cabang).
9. Dalam kenyataannya selama ini sering terjadi perbedaan fatwa hukum ekonomi antara satu negara dengan negara lain. Oleh karena itu sudah saatnya untuk dilakukan menyamaan metode (manhaj) dalam mengeluarkan fatwa antar lembaga-lembaga fatwa diseluruh negara.

SESSI I.

1. KEDUDUKAN HUKUM AGAMA DALAM POLITIK HUKUM DI INDONESIA
Oleh : Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA

Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 merupakan dasar bagi kedudukan hukum agama dalam politik hukum di Indonesia. Dalam sila pertama Pancasila, Alinea Ketiga dan Keempat Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945-yakni Pasal 9, Pasal 22D, Pasal 24, Pasal 28J, Pasal 29, dan Pasal 31-terdapat ungkapan-ungkapan yang menunjukkan betapa tinggi dan penting kedudukan agama sekaligus hukum agama dalam politik hukum di Indonesia.
Pembentukan hukum di Indonesia, baik pada tingkat Pusat maupun Daerah, menerapkan metode eklektisisme, yang bersumberkan Hukum Agama (Islam), Hukum Adat dan Hukum Barat.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memuat Pasal 49 berisi ketentuan bahwa salah satu kewenangan Peradilan Agama adalah memutus sengketa dalam bidang ekonomi syari’ah. Hukum ekonomi syariah tersebut mencakup:
1. Bank Syari’ah.
2. Lembaga-lembaga Keuangan Makro Syari’ah
3. Asuransi Syari’ah
4. Reasuransi Syari’ah
5. Reksadana syari’ah
6. Obligasi Syari’ah
7. Sekuritas Syari’ah
8. Pembiayaan Syari’ah
9. Pegadaian Syari’ah
10. Dana Pensiun Keuangan Syri’ah
11. Bisnis Syari’ah.
Perluasan kewenangan Peradilan Agama tersebut mengimplikasikan perlunya penyusunan hukum materiil dan hukum formiil yang bernafaskan Syariah. Untuk memenuhi kebutuhan ini, sebagai langkah awal perlu disusun kompilasi-kompilasi, mengikuti tradisi Kompilasi Hukum Islam. Dari sisi inilah letak urgensi kerja/program penyusunan Kompilasi Nash dan Hujjah Syar’iyyah dalam Bidang Ekonomi Syari’ah.
Meskipun disadari adanya sejumlah kendala, transformasi Hukum Syari’ah dalam Hukum Nasional harus segera dilakukan agar tetap terpelihara kesinambungan kebijakan Negara. Dalam konteks ini, Agama dihormati dan diposisikan sebagai inspirator, motivator, dan sumber materi peraturan perundang-undang Nasional.

2. KEDUDUKAN, STANDARD DAN MODEL KOMPILASI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA
Oleh : Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, SH. MA
Kompilasi merupakan himpunan norma hukum di bidang tertentu. Ia bukanlah merupakan kodifikasi. Cakupan isinya bisa meliputi, baik hukum materiil maupun hukum formiil. Kompilasi merupakan doktrin hukum yang disajikan dalam bahasa perundang-undangan. Istilah ”Kompilasi” sudah muncul sejak tahun 1975 atau 1976.
Kompilasi Nash dan Hujjah Syar’iyyah (KNHS) menghimpun nash-nash dan hujjah syar’iyyah. Isinya, dalam tataran prinsip-prinsip, berkaitan dengan ekonomi syari’ah, khususnya Perbankan Syari’ah dan Asuransi Syari’ah. KNHS tersebut mesti memuat prinsip-prinsip, baik yang merupakan prinsip-prinsip referensial/individual maupun prinsip-prinsip ekonomi syariah. Bahan materinya diadopsi dari:
1. al-Qur’an;
2. Hadits;
3. Qawa’id Fiqhiyyah ;
4. Aqwal Ulama, baik yang jadid maupun yang qadim ; dan
5. Fatwa-fatwa ulama.
Fatwa-fatwa ulama, bukanlah hukum yng bersifat mengikat dan memaksa, tetapi ia hanyalah merupakan doktrin. Namun demikian, fatwa ulama, bila dilihat dari satu sisi, merupakan suatu bentuk hukum; dan bila dilihat dari sisi lain, ia bukanlah suatu bentuk hukum. Akan tetapi, fatwa ulama yang bersentuhan dengan kepentingan publik, harus melibatkan negara/pemerintah.
Kompilasi tersebut bisa diaplikasikan sebagai referensi (doktrin) bagi hakim dalam pengambilan putusannya dan juga pengembangan kajian ekonomi syariah. Kompilasi yang telah menjadi legal code, dapat diaplikasikan oleh hakim dalam putusannya sehingga ia mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa dan mengikat.
Kompilasi itu bila diwadahi oleh instrumen UU akan berhadapan dengan kendala politik. Begitu juga, bila ia diwadahi oleh instrumen Inpres proses kelahirannya memakan waktu lama. Kompilasi itu harus diposisikan sebagai draft yang dapat dimanfaatkan secara praksis oleh pihak-pihak terkait.
Realitas menunjukkan bahwa dunia perbankan nasional menganut dual window legal system. Maka, penggabungan dual banking system dalam satu sistem hukum tidakla diperbolehkan. Masalah ini bisa jadi menemui solusinya dengan kehadiran Kompilasi tersebut.

B. DISKUSI :
1. Bapak Sapro Budi Prawiro
– Fatwa merupakan hukum syara’, bersifat mutagayyirat, produk ijtihad; dan ia bersifat tak-permanen

2. Ibu Alda
– Apa yang mesti menjadi legal base Kompilasi tersebut ? Apakah berupa instrumen Peraturan Pemerintah (PP) ataukah Penetapan Presiden ?
– Bagaimana perbandingan dengan yang ada di negara-negara muslim lainnya mengenai Kompilasi ini ?

3. Bapak Arsyad
– Fatwa itu bersifat tidak mengikat. Fatwa itu punya karakter ijtihadiy, sedangkan Putusan Peradilan mengikat para pihak.
– Dalam Kompilasi tersebut harus dihindarkan penggunaan istilah-istilah ekonomi syariah yang kurang dipahami masyarakat luas.
– Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, Kompilasi tidak disebutkan.

4. Ibu Kusmaeni
– Antara prinsip-prinsip hukum Syariah dan hukum Nasional terjadi korelasi.
– Maka, bagaimana cara membedakan di antara keduanya ?

5. Bapak Agustianto
– Kompilasi tersebut merupakan hal yang sangat positif.
– Materi-materi hukum ekonomi merupakan hal yang sangat penting untuk diakomodasi oleh Kompilasi tersebut.
– Kompilasi tersebut harus memuat Qawa’id Ushuliyyah dan Qawa’id Fiqhiyyah.
– Untuk memperkaya substansi Kompilasi tersebut, perlu dipertimbangkan isu-isu teoritis ekonomi makro, di samping ekonomi mikro.
– Kompilasi tersebut tidak cukup dengan diberi landasan Instruksi Presiden (Inpres), tetapi harus dengan Peraturan Pemerintah (PP) atau lainnya.

6. Bapak Prof. Dr. Abduh Malik
– Judul Kompilasi tersebut harus diubah menjadi ” Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disertai Nash dan Hujjah Syar’iyyah ”.
– Kompilasi tersebut tidak cukup mendapat legitimasi formiil dari MUI saja, tetapi juga legitmasi lebih luas melalui Kongres Umat Islam Indonesia, sehingga punya bobot sebagai ” Ijma’ ulama/umat Islam Indonesia ”.
– Dalam hukum ekonomi syariah terdapat masalah-masalah yang bisa diharmonisasi dan ada yang tidak.
– Prinsip unifikasi dan diferensiasi seperlunya di bidang hukum merupakan hal sangat penting.

7. Ibu (Anonim)
– Bagaimanakah penyelesaian sengketa ekonomi syariah, apakah ke Arbitrase Syariah atau BASYARNAS, atau ke Pengadilan Agama, ataukah ke Pengadilan Negeri ?

8. Ibu Dewi
– Apakah praktek ekonomi syariah itu untuk orang muslim saja ataukah juga untuk orang non-muslim ? Apakah orang non-muslim boleh ikut praktek ekonomi syariah ?

Tanggapan/Komentar Pembicara : Prof.Dr.A.Gani Abdullah, SH
1. Fatwa bisa dikatakan sebagai hukum bila dilihat dari satu sisi, dan bukan sebagai hukum bila dilihat dari sisi lain.
2. Kompilasi tersebut harus diposisikan sebagai naskah yang bisa dijadikan referensi bagi para hakim PA dan lainnya, tidak perlu dijadikan sebagai produk hukum melalui jalur yang bersifat politik.
3. Perlu disusun pula Kamus Hukum Ekonomi Syariah
4. Hakim PA mesti punya instink hukum yang mampu membedakan antara hukum Syariah dan hukum non-Syariah
5. Kompilasi tersebut satu tahapan untuk menuju pembentukan perundang-undangn ekonomi syariah.
6. Instrumen hukum bagi Kompilasi tersebut bukanlah perkara yang sulit. Yang terpenting adalah substansi dari Kompilasi tersebut.
7. Judul yang diusulkan tersebut cukup bagus
8. Usulan Kompilasi tersebut dibawa ke dalam Kongres Umat Islam adalah cukup bagus.
9. Sengketa ekonomi syariah dapat dibawa ke Arbitrase Syariah (bila ada klausul demikian) atau ke Pengadilan Agama, tidak bisa ke Pengadilan Negeri.
10. Ekonomi syariah juga berlaku untuk orang non-muslim. Berlaku dalam hal ini choice of law.
11. Orang non-muslim boleh ikut serta dalam praktek ekonomi syariah.

Tanggapan/Komentar Pembicara : Prof.Dr.A.Sukardja, SH
1. Persoalan Kompilasi tersebut harus dilihat secara makro sebagai masalah hukum, bukan masalah politik.
2. Fatwa itu termasuk hukum; dalam arti hukum Islam, di samping Qanun, dan putusan peradilan.
3. Fatwa MUI merupakan salah satu bentuk hukum Islam, tetapi bukan hukum perundang-undangan.
4. Harus ada harmonisasi hukum mengenai ekonomi syariah
5. Penerimaan Hukum Islam (syariah) ke dalam hukum nasional merupakan pengejawantahan dari pluralitas hukum.
SESSI II
A. POKOK-POKOK PIKIRAN.
1. Kemungkinan Penyerapan Nash-nash al-Quran ke dalam Kompilasi Bidang Ekonomi Syariah
Oleh : Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH.,MH.,MM
1. Sebagai kalam Allah, selain Al-Qur’an memiliki sifat ”keabadian” ia juga memiliki sifat dinamis dalam mengtisipasi berbagai kemungkinan perkembangan kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi.
2. Banyak ayat-ayat Al-Qur’an yang berisikan kritik membangun tentang teori-teori hukum ekonomi klasik maupun konntemporer, dengan menonjolkan prinsip-prinsip keadilan di satu pihak dan prinsip pemerataan dipihak lain.
3. Kritik sosial ekonomi al-Qur’an antara lain berupa:
a. kecaman keras perbuatan kecurangan (al-tathfif) dalam bidang ekonomi yang terdapat pada surat al-Muthaffififin.
b. Kecaman dan larangan keras terhadap praktik ribawi
4. Sebaliknya, Al-Qur’an dengan amat sangat menghimbau semua insan untuk meninggalkan transaksi kecurangan dalam bidang ekonomi dan kearah perdagangan yang sehat meskipun kompetitif, seperti al-Qur’an surat al-An’am (6) ayat 152, al-A’raf (7) ayat 84 dan 85, Yusuf (12) ayat 63, al-Isra (17) ayat 35, as-Syu’ara (35) ayat 181.
5. Ayat-ayat Al-qur’an yang berkaitan dengan perekonomian menurut para ulama sangat terbatas.Menurut Abdul Wahab Khalaf hanya 10 ayat. Sementara menurut Mahmud Syauqi al-Fanjari dalam kitabnya al-Wajiz fi al iqtishod al-Islami memprakirakan jumlah ayat ekonomi adalah 21 ayat, yaitu terdapat dalam surat al-Baqarah (2); 188, 275 dan 279; an-Nisa (4) 5 dan 32, Hud (11) ayat 61 dan 116; al-Isra (17); ayat 27; an-Nur (24) ayat 33; al-Jatsiyah (45); ayat 13; ad-Dzariyat ayat 19; an-Najm (53); ayat 31; al-Hadid (57) ayat 7; al-hasyr (59) ayat 7; al-Jumu’ah (62) ayat 10; al-Ma’arij (70) ayat 24 dan 25; al-ma’un (107) ayat 1,2,3.
6. Dalam hal ekonomi makro; al-Qur’an hanya meletakan prinsip-prinsip seperti prinsip keadilan dan pemerataan. Akan tetapi, berkenaan dengan ihwal transaksi ekonomi, al-Qur’an memberikan asas-asas yang relatif cukup banyak berkenaan dengan asas-asas transaksi maupun yang bertalian dengan bentuk-bentuk atau beberapjenis al-uqudnya itu sendiri.
7. Diantara norma dasar yang berhubungan dengan beberapa jenis transaksi ekonomi adalah norma umum seperti asas keadilan, asas manfaat dan asas saling menguntungkan, adapun norma dasar yang bersifat khusus dal hal transaksi ekonomi ialah semisal kejelasan hukum tentang kehalalan jual beli dan keharaman rib (al-Baqarah (2); 275-279), kebolehan hutang piutang, termasuk transaksi hutang piutang dengan sistem jaminan /agunan yang kemudian lebih populer dengan sebutan pegadaian berikut pencatatannya, termasuk perbankan, asuransi, pegadaian, bursa efek.
8. Ayat-ayat dalam al-Qur’an dal bidang hukum keluarga Islam secara substantif maupun normatif tampak bisa diserap kedalam Kompilasi Hukum Islam bidang keluarga, maka ayat-ayat hukum ekonomi dan keuangan juga insyAllah hampir dapat dipastikan diserap kedalam Kompilasi bidang ekonomi syariah.
9. Penyerapan nash al-Quran ke dalam kompilasi hukum termasuk ayat-ayat ekonomi dan keuangan terhadap kompilasi hukum bidang ekonomi syariah secara tekstual tentu akan mengalami kesulitan, tetapi secara substansial berdasarkan istinbhat hukum dari ayat-ayat hukum ekonomi yang ada sangatlah dimungkinkan.
10. Ayat-ayat al-Qur’an sangat memungkinkan diserap dalam kompilasi Hukum Ekonomi dengan catatan tidak dilakukan pemaksaan nas-nasnya sebagai diktum kompilasi, tetapi hanya sebagai pem back up diktum.
11. Problem utama yang mungkin akan muncul ketika nas-nash al-Qur’an diserap dalam kompilasi adalah munculnya satu ayat dalam beberapa bagian bidang ekonomi karena kandungan ayat yang memang memungkinkan untuk itu. Akibatnya terjadi pengulangan ayat-ayat yang sama beberapa kali.Misalnya ayat surat Al-Baqarah. Untuk itu, perlu dilakukan pendekatan istimbat ahkam dalam kansungan ayat-ayat seperti itu.

2. Kemungkinan Penyerapan Nash-nash al-Hadits ke dalam Kompilasi Bidang Ekonomi Syariah
Oleh : Ahmad Lutfi Fathullah, MA
1. Kemungkinan penyerapan nash-nash (teks) hadis sebagai sumber Kompilasi Hukum Ekonomi (KHE) dimungkinkan atas dasar: pertama, kedudukan hadis dalam hukum Islam telah dijadikan salah satu sumber hukum oleh mayoritas umat Islam. Kedua, Hukum Islam dalam bidang muamlat (ekonomi) banyak bersumber dari hadis dibandingkan dengan Al-Qur’an. Ketiga, banyaknya nash-nash hadis yang berkait dengan prinsip-prinsip dasar etika berbisnis.
2. Beberapa kendala yang akan muncul dalam proses penyerapan hadis dalam bentuk kompilasi adalah; pertama, problem otensitas (kesahihan) hadis. Hal ini karena tidak semua hadis berkualitas sahih. Kedua, problem perbedaan budaya Indonesia zaman sekarang dibandingkan zaman Rasul dalam hal model/cara transaksi bisnis. Ketiga, pergeseran nilai kebiasaan akibat terjadinya perubahan sosial dari pengaruh teknologi.
3. Mengingat kompleksitas problem yang akan dihadapi, maka dalam penyusunan draf kompilasi perlu melibatkan pakar hadis guna penelusuran dan penentun otensitas hadis-hadis yg dijdikan dasar.

B. DISKUSI :
Pertanyaan:
1. Samsul Falah (Hakim PA Jateng)
Untuk lebih memudahkan dijadikan pedoman para hakim, sebaiknya sistematika penyusunan kompilasi ekonomi syariah didasarkan pada urutan penyebutan lembaga kuangan syari’ah dalam pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

2. Arsyad
Pada hakikatnya praktisi atau hakim menginginkan hukum dalam bidang ekonomi syariah diambil dari dalil-dalil yang sudah pasti baik al-Qur’an dan hadits. Adapun mengenai kemungkinan terjadi perbedaan dalam penafsiran nash atau kualitas nas, bisa diselesaikan dengan mengedepankan sikap akomodatif terhadap perbedaan yang ada.Oleh karena itu, sikap pesimistis dalam menghadapi prolematika yang mungkin muncul dalam penyerapan nash hadis perlu dihilangkan.

3. Zaitun (Dosen Universitas Pancasila)
a. Metode apa saja yang bisa digunakan untuk menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur’an dalam rangka penyususnan kompilasi?Mungkinkah dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi gramatical atau history background?
b. Karena kerja kompilasi masuk kategori ijtihad, maka menurut saya tidak perlu pesimis dalang melangkah, apalagi bagi mujtahid yang ijtihadnya salah pun masih mendapatkan pahala.

4. Hamid Farihi (Dosen UIN Jakarta)
a. Mengingat keterbatasan referensi tafsir ahkam dalam bidang ekonomi Islam, diharapkan pemakalah (Prof. Dr. H.M Amin Suma) untuk bisa segera menulis tafsit tersebut.
b. Pada salah satu toko terpampang tulisan ”Bagi pembeli yang jika barang yang dibelinya tidak sesuai dengan keinginan bisa dikembalikan”. Pernyataan seperti ini menurut saya bisa juga dimasukkan dalam kompilasi.
c. Bagaimana kulitas kesahihan hadis (kullu qardhin jarra manfaan fa huwa riba)?

5. Jawahir Hejazziey (Dosen UIN Jakarta)
a. Sikap pesimistis dalam penyerapan nas-nash hadis tidak perlu terjadi. Hal yg penting adalah bila hadis telah sesuai atau selaras dengan Al-Qur’an maka diambil dan tidak perlu banyak dipersoalkan kualitas kesahihannya.
b. Untuk menunjukan sikap menerima/ridha pihak-pihak (an-taradhin) yang terlibat dalam transaksi tidak perlu dengan ucapan ijab qabul yang formalistik, tetapi ucapan terima kasih bisa menggantiknnya.

6. Prof. Dr. Hj. Burmasari Siregar (Dosen UIN)
Hukuman bagi orang-orang yang melakukan kecurangan (al-muthawwifin) tidak ditemukan secara tekstual dalam nash Al-Qur’an maupun As-Sunnah demikian juga dalam sejarah Hukum Islam (tarikh tasyri’). Oleh karena itu, apa bentuk hukuman pidana bagi al-muthawwifin jika akan dijadikan hukum positif?

7. Prof. Dr. H. M. Abduh Malik (Dosen UIN Jakarta)
a. Pada akhir ayat tentang riba ditutup dengan lafal ”laa tadhlimun ma laa tudhlamuun”. Lafal tersebut dalam perspektif pemikiran filosofis sangat sarat dengan makna dan memiliki jangkauan arti yang sangat luas. Termasuk bisa dikaitkan dengan larangan Korupsi yang pada saat ini sedang marak di Indonesia.
b. Berkaitan denganhadis ”man yasyfa’ liakhiihi syafa’atan……” (HR. Ahmad dan Ibn Dawud). Di mana Hadis tersebut dalam syarah hadis dikatakan munqati’ akan tetapi dari sisi matannya sangat memiliki relevansi dengan perilaku korupsi saat ini. Menurut saya dalam hal ini yang penting rasional (ma’qul) maka hadis tersebut bisa diterima walaupun dhaif.

8. Damanhuri (Hakim PA Jakarta Utara)
a. Apa Tujuan penyusunan Kompilasi nash dan hujjah syariyah ekonomi Islam?
b. Apa yang menjadi faktor pendukung bila Al-Qur’an dijadikan sumber kompilasi Hukum Ekonomi mengingat ayat-ayat yang terkait dengan bidang ini sangat terbatas?

9. Syamsul Falah
Sebaiknya penyusunan kompilasi ekonomi syariah disusun berdasarkan urutan sebagaimana pasal 49 UU No. 3 tahun 2006

10. Arsyad
Pada hakikatnya praktisi atau hakim menginginkan hukum dalam bidang ekonomi syariah dari dalil-dalil yang sudah pasti baik al-Qur’an dan hadits.

11. Zaitun dari Dosen Universitas Pancasila
a. Metode apa yang akan digunakan untuk menyusun komilasi nash dan hujjag syariyah bidang ekonomi Islam.
b. Penyusunan materi kompilasi nash dan hujjah syariyah bidang ekonomi Syariyah adalah ijtihad.

12. Hamid Farihi., MA
Perlu disusun ayat-ayat ekonomi

13. Jawahier Hejaziy, SH,MA
Dalam penyusunan kompilasi nash hujjah bidang ekonomi syariyyah harus bersifat optimis

14. Burmasari Siregar
Hukuman bagi pencuri dalam alqur’an jelas uqubahnya, tetapi dalam hal curang dalam transaksi tidak ada uqubah yang jelas.

15. Prof.Dr.H.Abduh Malik
Dalam pandangan ekonomi Islam apabila konsep an-Tarodin tapi terpaksa

16. Damanhuri (Hakim Agama jakarta Utara)
1. Apa Tujuan penyusunan Kompilasi nash dan hujjah syariyah ekonomi Islam
2. Bagaiman sandaran hukum ekonomi berdasarkan al-Qur’an dengan ayat yang terbatas.

JAWABAN/TANGGAPAN :
A. Dr. Ahmad Lutfi Fathullah, MA
1. Persoalannya bukan saya pesimis atau tidak, tetapi problem dalam hadis memang kompleks karena ada hadis yang dhaif dan shahih. Sebaiknya, jika sesuatu itu bukan hadis tapi mengandung statemen hukum yang sesuai dengan semangat Al-Qur’an maka dapat dikatakan bahwa itu adalah qaidah ammah (kaidah umum dalam agama). Sebaliknya jika tetap dikatakan sebagai hadis maka akan terjadi kebohongan/pemalsuan. Padahal Rasulullah bersabda ”man kadhaba alayya muta’ammidan fal yatabawwa’ maq’adahu minannar” artinya siap saja yg berbohong tentang aku (perkataanku) secara sengaja maka hendaknya ia menempati tempatnya di neraka.
2. Memang kompilasi merupakan ijtihad, tetapi dalam kaitan dengan hadis kita tetap harus memperhatikan kaidah-kaidah yg ditetapkan ulama
3. Mengenai usulan sistematika berdasarkan UU No. 3 tahun 2006 tentang PA tidak menjadi persoalan asalkan lebih membawa maslahah.
4. Memang saya sependapat kompilasi harus tetap diteruskan walaupun mungkin belum maksimal hasilnya.
5. Pernyataan (kullu qardhin jarra manfaan fa huwa riba) bukan hadis tetapi ma qaala (pendapat hukum/kaidah hukum)
6. Memang sebuah kenyataan bahwa terdapat tingkatan hadits. Kalau hadits itu palsu jangan dikatakan dari Rasulullah.Karena itu perlu diadakan pemilahan masalah kekuatan sebuah hadits, apakah tingkatannya sohohih, hasan atau dhaif.
Hadits yang berbunyi Laa diroro wala Diroor adalah hadits Dhoif, dan kompilasi Nash dan Hujjah Syariyyah akan diusahakan mengunakan hadits shohih.

B. Prof.Dr.H.Amin Suma., SH.,MA.,MM.
1. Sistematika berdasarkan UU No. 3 tahun 2006 tentang PA memang usulan yang baik, tetapi dalam perpektif kajian akademis kurang tepat karena akan menyederhanakan persoalan
2. Memang sikap pesimis jangan sampai terjadi dalam penyusunan kompilasi, tetapi upaya tetap harus dilakukan walaupun tidak maksimal. Hal ini sesuai dengan kaidah ”maa la yudrak kuluuhu laa yutrak kulluhu” (sesuatu yang tidak dapat dicapai secara sempurna jangan sampai ditinggalkan sama sekali)
3. Untuk menafsirkan Al-Qur’an bany metode yang bisa dilakukan seperti tafsir ijmli, tafsili, tematik, termasuk metode historcal background dengan pendekatan asbabun nuzul.
4. Yang paling diutamakan dalam penyusunan kompilasi tentu saja nash Al-Qur’an. Jika telah ditemukan nasnya tinggal diikuti nash hadis yang terkait. Ini juga akan mengurangi kesulitan dalam penyeleksian hadis.
5. Hukuman bagi orang-orang yang melakukan kecurangan (al-muthawwifin) memang tidak dijelaskan dalam nash. Ini karena yang lebih ditekankan oleh Al-Qur’an adalah persoalan moralitas bukan hukum. Tetapi kalau akan dirumuskan sanksinya bisa diberik sanksi ta’zir (sanksi yang bentuk dan besarnya ditentukan oleh penguasa/ulul amri).
6. Memang ayat Al-Qur’an terbatas, tetapi keterbatasan tersebut akan mampu menghadirkan makna yang luas bila di telaah oleh orang yg memiliki wawasan yang luas yang disertai kemampuan menghubungkan ayat yg satu dengan ayat yang lain (ilmu munasabah)
7. lafal ”laa tadhlimun ma laa tudhlamuun” memang merupakan esensi (illat) dari larangan riba. Bahkan Atas dasar itu juga, rasyid ridha menafsirakan riba adalah segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang haram dan merugikan orang lain”. Dalam konteks ini, korupsi bisa juga masuk kategiri riba. Demiki juga berbagai perbuatan yang merugikan lainny terkait dengan upaya mencari harta.
8. Formalisasi syariah memang penting, akan tetapi pengejawantahan lewat kultural lebih penting lagi.
9. Penyusunan Kompilasi Nas dan Hujjah Syar’iyah menggunakan berbagai metode dengan berbagai macam sumber seperti al-Qur’an, al-Hadits
10. Al-Qur’an tidak terlalu memuat aturan hukum dalam masalah-masalah yang berkenaan dengan moralitas, karena itu hakim harus menggunakan feelingnya sebagai pengambil keputusan terhadap suatu masalah.
11. Di dalam al-Qur’an memang bisa jadi 1 katan dapat memiliki fungsi tafsir seperti Rasyid Ridho berpendapat bahwa setiap keuntungan yang diperoleh bukan dengan jalan yang halal, maka aadalah riba.
12. Formalisasi syariah memang penting, akan tetapi pengejawantahan lewat kultural lebih penting lagi.

SESSI III
Pengantar Moderator
Menurut Noel J Coulson, nash syar’iyyah harus dapat menjawab persoalan yang berkembang di masyarakat sesuai dengan perkembangan moderen. Hal ini juga diikuti oleh adanya gerakan pembaharuan di Turki, termasuk gerakan pembaharuan Hukum Islam yang terimplementasi dalam al Ahkam al ‘adliyah, yang diikuti oleh munculnya kodifikasi hukum Islam. Upaya selanjutnya pembaharuan hukum Islam dilakukan oleh Farhat Ziyadeh dan selanjutnya Abd Rozak As Sanhuri mencoba mempositifisasi hukum Islam dan dikembangkan ke berbagai Negara. Saat ini upaya dilakukan untuk proses kodifikasi hujjah syar’iyyah untuk diimplementasikan pada bidang ekonomi syariah sesuai dengan perkembangan.

A. Pokok Pikiran Makalah
1. Kompilasi Hujjah Syar’iyyah (Qowaid Fiqhiyyah) Tentang Ekonomi Syariah
Oleh : Prof. Dr. Chuzaimah Tahido Y, MA

a. Pengertian Qawaid Fiqhiyyah adalah kaidah atau dasar fiqh yang bersifat umum yang mencakup hukum-hukum syara’ secara menyeluruh dari berbagai bab dalam masalah-masalah yang masuk di bawah cakupannya.
b. Terdapat dua kaidah dalam fikih yang dijadikan dasar dalam ekonomi syariah yaitu “pada dasarnya semua bentuk mu’amulah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” dan dalil harus dihindarkan sedapat mungkin dalam penerapannya. “Hukum dasar dari segala sesuatu adalah boleh sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya.” Apa saja yang mendatangkan masalahat dan tidak merugikan salah satu pihak boleh sejauh tidak ada dalil yang mengharamkannya.
c. Dewan Syariah Nasional MUI dalam menetapkan fatwa-fatwa tentang ekonomi syariah selain berhujjah pada al Qur’an dan Sunnah serta Aqwal Ulama. Lebih lengkapnya dapat melihat bukum himpunan fatwa MUI.
d. Dalam penerapan kaidah tersebut untuk masalah giro dibolehkan berdasarkan qaidah berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi’ah karena tidak ada dalil yang mengharamkannya.
e. Kaidah tentang “bahaya harus dihilangkan” bahwa untuk menghilangkan bahaya/beban hutangnya ia boleh memindahkan penagihannya kepada pihak lain dikenal Hawalah. Untuk ini lembaga keuangan syari’ah (LKS) dapat meminta uang muka transaksi agar tidak terjadi madharat di kemudian hari.
f. Kaidah “Dimana terdapat kemaslahatan di sana terdapat hukum Allah” dalam penerapannya lembaga keuangan syari’ah (LKS) dapat menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan akuntansi baik dengan cara cash basis maupun accrual untuk keperluan distribusi hasil usaha karena dapat mendatangkan maslahat,
g. Kaidah tentang “Setiap utang piutang yang mendapatkan manfaat (bagi yang berpiutang/muqridh) adalah riba” dalam penerannya LKS harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal dengan akad qard, pinjaman dengan pengembalian pokok saja dan boleh diambil biaya administrasi pada nasabah.
h. Kaidah tentang “mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin” dalam penerapannya perlu disiapkan dana tertentu sejak dini missal melalui asuransi berdasarkan prinsip syariah.
i. Kaidah “ Kesulitan itu dapat menarik kemudahan” dalam penerapannya akad jual beli hanya dianggap sah apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi.Misalanya jualbeli salam boleh barangnya belum ada tetapi melalui pesanan dengan penyebutan spesifikasi yang jelas.
j. Kaidah “Adat kebiasan dapat ditetapkan sebagai hukum”, kebiasaan-kebiasan yang tidak bertentangan dengan syariat boleh mislanya dalam jual beli diserahkan pada adat, urf yang berlaku. Tetapi kebiasaan suap menyuap, pesta minuman dalam acara walimah, urf batil, tidak mendatangkan masalhat dan bertentangan dengan syrariat maka tidak dibenarkan.
k. Kaidah “Sesuatu yang berlaku berdasarkan adapt kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara” (selama tidak bertentangan dengan syari’at). Dalam penerapannya bahwa kebiasaan yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara’ dalam mualat merupakan dasar hukum.
l. Kaidah “tindakan Imam (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti maslahat “ penerapannya perlu adanya instrumen dari bank sentral yang sesuai syariah, BI boleh menetapkan SWBI untuk menjaga likuiditas bank-bank syariah.
m. Kaidah “mencegah mafsadah (kerusakan) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”, penerapannya bahwa dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dana, bank memerlukan adanya pasar uang antar bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
n. Kaidah “yang dipandang dalam akad adalah maksud-maksud dan makna bukan lafadz-lafadz dan bentuk-bentuk perhatian”. Penerapannya bahwa apabila terjadi perbedaan dalam suatu akad mengenai lafadznya maka yang harus dipegang sebagai suatu akad adalah maksudnya.
o. Kaidah “yang pokok (kuat) adalah tetap berlakunya hukum yang ada menurut keadaannya semula “penerapannya bahwa apabila ada keraguan mengenai hukum suatu perkara maka diberlakukan hukum yang ada telah ada sebelumnya sampai ada yang merubahnya.
p. Kaidah “pada dasarnya manusia adalah bekas dari tanggungan”, penerapannya bahwa adanya beban tanggung jawab adalah karena adanya hak-hak yang telah dimiliki atau perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan.
q. Kaidah “hukum yang lebih kuat dari sesuatu itu asalnya tidak ada”, penerapannya bahwa kaidah ini lazim berlaku pada yang sedang berperkara misalnya, jika mudharib meloporkan hasilnya baik untuk maupun rugi, yang dibenarkan adalah perkataan mudharib sebab asalanya keuntungan itu awalnya belum ada.
r. Kaidah ‘asal (hukum yang lebih kuat) dari tiap-tiap kejadian perkiraan waktunya adalah waktu yang terdekat “ penerapannya adanya gugat pembeli yang tidak dapat diterima karena di luar kemampuan penjual yang beritikad baik.
s. Kaidah’” pada dasarnya arti sesuatu kalimat adalah arti hakikatnya “penerapannya ucapan yang dapat diartikan secara hakiki dan majazi, maka arti hakiki yang harus dipegang.
t. Kaidah, tidak berbuat kemadharatan pada diri sendiri dan orang lain. Penerapannya : mengembalikan barang yang telah dibeli lantaran adanya cacat dibolehkan juga macam-macam khiyar dalam transaksi jual beli karena terdapat beberapa sifat yang tidak sesuai dengan yang disepakati. Larangan terhadap orang yang dilarang membelanjakan harta kekayaannya, orang pailit, orang dungu untuk bertransaksi dan syuf’ah. Dasar pertimbangannya “menghindarkan sejauh mungkin kemudharatan yang merugikan pihak yang terlibat di dalamnya.
u. Kaidah’ “kemudharatan-kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Tidak ada hukum haram beserta darurat dan hukum makruh beserta kebutuhan. Pnerapannya: dalam keadaan sangat terpaksa, maka orang diizinkan melakukan perbuatan yang dilarang. Orang yang kelaparan halal baginya makan bangkai apabila yang ada hanya itu saja. juga minum-minuman keras, apabila tidak ada minuman lainnya, dalam keadaan perang boleh mengeluarkan harta untuk membantu perjuangan demi kemaslahatan.
v. Kaidah, apa yang dibolehkan karena adanya kemadharatan diukur menurut kadar kemadharatnnya. Penerapannya: jalan haram boleh dilakukaun apabila kondisi memaksa, tetapi apabila sudah normal kembali ke hukum semula.
w. Kaidah: mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah adalah makruh dan dalam urusan selain ibadah adalah disenangi. Penerapannya: mendahulukan orang terima zakat dan mengutamakan orang lain dalam kesempatan kerja adalah hal terpuji. Tetapi mengurus jamaah, mengisi shaf yang kosong sedangkan orang itu tau adalah makruh hukumnya.
x. Kaidah, “pengikut hukumnya tidak tersendiri”, penerapannya: jual beli binatang yang sedang hamil, anak yang ada di dalam kandungannya termasuk ke dalam akad itu-jual beli tanah, tanaman yang ada di dalamnya termasuk di dalam jual beli itu; kecuali bila diadakan transaksi tersendiri.
y. Kaidah “dapat dimanfaatkan bagi yang meniru tidak demikian bagi yang memulai”
z. Penerapannya : jual beli tanaman muda tidak boleh, melainkan harus ditebas seketika.
å. Kaidah; mengamalkan maksud suatu kalimat, lebih utama daripada menyia-nyiakannya. Penerapannya, orang berwasiat memebrikan harta kepada anaknya tapi kalau anaknya sudah meninggal maka akan jatuh ke cucu2nya.
ä. Kaidah: 1) rela terhadap sesuatu adalah juga rela terhadap apa yang timbul dari sesuatu itu; 2) yang timbul dari sesuatu yang telah diizinkan tidak ada pengaruh baginya. Penerapannya: – apabila seseorang beli barang yang sudah cacat, dia harus rela terhadap semua keadaan akibat cacat itu, seorang yang menjaminkan mobilnya sebagai barang utang piutang dan memberi kesempatan untuk menggunakannya kepada yang memberi utang tetapi kemudian rusak maka yang menghutangi tidak menanggung kerugian, karena kerusakan itu berasal dari perbuatan yang telah diizinkan.
ö. Kaidah: fardhu itu lebih utama daripada sunnat. Penerapannya : “membebaskan hutng orang yang kesulitan lebih utama daripada menunda bayar hutang”, sebab pembebasan hutang hukumnya sunat dan penundaan hukumnya wajib dibayar oleh yang berhutang.
aa. Kaidah: sesuatu yang sedang dijadikan objek perbuatan tertentu tidak boleh dijadikan objek perbuatan tertentu yang lain, penerpannya: barang yang sudah dijaminkan untuk hutang tidak boleh dijaminkan hutang lain lagi.
bb. Kaidah’ “barangsiapa berusaha menyegarakan sesuatu sebelum waktunya menanggung akibat tidak mendapatkan sesuatu itu penerapannya; khamar kalau berubah jadi cuka dengan sendirinya menjadi halal tetapi kalau karena rekayasa misalnya diberi sesutu hukumnya jadi haram.
cc. Kaidah “kekuasaan yang khusus lebih kuat daripada kekuasaan yang umum”. Penerpannya: hakim tidak dapat membelanjakan harta anak yatim yang berada di bawah kekuasan wali.
dd. Kaidah: tidak dipegangi sesuatu (hukum) yang berdasarkan pada dhzan (dugaan kuat) yang jelas salahnya. Penerapannya: memberikan zakat yang kepda yang bukan mustahiknya, maka tidak sah.
hh. Kaidah, berbuat yang bukan dimaksud berarti berpaling dari yang dimaksud. Penerapannya: orang berusaha mengambil syuf’ah pada waktu berjumpa dengan orang yang telah membelinya dia berkata: beli dengan harga berapa? Hak syuf’ah jadi gugur sebab syuf’ah harus segera.
ii. Kaidah : “sesuatu yang tidak dapat dicapai keseluruhannya seharusnya tidak boleh ditinggalkan seluruhnya”
gg. Kaidah, “sesuatu yang tidak dicapai seluruhnya tidak boleh ditinggalkan sebagiannya”. Penerapannya, jika harta yang dimiliki sudah mencapai nishab untuk dikeluarkan zakatnya, hanya saja sebagian ada padanya sedangkan sebagain lagi ada pada orang lain, wajib dikeluarkan zakatnya apa yang ada padanya itu saat itu.
hh. Kaidah: “apabila berkumpul antara sebab, tipuan dan pelaksanaan langsung, maka didahulukan pelaksaanan langsung”, penerapannya.

3. Kompilasi Hujjah Syar’iyyah (Qowaid Ushuliyah) Tentang Ekonomi Syariah
Oleh : Dr. A. Munif Suratmaputra
a. Ada dua kaidah, qawaid ushuliyah dan qawaid fiqhiyyah. Keduanya sangat penting terkait dengan masail fiqhiyyah, qawaid ushuliyyah bertujuan untuk menggali hukum dari sumbernya atau memnculkan hukum baru yang memang belum ada sama sekali. Qawaid fiqhiyyah untuk mengikat tidak untuk ‘adilah istinbath as yar’iyyah (hujjah) untuk memperkuat agar mudah mencerna dan memahaminya.
b. Adanya macam-macam model dan bentuk transaksi moderen yang banyak bermunculan dan belum ada penegasan hukumnya di dalam al Qur’an dan hadis termasuk hukum Islam kategori fikih. Islam meletakkan prinsip-prinsip umum yang dapat dijadikan pedoman oleh ahlu al dzikri (fuqaha yang memenuhi kualifikasi mujtahid) untuk menentukan hukum masalah-masalah baru sesuai tuntutan zaman.
c. Mujtahid/ faqih harus menguasai ushul fikih yang merupakan alat berijtihad dalam bidang ibadah, muamalat, munakhat, jinayat, hukum dan lain-lain sesuai kebutuhan.
d. Beberapa dalil atau kaidah ushul fikih yang dapt dijaikn acauan dalam ekonomi syariah seperti istishlah/masalah mursalah, istihsan, istishab, sadzudazri’ah dan ‘urf. Diantara dalil/kaidah yang banyak dipakai oleh kalangan Malikiyah dan Hanabilah adalah maslahah mursalah, dalil ini menerima adanya prinsip perdagangan bebas dengan aturan yang adil. Contoh hal ini kita dapat menetapkan kehalalan transaksi lewat ATM, Kartu Kredit, melakukan inovasi di bidang transaksi bisnis. Pencetakan uang oleh pemerintah melalui bank sentral, memberi subsidi kepada yang tidak mampu dari kas baitulmal hal ini dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz.
e. Dalil/kaidah selanjutnya adalah Istihsan yang berarti beramal berdasarkan dalil yang paling kuat. Diantara dua dalil yang ada, atau berpedoman dengan maslahat yang bersifat parsial yang berhadapan dengan dalil yang bersifat umum. Masalah fikih yang diterapkan berdasarkan istihsan diantarnaya kehalal ba’i salam dan Ba’i Arayya (menjual kurma basah dengan kurma kering, kehalalan mandi di tempatumum dengan karcis, membayar memancing di tempat pemancingan dan lain-lain.
f. Kemudian dikenal adanya Istishab yaitu menghukumi sesuatu berdasarkan hukum-hukum semula disebabkan tidak ada dalil yang mengubahnya kemudian muncul kaidah al ashlu fil asya’a al ibahah, oleh karenanya segala macam bentuk atau alat transaksi baru yang tidak ada hukumnya di dalam al Qur’an atau sunnah dapat dibenarkan/dihukumi halal dengan catatan tidak mengandung salah satu unsur yang jelas-jelas dilarang oleh Islam.
g. Prinsip Sadzzudari’ah menutup sarana yang membawa kemungkinan terjadinya hal yang dilarang atau diharamkan, kaidah ini dapat diajdikan dalil yang berhubungan dengan ekonomi syariah. Sedangkan ‘urf adalah hal-hal baik yang menjadi kebiasaan berlaku dan diterima secara umum serta tidak berlawanan dengan prinsi-prinsip syariah. Penggunaan kaidah ini sangat sedikit digunakan oleh para Imam Madzhab tetapi dapat digunakan penerapannya dalam bidang Ekonomi Islam. Imam Malik menganggap ba’i ajal, ba’i inah diharamkan karena akan menjadi sarana untuk sesuatu yang dilarang yaitu riba, sementara Imam Abu Hanifah membolehkan karena beliau berpendapat pembeli baru dapat memiliki secara penuh jika telah melunasi. Syafi’I mengganggap juali beli keduanya sah, dengan alasan sesutu yang belum dijadikan fatwa sah hukumnya.
h. Dalam upaya menegmbangkan ekonomi syariah kita bebas memilih beberapa dalil atau kaidah yang diperselisihkan oleh fuqaha dan ushuliyah, tentu yang sesuai dengan kemaslahatan dan tuntutan zaman.
i. Selain kaidah di atas ada kaidah isti’arah, produk terbuat dari yang halal dan haram ketika telah berubah bentuk maka dapat menjadi halal tetapi Imam lainnya memilih tetap menjadi haram.

B. DISKUSI
Moderator
1. Perlu didefinisikan secara baik yang dimaksud hujjah syar’iyyah sehingga ada kejelasan.
2. Perlu ada keterampilan untuk membuat hukum, legal drafting. Bukan hanya kaidah norma tetapi kaidah hukum.
3. Abdullah Saeed menjelaskan sesungguhnya tidak ada perbedaan antara bank syari’ah dan konvensional kalaupun ada perbedaannya tipis, hanya sebagai instrumen marketing, tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

PERTANYAAN / TANGGAPAN:

1. Dhamanhuri, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara.
a. Tulisan prof Huzaimah telah menjadi kompilasi yang perlu disempurnakan
b. hawalah, pengalihan hutang apa landasan kebolehannya antara hujjah syar’iyyah tetapi di fikih sudah ada.
c. Mashadiru tasyri’ sudah jelas Q,H sementara masalah mursalah semuanya adalah metodologi penggalian hukum Islam.

2. Ibu Zaitun dari Univ Pancasila
a. Undang-undah perlindungan konsumen tetapi setelah dibaca kaidah2 yang dijelaskan seperitnya undang-undang konsumen tidak diperlukan lagi.
b. Konsep darurat sangat local dan subjektif, misalnya ATM BCA lebih banyak dari ATM bank syariah, untuk mereka yang jauh dari lokasi sulit memperoleh ATM bank syariah maka menjadi daruarat.
c. Bolehkah kaidah fikiyah untuk menerapkan suatu hadis sebagai dasar hukum?

3. Dr. Mujar Ibnu Syarif
a. Untuk Dr Munif, tidak menjelaskan lebih pada turuqul ijtihad dengan turuqul istimbath, apakai sama qaidah ushuliyyah dengan turuqul ijtihad. Adakah kaidah ushuliyyah yang khas yang tidak bias digunakan secara khas
b. Mungkinkah membuat kaidah fiqhiyyah atau kaidah ushuliyyah baru, misalnya “al’ibratu bi al mashlahah” untuk dapat digunakan bagi pemenuhan kebutuhan hukum modern.
c. Usulan membawa hasil seminar ini dalam skala Internasional
d. Parameter gharar, maisir agar terdapat keseragaman dan pemahaman yang sama untuk dapat diaplikasikan dalam bidang ekonomi syari’ah secara lebih luas

4. Hamid Farihi UIN
a. Kenapa prof. Chuzaimah lebih banyak mengemukakan kaidah Maliki sementara di Indonesia lebih banyak kaidah yang digunakan oleh Syafi’iyyah. Al ‘ibrah fi ‘uqud lil alfadz wal mabani”I misalnya mudharabah.
b. Usulan memasukkan kaidah-kaidah lain ke dalam kompilasi, Kaidah ma la yatimmul wajib illa bihi fahua waji, al kharaj bi al dhaman (keuntungan dengan resiko)
c. Istishan perlu juga digalakkan, seperti sms berhadiah di TV bagaimana hukumnya, bisakah dignaukan Istishan untuk masalah itu?

5. Agustianto IAEI
a. Untuk DR Munif, lebih pada metode, lebih pada kaidah-kaidah fiqhiyyah untuk istimbat hukum dari nash.
b. Mendukung usulan mujar, membaha hasil seminar kepada forum internasional sehinnga terdapat keragaman misalnya untuk ba’I Inah, Ba’i al Dain, transaksi kali bi kali
c. Perlu membuat ijtihad insya’i, membuat produk baru dengan kaidah-kaidah dan ijtihad baru di bidang ekonomi syari’ah baik untuk kerangka mikro dan makro. Sejauh didasarkan pada al qur’an dan sunnah.
d. Bagaimana jika terjadi pertentangan antara kaidah satu dengan yang lkain dan bagaimana mebgkompromikannya?

JAWABAN/TANGGAPAN :
1. Prof. Dr. Chuzaimah:
a. Hiwalah sudah ada dalam fiqh tetapi ada hal yang terkait masdharat sehingga digunakan kaidah tentang kemudarahata harus dihilangkan. Al dhararu yuzalu. Kaidah-kaidah fiqhiyyah banyak sekali tetapi dapat diangkat semua tetapi dipilih yang disepakati dan yang terkait dengan ekonomi dan telah diaplikasinyan dalam transaksi saat ini.
b. Kompilasi kaidah fiqhiyyah sebaiknya perlu dikembangkan dan dilanjutkan menjadi undang-undang sehingga memiliki kekuatan hukum.
c. ATM sudah banyak pada bank syariah dengan sistem windows sperti BNI dll, paling tidak jika sudah dapat dialksanakan sebagian janga ditinggalkan seluruhnya ma ladraku kulluh la yutraku kulluh.
d. Kaidah ini dapat digunakan dalam penerapan quran maupun hadis terutama dalam hal darurat.
e. Setuju membawa ke forum internasional untuk keseragamnnya, tetapi ikhtilaf dalam penerapannya tidak dapat dihindarkan disesuaikan dengan kebutuhan yang berbeda-beda.
f. Gharar, adanya unsur ketidakjelasan, maisir, untung-untungan, ada aiming-iming tetapi benar, ada unsur dzulm, merugikan orang lain.
g. Masih banyak kaidah lain yang belum dimasukan semua tetapi baru sebagian, panitia dapat menambahkan lagi kaidah-kaidah lain yang terkait.
h. Dalam membuat kaidah baru harus duduk bersama anatara akademisi dengan praktisi untuk kesesuaiannya dengan tetap menagcu pada nash.
i. Jika terdapat pertentangan antara maslahat dengan masharat maka dahulukan jauhkan madharat dari pada mengambil maslahat.

2. Dr. Munif
a. Menurut Imam Asya’rani, boleh memilih pendapat di antara para Imam Madzhab, tidak ada dalil manapun untuk kita terikat dengan salah satu madzhab. Rasul tidak pernah memilih dua hal kecuali yang paling mudah sejauh tidak bertentangan dengan nash. Ada kebebsan memilih dalam berbagai pendapat.
b. Sebagain umat Islam dari Syaifiiyah tetapi telah banyak beralih ke madzhab lain, misalnya saat puasa ramadhan, menurut syafi’I istbat Jakarta hanya untuk Jakarta tetapi di Inodnesia istbat berlaku nasional, ini fiqih maliki. Pilihan pada yang ringan asalkan ada dasarnya yang jelas dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan, inilah fleksibilitas hukum Islam. Yang paling banyak digunakan untuk ekonomi Islam mengikuti Maliki dan Hambali, lebih dapat menjawab kebutuhan.
c. Istilah Dalil, ‘Adilah, Mashdar, metodologi intinya sama.Kaidah jumlahnya cukup banyak 1600-an lebih di Majalah al Ahkam Al’ Adliyah. Qawaid ushuliyyah banyak yang dapat dipakai untuk qawaid fiqhiyyah tetapi banyak juga yang tidak dapat digunakan dalam qawaid fiqhiyya misalnya al amri wasailu lil wujub, al ashli fil ‘ibdah lil wujub.
d. Kaidah tidak terlalu banyak tetapi produk dapat dikembangan dariapda membuat kaidah baru tetapi produknya tidak berkembang.
e. Tidak mungkin membuat kaidah ushuliyyah baru, karena kaidiah yang ada merupakan kristalisasi dari pemikiran dan empiris dari para imam madzhab bersifat universal, berbeda dengan qawaid fiqhiyyah dapat dikembangkan menjadi berbagai kaidah karena sebagai media untuk menempatkankan hukum yang senantiasa berkembang.
f. Perlu adanya kehati-ahatian dalam menyusun Kompilasi Hukum Islam dalam Bidang Ekonomi karena ayat Qur’an saja hanya sedikit dalam bidang ekonomi perlu kajian mendalam terhadap nash sehingga membutuhkan dukungan hujjah syar’iyyah.
g. Tidak setuju terhadap pemikiran Abdullah Saeed, ekonomi syariah berbeda secara substansi dengan konvensional, demikian juga secara teori tetapi dalam prakteknya bias saja berbeda.

III. KESIMPULAN

Atas ma’unah dan ridha Allah subhanahu wa ta’ala Seminar Tentang Kompilasi Nash dan Hujjah Syar’iyyah Bidang Ekonomi Syariah telah diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tanggal 10 s.d 12 Juli 2006, di Jakarta.
Tujuan penyelenggaraan Seminar Tentang Kompilasi Nash dan Hujjah Syar’iyyah Bidang Ekonomi Syariah, adalah untuk:(1) menghimpun nash dan Hujjah Syar’iyyah bidang Ekonomi Syariah secara komprehensif-integral; (2) mendokumentasikan pemikiran hukum Islam (fiqh ijtihadiy) para pakar hukum Islam yang diramu dengan bingkai keindonesiaan; (3) memformulasikan masukan (feed-back) bagi penyempurnaan hukum ekonomi syariah; dan (4) memberikan bahan kajian awal bagi upaya transformasi hukum Islam bidang ekonomi syariah ke dalam hukum nasional.
Seminar ini diikuti oleh kalangan akademisi dan praktisi di bidang hukum dan ekonomi khususnya ekonomi syariah, antara lain dari berbagai universitas / perguruan tinggi negeri dan swasta, para hakim agama, pakar hukum dan ekonomi, praktisi ekonomi syariah, organisasi massa Islam, lembaga swadaya masyarakat ekonomi syariah, dan wakil dari instansi pemerintah terkait.

Setelah memperhatikan dengan seksama:
1. Pengarahan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.;
2. Keynote speech, oleh KH. Ma’ruf Amin, MA
3. Presentasi para pembicara:
a. Kedudukan, Standard dan Model Kompilasi Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia, oleh: Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.
b. Kedudukan Hukum Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia, oleh Prof.Dr.H. Ahmad Sukardja, S.H., MA.
c. Kemungkinan Penyerapan Nash-nash al-Quran ke dalam Kompilasi Bidang Ekonomi Syariah, oleh: Prof.Dr. H. Muhammad Amin Suma, S.H.,MA, MM.
d. Kemungkinan Penyerapan Nash-nash al-Hadits ke dalam Kompilasi Bidang Ekonomi Syariah, oleh: Dr. Ahmad Lutfi Fathullah, MA
e. Kompilasi Hujjah Syar’iyyah (Qowaid Ushuliyah) Tentang Ekonomi Syariah, oleh: Dr. A. Munif Suratmaputra
f. Kompilasi Hujjah Syar’iyyah (Qowaid Fiqhiyyah) Tentang Ekonomi Syariah, oleh: Prof.Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA

4. Diskusi-diskusi.
Tim Perumus menyimpulkan Seminar Tentang Kompilasi Nash dan Hujjah Syar’iyyah Bidang Ekonomi Syariah, sebagai berikut:

A. Kedudukan, Standard dan Model Kompilasi
1. Kedudukan Kompilasi Nash dan Hujjah Syar’iyyah Bidang Ekonomi Syariah idealnya lebih kuat dibanding Kompilasi Hukum Islam yang hanya ditetapkan dengan Instruksi Presiden sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Standard Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memuat hukum materiil dan formil yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang dapat dijadikan acuan bagi para hakim, dosen, mahasiswa, dan instansi yang memerlukan, serta dapat diaplikasikan secara nasional.
3. Model Kompilasi Nash dan Hujjah Syar’iyyah Bidang Ekonomi Syariah memuat kaidah-kaidah nash al-Quran dan al-Hadits, kaidah-kaidah fiqhiyyah, kaidah-kaidah qanuniyah, dan aqwal al-ulama.

B. Penyerapan Nash-nash al-Quran dan al-Hadits ke dalam Kompilasi Bidang Ekonomi Syariah

1. Di dalam al-Quran terdapat sejumlah surat dan atau ayat yang membicarakan ihwal ekonomi dan keuangan, terutama berkenaan dengan norma-norma dasar hukum ekonomi dan keuangan. Ayat-ayat hukum tersebut secara substansial dimungkinkan untuk diserap ke dalam kompilasi hukum bidang ekonomi syariah berdasarkan istinbath hukum (istinbath al-ahkam) dari ayat-ayat hukum ekonomi. Nash ayat-ayat al-Quran yang dapat diserap itu antara lain adalah:
a. Surah al-Muthaffifin ayat 1 – 4.
b. Surah al-Maidah ayat 1.
c. Surah al-Nisa’ ayat 29.
2. Hadits sebagai sumber kedua hukum Islam juga sangat besar kemungkinan nash-nashnya untuk diserap ke dalam Kompilasi Hukum Bidang Ekonomi Syariah. Beberapa nash hadits yang dapat diserap itu antara lain:
a. la dharara wala dhirara (tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan orang lain)
b. innama al-bay’ ‘an taradhin (jual beli harus atas dasar saling meridhai)
c. Al-bay’ani bilkhiyari ma lam yatafarraqa (penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah)
3. Beberapa problema dasar yang mungkin timbul pada saat nash-nash hadits akan dijadikan acuan hukum, adalah: (1) otentisitas Hadits, karena tidak semua hadits berkualitas shahih; (2) perbedaan budaya dalam tata cara jual beli dan kegiatan ekonomi; (3) pergeseran nilai kebiasaan atau ’urf.
4. Tim Kompilasi Hukum Islam Bidang Ekonomi Syariah yang nantinya akan dibentuk harus melibatkan pakar hadits guna penelusuran dan penentuan otentisitas hadits-hadits yang dijadikan dasar.

C. Kompilasi Hujjah Syar’iyyah (Qowaid al-ushuliyah dan al-fiqhiyyah) Tentang Ekonomi Syariah
1. Sebagaimana nash-nash al-Quran dan al-Hadits kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah juga digunakan untuk merumuskan kompilasi hukum ekonomi syariah.
2. Kaidah-kaidah ushuliyah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam merumuskan kompilasi hukum ekonomi syariah antara lain adalah:
a. Al-ashlu fi al-amri li al-wujub (asal dari perintah adalah wajib).
b. Al-ashlu fi al-nahyi li al-tahrim (asal dari larangan adalah haram).
c. Al-‘ibratu bi ‘umum al- lafzhi la bikhusush al-sabab (yang dijadikan pedoman adalah keumuman lafazh bukan kekhususan sebab yang melatarinya).
3. Kaidah-kaidah fiqhiyah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam merumuskan kompilasi hukum ekonomi syariah antara lain adalah:
a. al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah illa an yadulla dalil ‘ala tahrimiha (pada dasarnya semua bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya).
b. al- dhararu yuzalu (bahaya harus dihilangkan).
c. Al-‘adatu muhakkamah (adat kebiasaan [yang baik] dapat dijadikan hukum).

D. Rekomendasi
1. Hasil Seminar ini direkomendasikan untuk ditindaklanjuti dalam bentuk draft Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Draft Kompilasi tersebut selanjutnya dibawa ke dalam Konggres Umat Islam, sehingga bisa menjadi ijma’ ulama se-indonesia.
3. Hasil Konggres Umat Islam tersebut perlu dibawa ke forum seminar internasional.
4. Dalam penyusunan materi Kompilasi Hukum Islam Bidang Ekonomi seharusnya setiap negara Islam atau negara Muslim melakukan taswiyatul manhaj (penyamaan metodologi) sehingga persoalan hukum yang sama dapat ditetapkan hukum yang sama pula.

Jakarta, 12 Juli 2006
TIM PERUMUS

Ketua : Mustafa Edwin Nasution, Ph.D.
Sekretaris : Yunan Hilmy, S.H.,MH.
Anggota : 1. Dr. Mujar Ibnu Syarif, MA
2. Dr. Uswatun Hasanah
3. Arief Rudianto, S.Ag.

IV. PENUTUP

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Nikmat, Rahmat, dan Karunia-Nya kepada kita semua, pada sore hari ini sampailah kita pada akhir dari rangkaian agenda penyelenggaraan Seminar tentang Kompilasi Nash Dan Hujjah Syar’iyyah Bidang Ekonomi Syariah yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)-Departemen Hukum dan HAM bekerjasama dengan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri yang berlangsung selama 2 (dua) hari telah berjalan dengan baik.
Semua topik yang dijadualkan telah dibahas dan didiskusikan secara tuntas dan mendalam oleh seluruh peserta seminar yang melahirkan ide-ide atau gagasan-gagasan secara kreatif dan kritis, serta melahirkan rumusan seminar sebagai wujud partisipasi kita bersama. Kita menyadari, seminar ini tidaklah cukup untuk mewujudkan apa yang kita dambakan saat ini. Terwujudnya himpunan nash dan Hujjah Syar’iyyah bidang ekonomi syariah secara komprehensif-integral guna memperkaya sistem hukum nasional dan acuan bagi peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada seluruh penyaji kertas kerja dan peserta yang telah berpartisipasi secara penuh dalam seminar ini. Diharapkan segala jerih payah dan pemikiran kita semua yang tercurah selama berlangsungnya acara seminar ini akan membawa manfaat bagi pembangunan hukum dan peraturan perundang-undangan,.
Untuk mengakhiri sambutan penutupan ini, perkenankan kami atas nama penyelenggara seminar mengucapkan terima kasih. Dan akhirnya disertai dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah, secara resmi kami menutup seminar ini.
Wabillahit Taufiq Walhidayah, Wassalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Jakarta, 12 Juli 2006.

DAFTAR ISI
(PROCEEDING)

Hal.

I. PENDAHULUAN 1.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Latar Belakang
Permasalahan
Maksud dan Tujuan
Topik Seminar
Peserta seminar
Pelaksana Seminar
Waktu dan Tempat Pelaksanaan
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
…………………… 1.
3.
4.
5.
6.
6.
7.

II.
PERSIDANGAN SEMINAR 8.
Pokok-pokok Pikiran Keynote Speech

Sessi I
…………………… 8.
a. Pokok-pokok Pikiran Penyaji .. …………………. 10.
1.

2. Upaya Mengembalikan Aset Hasil Korupsi Dengan Kerjasama Bantuan Hukum Timbal Balik Masalah Pidana
(Basrief Arief, SH, MH) …………………… 10.
Pengembalian Aet Hasil Kejahatan Korupsi
(I Ktut Sudiharsa) ………………….. 14.
b. Tanya Jawab / Diskusi …………………… 19.

Sessi II

a. Pokok-pokok Pikiran Penyaji ………………….. 26.
1. Sistem Informasi Pengekan Hukum dalam Implementasi Konvensi Anti Korupsi 2003
(Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH) ………………….. 26.
2. Koordinasi Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi
(W. Tangun Susila dan I.B. Surya Dharma Jaya) …………………… 27.
b. Tanya Jawab / Diskusi ………………….. 28.

Sessi III

a. Pokok-pokok Pikiran Penyaji ……………….. 38.
1. Perspektif Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 Terhadap Peraturan Perundang-undangan Mengenai Pemberantasan Korupsi (Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LL.M) ………………… 38.
2. Peranan NCB Interpol Indonesia dalam Implementasi Konvensi Anti Korupsi 2003 (AKBP Drs. Budiman Perangin-angin) …………………… 41
b. Tanya Jawab / Diskusi ……………………….. 43.

III.

KESIMPULAN SEMINAR

………………….

46.

IV.

PENUTUP

…………………

56.

Lampiran-lampiran:
a.
b. Sambutan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
Makalah Keynote Speech
c. Makalah-Makalah Penyaji
d. Jadual Seminar
e. Daftar Hadir Peserta
f. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI

Prospek Rupiah dari Sudut Pandang BOP

December 18, 2009 Leave a comment

Februari 2009
LIPUTAN KHUSUS
Corporate FX &
Structured Products
Tel: 6349-1888 / 1881
Fixed Income &
Structured Products
Tel: 6349-1810
Investments &
Structured Product
Tel: 6349-1886
Interest Rate Derivatives
Tel: 6349-1899
Treasury Research &
Strategy
Tel: 6530-4887
Enrico Tanuwidjaja
+65 6530 5949
TanuwidjajaE@ocbc.com
Emmanuel Ng
+65 6530 4073
NgCYEmmanuel@ocbc.com

Neraca Transaksi Berjalan Indonesia
• Dalam analisa kami kali ini, kami akan meninjau lebih dekat dinamika yang ada di
belakang neraca pembayaran Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan istilah
umum dalam bahasa Inggris Balance of Payment. Hal tersebut akan kami
rangkai dengan pandangan kami untuk prospek rupiah dan juga neraca
perdagangan Indonesia dalam jangka waktu beberapa kuartal ke depan tahun
2009 ini. Secara Neraca Transaksi Berjalan (NTB), kontraksi yang terjadi pada
ekspor Indonesia di bulan Desember sebesar -20,6% yoy melampui jatuhnya
pertumbuhan impor yang hanya terlihat jatuh sebesar -7,96%. Namun demikian,
kami berpendapat bahwa hal ini akan segera berbalik dimana kontraksi impor
akan mengejar kontraksi ekspor dengan semakin nyatanya resesi perekonomian
global dan regional yang tidak dapat dipungkiri akan menular kepada prospek
pertumbuhan perekonomian Indonesia dan juga tingkat perdagangannya dengan
pasar global dan regional lainnya.
• Di dalam situasi seperti sekarang ini, shock negatif yang terjadi pada terms of
trade Indonesia yang diakibatkan oleh jatuhnya harga minyak mentah dunia dan
juga komoditas-komoditas lainnya diperkirakan akan melihat adanya tarikmenarik
antara 2 faktor dalam sektor perdagangan luar negeri Indonesia:
turunnya penerimaan di sektor ekspor non-migas Indonesia (tidak diingikan bagi
prospek perdagangan Indonesia) namun di sisi lainnya, nilai nominal impor
kebutuhan minyak Indonesia akan turun (dampak positif bagi neraca
perdagangan RI). Secara singkat, kami mengantisipasi akan terjadinya flip atau
berbaliknya tren penurunan surplus neraca perdagangan RI menjadi naik dalam
waktu dekat sampai menengah ini.
• Setelah menjelaskan hal tersebut diatas, perlu diingat bahwa NTB Indonesia
masih akan terus ditekan dari sisi perdagangan jasa, yang secara konsisten
berada dalam posisi defisit (lihar grafik pada halaman berikut) meskipun keadaan
lesunya prospek perekonomian dunia sekarang ini yang disertai dengan semakin
nyatanya tren deflasi secara global seharusnya mengurangi net outflow dari
sektor pariwisata dan juga biaya transportasi kapal untuk transaksi perdagangan
antara Negara. Secara neraca pendapatan (income account), perlambatan
pertumbuhan perekonomian global sepertinya akan terus mengikis posisi defisit
tersebut tetapi penerimaan Indonesia dalam bentuk remittances juga akan
menurun, yang notabene mengurangi posisi surplus current transfers dari neraca
pendapatan RI. Secara keseluruhan, gambaran yang ada pada saat ini masih
jauh dari jelas namun hal tersebut sudah cukup untuk memberikan rasa waspada
yang cukup beralasan bagi prospek pergerakkan nilai tukar rupiah, paling tidak
sokongan positif sepertinya masih belum terlihat dalam kurun waktu 2 kuartal ke
depan.
Treasury & Strategy Research 2
Februari 2009 Liputan Khusus Pasar Finansial Global dan Regional
…Net FDI
diperkirakan masih
akan terus
menyempit sampai
pada akhir tahun
2009 ini…
Sokongan marginal yang diproyeksikan dari surplus neraca perdagangan RI
namun NTB tetap berada dalam posisi yang rentan dalam jangka waktu dekat
sampai menengah ini
Neraca Rekening Modal dan Keuangan Indonesia
Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment atau FDI)
• Melihat ke sisi neraca rekening modal dan keuangan (NRMK) Indonesia,
menyusutnya dana-dana global yang dapat diinvestasikan oleh karena
mengeringnya likuiditas dunia semenjak krisis kredit dan sub-prime dimulai
sementara resesi global yang saat ini semakin menjadi-jadi diantisipasi akan
mengakibatkan turun secara drastisnya aliran investasi asing langsung (FDI) di
tahun 2009 ini. Kami memperkirakan bahwa aliran dana FDI tersebut ke
Indonesia berada dibawah angka 5 milyar dollar AS untuk keseluruhan tahun
2008 kemarin. Angka tersebut menurun jika dibandingkan dengan level 6,928
milyar dollar AS yang tercatat pada tahun 2007. Pada tahun 2009 ini, FDI ke luar
pantai Indonesia juga diperkirakan akan terus meskipun posisi net surplus FDI
Indonesia masih akan terus menyempit sampai paling tidak akhir tahun 2009 ini.
BOP: NRMK
Treasury & Strategy Research 3
Februari 2009 Liputan Khusus Pasar Finansial Global dan Regional
Faktor penggerak dan
pengaruh terbesar bagi
BOP Indonesia,
menurut pandangan
kami, akan datang dari
neraca portfolio (NP)
dan investasi (NI) RI
lainnya
Dari segi NP swasta,
sisi aset sepertinya
akan cukup
memberikan sokongan
bagi portfolio
investment account RI
karena disebabkan
oleh kemungkinan
akan turunnya aliran
investasi keluar dari
pihak swasta
Investasi Portfolio
• Faktor penggerak dan pengaruh terbesar bagi BOP Indonesia, menurut
pandangan kami, akan datang dari neraca portfolio (NP) dan investasi (NI) RI
lainnya. Dari segi NP, kondisi investasi yang kurang begitu bersahabat pada
tahun 2009 ini diantisipasi untuk mengurangi minat investor lokal untuk
menanamkan investasi finansial mereka di luar negeri (discouraging net
outflows from domestic investors) bahkan mungkin akan mendorong adanya
repatriasi dana masuk ke Indonesia, apalagi setelah kita melihat adanya
outflows yang cukup signifikan pada sektor tersebut di tahun 2007 yang lalu.
Perlu dicatat juga bahwa pada 3 kuartal pertama di tahun 2008, sisi aset
(asset) dari neraca portfolio RI telah mencatat jumlah net outflow yang
semakin kecil di angka 830 juta dollar AS, jumlah yang sangat minim jika
dibandingkan dengan level keseluruhan di tahun 2007 yaitu sebesar 4,457
milyar dollar AS.
• Sementara itu, sisi kewajiban (liability) NP diperkirakan akan terus berada di
“kursi panas.” Untuk sektor publik, kami melihat adanya kejatuhan yang
cukup signifikan pada posisi investasi asing di Surat Utang Negara RI dan
juga SBI pada kuartal III tahun 2008 yang lalu dan sepertinya kuartal akhir
tahun kemarin juga akan mengalami hal yang sama pula, seperti terlihat
pada grafik di halaman berikut. Ekspektasi semakin rendahanya kepemilikan
SUN oleh investor asing sedikit banyak juga dipengaruhi oleh tajamnya
penurunan kondisi likuiditas global menjelang akhir tahun kemarin yang
kemungkinan besar menyiratkan adanya penarikan dana asing yang
berakibat negatif terhadap NP tersebut. Di kuartal III 2008 (apalagi di kuartal
IV tahun 2008 kemarin), net withdrawals yang terangkum dan tercatat dalam
neraca kewajiban otoritas moneter RI (dimana lalu lintas kepemilikan dan
perdagangan SBI tercatat) telah melihat adanya aliran dana keluar sebesar
1,368 milyar dollar AS.
• Lebih lanjut, dalam periode antara September 2008 sampai dengan Januari
2009, kepemilikan SUN RI oleh pihak asing jatuh sebanyak 19,47 trilyun
rupiah atau sekitar 3,6 milyar dollar AS dimana bulan Januari itu sendiri
melihat adanya net foreign holdings turun sebanyak 1,59 trilyun rupiah,
ekuivalen dengan 348 juta dollar AS. Hal yang mengkhawatirkan adalah
pada saat ini tersisa sekitar 7,3 milyar dollar AS dana asing yang beresiko
untuk “terbang” dari NP Indonesia bilamana level risk aversion kembali
melonjak dengan cukup tinggi. Jumlah ini setara dengan 14,6% dari tingkat
cadangan devisa RI pada saat ini dan jumlah ini belum termasuk kepemilikan
asing terhadap SBI, meskipun jumlahnya diperkirakan lebih sedikit jika
dibandingkan dengan SUN RI.
• Dari segi NP swasta, sisi aset sepertinya akan cukup memberikan sokongan
bagi portfolio investment account RI karena disebabkan oleh kemungkinan
akan turunnya aliran investasi keluar dari pihak swasta (terkondisikan pada
tetap terjaganya sentimen swasta terhadap kestabilan kondisi perekonomian
dan mungkin politik RI). Di sisi yang lain, sisi kewajiban, dimana investment
netto terhadap surat utang dan saham yang dikeluarkan oleh pihak swasta
(corporate debt and equity securities) sepertinya juga tidak begitu
mendukung dengan semakin naiknya premium resiko (risk premia) yang bisa
memicu keluarnya dana asing dari investasi pada aset finansial yang
dikeluarkan oleh sektor korporat tersebut.
Treasury & Strategy Research 4
Februari 2009 Liputan Khusus Pasar Finansial Global dan Regional
…indikasi bahwa
investor tidak terlalu
re-aktif dalam menarik
investasi portfolio
mereka di bursa saham
Indonesia…
Neraca dasar juga
turut
mendemonstrasikan
potensi pelemahan
rupiah lebih lanjut
dalam waktu dekat ini
• Apa yang menarik terlepas dari isu tersebut diatas, net foreign buying akan
saham-saham Indonesia (local equities) naik ke kisaran 963,35 juta dollar AS
pada kuarta IV 2008 dari level 240,21 juta dollar AS per kuartal III 2008
meskipun kondisi finansial global sedang mengalami tsunami. Namun
demikian, hal tersebut mungkin hanya menandakan adanay realokasi dari
portfolio aset para investor asing. Secara kumulatif pada tahun 2009 ini, net
foreign selling dari saham-saham Indonesia telah mencapai angka 124,35
juta dollar AS, menandakan bahwa selera investor terhadap aset-aset
finansial Indonesia telah sedikit banyak terkonsolidasi. Sebagai
perbandingan, pasar ekuitas Indonesia telah menyaksikan net inflows
sebesar 3,535 milyar dollar AS pada tahun 2007 namun turun ke angka
1,784 milyar dollar AS di tahun 2008 kemarin. Secara kasat mata, hal
tersebut kurang lebih memberikan indikasi bahwa investor tidak terlalu reaktif
dalam menarik investasi portfolio mereka di bursa saham Indonesia
semenjak menanamkan modalnya pada aset-aset yang ditawarkan di pasar
finansial Indonesia.
Investasi Lainnya – Sumber potensi pendukung rupiah
• Secara garis besar, analisa sejauh ini yang kami telah paparkan memberikan
gambaran yang kurang begitu cerah terhadap neraca dasar Indonesia (lihat
grafik di halaman berikut) atau dalam istilah pasar mata uang lebih dikenal
sebagai basic balance. Neraca dasar atau basic balance tersebut adalah
total dari komponen-komponen sebagai berikut: neraca transaksi berjalan
(current account) + investasi asing langsung (FDI) + investasi portfolio
(portfolio investment). Seperti yang terlihat pada kuartal IV tahun 2008
yang baru saja berlalu, indikator ini juga turut mendemonstrasikan potensi
pelemahan rupiah lebih lanjut dalam waktu dekat ini.
• Pada neraca investasi lainnya (NI), sub-neraca sisi kewajiban pemerintah RI
dan juga otoritas moneter (the government and monetary authority sub
account liability side) selalu merupakan komponen yang penting dan
menunjukkan adanya kesetimbangan antara pemberian pinjaman dan
pembayaran kembali. Untuk tahun 2009 ini, pemerintah RI perlu untuk
mengisi gap pembiayaan dari pinjaman kepada pihak asing (foreign financing
gap) yang diperkirakan akan membengkak dari segi fiskal disamping
pembayaran reguler hutang luar negeri Indonesia (baik pemerintah maupun
swasta). Namun, adanya fasilitas swap lines yang diprakarsai oleh Inisiatif
Treasury & Strategy Research 5
Februari 2009 Liputan Khusus Pasar Finansial Global dan Regional
…adanya fasilitas
swap lines yang
diprakarsai oleh
Inisiatif Chiang Mai
(Chiang Mai Initiative
atau CMI) dan juga
fasilitas pinjaman yang
bisa dikatakan sudah
dalam posisi stand-by
dari pihak bilateral
maupun multilateral
serta antisipasi akan
penjualan Global
Medium Term Notes
(GMTN) dalam bentuk
USD dirasa akan cukup
membantu menahan
tendensi pelemahan
rupiah dalam waktu
dekat sampai
menengah ini…
Chiang Mai (Chiang Mai Initiative atau CMI) dan juga fasilitas pinjaman yang
bisa dikatakan sudah dalam posisi stand-by dari pihak bilateral maupun
multilateral serta antisipasi akan penjualan Global Medium Term Notes
(GMTN) dalam bentuk USD dirasa akan cukup membantu menahan tendensi
pelemahan rupiah dalam waktu dekat sampai menengah ini. Hal lainnya
yang kami rasa positif bagi prospek ekonomi, khususnya mata uang, negara
berlambang burung Garuda tersebut adalah inisiatif dan strategi para
pembuat kebijakan dan pejabat RI untuk meminjam dalam jumlah yang lebih
sedikit dibandingkan dengan jumlah pembayaran hutang yang lalu.
• Disamping berhasil untuk mendapatkan bantuan fasilitas currency swap lines
secara bilateral maupun multilateral tersebut yang berjumlah 6 milyar dollar
AS (dengan adanya kemungkinan tambahan lagi sehingga diperkirakan
dapat mencapai 12 milyar dollar AS) dari negara-negara seperti Jepang,
RRT, Korea, dan juga lembaga keuangan dunia seperti the World Bank,
Indonesia sepertinya akan tetap menjual GMTN mereka untuk membiayai
keperluan RAPBN mereka yang diperkirakan untuk mencapai jumlah total
132 trilyun rupiah (11,38 milyar dollar AS) atau setara dengan 2,5% dari PDB
Indonesia. Jumlah dana yang ditargetkan melalui program GMTN ini
diproyeksikan sebesar 4 milyar dollar AS, terkondisikan pada pengesahan
DPR akan proposal revisi RAPBN 2009 yang saat ini belum diberikan.
Neraca Dasar dan Rupiah
• Tahun 2009 ini, sama seperti hampir setiap negara di dunia yang terkena
imbas dari krisis global telah memberikan stimulus ekonomi, Indonesia juga
telah melakukan hal yang sama dengan mencanangkan tambahan stimulus
fiskal berjumlah 71,3 trilyun rupiah (6,3 milyar dollar AS) atau setara dengan
1,4% dari PDB RI dengan pembiayaan yang ditargetkan hanya
mengandalkan penerbitan SUN RI secara minimal di angka 54,7 trilyun
rupiah. Jumlah tersebut seharusnya dapat memberikan sentimen yang
cukup baik bagi Surat Berharga Negara RI dari segi suplai yang cukup
minimal jika dibandingkan dengan net bonds issuance pada tahun 2008 yang
berjumlah 117,8 trilyun rupiah.
Treasury & Strategy Research 6
Februari 2009 Liputan Khusus Pasar Finansial Global dan Regional
Dari sisi
perkembangan sektor
usaha swasta, kami
mengantisipasi adanya
support dari scenario
yang mungkin sekali
terjadi yaitu turunnya
proporsi dana pihak
swasta dalam bentuk
valuta asing lainnya
• Kabar berita terkini mengatakan bahwa Republik Indonesia sepertinya harus
menaikkan pembelanjaan subsidi BBM sebanyak 61% atau sekitar 39,5
trilyun rupiah berdasarkan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) yang
berkisar antara 40-60 dollar AS per barelnya, menurut Direktur Jendral
Minyak dan Gas Kementerian Pertambangan dan Energi Evita Legowo.
Pemerintah sebelumnya menganjurkan untuk menaikkan suplai BBMbersubsidi
sebesar 5,7% menjadi 38,9 kilo liter untuk tahun 2009 ini setelah
permintaan BBM tersebut naik oleh karena adanya pemangkasan harga BBM
sebanyak 3 kali baru-baru ini. Meskipun masih dalam tahap perencanaan,
namun hal tersebut perlu memperjelas sumber pendanaan rencana tersebut
karena hal tersebut kemungkinan besar akan menambah beban pada sisi
pinjaman pemerintah RI.
• Meskipun sentimen investasi para investor global maupun regional terhadap
aset negara-negara berkembang kurang begitu positif, adanya perjanjian
currency swap lines maupun juga fasilitas bantuan keuangan yang siap
diberikan oleh beberapa negara tetangga di kawasan Asia ditambah dengan
CMI semestinya juga akan menyokong paling tidak kestabilan, jika bukan
penguatan, rupiah dalam waktu dekat ini meskipun GMTN tidak berhasil
untuk diluncurkan karena situasi tingginya level risk aversion yang
belakangan ini mudah sekali datang dan pergi.
Komponen Aset dan Kewajiban Neraca Investasi Lainnya
• Dari sisi perkembangan sektor usaha swasta, kami mengantisipasi adanya
support dari scenario yang mungkin sekali terjadi yaitu turunnya proporsi
dana pihak swasta dalam bentuk valuta asing lainnya (yang berarti aliran
dana keluar akan lebih sedikit dari sisi aset) yang paling sedikit dipengaruhi
oleh 2 faktor:
- Perlambatan, atau bahkan kontraksi, pada tingkat pertumbuhan
ekspor Indonesia dan;
- Adanya peraturan baru dari Bank Indonesia yang mengharuskan
adanya bukti dokumentasi (NPWP, Letter of Credit untuk urusan
ekspor-impor) untuk pembelian valuta asing lebih dari ekuivalen
100.000 dollar AS per bulannya.
Treasury & Strategy Research 7
Februari 2009 Liputan Khusus Pasar Finansial Global dan Regional
…ketatnya kondisi
keuangan maupun
likuiditas global dan
regional juga
diperkirakan akan
menyebabkan kecilnya
net drawings atau
aliran dana masuk
(fund inflows) yang
sepertinya tidak akan
diiringi oleh turunnya
pembayaran hutang
luar negeri sektor
swasta Indonesia
…meskipun posisi
NTB dan NP semuanya
memiliki resiko untuk
mebuat prospek positif
rupiah menjadi rentan
dari perspektif BOP,
sisi NI atau neraca
investasi lainnya,
terutama dari faktor
tersedianya fasilitas
swap lines dari pihak
asing baik bilateral
maupun multilateral,
diharapkan dapat
memberikan suatu
buffer bagi rupiah
untuk tetap terjaga
stabilitas nilai tukarnya
Sementara itu, dari sisi kewajiban, ketatnya kondisi keuangan maupun
likuiditas global dan regional juga diperkirakan akan menyebabkan kecilnya
net drawings atau aliran dana masuk (fund inflows) yang sepertinya tidak
akan diiringi oleh turunnya pembayaran hutang luar negeri sektor swasta
Indonesia. Hal tersebut dikhawatirkan berpotensi untuk memberikan warna
yang kurang cerah bagi prospek penguatan rupiah lebih jauh.
Revisi RAPBN 2009 yang diajukan kepada DPR
• Untuk meringkas semuanya ini, meskipun posisi NTB dan NP semuanya
memiliki resiko untuk mebuat prospek positif rupiah menjadi rentan dari
perspektif BOP, sisi NI atau neraca investasi lainnya, terutama dari faktor
tersedianya fasilitas swap lines dari pihak asing baik bilateral maupun
multilateral, diharapkan dapat memberikan suatu buffer bagi rupiah untuk
tetap terjaga stabilitas nilai tukarnya.
Treasury & Strategy Research 8
Februari 2009 Liputan Khusus Pasar Finansial Global dan Regional
…dari sudut pandang
IDR NEER (Rupiah
Nominal Effective
Exchange Rate) dan
mendapatkan
kesimpulan bahwa
rupiah dirasa tidak
terlalu overvalued…
• Sebagai penutup, namun bukan berarti kalah penting, kami melihat secara
spesifk penilaian (valuation) terhadap rupiah dari sudut pandang IDR NEER
(Rupiah Nominal Effective Exchange Rate) dan mendapatkan kesimpulan
bahwa rupiah dirasa tidak terlalu overvalued, paling tidak dari paradigma
NEER. Hal tersebut terbukti cukup jelas dari -18,8% depresiasi IDR NEER
dalam kurun waktu pertengahan September 2008 sampai dengan awal bulan
Februari 2009. Meskipun demikian, kami tetap memutuskan untuk merevisi
prediksi rupiah kami ke angka 13.000 (sebelumnya 12.700) untuk kuartal III
2009 tentunya dengan catatan bahwa level tersebut mungkin tercapai
sebelum periode tersebut apalagi di kala risk aversion masih memiliki
tendensi untuk berada di level yang secara relatif lebih tinggi dari biasanya.
• Tanpa perlu dijelaskan secara mendetil, prediksi tersebut terus kami
dasarkan pada kondisi bahwa meskipun tingkat kekhawatiran terhadap resiko
cukup tinggi, terutama terlihat dari naiknya level premi resiko (risk premium)
terhadap rupiah belakangan ini, namun tidak akan terjadi ledakan besarbesaran
dari keadaan yang bisa dikatakan sudah kurang mendukung pada
saat ini. Kedua, prediksi tersebut juga kami pancangkan pada analisa dan
argumen kami di halaman-halaman sebelumnya bahwa aliran dana investasi
(baik keluar maupun masuk) dan juga keperluan pembiayaan dan pinjaman
baik untuk dan dari sektor publik (pemerintah) maupun sektor swasta akan
turun. Tentunya, faktor risk aversion terus akan menjadi elemen penting
yang tidak mudah untuk diprediksi arahnya dan oleh karena kami terus
memproyeksikan pergerakkan USD-IDR untuk tetap menuju ke arah utara
namun akan tetap berada dibawah level yang tersirat dari NDF.
IDR NEER dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar AS
Treasury & Strategy Research 9
Februari 2009 Liputan Khusus Pasar Finansial Global dan Regional
Co.Reg.no.:193200032W
This publication is solely for information purposes only and may not be published, circulated, reproduced or distributed in whole
or in part to any other person without our prior written consent. This publication should not be construed as an offer or
solicitation for the subscription, purchase or sale of the securities/instruments mentioned herein. Any forecast on the economy,
stock market, bond market and economic trends of the markets provided is not necessarily indicative of the future or likely
performance of the securities/instruments. Whilst the information contained herein has been compiled from sources believed to
be reliable and we have taken all reasonable care to ensure that the information contained in this publication is not untrue or
misleading at the time of publication, we cannot guarantee and we make no representation as to its accuracy or completeness, and
you should not act on it without first independently verifying its contents. The securities/instruments mentioned in this
publication may not be suitable for investment by all investors. Any opinion or estimate contained in this report is subject to
change without notice. We have not given any consideration to and we have not made any investigation of the investment
objectives, financial situation or particular needs of the recipient or any class of persons, and accordingly, no warranty
whatsoever is given and no liability whatsoever is accepted for any loss arising whether directly or indirectly as a result of the
recipient or any class of persons acting on such information or opinion or estimate. This publication may cover a wide range of
topics and is not intended to be a comprehensive study or to provide any recommendation or advice on personal investing or
financial planning. Accordingly, they should not be relied on or treated as a substitute for specific advice concerning individual
situations. Please seek advice from a financial adviser regarding the suitability of any investment product taking into account
your specific investment objectives, financial situation or particular needs before you make a committment to purchase the
investment product. OCBC and/or its related and affiliated corporations may at any time make markets in the
securities/instruments mentioned in this publication and together with their respective directors and officers, may have or take
positions in the securities/instruments mentioned in this publication and may be engaged in purchasing or selling the same for
themselves or their clients, and may also perform or seek to perform broking and other investment or securities-related services
for the corporations whose securities are mentioned in this publication as well as other parties generally.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.