Archive

Archive for the ‘Islamic Business’ Category

Permasalahan Pajak Ganda Murabahah

September 5, 2010 Leave a comment

Permasalahan pajak ganda yang dikenakan kepada bank-bank Syariah dengan skim murabahahnya sebenarnya issue yang sudah lama. Rumor ini muncul sejak tahun 1997, dan saat ini kembali ramai diperdebatkan lantaran pajak yang harus dibayarkan kepada Ditjen Pajak jauh lebih besar dari pendapatan yang diterima oleh bank-bank syariah dengan transaksi murabahahnya.

Pada prinsipnya Murabahah itu jual beli, ketika ada permintaan dari nasabah, bank terlebih dahulu membeli pesanan sesuai permintaan nasabah, lalu bank menjualnya kembali kepada pemesan dengan harga aslinya lalu ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati oleh pemesan.

Karena transaksi jual beli itu terjadinya dua kali, maka terjadi dua kali peralihan kepemilikan sehingga PPN-nya dikenakan dua kali juga. Menurut UU No. 18 Tahun 2000 (tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, utamanya Pasal 1A ayat (1), huruf a dan b,) berarti juga terbebani dua kali pembayaran pajak.

bagaimana pajak ganda itu diterapkan? Ilustrasi mudahnya begini; Misalkan saja, ada nasabah datang ke bank bermaksud ingin membeli motor seharga 15 juta di dealer A, lalu bank menuliskan transaksi akad tersebut dengan meminta margin (keuntungan) 5%. Jadi harganya 15.750.000. lalu bank membeli motor tersebut di dealer A dan menyerahkan kepada nasabah.

Nah pada saat bank membeli motor dari dealer A seharga 15 juta, bank sebenarnya sudah dikenai pajak, dimana harga yang Rp. 15 juta itu sudah termasuk pajak PPN 10%. – Ceritanya menjadi lain jika membelinya langsung dari pabriknya. kemudian pada saat menjual kembali kepada pemesan seharga Rp. 15.750.000, bank dikenai pajak lagi. Katakanlah pajak PPN yang dikenakan sebesar 10%. Sehingga bank harus membayar pajaknya sebesar: 15.750.000 X 10% /100 = 1.575.000,- (ini yang menjadi sumber kerugian bank)

Dengan ilustrasi diatas, dapat dikatakan dalam setiap melakukan transaksi murabahahnya, bank syariah akan selalu mengalami kerugian karena harus membayar pajak yang lebih besar dari keuntungan yang diperolehnya. pengambilan margin yang hanya sebesar 5 persen dari transaksi murabahah ini sebelumnya sudah dipertimbangkan oleh bank-bank syariah, sebab jika bank- syariah mengambil keuntungan yang lebih besar dari setiap transaksi murabahahnya, katakanlah lebih besar dari PPN 10% dengan alasan supaya menutupi kerugian pembayaran pajaknya, tentunya bank syariah akan kalah bersaing dengan bank-bank lain seperti bank konvensional yang memberikan kredit pembiayaan lebih kecil karena bank konvensional tidak dikenai pajak ganda. Lantaran mengambil margin yang lebih besar dari bank konvensional, para nasabah pun pastinya akan memilih bank yang memberikan pembayaran cicilan lebih murah dari bank syariah.

Jika merujuk kepada UU Nomor 42/2009 mengenai PPN, aturan PPN murabahah sejatinya sudah dihapuskan, aturan ini baru efektif April 2010 nanti. Hanya saja, penghapusan ini hanya bersifat kasuistis. Artinya, bank syariah dengan transaksi murabahahnya, masih harus berkewajiban membayar tagihan pajak tahun-tahun sebelumnya.

Itulah alasan mengapa sekarang ini bank-bank syariah menjadi bank yang memiliki tunggakan besar pajaknya. Sebagai contoh BNI, lantaran terkena pajak ganda, Bank dengan plat merah ini masuk dalam daftar penunggang pajak yang dirilis Ditjen Pajak. Pajak yang dimaksud adalah murni dari transaksi murabahah UUS BNI pada tahun 2007. Besarannya sekitar 128,2 milyar, dengan rincian PPn murabahah Rp. 108,2 milyar dan saksi administrasi Rp. 20 milyar. Padahal laba UUS BNI syariah pada tahun 2007 hanya 19,7 milyar. Jika dihitung dari sejak UUS BNI berdiri pada ahun 2000 hingga tahun 2009, maka total pajak murabahahnya adalah Rp 393 milyar.(Republika, 5 Februari 2010)

Menurut Ahmad Baiquni (mengutip dari sini) mengapa pemerintah ngotot menarik pajak berganda ini karena melihat nilai pembiayaan murabahah yang lumayan. Tengok saja, dari total pembiayaan perbankan syariah sebesar Rp 60 triliun, sekitar 57% atau Rp 34,2 triliun merupakan pembiayaan akad murabahah. “Jadi, ada potensi pajak Rp 3,42 triliun.

Jika bank-bank syariah tetap harus membayar tunggakan pajaknya pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini akan berakibat meruginya bank-bank syariah, selain itu juga akan berdampak menurunya nilai asset yang dimiliki. Sebab dari nilai transaksi yang dilakukan oleh bank-bank syariah, sekitar 80 persen diantaranya adalah transaksi murabahah. Menurunnya nilai asset, akan berdampak pada menurunya jumlah tranksaksi pembiayaan, menurunya jumlah transaksi pembiayaan akan menurunya keuntungan/profit yang diperoleh. Hal ini akan menghambat perkembangan bank syariah di Indonesia.

Selain itu, penghapusan pajak yang belum sepenuhnya clear, membuat enggannya minat investor untuk masuk ke domain perbankan syariah. Seperti misalnya; Kuwait Finance House dan Qatar Islamic Bank yang mau menanamkan modalnya untuk Bank syariah setelah dihapuskannya pajak berganda itu di Indonesia.

Oleh karena itu, agar tetap eksis dan berkembangnya bank-bank syariah di Indonesia, mari Qt dukung penghapusan pajak ganda murabahah dari tahun-tahun sebelumnya.
Wallahu’alam
Sumber Referensi :
Koran Republika 5 Februari 2010.

Bank syariah tuntut netralisasi pajak ganda
Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo) mengajukan netralisasi untuk menuntaskan pajak ganda murabahah (jual beli) yang bisa menjadikan bank syariah merugi.Ketua Asbisindo A Riawan Amin menjelaskan pihaknya telah melayangkan surat ke Departemen Keuangan untuk membahas pemutihan pajak pertambahan nilai yang disampaikan sejak bulan lalu.
Selama ini, katanya, transaksi di perbankan syariah 80% masih menggunakan akad murabahah sehingga kalau harus dikejar pajak ganda ke belakang, maka akan menghambat bisnis bank syariah.”Sekarang amendemen UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah dilakukan tetapi temyata belum mengubah paradigma seluruhnya di Dirjen Pajak. Untuk itu, Asbisindo melakukan netralisasi pajak karena akan membuat modal bank tergerus,” jelasnya dalam Temu Pers Asbisindo, kemarin.
Riawan menyatakan jika pajak ganda yang diperdebatkan sejak 1997 itu harus dibayarkan maka secara ti-
dak langsung juga akan membuat cacat program Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah karena kinerja keuangan bank syariah ke belakang akan terkoreksi.
“Kalau memang amendemen UU PPN sebuah pengakuan bahwa murabahah termasuk produk keuangan yang bebas pajak, harus dibebaskan.”Riawan menambahkan komitmen pemerintah untuk mengembangkan perbankan syariah sebagai agenda nasional, harusnya dilakukan dengan tuntas setelah diterbitkan UU Perbankan Syariah dan amandemen UU PPN harusnya bisa sampai penghapusan pajak ganda seluruhnya.
“Kalau penghapusan pajak ganda murabahah temyata hanya untuk mengundang asing datang, sedangkan bank lokal masih dikenakan beban pajak itu sama saja menyulitkan.”Sementara itu, Direktur UKM dan Syariah BNI Achmad Baiquni menjelaskan selama ini unit usaha BNI Syariah masih terbebani dengan persoalan pajak ganda murabahah mencapai Rpl28,2 miliar terdiri dari tagihan pajak pertambahan nilai RplO8,2 miliar dan sanksi administrasi Rp20 miliar.
“BNI bersepakat dengan kalangan bank syariah lainnya khusus untuk murabahah tidak akan membayar pajak pertambahan nilai itu, agar bisa dihapuskan. Tapi temyata setelah amandemen UU PPN tetap saja ada penagihan pajak lama,” kata dia.
Keadilan
Baiquni menyatakan pihaknya menuntut keadilan Direktorat Jenderal Pajak dalam menghitung objek pajak berganda transaksi murabahah perbankan syariah, karena semua bank dalam industri tersebut memakai sistem serupa.Namun, di sisi lain jika perhitungan itu diterapkan membuat industri perbankan gulung tikar karena akan membayar pajak pertambahan nilai yang mencapai Rp3 triliun dalam 1 tahun.
Dia mengatakan semua perbankan syariah memakai transaksi murabahah dalam melakukan skema pembiayaan, sehingga jika dinilai ada pe-nunggakan pajak berganda semua industri terkena.Pekan lalu, Dirjen Pajak mengumumkan bahwa BNI bersama Bukopin masuk dalam 100 besar perusahaan penunggak pajak. Kasus kedua perusahaan itu disebabkan oleh transaksi murabahah yang dikenai pajak berganda.
Sumber : Bisnis Indonesia

FRIDAY, 29 FEBRUARY 2008 07:23
HAPUS PAJAK GANDA PERBANKAN SYARIAH

Mimbar Jumat – Artikel Jumat

SALAH satu permasalahan pada industri perbankan syariah adalah persoalan pajak ganda (double taxation). Pajak ganda yang dimaksud adalah pengenaan pajak dua kali atas transaksi pada produk perbankan syariah terutama pada skim murabahah. WASPADA Online

Oleh Mustafa Kamal Rokan

SALAH satu permasalahan pada industri perbankan syariah adalah persoalan pajak ganda (double taxation). Pajak ganda yang dimaksud adalah pengenaan pajak dua kali atas transaksi pada produk perbankan syariah terutama pada skim murabahah. Pengenaan pajak ini tentunya tidak menguntungkan bagi perkembangan industri bisnis syariah terutama pada perbankan syariah.

Sebab akan menyebabkan biaya mahal dalam industri syariah. Untuk itu, mendesak dihapuskannya pajak ganda tersebut. Saat ini, salah satu skim terlaris dari produk perbankan syariah adalah skim murabahah dan bai’ bithaman ajal. Adapun mekanisme pada skim ini adalah bank membeli barang atau produk yang menjadi permintaan nasabah, kemudian bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan tambahan harga, (harga asal ditambah profit margin) dan selanjutnya nasabah membayar dengan angsuran kepada pihak bank.

Karenanya, dalam skim ini berarti terjadi dua (2) kali transaksi jual beli, yakni pembelian barang oleh pihak bank, dan penjualan barang pihak bank kepada nasabah. Disebabkan dua kali transaksi jual beli berarti telah terjadi dua kali peralihan kepemilikan, karenanya dikenakan pajak dua kali (pajak ganda).

Berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Tentunya regulasi ini menjadikan perbankan syariah sangat terbebani. Padahal data menunjukkan skim murabahah adalah produk yang sangat diminati dan menjadi andalan perbankan syariah saat ini. Dari data terlihat transaksi perbankan syariah tidak kurang dari Rp21,920 triliun dengan komposisi terbesarnya adalah murabahah yakni Rp13,340 triliun atau sebayak 60,86 persen (Republika, 4/2).

Urgensi penghapusan
Paling tidak ada dua alasan mendesak pentingnya dihapus pajak ganda (double taxation) tersebut.
Pertama, pajak ganda ini menjadi penghambat perkembangan perbankan syariah, padahal saat ini sedang dilakukan pencapaian target aset perbankan syariah menjadi dua persen. Jika kita melihat data pada skim pembiayaan terjadi penurunan, tahun 2007 tercatat laju pertumbuhan bank syariah mencapai 30,1 persen, lebih rendah dibanding pembiayaan tahun 2006 yang mencapai 34,2 persen. Data ini menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya.

Kedua, penghapusan pajak ganda menjadi sangat penting terkait dengan kepentingan masuknya investasi asing di Indonesia. Adanya pajak ganda akan menyebabkan industri perbankan dan keuangan syariah Indonesia menjadi kurang menarik dikembangkan. Dampaknya, motivasi para investor untuk masuk dan mengembangkan industri syariah di Indonesia pun menjadi surut. Dengan adanya penghapusan pajak ganda akan memicu perkembangan industri syariah tidak hanya di perbankan syariah namun juga pada industri lainya seperti asuransi dan pasar modal syariah.Sesungguhnya pemberlakuan hanya satu kali pajak dalam pembiayaan syariah telah dilakukan oleh banyak negara lain. Saat ini negara yang memiliki industri keuangan dan perbankan syariah telah menghapuskan pajak ganda dalam transaksi pembiayaan syariah diantaranya, Amerika Serikat melalui Office of the Comptroller of the Currency (OOC) yang mengeluarkan dua interpretative letters yang berisi tentang transaksi murabahah dan ijarah.

Demikian juga Inggris telah menghapus pajak ganda dengan diintroduksinya Finance Act 2003 oleh badan independen yang menentukan regulasi keuangan Inggris (FSA, Financial Services Authority). Singapura menghapus pajak ganda sejak Maret 2005 melalui Monetery Authority of Singapore. Sedangkan Malaysia telah menghapus pajak gandanya hampir satu dekade yang lalu yakni saat perkembangan awal industri syariah di negara tersebut. Malaysia menghapus pajak ganda dengan Amandement Real Property Gains Tax Act 1976 dengan tambahan pengaturan baru pada schedule 2 paragrap 3 (g) yang menyebutkan gain yang diperoleh bank penjualan aset kepada nasabah atas prinsip syariah dikecualikan dari pajak.

Untuk menghapus pajak ganda di Indonesia, paling tidak ada dua upaya dapat dilakukan, yakni melakukan perubahan (amandemen) regulasi yang menyangkut pajak, atau dengan melakukan penambahan klausula tentang penghapusan pajak ganda pada regulasi yang menyangkut industri bisnis syariah.

Pertama, secara ideal, penghapusan ini dengan melakukan amandemen regulasi yang menyangkut pajak yakni UU No. 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Sebenarnya, jika kita cermat, saat ini telah ada Peraturan Pemerintah No. 144 tahun 2000 yang mengatur jasa perbankan mendapatkan dispensai untuk tidak terkena wajib pajak PPN.

Kedua, dengan memanfaatkan momentum yang ada, yakni saat ini RUU Perbankan Syariah dan RUU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sedang dibahas, perlu memasukkan klausula yang menyangkut penghapusan pajak ganda pada kedua RUU tersebut. Adapun pasal yang menyangkut penghapusan pajak ganda pada RUU tersebut akan menjadi lex specialis (pengecualian hukum) terhadap UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebab selama ini aturan yang mengatur perbankan syariah hanya berupa aturan tentang perbankan nasional (UU No.10 Tahun 1998), belum ada regulasi yang mengatur perpajakan bagi perbankan syariah sehingga transaksi syariah terkena pajak ganda. Mempertahankan pajak berganda akan menghambat perkembangan industri syariah ke depan, untuk itulah diperlukan political will dari pengambil kebijakan dan upaya sinkronisasi perundang-undangam secara menyeluruh dalam rangka membangun ekonomi syariah dan sistem perekonomian Indonesia yang kuat. Semoga.

Penulis adalah Dosen Hukum Bisnis Fak. Syariah IAIN SU & Graha Kirana.

‘Pajak murabahah perlu dihapus’

Ditulis oleh Bisnis Indonesia
Monday, 22 January 2007
JAKARTA: Kalangan pelaku bisnis bank syariah Indonesia mengharapkan RUU Perbankan Syariah yang saat ini digarap DPR bisa menyelesaikan persoalan pajak untuk murabahah perbankan syariah.
Hingga saat ini belum ada ketentuan yang pasti mengenai pajak murabahah (jual beli) pada perbankan syariah di Indonesia.
Di satu sisi terdapat bank syariah yang terkena pajak ganda pada kegiatan murabahah, sementara di sisi lain terdapat pula bank yang hanya dikenakan satu kali pajak.
Direktur Treasury, Marketing, dan Sariah Bank Tabungan Negara (BTN) Iqbal Latanro menyatakan selesainya RUU yang saat ini sedang dibahas oleh DPR diharapkan bisa memberi kejelasan terkait dengan pajak murabahah perbankan syariah di Indonesia.
“Hal yang prinsip adalah selesainya pembahasan RUU Perbankan Syariah yang saat ini dibahas oleh DPR bisa menjawab persoalan pajak perbankan syariah yang hingga saat ini belum ada kepastian. Sebab saat ini ada bank yang dikenakan pajak ganda untuk murabahah sedangkan yang lain ada yang dikenakan satu kali pajak,” kata dia kepada Bisnis, kemarin.
Dia lebih lanjut menyatakan, ketidakjelasan mengenai pajak tersebut turut menyumbang terhadap minimnya perkembangan perbankan syariah yang saat ini di bawah 5%.
“Ke depan diharapkan pajak untuk murabahah hanya satu kali saja dikenakan untuk perbankan syariah,” lanjut dia.
Alasan satu kali pengenaan pajak untuk murabahah, karena perbankan syariah tidak bisa dikategorikan dalam perusahaan dagang yang melakukan proses jual beli.
Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Senior Vice President & Syariah Banking Group Head Bank Niaga Ari Purwandono. Dia menyatakan, perbankan syariah perlu dikenakan pajak murabahah sekali saja.
“Sebab kami berkeyakinan bahwa perbankan syariah bukan jual beli seperti trading company. Kalau perusahaan dagang kan ada jual beli dan ada value added. Sementara perbankan syariah kan konsepnya kan intermediari, dan bukan jual beli,” kata dia pekan lalu. (m04)
Bisnis Indonesia, 22/1/2007

IAEI Dukung Sikap Penolakan Pajak Murabahah
THURSDAY, 04 FEBRUARY 2010 08:29 BAHRUL
Agustianto
Jakarta, (04/02). Kekesalan para pelaku bisnis perbankan syariah terhadap pajak berganda pada transaksi Murabahah, mendapat dukungan dari Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI). Melalui Sekretaris Jenderal IAEI, Agustianto, mengatakan, perlu sebuah kajian yang adil terhadap peraturan tersebut, sehingga bank syariah tak merasa dirugikan.
Terlebih kata dia, pemerintah harus melihat dimana pun negara yang melaksanakan sistem keuangan syariah tak memasukkan pajak berganda tersebut dalam operasional perbankan syariah.

“Maka dari itu perlu dipahami oleh pemerintah dan jangan seenaknya sendiri dalam membuat peraturan,”kata Agustianto saat ditemui di kantor IAEI Setiabudi, Jakarta Pusat Rabu (3/2).

Menurut Agustianto, memang benar jika pajak berganda Murabahah tidak dihapus yang terjadi adalah banyak bank syariah yang menunggak pajak dan itu jumlahnya sangat besar sekali.

Untuk menjembatani persoalan silang pendapat antara pelaku perbankan syariah dan pemerintah, Sekjen IAEI bersedia untuk memediasi serta mengkaji mengenai regulasi Undang-Undang Pajak tersebut.

“Sebab apa? Jika hal ini dipaksakan akan menganggu perkembangan bank syariah kedepan,”ujar Agustianto. (Agus Y http://www.pkesinteraktif.com)
5 Investor Bank Syariah Mundur Gara-gara Kasus Pajak Ganda
Selasa, 23 Februari 2010 20.30 WIB
Oleh: Iin Caratri
(Managementfile – Tax) – Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) mengharapkan kasus tunggakan pajak yang melilit bank-bank syariah dapat dihapuskan melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kasus pajak tersebut telah menganggu minat investor asing untuk menempatkan dananya di bank-bank yang terlilit utang pajak hingga Rp 400 miliar.

Hal tersebut disampaikan Ketua Asbisindo Riawan Amin usai Panja RDP dengan Komisi XI di Gedung DPR-RI, Jakarta, Selasa (23/02/2010).

“Kasus pajak ini sangat menganggu karena setidak-tidaknya ada lima investor yang berminat menempatkan dananya. Namun karena adanya ketidakpastian hukum pajak ganda murabahah. Mereka enggan masuk karena takut dibebankan tunggakan pajak,” ujar.

Untuk itu, lanjut Riawan melalui DPR Asbisindo meminta agar masalah pajak berganda yang dibebankan kepada bank-bank syariah dapat terselesaikan.

“Ya, kita inginnya dihapus saja. Mudah-mudahan DPR bisa menindaklanjuti,” tegasnya.

Ditempat yang sama Ketua Panja Perpajakan Komisi XI Melchias Markus Mekeng mengatakan akan mencari celah untuk menyelesaikan kasus pajak bank-bank syariah.

“Kita berencana membentuk Panja Khusus untuk masalah Asbisindo ini. Bagaimanapun akan kita dukung penghapusan pajak tersebut,” ungkap Melky panggilan akrab Melchias.

Melky menegaskan, konsep bank konvensional sangat berbeda dengan bank syariah dimana transaksi murabahah (jual beli) tidak seharusnya dikenakan pajak pertambahan nilai (PPn).

“Kalau dikenakan, buku mereka akan selalu buruk karena akan ada tunggakan pajak,” kata Melky.

Mengenai skema penghapusan pajak tersebut, Melky mengatakan masih akan dibahas lebih lanjut. Pasalnya Menteri Keuangan dapat menghapuskan pajak jika nilai tunggakannya dibawah Rp 10 miliar.

“Jika diatas Rp 10 miliar maka harus melalui DPR. Kita akan membicarakan dengan Kementrian Keuangan lebih lanjutnya,” pungkas Melky.

(ic/IC/dtc)

Tunggakan Pajak BNI Hasil Transaksi Syariah Murabahah
sumber : Antara 2/Feb/2010 14:36

Jakarta (ANTARA) – Direktur Bank BNI Ahmad Baiquni mengatakan hasil publikasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bahwa BNI termasuk salah satu penunggak pajak terbesar adalah penerapan pajak ganda transaksi “murabahah” (perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah) perbankan syariah.
“Tunggakan pajak senilai Rp128 miliar dan semunya dari transaksi `murabahah` pada 2007 senilai Rp108 miliar dan ditambah Rp20 miliar merupakan sanksi administrasi,” kata Baiquni, saat acara “media gathering” di Jakarta, Selasa.
Menurut Baiquni, pihaknya tidak akan membayar pajak ganda ini karena masih akan diperjuangkan berbagai kalangan pelaku bank syariah (Asosiasi Bank Syariah Indonesia/ASBISINDO).
“Jika dibayar, maka potensi pajak PPN (pajak pertambahan nilai) dari transaksi perbankan syariah Bank BNI mencapai Rp397 miliar,” katanya.
Direktur UKM (Usaha Kecil Menengah) dan Perbankan Syariah Bank BNI ini menegaskan bahwa pihaknya dapat margin dari nasabah hanya 5 persen, sedangkan untuk bayar PPN 10 persen. “Jadi ini bukan proyek untung, tapi proyek rugi,” jelasnya.
Baiquni juga mengatakan bahwa BNI akan melakukan “spin off” unit usaha syariah (UUS) dengan setor modal Rp1 triliun. “Jika termasuk untuk bayar pajak, maka setoran modal tersebut hampir setengahnya untuk bayar pajak,” tambahnya.
Ketua Umum ASBISINDO Riawan Amin mengatakan bahwa permasalahan pajak ganda pada transaksi “murabahah” pada sistem perbankan syariah ini merupakan faktor penghambat utama saat ini.
“Memang amandemen pajak ganda memang disetujui dan berlaku per April 2010, namun untuk warisan pajak sebelumnya yang masih dikejar terus masih menjadi masalah,” katanya.
Amin berharap masalah warisan pajak ganda dihilangkan, sehingga tidak menjadi beban perkembangan perbankan syariah di Indonesia.
Ia juga mengungkapkan bahwa masalah pajak ganda ini menjadi fokus utama calon investor yang ingin masuk ke Indonesia.
“Di Indonesia yang mayoritas muslim justru menerapkan pajak ganda, sedangkan di negara lain yang muslimnya minoritas seperti Singapura, Inggris justru tidak ada pajak ganda,” tegas Amin.
Netralisasi PPN Transaksi Murabahah Diantara “Madu dan Racun”
Bagikan
31 Maret 2010 jam 11:29

Implementasi netralisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi murabahah diyakini memiliki dampak yang beragam, bagi perbankan syariah baru yang beroperasi dibulan April akan merasa lega, karena mereka dikenakan PPN atas transaksi murabahah tersebut. tapi sebaliknya bagi perbankan syariah yang beroperasi sebelum peraturan tersebut keluar tetap akan ditagih pajak oleh Direktorat Perpajakan. Fenomena ini menjadikan “madu dan racun” bagi perbankan syariah.

Pengamat ekonomi syariah, Adiwarman A Karim dalam pandangannya mengatakan, bahwa perkembangan regulasi tersebut positif bagi perkembangan industri perbankan syariah. Sebab, netralisasi memungkinkan industri tak lagi mendapat ‘ganjalan’ atas penerapan kewajiban yang tak lebih bersifat sebagai pajak ganda (double tax).

Meski demikian, ungkap President KBC, penerapan netralisasi PPN atas transaksi murabahah tak serta merta langsung menghilangkan ganjalan yang dirasakan industri. Aturan Undang-Undang PPN dan PPn BM yang mengatur masalah tersebut, hanya mencakup netralisasi pajak per 1 April 2010 dan seterusnya.

“Dengan demikian, artinya industri masih harus menyelesaikan kewajiban pajak sebelum UU tersebut diberlakukan. Terlebih sebelum netralisasi diberlakukan, mengutip data Direktorat Jenderal Pajak baru-baru ini, jumlah tunggakan PPN Syariah mencapai Rp400 miliar,”ujar Adiwarman A Karim.

Kemudian Adiwarman menjelaskan, ada indikasi positif dari penerapan kebijakan netralisasi PPN ini adalah banyaknya pendirian bank-bank umum syariah baik melalui akuisisi maupun spin off berbarengan dengan diberlakukannya netralisasi PPN atas transaksi murabahah di sektor perbankan syariah. Ini bukan suatu kebetulan, tapi merupakan peluang yang sengaja dimanfaatkan kalangan investor dalam menyasar pasar perbankan syariah.

“Kita ketahui, ada beberapa bank yang siap beroperasi berbarengan dengan penerapan kebijakan tersebut. Sebut misalnya PT Bank Victori Syariah yang siap beroperasi 1 April, PT BCA Syariah pada 7 April. Beberapa lagi segera beroperasi seperti PT BNI Syariah,”paparnya.

Diakui olehnya, ada hal yang sulit untuk menyalahkan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan terkait penerapan PPN murabahah ini. Sebab, mereka pun melakukannya berdasarkan dasar dan ketentuan perundang-undangan yang jelas.

Aturan tersebut termuat pada Peraturan Bank Indonesia (PBI), dimana dalam PBI ini, transaksi murabahah didefinisikan sebagai jual beli yang menjadi objek pajak. Aturan kedua termuat pada Pedoman Akuntansi Syariah (PAS), dimana transaksi murabahah jadi bagian dari objek pajak.

Sebelum tahun 2003, atau sebelum adanya kedua ketentuan ini, hampir tidak ada perdebatan terkait kewajiban PPN atas transaksi murabahah. Baru setelah ada kedua aturan tersebut, yang diterbitkan sekitar Maret 2003, muncul perdebatan soal PPN atas transaksi murabahah.

“Karena demikian aturannya, maka mereka tentu saja mau tidak mau tetap harus masuk, menagih kewajiban perpajakan PPN atas transaksi murabahah. Meski sebetulnya, Direktorat Jenderal Pajak juga memahami bahwa ini bukan merupakan objek pajak karena substansinya sama dengan transaksi pada perbankan konvensional,”paparnya.

Sumber: pkesinteraktif.com

COMMODITY MURABAHAH PRODUCT (CMP) DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

September 5, 2010 Leave a comment

4.1. Commodity Murabahah Product Dalam Perpektif hokum ekonomi islam
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini akan disajikan pembahasan dan hasil analisis terhadap CMP dan hal hal yang terkait dengannya.
4.1.1. Akad Yang Digunakan Dalam CMP
Dalam CMP terdapat kombinasi beberapa akad yang digunakan antara lain akad wakalah, bai’ musawamah, dan bai’ murabahah seperti gambar dibawah;

Gambar 4.1
Skema CMP untuk deposito
Dari gambar tersebut jika seorang nasabah membuka rekening deposito yang menggunakan sistem CMP setidaknya melakukan tiga akad kombinasi sebagai berikut;
1) Akad jual beli yang dilakukan oleh bank kepada broker.
Jual beli ini lebih cenderung pada jual beli tawar menawar atau musawamah kalau dilihat dari segi harga asalnya . Bank disini mewakili nasabahnya untuk membeli suatu komoditas. Pada dasarnya bank tersebut tidaklah membeli komoditas dari broker akan tetapi bank menyuruh kepada broker untuk membelikan suatu komoditas di bursa berjangka. Karena hanya broker yang bisa melakukan transaksi di bursa. Bisa dikatakan bank juga mewakilkan kepada broker. Sistem jual beli di bursa adalah tidak sesuai dengan syariah, karena jual beli yang dilakukan bank kepada broker sejatinya adalah jual beli futures sebagaimana yang akan dijelaskan nanti diakhir pembahasan.
2) Jual-beli murabahah
Yaitu jual beli dengan dasar harga beli di tambah dengan ongkos dan laba yang di inginkan. Komoditi yang di beli nasabah dari bursa dijual kepada bank dengan dengan sistem jual beli murabahah dimana yang akan dibayar secara tangguh (deffered) kepada nasabah sesuai kesepakatan. Atau nasabah mewakilkan kepada bank untuk menjualkannya kembali kepada broker B dengan system murabahah. Disini berarti kedudukan bank sebagai agent untuk kedua kalinya. Dan bank hanya mendapatkan fee dari transaksi ini. Dalam islam jual beli dengan cara murabahah dibolehkan oleh syariah.
3) Adanya akad wakalah
Akad ini bisa terjadi pada dua kondisi, pertama ketika nasabah menabung dibank. Yaitu mewakilkan bank untuk membeli komoditi seharga uang yng ditabungkan kebank. Kedua ketika nasabah menunjuk Bank sebagai wakilnya untuk menjual kembali komoditi tersebut. Dalam Hukum Islam wakalah adalah akad yang sah, yang dapat di lakukan dengan upah atau komisi atau free of charge/gratis.
4) Wa’ad
Disamping hal diatas ada klausul yang perlu diketahui bahwa dalam akad kombinasi ini ada janji sepihak. Yaitu perjanjian sepihak (wa’ad) untuk membeli komoditi dari nasabah, yang masih dalam perdebatan, apakah janji tersebut dapat di paksa untuk di patuhi atau tidak. Kalau kedua belah pihak membuat perjanjian bersama untuk transaksi jual beli yang akan dilakukan kemudian, Imam Shafi’i mengatakan kalau transaksi tersebut tidak sah. Namun demikian kalau hanya salah satu pihak berjanji untuk membeli komoditi tersebut, hal ini tidak akan terlalu berpengaruh banyak. Sebagian daripada para Ulama mengatakan kalau janji sepihak tidak dapat di paksa untuk di implementasikan, sementara itu para Ulama kontemporer -yang pro konsep ini- merasa demi kepentingan kelancaran transaksi komersil pada saat ini, maka janji sepihak haruslah mengikat
4.2. Mekanisme Commodity Murabahah Porduct (CMP)
Pembahasan pada bab kali ini difokuskan pertama pada pemahaman alur pada produk ini, kedua analisa pemenuhan rukun dan syarat-syarat akad yang digunkan. ketiga membahas mengenai motif dari transaksi ini, dan terakhir pada konsep tawarruq baik dari yang pro dan kotra, dan sesuai dengan tujuan awal penulisan karya ilmiah ini akan difokuskan pada tentang mafsadah yang ditimbulkan konsep ini secara umum
4.2.1. Prosedur atau alur transaksi CMP untuk deposito jangka pendek
Produk ini adalah deposito jangka pendek dengan margin tetap. dan Inti dari transaksi yang diusung adalah murabahah untuk mengklaim margin tetapnya (fixed return). Sebelum menguraikan masalah yang terkandung dalam produk ini, penulis akan menjelaskan bagaimana alur transaksi ini sehingga dapat ditetapkan bahwa deposito dengan margin tetap ini sesuai dengan syariah.
Dalam konsep dan prakteknya terdapat 2 skema yang sedikit berbeda. Konsep pertama bank menjadi agent ketika membeli dan menjual dan konsep kedua bank hanya menjadi wakil untuk membeli saja. Dibawah ini adalah ketika bank pada posisi pertama

Gambar 4.3
Alur penentuan margin tetap (fixed return)

Dari gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut.
1. Pertama-tama adalah Nasabah datang ke bank untuk membuka rekening deposito jangka pendek sebesar Rp.1.000.000 dengan returnnya 3% dalam jangka waktu 3 bulan misalnya. Pertanyaan muncul disini adalah bagaimana bisa menentukan deposito dengan harga 3%?. Jawabannya adalah karena produk ini berbasis murabahah. Hal ini dapat dilihat pada gambar diatas. Hubungan antara nasabah dan bank adalah pada transaksi pertama bank sebagai agent, kemudian bank sebagai pembeli komoditas. Konsekuensi dari wakalah ini adalah bank melakukan jual beli harus disandarkan kepada nasabah baik menggunakan atas nama nasabah ataupun atas nama bank.
2. Dari gambar diatas pada proses 2 setelah kesepakatan antara bank dan nasabah terjadi maka bank memerintahkan broker untuk membeli sejumlah komoditas dengan dana Rp.1.000.000,- tunai .
3. Kemudian brokrer melaksanakan perintah bank tersebut. Sehingga broker mendapatkan surat bukti transaksi (warrant) yang kemudian diberikan kepada bank. Kemudian bank memberitahukan kepada nasabah kalau komoditasnya telah dibeli. Dengan demikian nasabah telah memiliki komoditas tersebut. Setelah itu nasabah memerintahkan bank untukk menjual kembali dengan cost plus margin (murabahah).
4. Setelah itu komoditas yang dibeli menjadi milik nasabah, kemudian menjual komoditas tersebut pada harga Rp.1000.000 +3% Rp.1000.000,-= Rp1.030.000 (murabahah) dengan mewakilkan kepada bank untuk menjualnya kepada broker B. Sehingga nasabah dapat margin sebesar 3% dari dana yang didepositokannya. Disinilah asal 3% diperoleh dan menjadi fixed return. Disini bank pada posisi sebagai agent lagi bukan principle. Jika bank sebagai pembeli maka bank akan membelinya seharga diatas Rp.1030.000,-. Kemudian bank menjual ke broker dengan harga asal yaitu Rp. 1000.000.
Dari semua alur diatas ada beberapa hal yang menjadi kritikan atas praktek ini baik dari sisi subtansi dan motivasinya.
4.2.1.1 Penentuan margin tetap.
Misal, diatas seorang nasabah menabung sebesar Rp.1.000.000 dengan returnnya 3% dalam jangka waktu 3 bulan. Margin ini ditentukan didepan ketika akad pembukaan rekening baru. Kalau melihat dari alur diatas ini memang masuk akal dari mana hasil 3% itu diperoleh. Dan sekilas tidak ada salahnya atau transaksi ini sesuai dengan syariah, karena ini adalah jual beli dengan keuntungan (murabahah).
Dalam transaksi komersial memang ada dua karateristik yaitu natural certain contracts (NCC) dan natural uncertain contracts (NUC) . Dimana pembeda dari kedua karateristik adalah dari segi hasilnya. NCC keuntungan ditentukan dimuka sedang NUC keuntungan tidak bisa ditentukan. Salah satu dari kontrak NCC adalah jual beli murabahah dimana keuntungan di tentukan dimuka. Dan darisini kita sering terjebab oleh karenanya, perlu diingat bahwa keuntungan dapat ditetapkan ketika akad jual atau beli itu terjadi. Sedang dalam transaksi CMP ini return ditentukan oleh bank –disini posisi bank bukan sebagai penjual melainkan sebagai agent- dengan persetujuan nasabah. Artinya transaksi jual beli disini belum terjadi namun masih akan terjadi nanti. Jadi masih ada potensi kegagalan dalan jual beli yang akan dilakukan.
Transaksi jual beli yang menghasilkan keuntungan dapat dilihat dalam gambar diatas adalah setelah proses yang ke 6 (enam) -jika bank tetap sebagai agent- artinya keuntungan itu didapat diwaktu yang yang akan datang setelah melakukan beberapa transaksi.
Transaksi ini tidak ada bedanya dengan praktek riba yang ada sekarang dibank-bank konvensional, bedanya hanya Cuma memakai embel-embel syariah. Karena bagaimana mungkin bank atau nasabah dapat menentukan returnnya secara fixed dimuka sedang transaksi jual belinya belum terjadi. Lebih lagi, kalau kita lihat nasabah lebih mirip disebut sebagai pedagang karena akan melakukan beli suatu komoditas dan akan menjual suatu komoditas. Ingat orang berdagang adalah orang yang melakukan jual beli, keuntungan yang mereka dapat tidak menentu tergantung kondisi pasar saat itu. Jadi, dalam berdagang keuntungan tidak bisa ditentukan diawal hal ini bertentangan dengan kaidah al-khoroj bi dhoman (hasil usaha muncul bersama dengan biaya) dan al ghunmu bil ghurmi (keuntungan muncul bersama resiko). Dengan penentuan diawal dan adanya kepastian menjadikan ini nantinya masuk dalam kategori riba nasi’ah . Jual beli yang dilakukan oleh bank belum tentu, bisa untung dan juga bisa rugi. Jadi keuntungannya belum bisa ditentukan walaupun dia melakukan jual murabahah karena pada kesepakatan murabahah belum terjadi pembelian. Tetapnya keuntungan baru bisa dikatakan fixed ketika telah terjadi. Hal ini sangat berbeda ketika murabahah sebagai produk pembiayaan
4.2.1.2 Masalah pihak ketiga yang membeli.
Masalah pihak ketiga dipertanyakan ketika bank disini sekali lagi sebagai wakil nasabah untuk menjual komoditasnya. Dalam konsepnya bahwa terjadinya murabahah yaitu ketika nasabah menjual komoditas yang dia beli itu dengan harga plus kepada broker B. Disini apabila broker B itu tidak dapat dipastikan dan tidak dapat ditemukan sampai batas waktunya. maka transaksi ini menjadi simpanan yang memberikan keuntungan tetap (fixed return) sebesar 3 % selama 3 bulan (atau 1% sebulan dan 12% setahun). Keuntungan tetap ini sama halnya riba bank yang dilarang.
Jikalau ternyata broker tidak diketemukan sampai batas waktunya maka bank yang akan membeli jual beli ini bisa masuk kategori jual beli terpaksa. Karena bank terpaksa membeli komoditas tersebut untuk memenuhi janji dia memberikan prosentase yang telah di sepakati. Menurut ulama syafi’iyah dan hanabilah jual beli ini tidak sah karena tidak ada keridhaan dalam akad .
4.2.1.3 Bentuk simpanan nasabah.
Apabila berbentuk dana pihak ketiga, maka penghimpunan dana yang didasarkan transaksi Murabahah tidak ada dasar fatwanya. Dalam Fatwa No. 1, 2 dan 3/DSN-MUI/II/2000 disebutkan bahwa penghimpunan dana dalam bentuk giro, tabungan dan deposito didasarkan pada transaksi Wadiah atau Mudharabah; belum ada fatwa yang membolehkan akad deposito memakai akad murabahah. Meskipun beberapa waktu yang lalu DSN telah membolehkan transksi CMP untuk deposito.
Dalam konsep murabahah diatas keuntungan yang didapat nasabah adalah pasti. Dan transaksi yang terjadi adalah satu kali dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Simpanan dalam berbagai bentuknya ini memiliki konsekuensi hukum tersendiri atas tasharruf (tindakan hukum) pada dana tersebut. Untuk tabungan wadi’ah ada yang bisa dipakai oleh bank tanpa ada imbalan kepada nasabah tapi boleh mengasih bonus kepadanya (wadi’ah yad dhomanah). ada yang tidak bisa dimanfaatkan (wadi’ah amanah), dan untuk deposito dana yang terkumpul dapat dipakai dengan bagi untung dan rugi (mudharabah dan musyarkah) .
Dalam konsep CMP, jual beli yang terjadi hanya sekali dalam tempo waktu tertentu. Kebalikan dari pertanyaan sebelumnya adalah bagaimana jika jual beli itu terjadi dalam waktu beberapa hari saja berarti dana yang disimpan dibank dalam bentuk deposito itu menganggur. Kalau dana tersebut dipakai lagi oleh bank untuk melakukan jual beli keuntungan sudah pasti dinikmati oleh bank. Dan mungkin inilah yang dicari oleh bank karena dengan demikian dia mendapatkan dana segar dan likuid sangat murah. Jika hal ini tidak seizin pemiliknya makan jual beli ini termasuk jual beli fudhuli. Menurut ulama malikiyah dan hanfiyah jual beli ini ditangguhkan sampai ada izin dari pemiliknya. Sedang hanabilah dan syafi’iyah jual beli ini tidak sah .
Alasan lain kenapa keuntungan yang tetap ini bisa dilakukan karena transaksi yang dilakukan bank adalah dinamik sehingga penentuan margin bisa dilakukan. Jika alasannya seperti ini maka hal ini memperkuat bahwa ketidakpastian untuk mendapatkan keuntungan sangat tinggi.
Praktek deposito jangka pendek atau commodity murabahah deposit ini mirip (similiar) dengan certificate of depsosit konvensional . Artinya bahwa produk ini bisa diperjualbelikan antar nasabah (bank/institusi). Jadi produk ini bisa termasuk kategori produk derivatif yang dikeluarkan oleh bank. Dengan adanya produk ini kemungkinan melakukan spekulasi akan bertambah besar bagi institusi keuangan syariah. Lalu apa bedanya dengan pola transaksi konvensional saat ini.
4.2.1.4 Antara Murabahah, ba’i dain bi dain atau offseting?
Kalau lebih kita cermati lagi dan kita kaitkan dengan jual beli sebelumnya, yaitu jual beli yang dilakukan oleh bank kepada broker. Jual beli di bursa bukanlah jual beli, akan tetapi itu hanya janji untuk melakukan jual beli yang tercatat . Jual belinya belum terjadi. Jadi jual beli murabahah ini sejatinya menjual janji untuk melakukan jual dan beli komoditas dimasa yang akan datang. Berarti menjual sesuatu yang belum dimiliki dan belum berada ditangannya.
لا تبع ما ليس عندك (رواه الخمسة عن حكيم بن حزام)
“Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu” (H.R.Abu Daud dari Hakim bin Hizam)

Memang secara konsep murabahah dibolehkan oleh syariah. Namun dalam praktek objeknya bukan harta yang dimaksudkan oleh syariah. Dalam konsepnya objek transaksi dianggap given (dianggap telah memenuhi syarat dan rukunnya). Padahal kalau dilihat dari alur proses transaksi dibursa berjangka objek transaksinya tidak ada. Jual beli ini lebih cocok disebut dengan jual beli ad-dain bi ad-dain yang dijual dengan murabahah.
Karena transaksi ini bersumber dari bursa, transaksi murabahah ini sama dengan ofsetting atau pembalikan akad yang tadi pada posisi long berubah pada posisi short dan sebaliknya -tentang offsetting telah dijelaskan diawal pada bab 3 pembicaraan tentang futures-. Pertanyaannya disini adalah kemana nilai nilai moral yang didengung-dengungkan sebagai pembeda antara konsep konvensional dengan syariah di sematkan? Sedang tujuan syariah adalah menjadikan manusia menuju falah.
Dari konsep ini terkesan memperturutkan hawa nafsu yaitu mendapatkan keuntungan dengan cara apapun (hilah) walaupun itu sebenarnya riba yang dilarang. Abdullah saeed dalam bukunya menyoal bank syariah kritik atas kaum neo-revivalis telah membahas dengan panjang bagaimana bahaya riba jika tidak memperhatikan aspek moral dan etika, karena mementingkan hilah untuk mencapai tujuannya.
4.2.1.5 Tawarruq
Transaksi seperti diatas dikenal dengan nama Tawarruq -sebagaimana yang diakui oleh para pelakunya-, yaitu transaksi jual beli yang dilakukan dengan tujuan bukan untuk pemanfaatan barang, tapi untuk menghasilkan uang tunai bagi pembeli (dalam hal ini bank). DSN belum menetapkan fatwa tentang Tawarruq. Ulama kontemporer yang tergabung dalam islamic fiqh academy telah melarang transaksi ini yaitu pada konferensi tahunannya yang ke 17 2003. Untuk lebih jelasnya masalah ini akan dijelaskan pada sub bab tersendiri.
4.2.2. Implementasi Rukun Dan Syarat Pada CMP Untuk Deposito
Dari data-data yang diperoleh ternyata dalam konsep CMP ini terdiri dari beberapa akad baik akad utama dan akad bawaan. Akad utamanya adalah sebagaimana namanya commodity murabahah yaitu akad jual beli murabahah, akad utama lainnya adalah jual beli musawamah dan terakhir akad bawaan yaitu wakalah. Akad-akad ini tidak bisa dipisah-pisahkan dalam analisis, kesemuanya saling berhubungan. Jadi tidak bisa dilihat secara parsial. Untuk itu sebagaimana analasis alur dan prosedur diatas kita dapat menyajikan dalam tabel berikut yang saling berkaitan;

Rukun Syarat Implementasi Kesesuaian antara syarat dan rukun dengan konsep CMP
T TT
Yang mewakilkan (muwakkil) Pemilik pekerjaan/barang yang akan diwakilkan Nasabah sebagai orang yan memiliki pekerjaan yaitu membeli komoditas dan bank dijadikan wakilnya untuk membeli. 
Baligh /bisa membedakan suatu pilihan abik dan benar (mumayyiz) Deposito diperuntukan buat korporate dan institusi keuangan lainnya. Jadi secara umum nasabah sudah dewasa dan mumayyiz 
Yang mewakili (wakil) Berakal Yang menjadi wakil adalah bank. Jadi bank sebagai badan i’tibari dianggap berakal. Karena yang menjadi karyawan adalah orang-orang yang berakal sehat 
Dewasa/baligh Sebagai badan i’tibari maka di anggap dwasa dan baligh karena personil yang ada didalamnya sudah pasti dewasa dan baligh. 
Sesuatu yang diwakilkan (muwakkil fiih) Tidak termasuk hal hal yang mubah Pekerjaan yang diwakilkan kepada bank adalah jual beli dan bukan hal hal yang mubah 
Pekerjaan yang diwakilkan itu harus milik orang yang mewakilkan Pekerjaan beli ini milik nasabah. Bisa dilihat dari dana untuk membeli adlah milik nasabah. 
Pekerjaan yang diwakilkan harus diketahui dari beberapa sisi, untuk menghindari kecurangan dan spekulatif Dalam konsep ini pekerjaan yng diwakilkan dirinci secara detail harga, barang yang di beli dan waktunya. 
Pekerjaan yang dilakukan bukan berupa permohonan pinjaman utang dari orang lain Transaksi yang diwakilkan kepada bank adalah transaksi jual beli 
Pekerjaan itu menurut syara’ bisa diganti oleh orang lain Transaksi jual beli termasuk transaksi yang diperbolehkan diganti oleh orang lain 
Shighoh Ucapan atau fungsi yang dapat menggantinya seperti lewat utusan atau dengan tulisan,saerah terima yakni dengan mengambil dan memberi tanpa kata-kata Ketika nasabah datang kebank untuk menabung sighoh awal berupa ucapan kemudian diikat dengan tulisan/ surat perjanjian yang ditandatangani oleh keduanya 
ijab sesuai dengan qabul langsung atau ditangguhkan Ijab qabul dalam hal ini bank dan nasabah melalui surat perjanjian yang ditandatangani oleh keduanya 
Ijab dan qabul terjadi dalam satu majelis. Ijab qobul antara kedua dilakukan diatas surat persetujuan yang ditandatangani oleh keduanya. Ini menunjukan berada dalam satu majelis. 
Kedua belah pihak wakil dan muwakkil sama sama mendengar perkataan masing masing. Kesepakatan antara kedua belah pihak dapat diketahui melalui surat perjanjian yang ditandatangani. 
Keterangan:
T = Terpenuhi
TT = Tidak terpenuhi
Sumber diolah
Tabel 4.1
Akad wakalah (akad ketika nasabah menjadi nasabah bank)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat yang harus dipenuhi telah dipenuhi semua artinya secara teknis akad ini sah.
Rukun Syarat Implementasi Kesesuaian antara syarat dan rukun dengan konsep CMP
T TT
Adanya Shighoh Ucapan atau fungsi yang dapat menggantinya seperti lewat utusan atau dengan tulisan,saerah terima yakni dengan mengambil dan memberi tanpa kata-kata Dalam bursa selain ucapan juga diikat dengan tulisan untuk memperkuat perjanjian yang ada dan untuk mengantisipasi perselisihan. Dan tercatat secara elektronik. Keduanya dapat mengetahuinya secara on-line 
ijab sesuai dengan qabul dalam hal ukuran, sifat, jenis uang, langsung atau ditangguhkan Dalam bursa semua keterangan baik harga, ukuran, jenis barang, tenggang waktu penyerahan ditulis secara jelas dan dipublikasikan. 
Ijab dan qabul terjadi dalam satu majelis. Artinya keduabelah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama Transaksi antara pembeli dan penjual tidak bertemu dalam majelis, dan tidak pernah tahu siapa lawan jual/belinya dalam transaksi. 
Kedua belah pihak penjual dan pembeli sama sama mendengar perkataan masing masing. Keduanya belah pihak mengetahui keinginan penjual atau pembeli karna terlisting dalam daftar dan terpublikasikan. 
Antara ijab dan qabul tidak ada tenggang waktu yang mengesankan penolakan Kesepakatan antara penjual dan pembeli tidak ada tenggang waktu. Ketika penutupan bursa tidak ada pembeli atau penjual akan terlikuidasi secara otomatis oleh lembaga kliring

Adanya muta’aqidain (pelaku akad) Mumayyiz Orang yang bisa melakukan transaksi dengan dalam bursa adalah orang yang sudah muamyiz. Kalau belum harus mendapatkan izin dari walinya 
Dewasa Orang yang bisa melakukan transaksi dengan bursa adalah orang yang sudah dewasa. Kalau belum harus mendapatkan izin dari walinya


Dilakukan atas dasar kemauan sendiri Antara penjual dan pembeli tidak ada paksaan untuk melakukan jual beli 
Adanya Ma’qud alaih (barang dan harga) Objek dan harganya suci Objek transaksi dalam bursa tidak ada. Yang ada adalah underlying asset sebagai acuan penentuan harga dan spesifikasi lainnya. 
Dapat dimanfaatkan secara syara’ Barang dan harga tidak bisa dimanfaatkan secara syara’ karena keduanya tidak pernah menagalami perpindahan kepemilikan dan tidak pernah ada 
Barang yang dijual itu milik penjual ketika dijual Barang yang dijual milik penjual dan kadang penjual tidak memilikinya 
Dapat diserah terimakan Barang harga tidak pernah ada serah terima. Kalau ada hanya -2% saja. 
Barang dan harga harus diketahui dengan jelas untuk mencegah terjadinya perselisihan Dalam perjanjian tertulis jelas spesifikasi harga dan barang. 
Akadnya tidak dibatasi dengan waktu Dalam jual beli dibursa tidak ada batasan waktu yang ada batasan kapan akad akan dilaksanakan. 
Keterangan:
T = Terpenuhi
TT = Tidak terpenuhi
Sumber diolah
Tabel 4.1
Implementasi akad jual beli musawamah (jual beli antara bank dan broker)

Berdasarkan tabel diatas terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi baik pada siga, pelaku akad, dan objek akadnya. Pada sighah syarat yang tidak terpenuhi adalah syarat ijab dan qabul terjadi dalam satu majelis. Artinya keduabelah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Transaksi ini terjadi dibursa berjangka dimana pembeli dan penjual tidak pernah tahu siapa lawan transaksinya. Mereka hanya melihat list pada papan elektronik.
Kemudian pada rukun muta’aqidain tidak terdapat masalah pada syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang berakad. Untuk ma’qud ‘alaih terdapat 4 syarat yang tidak terpenuhi yaitu pertama objek dan harganya suci, dalam bursa tidak ada objek yang ada hanya underlying asset saja, dan harga berdasarkan mata uang yang tidak pernah ada. Syarat kedua yang tidak terpenuhi adalah dapat dimanfaatkan secara syara’. Secara teknis dilapangan barang dan harga tidak dapat dimanfaatkan menurut syara’ karena keduanya tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah ada perpindahan kepemilikan untuk dimnafaatkan oleh keduanya.
Syarat ketiga adalah barang yang dijual adalah milik penjual. Dalam bursa komoditas ada dalam suatu tempat dan tidak pernah pindah -terutama emas dilondon- penjual lebih banyak tidak memiliki barang karena yang mengeluarkan barga jual adalah lembaga kliring bukan penjual. Posisi jual atau beli bisa dilakukan oleh siapa saja walaupun tidak punya barangnya. Terakhir syarat yang tidak terpenuhi adalah dapat diserahterimakan baik barang atau harganya. Menurut survey hanya sekitar 2% terjadi serah terima barang. Kebanyakan adalah penyelesaian tunai layaknya judi (zero sum game). Dan tujuan utama transaksi ini bukan penyerahan barang dan harga, jadi secara umum tidak ada penyerahan barang dan harga.

Rukun Syarat Implementasi Kesesuaian antara syarat dan rukun dengan konsep CMP
T BT
Adanya Shighoh Ucapan atau fungsi yang dapat menggantinya seperti lewat utusan atau dengan tulisan,saerah terima yakni dengan mengambil dan memberi tanpa kata-kata Dalam perjanjian dengan bank selain ucapan juga di ikat dengan tulisan untuk memperkuat perjanjian yang ada dan untuk mengantisipasi perselisihan. 
ijab sesuai dengan qabul dalam hal ukuran, sifat, jenis uang, langsung atau ditangguhkan Secara teknis semua persyaratan ini terpenuhi karena dalam perbankan semuanya ditulis dengan detail. Dan dalam bursa ketika akad jenis, waktu, ukuran, harga disebutkan dengan jelas. 
Ijab dan qabul terjadi dalam satu majelis. Artinya keduabelah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama Nasabah mendatangi bank dan melakukan aqad dalam satu majelis. 
Kedua belah pihak penjual dan pembeli sama sama mendengar perkataan masing masing. Shighoh dalam perbankan dalam bentuk tulisan /surat perjanjian dimana antara nasabah dan bank saking mengetahui dengan membacanya 
Antara ijab dan qabul tidak ada tenggang waktu yang mengesankan penolakan Pihak bank dan nasabah yang melakukan ijab dan qabul melalui penandatanganan surat perjanjian yang telah disetujui keduanya. Dalam ini berarti keduabelah pihak saling setuju dan tidak ada unsur penolakan. 
Adanya muta’aqidain (pelaku akad) Mumayyiz Syarat umum dari bank nasabah yang dapat transaksi dengan bank adalah sudah dewasa. Jika belum harus ada izin /perwakilan dari walinya 
Dewasa Syarat umum dari bank nasabah yang dapat transaksi dengan bank adalah sudah dewasa. Jika belum harus ada izin /perwakilan dari walinya 
Dilakukan atas dasar kemauan sendiri Nasabah yang datang kebank tidak ada paksaan harus menabung kebank 
Adanya Ma’qud alaih (barang dan harga) Objek dan harganya suci Objeknya adalah komoditas yang telah dibeli di bursa sebelumnya 
Dapat dimanfaatkan secara syara’ Tidak dapat dimanfatkan secara syara’ karena barang belum diterima oleh naasbah 
Barang yang dijual itu milik penjual ketika dijual Barang yang dijual belum dimiliki 
Dapat diserahterimakan Barang tidak dapat diserahterimakan karena barangnya tidak dimiliki dan berada jauh dari jangkuannya 
Barang dan harga harus diketahui dengan jelas untuk mencegah terjadinya perselisihan Barang secara spesifikasi tertulis dapat di ketahui dan harga juga dapat di ketahui harga asal dan tambahan marginnya 
Akadnya tidak dibatasi dengan waktu Akad tidak dibatasi oleh waktu dalam kepemilikan barang yang dijual 
Syarat tambahan Mengetahui harga pertama pembelian barang Bank mengetahui harga awal barang 
Mengetahui keuntungan Jika bank yang membeli bank mengetahui keuntungan. Dan jika bank sebagai agent maka kemungkinan besar pembeli tidak mengetahui.. 
Modal hendaklah dari komoditi yang memiliki kesamaan dan jenis (bisa ditakar, ditimbang, atau dihitung) Modal yang diapakai tidak memiliki jenis kesamaan karena transaksi ini antara barang dan uang 
Sistem murabahah dalam harta riba hendaknya tidak dinisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama Secara sistem bebas dari riba karena harga+margin diketahui dan ditentukan diawal serta tidak mengalami perubahan selama transaksi. Dan harga dinisbatkan pada barang 
Transaksi pertama haruslah sah Transaksi pertama tidak sah karena termasuk jual beli kali bil kali atau bai’ dain bi dain. 
Keterangan:
T = Terpenuhi
TT = Tidak terpenuhi
Sumber diolah
Tabel 4.2
Implementasi akad murabahah

Jual beli murabahah ini adalah lanjutan dari jual beli pertama yang dilakukan bank dengan broker. Melihat tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa kontrak ini tidak dapat dikatakan sah karena dalam beberapa syaratnya tidak terpenuhi dengan sempurna baik dari sisi shighoh, ma’qud ’alaih dan syarat tambahan khusus untuk murabahah.
Dalam transaksi murabahah ini syarat yang tidak terpenuhi dari sisi ma’qud alaihnya adalah sama dengan jual beli sebelumnya, yaitu pada objek dan harga tidak suci, tidak dapat dimanfaatkan secara syara’, tidak dapat diserahterimakan, barang yang dijual tidak dimiliki oleh penjual. Khusus untuk syarat tambahan tentang murabahah ada satu syarat yang tidak terpenuhi hal ini terjadi karena akibat dari transaksi sebelumnya. Syarat tersebut yaitu transaksi sebelumnya harus sah, sedang dalam transaksi murabahah ini transaksi sebelumnya tidak sah karena transaksi pertama termasuk transaksi bai’ dain bi dain atau bai’ kali bi kali yang dilarang oleh syariat.
Melihat dari ketiga akad diatas, dapat disimpulkan bahwa konsep dan mekanisme transaksi ini secara keseluruhan tidak sah dan dilarang oleh syariat. Karena terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad-akad utamanya yaitu pada akad bai’ musawamah dan bai’ murabahah.
4.1.2. Motif Atau Tujuan Adanya Transaksi CMP
Telah dijelaskan diatas bahwa awal munculnya produk ini adalah kurangnya alat likuiditas bank syariah dan keuangan syariah. Kemudain berkembang tidak hanya untuk likuiditas saja tetapi juga untuk pembiyaan dan deposito jangka pendek. Tujuan utama dari semuanya ini adalah untuk mendapatkan dana segar yang likuid tetapi juga menguntungkan bagi orang yang berkepentingan.
Khusus untuk deposito jangka pendek tujuan utamanya adalah bagaimana bank mendapat dana segar dan murah sedang nasabah mendapatkan hasil yang tetap dari dana yang dipinjamkan kepada bank. Konsep ini sebenarnya sama dengan bunga (fixed return) namun untuk menghindari agar tidak dikatakan riab memakai hilah yaitu dperantarai jual beli murabahah. Jadi tujuan bank dari awal berniat untuk mendapatkan uang tunai, dengan membayar sejumlah dana yang lebih di kemudian hari dengan hilah melalui akad, penunjukan wakil dan MoU yang seakan-akan transaksi ini diperbolehkan oleh syariah. Jadi pada intinya motif transaksi ini sama saja dengan konvensional.

Aktiva Pasiva
Kas Kewajiban:
DPK

Piutang Pembiayaan Modal

Gambar 4.2
Posisi produk CMP dilihat dari neraca bank

Dari gambar tersebut dapat dilihat pembahasan CMP untuk deposito margin tetap masuk dalam kategori pasiva, dalam manajemen bank masuk dalam kategori manajemen dana bank syariah. Berdasarkan gambar tersebut tujuan adanya produk ini adalah menjaring dana masyarakat untuk menabung kebank syariah lebih banyak. Feature yang ditawarkan adalah margin tetap atau fixed return yang dijamin oleh bank.
Telah disebutkan diatas bahwa kalau dilihat waktu penetapan margin tidak ada bedanya dengan riba. Namun alasan ini berbeda dengan riba adalah karena adanya hilah yang memungkinkan bebas dari riba karena prosedurnya dibuat sedemikian rupa. Untuk transaksi menggunakan hilah, para ulama berpendapat sah-sah saja, sepanjang tidak merusak fundamental, dasar dari pada prinsip prinsip syariah, atau merusak manfaatnya. Namun, masalah yang terpenting adalah niat, setiap perbuatan terjadi pada dasarnya karena adanya niat, dan setiap orang akan mendapat pahala berdasarkan niat dalam melakukan segala sesuatu.
Ketika niat seseorang baik, perbuatannya dapat di terima, apa bila niatnya salah, perbuatannya dapat di katakan salah. Para ulama membuat sebuah kaidah ;
“Yang menjadi patokan dalam setiap transaksi adalah makna makna (yang dikandung) dan tujuan-tujuan(nya) bukan pada bentuk formal atau lafal-lafalnya”

Kaitannya dengan ini Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah sebagaimana yang dikutip oleh Haroen Nasrun menyatakan ;
“siapa yang meneliti (memahami) secara mendalam sumber-sumber syara’ akan jelas baginya bahwa asy-syari’ membatalkan lafal-lafal yang dituju oleh pelaku (suatu akad) bukan hakikat makna sebenarnya……..dan barang siapa yang tidak memperhatikantujuan-tujuan yang terkandung bebragai akad dan memberlakukan (menjalankan) akad sesuai dengan bentuk formalnya akan berakibat kepada membiarkan (tidak melaknat) orang orang yang memeras anggur ((untuk dijadikan khamar) dan membiarkan setiap orang untuk melakukannya, sekalipun tujuannya jelas unutk membuat khamr….. Bahwa tujuan tujuan dan keyakinan-keyakinan bisa menjadi patokan dalam berbagai bentuk tindakan hukum dan ungkapan-ungkapan, sebagaimana halnya berlaku dalam persoalan yang brkaitan dengan amalan-amalan taqarrub dan ibadah (kepada Allah). Tujuan, niat, dan keyakinan membuat sesuatu menjadi halal, haram, sahih, fasid, taat, maksiat, sebagaimana juga tujuan dalam ibdaha menjadikannya wajib, dianjurkan (sunat), diharamkan, sahih atau fasid.

Memang niat tidak dapat dilihat oleh mata tapi niat bisa diketahui jika hal tersebut sudah menjadi sebuah trend atau menjadi sebuah motif bersama sehingga kecenderungan bersama ini menunjukan niatnya. Dalam masalah bursa berjangka ini tidak bisa hanya dilihat dari individu saja dalam meilhat apa motif dan tujuannya tetapi melihatnya harus secara makro.
Dari awal sudah jelas bahwa niat bank syariah melirik produk ini dengan yang tidak jauh berbedda dengan produk konvensional. Dengan menghalalkan berbagai cara atau hilah agar tujuan mereka tercapai. Seandainya produk CMP ini objeknya diubah kepasar spot sudah tidak menarik lagi bagi para pelaku tranasksi ini, karena tidak likuid lagi.
Telah disebutkan diatas bahwa praktek commodity murabahah deposit saat ini similiar (mirip/ menyerupai) dengan certificate of deposit yang berarti dapat diperjualbelikan kembali. Karena produk ini dikatakan mirip dengan produk konvensional maka bisa dipastikan tujuan adanya produk ini juga dipakai untuk melakukan spekulasi. Dimana spekulasi saat ini lebih banyak mengandung aspek gharar (ketidakjelasan). Dengan adanya produk ini akan menambah konsentrasi uang pda sektor moneter.
4.2.3. Akad Tawarruq Dalam Implementasi Kekinian
Sampai saat ini para ulama masih berdebat mengenai transaksi tawarruq ini antara boleh dan tidak transaksi ini. Alasan utama yang membolehkan adalah terkait masalah illat. Jika illat yang mengharamkannya telah dihilangkan dengan cara hilah maka transaksi itu boleh sedang yang kontra lebih pada niat dan maslahah mafsadahnya yang ditimbulkan dari transaksi itu .
Islamic Fiqh Academy, yang beranggotakan negara negara Islam yang tergabung dalam OKI pada konferensi tahunan nya sesi ke 15 di kota Mekkah, telah mengeluarkan resolusi yang mendukung di perbolehkannya transaksi tawarruq, dengan syarat, pembeli tidak menjual kembali barang yang telah di belinya kepada penjual pertama dengan harga yang lebih rendah, langsung atau tidak langsung, yang kalau terjadi, hal itu masuk dalam katagori transaksi yang mengandung riba. Namun secara umum Islamic Fiqh Academy Jeddah, pada sesi ke 17 konferensi tahunan, memandang bahwa Tawarruq yang dipraktikkan oleh Lembaga Keuangan Syariah selama ini hukumnya illegal atau dilarang .
Struktur tawarruq yang di adopsi oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) saat ini strukturnya berbeda dengan tawarruq klasik atau tawarruq fighi. Struktur tawarruq yang sudah di modifikasi oleh bank-bank syariah memiliki variasi dan tujuan yang berbeda antara satu Bank syariah dengan bank-bank syariah yang lainnya, yang di kenal dengan nama tawarruq munazam atau regulated tawarruq atau organized tawarruq . Perbendaan tawarruq fiqhi atau klasik dan tawwaruq munazam dapat diringkas sebagai berikut:
Tawarruq Munazam Tawarruq Fighi
Di lakukan oleh 4 Pihak Di lakukan oleh 3 pihak
Ada perjanjian di muka untuk membeli komoditi Tidak ada perjanjian untuk membeli
Tidak ada perjanjian untuk membeli dari Nasabah (Mutawarriq) Hanya ada 2 dasar jual beli
Melibatkan perjanjian bersama/MoU yang harus sesuai dengan prosedur. Tidak ada MoU
Adanya penunjukan Bank sebagai wakil dari nasabah untuk menjual komoditi kepada pihak lain nya. Nasabah menjual sendiri komoditi nya.
Tidak terjadinya pemindahan fisik dari komoditi, hanya sebatas penanda tanganan akad jual beli. Pemindahan komoditi secara fisik terjadi , setiap kali terjadi nya akad jual-beli.

Tabel. 4.4
Perbendaan antara tawarruq fiqhi dan tawarruq munazam

Para ulama yang mengizinkan implementasi dari tawarruq munazam ini berpendapat bahwa jika setiap langkah dari prosedur yang di lalui dalam processnya sesuai dengan prinsip syariah. maka tidak ada alasan untuk tidak mengatakan bahwa semua prosedurnya adalah sah. Para ulama yang mendukung tawarruq munazam berpendapat bahwa transaksinya sangat serupa dengan tawarruq fighi, hanya lebih well oranized (teratur) agar lebih lancar dan cepat prosesnya .
Sedang argumentasi dari para ulama yang kontra pada tawarruq Munazam yaitu : Jika si penjual, menjual barangnya dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar kepada mutawarriq, sebagai akibat dari pembayaran yang tertunda/dengan cicilan. Dengan begitu artinya tawarruq munazam adalah indikasi dari kerjasama antara Bank dan nasabahnya yang bertujuan untuk menyediakan dana segar terhadap kewajiban kredit nasbahahnya atau banknya. Sehingga prinsip objektifitas dari niat -tentang niat telah dijelaskan pada pembahasan motif- dalam konteks ini sangatlah relevan. Kedua masalah hilah yang dipakai menurut ulama yang kontra melihat adanya persamaan hilah atau rekayasa untuk melakukan hal hal yang di larang, yang indikasi ke arah untuk mendapatkan riba yang permanent sifatnya. Melalui beberapa process, Bank Syariah hanya berperan sebagai perantara yang tidak sungguh sungguh tertarik dengan jual beli komoditi atau memasuki pasar komoditi international. Begitu juga nasabahnya, tidak berniat untuk memiliki komoditi tersebut atau pada kasus kasus tertentu tidak tahu manahu tentang adanya process jual beli komoditi. Karena tujuan utamanya hanyalah untuk mendapatkan uang tunai segera dari bank (nasabah jika berbentuk deposito-pen), dengan berhutang yang akan di bayar dengan cicilan. Oleh karena itu, sebagian dari Ulama mengangap transaksi ini adalah transaksi Ribawi
Dalam kaitannya dua pendapat diatas point utamanya adalah illat dan hilah. Dimana untuk menghilangkan riba atau sebab-sebab yang mengharamkan transaksi yang mengandung riba ulama yang pro tawarruq menggunakan hilah. Namun yang kontra tidak hanya berhenti pada hilah saja mereka lebih mengedepankan hikmah dibalik trasaksi terselubung tersebut. Mereka lebih melihat moralitas para pelakunya bukan pada formalitas transaksinya. Menurut penulis dalam menetapkan sebuah hukum illat saja tidak cukup namun juga perlu melihat hikmahnya. Hal ini perlu karena kaitannya dengan hiyal yang digunakan untuk melegalkan sebuah transaksi muamalah. Jadi, dalam masalah riba dalam hukum islam hanya sebatas legalitas semata yang terkait bentuk luarnya atau formalitasnya saja, tidak ada tempat bagi moral untuk berbicara . Seharusnya hukum fiqh dapat menjalankan fungsinya sebagai pengontrol formal legal hukum dan juga pengontrol moral etika masyarakat.
Kembali pada masalah tawarruq munazam, dari hasil penelitian para Ulama, tawarruq munazam telah melanggar beberapa larangan yang di sebutkan dalam hadist ;
5. Secara explicit sama dengan formasi dalam inah , karena komoditinya kembali kepada penjual asalnya .
6. Dimana pada transaksi ini jual beli untuk mendapatkan keuntungan melalui pinjaman. Jadi tujuan dari pada tawarruq munazam ini adalah pertukaran antara uang tunai dengan hutang yang lebih besar nilainya. Itu sebabnya tawarruq munazam tidak dapat memenuhi qualifikasi sebagai pembiayaan alternatif dari pada pembiayaan konvensional yang berbasis interest (bunga/riba).
7. Satu hal yang juga banyak di kritik oleh para ulama yang tidak setuju dengan implementasi dari transaksi tawarruq munazam ini adalah: komoditi yang di beli di pasar international adalah sebuah refleksi dari transaksi ribawi, yaitu riba al fadl, yang dilarang.
8. Dan terakhir Islamic Figh Academy Jeddah, pada konferensi tahunannya yang ke 17, tidak memberi izin atas praktek tawarruq munazam yang berlaku di beberapa Bank Syariah pada saat ini, di karenakan praktek ini hanyalah sebatas di atas kertas untuk mendapatkan uang tunai.
4.2.4. Kenapa Para Ulama Dahulu Tidak Berkata Tidak Pada Tawarruq?
Pertanyaan ini juga sempat menghantui penulis. Untuk menjawab pertanyaan tersebut yang perlu diingat adalah masalah ini termasuk masalah ijtihadi yang bisa berubah sesuai dengan perubahan tempat, situasi, waktu, dan karena perubahan social. Bisa berubahnya hukum ijtihadi itu adalah berdasarkan kaidah hukum islam yang telah disepakati oleh semua fuqaha (ahli fiqh) dan ushuliyin (ahli ushul fiqh) menyebutkan bahwa ;
تَغَيُّرُالأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الأَزْمِنَةِ وَ الأَمْكِنَةِ وَ الأَحْوَالِ
“Hukum hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan”
الحُكْمُ يَدُوْرُ مَعَ العِلَّةِ وُجُوْدًا وَعَدَمًا
“Hukum berputar bersama illatnya (penyebab adanya hukum) baik ada dan tiadanya hukum”

M. Nejatulah Sidqi memberikan jawaban yang bagus sekali mengenai pertanyaan diatas. Pertama fuqaha pada masa itu berbeda keadaannya dan alat analisis ekonomi makro yang dibutuhkan untuk menemukan mafsadah dari efek tawrruq tidak ada pada waktu itu. Kedua Pengaruh mafsadah dari tawarruq pada ekonomi secara keseluruhan pada saat sekarang ini tidak ditemui pada waktu itu. Sebagaimana manfaat pada kasus individu tertentu mudah untuk ditemukan.
Beliau beralasan bahwa secara ekonomi utang pada saat itu tidak berperan sebesar pada saat ini. Uang pada waktu itu tidak berdasarkan pada utang. Tidak ada bahkan walupun sedikit yang menyerupai pasar utang seperti saat ini. Para pedagang spekulasi saat itu fokus pada harga riil barang dan jasa daripada intrumrnt utang. Fluktuasi ekonomi orisil terjadi pada saat kekeringan, kelaparan, gagal panen atau perubahan populasi besar besaran daripada di sektor keuangan, pembiayaan utang bisnis sebagai pilihan kedua dll.
4.2.5. Commodity Murabahah; Maslahah Atau Mafsadah?
Diatas telah dijelaskan bahwa akad yang dipakai dalam konsep commodity murabahah adalah akad tawarruq. Sebagaimana penulis ungkapkan sebelumnya bahwa untuk melihat apakah produk ini sesuai dengan syariah atau tidak tidak hanya dilihat dari skema atau alur transaskinya akan tetapi juga harus dilihat dari aspek ekonominya juga. Dari penelusuran literatur yang penulis dapatkan bahwa secara umum konsep ini memberikan mafsadah yang lebih besar daripada maslahahnya.
Esensi dari konsep CMP adalah menggunakan akad tawarruq dan tujuan utama dari konsep ini adalah bagaimana mendapatkan likuiditas baik dari segi nasabah bank atau dari segi bank itu sendiri. Penulis sependapat dengan M. Nejatullah Sidqi bahwa konsep tawarruq ini lebih besar mafasdahnya daripada maslahahanya jika dilhat dari segi kepentingan umum. Dibawah ini adalah mafsadah yang telah dirangkum oleh Sidqi :
1) Tawarruq menyebabkan pembentukan utang yang mana volumenya cenderung mengalami peningkatan.
2) Hasil pertukaran (exchange) uang sekarang dengan uang dikemudian hari adalah tidak fair dari segi sudut pandang resiko dan termasuk ketidakpastian.
3) Hal ini menyebabkan perkembangbiakan utang secara terus menerus, menuju arah perjudian seperti transaksi spekulasi
4) Hal ini menyebabkan keuangan berdasarkan utang (debt finance) yang terus menerus, meningkatkan ketidak stabilan dalam ekonomy. Dalam debt-based economy, suplay uang dihubungkan kepada utang yang mana tendency kedepannya adalah peningkatan (expantion) lonjakan inflasi.
5) Ini menghasilkan ketidakadilan dalam distribusi pendapatan dan kesejahteraan. Dan menghasilkan keuangan berdasarkan utang yang terus menerus, dalam ketidakefesienan alokasi sumber daya.
6) Dengan pengkonsolidasian pembiayaan berbasis utang (debt financing) berkontribusi untuk meningkatkan tingkatan (level) kekhawatiran dan kerusakan (destruction) lingkungan.
Jika dilihat dari sudut pandang perbankan, mafsadah yang ditimbulkan adalah sebagai berikut:
1. Awal mula munculnya bank islam (syariah) adalah untuk menghilangkan riba dengan jargonnya profit and loss sharing. Sampai saat ini jargon tersebut belum terealisasi. Karena komposisi pembiayaan yang besar dipakai adalah murabahah. Dengan adanya CMP deposito jangka pendek yang terikat pada pasar derivatif akan semakin menjauhkan bank dari konsep awalnya. Pada akhirnya paradigma berpikirnya bank syariah sama saja dengan paradigma bank konvensional.
2. Bungkus-bungkus syariah yang mengerucut kepada pengembangan konsep Tawarruq/Tawriq dalam bentuk commodity murabahah itu sebenarnya cuma menguntungkan segelintir pihak karena meniadakan fungsi yang paling digembar-gemborkan di perbankan syariah yaitu sebagai ‘the true financial intermediary between financial sector and the real sector’. Dan hanya produk ini berkutat pada sektor keuangan saja
3. Sebagaimana diawal dijelaskan produk ini lebih difokuskan kepada korporate dan institusi -contoh nyatanya adalah bank HSBC syariah ketika mengeluarkan produk ini yang menjadi nasabahnya adalah bank Danamon syariah-. Artinya hal ini dana bank syariah akan menambah konsentrasi dananya pada sektor keuangan seperti halnya konvensional. Dan yang menikmati hanyalah segelintir orang saja. Moralitas –ta’awun- dalam ekonomi tidak terealisasi yang ada moralitas profit
4. Jika Bank-bank syariah lebih banyak yang melakukan transaksi commodity murabahah untuk menarik tabungan/deposito murabahah dari nasabah lokal dan kemudian pembelian komoditasnya keluar negeri –kelondon- maka yang terjadi adalah cash outflow besar-besaran dari lokal ke luar negeri sedang dalam negeri ini butuh dana yang besar untuk membiayai pembangunan sektor riilnya. Hal ini akan menambah kesengsaraan rakyat Indonesia. Dan menghilangkan fungsi bank syariah hadir di Indonesia sebagai penyambung sektor keuangan dengan sektor riil.
5. Praktek yang diterapakan saat ini adalah deposito jenis certificate of deposit (CD) artinya deposito ini dapat diperjualbelikan kembali. Jadi tidak ada bedanya dengan konvensional yang sudah ada. CD ini termasuk produk derifativ yang dipakai bentuk. Artinya produk ini pada akhirnaya akan mengarah pada kegiatan spekulasi yang penuih dengan aspek gharar.
6. Produk ini akan menambah gap (ketimpangan) antara sektor riil dan moneter (keuangan) lebih besar lagi. Dimana ketimpangan sektor riil dan keuangan saat ini rasionya sudah mencapai 6:500 . Semakin besar ketimpangan ini menunjukan semakin tinggi tingkat kemiskinan dan pengangguran di dunia riil.
Dari uraian diatas dapat penulis menyimpulkan bahwa mafsadah yang ditimbulkan lebih besar dari pada maslahah yang didapat. Mengingat dalam salah satu sumber hukum yaitu saddu dzari’ah (tidakan preventif) dimana kita harus melakukan tindakan pencegahan sebelum terjadi marabahaya dan kaidah fiqhiyah dibawah ini;
دَرْءُ المَفَاسَدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المَصَالِحِ
”Menghindari kerusakan/resiko itu lebih didahulukan atas menarik kemanfaatan ”
الضَّرَارُ يُزَالُ
”Marabahaya itu dihilangkan ”

Maka demi menghindari mafsadah yang lebih besar lagi, praktek transaksi ini dilarang karena tidak sesuai dengan tujuan syariah islam (maqasid syariah) yaitu menjaga harta. Harta disini tidak sebatas harta pribadi tetapi juga dalam arti harta sebuah negara.

A Shari‘ah Analysis of Issues in Islamic Leasing

September 5, 2010 Leave a comment

Mohammad Hashim Kamali

International Islamic University Malaysia (IIUM)

Kuala Lumpur, Malaysia

Abstract: This essay is presented in two parts and several sections.
The first part provides a fairly detailed examination of the fiqh rules
pertaining to the contract of ijarah. It begins with the definition of
ijarah and reviews the leading schools of Islamic law on the basic
conditions and requirements of this contract. This is followed by a
review of the two varieties of ijarah known to the market, namely
operational lease, and financial lease. The discussion proceeds with a
review of contractual options (khiyarat) and their relevance to ijarah,
liability for loss and insertion of penalty clauses in the ijarah, and then
the fiqh rules pertaining to the termination of this contract.

The second part of this essay deals with the sukuk (bonds) in
general and the Islamic bonds in particular. It also discusses potential
benefits of Islamic bonds and their effects on economic development
and examines experts’ opinions on issues of concern to Islamic bonds
that have drawn the attention of commentators. A brief review of some
recent issuances of Islamic bonds is followed by a discussion of hybrid
assets in the sukuk.

I. Introductory Remarks

This essay is presented in two parts, one of which provides an exposition of the fiqh
rules pertaining to ijarah, and the other addresses market developments and Shari‘ah-
related issues in ijarah bonds. The discussion starts with a review of the concept and
definition of ijarah, its basic requirements and conditions of validity according to the
leading schools of fiqh. This is followed by a brief discussion of the two forms of ijarah,
namely operational lease and financial lease, drawing attention to the fact that financial
leasing and securitization of ijarah do not find a precedent in the works of fiqh. The
succeeding sections expound the fiqh rules pertaining to contractual stipulations, and the
relevance of options (khiyarat) to ijarah, liability for loss, penalty for default, and the
termination of ijarah.

(*) It is a revised and improved version of the paper presented at the International Islamic Leasing Conference
in Kuwait, April 24-25, 2005.

(1) See for details Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, Lahore: Faran Academy, n.d, II,
166; Wahbah al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, 3rd edn. Damascus: Dar al-Fikr, 1409/1989,
IV, 130; Abd al-Wahhab Abu Sulayman, ‘Aqd al-Ijarah 19-21 (n.6); ‘Ali al-Khafif, 485 (see note 2).

(2) Muwaffaq al-Din Ibn Qudamah, al-Mughni, n.8 below, VI, 12: Abu Sulayman (next note 6) ‘Aqd al-
Ijarah, 18, Ali al-Khafif, Ahkam al-Mu‘malat al-Shar‘iyah, Bahrain, Bank al-Baraka, n.d., 485;
‘Abdullah ‘Alawi Haji Hasan, Sales and Contracts in Early Islamic Commercial Law, Islamabad:
Islamic Research Institute, 1984, 155.

The second part on developments in the sukuk market introduces the sukuk and then
provides a more detailed discussion of ijarah bonds. The discussion highlights the
potential benefits of Islamic bonds in reference to mobilization of funds that can
stimulate economic development and serve therefore the maslahah (welfare, interest) of
the people. The discussion proceeds with a review of expert opinion including some fiqh
academy resolutions on issues of concern to Islamic bonds and commentators response
to some of those issues. This is followed by a brief review of some recent bonds issues,
the development of hybrid assets in sukuk, and a conclusion.

II. The Contract of Ijarah

Ijarah derives from the root word ajara – to recompense, compensate or give a
consideration and return. Ajr refers to a worker’s wage, and ujrah to rental payment. In
its juristic usage, ijarah primarily refers to both a rental as well as a hire contract that
engages the services of persons. In its current usage ijarah also occurs in two types,
namely operational lease and financial lease, the latter is known as ijarah wa iqtina‘.

Ijarah is validated by the Qur’an, Sunnah, and general consensus (ijma‘). Several
verses are found in the Qur’an (al-Kahf,77:al-Qasas, 26: al-Talaq, 65-6) on the worker’s
entitlement to a wage where references are also made to the practices of previous
Prophets on ijarah, thus indicating that ijarah represents an instance of continuity in the
Qur’an of the laws of previous nations. References also occur in hadith to ijarah and the
employer-employee relations, including, for example, the instruction, in symbolic terms,
to the employer to “pay the employee his wages before the sweat of his brow dries up”.
Whereas the Qur’an and Sunnah only refer to ijarah as an employment contract, the
companions of the Prophet practiced ijarah, in the sense of employment as well as
rental of real property. The validity of ijarah is thus upheld by conclusive ijma‘ of the
companions, as well as general custom (‘urf) among Muslims that prevails to this day(
F1F).

The fiqh texts provide elaborate details on ijarah which stop short nevertheless of
offering a blueprint for the modern applications of this contract, especially as a mode of
contemporary finance. This essay explores aspects of fiqh on ijarah that are of relevance
also to contemporary applications of this contract.

Scholars of the four schools of Islamic law have differed somewhat on the precise
definition of ijarah. All the madhahib are in agreement however, that ijarah is a
contract of the sale of known and specified benefits or services in return for
compensation(
F2F). Minor variations that occur in the definition of ijarah may be
summarized as follows: Whereas the Maliki and Hanbali definitions of ijarah qualify
benefits and services into lawful benefits and services (manfa’ah mubahah) that would
preclude unlawful objects and activities, other schools subsume this qualification under
the conditions and requirements of ijarah. Another stipulation of the Hanbali definition is

(3) Cf. Abd al-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba‘ah, Cairo, Al-Maktabah al-
Tawfiqiyah, n.d. III, 86-90.

(4) Cf. Al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arbacah, n.3, III, 97.

(5) Id., III, 104.

(6) Mansur Ibn Yunus al-Buhuti, Kashaf al-Qina‘an Matn al-Iqna‘, ed. Mustafa Hilal, Riyadh: Maktabat al-
Nasr al-Hadithah, n.d. III, 561; ‘Abd al-Wahhab Abu Sulayman, ‘Aqd al-ijarah Masdar min Masadir
al-Tamwil al-Islamiyah, Jeddah, Islamic Research and Training Institute, 1413/1992, 27.

(7) Ali al-Khafif, Ahkam Mu‘amalat al-Shar‘iyah, n.2, 487.

To say that ijarah is the sale of benefits differentiates it from sale proper, gift and
charity (bay’, hibah, sadaqah) which consist of the transfer of the capital asset as a
whole and not only of its benefits. Ijarah is thus a sale of benefits, or usufruct, usually
of durable goods. Reference is also made in the precise determination of what may or
may not be suitable for ijarah to the prevailing custom, which is also applicable to the
mode of payment, whether of wages or rental, as to how they are paid. Consideration in
ijarah is normally payable toward the end of a specified period, be it a week, month or
year, as the benefit of ijarah usually materializes over a period of time. Yet Custom
may change this and determine that the benefit of ijarah be paid for in advance.(
F4F)
Custom also determines the manner how the usufruct is derived in ijarah. A tenant is
thus expected to live in the rented place and use it for familiar purposes of living and
not outside the customary expectations of proper usage for that purpose(
F5F).

Since ijarah is a variety of sale, it is lawful in everything that can lawfully be
bought and sold, and the rules of Shari‘ah pertaining to sale are also generally
applicable to ijarah. The fuqaha‘ have, however, singled out basically two things,
namely the human being, and the waqf property which cannot be sold but can be made
the valid subject matter of ijarah.(
F6F) Furthermore, since ijarah is a variety of sale,
anything that can be paid as a price (thaman) in sale can also be given as consideration
in ijarah.

Most of the rules relating to the contract of sale, such as those pertaining to sanity,
adolescence and consent of the contracting parties without which no contract can come
into existence also apply to ijarah. Other rules of sale that apply to ijarah include
options (khiyarat) such as khiyar al-ru‘yah (option of viewing), khiyar al-‘ayb and
khiyar al-shar‘i (option of defect, and option of condition), revocation (faskh), and
iqalah (termination by mutual agreement), but not pre-emption (shuf‘ah). The Shafi’is
also disallow khiyar al-shari in ijarah. In a defective ijarah (ijarah fasidah) the fair rent
or wage (ajr al-mithl) but not the one specified in contract would be applicable. Since
ijarah transfers the ownership of usufruct from the lessor to the lessee, the former must
not only own the assets involved but also be able to transfer the ownership of its
benefits to the lessee(
F7F). It is also a requirement of a valid ijarah that the capital asset

(8) Muwaffaq al-Din Ibn Qudamah al-Maqdisi, al-Mughni, Beirut: Dar al-Kitab al-Jadid, 1403/1983, VI,
12. Mohammad Abu Zahrah, al-Milkiyah wa Nazariyat al-‘Aqd fi’l Shari‘ah, Cairo: Dar al-Fikr, n.d.,
272; Shams al-Din al-Ramli, Nihayat al-Muhtaj (see n.22), IV, 6.

(9) Fakh al-Din ‘Uthman al-Zayla‘i, Tabyin al-Haqa’iq Sharh Kanz al-Daqa’iq, 2nd edn. Beirut: Dar al-
Ma‘rifah, V, 106: al-Jaziri, Kitab al-Fiqh, n.3, III, 93; Abu Sulayman, ‘Aqd al-Ijarah n. 6, p.30.

Other conditions required in a valid ijarah are that the two sides of the exchange
must both be known and specified in such a way that eliminates the possibility of
disagreement and dispute; that the usufruct in question has a financial or market value;
and also that it does not involve indulgence in haram activities and substances(
F8).
Objects such as a dead carcass, pork, wine, and prohibited activities such as usury,
prostitution and gambling may not be the subject either of sale or ijarah.

Moreover, ijarah like sale involves exchange of values on both sides. The usufruct
in ijarah may thus be sold for money, another object of value, or indeed another
usufruct such as rental of a house in exchange for the rental of another house. This is the
majority position although the Hanafis have held that the counter values of ijarah
should not be of the same genus. The reason given that the benefits of ijarah are non-
existent on both sides at the time of contract, and since ijarah is a form of sale, if both
the counter values are of the same genus, it would resemble deferred sale (bay‘ bi‘l-
nasi‘ah) on both sides, which is not permissible(
F9F). Deferment is allowed according to
the majority of jurists of one of the counter values in sale, such as in salam or bay’ bi-
thaman ajil (BBA) but not of both sides of the bargain.

Leasing is used as a mode of financing by Islamic financial institutions with the
purpose of enabling customers to use durable goods and equipment such as ships,
aircraft, heavy machines and plants in productive enterprises without having to buy
them. In a simple ijarah that does not involve securitization of the ijarah receivables,
the customer or the lessee, pays a certain amount in cash as rental of the leased asset
over a period of time. Since the Islamic bank or financial institution acquires the desired
asset only when a client requests it and commits himself to enter into a lease contract
with the bank, the bank can make a profit by setting the rent at a level that covers, over
the lease period, the purchase price as well as a return in line with the current rate of
mark-up murabahah. The lease is usually for a time long enough to cover the life of the
asset. The banks are usually not interested in the asset itself and the contract generally
provides for sale or gift of the asset to the lessee at the end of the contract period. This is
ijarah-wa-iqtina‘, or a lease ending up with the lessee owning the asset. This form of
ijarah is widely practiced as it is akin to murabahah and suits the banks’ role as
financial intermediaries.

The Syariah Advisory Council (SAC) of the Securities Commission of Malaysia
has noted that financial leasing is not a new contract but an extension of the contract of
ijarah and a mechanism that develops the same concept into a mode of financing.
Moreover, the sale of usufruct which is a feature of financial lease is lawful and Islamic
jurisprudence recognises it as mal. The SAC thus noted that “financial lease without a

(10) Securities Commission of Malaysia, Resolutions of the Securities Commission, Syariah Advisory
Council, Kuala Lumpur, 2002, 69.

(11) Cf., Muhammad Taqi Uthmani, no. 14, Introduction to Islamic Finance, 172.

penalty clause does not contradict Syariah”(
F10F). The SAC further noted that in their
calculation of the rental, the leasing companies take a similar approach, which is based
on the value of the asset, rate of charge or return, and the period of financing, The main
difference being that an operational lease does not offer an option to the lessee to buy
the leased asset.

Notwithstanding its general acceptance in Islamic banks, some aspects of financial
leasing are not fully Shari‘ah compliant and need to be reviewed and rectified. One of
these is concerned with assignment of lease without the transfer of ownership. The
lessor can sell the leased property to a third party in which case the relation of lessor
and lessee shall be established between the new owner and the lessee. However,
assignment of the lease itself for a monetary consideration without assigning ownership
of the leased asset is not valid. The difference being that in the latter case the ownership
of the asset is not transferred to the assignee, but he becomes entitled to receive rent of
the asset only. This kind of assignment is acceptable in Shari‘ah only where no
monetary consideration is involved. For example, a lessor can assign his right to claim
rent from the lessee to his brother or friend as a gift. Similarly, he can assign this right
to any one of his creditors to set off his debt out of the rent receivables. But if the lessor
wishes to sell this right for a price, he would be indulging in the sale of money (the
amount of rentals) for money which would be tantamount to riba(
F11F).

Unlike sale which under the scholastic fiqh cannot be effected for a future date,
ijarah for a future date is permissible. The lease period, and also the lessor’s entitlement
to rent, however, commence form the date on which the leased asset is delivered to the
lessee, regardless as to whether the lessee has started using it or not. This enables both
the lessor and lessee to make preparation plans ahead over a longer period of time. The
rent or any part thereof may be payable in advance before delivery of the asset to the
lessee, but the amount so collected by the lessor remains with him as payment on
account that is adjustable against the actual rent. Jointly owned property by two or more
persons can be leased out and the rent is distributed among them in proportion to their
respective share in the property. A joint owner of a property may also lease out his part
to his partner but not to an outsider without an agreement with his partner/s first. The
lessee may not use the leased asset for purposes other than those specified in the lease
agreement. If no such purpose has been specified in the lease agreement, the asset may
be used for any purpose that is deemed customary and normal.

III. Two Modes of Lease Financing

The fiqh discourse does not envisage ijarah as a mode of financing, but a transaction
for the transfer of usufruct from person to person for an agreed consideration and period.
Yet as earlier noted, in financial leasing, ijarah is basically used as a substitute to long
term lending on the basis of interest. The lessee thus acquires the equipment he needs
without borrowing on interest but resorts to leasing as an alternative. Leasing companies

(12) Cf. Husayn Hamid Hassan, al-Istithmar al-Islami wa Turuq Tamwiliah, Bank Dubai al-Islami, (in-
house publication) 1997, 60. In Malaysia this variation has been further extended in the form of what is
known as ijarah thumma al-bay‘ (ijarah then sale) which means that two separate contracts are
concluded, namely ijarah and sale: upon expiry of the lease period the lessee enters into a second
contract to purchase the leased asset from the lessor.

(13) Cf. Muhammad Nejatullah Siddiqi, Riba (Interest) and Rationale of its Prohibition. Jeddah: IRTI,
Islamic Development Bank, 2004, 62; Mohammad Muzzafar, “Ijarah: Financing on the Basis of Hire-
Purchase and Leasing” Encyclopedia of Islamic Banking, 137; Liaqat Ali Khan Niazi, Islamic Law of
Contract, Lahore, 298; Derek Weist “Issues in Islamic Leasing” London: New Horizon, June 1997, 7.

and Islamic banks often lease objects such as plants and machinery to business firms and
entrepreneurs who may be unable to buy them for their production purposes(
F12F).

In a financial lease, Islamic banks and institutions are usually not interested in the
asset itself, yet the option remains open for them to retain ownership of the item, sell or
lease it to another client. Financial leasing has become popular due to tax advantages as
the rental can be offset against corporate tax by the lessee, including zakah. Since the
client renting the equipment is not its owner, any wealth assessment for zakah will not
include the item in question.

The critics say that financial leasing basically boils down to a form of disguised
security agreement since it transfers to the lessee all the risks associated with ownership.
The long-term and binding nature of financial lease add to the weight of that problem.
Even when the leased object is eventually made into a free gift or given at a nominal
price, it does not address the issue that the residual value is predetermined and built into
the lease payments which may prove to be unjust. For the lessee loses the asset as well
as the extra payments he may have made in the event he dies or is unable to continue the
lease payments. To address this problem, it is suggested that the lease agreement should
not bind the lessee to acquire ownership of the asset as this would tie up one agreement
with another and make the one a pre-condition of the other. However, the lessor is at
liberty to sign another contract with the lessee at the end of the lease period, just as he
may also make a unilateral promise to sell, or make a gift of the leased asset to the
lessee at the end of the lease period. In this way the lessee would still have the option
whether or not he wishes to acquire ownership of the leased asset(
F13F).

In some cases the lease commences on the very day the lessee receives the price
irrespective of whether he has taken delivery of the asset. The lessee’s liability for rent
thus begins prior to taking delivery of the leased asset. This contravenes one of
requirements of ijarah as it amounts to charging rent on the money given to the
customer, and it is tantamount to interest. If the supplier has delayed delivery after
receiving the price, the lessee should not be liable for the rent of the period of delay.

Furthermore, when the lessee himself has been entrusted with the purchase of the
leased asset, two separate relations come into play between the institution and the client
one after the other. In the first instance, the client is an agent (wakil) of the institution to
purchase the asset on the latter’s behalf. The lessor-lessee relationship has not yet come
into operation at this stage. The second stage begins from the date when the client takes
delivery from the supplier. It is only then that the lessor-lessee relation begins within the
context of ijarah. During the first stage, the client cannot be held liable for the

(14) Cf. Muhammad Taqi Uthmani, Introduction to Islamic Finance, Karachi, Pakistan, Idaratul-Ma‘arif,
1999, 165.

(15) al-Khafif, Ahkam Mu‘amalat al-Shar‘iyah , n.2, 491.

obligations of the lessee as he only acts as a trustee and agent. But when he takes
delivery of the assets, he also acquires the role of the lessee(
F14F).

IV. Liability for Loss

Since the lessor, in a financial lease, bears ownership responsibilities, in the event
the asset is destroyed during the lease period, he alone stands to suffer the loss.
Similarly if the leased asset loses its utility and function without the lessee’s fault or
negligence, the lessor’s entitlement to rent discontinues. This may also be said to be one
of the differences between ijarah and conventional leasing, as the latter entitles the
lessor to receive rent even if the lessee could not obtain any benefit from the leased
asset.

Long term leases with fixed rent may be liable to market fluctuations of rent and
inflation which may present loss-incurring factors for the lessor. To prevent excessive
uncertainty in this regard, the lessor may insert a condition in the lease that the rent may
be reviewed or made renewable on new terms at specified intervals. This would be
tantamount to what is now known as floating ijarah, as opposed to fixed rate ijarah.

If the lessee contravenes any of the terms of the agreement, he may be held liable
for compensation of the loss caused, but he cannot be compelled to pay the rent of the
remaining period. The lease asset normally reverts to the lessor when the lease is
terminated. Should there be no contravention on the part of the lessee, the lease cannot
be terminated without mutual consent. Hence any stipulation which gives the lessor
unrestricted power to terminate the lease would be contrary to Shari‘ah. Similarly, any
clause which obligates the lessee to payment of rent for the remaining of the lease
period would be ultra vires the Shari‘ah.

If the leased asset has totally lost its utility and function, accidentally destroyed, or
its usufruct value substantially reduced and no restoration or repair is feasible, the lease
terminates as of the day of the loss of its utility. However, in modern practice, the leased
assets are usually insured against such contingencies, in which case, it may be
unnecessary to insert additional stipulations in the lease contract.

The lessee’s control over the leased article is in the nature of a trust (amanah) which
means he is not liable for loss and damage that occurs through normal use of the leased
object. But he is liable to pay compensation when he violates the terms of the trust and
uses the leased article contrary to what is normal and customary, or when proved
deliberately negligent and abusive(
F15F).

Financial lease agreements often stipulate a penalty if the lessee defaults on
payment. Uthmani observed that a penalty of this kind is not valid in an Islamic lease.
The reason given is that the rent after it becomes due is a debt payable by the lessee and
a monetary charge on it is tantamount to riba. A stipulation may, however, be inserted
in the ijarah agreement making late payment by the lessee over a period of time liable

(16) Uthmani, Introduction to Islamic Finance, n. 14, 171-72; see also Ali Arsalan Tariq Managing
Financial Risks of Sukuk Structures, unpublished Master of Science Dissertation at Loughborough
University, UK, 2004.

(17) SAC 20th Meeting, 14 July, 1999, see Securities Commission of Malaysia, n. 10, 102.

(18) Securities Commission of Malaysia, n. 10, 103.

to a certain amount of charity. This may provide a deterrent to late payment even though
it does not compensate the lessor for his opportunity cost over the period of default(
F16F).

The SAC of the Securities Commission of Malaysia, has held that late payment in
an operating or a financial lease may be subject to a one per cent penalty, which may
not, however, be compounded. In holding this position the SAC actually followed an
earlier resolution of its sister organization, namely the Shari‘ah Advisory Council of the
Central Bank (Bank Negara) of Malaysia, which had also approved imposition of a flat
one per cent penalty per annum(
F17F).

In a subsequent resolution of the SAC (8 November 2000) the issue of default on
payment was addressed more widely, that is, with reference to all Islamic financing
transactions, under the rubric of substitution of compensation (ta‘wid). Thus it was held
that imposing ta‘wid is permissible 1) for arrears of due payments, 2) for failure to pay
after the due date, 3) for early settlement before due date in Islamic financing products
that are based on contracts of exchange (‘uqud mu‘awadat) including Islamic debt
securities. Ta‘wid can be imposed after it is found that deliberate delay in payment
(mumatalah) is present on the part of the payee to settle the payment of principal or
profit. The rate of ta‘wid on late payment of profit is one per cent per annum of the
arrears which may not be compounded. Where the ta‘wid rate on payment of the
principal is based on the prevailing market rate in the Islamic inter bank money market;
it too may not be compounded.

The SAC resolution added that “the imposition of ta‘wid, or shart jaza’i” is penalty
agreed upon by the ‘aqd parties as compensation that can rightfully be claimed by the
creditor, when the debtor fails or is late in meeting his obligation to pay back the loan.
Payment by way of ta‘wid may not in any case exceed the total amount of the
outstanding balance(
F18F). The Shari‘ah evidence cited for this resolution refers to two
hadiths, and a ruling of qiyas (analogy) as follows:

• Procrastination by the affluent is injustice (matl al-ghani zulm).

• Harm may neither be inflicted nor reciprocated (la darar wa la dirara fi‘l-Islam).

This last hadith is moreover supported by the legal maxim that “harm must be
eliminated (al-darar yuzal)”.

Qiyas: delay in due payment is seen to be analogous to ghasb (usurpation) and the
usurper may, in the Shafi‘i and Hanbali schools, be held liable to compensate the owner
for his loss. The ‘illah or effective cause that is in common between ghasb and
mumatalah is “obstructing the use of property and exploiting it in a tyrannical way”.

The Fiqh Academy of the Organisation of Islamic Conference, in its resolution 66
(1992) authorised imposition of liquidated damages and penalty in istisna‘

(19) Majma‘ al-Fiqh li Rabitah al-‘Alam al Islami. Qararat Majma‘ al-Fiqh al-Islami, Jeddah, 1975.

(20) al-Bukhari, Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari, Kitab al-Shurut (Book of Conditions), vol. V, 354.

(21) Mustafa al-Zarqa, al-Madkhal al-Fiqhi al-‘Amm: al-Fiqh al-Islami fi Thawbihi al-Jadid, Damascus: Dar
al-Fikr, 1968, III, 386.

(22) Shams al-Din al-Ramli, Nihayat al-Muhtaj ila Sharh al-Minhaj, Cairo, 1386/1967 IV, 6; Abu
Sulayman, ‘Aqd, al-Ijarah, n.6, 40.

(23) Cf., al-Khafif, Ahkam, n.2, 490-91.

V. Options and Stipulations (Khiyarat)

Each of the parties in an operational lease has the right to insert stipulations in the
contract such as the option of condition (khiyar al-shart) according to which the option
stipulator can duly exercise it and dissolve the lease. This kind of option is limited to
three days according to the majority view. The Shafi‘is validate insertion of khiyar al-
shart in sale but not in ijarah(
F22F). The parties to an operational lease or a financial lease
and their representatives may thus, according to the majority, but not the Shafi‘is,
choose to insert stipulations that reflect new market realities and such other matters as
timing of fulfillment of their contractual obligations. Similarly both the lessor and lessee,
or their agents, have the right to stipulate the option of viewing (khiyar al-ru’yah) which
would entitle them to dissolve their contract after seeing the leased object, if they have
not seen it at the time of contract. Furthermore, under the option of defect (khiyar al-
‘ayb), if the lessee finds any defect in the leased object, he is entitled to dissolve the
contract provided the defect in question is such as to obstruct normal enjoyment of the
leased article.

The lessee himself or anyone else with his permission may utilise the leased article
with or without payment. If the leased asset is likely to be differently used by different
users, the lessee may not sub-lease the leased asset without the permission of lessor. If
the sub-lease rental is equal or less than the original rent, and the asset is used for
similar purposes, all the leading madhahib agree on the permissibility of sub-leasing.
However, opinions vary in the event where the sub-lease rental is higher than the
original rent. Whereas the Shafi‘i and Hanbali schools allow this, Imam Abu Hanifah
has held that the surplus should be given in charity, but allows it if the sub-lessee has
enhanced the assets in some way(
F23F). Notwithstanding the pious caliber of Abu

(24) Ibn Qudamah, al-Mughni, n.8, VI, 20; Abu Sulayman, ‘Aqd al-Ijarah, n.6, 75.

(25) Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid, n.1, II, 288; Ali al-Khafif, Ahkam al-Mu‘amalat al-Milkiyah, n.2, 502;
Abu Sulayman, ‘Aqd al-Ijarah, n.6, 76.

(26) Al-Khafif, Ahkam, n.2, 503-504.

VI. Revocation (Faskh) of Ijarah

Since the principal purpose of ijarah is to enable the lessee to enjoy the usufruct of
the leased object, the majority of schools, excepting the Hanafis, allow revocation
(faskh) of ijarah in basically one situation only, which is when the leased article loses
its utility and benefit. The majority consequently do not allow revocation of ijarah on
grounds of any personal disability that befalls the lessor or the lessee. Hence a lease
contract may not be revoked on any other ground(
F24F).

The Hanafis also permit revocation of ijarah on ground of disabilities affecting the
parties even when the leased item remains intact. Revocation is thus allowed of the
lease, for example, of a shop if prior to taking occupancy, the lessee loses all his
merchandise. Similarly, when someone hires a chef for an event which is, however,
unexpectedly postponed or cancelled, the hire contract may be revoked. Disagreement
among the schools has also arisen over the dissolution of ijarah in the event of death of
one of the contracting parties. The majority of schools maintain that ijarah remains
intact even after the death of one of the contracting parties and hold that their legal heirs
would inherit the contract. The latter would consequently step into the shoes of their
deceased relative and would consequently be bound to honor the contract. The Hanafis
maintain, on the other hand, that the contract is dissolved upon the death of one of the
contracting parties. This is because usufruct according to the Hanafis is a manfa‘ah
(benefit) which is not mal and therefore not inheritable. Transfer of ownership by way
of sale, gift and inheritance also does not vitiate the ijarah, which according to the
majority including the Hanafis survives the transfer and the new owner must observe it
until the end of its period(
F25F).

Ijarah basically expires when its period of validity comes to an end unless it be for
a reason that necessitates its extension beyond the due date. Thus when the hire period
of an animal or a vehicle comes to end during the continuation of a journey they have
been hired for, the ijarah continues until the time the carrier reaches destination.

As already noted ijarah that is subject to option of stipulation, option of defect or
option of viewing comes to an end with the due exercise of these options(
F26F).

VII. Islamic Bonds or Sukuk

Sakk (p1. sukuk) in Arabic lexicology derives from the idea of striking one’s seal on
a document signifying a covenant or conveyance of rights and obligations. The word is
also used for minting coins. In its present usage, sukuk refer to certificates or financial
securities that represent a proportional or undivided interest in an asset, or pool of assets,
and the claim embodied in sukuk is not simply claim to a cash flow but an ownership

(27) Exposure Draft of AAOIFI Shari‘ah Standard No. 18, November 2002, p.4.

(28) Cf., Tariq “Managing Financial Risks of Sukuk,” no. 16, 22.

(29) The salam sukuk of Bahrain are monthly issues and are non-tradable. So far over 40 issues of these salam
sukuk have been issued and each oversubscribed.

(30) Monzer Kahf, “The Use of Assets Ijarah Bond for Bridging the Budget Gap.” Islamic Economic Studies,
vol. 4, n.2, May 1997, 82.

The Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions
(AAOIFI) released in November 2002 a document on Shari‘ah standards concerning
sukuk. The document provides that “Investment sukuk are certificates of equal value
representing, after closing subscription, receipt of the value of the certificates and
putting them to use as planned, common title to shares and rights to tangible assets,
usufructs and services, or equity of a given project of a special investment activity”(
F27F).

Zero-coupon sukuk, as they are known, are debt financing but non-tradable sukuk
which are created where the assets to be mobilized do not exist yet. The purpose would
be to create more assets on the balance sheet of a company. However, certificates of this
nature would not readily be tradable because of Shari‘ah restrictions on sale of debts
(except for Malaysia and Indonesia). The primary asset pools to be generated would
partake of istisna‘ and instalment purchase/sale contracts that create debt-bearing
obligations. The certificates on these debts are known as fixed rate zero coupon sukuk
and they are generally deemed to be Shari‘ah compliant(
F28F).

Sukuk may be divided into two types: sukuk that yield pre-determined returns, and
sukuk based on profit and loss sharing. sukuk al-ijarah are a prime example of
certificates that yield pre-determined returns. So far sukuk al-ijarah has been the
dominant type of sukuk issued, although salam sukuk has also been used for similar
purposes and it is being actively promoted by the government of Bahrain(
F29F). Part of the
motivation to promote these new tools has been to replace the commodity murabahah
transactions so commonly used by Islamic banks to generate liquidity. Ijarah bonds are
“securities of equal denomination for each issue, representing physical durable assets
that are tied to an ijarah contract as defined by Shari‘ah”(
F30F).

Ijarah bonds represent leased assets without actually relating the bond holders to
any corporate body or institution. For instance, an aircraft leased to an airline company
can be represented in bonds and owned by a thousand different bond holders, each of
them individually and independently collecting their periodic rent from the airline
company without having to associate with other bondholders. They are, in other words,

(31) Cf., Nathif J. Adam and Abdul Kader Thomas, Islamic Bond, Your Guide to Issuing, Structuring and
Investing in Sukuk. London: Euromoney Books, 2004, 117; Tariq, “Managing Financial Risks.” n.16, 21.

not owners of a share in a company that owns the leased airline, but simply a sharing
owner of one thousandth of the aircraft itself. The bondholders receive steady income
that is even more risk averse than common stock, due to the fixed and predetermined
nature of their rental cash flow.

Ijarah bonds are nevertheless exposed to risks arising from general market
conditions, price movements of real assets, the ability of the lessee to pay the rental
installments, maintenance and insurance costs. This might mean that the expected return
on some forms of ijarah bonds may not be precisely predetermined and fixed. The fixed
rental may thus represent a maximum that is subject to certain deductions. Pure ijarah
sukuk are usually issued on the basis of stand-alone assets identified on the balance
sheet. The assets can be parcels of land to be leased, equipment such as aircraft and
ships. The rental rates on these sukuk can be both fixed and floating depending on the
particular originator and contract(
F31F).

There is scope, of course, for introducing mudarabah and musharakah bonds
although these are more likely to be designated as notes since the returns will be
variable rather than fixed-unlike the ijarah and salam certificates which are pre-
determined. Mudarabah and musharakah bonds have, in fact, been introduced by many
countries as well as the IDB.

Securitization is commonly used as a risk management tool as well as an instrument
of monetization of illiquid and untapped assets. It helps to decrease funding risks by
diversifying the sources of funds. Securitization can generate gains for both financial
institutions and investors. The investors are enabled to make their investment decisions
almost independently of the credit standing of the originator and focus instead on the
degree of protection provided by the SPV (special purpose vehicle) to meet the
investment target.

Ijarah-based securitization starts with the identification of a suitable underlying
asset, which must be capable of both sale and leasing. The process normally starts with
the lessor/originator selling the leased asset to the SPV. The latter then enters into a
lease contract with the originator. The lease contract creates income in the form of
rental payments in favor of the SPV. The SPV then issues sukuk al-ijarah that are
supposed to represent an undivided proportionate ownership in favor of its holders over
the leased asset. At the end of the lease period, which also signifies maturity of the
sukuk, the issuer will redeem the sukuk from the holders, effectively by buying back the
underlying assets.

Securitization of ijarah gained momentum in the last few years with the issuance
initially of the Malaysian Global Sukuk of USD600 million in June 2002. This was
followed with the USD700 million State of Qatar Islamic Sukuk in 2003, and the
USD250 million Bahrain Monetary Agency’s Ijarah sukuk in early 2004. Saudi Arabia,
Pakistan and the IDB etc., have added to the list. In June 2004 the Department of Civil
Aviation of UAE mandated the Dubai Islamic Bank to issue USD750 million sukuk al-

(32) The Asia Wall Street Journal, December 22, 2004, M1.

(33) Cf., Tariq, “Managing Financial Risks of Sukuk,” n. 16, 29.

(34) See newspaper articles on Euromoney Asian Islamic Banking and Finance Summit by B.K. Sidhu
“Systematic Standard Needed,” and “Have Innovative Products. Players Urged” by Hamish Hamid, The
Star, Kuala Lumpur 22 September 2004, quoting Khalid Yusuf, Dubai Internatinal Financial Centre,
Islamic Finance Director, and Iqbal Khan, Dubai based Amanah Finance CEO, 22 September 2004, p.5;
see also The Asian Wall Street Journal, December 22, 2004, Money and Investing M1.

(35) Id., p.6 report by C.S. Tan “Zeti: Set up efforts for progressive Islamic financial system.”

ijarah to raise funding for the expansion of Dubai International Airport. Indonesia is
reported to be issuing “part of its planned USD2 billion in overseas bonds in 2005 in the
Islamic format”(
F32F). All the issues introduced so far were highly successful and well
received in the Middle East, Europe and beyond. Yet the relatively low number of
issues has been a restrictive factor on overall liquidity in the market, and the situation is
not helped by the fact that investors were inclined to hold on to their investments(
F33F).

The successful reception of ijarah bonds and its world-wide Shari‘ah compliance
endorsement is partly due to the fact that they avoid the somewhat controversial bay‘ al-
dayn mode of asset securitization. A distinction of note to be drawn is between lease-
based securitization, and debt-based securitization, which makes the former acceptable
generally whereas reservations tend to persist in the Middle East and Gulf regions over
the acceptance in Shari‘ah of the latter, although it is accepted in Southeast Asian
countries that adhere to the Shafi‘i madhhab.

In a 2004 Euromoney Islamic Banking and Finance Summit held in Kuala Lumpur(
F34F),
commentators confirmed that murabahah and bay‘ bi-thamam ‘ajil continued to be in
focus but that sukuk, although limited in supply and institution bound, is the most
sought after product. The overall size of Islamic finance worldwide was estimated at
USD250 billion and according to a subsequent Asian Wall Street Journal estimate, 270
billion comprising murabahah transactions in short-term market operations, equity-
based real estate and hedge funds, retail finance products like mortgages, car financing
etc, adding, however, that Islamic bonds were yet to be fully developed. It was further
noted that only 20 per cent of Muslim population in GCC countries buy Islamic
products. The focus in the future should be on real estate investment trust (REIT) and
real estate investment funds which have wider retail appeal and distribution. In her
keynote address, Dr. Zeti Aziz, Governor of Central Bank Malaysia called for exploring
the prospects of “creation of an Islamic Universal Bond. Interested countries and
selected institutions could sell their assets to a special purpose vehicle, which, in turn,
would lease back the assets to the countries. Proceeds could then be transferred to the
participating countries for the general purposes of economic development”(
F35F).

In February 1988, the Fiqh Academy of the Organisation of Islamic Conference
considered, at the request of delegates from Jordan, Pakistan and Malaysia, the question
of Islamic investment certificates at their fourth annual plenary session held in Jeddah.
The Academy held that the Shari‘ah encourages documentation of contracts as
stipulated in sura 2:282 of the Qur’an:

“When you deal with each other in transactions involving future
obligations over a fixed period of time, reduce them to writing… It is more
just in the sight of God, more suitable as evidence and more convenient to
prevent doubts among yourselves.”

(36) Quoted in Adam and Abdul Kader, Islamic Bonds, n.31, 4-5.

(37) Cf., Javed Hussain and Sharifa Marafi, “The Role of Islamic Finance for industrial projects in the State
of Kuwait.” Conference paper presented at the Fifth International Conference on Islamic Economics
and Finance, Bahrain, 7-9 October 2003, Vol. II of conference papers, 682; Tariq “Managing Financial
Risks,” n.16, 41.

The Fiqh Academy thus held in its decision number (5), 1988:

“Any collection of assets can be represented in a written note or bond,
and the bond or note can be sold at the market price provided that the
composition of the group of assets, represented by the security, consists of
a majority of physical assets and financial rights, with only a minority
being cash and interpersonal debts”(
F36F).

Some of the salient features, and maslahah-oriented benefits, of ijarah and
ijarah bonds may be summarized as follows:

a) As already noted, ijarah bonds do not represent debt; they represent undivided
ownership in the leased asset. They are as such participatory trust certificates that
resemble equities. Since the sukuk are neither debt nor monetary instruments, Islamic
legal difficulties that accrue the sale of debts or money do not arise in this case. The
sukuk would, however, lose their Shari‘ah compliance without a share in ownership of
the asset.

b) The determining factor of the cost of ijarah financing is the benchmark rate used
by the lessor to assess his required return. The market reference used is the London
Inter-Bank Offer Rate (LIBOR) over which a competitive premium is added. The
Shari‘ah compliance of this has often been questioned especially with reference to the
floating rate return distributed to the certificate holders. One could assume that the
interest rate on loans of the same maturity is used as a benchmark rate. However, it
could be different for at least two reasons. First, being asset-backed, ijarah may be
considered less risky than a term loan of the same maturity, and as such, a lower
benchmark rate would be in order. Second, the lessor, as owner of the asset, may be
willing, under the same circumstances, to pass on a part of these benefits to the lessee in
the form of lower lease payment(
F37F). Having said this, it should be noted that in the case
of ijarah bonds, LIBOR serves only as a market reference for the returns whereas the
intrinsic value of return arises from the rentals pertaining to the leasing arrangements
with the originator and SPV.

c) The fact that the lessor remains legal owner of the leased assets places him in a
secure position without any need for collaterals. This is a significant advantage
especially in countries where the law relating to collaterals may have loopholes which
hinder bank lending. But the main criticism of collateral-based lending at a fixed
predetermined rate of interest is that it is inherently conservative. It favors the rich and
those who are already in business, and is only indirectly concerned with the success of
the venture it finances. Conventional financing appears to be collaterally overstretched
and more of the same can only make it more selective and difficult for those who do not
qualify. In contrast, since leasing companies are not deposit takers, they tend to be less

(38) Cf., Ibrahim Warde, “Islamic Finance: A Quarter-Century Assessment,” in Proceedings of the Fourth
Harvard University Forum on Islamic Finance, September 30–October 1, 2000, 194; Mohammad
Muzaffar, “Ijarah: Financing on the Basis of Hire Purchase and Leasing,” Encyclopedia of Islamic
Banking and Insurance, 143.

(39) Cf., Nafel as-Hathal, “Innovation in Ijarah Financing”, Conference paper presented at Labuan
International Summit on Islamic Financial & Investment Instruments, 16-18 January, 1997, 4.

(40) Cf., Tariq, “Managing Financial Risks,” n.16, 50.

(41) Cf., Adam and AbdulKader, Islamic Bonds, n.31, 27.

tightly regulated than banks and finance companies(
F38F). Leasing offers the advantage of
not requiring collateral and thus of simpler repossession procedures since ownership of
the asset lies with the lessor. The lessor is only exposed to a low level credit risk from
the lessee as the lease transaction is, by definition, asset-backed.

d) Since the lessor purchases the required equipment often at the request of the
lessee and obtains it directly from the supplier, the possibility of misuse of funds and
assets is minimized. Leasing is thus not only asset-backed but also purpose-driven and
can contribute to long term economically beneficial investment.

e) Relatively simple documentation keeps transaction costs down, allowing leasing
companies to achieve high leasing volume more efficiently. Lower costs are also to
some extent a corollary of the fact that leasing is backed by its own assets, which make
it independent of collateral taking procedures(
F39F).

f) Ijarah is also a flexible facility since the lease payments can be short-term or
long-term. Financing and pricing can be on a fixed or floating basis, unlike fixed-term
or fixed-date trading contracts such as murabahah and istisna‘. A rent might fluctuate in
line with changes in the markets. However, the price of a sold item may not be adjusted
upwards or downwards once the sale is complete, even if the payment of price is
deferred. It is partly due to the flexibility of ijarah that this facility has experienced a
rapid growth.

Until a few years ago, floating rate ijarah was not seen to be Shari‘ah compliant as
it was thought that the originator could only guarantee rents or returns on fixed return
underlying assets. But fixed rate sukuk face many market risks. To match the market
requirement of sukuk to be a floating rate on one hand, and the Shari‘ah requirement of
rents to be fixed rate on the other, a solution was found, which was to base the ijarah
bonds on a master ijarah agreement with several subordinate ijarah agreements. In the
subordinate ijarah contract the rents were revised semi annually in accordance with the
market benchmark. This method ensured that the rent was fixed for six months and
floating at the same time. Major ijarah bond issues in the Middle East, Gulf and
Malaysia are based on this variant. This method abated, partially at least, the market
risks concerning the fixed rate ijarah bonds(
F40F).

g) Another reason for the rapid growth of ijarah-based financing is its close
similarity with conventional leasing, hence resulting in the enforceability of the
conventional lease contracts in the Gulf region and Southeast Asia. The question of
enforcement is likely to be problematic with regard to other interest-based financial
contracts in the courts of some Gulf countries(
F41F).

(42) Upon closing the deal, the IDB issue had an asset base comprising 65.8 per cent Sukuk al-ijarah,
murabahah receivables represented 30.73 percent and sukuk al-istisna‘, 3.4 per cent.

Sukuk certificates also serve to replicate the functions of conventional bonds in
respect of resource mobilization and liquidity management as well as providing stable
sources of income for investors. However, sukuk differ from conventional bonds in that
sukuk do not proceed on interest rates.

Investing in sukuk also facilitate the funding of trade and production of tangible
assets. Sukuk are as such linked with real sector activities and are not likely to create
short-term speculative movement of funds and potential financial crises. Moreover, in
their capacity as owners, ijarah sukuk holders are entitled to information on the use of
their investment, nature of the underlying assets and information that would otherwise
be redundant in conventional bonds. This is likely to encourage greater market
discipline.

VIII. Hybrid Islamic Bonds

The underlying pool of assets in sukuk can comprise of istisna‘ and murabahah
receivables as well as ijarah. Having a mixed portfolio of assets of different classes may
indeed allow for greater mobilization of funds. For without pooling together murabahah
and istisna‘ with ijarah, the former two would normally be inaccessible to securitization
on their own.

In July 2004, the Islamic Development Bank issued a USD400 million hybrid sukuk
for the global market under a new name, sukuk al-istithmar. This was the first instance
of Islamic securitization that comprised a plurality of instruments in its underlying pool
of assets. Previous issues of global sukuk had relied on revenue from leases of real
estate assets mainly in the form of ijarah bonds.

The IDB Sukuk consisted of real ijarah-based, and also debt-based assets
(murabahah and istisna‘). Yet the asset portfolio was so structured so as to be
dominated by the ijarah-based portion which represented 66 percent of the total. It was
also considered that ijarah assets should always constitute more than 50 per cent of the
portfolio. Due to the fact that the IDB portfolio comprises murabahah and istisna‘
receivables, the return on these certificates could only be pre-determined and fixed (at
3.625% per annum) payable at six monthly intervals until August 2008 when they will
be redeemed in full(42F).

In juridical terms, the IDB experiment may be said to represent an instance of the
fiqhi concept of talfiq, or patching up, which pieces together different rules, and in the
present case, financial instruments, in order to arrive at a desirable solutions, which in
the present case means a unified marketable formula. The three components of the IDB
sukuk al-istithmar, namely ijarah, murabahah and istithmar are all sub-varieties of sale
and also belong to the general category of contracts of exchange (‘uqud al-mu‘awadah)
that involve exchange of values. The three differ, however, in respect of their own
requirements and conditions. Whereas murabahah belongs to the category of fiduciary
contracts (‘uqud al-amanah), ijarah and istisna‘ do not fall under that category.
Furthermore, ijarah is sale of usufruct (manafi‘) while the other two contracts involve

The present writer is not aware whether anyone involved in structuring the IDB
sukuk al-istithmar had actually mentioned talfiq as a framework and formula, but it
seems that the idea fits in.

Talfiq can be an innovative instrument, or one that can be squarely placed under
rubric of imitation and taqlid, depending on its component segments and its outcome.
Talfiq has in the past been used as a formula by which to patch together a whole or a
part of the ruling of one madhhab with another, or the opinion of one individual jurist
with another within or outside the existing madhahib in order to reach an appropriate
ruling or a way out of rigidity that may have been caused by adherence to the ruling of a
single madhhab. The IDB experiment could be said to manifest a kind of piecing
together of different contracts into a single product. Talfiq has in this instance been used
as a tool of modern financial engineering in reference to Islamic bonds.

Lastly, mixed asset bonds could be used as a means by which to reduce over-
reliance on debt-based murabahah and BBA bonds that claim the lion share of the
Southeast Asian Islamic bonds market. The latter can try perhaps to combine
murabahah and BBA contracts with ijarah and other asset-backed contracts when such
might present a feasible alternative. The Middle East and Gulf markets will most likely,
on the other hand, follow the IDB formula on a wider scale and in this way the existing
gulf between the Middle East and Southeast Asian approaches on the application of bay‘
al-dayn to Islamic bonds can be gradually reduced.

Conclusion

The basic advantages of ijarah and how it can be used to avoid some of the
controversial features of bay‘ al-‘inah and bay‘ al-dayn have generated much interest in
ijarah-based financing and sukuk in recent years. Ijarah can also be used as an incentive
to economic development as it is usually long term and offers potential for stimulating
productive industries. The fact that ijarah is not dependent on collaterals also means
that it has greater in-built stability to contain inflationary pressures in the economy.

As a method of financing, ijarah is still in its early stages of development and there
is much scope in Malaysia, the Middle East, and Asia to further expand its applications
for project financing. It seems that only a handful of Muslim countries have hitherto
utilized ijarah bonds and the dominant majority of Muslim countries have not yet begun
utilizing ijarah bonds for mobilization of assets in secondary markets. This is reflected
in the recent suggestion by the Governor of the Central Bank of Malaysia for
introduction of an Islamic universal bond, preferably ijarah-based, with the
participation of developing countries the revenue from which could be used for project
financing in the participating countries. Ijarah can also be utilized as a substitute to the
somewhat excessively utilized bay‘ al-mu‘ajjal and murabahah in the Islamic bonds
market.

(43) Further details on the permissibility or otherwise of traded options from the Shari‘ah perspective can be
found in M.H. Kamali, Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options, Cambridge.
Islamic Texts Society, 2001: Idem “Islamic Commercial Law: An Analysis of Options” The American J.
of Islamic Social Sciences. Vol. 14, no. 3, pp. 17-37.

Our analysis of the Shari‘ah-related issues pertaining to ijarah-based financing also
suggests that there are basically no major departures from Shari‘ah principles in the
contemporary applications of this contract. Some of the issues to which attention has been
drawn in this essay have featured in the existing literature on ijarah and the quest
continues for better solutions. With regard to financial leasing, the main critique is that the
ijarah certificates should represent a portion of the bearer’s ownership in the leased assets
and not a mere sale of the right to charge rent. This is not also an insurmountable issue.

Issues pertaining to compensation, or imposition of penalty for default, also call for
attention but this too is a matter of correct observance of Shari‘ah provisions and
insertion of suitable clauses in the lease contract so as to curb unfair practices that
burden the lessee with unwarranted demands. Another issue raised is over the obligatory
manner of committing the lessee to acquire ownership of the leased asset at the end of
the contract period. This practice is inconsistent, as explained earlier, with the
requirements of Islamic law. For stipulation of such terms in the original lease not only
amounts to combining two contracts in one (known as al-safqah fi safqatayn), but can
also lead to injustice. There is no objection to drawing a basic memorandum of
understanding, or exchange of promises, between the parties that would help secure the
desired purposes of the parties, provided it does not bind the lessee to acquire ownership.
The lessor may also make a unilateral commitment to offer the lessee an option to buy
the leased assets at the end. For those who accept the legality of traded options from the
Islamic perspective, one may suggest perhaps that the lessor may offer a put option to
the lessee to sell the leased assets to the latter at the end of the contract period. The
option so provided would only commit the lessor but would not bind the lessee to
exercise the option.(
F43F) Since a traded option is a separate contract in any case, this
would overcome the issue of combining two bargains into one. One may also suggest
that the lessor should in such a case absorb the costs of the put option and offer it in the
form, as it is, of a unilateral commitment upon himself.

References

Arabic

Abu Sulayman, ‘Abd al-Wahhab, ‘Aqd al-ijarah Masdar min Masadir al-Tamwil al-Islamiyah,
Jeddah, Islamic Research and Training Institute, 1413/1992.

Abu Zahrah, Mohammad, al-Milkiyah wa Nazariyat al-‘Aqd fi‘l Shari‘ah, Cairo: Dar al-Fikr, n.d.

al-Buhuti, Mansur Ibn Yunus, Kashaf al-Qina‘an Matn al-Iqna‘, ed. Mustafa Hilal, Riyadh:
Maktabat al-Nasr al-Hadithah, n.d. III.

al-Bukhari, Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari, Kitab al-Shurut (Book of Conditions), vol. V.

Hassan, Husayn Hamid, al-Istithmar al-Islami wa Turuq Tamwilih, Bank Dubai al-Islami, (in-
house publication) 1997.

Ibn Qudamah, al-Maqdisi, Muwaffaq al-Din, al-Mughni, Beirut: Dar al-Kitab al-Jadid,
1403/1983, VI.

Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, Lahore: Faran Academy, n.d, II.

al-Jaziri, ‘Abd al-Rahman, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba‘ah, Cairo, Al-Maktabah al-
Tawfiqiyyah, n.d. III, 86-90.

al-Khafif, ‘Ali, Ahkam al-Mu’amalat al-Shar‘iyah, Bahrain, Bank al-Baraka, n.d.

Majma‘ al-Fiqh li Rabitah al- ‘Alam al-Islami. Qararat Majma‘ al-Fiqh al-Islami, Jeddah.

al-Ramli, Shams, al-Din, Nihayat al-Muhtaj ila Shsrh al-Minhaj, Cairo, 1386/1967 IV, 6.

al-Zarqa, Mustafa, al-Madkhal al-Fiqhi al-‘Aamm: al-Fiqh al-Islami fi Thawbihi al-Jadid,
Damascus: Dar al-Fikr, 1968, III.

al-Zayla‘i, Fakhr al-Din ‘Uthman, Tabyin al-Haqa’iq Sharh Kanz al-Daqa’iq, 2nd edn. Beirut:
Dar al-Ma’rifah, V.

al-Zuhayli, Wahbah, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, 3rd edn. Damascus: Dar al-Fikr, 1409/1989, IV.

English

Adam, Nathif J. and Abdul Kader Thomas, Islamic Bond, Your Guide to Issuing, Structuring
and Investing in Sukuk. London: Euromoney Books, 2004.

Euromoney Asian Islamic Banking and Finance Summit by B.K. Sidhu “Systematic Standard
Needed,” and “Have Innovative Products. Players Urged” by Hamish Hamid, The Star,
Kuala Lumpur 22 September 2004.

Exposure Draft of AAOIFI Shari‘ah Standard No. 18, November 2002, p.4.

Hasan, ‘Abdullah ‘Alawi Haji, Sales and Contracts in Early Islamic Commercial Law,
Islamabad: Islamic Research Institute, 1984, 155.

al-Hathal, Nafel, “Innovation in Ijarah Financing”, Conference paper presented at Labuan
International Summit on Islamic Financial & Investment Instruments, 16-18 January,
1997, 4.

Hussain, Javed and Sharifa Marafi, “The Role of Islamic Finance for industrial projects in the
State of Kuwait”. Conference paper presented at the Fifth International Conference on
Islamic Economics and Finance, Bahrain, 7-9 October 2003, Vol. II of conference papers.

Kahf, Monzer, “The Use of Assets Ijarah Bond for Bridging the Budget Gap”. Islamic Economic
Studies vol. 4, n.2, May 1997.

Kamali, M.H., “Islamic Commercial Law: An Analysis of Options”, The American J. of Islamic
Social Sciences, vol. 14, no. 3, pp. 17-37, 1997.

Kamali, M.H., Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options, Cambridge.
Islamic Texts Society, 2001:

Muzzafar, Mohammad, “Ijarah: Financing on the Basis of Hire-Purchase and Leasing”
Encyclopedia of Islamic Banking and Insurance, London, Institute of Islamic and
Insurance, 199, pp 137-144.

Niazi, Liaqat Ali Khan, Islamic Law of Contract, Lahore.

Securities Commission of Malaysia, Resolutions of the Securities Commission, Syariah
Advisory Council, Kuala Lumpur, 2002.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah, Riba (Interest) and Rationale of its Prohibition. Jeddah: IRTI,
Islamic Development Bank, 2004.

Tariq, Ali Arsalan, Managing Financial Risks of Sukuk Structures, (unpublished) Master of
Science dissertation at Loughborough University, UK, 2004.

The Asia Wall Street Journal, December 22, 2004, M1.

The Asian Wall Street Journal, December 22, 2004.

Uthmani, Muhammad Taqi, Introduction to Islamic Finance, Karachi, Pakistan, Idaratul
Ma‘arif, 1999.

Warde, Ibrahim, “Islamic Finance: A Quarter-Century Assessment”, in Proceedings of the
Fourth Harvard University Forum on Islamic Finance, September 30 – October 1, 2000.

Weist, Derek “Issues in Islamic Leasing” London: New Horizon, June 1997.

BISNIS SYARIAH INDONESIA DAN MALAYSIA TERUS BERPACU

July 29, 2010 Leave a comment

Berlomba untuk kebaikan adalah sesuatu yang perlu dicontoh,
misalnya yang dilakukan sejumlah bank dengan membuka Unit
Usaha Syariah (UUS) untuk membantu para pengusaha kecil
guna memacu pertumbuhan ekonomi mikro di tanah air.
Ada optimisme bahwa bisnis syariah di Indonesia di masa
datang akan maju pesat sebagaimana tergambar dari berpacunya
sejumlah bank untuk membuka UUS, misalnya yang dilakukan
Bank BRI, Bank Danamon, BNI dan BII yang telah membentuk
UUS untuk memudahkan koordinasi dalam penyaluran dana
kepada para pengusaha kecil.
Bank-Bank syariah yang menganut prinsip keseimbangan itu
kian mendapat tempat di kalangan masyarakat karena tidak
bersifat eklusif untuk umat Islam saja, tapi juga bermanfaat
untuk seluruh umat.
Perkembangan bank-bank syariah merupakan sikap tanggap
atas kebutuhan tambahan modal bagi para pengusaha kecil di
tengah masih lambannya pertumbuhan ekonomi mikro setelah
Indonesia diterpa krisis keuangan sekitar satu dekade lalu.
Dampak negatif dari perkembangan ekonomi global terhadap
para pengusaha ekonomi kecil tampaknya juga telah menyulitkan
posisi mereka untuk bangkit setelah krisis keuangan itu guna
menghadapi tantangan persaingan yang kian keras.
Contoh lain dari sikap tanggap bank-bank tersebut yaitu
seperti halnya PT Bank Lippo Tbk yang dikabarkan menyiapkan
dana Rp5 miliar untuk membentuk UUS yang rencananya akan
beroperasi pada Nopember 2007.
Menurut Direktur Keuangan Bank Lippo, Thila Nadason di
Jakarta belum lama ini, Bank Lippo akan meluncurkan UUS
dengan nama LB (Lippo Bank) Salam pada Nopember tahun
ini.
Dia menyebutkan bahwa modal awal yang disiapkan Bank
Lippo untuk UUS itu sebesar Rp 5 miliar dan pada akhir tahun
ini diharapkan mencapai Rp 10 miliar yang diperoleh melalui
dana pihak ketiga.
Sebagai tahap awal tahun ini, UUS tersebut akan dibuka di
Jakarta, dan pada tahun 2008 akan diperluas ke Bandung dan
Surabaya.
Selain itu Bank Umum syariah BRI dikabarkan akan beroperasi
secara penuh terhadap bank umum syariah pada Januari 2008.
Menurut Sulaiman Arif Arianto, Direktur Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) BRI, usai acara Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta belum lama
ini, pengoperasian itu dilakukan setelah para pemegang saham
dalam RUPSLB telah menyetujui akuisisi Bank Jasa Arta senilai
Rp61 miliar.
Bank Jasa Arta, katanya, akan dikonversi menjadi bank umum
syariah dan akan digabung dengan UUS perseroan.
Dengan penggabungan tersebut, maka bank umum syariah ini
akan memiliki 51 cabang, terdiri dari 45 cabang dari UUS BRI
yang ada sekarang dan enam cabang milik Bank Jasa Arta.
Dia menyebutkan, Bank Jasa Arta saat ini memiliki total aset
Rp250 miliar dan telah menyalurkan kredit sebanyak Rp170
miliar.
“Bank syariah ini akan berfokus pada penyaluran kredit UMKM,
sedangkan untuk membiayai yang besar (corporate), kita akan
bersindikasi dengan bank syariah lain,” ujar Sulaiman.
edisi ke2 new size.indd 44 5/6/2008 3:09:25 PM
A K U N T A N I N D O N E S I A
m i t r a d a l a m p e r u b a h a n 45ai
Berita
Dalam RUPSLB tersebut para pengusaha saham telah
menyetujui “spin off ” untuk UUS guna dimasukkan ke dalam
bank umum syariah tersebut serta akan melakukan penambahan
penyertaan modal sebesar Rp 500 miliar.
Dia menambahkan, dana yang Rp500 miliar itu sudah termasuk
nilai akuisisi Bank Jasa Arta sebesar Rp61 miliar.
Target dari Bank Syariah BRI adalah Rp 1,5 triliun, sedangkan
saat ini kredit yang disalurkan melalui UUS sebanyak Rp1,2
triliun, kata Sulaiman.
Dirham Shield
Selain itu, PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Bank Danamon)
dan PT Panin Life Tbk. (Panin Life) juga meluncurkan Dirham
Shield, fitur asuransi perlindungan tagihan kartu, khusus bagi
para pemegang Dirham Card — kartu syariah yang pertama di
Indonesia.
“Peluncuran Dirham Shield ini adalah bagian dari upaya kami
untuk terus menerus meningkatkan keuntungan-keuntungan
dari Dirham Card,” kata Hendarin Sukarmadji, Direktur Syariah
Bank Danamon.
“Dengan fitur ini maka semakin banyak pula keuntungan yang
dapat diperoleh para pemegang Dirham Card untuk menunjang
gaya hidup mereka,” lanjutnya.
Dirham Shield menyediakan perlindungan dari kecelakaan
dan cacat permanen yang dialami pemegang kartu tersebut,
sehingga membatasi kewajiban bagi anggota keluarga mereka
untuk membayar sisa tagihan kartu yang ada.
“Selaras dengan keinginan kami untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat di seluruh penjuru Indonesia, kami merasa bangga
dipercaya untuk bekerja sama dan memberikan pelayanan
terhadap nasabah Bank Danamon Syariah melalui produk
Dirham Shield ini,” kata Fadjar Gunawan, Direktur Utama PT
Panin Life Tbk.
“Hal ini merupakan salah satu bentuk perwujudan komitmen
kami untuk memberikan pelayanan terbaik, termasuk bagi
nasabah Bank Danamon Syariah,” lanjutnya.
Bank Danamon Syariah dirintis pada tahun 2002, ditandai
dengan dibukanya Kantor Cabang Syariah pertama di Ciracas
Jakarta Timur.
Kini, Bank Danamon Syariah didukung oleh tujuh Kantor
Cabang Syariah (KCS) yang tersebar di kota-kota besar seperti
Jakarta, Bukit Tinggi, Banda Aceh, Surabaya, Martapura, Solo
dan Makassar serta tiga Unit Kantor Cabang Pembantu Syariah
(KCPS) di Jakarta dan tujuh Cabang Office Channeling di Jakarta
serta lima Cabang Office Channeling di wilayah Jawa Timur.
Dalam menjalankan kegiatannya, Bank Danamon Syariah
menerapkan sistem bagi hasil (mudharabah), jual beli
(murabahah) dan titipan (wadiah).
Per 30 Juni 2007 dana pihak ketiga Bank Danamon Syariah
telah mencapai Rp 455 miliar, sementara total pembiayaan
dalam berbagai bentuk skema syariah sebesar Rp 309 miliar,
dan total aset mencapai Rp 549 miliar.
Berpacu dengan Malaysia
Harapan bahwa bisnis syariah di Indonesia di masa mendatang
akan maju pesat agaknya bisa menjadi kenyataan meski saat
ini aset perbankan baru sekitar 1,7 persen dibandingkan bank
konvensional. tapi nilainya telah mencapai kira-kira Rp 30
triliun, kata pengamat ekonomi Islam, Adiwarman Karim.
Adiwarman yang mengamati perkembangan unit usaha syariah
di tanah air belum lama ini mengatakan, karena Indonesia
negara besar, maka nilai tersebut rasanya masih kecil.
Tapi kalau dibandingkan dengan Malaysia yang aset perbankan
syariahnya sudah mencapai 19 persen dibandingkan bank
konvensional, nilainya hanya sebesar Rp 35 triliun.
Menurut Adiwarman ketika menghadiri acara penghargaan
bagi pelaku bisnis syariah terbaik di Jakarta belum lama ini,
perkembangan ekonomi syariah di Malaysia semuanya ditopang
oleh negara (top down), tapi di Indonesia sesuai permintaan
pasar, sehingga mengalir dari bawah (bottom up) alias tidak ada
campur tangan pemerintah.
Di Indonesia, pemerintah perlu mengatur bisnis ketika usaha
itu telah membesar. Saat ini potensi untuk melakukan bisnis
syariah di Indonesia masih sangat besar, sebagai contoh yaitu
adanya keinginan Malaysia agar para pengusaha Indonesia
mengeluarkan sukuk (obligasi syariah) di Malaysia.
“Keinginan Malaysia itu mengindikasikan adanya keterbatasan
pasar mereka,” kata Adiwarman, dan mengutip hasil survei
salah satu perusahaan asuransi, ia menyebutkan saat ini potensi
asuransi syariah sangat tinggi.
“Survei itu menunjukkan bahwa ada sekitar empat juta
orang yang tidak mau menggunakan asuransi konvensional
ingin memakai asuransi syariah,” ujar Adiwarman dengan
menambahkan bahwa potensi industri asuransi syariah juga
cukup tinggi, karena diperkirakan lima juta bayi lahir di Indonesia
setiap tahun. (Bustanuddin).

MEMANTAPKAN STABILITAS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN BANGSA

July 29, 2010 Leave a comment

Seorang Deputi Gubernur haruslah menjunjung tinggi
profesionalisme, memiliki integritas, kompetensi dan
hubungan interpersonal yang baik, sehingga mampu
bekerjasama secara harmonis dengan anggota Dewan
Gubernur lainnya. Ia juga dituntut mampu membantu dan
mendukung langkah dan kebijakan Gubernur sebagai pemegang mandat
tertinggi dalam mencapai arah dan tujuan organisasi sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-undang No.3 tahun 2004 tentang Bank
Indonesia (BI)

Melewati lebih dari 25 tahun masa pengabdian di BI, saya meyakini BI dapat memberikan
makna atas keberadaannya, jauh melebihi apa yang telah digariskan dalam UU itu, yaitu
mencapai dan memelihara stabilitas rupiah. Sebagai lembaga pelayanan masyarakat, semua
kebijakannya harus didasari kepentingan pencapaian tujuan masyarakat dalam jangka panjang.
BI harus menjadi bagian dari concerted effort seluruh element bangsa, mencapai kesejahteraan
masyarakat Indonesia yang berkeadilan. Koordinasi dan pengintegrasian langkah dan kebijakan
dengan pemerintah merupakan salah satu faktor kunci dalam upaya mencapai tujuan itu.
Sebaliknya, pembatasan dan “pengotakan” peran BI dari keseluruhan kontelasi kebijakan
ekonomi dan pembangunan akan bersifat kontra produktif bagi upaya penyelesaian berbagai
permasalahan ekonomi.
Berbagai langkah dan kebijakan fiskal dan moneter untuk perbaikan dan penguatan ekonomi
terus dilaksanakan, tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, nilai tukar
yang stabil, dan sektor keuangan yang semakin sehat. Meski demikian kita juga menyadari
perekonimian masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti lemahnya investasi,
keterbatasan infra-struktur, dan belum optimalnya fungsi intermediasi perbankan dalam kondisi
ekses likuiditas.
Berdasarkan faktor itu, misi saya dalam mengemban amanah sebagai Deputi Gubernur,
khususnya di bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa, yang tentunya tak terlepas dari misi dan
visi Gubernur adalah “melaksanakan secara konsisten pengelolaan moneter sesuai
best practices internasional serta mempercepat terciptanya pasar keuangan
yang efisien dan likuid”. Kedua hal strategis ini merupakan landasan visi saya ke depan, yaitu
“Menjadikan BI berperan aktif dan terdepan dalam implementasi dan integrasi
governance antar lembaga publik dalam kerangka ikut mewujudkan kemakmuran
bangsa yang lebih permanen”.
Dengan tekad dan semangat bangkit
dari segala permasalahan yang ada,
ada beberapa pandangan dan pikiran
mengenai hal-hal yang dapat dilakukan BI
untuk memantapkan kestabilan moneter
dan sistem keuangan dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi yang
mampu menebarkan kemakmuran. Tekad
dan semangat itu didasarkan pada dua
prinsip, yaitu pertama, BI harus dapat
dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat
Indonesia yang menjadi pemilik hakikinya,
kedua, BI harus dapat menjadi bagian
dari solusi berbagai masalah yang terkait
dengan pembangunan ekonomi yang
berkesinambungan.
Pandangan ini dikaitkan dengan beberapa
isu strategis yang dihadapi BI terutama
di bidang moneter, perbankan, dan
manajemen internal. Adapun isu strategis
di bidang sistem pembayaran tidak akan
secara khusus saya elaborasi di sini.
Namun demikian saya melihat perlunya
antisipasi dan fasilitas BI dalam penyiapan
infrastruktur dan penguatan pengamanan
sistem pembayaran serta peningkatan
efektifitas sekaligus efisiensi dalam proses
pengadaan jumlah uang yang layak edar di
masyarakat.
Seorang Deputi Gubernur haruslah menjunjung tinggi
profesionalisme, memiliki integritas, kompetensi dan
hubungan interpersonal yang baik, sehingga mampu
bekerjasama secara harmonis dengan anggota Dewan
Gubernur lainnya. Ia juga dituntut mampu membantu dan
mendukung langkah dan kebijakan Gubernur sebagai pemegang mandat
tertinggi dalam mencapai arah dan tujuan organisasi sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-undang No.3 tahun 2004 tentang Bank
Indonesia (BI)
“melaksanakan secara
konsisten pengelolaan
moneter sesuai best
practices internasional serta
mempercepat terciptanya
pasar keuangan yang efisien
dan likuid”
-Budi Mulya
Opini
edisi ke2 new size.indd 25 5/6/2008 3:08:59 PM
A K U N T A N I N D O N E S I A
m i t r a d a l a m p e r u b a h a n ai 26
Opini
Isu-isu Strategis
Mempertimbangkan tantangan ke depan,
kebijakan moneter harus diarahkan untuk
(i) mengatasi liquidity overhang, (ii)
mempercepat transmisi ke sektor
rill, serta (iii) antisipasif dan responsif
terhadap setiap gejolak atau krisis yang
mungkin terjadi. Semakin terintegrasinya
sistem ekonomi dan keuangan Indonesia
dengan pasar keuangan dan perekonomian
global telah menimbulkan tantangan
tersendiri bagi BI dalam mengelola stabilitas
moneter dan sistem keuangan. Kejadian
di belahan bumi lain, krisis sub-prime
mortgage securities di Amerika Serikat
pada 1-2 bulan terakhir, misalnya, dengan
cepat menjalar ke seluruh penjuru dunia dan
sulit dielakkan pengaruhnya terhadap pasar
domestik.
Sehubungan hal itu, strategi kebijakan
moneter pada dasarnya harus ditujukan untuk
secara bertahap menggeser orientasi pelaku
usaha dari yang selama ini terkonsentrasi di
jangka pendek ke jangka panjang, termasuk
mengubah karakteristik aliran masuk modal
asing yang selama ini berorientasi jangka
pendek (hot money) menjadi investasi
berjangka panjang, baik dalam bentuk
investasi portfolio (SUN atau obligasi
korporasi) maupun foreign Direct Investment
(FDI), dan mengurangi volatilitas di pasar
keuangan, karena volatilitas menimbulkan
tambahan biaya atau premi risiko bagi
pengusaha, termasuk pelaku sektor riil dan
meminimalkan dampak goncangan di sektor
keuangan karena berdampak negatif bagi
fundamental ekonomi yang mulai terbangun
kembali.
Pada dasarnya strategi itu memperbaiki
infra-struktur sektor keuangan agar mampu
efektif dan efesien memfasilitasi kebutuhan
sektor riil yang terutama dengan pembiayaan
jangka panjang, sehingga dikotomi dua
sektor itu dapat dihilangkan. Selain itu
perbaikan infra-struktur sektor keuangan
akan memperkuat stabilitas dan ketahanan
sistem keuangan yang tidak saja hasilnya
dapat dinikmati oleh pelaku pasar keuangan,
namun juga oleh industri dan pengusaha
sektor riil.
Terkait dengan hal itu, secara lebih
konkrit, langkah-langkah yang dapat
dilakukan BI mencakup: (i) penguatan
kerangka kebijakan moneter, (ii)
penguatan manajemen likuiditas,
dan (iii) peningkatan monitoring
dan penyiapan kontigency plan
untuk mengantisipasi kemungkinan
terjadinya krisis.
Guna meningkatkan akuntabilitas dan
transparansi kebijakan moneter, sejak Juli
2005 Bank Indonesia menerapkan Inflation
Targetting Framework (ITF) dengan
menggunakan policy rate (BI Rate) yang
mencerminkan arah kebijakan moneter.
Implementasi ITF juga mendorong keselarasan
kebijakan moneter dengan keseluruhan
strategi kebijakan makro ekonomi
pemerintah. Target inflasi rendah dan stabil
yang harus dicapai dalam jangka menengah
panjang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai
target kebutuhan ekonomi. Terkait dengan
ini, implementasi ITF berbasis suku bunga
yang telah dilaksanakan secara bertahap
perlu terus diperkuat dan disempurnakan
sesuai (i) best practices internasional dan (ii)
perkembangan pasar keuangan dan kondisi
perekonomian Indonesia.
Manajemen likuiditas di pasar uang juga
dilaksanakan melalui Operasi Pasar
Terbuka (OPT) yang lebih efektif dan
efisien, yaitu dengan menjaga stabilitas suku
bunga jangka pendek (overnight) Pasar Uang
Antar Bank (PUAB) agar sejalan dengan
tingkat bunga kebijakan moneter (BI-Rate).
Sebagai tempat penyesuaian likuiditas bagi
investasi dan portfolio jangka panjang, dan
PUAB menjadi alat efektif dan efesien untuk
mengarahkan suku bunga jangka menengahpanjang
yang nantinya tercermin pada kurva
imbal hasil atau yield curve.
Langkah konkrit lain terkait dengan
manajemen likuiditas pasar uang adalah
dengan melakukan financial deepening,
yang dalam pelaksanaannya membutuhkan
dukungan dan koordinasi dengan Pemerintah.
Financial deepening, peningkatan peran
pasar keuangan terhadap perekonomian
yang antara lain dengan menyediakan lebih
banyak dan ragam produk pasar keuangan
yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai
kalangan, sehingga memperbesar sumber
pembiayaan pembangunan yang saat ini
masih tergantung pada kredit perbankan.
Semakin beragamnya ketersediaan portfolio
akan mendorong peningkatan likuiditas pasar
uang dan percepatan transaksi keuangan
yang pada gilirannya menciptakan pasar
keuangan yang kompetitif. Implikasi dari
perkembangan tersebut adalah meningkatkan
kemampuan pasar keuangan dalm menyerap
berbagai guncangan karena pasar menjadi
lebih elastis sehingga cenderung lebih stabil
meski pemain pasar uang semakin banyak
dan beragam kepentingannya. BI financial
deepening akan meningkatkan
efektifitas kebijakan moneter, karena
reaksi pasar terhadap perubahan
sinyal kebijakan moneter semakin
cepat dan kesempatan untuk
mengembangkan instrumen alternaif
pengendalian moneter di luar SBI
semakin terbuka.
edisi ke2 new size.indd 26 5/6/2008 3:09:02 PM
A K U N T A N I N D O N E S I A
m i t r a d a l a m p e r u b a h a n
27 ai
Opini
Manajemen likuiditas pasar uang juga
harus dapat dilakukan melalui peningkatan
sinergi antara pasar rupiah dan pasar
valas yang sekaligus ditujukan untuk menjaga
stabilitas kedua pasar tersebut. Langkah ini
dilakukan misalnya, melalui transaksi swap
(valas rupiah) di pasar valas, dengan jangka
waktu sesuai profile dan proyeksi likuiditas
pasar rupiah. Bagi perbankan, terjaganya
stabilitas pasar uang akan mengurangi
risiko likuiditas atas kredit, sehingga
suku bunga kredit dapat ditekan.
Upaya ini juga akan menggeser orientasi
pelaku pasar ke pembiayaan atau investasi
jangka panjang, termasuk kredit kepada
sektor riil.
Menggenapi langkah-langkah di atas,
peningkatan monitoring dan penyiapan
contigency plan untuk mengantisipasi
kemungkinan terjadinya krisis penting
pula dilakukan, mengingat sebagian besar
transaksi pasar keuangan dilakukan secara
bilateral di luar bursa (over the counter atau
OTC), dan peningkatan kualitas monitoring
aktivitas tersebut akan memberi peringatan
dini terjadinya perubahan persepsi dan
perilaku pelaku pasar sehingga langkah
antisipasi dapat lebih cepat dilakukan. Terkait
in, diperlukan kesamaan pandang dan kerja
sama yang erat antara Bank Indonesia,
lembaga terkait lainnya, dan pelaku pasar.
Selain itu, untuk peningkatan disiplin pasar,
terbentuknya Indonesian financial
Market Association (IFMA) merupakan
salah satu upaya yang harus dilaksanakan.
Selain dapat menjadi mitra diskusi dalam
pengembangan dan sinkronisasi ketentuan
dan pengawasan pasar keuangan, IFMA
diharapkan dapat membantu meningkatkan
kedisiplinan anggotanya (market dicipline).
Upaya tersebut menjadi lebih efektif apabila
dikerjakan secara simultan, terintegrasi dan
selaras dengan Pemerintah dan pemangku
kebijakan lainnya. Terkait dengan hal
tersebut, Forum Stabilitas Sistem
Keuangan (JPSK) perlu menjadi
prioritas bersama. RUU JPSK mendesak
untuk segera di selesaikan, sehingga
memberikan kejelasan landasan hukum dan
filosofi terkait pencegahan dan penanganan
krisis serta mekanisme implementasinya.
Di tingkat regional, BI juga perlu terus
meiningkatkan kerja sama dengan bank-bank
sentral lainnya, di antaranya melalui Bilateral
Swap Agreement (BSA) yang saat ini telah
disepakati dengan Bank Sentral Jepang,
China, dan Korea dengan total
komitmen sebesar USD 12 milyar.
Tujuan utama dari BSA adalah mendorong
terbentuknya regionalself-help mechanism
yang mengalami kesulitan likuiditas jangka
pendek dan kesulitan neraca pembayaran.
Strategi kedua yang saya kemukakan
terkait dengan beberapa isu penting di bidang
perbankan. Strategi dan langkah-langkah
yang dilakukan oleh Bank Indonesia harus
lebih fokus untuk peningkatan intermediasi,
di antaranya pembiayaan sektor kunci yang
dapat mendukung pertumbuhan ekonomi
ke level yang lebih tinggi dan berkualitas.
Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah:
(i) revitalisasi keberadaan dan
pelaksanaan peran bank-bank BUMN
serta (ii) pengembangan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM).
Dalam rangka mendorong fungsi
intermediasi, khususnya dari sisi penawaran,
perlu dilakukan penataan kembali perbankan
secara menyeluruh, termasuk bank-bank
BUMN. Dengan mengakomodasi struktur
perbankan dan perekonomian pasca krisis
yang telah mengalami banyak perubahan
akan tercipta suatu industri perbankan yang
lebih kredibel, tahan gejolak, efisien, dan
bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Salah satu alternatif yang
dapat dilakukan adalah melalui revitalisasi
keberadaan dan peran bank-bank BUMN. Hal
ini sejalan pula dengan penerapan Arsitektur
Perbankan Indonesia (API), yang pada
hakekatnya meletakkan posisi masingmasing
kelompok bank sesuai dengan
peran dan fungsinya. Hal yang ingin saya
sampaikan disini adalah kebijakan tersebut
haruslah terimplementasikan dengan baik,
bersifat win-win bagi semua pihak, tanpa
harus menimbulkan masalah atau bahkan
merugikan pihak-pihak tertentu.
Saya memandang keberadaan dan peran
bank-bank BUMN tetap diperlukan, terutama
untuk membiayai sektor-sektor tertentu yang
menjadi target pembangunan pemerintah.
Hal ini sejalan pula dengan konsep policy
bank, yaitu lembaga keuangan yang
menyediakan pembiayaan jangka
panjang atau untuk sektor tertentu
yang segera akan disiapkan dan
dilaksanakan dalam koordinasi antara
Pemerintah dan BI. Terkait dengan
hal tersebut, Bank Ekspor Indonesia (BEI)
Persero, misalnya, tidak lagi sebagai bank
umum namun menjadi Lembaga Pembiayaan
Ekspor (Export Credit Agency). Sementara
itu, meski masih menunggu langkah dan
kebijakan Pemerintah lebih lanjut, menurut
hemat saya, bank BRI dan bank BTN sesuai
misi dan fokus bisnisnya dapat diarahkan
menjadi policy bank yang mengemban
misi pembangunan, seperti mendukung
UMKM dan pertanian (untuk bank BRI) dan
perumahan (untuk bank BTN).
Sementara itu, untuk bank Mandiri dan bank
BNI yang berorientasi komersial, terbuka
beberapa alternatif yang dapat ditempuh
Pemerintah sebagai pemiliknya dalam rangka
memperkuat aspek kelembagaan maupun
operasional bank-bank itu, misalnya dengan
melakukan merger atas kedua bank tersebut.
edisi ke2 new size.indd 27 5/6/2008 3:09:04 PM
A K U N T A N I N D O N E S I A
m i t r a d a l a m p e r u b a h a n ai 28
Opini
Langkah ini akan mengantarkan bank
hasil merger tersebut sebagai bank
yang besar, sehat, dan kuat serta
mampu berfungsi sebagai flag carrier
perbankan Indonesia untuk bersaing
dengan industri perbankan global.
Dengan jaringan kantor yang luas,
kemampuan manajemen yang profesional,
pola profesional yang berstandar
internasional, dan governance yang solid,
bank BUMN ini diyakini akan menang dalam
persaingan dengan bank-bank asing di
Indonesia. Selain itu, bank hasil merger dapat
menjadi pionir dalam penerapan universal
banking terutama untuk mendukung financial
deepening dalam rangka menjaga stabilitas
sistem moneter dan sistem keuangan.
Terbuka pula pilihan untuk
mengkombinasikan alternatif itu dengan,
misalnya, langkah mengkonversikan
salah satu bank BUMN dalam ukuran
aset tertentu untuk menjadi bank umum
berdasarkan prinsip syariah. Langkah
ini saya nilai sangat strategis dalam
rangka mendorong pengembangan
perbankan syariah di Indonesia. Dengan
total aset, jaringan kantor, kemampuan
SDM, dukungan IT dan berbagai hal positif
yang dimiliki bank-bank BUMN, akses
masyarakat kepada perbankan syariah akan
semakin mudah. Pada akhirnya hal ini akan
mendorong minat gairah masyarakat untuk
memanfaatkan jasa pelayanan perbankan
syariah.
Hal lain, terkait dengan pengembangan
UMKM dapat dikatakan semakin penting
dan strategis, selain terbukti lebih resisten
terhadap krisis keuangan karena tidak
tergantung pada bahan baku impor dan
berorientasi pada pasar dalam negeri, UMKM
memiliki potensi menyerap banyak tenaga
kerja. Terkait dengan ini, bank Indonesia
dapat berperan melalui berbagai langkah dan
kebijakan seperti, refocusing BPR untuk
melayani UMKM; penerapan pilot
project kluster ke seluruh kantor Bank
Indonesia (KBI); dan peningkatan
peran KBI sebagai mitra strategis di
daerah.
Terkait keberadaan industri BPR dan
sektor UMKM, langkah yang harus ditempuh
adalah mengembalikan keadaan dan
fungsi BPR kepada khitahnya, yaitu
melayani masyarakat kecil dan
UMKM, terutama yang berada di
pedesaan. BI juga perlu lebih mendorong
pendirian BPR di luar jawa, Bali dan Sumatera,
sebagai upaya mendukung program Pemda
dalam mengembangkan ekonomi daerahnya
dan mengurangi ketimpangan distribusi
pendapatan.
Terkait dengan pengembangan UMKM
adalah peningkatan peran Kantor
Bank Indonesia (KBI) sebagai mitra
strategis bagi seluruh stakeholders di
daerah. Penerapan otonomi daerah,
di satu sisi tertentu telah membatasi
hubungan kerjasama horizontal antardaerah,
ataupun antar-instansi di daerah
yang satu dengan daerah lainnya. Disinilah,
peran Bank Indonesia menjadi pivotal untuk
menghubungkan dan mendiseminasikan
data, informasi dan berbagai fasilitas lain yang
menjadi kekuatan di suatu daerah kepada
daerah lain
Last but not least, saya berpendapat bahwa
pembenahan terhadap manajemen intern
Bank Indonesia perlu dilakukan dengan
lebih terencana dan seksama. Peningkatan
kompetensi sumber daya manusia, perbaikan
manajemen informasi, dan kesiapan
organisasi menjadi sangat penting artinya
untuk mempertahankan kesinambungan
kinerja jangka panjang.
Terkait aspek kepemimpinan, dalam
rangka menumbuhkan intelectual and moral
leadership, pemilihan level pimpinan di BI
pada semua jenjang jabatan perlu ditekankan
pada terciptanya kepemimpinan yang
memiliki wawasan jauh ke depan (forward
looking), yaitu wawasan yang lebih luas dalam
memandang suatu permasalahan.
Pandangan dan pikiran di atas adalah
refleksi dari keinginan dan concern saya untuk
memberikan kontribusi dan bakti saya untuk
BI dalam mencoba menyelesaikan berbagai
permasalahan ekonomi kita saat ini. Namun
demikian saya menyadari sepenuhnya, upaya
kita untuk menghadapi tantangan tersebut
memerlukan pentahapan yang rasional
agar segala sesuatunya berjalan dalam
keseimbangan. Kesabaran dan keuletan
untuk memperbaiki kondisi ekonomi bangsa
dan yang lebih mensejahterakan, adalah suatu
virtue yang saya yakini pada akhirnya akan
menuai berbagai manfaat bagi peningkatan
kesejahteraan negeri ini.
Disarikan dari pidato Budi Mulya saat fit
and proper test di Depan Komisi XI DPR RI
tanggal 17 September 2007. (MY)

MYOPIA MUTU SEBAGAI LATENT DALAM PERSAINGAN DAN PERTUMBUHAN (KEMAMPUAN) BISNIS

July 29, 2010 1 comment

(Suatu Tinjauan Terhadap Arah Perkembangan Pasar dalam Kaitannya dengan Pengertian Mutu
Sebagai Suatu Strategi Pasar dan Peran Bisnis Perusahaan- Perusahaan Negara (BUMN) dan
Perusahaan- Perusahaan Lokal di Indonesia)
Oleh :
Haery Sihombing (IP)
Abstrak
Pasar modern dewasa ini adalah pasar yang sedikit memberikan celah bagi (calon) pelaku- pelaku bisnis
konvensional untuk bertahan dan mampu unggul terhadap pesaing- pesaingnya. Khususnya di negaranegara
berkembang, pasar menjadi sangat kejam ketika hukum dan aturan- aturan yang ada belum
cukup dan reliable keandalannya terhadap pengaturan ‘permainan’ dalam ‘perang’ bisnis antar
organisasi- organisasi bisnis yang ada.
Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang terus bergerak naik sebagai gambaran dari kesadaran
ekonomi masyarakat di negara- negara berkembang, penggunaan sumber- sumber daya yang ada didan
ter-‘eksploitasi’ sebesar- besarnya untuk mendapatkan dan mengejar angka pertumbuhan ekonomi
yang ‘fantastis’ sebagai citra dari gempitanya pembangunan yang berhasil dilakukan pemerintah terhadap
negaranya.
Kerangka standar dan ‘pengertian baru’ , seperti kepuasan pelanggan, bentuk- bentuk sertifikasi produk
maupun managemen sistem (mis : ISO dan sejenisnya, bentuk- bentuk metode dan konsep mutu : QCC,
Six Sigma, Balanced Scorecard, BPR, dsb.), konsultan- konsultan managemen dan finansial lokal atau
asing, terhadap organisasi- organisasi bisnis yang ada dianggap sebagai suatu pencerahan dan bentuk
organisasi bisnis yang unggul. Pengertian akan mutu tidak ditempatkan dalam suatu kesadaran strategi
bisnis modern yaitu menjadi organisasi bisnis yang berdaulat.
Pasar di negara- negara berkembang menjadi kolonial ekonomi pelaku- pelaku bisnis internasional yang
secara mudah mendikte arah pembangunan dengan eksploitasi sumber- sumber daya yang ada di
negara- negara tersebut tanpa membawanya menjadi suatu negara yang memiliki kesadaran terhadap
organisasi- organisasi bisnis yang tumbuh agar berkemampuan unggul secara internasional, sehingga
pada gilirannya dapat mendukung kemampuan ekonomi negara- negara tersebut. Pasar negara- negara
berkembang, khususnya Indonesia, sekalipun pada masa ini kembali ‘menggeliat’ bangun, ternyata
menyimpan potensi- potensi untuk runtuh kembali serta ter-‘penjara’ (potensi latent) dalam kerangka
peng-‘hisap’-an kekayaan semua sumber daya alamnya hingga pada saatnya habis untuk kembali
ditinggalkan. (“habis manis sepah dibuang”)
I. PENDAHULUAN
Sejak pertengahan tahun 90-an ketika beberapa negara- negara Asia dan Timur Jauh (far-east and
south east asia) yang digambarkan sebagai suatu regional pertumbuhan ekonomi baru, yang
dikatakan sebagai daearh muculnya ‘macan asia’, mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi
yang ‘gempita’ dibanding regional- regional ekonomi di belahan dunia lainnya. Kedaan tersebut
tidak terlepas dari peran dan menjadi sorotan pelaku- pelaku bisnis internasional sehingga
investasi- investasi dari negara- negara maju mengalir deras untuk memenuhi wilayah tersebut.
Namun demikian, ‘gempitanya’ pertumbuhan ekonomi tadi segera diguncang dengan resesi
ekonomi yang berawal dari naiknya mata uang dollar terhadap mata uang lokal dikarenakan
kondisi pertumbuhan tadi begitu memanas dengan ‘pinjaman- pinjaman’ asing sehingga pada
kondisi klimaks menjadi penghancur. Kasus tersebut dapat dianalogikan seperti halnya
terhadap penggunaan energi nuklir sebagai suatu sumber energi murah yang memiliki potensi
dan energi yang sangat besar. Namun karena pengelolaannya tidak cukup baik, maka energi
tersebut kemudian tidak terkendali (reaksi berantainya) hingga menjadi penghancur besar.
Beberapa negara pada kawasan tersebut mampu lolos dan kembali bertumbuh pada arah
semula untuk membangun infrastruktur ekonominya secara perlahan. Pada sisi lain, untuk
beberapa negara yang runtuh tersebut, hanya terpengaruh sejenak dan kemudian bangkit
secepatnya. Indonesia sendiri, yang juga kondisi ekonominya terguncang dengan keadaan
tersebut, pada kenyataannya memiliki kesulitan untuk bangkit dibandingkan negara- negara
lainnya pada kawasan tersebut. Keadaan tadi juga kemudian dipengaruhi oleh pertumbuhan
daerah- daerah investasi baru seperti Vietnam dan kawasan sekitarnya (China, Thailand, dsb.)
yang mampu memberikan tawaran yang lebih menarik bagi pelaku- pelaku bisnis internasional
untuk menanamkan modalnya, selain dari kesadaran dan kemampuan infrastruktur internalnya
yang telah terbangun menjadi bangunan persaingan bisnis.
Masalah- masalah yang berkenaan dengan divestasi perusahaan- perusahaan yang runtuh
ketika resesi ekonomi terjadi di Indonesia, serta usaha- usaha penyehatan yang dilakukan
pemerintah dengan penyuntikan dana melalui pinjaman- pinjaman dari investor moneter asing,
ternyata tidak segera dengan cepat membangunkan kondisi perekonomian Indonesia untuk
bangun, sekalipun pada saat kini telah mulai pulih. Indonesia membutuhkan waktu yang cukup
lama untuk membangun kembali kondisi ekonominya.
Selayaknya orang sakit, kepulihan belum berarti kembali sehat, namun masih perlu perawatan
yang cukup dan intensif untuk dikatakan sehat dan kuat. Hal ini juga berlaku terhadap
kemampuan bersaing organisasi- organisasi bisnis yang ada di dalamnya, khususnya
perusahaan- perusahaan negara (BUMN) yang memiliki ciri yang kental dari campur tangan
pemerintah di dalam kepentingan bisnis merujuk kepada tujuan awal dari didirikannya, serta
‘pengkondisiannya’ untuk bersaing terhadap pasar lokal maupun internasional.
II. MYOPIA BISNIS : KEPUASAN PELANGGAN = MUTU.
Adalah hal yang umum ketika suatu organisasi bisnis dikaitkan dengan strategi yang berkenaan
dalam hal mutu, baik terhadap produk maupun service yang diberikan. Kata mujarab
:”Kepuasan Pelanggan” menjadi suatu ‘paradigma’ baru bagi pelaku- pelaku bisnis di
Indonesia setelah sebelumnya ke- ‘candu’-an trend standar intenasional seperti ISO 9001, 14001,
dsb., yang menjadi suatu ‘kebanggaan’ bagi pelaku- pelaku bisnis. Keadaan tersebut juga terjadi
bersamaan dengan suburnya pengertain dan pemahaman terhadap konsep- konsep manajemen
dan kepemimpinan yang sebenarnya bukan hal yang baru. Merujuk kepada sejarah dan ajaranajaran
filosofi maupun agama yang dianut, secara eksplisit maupun implist, telah mengatakan
mengenai sesuatu yang dapat dipahami sebagai suatu sistem manajemen dan kepemimpinan
tersebut. Hal ini terlihat dari logika- logika perumpamaan- perumpamaan dan kisah- kisah si
‘pelaku’, maupun yang berkenaan dengan ‘perilaku-perilaku’ dalam situasi dan kondisi yang
dihadapinya seperti diceritakan di banyak buku- buku kepemimpinan dan manajemen ‘best
seller’ yang menjadi bacaan umum dan populer. Covey, dengan “The Seven Habit” dan beberapa
tulisan lainnya, Aa Gym dengan “Manajemen Qalbu”, atau Gede Parama dan banyak penulis
lainnya menyerap pemahaman yang terdapat dalam ajaran agama untuk diartikusasikan
sebagai suatu konsep manajemen dan kepemimpinan. Tidaklah asing jikalau kita sendiri dapat
menggalinya dalam pemahaman anutan agama yang kita yakini, bukan?
Dikaitkan dengan masalah mutu, mutu bukan suatu keunggulan bila dikatakan sebagai
pembeda, namun suatu pemberian dikarenakan bagaimana mengenal dan mencintai konsumen
adalah bukan suatu pembeda(2) Maka selayaknya organisasi- organisasi bisnis memberikan
mutu bagi layanan dan produknya terhadap konsumen adalah sebagai suatu keharusan yang
wajar. Sehingga dengan demikian, maka suatu hal yang kritis dalam persaingan efektif adalah
ketika kemampuan untuk mengidentifikasikan peluang dijadikan suatu prasyarat tertinggi
dalam usaha pengembangan bisnis (baik terhadap produk dan layanan yang diberikan) yang
dilakukan oleh organisasi bisnis untuk membawanya ke pasar produk baru melalui suatu
proses secara cepat(3).
Pelanggan puas adalah kondisi ketika pelanggan beropini puas terhadap produk dan layanan
yang diterimanya, baik secara sadar maupun tidak. Tidak dikatakan apakah pengertian tadi
dalam konteks pelanggan memiliki perasaan bebas atau terpaksa, sadar atau tidak. Jika
kepuasan pelanggan menjadi suatu kata ajaib dalam persaingan bisnis, maka kepuasan tersebut
adalah suatu pemberian yang diusahakan oleh organisasi bisnis (produsen) dan bukan tidak
terbatas, karena tidak semua pelanggan (konsumen) puas.
Konsumen tidaklah selalu benar. Mereka bingung dan pada dasarnya emosional. Mereka
membuat kesalahan- kesalahan dan mereka lupa sesuatu(2). Komponen emosional dalam diri
konsumen pada pasar modern dewasa ini adalah obyek yang menjadi motivasi konsumen
untuk membeli, sekalipun pada akhirnya tidak ada jaminan bahwa konsumen akan bertahan
dengan apa yang dihasilkan oleh satu produsen yang bagaimanapun baiknya suatu produk dan
layanan yang mampu dan telah diberikan oleh produsen tersebut(4).
Ketika organisasi- organisasi bisnis hanya menfokuskan kepuasan dalam kerangka pengejaran
apa yang diinginkan oleh konsumen sebagai pengertian mutu tradisional dari bisnis, maka
potensi- potensi yang dimiliknya ter-plot kepada bentuk- bentuk yang mudah dilakukan dan
diketahui oleh pesaing siapapun, serta mudah dipatahkan oleh pesaing- pesaing lainnya bila
dikatakan sebagai suatu strategi. Misal: Harga murah, siapapun tahu dan ingin. Tepat waktu,
siapapun mau dan ada, serta wajar dalam keseharian manusia modern yang mempergunakan
waktu.
Keunggulan dalam persaingan pasar bukan berarti kepuasan konsumen dengan hal- hal yang
sudah wajar dalam hal yang seharusnya diberikan. Pengertian mutu dari kepuasaan pelanggan
seperti hal tersebut terlalu naif dan sempit. Kepuasan konsumen ideal adalah kepuasan yang
berfokus kepada penemuan oleh konsumen sebagai suatu kesadaran terhadap suatu kebutuhan
baru melalui penterjemahan yang dilakukan oleh organisasi- organisasi bisnis dalam
mengartikulasikan abstraknya keinginan konsumen, serta membawa organisasi- organisasi
bisnis tadi berada pada posisi yang aman untuk tidak runtuh dan bangkrut! Apapun bentuk
penghargaan mutu yang didapatkan oleh organisasi- organisasi bisnis, termasuk juga
penghargaan karena kepuasaan konsumen yang diberikan, tidaklah berarti bila organisasi
bisnis tadi kian melemah daya saingnya.
Dalam kaitannya dengan peranan BUMN, sebagai suatu organisasi bisnis yang diinisiatif dan
dikelola oleh negara dengan dasar tujuan sebagai penopang dan pilar dari tujuan negara dalam
kerangka pembangunan ekonomi, selama masa krisis terbantu dengan peran pemerintah untuk
tetap berdiri (‘exist’). Namun demikian, apakah perusahaan- perusahaan negara tersebut telah
berjalan efektif sebagai suatu organisasi bisnis atau keberadaannya sekedar semata- mata
sebagai perpanjangan tangan pemerintah sebagai stabilator dan strategi dari penerapan
kebijakan pemerintah dalam level operasional? Pada kenyataannya, beberapa BUMN sebagai
perusahaan negara digerakkan dalam kerangka roda ekonomi. Namun disisi lain, dituntut
aspek tanggungjawab secara sosial dalam satu kesatuan dari strategi pembangunan sesuai
kebijakan pemerintah ditingkat operasional terhadap masyarakat. Lebih membingungkan lagi,
beberapa BUMN didorong kepada bentuk kapitalis dengan beberapa diantaranya telah go
public.
Segambar dengan organisasi- organisasi bisnis swasta lainnya, beberapa BUMN berada pada
landasan pacu yang sama sebagai organisasi profit, namun strategi dan karakter- karakter
unsur- unsur yang ada di dalamnya lebih kepada birokrasi dari pemerintah dan kurang berasal
dari pelaku- pelaku bisnis. Hal demikian menjadi salah satu penghalang atau bahkan dalam hal
resiko terkecil sekalipun, adalah tersimpannya potensi rapuh internal atau latent.
Sekalipun penerapan sistem manajemen mutu yang telah dimulai beberapa tahun terakhir
sebagai salah satu usaha pembenahan sistem manajemen lebih didorong kepada ‘pemberesan’
sistem manajemen menurut trend yang berlaku seperti halnya organisasi- organisasi bisnis yang
lain, dimana mutu ditempatkan sebagai keunggulan, namun keunggulan tersebut hanyalah
‘virtual’’ dan bukan sebagai keunggulan bersaing yang ideal sebagai organisasi yang siap
tarung dan unggul! Kasus ini pun dialami oleh perusahaan- perusahaan besar lokal lainnya,
dimana hak kepemilikan semula telah beralih ke tangan investor- investor lain. Sebutlah Astra,
BCA, dan banyak lagi. Bukankah kepemilikannya telah berpindah kepada tangan- tangan
pemain baru? Jikalau organisasi- organisasi tersebut dikatakan bermutu, maka keadaan tadi
selayaknya tidaklah boleh terjadi, bukan? Dan sekalipun jika organisasi- organisasi tersebut
masih tetap berdiri (misal: BCA) setelah terjual hanya dengan besaran 26% dari nilai yang
sebenarnya layak untuk didapat oleh Negara berdasarkan ‘pengorbanan’ yang telah dilakukan
untuk menyehatkannya: Apakah keadaan tersebut menguntungkan bagi rakyat dan Negara
yang memiliki beban hutang yang cukup besar ?
Menjadi organisasi bisnis yang siap tarung dan unggul bukanlah organisasi bisnis yang hanya
cukup menerapkan sistem dan metode- metode mutu yang sudah dilakukan oleh organisasiorganisasi
bisnis lainnya. Tidak pula organisasi yang hanya cukup ‘bangga’ dengan seberapa
besar profit atau pangsa pasar yang telah dihasilkan dan didapatkan. Namun lebih kepada
ketahanan organisasi bisnis terhadap gejolak ekonomi yang mungkin akan timbul sebagai hasil
dari kebijakan politik, pasar global dengan masuknya produk- produk pesaing yang memiliki
keunggulan daya jual, serta pertarungan- pertarungan yang akan terjadi dengan pemainpemain
asing atau baru di tingkat lokal maupun internasional, baik secara institusi atau
perorangan seiring dengan berjalannya waktu. Sebutlah perusahaan- perusahaan raksasa asing
seperti AT&T, Toyota, Hewlett Packard, Motorola,
GE, dsb. Perusahaan- perusahaan tersebut tidak lagi ‘bertarung’ kepada apakah perusahaanperusahaan
tersebut telah memiliki sertifikasi mutu atau tidak. Konsumen tidak lagi
menanyakan apakah produk- produk perusahaan- perusahaan tersebut berstandar mutu
internasional atau tidak. Konsumen percaya penuh bahwa produk- produk yang dihasilkan
oleh perusahaan- perusahaan tersebut adalah bermutu dan diakui secara internasional sebagai
brand.
Mutu adalah bagian dari keseharian organisasi bisnis, sehingga mutu bukanlah kekuatan yang
dihandalkan. Namun, mutu harus ditempatkan sebagai suatu kesehatan yang diperlukan
sebagaimana layaknya seorang petarung. Mutu harus diarahkan sebagai prakarsa- prakarsa
perbaikan kinerja proses yang mempunyai dampak terbesar pada apa yang harus terjadi jika
organisasi bisnis ingin mencapai sasarannya(5). Kegagalan memperbaiki kinerja proses
mengakibatkan kegagalan dalam memperbaiki kinerja organisasi. Kegagalan mengelola proses
secara efektif adalah kegagalan mengelola bisnis secara efektif(6). Maka, menjadi petarung yang
unggul adalah petarung yang sehat dan selalu dalam kondisi ‘fit’ , serta kemudian terusmenerus
melatih dirinya untuk trampil dengan strategi dan ‘jurus- jurus’ pertarungan,
disamping jeli melihat dan cerdik mengantisipasi lawan. Dengan demikian, bila mutu hanya
ditempatkan sebagai suatu keunggulan, maka organisasi bisnis hanya berada pada kondisi
sehat, namun belum mampu untuk bertanding baik secara institusi maupun kepemilikan
pelaku bisnis di dalamnya terhadap pesaing dan pasar. Kasus spin off-nya Motorola pada bulan
oktober lalu terhadap bisnis microelectronic, menunjukkan bahwa seberapa baiknya konsep
mutu yang ditumbuhkan oleh organisasi bisnis tersebut ternyata tidak mampu membawa
organisasi bisnis tersebut menjadi pemenang di bisnis tersebut.
Seberapa derajat sehatnya organisasi bisnis, adalah tergantung kepada ketatnya persaingan dan
jenis pertarungan menurut tingkat kesehatan pesaing yang ada. Padahal pada keadaan
sebenarnya, pesaing – pesaing yang telah ada maupun baru (yang akan segera muncul)
memadukan kombinasi jenis kekuatan dan tingkat kesehatan yang berlainan. Kemampuan
organisasi bisnis dalam bertanding dikatakan unggul adalah ketika tingkatan pada organisasiorganisasi
bisnis yang ada dengan berbagai macam pesaing, sekalipun begitu sehatnya, masih
mampu unggul dan keluar sebagai pemenang baik secara sendiri maupun beraliansi dari waktu
ke waktu.
III. MUTU = STRATEGI BISNIS UNTUK KEPUASAN STAKEHOLDER
Organisasi- organisasi bisnis yang baik adalah memandang pada peranan unsur- unsur yang
terkait di dalamnya. Dalam hal ini pekerja- pekerja, sebagai aset dari perusahaan. Dengan
demikian, maka kehilangan aset atau ‘terbang’-nya aset tadi dari perusahaan akan memberikan
pengaruh yang besar bagi daya tahan dan sehatnya perusahaan. Organisasi- organisasi bisnis
yang sehat selalu memperbaharui dirinya dengan menempatkan pekerja- pekerja kepada suatu
zona nyaman yang membantu mereka dapat melepaskan energi kreatifnya sebagai suatu
kekuatan dari perusahaan dan memfokuskan potensi- potensi yang ada sebagai suatu kekuatan
‘pemukul’ (daya saing) terhadap pesaing- pesaing organisasi bisnis yang ada. Peran dan tempat
pekerja- pekerja yang ada di dalamnya dihargai sedemikian rupa sehingga organisasi bisnis
tersebut menumbuhkan rasa kepemilikan bagi pekerja dalam perasaan bangga, berikut
keluarganya. Bisnis yang mampu unggul dan bertahan adalah usaha bersama yang melibatkan
keluarga pekerja sebagai indikator asset kesehatan perusahaan. Bukan hanya kepada seberapa
besar pangsa pasar yang diperoleh, seberapa besar profit yang didapatkan, dan seberapa besar
dan lama revenue terhadap investasi yang ditanamkan, serta seberapa puas konsumen
(pengguna produk) terhadap produk dan layanan yang diberikan.
Organisasi- organisasi bisnis yang ideal adalah organisasi bisnis yang mampu menancapkan
ingatan pada konsumennya sebagai organisasi bisnis yang handal terhadap produk- produk
yang dihasilkannya, tanpa ragu, dan menentukan ke arah mana teknologi dan esensi dari
produknya tersebut mempengaruhi arah inovasi dan teknologi dunia serta mempengaruhinya
secara ekonomi selain bentuk trend yang diciptakan untuk menggejala di masyarakat. Hal ini
sebagai penterjemahan dari karakter masyarakat pasar yaitu pengawasan ada di tangan
konsumen(8) di mana organisasi bisnis perlu membangun strategi yang secara simultan
mengelola produk dan konsumennya secara keseluruhan terhadap siklus umur penggunaan
dan yang mengkerangkakan strategi brand dan produk dalam konteks dampaknya terhadap
kesetaraan (tanggungjawab) konsumen (9).
Kepuasan pekerja terhadap lingkungan, sistem dan manajemen organisasi bisnis merupakan
sesuatu yang abstrak dan dipengaruhi banyak faktor. Oleh karenanya, semakin besar struktur
sistem dan jumlah pekerja suatu organisasi bisnis, maka semakin banyak pula indikatorindikator
yang harus dipertimbangkan sebagai gambaran dari interaksi kepentingankepentingan
dan keinginan pribadi pekerja yang beragam. Dengan demikian, semakin besar
jumlah pekerja dalam suatu organisasi bisnis, maka semakin besar pula resiko yang harus
ditanggung oleh organisasi bisnis agar tetap sehat, kuat dan siap terhadap persaingan. Hal ini
dikarenakan potensi- potensi pribadi pekerja dan energi- energi yang dimiliki dapat menjadi
daya rusak ke dalam bila tidak tersalurkan secara benar, selain kemungkinan adanya eksodus
berpindahnya aset- aset tadi kepada pesaing- pesaing, serta latent yang disebabkan karena
memendamnya potensi tadi menjadi suatu bentuk lingkungan psikologis yang tidak energik
dan kurang peduli dengan kesehatan perusahaan.
Bentuk resiko lain dari suatu organisasi bisnis yang melemah secara internal ketika energi dan
potensi pekerja- pekerja tidak tersalurkan adalah rentannya organisasi- organisasi bisnis tadi
terhadap intelijen- intelijen bisnis pesaing yang aktif ‘mencuri’ rahasia perusahan. Tanpa sadar,
pekerja- pekerja yang ada menjadi mata- mata perusahaan pesaing untuk terus ‘membocorkan’
rahasia keunggulannya hingga kepada suatu saat di mana perusahaan tersebut kalah dalam
persaingan tanpa disadari.
Organisasi- organisasi bisnis yang unggul memandang bahwa bahaya latent tadi sebagai
kelemahan yang tidak boleh terjadi, serta sesuatu yang harus dicermati dan dicari-selidiki
terhadap organisasi- organisasi pesaing agar dapat mempertahankan dan meningkatkan
keunggulannya. Banyak organisasi bisnis besar atau kecil ‘lupa’ bahwa masalah kritikal dalam
suatu organisasi adalah juga potensi latent yang bila dibiarkan berkembang hingga pada suatu
saat organisasi bisnis tadi collapse. Sebutlah PT Dirgantara Indonesia yang baru- baru ini mem-
PHK sejumlah karyawannya karena bentuk pengelolaan bisnis yang benar- benar blunder!
Bukan cara- cara PHK-nya yang patut disesalkan, namun pijakan strategi bisnisnya yang selama
ini berjalan yang merupakan bentuk pengelolaan organisasi bisnis yang konyol! Belum lagi
perusahaan- perusahaan negara (BUMN) atau perusahaan- perusahaan lokal lainnya, sekalipun
tindak mengalami hal yang separah itu. Namun memiliki karakter ‘daya rusak ke dalam’ yang
sama.
Sebagai perusahaan yang unggul, yang didalamnya sehat dan cerdik, tidak harus menanamkan
suatu dana investasi yang besar. Ketika kesehatannya dijamin dan keterampilannya ada, maka
cukup dengan kecerdikan dan kejelian yang dimiliki sebagai fokus dari saluran energi dan
potensi- potensi yang ada pada pekerjanya adalah dengan cara melakukan tindakan subversive
terhadap perusahaan pesaing.
Investasi sumber daya manusia terhadap teknologi dapat dikurangi dengan cara ‘membajak’
sumber daya manusia di perusahaan pesaing, baik dengan cara meng-‘hire’-nya sebagai pekerja
penuh atau sebagai pekerja sewa. Investasi di bidang peralatan dapat dikurangi dengan cara
kerjasama dengan penyedia- penyedia jasa lokal atau internasional yang memiliki kompetensi
dalam pengerjaan manufakturnya atau lingkungan pendidikan. Untuk mengambil posisi aman
terhadap perusahaan pesaing yang besar, cukup dengan melakukan penetrasi melalui pekerjapekerja
(agen) di dalamnya untuk membuat tindakan- tindakan strategis yang mengarah
kepada suatu skenario yang diinginkan demi kepentingan perusahaan. Sehingga ketika strategi
tersebut dilakukan, maka organisasi bisnis tadi siap dan tepat waktu serta kondisi untuk
tumbuh bersama atau makin menguat. Microsoft secara tepat waktu siap dan bertumbuh kuat
ketika Intel bekerja sama dengan IBM setelah sebelumnya IBM mempergunakan produknya
untuk memukul produk PC pesaingnya : Apple, hingga kemudian Microsoft dianggap pesaing
oleh IBM. Namun karena kekuatannya masih tetap prima maka Intel masih
mempergunakannya dalam kerjasamaa untuk ‘menghajar’ Motorola.
Penempatan perusahaan pesaing bagi organisasi bisnis yang unggul adalah dijadikan kawan
ketika kepentingan bisnisnya dapat menguntungkan, dan ditempatkan sebagai pesaing harus
dilawan ketika pesaing dapat mengganggu hidup dan lancarnya usaha bisnis.
IV. BISNIS= POLITIK. (Kapitalis Internasional Terhadap Pertumbuhan Bisnis di
Indonesia)
Menarik benang merah pada kasus resesi ekonomi yang terjadi di Indonesia, maka pelakupelaku
bisnis asing melihat bahwa kasus KKN yang menjadi momok secara umum di negaranegara
berkembang adalah sesuatu yang ‘menarik’. Demi kepentingan bisnis semata, maka
KKN dapat dijadikan suatu sumber kemampuan untuk membentuk colonial ekonomi baru.
Misal, untuk menguasai pasar semen di Indonesia, maka pebisnis asing tidak perlu mengimpor
semen- semen impor dengan resiko bersaing diharga murah. Namun hanya dengan mencermati
kesehatan keuangan perusahaan yang terus digerogoti dari dalam beserta KKN-nya dan jikalau
bisa, keadaan tadi dapat dibuat semakin buruk dengan mempengaruhi perilaku negatif yang
ada pada pekerja- pekerjanya dengan menimbang dan memperkirakan potensi pasar dan
produksinya apakah menguntungkan untuk kemudian diadakan kerjasama atau dikalahkan.
Hal ini dilakukan pula terhadap produsen- produsen semen lainnya dengan cara- cara yang
sama atau berbeda, termasuk melalui kebijakan hukum dan politik yang berlaku yang
mempengaruhinya yang memungkinkan pebisnis tersebut memiliki kebebasan dan kedaulatan
yang cukup besar yang dapat diraih dalam mempengaruhi pembangunan Negara sehingga
perusahaan tadi terskenario kepada starategi organisasi bisnis tersebut.
Dengan demikian maka, organisasi bisnis tadi dapat melakukan penetrasi dengan cara membeli
saham kepemilikan perusahaan tersebut hingga mampu menempatkan pekerja kunci yang
dapat mempengaruhi dan mengambil informasi yang berguna untuk kemudian digunakan
sebagai sumber informasi bagi kepentingan bisnis organisasi tadi demi kepentingannya,
termasuk bila digunakan untuk menurunkan daya saing perusahaan yang kemudian dijadikan/
dianggap pesaing atau memperkuat posisi organisasi bisnis dengan mengalahkan pesaingpesaing
lainnya di bidang yang sama.
Menilik kasus penggelapan dan ‘kekeliruan’ yang berkenaan dengan 1,7 triliun rupiah di Bank
BNI, maka sangat dimungkinkan bagi kapitalis- kapitalis global mengambil keuntungan
terhadap keadaan tersebut. Bank BNI adalah Bank Negara terbesar di Indonesia yang diakui
sangat besar pengaruh dan peranannya bagi pertumbuhan ekonomi melalui campur tangannya
dalam penyaluran kredit dalam lingkungan bisnis. Sebagai organisasi bisnis, dapat dipastikan
bahwa Bank BNI telah menjalankan beberapa konsep mutu sebagai suatu organisasi yang baik,
termasuk bagaimana pengertian kepuasan pelanggan dalam misi maupun visinya. Namun
demikian, ketika kepuasaan pelanggan dikatakan sebagai kepuasaan stakeholder, maka
pengertian tersebut masih cukup jauh untuk diraih. Apalagi bila dikatakan mutu sebagai suatu
keunggulan.
Sangat dimungkinkan bahwa dengan kasus yang terjadi tersebut akan membawa keadaan di
mana kesempatan untuk bangkit bagi organisasi- organisasi bisnis yang mempergunakan
jasanya malah tidak berjalan atau jikalau sekalipun berjalan dan tidak terpengaruh, namun telah
terjebak secara sadar atau tidak, kepada skenario kepentingan kapitalis global. Siapa yang tahu
bila ternyata dengan kasus tersebut maka akan membesarkan ‘anak singa’ yang ada sebagai
‘agen’ di dalam tubuh Bank BNI sehingga pada gilirannya serta bersamaan dengan berjalannya
waktu, akan muncul sejumlah kebijakan- kebijakan yang merupakan keuntungan kepentingan
kapitalis global, baik terhadap kekuatan kedaulatan BNI sebagai Bank maupun Negara?
Bukankah selama ini (sebelum Indonesia keluar dari IMF) kasus KKN dijadikan sebagai momok
bagi Negara yang juga dijadikan sorotan IMF dalam pengucuran dana pinjaman melalui
persyaratan- persayaratan yang mempengaruhi sektor- sektor kepentingan ekonomi lainnya
dengan ‘pesan- pesan’ politis terhadap kebijakan pemerintah yang diarahkan oleh kepentingan
IMF?
Masuknya investor- investor asing kepada beberapa perusahaan- perusahaan besar dalam
negeri, dalam hal ini perusahaan- perusahaan negara (BUMN), harus dicermati sebagai peluang
terjatuhnya negara dan bangsa kepada sistem kolonial ekonomi selain dari keuntungan dan
peluang bertumbuhnya laju ekonomi yang selama ini didengung- dengungkan oleh
pemerintah. Bukankah dalam sistem ekonomi kapitalis, suatu organisasi bisnis yang lemah
akan hancur dan hanya menyisakan sedikit organisasi bisnis yang kuat saja yang mampu
unggul. Sekalipun demikian, dalam bentuk lain adalah terbentuknya suatu aliansi bisnis
dengan organisasi- organisasi bisnis lainnya (baik pesaing atau pemain baru) yang datang
bekerjasama. Namun, hukum dari kerjasama adalah kemitraan dari kepentingan bersama yang
saling menguntungkan dengan derajat keseimbangan baik terhadap aset atau kemampuan atau
potensi yang saling melengkapi. Bukan dengan derajat ketidakseimbangan! Karena pada
dasarnya kerjasama adalah tindakan strategi untuk profit, bukan belas kasihan.
Setiap tindakan adalah politik (7) dalam setiap tindakan organisasi bisnis, terkecuali organisasi
charity atau sosial. Sehingga kerjasama hanya berlaku ketika terdapatnya suatu kepentingan
bersama dan kemampuan masing- masing yang dapat saling melengkapi seperti halnya
tindakan politik. Oleh karenanya, sekalipun organisasi bisnis telah melakukan suatu kerjasama,
maka bukan berarti harus luput untuk meningkatkan terus menerus kemampuannya terhadap
persaingan pasar hingga mampu menjadi suatu organisasi bisnis penentu arah pasar atau rule
maker . Sedangkan organisasi bisnis yang unggul di bidang teknologi adalah organisasi bisnis
yang berperan sebagai standar setter terhadap arah dari pembangunan, baik terhadap ekonomi
berdasarkan teknologi atau sebaliknya.
Misalkan: FCC yang merupakan suatu badan/ komisi Federal Amerika Serikat untuk
telekomunikasi menentukan suatu standar terhadap teknologi elektronik dan listrik sehingga
mempengaruhi standar pembagian frekuensi hingga kepada bentuk standar besar medan
elektromagnetik dari suatu produk elektronik yang dampaknya menjadi suatu track terhadap
pertumbuhan produk- produk elektronik sebagai hasil dari teknologi. Peran FCC tidak terlepas
dari pengaruh departemen pertahanan Amerika Serikat (DoD=Departement of Defense) yang
juga sangat dipengaruhi oleh Bell Labs (suatu perusahaan riset di bawah AT&T). Oleh
karenanya, sekalipun AT&T dewasa ini tidak lagi menjadi perusahaan raksasa dan super kuat
seperti yang didengung- dengungkan dalam telekomunikasi, namun kekuatannya tertanam dan
mengakar kuat sebagai penentu teknologi perkembangan dunia berikut patent-nya, baik melalui
perusahaan- perusahaan ‘tunas’nya (red. Baby Bell) dan juga terhadap perusahaan- perusahaan
telekomunikasi besar dunia lainnya. Bell Pacific, Bell Atlantic, NCR, Digital Equipment, dsb.
Bell Labs sendiri membuat 3 hak patent perharinya. Dengan demikian, maka konsumen
terartikusasikan keinginannya berdasarkan produk yang diciptakan dan diberikan melalui
skenario bisnis yang diciptakannya sebagai kebijakan bisnis jangka panjang yang menjadikan
organisasi bisnis tadi sebagai organisasi bisnis yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi:
bebas dan berdaulat!
Suatu contoh, bahwa sebesar apapun perusahaan negara (BUMN) di bidang telekomunikasi, PT.
TELKOM atau PT. Indosat, di Indonesia, namun peran perusahaan AT&T dengan berbagai
produknya hampir menguasai begitu luas jaringan di seluruh wilayah Indonesia terutama di
wilayah perkotaan. Keadaan demikian membuat kesukaran bagi perusahaan negara tersebut
untuk tidak bergantung dan pindah kepada perusahaan penyedia teknologi lainnya seperti
Siemens, Alcatel, atau NEC, dsb. Dalam keadaan ini, maka sangat dimungkinkan adanya suatu
resiko besar yang akan dihadapi ketika pasar bebas begitu ditekankan. Resiko tersebut yakni:
terbukanya peluang bagi penyedia jasa telekomunikasi internasional untuk menyediakan jasa
telekomunikasi yang yang benar- benar murah, yang dampaknya akan menghacurkan bisnis
telekomunikasi lokal yang sebelumnya telah ada dan berada dalam zona nyaman tersebut atau
bahkan lalu lintas informasi yang berhubungan dengan komunikasi rahasia negara yang praktis
mempergunakan produk dari penyedia teknologi tersebut akan mudah untuk disadap, baik
untuk kepentingan bisnis semata maupun negara ‘penguasa’.
V. PENUTUP
(a) Bisnis adalah perang strategi dan kejam tanpa ampun, bukan karena keinginan konsumen,
namun karena perang antar pesaing. Konsumen tidak menentukan suatu organisasi bisnis
menang atau kalah, yang ada hanyalah perang antar pesaing dalam persaingan dan konsumen
mengambil keuntungan ketika antar pesaing tadi menawarkan berbagai tawaran menarik
(misal: harga murah, kemudahan pengurusan, layanan jarak jauh+elektronik, dsb.) . Ketika
persaingan semakin tajam, maka bentuk aliansi sebagai posisi tawar hanya akan terjadi bila
posisi tawar tersebut didukung oleh kemampuan strategis dan kompetensi masing- masing
organisasi bisnis yang bermaksud tersebut untuk pada akhirnya melakukan kerjasama yang
menguntungkan dan berdiri sama tinggi dengan suatu penghormatan yang seimbang sampai
pada keadaan di mana strategi revolusi kemudian diarahkan untuk menguasai pasar secara
bersama- sama dengan bagaimana seharusnya suatu revolusi dimulai melalui jalan
mendefinisikan produk maupun layanan, ruang pasar dan juga keseluruhan dari struktur suatu
industri (1).
(b) Dalam persaingan global, dengan munculnya suatu standar global dari persaingan di mana
mereka- mereka yang mampu mengadopsi standar- standar global akan dapat kaya sedangkan
yang tidak, akan diabaikan terhadap pasar- pasar yang kurang dapat diransang. Kemampuan
organisasi- organisasi bisnis untuk menanggapi secara cepat terhadap permintaan- permintaan
yang kerap berubah dari pasar akan menentukan siapa pemenang dan yang kalah dalam
peliknya persaingan (10).
(c) Teknologi+Tujuan+Metode adalah keuntungan persaingan. Oleh karenanya, maka isu
masalah teknologi dalam pembangunan ekonomi, dalam hal ini dilakukan oleh perusahaanperusahaan
negara (BUMN) dan perusahaan- perusahaan besar lokal, harus dipandang dalam
konteks di mana teknologi tersebut digunakan dan mengapa digunakan, serta apa hasil- hasil
yang diharapkan dari penggunaannya. Sehingga diharapkan, bahwa organisasi bisnis tersebut
dalam pengelolaan dan pengaturannya dapat memastikan suatu kemampuan dalam
menghasilkan tidak hanya produk- produk standar, namun juga secara efisien produk yang
sesuai dengan kebutuhan paling khusus dari konsumennya.
(d) Perusahaan di masa depan harus lebih variatif dalam bentuk maupun tindakannya. Bahkan
sebaiknya perusahaan menjadikan dirinya sebagai “Protean Corporation”. (Dalam mitologi
Yunani, Dewa Protean memilih kemampuan mengubah dirinya menjadi apa saja sesuai dengan
keinginannya, baik menjadi air atau api misalnya. Di dalam dirinya, ada bekal pengetahuan
agar ia mampu melihat jauh ke masa depan) (11).
(e) Mutu ditempatkan dalam pemahaman bahwa suatu organisasi bisnis dikatakan bermutu
dengan kondisi dan lingkungan yang sehat terhadap unsur- unsur yang ada di dalamnya
(shareholer) serta ‘hangatnya’ interaksi dan sistem sebagai lalu lintas hubungan kerja berikut
informasi dan/ atau kebijakan antar manusia dalam organisasi tersebut untuk menjadi suatu
organisasi yang berorientasi profit dan elegan terhadap persaingan dan pasar, serta
memberikan ruang sempit bagi terjadinya resiko latent terhadap persaingan.
(f) Kapitalisasi bisnis melalui go public dapat dijadikan keuntungan persaingan sekalipun
dengan resiko dari adanya campur tangan berbagai kepentingan, terutama terhadap
perusahaan- perusahaan negara (BUMN) yang tidak terlepas dari dan kepada campur tangan
maupun kebijakan pemerintah yang telah ada maupun akan dibuat, demi kepentingan
pembangunan ekonomi negara sepanjang dilakukan dengan cara- cara yang efektif dan
terbebas dari kepentingan KKN, serta kepentingan- kepentingan asing yang melemahkan
kedaulatan kebijakannya sebagai agen negara dalam perannya untuk memberikan kontribusi
yang penting bagi pertumbuhan dan kemajuan ekonomi nasional.
(g) Bentuk-bentuk inefisiensi secara internal yang terjadi di dalam organisasi bisnis dikarenakan
dampak samping dari interaksi antar unsur- unsur yang terlibat harus terus menerus dibenahi
dengan menanamkan pengertian mutu di dalam tingkat operasional dan strategi, sehingga
menjadi suatu lingkungan sistem yang sehat. Mutu seharusnya ditempatkan sebagai ‘bahasa
kerja dan interaksi’ dengan menempatkannya sebagai suatu kesadaran bersama untuk
kemudian diserap secara berproses sebagai budaya kerja.
(h) Dalam mengantisipasi bentuk- bentuk inefisiensi di lingkungan eksternal dikarenakan
dampak kebijakan hukum, politik, dan ekonomi, maka harus dicermati oleh organisasiorganisasi
bisnis sebagai motivasi untuk terus menerus membangun dirinya agar trampil dan
cekatan untuk melihat setiap peluang maupun hambatan yang dapat memberikan dampak
buruk bagi organisasi bisnisnya menjadi suatu tantangan. Menjadi ‘Protean Company’ dalam
keadaan tersebut adalah dengan mengkondisikan organisasi bisnis untuk siap berubah hingga
kemudian strateginya berhasil mengakarkan pengaruhnya kepada ‘aktor- aktor’ pembuat
kebijakan maupun aturan- aturan yang ada, serta pada akhirnya secara implisit menjadi ‘aktor’
penentu arah kebijakan dan arah kepentingan pembangunan ekonomi negara yang terus
menguat sekalipun pesaing- pesaing baru dan global datang dan turut campur. Dengan
demikian, maka organisasi bisnis tersebut tidaklah hanya menjadi pemenang sesaat namun
menjadi organisasi bisnis yang berdaulat sebagai suatu pengertian mutu. Secara sederhana
dapat pengertian tersebut dikerangkakan sebagai suatu siklus, bahwa:
VI. PUSTAKA RUJUKAN
1. Hamel.,G.,”Strategy as Revolution.” Harvard Business Review, July-August, 1996. p69~82.
2. Trout, J., Rivkin, S.,”Differentiate or Die : Survival in Our era of Killer Competition.” John Willey&Sons
Inc. 2000.
3. Wheelwright, S.C., Clark, K.B.,”Revolutionizing Product Development: Quantum Leaps in Speed,
Efficiency, and Quality.” Free Press, 1992.
4. Barlow, J.,Maul, D. ,”Emotional Value: Creating Strong Bonds with Your Customers.” Berret-Koshler
Pubs, 2000.
5. Brelin, K.H., Davenport, K.S., Jennings, L.P., Murphy, P.F.,”Focused Quality.”
6. Rummler, G.,Allan, B. ,” Improving Performance: How to Manage the White Space on the
Organization Chart.” Jossey-Bass, 1990.
7. Farson,R. ,”Management of the Absurb.” Simon&Schuster, 1996.
8. Heilbroner, R. ,”The Making of Economic Society.” Prentice Hall, 1982
9. Blattberg, R.C., Getz, G., Thomas, J.S.,”Customer Equity.” HBS Press, 2001.
10. Levitt, S. ,”Quality is Just the Beginning: Managing for Total Responsiveness.” Mc Graw Hill, 1994.
11. Horton, T., Reid, P.C., ”Beyond the Trust Gap : Forging A New Partnership Between Manager and
Their Employees.” Irwin, 1991.
PENULIS :
Haery Sihombing bekerja sebagai dosen paruh waktu di beberapa universitas swasta di Jakarta dengan mengkhususkan diri
dalam mengajar mata kuliah : Perencanaan Perancangan Produk, Manajemen Mutu dan Manajemen Operasi sejak tahun 2001.
Setelah meninggalkan pekerjaan regularnya di beberapa perusahaan asing seperti: AT&T(1995), Sinoca Corp (1996), Ironhill
Microelectonic (1998), dan Chubb Lips Ind. (2001), Haery aktif memberikan konsultasi dan pelatihan mengenai penerapan
sertifikasi ISO 9001, 14000, 18000, SA8000, TS 16949 serta applikasi DOE dan SPC, selain sebagai Projek Manager untuk
beberapa proyek engineering.

Membangun Brand Image BMT

July 29, 2010 Leave a comment

Oleh: Sugianto
Walaupun masih tertutupi oleh gegap gempitanya berita kasus YZ dan Aa Gym,
perhelatan bernama Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil
(PINBUK) di Medan, 8 – 10 Desember lalu telah menghasilkan sebuah konsep besar,
ABI. ABI atau Arsitektur Baitul Maal wat Tamwil Indonesia merupakan salah satu factor
penting dalam mendorong perkembangan bisnis keuangan mikro syariah yang diharapkan
dimulai pada tahun 2007.
Arsitektur BMT Indonesia ini mencakup 6 pilar. Keenam pilar tersebut adalah
program perkuatan struktur BMT nasional, program peningkatan fungsi pengawasan
BMT, program peningkatan kualitas manajemen dan operasional BMT, program
pengembangan infrastruktur BMT, dan program perlindungan nasabah BMT. ABI ini
diharapkan menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.
ABI tersebut menjadi sangat penting, karena BMT bersentuhan langsung pada
masyarakat (sektor ril) yang paling bawah, yaitu usaha mikro dan kecil (UMK). Kedua
sektor usaha ini mengkomposisi sebagian besar masyarakat miskin di Indonesia.
Berdasarkan laporan perkembangan perekonomian daerah Sumatera Utara BI,
triwulan III (November 2006), pangsa kredit perbankan umum kepada UMK menurun
dari 14,73 % pada periode yang sama tahun 2005 menjadi 14, 51 %. Masih pada periode
yang sama, tingkat loan to deposit rasio/LDR (rasio penyaluran kredit terhadap
simpanan/dana pihak ketiga) perbankan umum ternyata 66,64 %. Sebuah angka yang
menunjukkan bahwa lembaga perbankan kelebihan likuiditas. Dibandingkan dengan
perbankan syariah, ternyata perbankan syariah lebih baik, yaitu 49,10 % per Juli 2006
dengan LDR 226,20 %, walaupun secara total baru menyumbang 6,37 %.
Alasan utama sulitnya UMK memperoleh kredit adalah mayoritas pengusaha
UMK tidak bankable (tidak memenuhi syarat memperoleh kredit). Oleh karena itu
Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), termasuk di dalamnya BMT adalah
lembaga yang tepat dan mampu menyerap persoalan utama UMK ini.
Imej BMT
Persoalan pertama setelah berdirinya BMT adalah mempertahankan eksistensi
kelembagaan BMT. Plesetan BMT (baru mulai tutup) merupakan indikator dari
persoalan ini. Dari empat ratusan BMT di Sumatera Utara, oleh Pinbuk Sumatera Utara,
dapat dikategorikan kepada BMT aktif, BMT tidak aktif, BMT tinggal nama dan BMT
tidak berkantor.
Salah satu tugas berat Pinbuk Sumatera Utara adalah merubah imej BMT ini.
Apalagi, beberapa waktu yang lalu Pinbuk mencanangkan seribu BMT di Sumatera Utara
yang dicanangkan oleh Gubernur Sumatera Utara, pada waktu itu T. Rizal Nurdin.
Berbagai program telah mereka lakukan untuk mencapai target tersebut. Antara lain
kerjasama dengan IAIN SU dalam pembinaan SDM melalui pembukaan program D1
Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan dengan BKPRMI untuk program
BMT Remaja Mesjid.
Beberapa persoalan utama BMT dan LKMS lainnya yang dapat diidentifikasi
antara lain lemahnya sumber daya manusia dan lemahnya penghimpunan dana. Persoalan
pertama terkait dengan membangun citra BMT sebagai lembaga kepercayaan yang
mendapatkan amanah penabung untuk mengelola dana berdasarkan prinsip syariah.
Sedangkan persoalan lemahnya penghimpunan dana berkaitan dengan larangan
menghimpun dana publik, cakupan wilayah yang terbatas dan tidak adanya jaminan
pemerintah atas simpanan penabung. Namun hal ini tidak berarti menutup kesempatan
BMT menarik tambahan simpanan anggota dan memberi pembiayaan.
Mengukuhkan Brand Image BMT
Citra atau imej BMT pada dasarnya bagaimana pencitraan yang dilakukan oleh
penabung terhadap BMT di satu pihak dan oleh penerima pembiayaan terhadap BMT di
lain pihak. Brand image BMT dari kaca mata penabung bahwa BMT merupakan lembaga
yang amanah, transparan dan profesional sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan dari
kaca mata UMK dan masyarakat penerima pembiayaan bahwa BMT merupakan lembaga
yang dapat dipercaya untuk membantu mengatasi permasalahan mereka dengan
pendekatan yang manusiawi dan saling menguntungkan.
Harmonisasi kedua aspek inilah penentu BMT mempunyai brand image yang
kuat, mudah diingat karena kesannya begitu mendalam dan dipercaya karena
profesionalitas dan amanah pengelolanya. Kuncinya terletak pada pengelolaan dana
tabungan untuk jasa pembiayaan permodalan usaha mikro dengan putaran pengembalian
pinjaman cepat (harian atau mingguan).
Terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian manajemen BMT untuk
mengukuhkan brand imagenya. Pertama, tingkat bagi hasil bersaing adalah konsideran
penting bagi kebanyakan penabung selain keamanan tabungan. Promosi tentang
pengelolaan syariah untuk memperluas jaringan mutlak dilakukan BMT. Dengan pola
jemput bola, BMT memiliki kemampuan untuk menjangkau calon penabung potensial
hingga ke pelosok daerah. Kedua, masih berkaitan dengan yang pertama, pengelolaan
dana dengan menyalurkan pada sektor riil (UMK) berdasarkan sistem syariah
memungkinkan tingkat pembagian pengelolaan lebih tinggi. Hal ini disebabkan dengan
sistem bagi hasil menggunakan akad mudharabah atau musyarakah kedua belah pihak
(BMT dan UMK) mempunyai rasa tanggung jawab yang sama akan keberhasilan usaha,
karena BMT dan UMK pada posisi yang sama sebagai partner. Untung dan rugi dari
usaha UMK juga untung dan rugi pihak BMT. Bagi BMT kemacetan pembiayaan UMK
berakibat pada pendapatan BMT yang pada gilirannya berakibat pada return (bagi hasil)
yang diperoleh penabung. Karena itu penyadaran sistem ini kepada kedua pihak adalah
prasyarat keberhasilan usaha UMK dan BMT.
Ketiga, penjangkauan kepada nasabah UMK menjadi suatu keharusan bagi
manajemen BMT. Mengembangkan dana yang terhimpun dengan menjual jasa
pembiayaan yang bersaing memerlukan strategi dan pendekatan-pendekatan tersendiri.
Hal ini karena pada umumnya pembiayaan UMK menggunakan plafon yang kecil.
Promosi yang tepat dilakukan adalah menggunakan pendekatan yang sangat individual
agar putaran dana tersebut juga cepat.
Keempat, kualitas pelayanan, kesederhanaan prosedur dan waktu pemrosesan
pembiayaan yang cepat menjadi tolok ukur peminjam atas bagi hasil pembiayaan yang
tidak murah. Ini berarti membutuhkan kualitas SDM. Karena itu manajemen harus
senantiasa meningkatkan kualitas karyawannya (kualitas syariah dan manajemen modern)
secara rutin.
Harapan BMT menjadi tulang punggung peningkatan kualitas dan kuantitas usaha
UMK yang pada gilirannya berperan dalam mengurangi kemiskinan dapat menjadi
kenyataan. Tampaknya peran Pinbuk dengan ABInya sangat ditunggu oleh masyarakat
dalam membangun brand image BMT.
(Penulis adalah Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fak Syariah IAIN SU &
Sekretaris Umum IAEI Sumatera Utara)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.