Archive

Archive for the ‘Islamic Economy’ Category

EKONOMI ISLAM SEBAGAI MODEL ALTERNATIF PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

August 22, 2010 Leave a comment

Makalah Kelompok 5 Posted 9 May 2002
Falsafah Sains (PPs 702)
Program Pasca Sarjana
Institut Pertanian Bogor
May 2002

Dosen:
Prof Dr Ir Rudy C Tarumingkeng (Penanggung Jawab)

EKONOMI ISLAM SEBAGAI MODEL ALTERNATIF
PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA
(Penerapan Bank Syariah)

Oleh: Kelompok 5

Kardiman (EPN), Bayu Nuswantara (EPN), Godlief Joseph (PTK), Harry Triely U (PTK)

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Fenomena perekonomian dunia telah berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan jaman dan perubahan teknologi informasi yang berkembang pesat. Banyak nilai-nilai baru yang dibentuk namun sulit untuk menentukan mana yang benar dan mana salah, sehingga terkadang membawa kebaikan namun adakalanya menyesatkan. Globalisasi ekonomi yang diwarnai dengan bebasnya arus barang modal dan jasa, serta perdagangan antar negara, telah mengubah suasana kehidupan menjadi individualistis dan persaingan yang amat ketat.
Dalam tataran perekonomian dunia, telah terjadi pula kesenjangan ekonomi yang dialami oleh negara miskin dan negara kaya, serta munculnya jurang kesenjangan antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya yang semakin besar. Bangsa Indonesia saat ini berada dalam krisis ekonomi yang ditandai dengan beban utang luar negeri yang besar, sampai dengan akhir tahun 2001 utang luar negeri mencapai 138 milyar dollar AS yang terdiri dari utang pemerintah 74,56 milyar dollar (53,9%) dan 63,44 milyar dollar (46,1%) adalah utang swasta. Sistem ekonomi kapitalis membuat bangsa Indonesia terseret dalam putaran keuangan kapitalis yang dahsyat, ibarat badai tornado yang memporakporandakan semua benda dan bangunan yang dilaluinya.
Sudah cukup lama umat Islam Indonesia, demikian pula dunia Islam lainnya menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai dan prinsip syariah (Islamic economic system) untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Keinginan ini didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total seperti yang ditegaskan Allah SWT.
Sangat disayangkan dewasa ini masih banyak kalangan yang melihat bahwa Islam tidak berurusan dengan bank dan pasar uang, karena yang pertama adalah dunia putih, sedangkan yang kedua adalah dunia hitam, penuh tipu daya dan kelicikan. Oleh karena banyak kalangan melihat Islam dengan sistem nilai dan tatanan normatifnya, sebagai faktor penghambat pembangunan. Penganut paham liberalisme dan pragmatisme sempit ini menilai bahwa kegiatan ekonomi dan keuangan akan semakin meningkat dan berkembang bila dibebaskan dari nilai-nilai normatif dan rambu-rambu Ilahi (Syafi’I Antonio, 2001).
Ketidakseimbangan ekonomi global, dan krisis ekonomi yang melanda Asia khususnya Indonesia adalah suatu bukti bahwa asumsi diatas salah total bahkan ada sesuatu yang tidak beres dengan sistem yang kita anut selama ini. Adanya kenyataan sejumlah besar bank ditutup, di-take-over, dan sebagian besar lainnya harus direkapitulasi dengan biaya ratusan trilliun rupiah dari uang negara yaitu sekitar 635 triliun rupiah, maka rasanya amatlah besar dosa kita bila tetap berdiam diri dan berpangku tangan tidak melakukan sesuatu untuk memperbaikinya.
Sekarang saatnya kita menunjukkan bahwa muamalah syariah dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan (sharing) dalam profit dan risk dapat mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adil dan transparan. Sekaligus pula membuktikan bahwa dengan sistem perbankan syariah, kita dapat menghilangkan wabah penyakit negative spread (keuntungan minus) dari dunia perbankan.

I.2. Rumusan Permasalahan

Dari latar belakang diatas menyangkut perkembangan perekonomian di Indonesia khususnya perbankan nasional, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana model ekonomi Islam dapat diterapkan di Indonesia ?
2. Bagaimanakah bank syariah bertindak sebagai lembaga perantara dalam perekonomian Indonesia?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Tulisan

– Tujuan
1. Untuk mengetahui bagaimana model ekonomi Islam diterapkan di Indonesia.
2. Bagaimana bank syariah bekerja sebagai lembaga perantara.

- Kegunaan :
1. Untuk memenuhi tugas kelompok V mata kuliah Falsafah Sains di IPB Bogor sm.2 tahun 2002 dibawah bimbingan dosen Prof.Rudy C. Tarumingkeng Ph.D
2. Untuk pengembangan model ekonomi Islam sebagai model ekonomi alternatif di Indonesia.

BAB II. SISTEM PERBANKAN SYARIAH

2.1. Perkembangan Bank Syariah

Sejak awal kelahirannya bank syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance Islam Modern: neorevivalis dan modernis, tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini, tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Upaya awal penerapan sistem profit dan loss sharing tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara non-konvensional. Rintisan institusional lainnya adalah Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir.
Berdirinya Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 di Jeddah telah memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Pada awal periode 1980-an bank-bank syariah bermunculan di Mesir, Sudan, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, serta Turki. Secara garis besar lembaga tersebut dapat dibagi dua kategori: bank Islam komersial, dan lembaga investasi dalam bentuk international holding companies.
Perkembangan bank syariah dipelopori oleh Pakistan, pada tahun 1979 sistem bunga dihapuskan dari operasional tiga institusi: National Investment, House Building Finance Co, dan Mutual Funds of the Investment Corporation of Pakistan. Pada tahun 1985 seluruh sistem perbankan Pakistan dikonversi dengan sistem yang baru, yaitu sistem perbankan syariah. Sedangkan di Mesir bank syariah pertama yang didirikan adalah Faisal Islamic Bank pada tahun 1978, kemudian diikuti Islamic International Bank for Investment and Development Bank ini beroperasi sebagai bank investasi, bank perdagangan, maupun bank komersial. Sementara di Malaysia, Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) yang didirikan tahun 1983 merupakan bank syariah pertama di Asia Tenggara.
Di Indonesia bank syariah didirikan pertama kali pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada awal berdirinya keberadaan bank syariah belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Kemudian setelah UU No.7/1992 diganti dengan UU No.10 tahun 1998 yang mengatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah, maka bank syariah mulai menunjukkan perkembangannya. Undang-undang ini pula memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau mengkonversikan diri menjadi bank syariah.

2.2. Perbedaan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional
Disamping adanya beberapa persamaan antara bank konvensional dan bank syariah, terdapat pula perbedaan yang cukup mendasar antara lain: aspek legal, dan usaha yang dibiayai. Dalam aspek legal di bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sedangkan aspek bisnis dan usaha yang dibiayai, dalam bank syariah tidak dimungkinkan membiayai usaha yang terkandung didalamnya hal-hal yang diharamkan. Hal yang yang harus dipastikan:
Apakah obyek pembiayaan halal atau haram?
Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?
Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan asusila?
Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
Secara umum perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional, serta perbedaan antara bunga dan bagi hasil disajikan dalam tabel berikut:

Tabel1. Perbandingan Antara Bank Syariah Dan Bank Konvensional
Bank Syariah Bank Konvensional
1 Investasi yang halal 1 Investasi halal & haram
2 Prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa 2 Memakai perangkat bunga
3 Profit dan falah oriented 3 Profit oriented
4 Hubungan kemitraan 4 Hubungan debitor-kreditor
5 Penghimpunan dan penya-luran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah 5 Tidak terdapat dewan sejenis

Tabel 2. Perbedaan Antara Bunga Dan Bagi Hasil
Bunga Bagi Hasil
1 Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung 1 Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat saat akad dengan pedoman pada kemungkinan untung & rugi
2 Besarnya persentase untung berdasarkan modal yang dipinjamkan 2 Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah untung yang diperoleh
3 Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan lainnya 3 Bagi hasil bergantung pada keuntungan atau kerugian proyek yang dijalankan
4 Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat 4 Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pen-dapatan.
5 Eksistensi bunga diragukan 5 Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

2.3. Bunga dan Riba
Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah. Namun yang dimaksud riba yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah, dan yang dimaksud dengan transaksi pengganti yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti: transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil.
Teori bunga dapat digolongkan ke dalam dua kelompok yaitu : (i) teori bunga murni, dan (ii) teori bunga moneter. Teori bunga murni, terdiri dari : teori bunga klasik, teori bunga tahan nafsu, teori bunga produktivitas, dan teori bunga Austria. Sedangkan teori bunga moneter terdiri dari : teori bunga tentang dana yang dapat dipinjamkan, dan teori bunga Keynes.
Menurut Smith, bunga merupakan kompensasi yang dibayarkan oleh debitor kepada kreditor sebagai balas jasa atas keuntungan yang diperoleh dari uang pinjaman tersebut. Ekonom ini percaya bahwa akumulasi kapital uang sebagai akibat dari penghematan, dimana penghematan ini tidak dapat dilaksanakan tanpa mengharapkan balas jasa atas pengorbanannya. Karena itulah bunga sebagai balas jasa atau perangsang tabungan.
Sedangkan pendekatan Keynes terhadap teori bunga sering dikenal sebagai pendekatan persediaan (stock), Keynes berpendapat bahwa bukan tingkat bunga, tapi tingkat pendapatan yang menjamin untuk menyamakan tingkat tabungan dengan tingkat investasi. Dengan kata lain bunga merupakan balas jasa untuk tidak membelanjakan uang atau untuk tidak menyimpan uang dalam bentuk uang kas.

2.4. Riba Dalam Perspektif Agama dan Ekonomi
Kita akan menganalisis bunga dengan beberapa implikasinya. Banyak pendapat mengenai bunga, pertama alasan menahan diri (abstinence) yang menegaskan ketika kreditor menahan diri, ia menangguhkan keinginannya memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi keinginan orang lain. Namun dalam kenyataannya kreditor hanya akan meminjamkan uang yang tidak ia gunakan sendiri atau uang yang berlebih dari yang ia perlukan dengan demikian sebenarnya ia tidak menahan diri atas apapun.
Ada anggapan bunga sebagai imbalan sewa yang didasarkan dari rumusan yang menempatkan posisi rent, wage, dan interest. Rumus ini menunjukkan bahwa padanan rent (sewa) adalah aset tetap dan aset bergerak, sedangkan interest (bunga) padanannya uang. Hal ini tentu tidak tepat karena uang bukan aset tetap, karena itu menuntut sewa uang tidak beralasan.
Modal sering juga dipandang mempunyai daya untuk menghasilkan nilai tambah, dengan semikian kriditor layak untuk mendapatkan imbalan bunga. Dalam kenyataanya modal menjadi produktif bila digunakan untuk bisnis yang mendatangkan keuntungan, sedang bila digunakan untuk konsumsi modal sama sekali tidak produktif.
Anggapan lain bunga sebagai agio atau selisih nilai yang diperoleh dari barang-barang pada waktu sekarang terhadap perubahan atau penukaran barang di waktu yang akan datang. Benarkah demikian? Mengapa banyak oarng tidak membelanjakan seluruh pendapatannya sekarang tetapi menyimpannya untuk keperluan pada masa yang akan datang? Secara prinsip Islam mengakui adanya nilai dan berharganya waktu, tetapi penghargaannya tidak diwujudkan dalam rupiah tertentu atau persentase bunga tetap, hal ini karena hasil nyata dari optimalisasi waktu itu adalah variabel.
Inflasi dipahami sebagai meningkatnya harga barang secara keseluruhan, dengan demikian terjadi penurunan daya beli uang atau decreasing purchasing power of money. Karena itu menurut penganut paham ini pengambil bunga uang sangatlah logis sebagai kompensasi penurunan daya beli uang selama dipinjamkan. Argumentasi ini sangat tepat bila dalam perekonomian yang terjadi hanya inflasi saja tanpa deflasi atau stabil.

2.5. Prinsip Dasar Perbankan Syariah

2.5.1. Prinsip Titipan atau Simpanan (Al-Wadi’ah)
Al-wadi’ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip menghendaki. Pada dasarnya penerima simpanan adalah yad al-amanah (tangan amanah) artinya tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan karena kalalaian penerima dalam memelihara barang titipan. Akan tetapi dalam aktivitas perekonomian modern penerima simpanan tidak mungkin akan meng-idle-kan aset tersebut tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya harus memenita izin dari penitip untuk kemudian mempergunakan asetnya dengan menjamin akan mengembalikannya secara utuh. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.
Bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan titipan atau simpanan tersebut untuk tujuan: giro dan tabungan berjangka. Konsekuensi dari tangan penanggung ini (bank), semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank, demikian juga bank adalah penanggung seluruh kumungkinan kerugian. Sebagai imbalan penyimpan memperoleh jaminan keamanan terhadap asetnya juga fasilitas giro lainnya. Bank tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara advance, tetapi merupakan kebijakan dari manajemen bank.

2.5.2. Prinsip Bagi Hasil (Profit-Sharing)
Secara prinsip dalam perbankan syariah yang paling banyak dipakai adalah akad utama: al-musyarakah dan al-mudharabah, sedangkan al-muzara’ah dan al-musaqah dipergunakan khusus untuk plantation financing atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.
Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan Al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian tersebut akibat kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

BAB III. MODEL EKONOMI ISLAM, PERANAN BANK SYARIAH DAN PEMULIHAN EKONOMI INDONESIA

3.1. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam
Ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi lainnya seperti :
1. Dalam ekonomi, berbagai jenis sumberdaya dipandang sebagai pemberian tuhan atau titipan Tuhan kepada menusia guna memenuhi kesejahteraan bersama di dunia dan di akhirat bukan seperti ekonomi kapitalis untuk kepentingan diri sendiri (self interest principle).
2. Islam mengakui hak pribadi namun harus dibatasi oleh Pertama, kepentingan masyarakat, Kedua Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh dari suap, rampasan, kecurangan, pencurian, perampokan, penipuan dalam timbangan atau ukuran, pelacuran, produksi dan penjualan alkohol, bunga, judi, perdagangan gelap, usaha yang menghancurkan masyarakat.
3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama, suka sama suka. Jiwa kerjasama ini adalah mencari keuntungan yang wajar, tanpa perubahan ongkos maka harga barang hanya sebagai akibat prinsip kelangkaannya.
4. Al-qur’an : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka diantara kamu …. “ (Q4 : 29). Arti ayat ini adalah bahwa kepemilikan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produksi nasional supaya harta itu jangan berputar di sekitar orang-orang kaya saja.
5. Dalam ekonomi penganut pasar bebas, pemilikan industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli. Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya drencanakan untuk kepentingan orang banyak. Rasulullah bersabda “Masyarakat punya hak sama untuk air, padang rumput dan api, bahan tambang bahkan bahan makanan harus dikelola oleh perusahaan negara”.
6. Seorang muslim harus takut kepada Allah dan hari penentuan seperti dalam Al-qur’an : “Dan takutilah hari sewaktu kamu dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diberi balasan dengan sempurna usahanya (amal ibadahnya). Dan mereka tidak teraniaya. “ (Q2:281).

3.2. Prinsip Distribusi dalam Ekonomi Islam
Setiap muslim yang kekayaannya melebihi tingkat tertentu (nisbah) diwajibkan membayar sebagian hartanya untuk orang miskin dan orang yang memerlukan. Pengeluaran tersebut pajak keagamaan yang disebut zakat. Ketentuan pendistribusian zakat tersebut tidak dapat diubah. Pihak-pihak penerima zakat tersebut dapat diuraikan secara detil kepada :
1. Orang Miskin
orang tua atau orang cacat yang tidak memperoleh pendapatan untuk keperluan sehari-hari.
2. penganggur yang belum memperoleh pendapatan, pengungsi yang menghindari penindasan di negara asalnya.
3. Orang yang membutuhkan.
4. Seseorang yang tidak cukup pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
5. Petugas Pengumpul Zakat
termasuk didalamnya pengumpul, pesuruh, pencatat, pembagi, penyimpan dan pemegang buku yang terlibat dengan pengumpulan zakat.
6. Golongan Muallaf
orang yang baru masuk Islam yang memerlukan bantuan dan dorongan kehilangan kekayaan.
7. Memerdekakan budak
8. Orang yang berhutang
Zakat digunakan untuk membantu orang yang berhutang bila pengutang tidak mempunyai kekayaan untuk melunasinya.
9. Orang yang Menempuh Bekerja karena Allah
termasuk kedalamnya anak sekolah, buku, tempat tinggal dan pakaian.
10. Orang dalam Perjalanan

3.3. Model Ekonomi Islam

1. Fungsi Daya Guna seorang Konsumen Muslim

U = f (x1, x2,…xn; y1, y2, ym ; G)

Dimana G adalah pengeluaran untuk sedekah.

Konsumen non muslim dapat mengkonsumsi jenis barang yang tersedia x1,x2,….,xn, namun konsumen muslim dibatasi mengkonsumsi alkohol, daging babi dan berjudi x1,x2,…,xk; dimana k<n.
2. Seorang muslim dilarang menerima atau membayar bunga dari berbagai pinjaman untuk barang tahan lama, bunga yang terkandung didalamnya harus dikeluarkan bunga diganti dengan ongkos yang disebut dengan bagi keuntungan (profit shering) seperti mobil mewah, rumah mewah, barang-barang elektronik dan sebagainya, karena bahaya akan dililit hutang yang berlipat ganda (contoh : sebuah mobil baru dibeli kontan Rp 100 juta, namun dengan kredit 4 tahun, d/p Rp 10 juta dengan sistem cicilan, hutang menjadi Rp 150 juta, sedangkan mobil yang dibeli setelah 4 tahun dijual hanya laku Rp 70 juta berarti sipembeli harus bersedia dililit hutang Rp 80 juta karena ingin membeli mobil dengan sistem kredit, hitungannya (sistem kredit Rp 150 – kontan Rp 100) + (harga baru Rp 100 – harga 4 tahun Rp 70), setelah itu model terbaru dipromosikan dengan sangat menggoda dengan harga Rp 200 juta (harus bersedia menambah hutang Rp 130 untuk beli mobil baru lagi). Begitulah seterusnya sehingga hutang menjadi sangat besar.
3. Keseimbangan Konsumen Muslim

U = f (x1, x2,…xn; y1, y2, ym ; G)

Dengan kendala

G +  (Pj x j) +  (liyi) < (1 – ) M

Persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan syarat Kuhn-Tucker.

4. Aturan Main Sebuah Perusahaan Islam
Perusahaan Islam harus dapat mencapai tingkat keuntungan yang wajar guna mempertahankan kegiatan usahanya. Fungsi daya guna merupakan fungsi dari jumlah keuntungan dan jumlah pengeluaran untuk sedekah, dengan kendala keuntungan setelah pembayaran zakat.

Formulasi matematika pemikiran diatas adalah :

Y = f (F, G)

Dimana :

F = tingkat keuntungan
G = pengeluaran untuk sedekah.

Dengan anggapan M adalah keuntungan maka fungsinya adalah :

M = R – C – G

R = pendapatan total
C = ongkos produksi
G = sedekah

5. Peranan Bursa Efek dan Kelemahannya
a. Non Islam
– Memungkinkan penabung untuk berpartisipasi pada kegiatan bisnis yang menguntungkan
– Memungkinkan para pemegang saham untuk memperoleh likuiditas dengan menjual saham dan obligasi pada perusahaan bisnis di pasar modal.
– Memungkinkan kegiatan bisnis untuk mendapatkan dana dari pihak luar
– Memungkinkan kegiatan bisnis untuk memisahkan operasi bisnis dan ekonomi dari kegiatan keuangan.

b. Bursa efak Islam
– Bursa efek diorganisisr untuk menyediakan dua pasar yang berbeda dalam konsep yaitu :
1). Pasar penerbitan efek baru (pasar perdana)
2). Pasar sekunder yang memungkinkan pemegang saham untuk memperjualbelikan saham-saham yang telah ada.

Dengan demikian bursa efek dalam ekonomi Islam harus melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
a. Memungkinkan para penabung berpartisipasi penuh pada pemilikan kegiatan bisnis dengan meperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya.
b. Memungkinkan para pemegang saham mendapatkan likuiditas dengan menjual saham sesuai dengan aturan bursa efek.
c. Memungkinkan kegiatan bisnis meningkatkan modal dari luar untuk mebangun dan mengembangkan lini produksinya.
d. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar non Islam.
e. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham.

3.4. Peranan Ekonomi Islam dalam Mencegah Krisis Ekonomi
Berdasarkan uraian diatas dapat dibuat suatu simulasi atau pemisalan jika model ekonomi Islam diterapkan semenjak 1980 di Indonesia, maka ada hal-hal yang dapat diatasi yaitu :
a. Sistem ekonomi Islam dapat menjamin distribusi ekonomi yang lebih adil dan merata.
b. Dapat memperkecil hutang Indonesia terutama himpitan bunga dan tambahan pokok pinjaman sebab sistem ekonomi Islam adalah bagi hasil
c. Dapat mencegah penyelewengan BLBI dan korupsi.
d. Dapat mencegah gejolak moneter dan melemahnya mata uang Rupiah terhadap Dollar Amerika pada krisis moneter tahun 1998 sebab dalam Islam uang tidak boleh diperjualbelikan.
e. Dapat mencegah spekulasi yang menguntungkan pihak tertentu.
f. Dapat mencegah penumpukan hutang yang amat besar pada tahun 2001 mencapai sekitar Rp 1400 triliun.

Untuk melihat skenario bagaimana model ekonomi Islam dapat mengatasi krisis ekonomi di Indonesia dapat dilihat data dan grafiknya pada lampiran tulisan ini.

3.5. Peran Bank Syariah Dalam Melaksanakan Fungsi Intermediasi Perbankan.

Secara umum tujuan utama bank Islam adalah mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan semua kegiatan perbankan, finansial, komersial dan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi kegiatan bank-bank Islam haruslah didasarkan atas :
1. Larangan bunga pada semua bentuk transaksi
2. Pelaksanaan aktivitas bisnis dan perdagangan atas dasar kejujuran dan keuntungan yang sah.
3. Pemupukan dana serta menggunakannya di negara-negara Islam
4. Pembinaan kebiasaan menabung di kalangan umat Islam
5. Penataan aktivitas bisnis yang dapat diterima oleh umat Islam sesuai dengan syari’ah. Jadi dalam situasi bagaimanapun bank Islam langsung atau tidak langsung tidak berhubungan dengan bunga misalnya produksi, konsumsi atau distribusi minuman keras, perjudian, produksi daging babi dan kegiatan non Islam lainnya, spekulasi yang merugikan ekonomi masyarakat.
6. Mengembangkan kompetisi
7. Pembayaran Zakat
8. Kerja sama dengan bank-bank Islam lainnya di luar negeri untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial masyarakat muslim.

- Instrumen Finasial dalam Perbankan Islam

1. Kemitraan (Musyarakah)
Yaitu adanya kesepakatan untuk mengerjakan proyek secara bersama-sama lalu berbagi keuntungan sesuai kesepakatan
2. Pinjaman tanpa keikutsertaan dalam manajemen (Qirad)
Bank menyediakan modal sementara nasabah bertanggung jawab dalam manajemen. Sebagai imbalannya nasabah menerima proporsi yang disepakati dari keuntungan bersih.
3. Kontrak Jual Ulang (Murabahah)
Bank membelikan sebuah barang lalu dijual kepada nasabah dengan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak.
4. Pinjaman Kebajikan (Qard Hasan)
Yaitu sutau pinjaman yang diberikan oleh Bank lalu nasabah mengembalikan sejumlah pinjamannya ditambah dengan hasil sekedar tambahan. Biasanya instrumen ini dalam transaksi antara negara dengan warganya yang kurang mampu.
5. Leasing atau sewa peralatannya
Bank membelikan peralatan dan menyewakannya kepada nasabah.
6. Takaful
Bank Islam bertindak sebagai perusahaan manajemen, menginvestasikan dana pada proyek-proyek yang halal.
7. Penjualan Penyerahan Kemudian
Bank membeli barang tetentu yang diserahkan belakangan, tetapi membayar harganya segera, menjual barang yang akan disertakan belakangan.

- Permasalahan Bank Islam

1. Bank Islam cenderung mempertahankan rasio yang lebih tinggi antara uang tunai dengan simpanan dibandingkan bank non Islam
2. Persentase modal sendiri (equity) terhadap total aset lebih tinggi pada bank Islam dibandingkan bank non-Islam
3. Bank Islam menunjukkan rasio keuntungan yang lebih tinggi dari pada bank non-Islam
4. Bank Islam lebih efisien daripada bank non-Islam

Untuk melihat peran bank Syariah dalam fungsinya sebagai intermediasi Perbankan dapat dilihat pada skema dibawah ini :

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Secara filosofis, model ekonomi Islam memiliki prinsip pemerataan yang adil dalam distribusi hasil ekononi.
2. Model ekonomi Islam secara konsep sangat baik namun memerlukan penelitian dan kajian lebih lanjut dalam penerapannya.
3. Keuntungan yang ditarima Bank Islam lebih besar daripada Bank non Islam.
4. Model ekonomi Kapitalis dapat memberikan pertumbuhan ekonomi yang baik bagi pemilik modal (bagi sikaya) namun dapat membuat kesenjangan ekonomi yang sangat tajam bagi yang miskin (memilukan).

B. Saran
1. Bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia sebaiknya dapat menerapkan model ekonomi Islam sebagai model alternatif pembangunan ekonomi rakyat terutama untuk masyarakat miskin, jangan hanya memakai sistem ekonomi kapitalis karena telah terbukti secara empiris nmenguntungkan pihak yang kaya (kaum kapitalis).

DAFTAR PUSTAKA

Antonio Safii Muhammad, M.Sc. Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Bank Indonesia, Jakarta, 2000.

Keynes, J.M. The General Theory of Employment, Interest and Money, Harcourt Brace, New York, 1963.

METWALLY. M.M, Prof. DR., Teori dan Model Ekonomi Islam, PT. Bankit Daya Insana, Jakarta, 1995

————,Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Bank Indonesia, Jakarta. Tahun 1995 s/d Desember 2001.

Siddiqi, M.N., “Rational of Islamic Bank”, International for Islamic Economic, Jeddah, 1981.

Categories: Islamic Economy

QORDHU HASAN (SOFT AND BENEVOLENT LOAN)

August 11, 2010 Leave a comment

 Latar Masalah
Perkembangan Ekonomi Islam belakangan ini kian meluas, terutama menyangkut layanan jasa perbankan syariah yang intensitasnya semakin meningkat dan jumlah institusinya terus bertambah. Di hamir setiap perbankan konvensional kini telah menyediakan layanan jasa dalam bentuk syari’ah-nya.
Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syari’ah memiliki persamaan, terutama dalam sisi tekhnis penerimaan uang, mekanisme transfer, tekhnologi computer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, Proposal, laporan keuangan, dsb. Tetapi, sebenarnya terdapat banyak perbedaan mendasar antara keduanya. Perbedaan tersebut menyangkut aspek lagalitas, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.

a. akad dan aspek legalitas
Dalam Bank Syari’ah, akad memiliki nilai-nilai profan sekaligus nilai-nilai transenden. Akad mengandung konsekuensi duniawi juga ukhrowi. Sebab, akad yang dilakukan antara pihak bank dengan pengguna jasa dilakukan berdasar keyakinan keagamaan dalam hal ini adalah agama Islam. Pertanggungjawaban atas penggunaan jasa layanan bank baik oleh nasabah maupun petugas bank akan dimitai pertanggungjawabannya secara hukum formal di dunia maupun langsung oleh Allah SWT di akhirat kelak. Ini menuntut kedua belah pihak untuk bersikap benar, jujur, adil, komitmen untuk melakukan hal yang benar, dst.
Setiap akad, dalam perbankan syari’ah baik akad barang maupun akad uang atau transaksi lainnya, harus memenuhi ketentuan akad sebagai berikut:
1. memenuhi rukun, antara lain meliputi penjual, pembeli, barang, harga, akad / ijab-qobul;
2. memenuhi syarat, antara lain: barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syari’ah; Harga barang dan jasa harus jelas; tempat penyerahan (delivery) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi; barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan, tidak boleh menjadi sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi short-sale dalam pasar modal;

b. Lembaga Penyelesai Sengketa
jika antara nasabah dengan pihak bank terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di Pengadilan Negeri, tetapi dengan tata cara materi hukum syrai’ah;
lembaga yang dimaksud adalah Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung RI dengan Majelis Ulama Indonesia.
c. Struktur Organisasi
Bank syari’ah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional seperti dalam hal komisaris dan direksi. Tetapi, unsur yang paling membedakan adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syari’ah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syari’ah.
Dewan pengawas biasanya diletakkan pada posisi setingkat dewan komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektifitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syari’ah. Karena itu, penetapan anggota Dewan Pengawas Syari’ah ini dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syari’ah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syari’ah Nasional.
d. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai
Dalam perbankan syari’ah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantara sebagai berikut:
1. apakah objek pembiayaan halal atau haram?
2. apakah projek menimbulkankemudharatan?
3. apakah projek berkaitan denganperbuatan mesum atau asusila?
4. apakah projek berkaitan dengan perjudian?
5. dst yang terkait dengan fiqih menyangkut produk-produk halal-haram;

e. lingkungan kerja
setiap Bank Syir’ah sejatinya dapat menampilkan lingkungan kerja yang mengedepankan nilai-nilai atau etika islam secara baik. Nilai-nilai shiddiq, amanah, tabligh dan fathonah betul-betul diaplikasikan dalam membangun relasi antar personel bank juga antara pihak bank dengan nasabah. Nilai-nilai tersebut antara lain: ramah, baik, santun, adil, non-diskriminatif, akuntabel, berkompeten, selalu meluaskan pandangan, pengetahuan, dan keterampilan (skill), bekerja secara team yang kuat dan solid, reward dan punishment diterapkan secara berkeadilan, dan lainnya.

 Pengertian Qordhu Hasan
Qordhu Hasan merupakan bagian dari produk layanan jasa yang disediakan oleh Bank Syari’ah. Ia adalah pemberian harta kepada orang lain – dalam hal ini adalah nasabah – yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain, qordhu hasan adalah meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, qordhu dikategorikan ke dalam akad tathowwu’i atau akad salingmembantu dan bukan transaksi komersial.

 Landasan Syari’ah
Transaksi qordhu diperbolehkan oleh para ulama berdasar hadits riwayat Ibnu Majjah dan Ijma Ulama. Sungguh pun demikian Allah SWT mengajarkan kepada kita agar dapat meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”.
a. Al-Qur’an
من ذاالذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم (الحديد: 11)
Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah yang baik, Allah akan melipar gandakan (balasan) pinjman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (al-Hadid: 11)
Yang menjadi landasan dalil dala ayat ini adalah kita diseru untuk meminjamkan “kepada Allah”, artinya membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Selaras dengan ini adalah meminjamkan harta kepada sesama manusia supaya dapat dioptimalisasikan manfaatnya sebaik-baiknya, guna memperkuat bangunan kehidupan sosial (civil society).

b. Al-Hadits
عن ابن مسعود أنّ النبي ص م قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرّتين إلا كان كصدقتها مرّة ؛
Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata: “bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya adalah senilai sedekah (HR Ibnu Majjah no 2421, kitab al-ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi)

Hadits lainnya dari Anas bin Malik baerkata Rosulullah SAW, “aku melihat pada waktu malam di-isrokan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya: wahai jibril mengapa qardh lebih utama dari pada sedekah? Ia menjawab, ‘karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan” (HR Ibnu Majjah no 2422, kitab al-ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi)

c. Ijma Ulama
Para ulama telah menyepakati bahwa al-Qord boleh dilakukan. Kesepakatan ini didasari oleh tabi’at manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia pada umumnya saat ini. Dan Islam sudah sejatinya memperhatikan persoalan tersebut dengan baik.

 Aplikasi Perbankan
Akad Qardh biasanya diterapkan sebagai berikut:
a. sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu; (Dana Cepat)
b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito; (Dana Talangan)
c. Sebagai produk untuk menyumbang dana usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. (Dana Sosial)

 Sumber Dana
Sifat qordhu ini tidak memberikan keuntungan finansial. Karena itu pendanaan qordhu dapat diambil menurut kategori berikut:
a. al-qordh yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana ini dapat diambil dari modal bank;
b. al-qordh yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah. Disamping sumber dana umat, para praktisi perbankan syari’ah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk qordhu hasan yaitu pendapatan-pendapatan yang syubhat (diragukan), seperti jasa nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dsb. Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini adalah kaidah akhoffu dhororain (mengambil mudharat yang lebih kecil). Hal ini mengingat jika dana umat islam dibiarkan di lembaga-lembaga non-muslim bisa saja digunakan untuk sesuatu yang merugikan pihak islam sendiri. Misalnya dana kaum muslimin arab di bank-bank yahudi switzerland. Oleh karenanya dan yang parkir tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu para dhu’afa.

 Manfaat Al-Qordh
Manfaat akad qordhu banyak sekali, antara lain:
a. memungkinkan nasabah yang sedang kesulitan mendesak untuk mendapat dana talangan jangka pendek;
b. al-Qordhu hasan juga menjadi pembeda antara bank konvensional dengan bank syari’ah yang di dalamnya mengandung misi sosial tidak melulu bersifat komersial;
c. adanya misi sosial kemasyarakatan ini akanmeningkatkan citra baik danmeningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syari’ah;

 Faktor Resiko
Transaksi qordhu ini termasuk beresiko tinggi karena tidak ditutup dengan jaminan.
 Skema al-qordhu

PERJANJIAN QORDH

BANK NASABAH

Tenaga Kerja Modal 100%

100% Kembali modal

PROYEK USAHA

KEUNTUNGAN

 Penutup
Demikian, penjelasan singkat mengenai qordhu hasan, semoga bermanfaat.

 Daftar Pustaka
Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. Bank Syariah, dari Teori ke Praktik. Jakarta, Gema Insani Press.

A Short Dictionary of Islamic Economic Terms

August 11, 2010 1 comment

Riba, Musharikah, Muzara’ah: what do all of these words mean? They are simply Islamic economic terms you may come across when trying to do business Islamically or reading up on this subject.

Here is a short dictionary you can refer to. Listings are in English alphabetical order.

Ata: Simply refers to a donation or a grant.

Awqaf: This is plural of the word Waqf (see below). It refers to property that has been transferred to a charity or a trust on a voluntary and permanent basis. The purpose is so that its usfruct may benefit other people.

Bayt ul Mal: The Islamic state treasury.

Fiqh: This refers to Muslim jurisprudence. In addition to issues like the five pillars of Islam, it covers family law, inheritance and commerce, to name just a few areas. Fiqh is based primarily on Quran and Sunnah.

Gharar: This means the uncertainty and ambiguity in transactions which comes from events whose happening or not happening is subject to chance and as a result is unknown to the parties of a transaction at the time of the contract.

Gharim: A person who is in debt and cannot pay the debt from his wealth.

Halal: That which is allowed according to Islamic law.

Haram: That which is against Islamic law.

Hima: This refers to a public land which is reserved for the use of a person or a group, excluding other members of society.

Al-Hisbah: This is a system of state inspection to ensure fair practices in markets. The term is also used in a more general sense to include checking minor crimes on streets.

Ijarah: This is a contract involving hiring or leasing through which the services of a person or a legal entity or organization is rented out or leased against a mutually agreed-upon fee (the rent or leasing fee). This contract is somewhat like a leasing and installment loan, or a hire-purchase agreement. It can eventually lead to the ownership of buildings.

Iktinaz: This refers to hoarding wealth without fulfilling one’s legal obligations on it.

Infaq: This refers to spending in Allah’s way, especially to assist the poor and needy.

Iqta: This is when the state gives individuals ownership or usufruct rights over state land.

Ifqar: This means lending any animal for riding or carrying a load, free of cost.

Irtifaq: This means giving concessions that relate to real estate (i.e. giving the right to place a beam on a neighbor’s wall).

Joaalah: This is an agreement which involves hiring optional services. For instance, if someone offers a prize or compensation to any person who performs a given service, such as a father offering a prize for finding his missing son or indicating where he is. In this contract, the person who does the designated job becomes entitled to receive the promised compensation.

In contrast to Ijrarah, in which a given person does a designated job, in Joaalah, anyone can do the job even though he does not have the means to do it. But once he does it, he is entitled to the posted compensation.

Kharaj: This is tax on land.

Khums: This refers to a levy of 20 percent which is imposed on some kinds of wealth (i.e. mines and wealth buried in land that has no owner).

Manihah: This is a productive asset given to a needy person for a certain period or time. The person uses it freely and enjoys its usufruct.

Maun: This means lending items of ordinary use (i.e. domestic utensils) free of cost.

Mudarabah (also called Qirad): This is a profit and loss sharing contract. In it, one party provides capital and the other manages the enterprise. If there is loss, the provider of capital bears the financial loss while the worker loses his labor. If there is profit, both parties share it in proportions agreed upon at the time of the contract.

Muhaqalah: This refers to the sale of wheat while it is still growing. It also refers to the sale of unharvested crop.This kind of sale contract is not allowed in Islam.

Mukhabarah: This is a share-cropping contract whereby the land owner reserves the crop of a certain area for himself. The share-cropping contract of this nature is not permitted in Islam.

Murabaha: One of the most controversial type of transaction, it is a contract of sale in which payment is made some time after delivery of the goods transacted. Used as the basis of modern Islamic banking since the amount charged for deferred payment is in excess of the current market price (usually by an amount approximately equivalent to the prevailing rate of interest).

Musharakah: This simply refers to a partnership. This is like a joint-venture agreement which stipulates the conditions of a partnership. For this joint-venture to be in line with Islamic law, both parties must participate in profits and losses, not just in profits. This technique can be used for short-term financing.

Muzara’ah: This is a contract involving share-cropping.

Nisab: This refers to the minimum amount of property liable to Zakat payment.

Qard Hasan: This literally means a goodly loan. In Islamic economics, it refers to a loan without any return.

Riba: This means interest. More specifically, it refers to any pre-agreed excess paid or received over and above the principal in a loan contract.

Riba Nasia: This refers to interest in debt. Nasia means a delay given to the debtor. You will find this kind of Riba in all credit transactions in which a loan is advanced to a person on a payment of interest over and above the principal for the time of the debt.

Riba al-Fadl: This refers to interest in barter. This indicates the excess charged in the exchange of commodities of the same kind (for instance, wheat for wheat, barley for barley, etc. ). Barter transactions were common during Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him)’s time, and he did not restrict the application of Riba only to the credit transaction of cash, but to all types of barter.

Rikaz: This is ancient wealth found buried in land whose owner is unknown,

Sadaqah: This means anything which is given or help offered to others to seek Allah’s Pleasure. It also refers to a good act. If it involves spending income, this must have been earned in an Islamically permissible way.

Sadaqah al-Fitr: This is an Islamic levy paid in the month of Ramadan.

Takaful: This is a scheme of mutual support which offers insurance to people against the dangers of falling into unexpected and dire need.

Ushr: This refers to the ten percent (in some cases five percent) of agricultural produce payable by a Muslim as a part of his religious obligation, like Zakat (see below) mainly for the benefit of the poor and the needy.

Waqf: This means assets which have been entrusted to an individual or organizations for a specified charitable purpose.

Wasiyyah: This is the Arabic word for a will. Under Islamic law, a person cannot bequeath over one-thrid of his total inheritance, nor can he make a bequest in favor of any of his heirs in addition to his or her share which is fixed by Islamic law.
Zakat: This refers to a compulsory levy on each Muslim who has wealth which equal to or more than a minimum called Nisab (see above). It is one of the five pillars of Islam. There are eight categories of those who receive Zakah, including the poor and needy.

Evolution of Islamic Banking and Insurance as Systems Rooted in Ethics

August 11, 2010 Leave a comment

Mohammad Nejatullah Siddiqi, Professor, Centre for Research in Islamic Economics, King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia, read this paper at the College of Insurence, NewYork in Takaful Forum, April 26, 2000. mnsiddiqi@hotmail.com

Mr. President, Brothers and Sisters

It is heartening indeed to see that the subject of insurance has at last started getting the attention it deserves. Your Forum and the presence of distinguished scholars as well as practitioners in the field of Islamic insurance and banking is reassuring. I have come to learn and refresh myself on the subject. But in compliance with the wishes of the organisers, especially my friend Omar Fisher, I venture to make some observations which could provide a perspective to the other presentations and deliberations.

1. Economic Progress

Man has needs which he seeks to fulfil in ways available. One such need is exchange as no one can survive, much less live efficiently, on what he himself can produce. In the beginning there was barter but it was problematic and inefficient. Soon some objects came to be used as means of payment. These could be carried over time, so we had ‘money’ serving as medium of exchange as well as store of value. Providing for future needs led man to invest in order to enlarge the scope of what could be done – that was money as ‘finance’. As trade developed within and between regions and communities the role of finance increased and financial intermediation became a possibility with new promises. Modern banking spread with the social acceptance of bank credit, fractional reserve and paper currency, enabling an increasing population to cope with larger and larger volumes of trade and investment in a fast expanding world.

With each new development new risks appeared. The farther into future man looked the more uncertainty he encountered. Handling risk and uncertainty became an increasingly prominent aspect of economic life even for ordinary men and women. Early ways and means of handling risks and uncertainty took simple forms of cooperation between the near and the dear. Pooling, sharing, diversification all occurred within the framework of trust, reciprocity and mutuality. That was insurance / takaful.

As uncertainties increased and risk became more complex shifting risks to those willing to take them (in expectation of gain, of course) and unbundling them into manageable parts took new forms. The earlier simple stratagem of insurance and coinsurance among people brought together by kinship or vocation or trade … yielded to more sophisticated arrangements open to wider groups of people. Sometime along this bumpy road man hit upon the Law of Large Numbers and the Law of Averages. This discovery reinforced a lesson learnt in antiquity: By coming together men could face risks and uncertainties they could hardly cope with individually. That I believe is the core idea behind insurance and takaful just as financial intermediation is the core idea behind banking. Both have had revolutionary impacts on economic progress, each in its own way.

2. Ethics

Running parallel to the saga of economic progress is another thread, the ethical imperative of doing things in a manner that does not harm others or violate social interests. Even though morality is a human need in the sense that man’s felicity and ultimately his survival depends on ethical conduct, in reality ethical conduct does not always obtain. Men misbehave. They act in immoral ways, one harming other. Some violate public interest. Ultimately these end up harming themselves too. This necessitated reminders and warnings and a reaffirmation of ethical conduct. It also necessitated arrangements for information, its acquisition and dissemination as well as preventing its withholding where due. Prophets and saints, philosophers and statesmen, and many ordinary men and women of strong commonsense kept reminding and warning that economic activity must be informed by public purpose and a care for the interest of others along with serving the interests of the actor himself. They also emphasised truthfulness, the key to information.

Islam has legislated the minimum of morality necessary for human felicity, leaving for persuasion and voluntary compliance higher standards of morality which could make life better, more decent. Prohibition of riba (interest) and maysir (gambling) along with the strictures against telling lies, fraud and deception and breach of contract are the most relevant provisions of Shariah, insofar as economic activity is concerned. Given these, helping behaviour and regard for public interest could ensure good society so far as the economic aspect is concerned.

It is in this perspective that one should see how modern banking and insurance were handled by the Muslim peoples. When they came out from under colonial rule they scrutinised these arrangements in the light of Islamic laws and ethics. This was necessary as these artefacts had evolved into an alien ethos and planted in Muslim societies by rulers with little regard to the interests of these societies or their norms and values. Let us first see what the Muslim mind did to banking.

3. Islamic Banking

Beginning the middle of the twentieth century projects were launched to establish banking companies which would neither pay interest nor earn interest. Bank-depositor relation would be based on the depositor sharing the profit accruing as a result of the bank’s profitable use of the deposits pooled together. On the asset side a number of ways were tried to earn profits including partnerships and profit-sharing (mudaraba) with businessmen. Many Islamic banks entered into business directly, buying and selling commodities, land or real estate. Experimentation soon led to what is currently the predominant form of Islamic finance, i.e. murabaha. In this mode of finance the bank buys something on the specific request of a client and sells it to that client at a price higher than the purchase price, to be paid after a period of time. Leasing and prepaid orders (salam / istisna) were also used as profitable employment of the pool of deposits.

In a nutshell, the core idea behind commercial and investment banking, that of financial interemediation, was retained but the ethically repugnant practice of interest on loans was discarded. Within a short period of fifty years, the first half of which was devoted mainly to theory and model building, Islamic banking established itself as an alternative, claiming ethical superiority over conventional banking.

What is unethical about riba / interest to evoke such a response to interest-based banking from the Islamic civilization? The Quran (2:279) characterises it as unfair, as implied by the word zulm (oppression, exploitation, opposite of adl i.e. justice). Man’s environment does not guarantee positive return to productive use of money capital as value productivities lie in the future surrounded by uncertainty and risk. Some risk is involved in the productive use of money capital which, in fairness, the supplier of money capital must share if he wants a share in the profit of productive enterprise. A loan seeking positive return must share the risk involved in its use, otherwise it is to be returned without increase. As argued by Islamic economists this unfairness at the root of conventional banking is bound to affect its efficiency also as money capital would tend to be allocated on the basis of credit-worthiness of the borrowers rather than expected productivity of the projects being financed. They have also demonstrated how interest contributes to the instability of the capitalist system. All this refers to loans to business enterprises. When it comes to consumption loans the unfairness of interest and its negative impact on society become more obvious. Whether for business or for consumption, interest on loans violates the cooperative nature of man’s life requiring fairness and care for others.

4. Islamic Insurance

The story of Islamic insurance is no different. One issue was to avoid interest in the investment of the contributions / savings / premia deposited by those taking insurance. That was easily done as the establishment of Islamic banks preceded the establishment of Islamic insurance companies. As a matter of fact the first Islamic insurance company was established towards the end of 1978 at the behest of the Faisal Islamic Bank of Sudan. Now Islamic insurance companies have a whole range of Islamic financial instruments in which to invest.

The other ethical imperative was to prevent insurance from degenerating into gambling. Gambling inheres into games of chance played for a gain. The activity is created or voluntarily entered into. It is not like the chances one has to take in the ordinary business of life, i.e. the risks and uncertainties attending upon sale, purchase, investment and production, even upon travel, choosing a career or choosing your doctor. The unambiguous examples of gambling are bets in horse race, in games of cards or on spinning a roulette wheel. The financial risk involved in gambling could have been avoided if the gambler wanted to do so, by not playing the game. Not so in the case of risks in productive enterprise, investment or travelling, for to avoid financial risks in these cases one has to give up not a game but the ‘ordinary business of life’.

Like interest, gambling also violates the spirit of cooperation and fairness on which civilization is based. The appropriation of existing wealth already owned by some one by mere chance is unethical. Wealth is either appropriated directly from the (yet un- owned) pool of nature, or transferred to the new owner by the old owner as a gift, against a price or by inheritance. As the gains of the gambler do not belong to the first category we have to examine its legitimacy as a transfer from the old owner. The unethical nature of this transfer reveals itself if we look at the way the old owner must have come upon it. It is largely a product of work. As explained elsewhere ownership rights on the bases of work, inheritance or gift are ethically justifiable[1]. They have a rationale, serve a social purpose and do not violate fairness or the spirit of cooperation. Allowing wealth to be transferred by pure chance would make a mockery of that rationale and the social function of ownership. It would be unfair to transfer wealth acquired on the above mentioned grounds to one who does not qualify on any one of those grounds.

One need read the whole passage[2] to appreciate Wali Allah’s conclusion that “Both ways of gain (i.e. maysir and riba) are tantamount to inebriation, as they are in flagrant contradiction with the principles God has laid down for earning a livelihood”[3].

5. The Core Idea Behind Insurance

Modern insurance (Takaful) is based on the idea that what is uncertain with respect to an individual may cease to be uncertain with respect to a very large number of similar individuals. ‘Insurance by combining the risks of many people enables each individual to enjoy the advantage provided by the Law of Large Numbers.[4]’ Of course the numbers are not usually ‘large enough[5]’ so that actual values deviate from the expected values. The theory of risk seeks to analyse these deviations. Theories seldom reach perfection, yet practice fumbles on as life in the modern metropolis is hardly possible without insurance, especially in societies with shrinking nuclear families and neighbourhoods of diverse ethnic groups.

Insurance, however, is only one form of handling risk by pooling or unbundling and/or shifting it to those who are willing to take it in expectation of a gain. One other form is the market for common stock. As explained by Kenneth Arrow, ‘By this means, the owner of a business could divest himself of some of the risks, permitting others to share in the benefits and the losses. Since each individual could now own a diversified portfolio of common stocks, each with a different set of risks attached, he could derive the benefits of a reduced aggregate risk through pooling: thus, the stock market permits a reduction in the social amount of risk bearing[6].” Arrow has also pointed out that ‘insurance is a very subtle kind of contract; it is an exchange of money now for money payable contingent on the occurrence of certain events'[7].

It is this subtlety that has been causing problems for contemporary Islamic jurisprudence which failed to take a macro view of the matter. In order to avoid endorsing ‘contingent’ payments which obviously involve gharar, under pressure from the necessity of insurance, some have tried to model it on altruistic giving (tabarru`) or charity. But the notion of charity can hardly survive the explicit reciprocity involved in takaful. The gharar / uncertainty involved in the contract between one individual and the insurance company, because of the contingent nature of the payment, tends to disappear when large numbers are involved. What is still contingent for the individual becomes routine for the group as a whole as well as for the company[8].

6. Commercial Vs. Cooperative Insurance

Since the core idea on which mutual insurance or takaful is based is the same as behind all insurance, the distinction between mutual and commercial forms of insurance is a matter of organisation, not a matter of substance. When the give and take involve large number of people some coordination would be necessary. Such coordination has to be paid for. The manager may receive his salary from a mutual or a commercial, the activity remains the same. The choice between the two forms of organisation should be guided by considerations such as efficiency, transparency etc, in short, on maslaha, good of the people. The form of the organisation does not affect the legitimacy of the activity itself. It is not good reasoning to characterise mutual insurance as cooperation and commercial insurance as illegitimate profiteering.

As Ibn Khaldun remarked[9], trade itself is a form of cooperation: “Man cannot survive as an individual in isolation, by his very nature he needs cooperation to get what he requires. This cooperation inevitably involves, first quid pro quo (mu`awada) then sharing (musharaka) and other forms”. In fact for – profit activities often prove to be better coordinated than those done in charity – the lesson so succinctly taught by Adam Smith[10]. That these same require regulation and overseeing by Social Authority is not to be denied.

Having said that, I have no intention to wish away the problems surrounding insurance. Regulators worked hard to purge insurance from elements of gambling in its early days. But the task is hardly complete as newer more subtle opportunities of speculation present themselves. Nor has the battle against fraud and deception ended. We have only to remember the breaking story of the Lloyd’s of London to convince ourselves to the contrary[11]. Then there is the perrenial issue of moral hazard; of insurance changing the behaviour of the insured in an undesirable way. There is no doubt a ‘dark side[12]’ to insurance. Neither the regulators nor the preachers can leave things as they are. Public intervention would always be called for to ensure fairness, elminate fraud and protect the consumer. Insurance is too important for modern living to be prohibited as a preventive measure (saddan liz zariah) No doubt it is vulnerable to fraud and deception, even gambling, but so are the activities in the share market, currency market, even in commodity markets. Rather, the correct approach would be for the social authority as well as consumer groups to exercise vigilance and introduce needed regulations.

7. The Future

Islamic insurance is there to stay, whatever the organisational setup and whatever the juristic rationale. The question before

forums like the present one is how to take it to Muslim homes and how to do this ethically i.e. carefully protecting the interests of the people concerned. As Islamic banks and Islamic funds proliferate, it should not be difficult for Islamic insurance institutions to tag on, entering into strategic alliance with these banks and funds. Also the ulama owe it to the community to endorse Islamic insurance as vehemently as they have endorsed Islamic banking so that the community can forge ahead with a clear conscience.

Having efficient banking and insurance would still leave the larger issues of social justice and equity in need of attention. It is time we start doing that. But that beginning can be made only once we have left the exhausting as well as mind boggling job of wrangling with the formal legitimacy of insurance and some other financial contracts behind us. Shall we expect this Forum to make it possible. I pray for this. Join me, and thank you.

© 2000 Muhammad Nejatullah Siddiqi

End Notes:____________________

1. Mohammad Nejatullah Siddiqi, Islam ka Nazariyah Milkiyat (Islam’s Theory of Property) Chapter II and III, Delhi, Markazi Makteba Islami, 1978.

Shah Wali Allah of Delhi (1703 – 1762) saw the above clearly. As Baljon noted:

“The requirement of mutual aid is, in the opinion of Shah Wali Allah, the main ground for the prohibition of maysir (gambling) and riba (interest)”

Baljon, J.M.S. Religion and Thought of Shah Wali Allah Dahlawi (1703-1762) 1986, Leiden, E.J. Brill, p. 192.

2. Para II on page 106 of Vol. 2 in Hujjat Allah al Baligha, Ist Cairo Edition, 1355 H.

3. Baljon, op cit. P. 192.

4. Peter L. Bernstein, Against the Gods, The Remarkable story of Risk, John Wiley, 1996, p. 204.

5. Karl H. Broch, Economic of Insurance, North Holland, 1992, p. 112.

6. Kenneth J. Arrow, ‘Insurance, Risk and Resource Allocation’ in Foundations of Insurance Economics. Readings in Economics and Finance, edited by George Dionne and Scott E. Harrington, Kluwer Academic Publishers, Boston / Dordrecht / London, p. 221.

7. ibid, p. 120.

8. For further elaboration see the author’s earlier work, Insurance in an Islamic Economy, Leicester, The Islamic Foundation, 1985.

9. Ibn Khaldun, Muqaddima, Beirut, al Maktaba al Asariyah, 1996, p. 439.

10. Adam Smith. An Enquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Vol. 1, p. 13, 1776 republished 1910.

11. Time magazine, February 21, 2000.

12. Stephen P.D.’ Arcy, ‘The Dark Side of Insurance’ in Insurance, Risk Management and Public Policy, edited by Sandra G. Gustavsun and Scott E. Harrington, Kluwer Academic Press, 1994.

© 2000 Muhammad Nejatullah Siddiqi

PEMBERANTASAN KORUPSI UNTUK EFEKTIFKAN PENGELOLAAN ANGGARAN

July 29, 2010 Leave a comment

PADANG – Pemberantasan tindak pidana korupsi yang
gencar dilakukan aparat penegak hukum saat ini pada
hakekatnya bukan untuk menghukum dan memenjarakan
koruptor sebanyak-banyaknya, tetapi lebih ditujukan agar
pengelolaan anggaran keuangan negara dapat dilakukan secara
efektif dan efisien.
“Jadi tujuan utama pemberantasan korupsi adalah membuat
pengelolaan anggaran menjadi efisien dan efektif,” kata Menteri
Hukum dan HAM, Andi Mattalatta di Padang baru-baru ini.
Andi berada di Padang sebagai pembicara utama pada Rapat
Koordinasi Teknis Bidang Hukum dan HAM DPD Partai Golkar
Sumbar yang berlangsung tanggal 6 sampai 8 September
2007.
“Kalau tidak ada anggaran negara tentu tidak perlu bicara
korupsi,” katanya. Karena itu, ia menegaskan, pemberantasan
korupsi bukan dimaksudkan untuk menciduk orang, tapi
bagaimana menciptakan pengelolaan keuangan negara agar
efisien dan efektif.
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH BELUM TRANSPARAN
JAMBI – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengisyaratkan
pengelolaan keuangan daerah selama ini belum transparan dan
akuntabel serta masih banyak ditemukan penyimpangan.
Wakil Ketua BPK Abdullah Zainie SH usai peresmian Kantor
Perwakilan BPK di Jambi belum lama ini menegaskan, hingga
saat ini pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah masih
kurang memuaskan karena tidak transparan dan akuntabel.
Masalah itu muncul terutama karena belum dilaksanakannya
Standar Akuntasi Pemerintah (SAP) yang diintrodusir pada
13 Juni 2005 dan sampai saat ini relative belum tersosialisasi
dengan baik.
Namun ditegaskannya bahwa pada 2008 seluruh provinsi,
kota dan kabupaten harus menggunakan SAP sebagai dasar
penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
anggaran.
Sementara itu Deputi Finansial, Keuangan, dan Pemasaran BP
Migas Eddy Purwanto mengatakan, BP Migas mempunyai dua
sistem pelaporan, yakni internal badan dan hasil hulu migas
yang dilakukan secara terpisah.
“Model tersebut sudah dilakukan sejak jaman Pertamina,”
katanya.
Namun, BPK menyatukan kedua sistem pelaporan itu,
sehingga memungkinan keluarnya opini “advers” tersebut.
Karenanya, menurut Eddy, pihaknya juga akan mencari payung
hukum sistem pelaporan keuangan mana yang akan dipakai,
apakah satu atau dua laporan. Ia juga meminta agar pihak
mana pun tidak menghubung-hubungkan antara hasil audit
BPK dengan “cost recovery.” “Hasil audit ini murni sistem
pelaporan keuangan dan tidak ada hubungan dengan ‘cost
recovery,’” katanya. (AS)
Sebab lainnya adalah karena masih terbatasnya SDM bidang
keuangan negara maupun bidang pengawasan yang mengerti,
memahami dan menguasai SAP tersebut.
Guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan itu, maka penyampaian laporan pertangungjawaban
keuangan pemerintah harus melalui prinsip tepat waktu dan
disusun mengikuti SAP.
Sementara itu untuk mengatasi kekurangan tenaga di
bidang keuangan, pemerintah daerah dianjurkan merekrut
tenaga akuntan baru, bekerjasama dengan perguruan tinggi
setempat.
Dikatakan, peraturan BPK No 1 Tahun 2007 tentang SAP
menjadi pedoman bagi auditor untuk melakukan pemeriksaan
yang diharapkan hasil dan kinerjanya bersifat independen dan
berkualitas.
Selanjutnya pihak akademis, pers, LSM dan masyarakat
juga diimbau untuk ikut membantu BPK dalam mengawasi
pelaksanaan ABPD supaya berjalan sesuai rencana dan harapan
masyarakat setempat. (AS)
edisi ke2 new size.indd 43 5/6/2008 3:09:25 PM
44 m i t r a d a l a m p e r u b a h a n
A K U N T A N I N D O N E S I A
ai
Berita
Ia juga menjelaskan, pengelolaan anggaran secara efektif dan
efisien sangat penting, apalagi saat ini Indonesia memiliki jumlah
penduduk lebih dari 200 juta jiwa.
“APBN kita cuma Rp660 triliun, dan jika dibagi dengan jumlah
penduduk, maka hasilnya satu jiwa hanya mendapatkan Rp3
ribu. Karena itu pengelolaan keuangan negara harus efisien dan
efektif, dan jika tidak maka rakyat tidak akan mendapat apaapa,”
tambahnya.
Adapun tujuan kedua pemberantasan korupsi, menurut dia
adalah menjaga penyelenggaraan negara supaya bergerak di
jalan yang benar atau bekerja pada jalurnya.
Bekerja dengan benar sangat penting, karena seorang PNS
selaku penyelenggara negara butuh waktu 20 tahun untuk
sekolah dari SD sampai perguruan tinggi.
“Jika tiap tahun dia menghabiskan uang Rp5 juta, maka total
anggarannya Rp100 juta untuk menjadi PNS dan melaksanakan
tugas penyelenggara negara. Lalu jika setelah bekerja tiga bulan
ia khilaf (melakukan korupsi) dan masuk penjara, maka tentu
sangat disesalkan, karena mencetak manusia seperti itu bukan
pekerjaan mudah,” tambahnya.
Agar hal seperti itu tidak terjadi, maka pemberantasan korupsi
dilakukan bukan untuk menghukum orang, tapi memelihara
agar para penyelenggara negara, seperti PNS (birokrasi) serta
anggota DPR dan DPRD bisa bekerja aman di jalan yang benar,
demikian Andi Mattalatta. (AS)

BP MIGAS AKAN UBAH SISTEM PELAPORAN KEUANGANNYA

July 29, 2010 Leave a comment

JAKARTA – Pimpinan Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas
(BP Migas) mengatakan, pihaknya bersedia mengubah sistem
pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang
diterapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kepala BP Migas Kardaya Warnika di Jakarta, Kamis
mengatakan, saat ini pihaknya bekerjasama dengan Universitas
Indonesia (UI) tengah melakukan kajian sistem pelaporan
keuangan tersebut.
“Kami bersama UI tengah mengkaji apakah memakai sistem
PSAK (pedoman standar akuntansi keuangan) atau apa. Kalau
hasil kajian menyatakan harus mengacu ke PSAK, `ya` kita akan
gunakan,” katanya.
Hasil audit BPK menyebutkan, laporan keuangan BP Migas
tahun 2006 masuk kategori “advers” atau tidak mengikuti
PSAK. Ketua BPK Anwar Nasution belum lama ini mengatakan,
opini “advers” merupakan kategori terburuk dalam audit
laporan keuangan. Kardaya lebih lanjut menjelaskan, selama ini
BP Migas mengikuti sistem pelaporan keuangan PT Pertamina
(Persero) yang dulunya berperan seperti BP Migas.
Menurut dia, BP Migas juga tidak mempunyai neraca awal,
sehingga menyulitkan dalam pembuatan sistem pelaporan
keuangan. Terkait “cost recovery,” ia mengatakan, selain
meningkatkan pengawasan, pihaknya juga mengikuti aturan
yang ada.
“Kalau misalkan dana pengembangan masyarakat memang tidak
boleh masuk `cost recovery,` tentu kita tidak akan masukkan,”
katanya sambil menambahkan bahwa selama ini, sesuai aturan,
dana pengembangan masyarakat dibolehkan masuk ke dalam
komponen “cost recovery.”

Di Tengah Turbulensi Ekonom i Indonesia: Peran Akunta n Sentral

July 29, 2010 Leave a comment

Dr. Sri Adiningsih

Di Tengah Turbulensi Ekonom i Indonesia:
Peran Akunta n Sentral
Dr. Sri Adiningsih
Pendahuluan
Globalisasi yang memicu liberalisasi ekonomi telah menggilas banyak
negara di dunia sehingga banyak mengubah peta ekonomi dunia.
Integrasi pasar global, regional ataupun bilateral yang semakin meluas
akhir-akhir ini, telah membuat ketergantungan perekonomian satu
negara terhadap negara lainnya semakin besar. Contagion ataupun
spillover effect semakin nyata. Sehingga pengaruh perkembangan
ekonomi satu negara terhadap negara lainnya semakin besar, bahkan
krisis ekonomi pun dengan mudah tertransmisikan dari satu negara
ke negara lain. Integrasi pasar dunia selama lebih satu dekade terakhir
telah memunculkan tantangan baru bagi pelaku pasar serta pembuat
kebijakan. Demikian juga dalam pasar keuangan yang semakin
terintegrasi, vulnerability perekonomian suatu negara yang dapat
memicu krisis ekonomi dan keuangan menjadi semakin nyata. Krisis
ekonomi dan keuangan memang bukan fenomena yang sering terjadi
di suatu negara, namun jika krisis datang maka akan memerlukan cost
yang tidak sedikit baik economic cost maupun social cost. Kontraksi
ekonomi yang hebat, kebangkrutan yang luas, tingginya kemiskinan
dan pengangguran, ketidakpuasan politik dan sosial adalah hal yang
biasa terjadi. Selain itu membuat negara yang terserang krisis ekonomi
mesti mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mengatasi masalah
ekonominya.
Kita telah menjadi saksi sejarah bahwa krisis ekonomi ataupun
keuangan terjadi di banyak negara dalam beberapa dekade terakhir
ini, baik negara maju ataupun sedang berkembang. Bahkan negara
seperti Amerika Serikat pun juga tidak imun dari krisis ekonomi.
Depresi besar 1933, demikian juga kejatuhan harga minyak dunia
tahun 1980an telah membuat terjadinya krisis perbankan. Bahkan
selama periode 1980-1995 terdapat lebih dari 65 negara sedang
berkembang yang mengalami tekanan permodalan pada sistem
perbankannya. Bailout untuk mengatasi krisis perbankan di negaranegara
berkembang selama periode tersebut diperkirakan mencapai
lebih dari 250 miliar dolar AS. Biaya yang harus dikeluarkan oleh
negara yang menghadapi masalah perbankan tersebut tidak sedikit,
sebagian besar memerlukan lebih dari 10 persen dari PDB negara
bersangkutan. Biaya restrukturisasi perbankan untuk negara-negara
yang terkena dampak krisis terutama di kawasan Asia diperkirakan
lebih besar lagi jumlahnya. Biaya restrukturisasi perbankan di Indonesia
mencapai 58 persen dari PDB Indonesia, 30 persen dari PDB untuk
Thailand, 16 persen dari PDB untuk Korea Selatan, dan 10 persen
dari PDB untuk krisis yang terjadi di Malaysia (World Bank, 2000).
Itu semua menunjukkan bahwa krisis ekonomi ataupun keuangan
sangatlah mahal harganya. Biaya pemulihan dari krisis adalah mahal
sekali, apalagi bagi negara sedang berkembang yang memiliki utang
yang besar dan anggaran defisit seperti Indonesia.
Telah satu dekade krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tahun 1997
berlalu. Meski pun krisis berawal dari Thailand, dampak contagion-nya
pada perekonomian Indonesia sangatlah kuat. Lemahnya fundamental
ekonomi Indonesia yang sebelum krisis sempat dikenal sebagai salah
satu ‘Macan Asia’, sejajar dengan Singapura, Thailand, Malaysia,
Taiwan, Korea Selatan dan Hong Kong, menyebabkan goncangan
perekonomian Indonesia lebih dalam dan luas, sehingga proses
pemulihannya juga berjalan paling lambat dibanding negara Asia lain
yang juga terkena krisis. Proses pemulihan ekonomi meskipun berjalan
lambat namun tetap mengalami kemajuan, sehingga pada tahun 2004
ekonomi Indonesia dapat dikatakan sudah kembali normal, pulih
dari krisis ekonomi. Namun demikian pada Agustus tahun 2005
makroekonomi Indonesia sempat mengalami goncangan terutama
pasca kenaikan harga BBM.
Sejak tahun 1999, ekonomi Indonesia meskipun lamban secara
umum on the track dalam proses pemulihan ekonomi (meski
mengalami kontraksi lebih dari 13% pada tahun 1998). Pertumbuhan
ekonomi Indonesia beberapa tahun terakhir ini stabil dengan laju
pertumbuhan yang meningkat lamban. Selama tahun 2001 hingga
2005, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara perlahan mengalami
peningkatan meski kemudian sedikit turun di tahun 2006 menjadi
5,5% (dari 5,6% pada tahun 2005). Demikian juga stabilitas ekonomi
makro hingga tahun 2007 ini nampak membaik, meskipun memiliki
kerapuhan yang serius.
Tingkat bunga yang mengalami penurunan sejak tahun 2002 sempat
kembali melonjak ke angka 12,75 persen di akhir tahun 2005, salah
satunya akibat adanya kenaikan harga BBM dan melemahnya nilai
Rupiah. Kemudian selama tahun 2006 tingkat bunga secara bertahap
mengalami penurunan hingga menjadi 9,75 persen di akhir tahun 2006,
bahkan akhir-akhir ini sudah mencapai 8,75%.
Stabilitas ekonomi makro selama periode 2000-2006 cukup
berfluktuasi, lihat Gambar 1. Meski demikian pemerintah telah dapat
menekan tingkat inflasi hingga hanya mencapai 6,6 persen untuk 2006
dari inflasi tinggi di tahun 2005 yang mencapai 17,11 persen. Secara
keseluruhan, inflasi mulai terkendali dengan baik, demikian juga nilai
kurs juga cenderung stabil menguat akhir-akhir ini.
Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Tingkat Bunga, 1991-2007
(%)
* Pertumbuhan PDB tw.I/07 terhdp tw.I/06
Inflasi: YoY April 2007, dan Tingkat Bunga: 7 Mei 2007
Sumber: SEKI, Bank Indonesia
edisi ke2 new size.indd 53 5/6/2008 3:09:31 PM
A K U N T A N I N D O N E S I A
m i t r a d a l a m p e r u b a h a n ai 54
Khas Akuntan
Sementara itu perekonomian Indonesia yang semakin terbuka
telah menyebabkan Indonesia lebih terintegrasi dan masuk ke
dalam lingkaran globalisasi. Keterbukaan ekonomi sebagai dimensi
sentral globalisasi juga telah memicu meningkatnya kerentanan
suatu perekonomian terhadap perubahan ataupun gejolak eksternal.
Kerentanan suatu negara terhadap pengaruh eksternal terutama bisa
dilihat dari pergerakan nilai tukar mata uangnya.
Pergerakan nilai tukar Rupiah selama satu dekade terakhir cukup
berfluktuasi. Nilai tukar rupiah terhadap USD sempat mengalami
depresiasi hebat yang mencapai puncaknya pada Juli 1998 sebesar
Rp15.000/USD. Dengan berbagai macam kebijakan moneternya
Bank Indonesia telah cukup mampu menjaga stabilitas pergerakan nilai
tukar rupiah terhadap USD. Namun pada pertengahan tahun 2005,
seiring dengan kenaikan harga minyak dunia yang mencapai sekitar
US$ 70 per barel dan kurangnya pada kepercayaan pada otoritas
ekonomi, perekonomian Indonesia kembali mengalami goncangan
meskipun tidak sebesar pada saat krisis tahun 1998. Kenaikan harga
minyak dunia dan ketidak percayaan pada otoritas ekonomi pada saat
itu telah membuat nilai rupiah sempat terpuruk lagi hingga menyentuh
level Rp12.000 per USD. Sehingga menurut Bank Dunia, pada Agustus
2005 Indonesia memasuki “mini krisis” pada pasar valasnya.
Gambar 2. Nilai Tukar dan Cadangan Devisa Indonesia, 1990-2007
Sumber: SEKI, Bank Indonesia
Salah satu cara untuk mengukur kerentanan perekonomian suatu
negara bisa menggunakan index of speculative pressure (ISP) . Dengan
mengamati fluktuasi pergerakan indeks ISP dari waktu ke waktu
seperti yang tampak dalam Gambar 3, dapat dikemukakan bahwa
pada periode sekitar Agustus hingga Desember 2005 indeks ISP
hampir mendekati threshold ISP. Hal ini sesuai dengan pengamatan dari
Bank Dunia yang menilai bahwa sekitar periode tersebut di Indonesia
terjadi ‘krisis mini’ di Indonesia. Krisis mini ini ditengarai antara lain
karena adanya penurunan cadangan devisa, melemahnya rupiah, dan
kebijakan kenaikan tingkat bunga oleh otoritas moneter guna menjaga
stabilitas nilai Rupiah sebagai dampak kenaikan BBM.
Gambar 3. Index of Speculative Pressure (ISP)
Sumber: data diolah
Kerapuhan Ekonomi
Akhir-akhir ini berbagai kontroversi mengenai kerapuhan ekonomi
Indonesia dan potensinya masuk ke dalam krisis ekonomi telah
muncul ke permukaan dan menjadi diskusi yang panjang dalam tiap
diskusi publik. Dimana tentu saja masalah gap antara sektor keuangan
dan riel mau tidak mau menjadi isu sentral karena menjadi salah satu
pokok permasalahan ekonomi mendasar yang dihadapi oleh bangsa
ini. Dari berbagai data dalam gambar berikut ini dapat dilihat bahwa
rendahnya pertumbuhan investasi dan juga kredit perbankan telah
membuat gap antara sektor keuangan dan riil semakin lebar. Apalagi
pasar modal nampaknya melaju terus (meskipun tidak ada tanda-tanda
bahwa dunia usaha ataupun sektor riel bergerak) karena melonjaknya
likuiditas domestik dan dana portfolio yang masuk ke Indonesia.
Gambar 6. Kinerja Sektor Perbankan Indonesia (%)
Sumber: Bank Indonesia
Tabel 1. Skor Resiko Sektor Perbankan menurut EIU
Sumber: EIU diambil dari Chris Crowa, Indonesia ten Years After the Crisis,
2007.
Perbankan yang sudah direstrukturisasi dan kinerjanya sudah
membaik, ternyata masih menyimpan potensi kerawanan yang tinggi
dibandingkan dengan negara lainnya di kawasan Asia. Demikian juga
kinerja pasar modal Indonesia ternyata semakin banyak dipengaruhi
oleh perkembangan pasar modal regional (lihat tabel 2). Tingginya
comovement of daily stock return Indonesia membawa potensi contagion
di pasar keuangan semakin meningkat. Hal ini tentu membawa
kerawanan tersendiri pada pasar modal Indonesia, dan perekonomian
Indonesia, apalagi jika dana portfolio yang masuk ke Indonesia cukup
besar.
edisi ke2 new size.indd 54 5/6/2008 3:09:32 PM
A K U N T A N I N D O N E S I A
m i t r a d a l a m p e r u b a h a n
55 ai
Khas Akuntan
Gambar 7. Kinerja Pasar Modal Indonesia, 1997-2006
Sumber: SEKI Bank Indonesia
Tabel 2. Estimated Comovement Of Daily Stock Return, Selected Countries
Sumber: Chris Crowa, Indonesia Ten Years After the Crisis, 2007.
Keterkaitan sektor keuangan dan riel yang semakin lemah ternyata
tidak hanya dihadapi oleh Indonesia saja. Negara krisis Asia 1997
lainnya juga cenderung menghadapi permasalahan yang sama.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jeremy Duffeild dari
Vanguard Investment Australia (dalam suatu pertemuan tahunan
APEC Centres di Melbourne pada tanggal 18-20 April 2007)
disampaikan bahwa korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan market
return di pasar modal semakin kecil, hanya 50%. Ini berarti hubungan
antara pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pasar keuangan
cukup rendah. Dimana pengaruh fundamental ekonomi pada pasar
modal semakin kecil. Padahal secara teoritis mestinya membaiknya
pasar modal didasari oleh perbaikkan kinerja dunia usaha yang pada
gilirannya akan meningkatkan kinerja ekonomi. Namun sayangnya pasca
krisis ekonomi 1997 yang lalu telah terjadi pergeseran dalam perilaku
pelaku pasar di kawasan ini, yang nampaknya juga terjadi di Indonesia.
Kita melihat ada gap yang besar antara pasar keuangan dan sektor
riil. Bahkan pasar modal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini
selalu menjadi salah satu pasar modal terbaik didunia. Padahal secara
fundamental kondisi ekonomi secara umum, khususnya sektor riil
tumbuh “lambat”. Bahkan pada saat investasi mengalami kontraksi pun,
pasar modal juga bullish. Nampaknya pelaku pasar memang semakin
irasional dalam berinvestasi di kawasan ini, khususnya di Indonesia.
Sehingga kita tidak bisa merasa optimistik dengan membaiknya kinerja
pasar modal kita, karena tidak merupakan indikasi optimisme pelaku
pasar pada kinerja ekonomi kita.
Sementara itu masalah ekonomi yang tidak segera dapat diatasi
meskipun sudah ada berbagai paket kebijakan ekonomi telah membuat
gap antara sektor keuangan dan riel semakin lebar. Ruwetnya
permasalahan yang dihadapi oleh sektor riil banyak bersumber
dari ketidak pastian terhadap berbagai hal, seperti halnya kepastian
hukum, ataupun kebijakan pemerintah, yang sampai saat ini masih
belum dapat diselesaikan dengan baik. Sehingga penyelesaian masalah
investasi dan bisnis tidak dapat tuntas. Namun untuk pasar keuangan
khususnya investasi portfolio situasinya lain, karena mereka dapat hit
and run setiap saat. Oleh karena itulah pasar modal kita tetap melesat
terus, meskipun apapun yang terjadi. Apalagi pelaku pasar nampaknya
semakin irasional. Sehingga capital inflow dari porfolio mengalir cukup
deras ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini karena dana
internasional nampaknya juga semakin banyak yang mencari tempat
investasi.
Derasnya dana jangka pendek yang masuk Indonesia memang telah
membuat cadangan devisa menguat hingga mencapai lebih dari 49
miliar dolar AS akhir-akhir ini. Namun demikian besarnya dana jangka
pendek dan juga besarnya utang luar negeri tetap saja membuat posisi
Indonesia rentan pada krisis. Apalagi likuiditas di pasar domestik pada
saat ini juga semakin tinggi, yang dapat dilihat dari SBI yang beredar
di pasar lebih dari Rp250 triliun. Sehingga jika tidak hati-hati akan
menimbulkan kerapuhan tersendiri pada perekonomian. Apalagi
likuiditas di dalam perbankan juga masih tinggi.
Gambar 10. Kecukupan Cadangan Devisa Indonesia (miliar USD)
Sumber: Bank Indonesia
Sementara itu kondisi keuangan negara juga tidak menggembirakan
karena potensi meningkatnya defisit dapat membawa konsekuensi
fiskal yang serius. Konsolidasi fiskal pada tahun-tahun mendatang
dalam bahaya yang lebih serius jika defisit APBN terus membengkak.
Sumber: Nota Keuangan & APBN, diolah
edisi ke2 new size.indd 55 5/6/2008 3:09:33 PM
A K U N T A N I N D O N E S I A
m i t r a d a l a m p e r u b a h a n ai 56
Peran Akuntan
Perkembangan ekonomi yang semakin vulnerable akhir-akhir
menuntut regulator, pemain ekonomi, dan masyarakat untuk semakin
pruden dalam mengelola ekonomi, bisnis dan ekonomi keluarganya.
Sementara itu pasar juga semakin kompleks dan mengglobal. Dalam
perekonomian yang semakin kompleks seperti sekarang ini peranan
institusi modern untuk mengatur dan mengawasi perekonomian
menjadi semakin penting, demikian juga profesional yang terkait juga
semakin urgen. Dalam hal ini peranan akuntansi sebagai salah satu
institusi penting dalam perekonomian semakin lama juga semakin
penting. Apalagi dalam perekonomian yang semakin kompleks dan
modern seperti Indonesia sekarang ini, tuntutan adanya informasi
yang semakin reliable yang dapat digunakan sebagai pegangan untuk
mengurangi masalah informasi yang tidak simetris menjadi semakin
penting. Bekerjanya mekanisme pasar yang menjadi pilar penting dalam
perekonomian tidak akan dapat berfungsi dengan baik jika informasi
yang tersedia di pasar tidak reliable. Khususnya jika permasalahan
terkait dengan laporan keuangan perbankan, korporasi ataupun
pemerintah. Padahal kepercayaan masyarakat pada bank semakin
penting (apalagi setelah penjaminan dana pihak ketiga tinggal Rp100
juta mulai akhir Maret yang lalu). Selain itu suatu korporasi akan
kesulitan mendapatkan external financing apabila laporan keuangannya
diragukan oleh investor. Bahkan country risk suatu negara bisa
meningkat apabila informasi mengenai kondisi keuangan negaranya
di pasar tidak reliable, sehingga premi resiko yang harus dibayar akan
semakin mahal. Dimana semuanya jelas akan merugikan perekonomian
suatu negara, perusahaan, bank ataupun juga masyarakat luas.
Padahal seperti diketahui bahwa dalam sudut pandang ekonomi
makro informasi memiliki dua fungsi yang penting, yaitu:
memfasilitasi identifikasi kegiatan yang paling produktif, dan
menyediakan suatu mekanisme untuk mengontrol penggunaan
sumberdaya secara efektif.
Sehingga dengan adanya informasi yang reliable akan mendorong
sumber ekonomi dialokasikan pada kegiatan yang paling produktif
secara efektif. Dimana tentu saja hal tersebut akan meningkatkan
social welfare dari masyarakat. Demikian juga secara mikro peranan
informasi yang dihasilkan oleh akuntan adalah penting karena
menyediakan informasi tentang kondisi keuangan, kinerja dan risk
profile dari korporasi baik keuangan ataupun non keuangan, juga suatu
organisasi ataupu lembaga. Sehingga sangat berguna bagi semua pihak
yang punya kepentingan. Apalagi dalam pasar keuangan yang semakin
berkembang seperti sekarang ini peranan data-data keuangan semakin
penting karena dapat mengurangi masalah adverse selection dan
moral hazard. Good governance sudah menjadi bagian penting dalam
pengelolaan organisasi ataupun perusahaan memerlukan adanya
transparansi kondisi keuangan organisasi ataupun perusahaan yang
hanya dapat dilakukan oleh akuntan. Kualitas informasi independen
dari akuntan khususnya dalam hal akurasi, timely, comparable, banyak
mempengaruhi bekerjanya pasar.
Oleh karena itu untuk berkejanya mekanisme pasar yang efektif
perlu adanya mobilisasi kapital yang efisien secara pruden agar
perekonomian yang stabil berkembang berkelanjutan. Untuk
mendukung perkembangan pasar yang efisien perlu didukung
oleh institusi yang berkualitas. Dalam hal ini accounting profession


memainkan peranan yang penting dalam membangun perekonomian
yang stabil, kredibel, berdaya saing dan berkembang berkelanjutan.
Pada saat ini para akuntan Indonesia tengah menghadapi tantangan
yang besar. Karena banyak modal yang tersedia di pasar ternyata tidak
dapat diinvestasikan pada penggunaan yang produktif. Sehingga gap
antara sektor keuangan dan riel semakin lebar.
Apalagi kelemahan akuntasi ternyata dapat menjadi salah satu
sumber penting krisis ekonomi. Menurut Dr. Hyoik Lee, ketua dari
Korea Accounting Standards Board, krisis ekonomi Korea pada 1997
merupakan contoh dari lemahnya tranparansi dalam akuntansi yang
dituliskan sebagai berikut:
…the financial crisis of December 1997 in Korea was a clear example
of market failure that resulted from combined effects of excessive
government intervention in the financial and capital markets, widespread
moral hazards of financial intermediaries and corporate management,
archaic corporate governance, and a general lack of transparancy in the
financial accounting system as a whole …
Pengalaman Korea diyakini juga terjadi di Indonesia pada saat itu
menunjukkan bahwa kurangnya transparansi keuangan dalam sistem
akuntansi bisa membawa dampak yang fatal dalam perekonomian
suatu negara. Isu ini menjadi relevan bagi Indonesia pada saat ini,
karena dalam kondisi ekonomi yang semakin vulnerable seperti
sekarang ini, gap antara sektor keuangan dan riel yang semakin lebar,
peranan akuntan menjadi semakin penting agar dapat mengurangi
masalah informasi yang asimetris, sehingga dapat mengurangi masalah
adverse selection dan moral hazard dalam perekonomian. Sehingga
mobilisasi sumber daya dapat dialokasikan secara efisien kepada
kegiatan yang paling produktif dengan efektif. Dengan demikian
stabilitas ekonomi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan dapat
berlangsung tanpa gangguan yang berarti. Dengan demikian Kongres
Luar Biasa Ikatan Akuntansi Indonesia pada Mei 2007 ini memiliki
momen yang tepat, ditengah-tengah turbulensi ekonomi yang semakin
meningkat, diharapkan dapat memberikan sumbangan yang penting
untuk mengatasi permasalahan penting yang dihadapi oleh bangsa
Indonesia. Selamat berkonggres.
Disampaikan dalam Konggres Luar Biasa IAI, “Peran Akuntan dalam
Meningkatkan Daya Saing Bangsa”, Jakarta
22 Maret 2007

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.