Archive

Archive for the ‘Islamic Management’ Category

MYOPIA MUTU SEBAGAI LATENT DALAM PERSAINGAN DAN PERTUMBUHAN (KEMAMPUAN) BISNIS

July 29, 2010 1 comment

(Suatu Tinjauan Terhadap Arah Perkembangan Pasar dalam Kaitannya dengan Pengertian Mutu
Sebagai Suatu Strategi Pasar dan Peran Bisnis Perusahaan- Perusahaan Negara (BUMN) dan
Perusahaan- Perusahaan Lokal di Indonesia)
Oleh :
Haery Sihombing (IP)
Abstrak
Pasar modern dewasa ini adalah pasar yang sedikit memberikan celah bagi (calon) pelaku- pelaku bisnis
konvensional untuk bertahan dan mampu unggul terhadap pesaing- pesaingnya. Khususnya di negaranegara
berkembang, pasar menjadi sangat kejam ketika hukum dan aturan- aturan yang ada belum
cukup dan reliable keandalannya terhadap pengaturan ‘permainan’ dalam ‘perang’ bisnis antar
organisasi- organisasi bisnis yang ada.
Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang terus bergerak naik sebagai gambaran dari kesadaran
ekonomi masyarakat di negara- negara berkembang, penggunaan sumber- sumber daya yang ada didan
ter-‘eksploitasi’ sebesar- besarnya untuk mendapatkan dan mengejar angka pertumbuhan ekonomi
yang ‘fantastis’ sebagai citra dari gempitanya pembangunan yang berhasil dilakukan pemerintah terhadap
negaranya.
Kerangka standar dan ‘pengertian baru’ , seperti kepuasan pelanggan, bentuk- bentuk sertifikasi produk
maupun managemen sistem (mis : ISO dan sejenisnya, bentuk- bentuk metode dan konsep mutu : QCC,
Six Sigma, Balanced Scorecard, BPR, dsb.), konsultan- konsultan managemen dan finansial lokal atau
asing, terhadap organisasi- organisasi bisnis yang ada dianggap sebagai suatu pencerahan dan bentuk
organisasi bisnis yang unggul. Pengertian akan mutu tidak ditempatkan dalam suatu kesadaran strategi
bisnis modern yaitu menjadi organisasi bisnis yang berdaulat.
Pasar di negara- negara berkembang menjadi kolonial ekonomi pelaku- pelaku bisnis internasional yang
secara mudah mendikte arah pembangunan dengan eksploitasi sumber- sumber daya yang ada di
negara- negara tersebut tanpa membawanya menjadi suatu negara yang memiliki kesadaran terhadap
organisasi- organisasi bisnis yang tumbuh agar berkemampuan unggul secara internasional, sehingga
pada gilirannya dapat mendukung kemampuan ekonomi negara- negara tersebut. Pasar negara- negara
berkembang, khususnya Indonesia, sekalipun pada masa ini kembali ‘menggeliat’ bangun, ternyata
menyimpan potensi- potensi untuk runtuh kembali serta ter-‘penjara’ (potensi latent) dalam kerangka
peng-‘hisap’-an kekayaan semua sumber daya alamnya hingga pada saatnya habis untuk kembali
ditinggalkan. (“habis manis sepah dibuang”)
I. PENDAHULUAN
Sejak pertengahan tahun 90-an ketika beberapa negara- negara Asia dan Timur Jauh (far-east and
south east asia) yang digambarkan sebagai suatu regional pertumbuhan ekonomi baru, yang
dikatakan sebagai daearh muculnya ‘macan asia’, mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi
yang ‘gempita’ dibanding regional- regional ekonomi di belahan dunia lainnya. Kedaan tersebut
tidak terlepas dari peran dan menjadi sorotan pelaku- pelaku bisnis internasional sehingga
investasi- investasi dari negara- negara maju mengalir deras untuk memenuhi wilayah tersebut.
Namun demikian, ‘gempitanya’ pertumbuhan ekonomi tadi segera diguncang dengan resesi
ekonomi yang berawal dari naiknya mata uang dollar terhadap mata uang lokal dikarenakan
kondisi pertumbuhan tadi begitu memanas dengan ‘pinjaman- pinjaman’ asing sehingga pada
kondisi klimaks menjadi penghancur. Kasus tersebut dapat dianalogikan seperti halnya
terhadap penggunaan energi nuklir sebagai suatu sumber energi murah yang memiliki potensi
dan energi yang sangat besar. Namun karena pengelolaannya tidak cukup baik, maka energi
tersebut kemudian tidak terkendali (reaksi berantainya) hingga menjadi penghancur besar.
Beberapa negara pada kawasan tersebut mampu lolos dan kembali bertumbuh pada arah
semula untuk membangun infrastruktur ekonominya secara perlahan. Pada sisi lain, untuk
beberapa negara yang runtuh tersebut, hanya terpengaruh sejenak dan kemudian bangkit
secepatnya. Indonesia sendiri, yang juga kondisi ekonominya terguncang dengan keadaan
tersebut, pada kenyataannya memiliki kesulitan untuk bangkit dibandingkan negara- negara
lainnya pada kawasan tersebut. Keadaan tadi juga kemudian dipengaruhi oleh pertumbuhan
daerah- daerah investasi baru seperti Vietnam dan kawasan sekitarnya (China, Thailand, dsb.)
yang mampu memberikan tawaran yang lebih menarik bagi pelaku- pelaku bisnis internasional
untuk menanamkan modalnya, selain dari kesadaran dan kemampuan infrastruktur internalnya
yang telah terbangun menjadi bangunan persaingan bisnis.
Masalah- masalah yang berkenaan dengan divestasi perusahaan- perusahaan yang runtuh
ketika resesi ekonomi terjadi di Indonesia, serta usaha- usaha penyehatan yang dilakukan
pemerintah dengan penyuntikan dana melalui pinjaman- pinjaman dari investor moneter asing,
ternyata tidak segera dengan cepat membangunkan kondisi perekonomian Indonesia untuk
bangun, sekalipun pada saat kini telah mulai pulih. Indonesia membutuhkan waktu yang cukup
lama untuk membangun kembali kondisi ekonominya.
Selayaknya orang sakit, kepulihan belum berarti kembali sehat, namun masih perlu perawatan
yang cukup dan intensif untuk dikatakan sehat dan kuat. Hal ini juga berlaku terhadap
kemampuan bersaing organisasi- organisasi bisnis yang ada di dalamnya, khususnya
perusahaan- perusahaan negara (BUMN) yang memiliki ciri yang kental dari campur tangan
pemerintah di dalam kepentingan bisnis merujuk kepada tujuan awal dari didirikannya, serta
‘pengkondisiannya’ untuk bersaing terhadap pasar lokal maupun internasional.
II. MYOPIA BISNIS : KEPUASAN PELANGGAN = MUTU.
Adalah hal yang umum ketika suatu organisasi bisnis dikaitkan dengan strategi yang berkenaan
dalam hal mutu, baik terhadap produk maupun service yang diberikan. Kata mujarab
:”Kepuasan Pelanggan” menjadi suatu ‘paradigma’ baru bagi pelaku- pelaku bisnis di
Indonesia setelah sebelumnya ke- ‘candu’-an trend standar intenasional seperti ISO 9001, 14001,
dsb., yang menjadi suatu ‘kebanggaan’ bagi pelaku- pelaku bisnis. Keadaan tersebut juga terjadi
bersamaan dengan suburnya pengertain dan pemahaman terhadap konsep- konsep manajemen
dan kepemimpinan yang sebenarnya bukan hal yang baru. Merujuk kepada sejarah dan ajaranajaran
filosofi maupun agama yang dianut, secara eksplisit maupun implist, telah mengatakan
mengenai sesuatu yang dapat dipahami sebagai suatu sistem manajemen dan kepemimpinan
tersebut. Hal ini terlihat dari logika- logika perumpamaan- perumpamaan dan kisah- kisah si
‘pelaku’, maupun yang berkenaan dengan ‘perilaku-perilaku’ dalam situasi dan kondisi yang
dihadapinya seperti diceritakan di banyak buku- buku kepemimpinan dan manajemen ‘best
seller’ yang menjadi bacaan umum dan populer. Covey, dengan “The Seven Habit” dan beberapa
tulisan lainnya, Aa Gym dengan “Manajemen Qalbu”, atau Gede Parama dan banyak penulis
lainnya menyerap pemahaman yang terdapat dalam ajaran agama untuk diartikusasikan
sebagai suatu konsep manajemen dan kepemimpinan. Tidaklah asing jikalau kita sendiri dapat
menggalinya dalam pemahaman anutan agama yang kita yakini, bukan?
Dikaitkan dengan masalah mutu, mutu bukan suatu keunggulan bila dikatakan sebagai
pembeda, namun suatu pemberian dikarenakan bagaimana mengenal dan mencintai konsumen
adalah bukan suatu pembeda(2) Maka selayaknya organisasi- organisasi bisnis memberikan
mutu bagi layanan dan produknya terhadap konsumen adalah sebagai suatu keharusan yang
wajar. Sehingga dengan demikian, maka suatu hal yang kritis dalam persaingan efektif adalah
ketika kemampuan untuk mengidentifikasikan peluang dijadikan suatu prasyarat tertinggi
dalam usaha pengembangan bisnis (baik terhadap produk dan layanan yang diberikan) yang
dilakukan oleh organisasi bisnis untuk membawanya ke pasar produk baru melalui suatu
proses secara cepat(3).
Pelanggan puas adalah kondisi ketika pelanggan beropini puas terhadap produk dan layanan
yang diterimanya, baik secara sadar maupun tidak. Tidak dikatakan apakah pengertian tadi
dalam konteks pelanggan memiliki perasaan bebas atau terpaksa, sadar atau tidak. Jika
kepuasan pelanggan menjadi suatu kata ajaib dalam persaingan bisnis, maka kepuasan tersebut
adalah suatu pemberian yang diusahakan oleh organisasi bisnis (produsen) dan bukan tidak
terbatas, karena tidak semua pelanggan (konsumen) puas.
Konsumen tidaklah selalu benar. Mereka bingung dan pada dasarnya emosional. Mereka
membuat kesalahan- kesalahan dan mereka lupa sesuatu(2). Komponen emosional dalam diri
konsumen pada pasar modern dewasa ini adalah obyek yang menjadi motivasi konsumen
untuk membeli, sekalipun pada akhirnya tidak ada jaminan bahwa konsumen akan bertahan
dengan apa yang dihasilkan oleh satu produsen yang bagaimanapun baiknya suatu produk dan
layanan yang mampu dan telah diberikan oleh produsen tersebut(4).
Ketika organisasi- organisasi bisnis hanya menfokuskan kepuasan dalam kerangka pengejaran
apa yang diinginkan oleh konsumen sebagai pengertian mutu tradisional dari bisnis, maka
potensi- potensi yang dimiliknya ter-plot kepada bentuk- bentuk yang mudah dilakukan dan
diketahui oleh pesaing siapapun, serta mudah dipatahkan oleh pesaing- pesaing lainnya bila
dikatakan sebagai suatu strategi. Misal: Harga murah, siapapun tahu dan ingin. Tepat waktu,
siapapun mau dan ada, serta wajar dalam keseharian manusia modern yang mempergunakan
waktu.
Keunggulan dalam persaingan pasar bukan berarti kepuasan konsumen dengan hal- hal yang
sudah wajar dalam hal yang seharusnya diberikan. Pengertian mutu dari kepuasaan pelanggan
seperti hal tersebut terlalu naif dan sempit. Kepuasan konsumen ideal adalah kepuasan yang
berfokus kepada penemuan oleh konsumen sebagai suatu kesadaran terhadap suatu kebutuhan
baru melalui penterjemahan yang dilakukan oleh organisasi- organisasi bisnis dalam
mengartikulasikan abstraknya keinginan konsumen, serta membawa organisasi- organisasi
bisnis tadi berada pada posisi yang aman untuk tidak runtuh dan bangkrut! Apapun bentuk
penghargaan mutu yang didapatkan oleh organisasi- organisasi bisnis, termasuk juga
penghargaan karena kepuasaan konsumen yang diberikan, tidaklah berarti bila organisasi
bisnis tadi kian melemah daya saingnya.
Dalam kaitannya dengan peranan BUMN, sebagai suatu organisasi bisnis yang diinisiatif dan
dikelola oleh negara dengan dasar tujuan sebagai penopang dan pilar dari tujuan negara dalam
kerangka pembangunan ekonomi, selama masa krisis terbantu dengan peran pemerintah untuk
tetap berdiri (‘exist’). Namun demikian, apakah perusahaan- perusahaan negara tersebut telah
berjalan efektif sebagai suatu organisasi bisnis atau keberadaannya sekedar semata- mata
sebagai perpanjangan tangan pemerintah sebagai stabilator dan strategi dari penerapan
kebijakan pemerintah dalam level operasional? Pada kenyataannya, beberapa BUMN sebagai
perusahaan negara digerakkan dalam kerangka roda ekonomi. Namun disisi lain, dituntut
aspek tanggungjawab secara sosial dalam satu kesatuan dari strategi pembangunan sesuai
kebijakan pemerintah ditingkat operasional terhadap masyarakat. Lebih membingungkan lagi,
beberapa BUMN didorong kepada bentuk kapitalis dengan beberapa diantaranya telah go
public.
Segambar dengan organisasi- organisasi bisnis swasta lainnya, beberapa BUMN berada pada
landasan pacu yang sama sebagai organisasi profit, namun strategi dan karakter- karakter
unsur- unsur yang ada di dalamnya lebih kepada birokrasi dari pemerintah dan kurang berasal
dari pelaku- pelaku bisnis. Hal demikian menjadi salah satu penghalang atau bahkan dalam hal
resiko terkecil sekalipun, adalah tersimpannya potensi rapuh internal atau latent.
Sekalipun penerapan sistem manajemen mutu yang telah dimulai beberapa tahun terakhir
sebagai salah satu usaha pembenahan sistem manajemen lebih didorong kepada ‘pemberesan’
sistem manajemen menurut trend yang berlaku seperti halnya organisasi- organisasi bisnis yang
lain, dimana mutu ditempatkan sebagai keunggulan, namun keunggulan tersebut hanyalah
‘virtual’’ dan bukan sebagai keunggulan bersaing yang ideal sebagai organisasi yang siap
tarung dan unggul! Kasus ini pun dialami oleh perusahaan- perusahaan besar lokal lainnya,
dimana hak kepemilikan semula telah beralih ke tangan investor- investor lain. Sebutlah Astra,
BCA, dan banyak lagi. Bukankah kepemilikannya telah berpindah kepada tangan- tangan
pemain baru? Jikalau organisasi- organisasi tersebut dikatakan bermutu, maka keadaan tadi
selayaknya tidaklah boleh terjadi, bukan? Dan sekalipun jika organisasi- organisasi tersebut
masih tetap berdiri (misal: BCA) setelah terjual hanya dengan besaran 26% dari nilai yang
sebenarnya layak untuk didapat oleh Negara berdasarkan ‘pengorbanan’ yang telah dilakukan
untuk menyehatkannya: Apakah keadaan tersebut menguntungkan bagi rakyat dan Negara
yang memiliki beban hutang yang cukup besar ?
Menjadi organisasi bisnis yang siap tarung dan unggul bukanlah organisasi bisnis yang hanya
cukup menerapkan sistem dan metode- metode mutu yang sudah dilakukan oleh organisasiorganisasi
bisnis lainnya. Tidak pula organisasi yang hanya cukup ‘bangga’ dengan seberapa
besar profit atau pangsa pasar yang telah dihasilkan dan didapatkan. Namun lebih kepada
ketahanan organisasi bisnis terhadap gejolak ekonomi yang mungkin akan timbul sebagai hasil
dari kebijakan politik, pasar global dengan masuknya produk- produk pesaing yang memiliki
keunggulan daya jual, serta pertarungan- pertarungan yang akan terjadi dengan pemainpemain
asing atau baru di tingkat lokal maupun internasional, baik secara institusi atau
perorangan seiring dengan berjalannya waktu. Sebutlah perusahaan- perusahaan raksasa asing
seperti AT&T, Toyota, Hewlett Packard, Motorola,
GE, dsb. Perusahaan- perusahaan tersebut tidak lagi ‘bertarung’ kepada apakah perusahaanperusahaan
tersebut telah memiliki sertifikasi mutu atau tidak. Konsumen tidak lagi
menanyakan apakah produk- produk perusahaan- perusahaan tersebut berstandar mutu
internasional atau tidak. Konsumen percaya penuh bahwa produk- produk yang dihasilkan
oleh perusahaan- perusahaan tersebut adalah bermutu dan diakui secara internasional sebagai
brand.
Mutu adalah bagian dari keseharian organisasi bisnis, sehingga mutu bukanlah kekuatan yang
dihandalkan. Namun, mutu harus ditempatkan sebagai suatu kesehatan yang diperlukan
sebagaimana layaknya seorang petarung. Mutu harus diarahkan sebagai prakarsa- prakarsa
perbaikan kinerja proses yang mempunyai dampak terbesar pada apa yang harus terjadi jika
organisasi bisnis ingin mencapai sasarannya(5). Kegagalan memperbaiki kinerja proses
mengakibatkan kegagalan dalam memperbaiki kinerja organisasi. Kegagalan mengelola proses
secara efektif adalah kegagalan mengelola bisnis secara efektif(6). Maka, menjadi petarung yang
unggul adalah petarung yang sehat dan selalu dalam kondisi ‘fit’ , serta kemudian terusmenerus
melatih dirinya untuk trampil dengan strategi dan ‘jurus- jurus’ pertarungan,
disamping jeli melihat dan cerdik mengantisipasi lawan. Dengan demikian, bila mutu hanya
ditempatkan sebagai suatu keunggulan, maka organisasi bisnis hanya berada pada kondisi
sehat, namun belum mampu untuk bertanding baik secara institusi maupun kepemilikan
pelaku bisnis di dalamnya terhadap pesaing dan pasar. Kasus spin off-nya Motorola pada bulan
oktober lalu terhadap bisnis microelectronic, menunjukkan bahwa seberapa baiknya konsep
mutu yang ditumbuhkan oleh organisasi bisnis tersebut ternyata tidak mampu membawa
organisasi bisnis tersebut menjadi pemenang di bisnis tersebut.
Seberapa derajat sehatnya organisasi bisnis, adalah tergantung kepada ketatnya persaingan dan
jenis pertarungan menurut tingkat kesehatan pesaing yang ada. Padahal pada keadaan
sebenarnya, pesaing – pesaing yang telah ada maupun baru (yang akan segera muncul)
memadukan kombinasi jenis kekuatan dan tingkat kesehatan yang berlainan. Kemampuan
organisasi bisnis dalam bertanding dikatakan unggul adalah ketika tingkatan pada organisasiorganisasi
bisnis yang ada dengan berbagai macam pesaing, sekalipun begitu sehatnya, masih
mampu unggul dan keluar sebagai pemenang baik secara sendiri maupun beraliansi dari waktu
ke waktu.
III. MUTU = STRATEGI BISNIS UNTUK KEPUASAN STAKEHOLDER
Organisasi- organisasi bisnis yang baik adalah memandang pada peranan unsur- unsur yang
terkait di dalamnya. Dalam hal ini pekerja- pekerja, sebagai aset dari perusahaan. Dengan
demikian, maka kehilangan aset atau ‘terbang’-nya aset tadi dari perusahaan akan memberikan
pengaruh yang besar bagi daya tahan dan sehatnya perusahaan. Organisasi- organisasi bisnis
yang sehat selalu memperbaharui dirinya dengan menempatkan pekerja- pekerja kepada suatu
zona nyaman yang membantu mereka dapat melepaskan energi kreatifnya sebagai suatu
kekuatan dari perusahaan dan memfokuskan potensi- potensi yang ada sebagai suatu kekuatan
‘pemukul’ (daya saing) terhadap pesaing- pesaing organisasi bisnis yang ada. Peran dan tempat
pekerja- pekerja yang ada di dalamnya dihargai sedemikian rupa sehingga organisasi bisnis
tersebut menumbuhkan rasa kepemilikan bagi pekerja dalam perasaan bangga, berikut
keluarganya. Bisnis yang mampu unggul dan bertahan adalah usaha bersama yang melibatkan
keluarga pekerja sebagai indikator asset kesehatan perusahaan. Bukan hanya kepada seberapa
besar pangsa pasar yang diperoleh, seberapa besar profit yang didapatkan, dan seberapa besar
dan lama revenue terhadap investasi yang ditanamkan, serta seberapa puas konsumen
(pengguna produk) terhadap produk dan layanan yang diberikan.
Organisasi- organisasi bisnis yang ideal adalah organisasi bisnis yang mampu menancapkan
ingatan pada konsumennya sebagai organisasi bisnis yang handal terhadap produk- produk
yang dihasilkannya, tanpa ragu, dan menentukan ke arah mana teknologi dan esensi dari
produknya tersebut mempengaruhi arah inovasi dan teknologi dunia serta mempengaruhinya
secara ekonomi selain bentuk trend yang diciptakan untuk menggejala di masyarakat. Hal ini
sebagai penterjemahan dari karakter masyarakat pasar yaitu pengawasan ada di tangan
konsumen(8) di mana organisasi bisnis perlu membangun strategi yang secara simultan
mengelola produk dan konsumennya secara keseluruhan terhadap siklus umur penggunaan
dan yang mengkerangkakan strategi brand dan produk dalam konteks dampaknya terhadap
kesetaraan (tanggungjawab) konsumen (9).
Kepuasan pekerja terhadap lingkungan, sistem dan manajemen organisasi bisnis merupakan
sesuatu yang abstrak dan dipengaruhi banyak faktor. Oleh karenanya, semakin besar struktur
sistem dan jumlah pekerja suatu organisasi bisnis, maka semakin banyak pula indikatorindikator
yang harus dipertimbangkan sebagai gambaran dari interaksi kepentingankepentingan
dan keinginan pribadi pekerja yang beragam. Dengan demikian, semakin besar
jumlah pekerja dalam suatu organisasi bisnis, maka semakin besar pula resiko yang harus
ditanggung oleh organisasi bisnis agar tetap sehat, kuat dan siap terhadap persaingan. Hal ini
dikarenakan potensi- potensi pribadi pekerja dan energi- energi yang dimiliki dapat menjadi
daya rusak ke dalam bila tidak tersalurkan secara benar, selain kemungkinan adanya eksodus
berpindahnya aset- aset tadi kepada pesaing- pesaing, serta latent yang disebabkan karena
memendamnya potensi tadi menjadi suatu bentuk lingkungan psikologis yang tidak energik
dan kurang peduli dengan kesehatan perusahaan.
Bentuk resiko lain dari suatu organisasi bisnis yang melemah secara internal ketika energi dan
potensi pekerja- pekerja tidak tersalurkan adalah rentannya organisasi- organisasi bisnis tadi
terhadap intelijen- intelijen bisnis pesaing yang aktif ‘mencuri’ rahasia perusahan. Tanpa sadar,
pekerja- pekerja yang ada menjadi mata- mata perusahaan pesaing untuk terus ‘membocorkan’
rahasia keunggulannya hingga kepada suatu saat di mana perusahaan tersebut kalah dalam
persaingan tanpa disadari.
Organisasi- organisasi bisnis yang unggul memandang bahwa bahaya latent tadi sebagai
kelemahan yang tidak boleh terjadi, serta sesuatu yang harus dicermati dan dicari-selidiki
terhadap organisasi- organisasi pesaing agar dapat mempertahankan dan meningkatkan
keunggulannya. Banyak organisasi bisnis besar atau kecil ‘lupa’ bahwa masalah kritikal dalam
suatu organisasi adalah juga potensi latent yang bila dibiarkan berkembang hingga pada suatu
saat organisasi bisnis tadi collapse. Sebutlah PT Dirgantara Indonesia yang baru- baru ini mem-
PHK sejumlah karyawannya karena bentuk pengelolaan bisnis yang benar- benar blunder!
Bukan cara- cara PHK-nya yang patut disesalkan, namun pijakan strategi bisnisnya yang selama
ini berjalan yang merupakan bentuk pengelolaan organisasi bisnis yang konyol! Belum lagi
perusahaan- perusahaan negara (BUMN) atau perusahaan- perusahaan lokal lainnya, sekalipun
tindak mengalami hal yang separah itu. Namun memiliki karakter ‘daya rusak ke dalam’ yang
sama.
Sebagai perusahaan yang unggul, yang didalamnya sehat dan cerdik, tidak harus menanamkan
suatu dana investasi yang besar. Ketika kesehatannya dijamin dan keterampilannya ada, maka
cukup dengan kecerdikan dan kejelian yang dimiliki sebagai fokus dari saluran energi dan
potensi- potensi yang ada pada pekerjanya adalah dengan cara melakukan tindakan subversive
terhadap perusahaan pesaing.
Investasi sumber daya manusia terhadap teknologi dapat dikurangi dengan cara ‘membajak’
sumber daya manusia di perusahaan pesaing, baik dengan cara meng-‘hire’-nya sebagai pekerja
penuh atau sebagai pekerja sewa. Investasi di bidang peralatan dapat dikurangi dengan cara
kerjasama dengan penyedia- penyedia jasa lokal atau internasional yang memiliki kompetensi
dalam pengerjaan manufakturnya atau lingkungan pendidikan. Untuk mengambil posisi aman
terhadap perusahaan pesaing yang besar, cukup dengan melakukan penetrasi melalui pekerjapekerja
(agen) di dalamnya untuk membuat tindakan- tindakan strategis yang mengarah
kepada suatu skenario yang diinginkan demi kepentingan perusahaan. Sehingga ketika strategi
tersebut dilakukan, maka organisasi bisnis tadi siap dan tepat waktu serta kondisi untuk
tumbuh bersama atau makin menguat. Microsoft secara tepat waktu siap dan bertumbuh kuat
ketika Intel bekerja sama dengan IBM setelah sebelumnya IBM mempergunakan produknya
untuk memukul produk PC pesaingnya : Apple, hingga kemudian Microsoft dianggap pesaing
oleh IBM. Namun karena kekuatannya masih tetap prima maka Intel masih
mempergunakannya dalam kerjasamaa untuk ‘menghajar’ Motorola.
Penempatan perusahaan pesaing bagi organisasi bisnis yang unggul adalah dijadikan kawan
ketika kepentingan bisnisnya dapat menguntungkan, dan ditempatkan sebagai pesaing harus
dilawan ketika pesaing dapat mengganggu hidup dan lancarnya usaha bisnis.
IV. BISNIS= POLITIK. (Kapitalis Internasional Terhadap Pertumbuhan Bisnis di
Indonesia)
Menarik benang merah pada kasus resesi ekonomi yang terjadi di Indonesia, maka pelakupelaku
bisnis asing melihat bahwa kasus KKN yang menjadi momok secara umum di negaranegara
berkembang adalah sesuatu yang ‘menarik’. Demi kepentingan bisnis semata, maka
KKN dapat dijadikan suatu sumber kemampuan untuk membentuk colonial ekonomi baru.
Misal, untuk menguasai pasar semen di Indonesia, maka pebisnis asing tidak perlu mengimpor
semen- semen impor dengan resiko bersaing diharga murah. Namun hanya dengan mencermati
kesehatan keuangan perusahaan yang terus digerogoti dari dalam beserta KKN-nya dan jikalau
bisa, keadaan tadi dapat dibuat semakin buruk dengan mempengaruhi perilaku negatif yang
ada pada pekerja- pekerjanya dengan menimbang dan memperkirakan potensi pasar dan
produksinya apakah menguntungkan untuk kemudian diadakan kerjasama atau dikalahkan.
Hal ini dilakukan pula terhadap produsen- produsen semen lainnya dengan cara- cara yang
sama atau berbeda, termasuk melalui kebijakan hukum dan politik yang berlaku yang
mempengaruhinya yang memungkinkan pebisnis tersebut memiliki kebebasan dan kedaulatan
yang cukup besar yang dapat diraih dalam mempengaruhi pembangunan Negara sehingga
perusahaan tadi terskenario kepada starategi organisasi bisnis tersebut.
Dengan demikian maka, organisasi bisnis tadi dapat melakukan penetrasi dengan cara membeli
saham kepemilikan perusahaan tersebut hingga mampu menempatkan pekerja kunci yang
dapat mempengaruhi dan mengambil informasi yang berguna untuk kemudian digunakan
sebagai sumber informasi bagi kepentingan bisnis organisasi tadi demi kepentingannya,
termasuk bila digunakan untuk menurunkan daya saing perusahaan yang kemudian dijadikan/
dianggap pesaing atau memperkuat posisi organisasi bisnis dengan mengalahkan pesaingpesaing
lainnya di bidang yang sama.
Menilik kasus penggelapan dan ‘kekeliruan’ yang berkenaan dengan 1,7 triliun rupiah di Bank
BNI, maka sangat dimungkinkan bagi kapitalis- kapitalis global mengambil keuntungan
terhadap keadaan tersebut. Bank BNI adalah Bank Negara terbesar di Indonesia yang diakui
sangat besar pengaruh dan peranannya bagi pertumbuhan ekonomi melalui campur tangannya
dalam penyaluran kredit dalam lingkungan bisnis. Sebagai organisasi bisnis, dapat dipastikan
bahwa Bank BNI telah menjalankan beberapa konsep mutu sebagai suatu organisasi yang baik,
termasuk bagaimana pengertian kepuasan pelanggan dalam misi maupun visinya. Namun
demikian, ketika kepuasaan pelanggan dikatakan sebagai kepuasaan stakeholder, maka
pengertian tersebut masih cukup jauh untuk diraih. Apalagi bila dikatakan mutu sebagai suatu
keunggulan.
Sangat dimungkinkan bahwa dengan kasus yang terjadi tersebut akan membawa keadaan di
mana kesempatan untuk bangkit bagi organisasi- organisasi bisnis yang mempergunakan
jasanya malah tidak berjalan atau jikalau sekalipun berjalan dan tidak terpengaruh, namun telah
terjebak secara sadar atau tidak, kepada skenario kepentingan kapitalis global. Siapa yang tahu
bila ternyata dengan kasus tersebut maka akan membesarkan ‘anak singa’ yang ada sebagai
‘agen’ di dalam tubuh Bank BNI sehingga pada gilirannya serta bersamaan dengan berjalannya
waktu, akan muncul sejumlah kebijakan- kebijakan yang merupakan keuntungan kepentingan
kapitalis global, baik terhadap kekuatan kedaulatan BNI sebagai Bank maupun Negara?
Bukankah selama ini (sebelum Indonesia keluar dari IMF) kasus KKN dijadikan sebagai momok
bagi Negara yang juga dijadikan sorotan IMF dalam pengucuran dana pinjaman melalui
persyaratan- persayaratan yang mempengaruhi sektor- sektor kepentingan ekonomi lainnya
dengan ‘pesan- pesan’ politis terhadap kebijakan pemerintah yang diarahkan oleh kepentingan
IMF?
Masuknya investor- investor asing kepada beberapa perusahaan- perusahaan besar dalam
negeri, dalam hal ini perusahaan- perusahaan negara (BUMN), harus dicermati sebagai peluang
terjatuhnya negara dan bangsa kepada sistem kolonial ekonomi selain dari keuntungan dan
peluang bertumbuhnya laju ekonomi yang selama ini didengung- dengungkan oleh
pemerintah. Bukankah dalam sistem ekonomi kapitalis, suatu organisasi bisnis yang lemah
akan hancur dan hanya menyisakan sedikit organisasi bisnis yang kuat saja yang mampu
unggul. Sekalipun demikian, dalam bentuk lain adalah terbentuknya suatu aliansi bisnis
dengan organisasi- organisasi bisnis lainnya (baik pesaing atau pemain baru) yang datang
bekerjasama. Namun, hukum dari kerjasama adalah kemitraan dari kepentingan bersama yang
saling menguntungkan dengan derajat keseimbangan baik terhadap aset atau kemampuan atau
potensi yang saling melengkapi. Bukan dengan derajat ketidakseimbangan! Karena pada
dasarnya kerjasama adalah tindakan strategi untuk profit, bukan belas kasihan.
Setiap tindakan adalah politik (7) dalam setiap tindakan organisasi bisnis, terkecuali organisasi
charity atau sosial. Sehingga kerjasama hanya berlaku ketika terdapatnya suatu kepentingan
bersama dan kemampuan masing- masing yang dapat saling melengkapi seperti halnya
tindakan politik. Oleh karenanya, sekalipun organisasi bisnis telah melakukan suatu kerjasama,
maka bukan berarti harus luput untuk meningkatkan terus menerus kemampuannya terhadap
persaingan pasar hingga mampu menjadi suatu organisasi bisnis penentu arah pasar atau rule
maker . Sedangkan organisasi bisnis yang unggul di bidang teknologi adalah organisasi bisnis
yang berperan sebagai standar setter terhadap arah dari pembangunan, baik terhadap ekonomi
berdasarkan teknologi atau sebaliknya.
Misalkan: FCC yang merupakan suatu badan/ komisi Federal Amerika Serikat untuk
telekomunikasi menentukan suatu standar terhadap teknologi elektronik dan listrik sehingga
mempengaruhi standar pembagian frekuensi hingga kepada bentuk standar besar medan
elektromagnetik dari suatu produk elektronik yang dampaknya menjadi suatu track terhadap
pertumbuhan produk- produk elektronik sebagai hasil dari teknologi. Peran FCC tidak terlepas
dari pengaruh departemen pertahanan Amerika Serikat (DoD=Departement of Defense) yang
juga sangat dipengaruhi oleh Bell Labs (suatu perusahaan riset di bawah AT&T). Oleh
karenanya, sekalipun AT&T dewasa ini tidak lagi menjadi perusahaan raksasa dan super kuat
seperti yang didengung- dengungkan dalam telekomunikasi, namun kekuatannya tertanam dan
mengakar kuat sebagai penentu teknologi perkembangan dunia berikut patent-nya, baik melalui
perusahaan- perusahaan ‘tunas’nya (red. Baby Bell) dan juga terhadap perusahaan- perusahaan
telekomunikasi besar dunia lainnya. Bell Pacific, Bell Atlantic, NCR, Digital Equipment, dsb.
Bell Labs sendiri membuat 3 hak patent perharinya. Dengan demikian, maka konsumen
terartikusasikan keinginannya berdasarkan produk yang diciptakan dan diberikan melalui
skenario bisnis yang diciptakannya sebagai kebijakan bisnis jangka panjang yang menjadikan
organisasi bisnis tadi sebagai organisasi bisnis yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi:
bebas dan berdaulat!
Suatu contoh, bahwa sebesar apapun perusahaan negara (BUMN) di bidang telekomunikasi, PT.
TELKOM atau PT. Indosat, di Indonesia, namun peran perusahaan AT&T dengan berbagai
produknya hampir menguasai begitu luas jaringan di seluruh wilayah Indonesia terutama di
wilayah perkotaan. Keadaan demikian membuat kesukaran bagi perusahaan negara tersebut
untuk tidak bergantung dan pindah kepada perusahaan penyedia teknologi lainnya seperti
Siemens, Alcatel, atau NEC, dsb. Dalam keadaan ini, maka sangat dimungkinkan adanya suatu
resiko besar yang akan dihadapi ketika pasar bebas begitu ditekankan. Resiko tersebut yakni:
terbukanya peluang bagi penyedia jasa telekomunikasi internasional untuk menyediakan jasa
telekomunikasi yang yang benar- benar murah, yang dampaknya akan menghacurkan bisnis
telekomunikasi lokal yang sebelumnya telah ada dan berada dalam zona nyaman tersebut atau
bahkan lalu lintas informasi yang berhubungan dengan komunikasi rahasia negara yang praktis
mempergunakan produk dari penyedia teknologi tersebut akan mudah untuk disadap, baik
untuk kepentingan bisnis semata maupun negara ‘penguasa’.
V. PENUTUP
(a) Bisnis adalah perang strategi dan kejam tanpa ampun, bukan karena keinginan konsumen,
namun karena perang antar pesaing. Konsumen tidak menentukan suatu organisasi bisnis
menang atau kalah, yang ada hanyalah perang antar pesaing dalam persaingan dan konsumen
mengambil keuntungan ketika antar pesaing tadi menawarkan berbagai tawaran menarik
(misal: harga murah, kemudahan pengurusan, layanan jarak jauh+elektronik, dsb.) . Ketika
persaingan semakin tajam, maka bentuk aliansi sebagai posisi tawar hanya akan terjadi bila
posisi tawar tersebut didukung oleh kemampuan strategis dan kompetensi masing- masing
organisasi bisnis yang bermaksud tersebut untuk pada akhirnya melakukan kerjasama yang
menguntungkan dan berdiri sama tinggi dengan suatu penghormatan yang seimbang sampai
pada keadaan di mana strategi revolusi kemudian diarahkan untuk menguasai pasar secara
bersama- sama dengan bagaimana seharusnya suatu revolusi dimulai melalui jalan
mendefinisikan produk maupun layanan, ruang pasar dan juga keseluruhan dari struktur suatu
industri (1).
(b) Dalam persaingan global, dengan munculnya suatu standar global dari persaingan di mana
mereka- mereka yang mampu mengadopsi standar- standar global akan dapat kaya sedangkan
yang tidak, akan diabaikan terhadap pasar- pasar yang kurang dapat diransang. Kemampuan
organisasi- organisasi bisnis untuk menanggapi secara cepat terhadap permintaan- permintaan
yang kerap berubah dari pasar akan menentukan siapa pemenang dan yang kalah dalam
peliknya persaingan (10).
(c) Teknologi+Tujuan+Metode adalah keuntungan persaingan. Oleh karenanya, maka isu
masalah teknologi dalam pembangunan ekonomi, dalam hal ini dilakukan oleh perusahaanperusahaan
negara (BUMN) dan perusahaan- perusahaan besar lokal, harus dipandang dalam
konteks di mana teknologi tersebut digunakan dan mengapa digunakan, serta apa hasil- hasil
yang diharapkan dari penggunaannya. Sehingga diharapkan, bahwa organisasi bisnis tersebut
dalam pengelolaan dan pengaturannya dapat memastikan suatu kemampuan dalam
menghasilkan tidak hanya produk- produk standar, namun juga secara efisien produk yang
sesuai dengan kebutuhan paling khusus dari konsumennya.
(d) Perusahaan di masa depan harus lebih variatif dalam bentuk maupun tindakannya. Bahkan
sebaiknya perusahaan menjadikan dirinya sebagai “Protean Corporation”. (Dalam mitologi
Yunani, Dewa Protean memilih kemampuan mengubah dirinya menjadi apa saja sesuai dengan
keinginannya, baik menjadi air atau api misalnya. Di dalam dirinya, ada bekal pengetahuan
agar ia mampu melihat jauh ke masa depan) (11).
(e) Mutu ditempatkan dalam pemahaman bahwa suatu organisasi bisnis dikatakan bermutu
dengan kondisi dan lingkungan yang sehat terhadap unsur- unsur yang ada di dalamnya
(shareholer) serta ‘hangatnya’ interaksi dan sistem sebagai lalu lintas hubungan kerja berikut
informasi dan/ atau kebijakan antar manusia dalam organisasi tersebut untuk menjadi suatu
organisasi yang berorientasi profit dan elegan terhadap persaingan dan pasar, serta
memberikan ruang sempit bagi terjadinya resiko latent terhadap persaingan.
(f) Kapitalisasi bisnis melalui go public dapat dijadikan keuntungan persaingan sekalipun
dengan resiko dari adanya campur tangan berbagai kepentingan, terutama terhadap
perusahaan- perusahaan negara (BUMN) yang tidak terlepas dari dan kepada campur tangan
maupun kebijakan pemerintah yang telah ada maupun akan dibuat, demi kepentingan
pembangunan ekonomi negara sepanjang dilakukan dengan cara- cara yang efektif dan
terbebas dari kepentingan KKN, serta kepentingan- kepentingan asing yang melemahkan
kedaulatan kebijakannya sebagai agen negara dalam perannya untuk memberikan kontribusi
yang penting bagi pertumbuhan dan kemajuan ekonomi nasional.
(g) Bentuk-bentuk inefisiensi secara internal yang terjadi di dalam organisasi bisnis dikarenakan
dampak samping dari interaksi antar unsur- unsur yang terlibat harus terus menerus dibenahi
dengan menanamkan pengertian mutu di dalam tingkat operasional dan strategi, sehingga
menjadi suatu lingkungan sistem yang sehat. Mutu seharusnya ditempatkan sebagai ‘bahasa
kerja dan interaksi’ dengan menempatkannya sebagai suatu kesadaran bersama untuk
kemudian diserap secara berproses sebagai budaya kerja.
(h) Dalam mengantisipasi bentuk- bentuk inefisiensi di lingkungan eksternal dikarenakan
dampak kebijakan hukum, politik, dan ekonomi, maka harus dicermati oleh organisasiorganisasi
bisnis sebagai motivasi untuk terus menerus membangun dirinya agar trampil dan
cekatan untuk melihat setiap peluang maupun hambatan yang dapat memberikan dampak
buruk bagi organisasi bisnisnya menjadi suatu tantangan. Menjadi ‘Protean Company’ dalam
keadaan tersebut adalah dengan mengkondisikan organisasi bisnis untuk siap berubah hingga
kemudian strateginya berhasil mengakarkan pengaruhnya kepada ‘aktor- aktor’ pembuat
kebijakan maupun aturan- aturan yang ada, serta pada akhirnya secara implisit menjadi ‘aktor’
penentu arah kebijakan dan arah kepentingan pembangunan ekonomi negara yang terus
menguat sekalipun pesaing- pesaing baru dan global datang dan turut campur. Dengan
demikian, maka organisasi bisnis tersebut tidaklah hanya menjadi pemenang sesaat namun
menjadi organisasi bisnis yang berdaulat sebagai suatu pengertian mutu. Secara sederhana
dapat pengertian tersebut dikerangkakan sebagai suatu siklus, bahwa:
VI. PUSTAKA RUJUKAN
1. Hamel.,G.,”Strategy as Revolution.” Harvard Business Review, July-August, 1996. p69~82.
2. Trout, J., Rivkin, S.,”Differentiate or Die : Survival in Our era of Killer Competition.” John Willey&Sons
Inc. 2000.
3. Wheelwright, S.C., Clark, K.B.,”Revolutionizing Product Development: Quantum Leaps in Speed,
Efficiency, and Quality.” Free Press, 1992.
4. Barlow, J.,Maul, D. ,”Emotional Value: Creating Strong Bonds with Your Customers.” Berret-Koshler
Pubs, 2000.
5. Brelin, K.H., Davenport, K.S., Jennings, L.P., Murphy, P.F.,”Focused Quality.”
6. Rummler, G.,Allan, B. ,” Improving Performance: How to Manage the White Space on the
Organization Chart.” Jossey-Bass, 1990.
7. Farson,R. ,”Management of the Absurb.” Simon&Schuster, 1996.
8. Heilbroner, R. ,”The Making of Economic Society.” Prentice Hall, 1982
9. Blattberg, R.C., Getz, G., Thomas, J.S.,”Customer Equity.” HBS Press, 2001.
10. Levitt, S. ,”Quality is Just the Beginning: Managing for Total Responsiveness.” Mc Graw Hill, 1994.
11. Horton, T., Reid, P.C., ”Beyond the Trust Gap : Forging A New Partnership Between Manager and
Their Employees.” Irwin, 1991.
PENULIS :
Haery Sihombing bekerja sebagai dosen paruh waktu di beberapa universitas swasta di Jakarta dengan mengkhususkan diri
dalam mengajar mata kuliah : Perencanaan Perancangan Produk, Manajemen Mutu dan Manajemen Operasi sejak tahun 2001.
Setelah meninggalkan pekerjaan regularnya di beberapa perusahaan asing seperti: AT&T(1995), Sinoca Corp (1996), Ironhill
Microelectonic (1998), dan Chubb Lips Ind. (2001), Haery aktif memberikan konsultasi dan pelatihan mengenai penerapan
sertifikasi ISO 9001, 14000, 18000, SA8000, TS 16949 serta applikasi DOE dan SPC, selain sebagai Projek Manager untuk
beberapa proyek engineering.

Membangun Brand Image BMT

July 29, 2010 Leave a comment

Oleh: Sugianto
Walaupun masih tertutupi oleh gegap gempitanya berita kasus YZ dan Aa Gym,
perhelatan bernama Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil
(PINBUK) di Medan, 8 – 10 Desember lalu telah menghasilkan sebuah konsep besar,
ABI. ABI atau Arsitektur Baitul Maal wat Tamwil Indonesia merupakan salah satu factor
penting dalam mendorong perkembangan bisnis keuangan mikro syariah yang diharapkan
dimulai pada tahun 2007.
Arsitektur BMT Indonesia ini mencakup 6 pilar. Keenam pilar tersebut adalah
program perkuatan struktur BMT nasional, program peningkatan fungsi pengawasan
BMT, program peningkatan kualitas manajemen dan operasional BMT, program
pengembangan infrastruktur BMT, dan program perlindungan nasabah BMT. ABI ini
diharapkan menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.
ABI tersebut menjadi sangat penting, karena BMT bersentuhan langsung pada
masyarakat (sektor ril) yang paling bawah, yaitu usaha mikro dan kecil (UMK). Kedua
sektor usaha ini mengkomposisi sebagian besar masyarakat miskin di Indonesia.
Berdasarkan laporan perkembangan perekonomian daerah Sumatera Utara BI,
triwulan III (November 2006), pangsa kredit perbankan umum kepada UMK menurun
dari 14,73 % pada periode yang sama tahun 2005 menjadi 14, 51 %. Masih pada periode
yang sama, tingkat loan to deposit rasio/LDR (rasio penyaluran kredit terhadap
simpanan/dana pihak ketiga) perbankan umum ternyata 66,64 %. Sebuah angka yang
menunjukkan bahwa lembaga perbankan kelebihan likuiditas. Dibandingkan dengan
perbankan syariah, ternyata perbankan syariah lebih baik, yaitu 49,10 % per Juli 2006
dengan LDR 226,20 %, walaupun secara total baru menyumbang 6,37 %.
Alasan utama sulitnya UMK memperoleh kredit adalah mayoritas pengusaha
UMK tidak bankable (tidak memenuhi syarat memperoleh kredit). Oleh karena itu
Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), termasuk di dalamnya BMT adalah
lembaga yang tepat dan mampu menyerap persoalan utama UMK ini.
Imej BMT
Persoalan pertama setelah berdirinya BMT adalah mempertahankan eksistensi
kelembagaan BMT. Plesetan BMT (baru mulai tutup) merupakan indikator dari
persoalan ini. Dari empat ratusan BMT di Sumatera Utara, oleh Pinbuk Sumatera Utara,
dapat dikategorikan kepada BMT aktif, BMT tidak aktif, BMT tinggal nama dan BMT
tidak berkantor.
Salah satu tugas berat Pinbuk Sumatera Utara adalah merubah imej BMT ini.
Apalagi, beberapa waktu yang lalu Pinbuk mencanangkan seribu BMT di Sumatera Utara
yang dicanangkan oleh Gubernur Sumatera Utara, pada waktu itu T. Rizal Nurdin.
Berbagai program telah mereka lakukan untuk mencapai target tersebut. Antara lain
kerjasama dengan IAIN SU dalam pembinaan SDM melalui pembukaan program D1
Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan dengan BKPRMI untuk program
BMT Remaja Mesjid.
Beberapa persoalan utama BMT dan LKMS lainnya yang dapat diidentifikasi
antara lain lemahnya sumber daya manusia dan lemahnya penghimpunan dana. Persoalan
pertama terkait dengan membangun citra BMT sebagai lembaga kepercayaan yang
mendapatkan amanah penabung untuk mengelola dana berdasarkan prinsip syariah.
Sedangkan persoalan lemahnya penghimpunan dana berkaitan dengan larangan
menghimpun dana publik, cakupan wilayah yang terbatas dan tidak adanya jaminan
pemerintah atas simpanan penabung. Namun hal ini tidak berarti menutup kesempatan
BMT menarik tambahan simpanan anggota dan memberi pembiayaan.
Mengukuhkan Brand Image BMT
Citra atau imej BMT pada dasarnya bagaimana pencitraan yang dilakukan oleh
penabung terhadap BMT di satu pihak dan oleh penerima pembiayaan terhadap BMT di
lain pihak. Brand image BMT dari kaca mata penabung bahwa BMT merupakan lembaga
yang amanah, transparan dan profesional sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan dari
kaca mata UMK dan masyarakat penerima pembiayaan bahwa BMT merupakan lembaga
yang dapat dipercaya untuk membantu mengatasi permasalahan mereka dengan
pendekatan yang manusiawi dan saling menguntungkan.
Harmonisasi kedua aspek inilah penentu BMT mempunyai brand image yang
kuat, mudah diingat karena kesannya begitu mendalam dan dipercaya karena
profesionalitas dan amanah pengelolanya. Kuncinya terletak pada pengelolaan dana
tabungan untuk jasa pembiayaan permodalan usaha mikro dengan putaran pengembalian
pinjaman cepat (harian atau mingguan).
Terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian manajemen BMT untuk
mengukuhkan brand imagenya. Pertama, tingkat bagi hasil bersaing adalah konsideran
penting bagi kebanyakan penabung selain keamanan tabungan. Promosi tentang
pengelolaan syariah untuk memperluas jaringan mutlak dilakukan BMT. Dengan pola
jemput bola, BMT memiliki kemampuan untuk menjangkau calon penabung potensial
hingga ke pelosok daerah. Kedua, masih berkaitan dengan yang pertama, pengelolaan
dana dengan menyalurkan pada sektor riil (UMK) berdasarkan sistem syariah
memungkinkan tingkat pembagian pengelolaan lebih tinggi. Hal ini disebabkan dengan
sistem bagi hasil menggunakan akad mudharabah atau musyarakah kedua belah pihak
(BMT dan UMK) mempunyai rasa tanggung jawab yang sama akan keberhasilan usaha,
karena BMT dan UMK pada posisi yang sama sebagai partner. Untung dan rugi dari
usaha UMK juga untung dan rugi pihak BMT. Bagi BMT kemacetan pembiayaan UMK
berakibat pada pendapatan BMT yang pada gilirannya berakibat pada return (bagi hasil)
yang diperoleh penabung. Karena itu penyadaran sistem ini kepada kedua pihak adalah
prasyarat keberhasilan usaha UMK dan BMT.
Ketiga, penjangkauan kepada nasabah UMK menjadi suatu keharusan bagi
manajemen BMT. Mengembangkan dana yang terhimpun dengan menjual jasa
pembiayaan yang bersaing memerlukan strategi dan pendekatan-pendekatan tersendiri.
Hal ini karena pada umumnya pembiayaan UMK menggunakan plafon yang kecil.
Promosi yang tepat dilakukan adalah menggunakan pendekatan yang sangat individual
agar putaran dana tersebut juga cepat.
Keempat, kualitas pelayanan, kesederhanaan prosedur dan waktu pemrosesan
pembiayaan yang cepat menjadi tolok ukur peminjam atas bagi hasil pembiayaan yang
tidak murah. Ini berarti membutuhkan kualitas SDM. Karena itu manajemen harus
senantiasa meningkatkan kualitas karyawannya (kualitas syariah dan manajemen modern)
secara rutin.
Harapan BMT menjadi tulang punggung peningkatan kualitas dan kuantitas usaha
UMK yang pada gilirannya berperan dalam mengurangi kemiskinan dapat menjadi
kenyataan. Tampaknya peran Pinbuk dengan ABInya sangat ditunggu oleh masyarakat
dalam membangun brand image BMT.
(Penulis adalah Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fak Syariah IAIN SU &
Sekretaris Umum IAEI Sumatera Utara)

Manajemen Lingkungan: Dulu, Sekarang, dan Masa Depan

July 29, 2010 Leave a comment

Manajemen Lingkungan, Andie Tri Purwanto, Hal. 1

Preprint; Oleh: Andie T. Purwanto (anditp2000@yahoo.com); 06/04
(Artikel ini bisadidownload di: http://andietri.tripod.com/index.htm)
1. PENDAHULUAN
Manajemen lingkungan saat ini telah banyak mengalami perubahan yang cukup berarti terutama
dimulai sejak awal 1990an. Penelitian mengenai efek dan akibat penerapan manajemen lingkungan telah
banyak dilakukan terutama sejak munculnya ISO 14001 di tahun 1996.
Makalah ini disusun dengan maksud antara lain memberikan gambaran pada apa itu manajemen
lingkungan, evolusinya dari dulu hingga sekarang.
Manfaat yang akan diperoleh pembaca dari makalah ini antara lain:
– pembaca memperoleh pengertian perkembangan manajemen lingkungan dari dulu hingga sekarang
– pembaca memperoleh ide-ide baru untuk menekuni bidang tertentu dari manajemen lingkungan
– pembaca mengerti manfaat dari penerapan manajemen lingkungan yang baik dalam lingkungan
perusahaan
– pembaca memperoleh gambaran bagaimana mengembangkan dan antisipasi perkembangan manajemen
lingkungan di masa depan
– pembaca memperoleh wawasan baru mengenai perkembangan ilmu manajemen lingkungan
Penerapan manajemen lingkungan yang baik di tingkat organisasi terutama akan memberi manfaat
pada umumnya 3 elemen:
– perlindungan lingkungan secara fisik
– membentuk budaya berkelanjutan dalam organisasi
– menanamkan nilai-nilai moral dan saling kepercayaan antar elemen organisasi
1.1 Definisi
Untuk menjelaskan definisi manajemen lingkungan, kita lihat definisi manajemen secara umum
sebagai berikut :
? ? Manajemen menurut pengertian Stoner & Wankel (1986) adalah proses merencanakan,
mengorganisasikan, memimpin, mengendalikan usaha-usaha anggota organisasi dan proses
penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang sudah ditetapkan.
? ? Sedangkan menurut Terry (1982) manajemen adalah proses tertentu yang terdiri dari kegiatan
merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Dan banyak definisi lain, namun pada intinya manajemen adalah sekumpulan aktifitas yang disengaja
(merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan) yang terkait dengan tujuan tertentu.
Lingkungan menurut definisi umum yaitu segala sesuatu disekitar subyek manusia yang terkait dengan
aktifitasnya. Elemen lingkungan adalah hal-hal yang terkait dengan: tanah, udara, air, sumberdaya alam,
flora, fauna, manusia, dan hubungan antar faktor-faktor tersebut. Titik sentral isu lingkungan adalah
manusia. Jadi manajemen lingkungan bisa diartikan sekumpulan aktifitas merencanakan,
mengorganisasikan, dan menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk mencapai
tujuan kebijakan lingkungan yang telah ditetapkan.
Manajemen lingkungan adalah aspek-aspek dari keseluruhan fungsi manajemen (termasuk
perencanaan) yang menentukan dan membawa pada implementasi kebijakan lingkungan (BBS 7750, dalam
ISO 14001 oleh Sturm, 1998).
Manajemen lingkungan selama ini sebelum adanya ISO 14001 berada dalam kondisi terpecah-pecah
dan tidak memiliki standar tertentu dari satu daerah dengan daerah lain, dan secara internasional berbeda
Manajemen Lingkungan, Andie Tri Purwanto, Hal. 2
penerapannya antara negara satu dengan lainnya. Praktek manajemen lingkungan yang dilakukan secara
sistematis, prosedural, dan dapat diulang disebut dengan sistem manajemen lingkungan (EMS).
Menurut ISO 14001 (ISO 14001, 1996), sistem manajemen lingkungan (EMS) adalah ‘that part of the
overall management system which includes organizational structure planning, activities, responsibilities,
practices, procedures, processes, and resources for developing, implementing, achieving, reviewing, and
maintaining the environmental policy’.
Jadi disimpulkan bahwa menurut ISO 14001, EMS adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan
yang berfungsi menjaga dan mencapai sasaran kebijakan lingkungan. Sehingga EMS memiliki elemen
kunci yaitu pernyataan kebijakan lingkungan dan merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan
yang lebih luas.
Berdasarkan cakupannya, terdapat pendapat yang membagi manajemen lingkungan dalam 2 macam
yaitu:
? ? lingkungan internal yaitu di dalam lingkungan pabrik / lokasi fasilitas produksi. Yaitu yang termasuk
didalamnya kondisi lingkungan kerja, dampak yang diterima oleh karyawan dalam lingkungan
kerjanya, fasilitas kesehatan, APD, asuransi pegawai, dll.
? ? lingkungan eksternal yaitu lingkungan di luar lokasi pabrik / fasilitas produksi. Yaitu segala hal yang
dapat menimbulkan dampak pada lingkungan disekitarnya, termasuk masyarakat di sekitar lokasi
pabrik, dan pihak yang mewakilinya (Pemerintah, pelanggan, investor/pemilik). Aktifitas yang terkait
yaitu komunikasi dan hubungan dengan masyarakat, usaha-usaha penanganan pembuangan limbah ke
saluran umum, perhatian pada keseimbangan ekologis dan ekosistem di sekitar pabrik, dll.
Yang dimaksud dengan lingkungan pada tulisan ini adalah yang dicakup dalam sistem manajemen
lingkungan ISO 14001, yaitu yang berkaitan dengan lingkungan internal dan eksternal.
Elemen pokok manajemen lingkungan sesuai dengan definisi diatas terkait dengan aspek lingkungan
dan dampak lingkungan.
1.2 Aspek Lingkungan
Diantara definisinya adalah :
? ? Aspek lingkungan didefinisikan adalah elemen dari aktifitas organisasi, produk dan jasa yang dapat
berinteraksi dengan lingkungan. Contoh : konsumsi air, pengeluaran zat beracun ke udara (GEMI,
2001).
? ? Elemen dari aktifitas, produk, atau jasa perusahaan yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan
dampak lingkungan (EPA, 1999).
Atau dapat dikatakan bahwa aspek lingkungan dalam diagram input-output proses produksi adalah semua
elemen yang termasuk dalam non-produk atau by-produk.
Contoh kriteria aspek lingkungan dari Acushnet (EPA, 1999):
? ? Biaya pembuangan limbah
? ? Dampak pada kesehatan manusia
? ? Biaya material
? ? Tingkatan toksisitas
? ? Konsumsi energi
? ? Dampak pada sumberdaya, seperti buruh
? ? Dll.
1.3 Dampak Lingkungan
Antara lain definisinya adalah :
? ? Dampak lingkungan didefinisikan sebagai interaksi aktual dengan atau memberi dampak pada
lingkungan (EPA, 1999).
? ? Adalah setiap perubahan pada lingkungan, apakah menguntungkan atau merugikan, secara keseluruhan
atau sebagian yang diakibatkan dari aktifitas organisasi, produk atau jasanya. (GEMI, 2001).
Manajemen Lingkungan, Andie Tri Purwanto, Hal. 3
Antara aspek dan dampak lingkungan terdapat hubungan sebab-akibat, dimana dampak lingkungan
berasal dari aspek lingkungan, namun aspek lingkungan tidak selalu berdampak lingkungan (EPA, 1999).
Untuk mengukur aspek dan dampak lingkungan ini dilakukan bermacam metoda. Salah satunya adalah
metoda 6 langkah pemetaan proses EPA (1999).
2. KEBIJAKAN LINGKUNGAN
Dasar dari manajemen lingkungan seperti dijelaskan dalam definisinya adalah adanya kebijakan
lingkungan. Kualitas kebijakan lingkungan tergantung pada tinggi rendahnya orientasi. Yang telah dikenal
selama ini yaitu orientasi kebijakan memenuhi peraturan lingkungan (compliance oriented), dan yang
berusaha melebihi standar peraturan tersebut (beyond compliance).
2.1 Evolusi kebijakan lingkungan
Kebijakan-kebijakan lingkungan yang diadopsi oleh negara-negara anggota OECD selama 25 tahun
terakhir telah menunjukkan evolusi yang tetap. Awalnya kebijakan difokuskan pada membersihkan polusi
yang ada dan mencoba untuk mengurangi polusi dari sumber titik di titik pembuangannya (ukuran end-ofpipe).
Kemudian strategi manajemen berpindah ke arah memodifikasi proses-proses produksi sehingga
meminimalkan jumlah polusi yang dihasilkan di saat pertama (cleaner production / pollution prevention).
Sementara masih banyak yang perlu dilakukan untuk menghilangkan masalah-masalah lingkungan jangka
panjang di negara-negara OECD, dan untuk tetap pada jalur (stay the course) dengan banyak strategi
manajemen sebelumnya, perspektif sustainable development yang telah diadopsi di Konferensi Rio 1992,
merangsang langkah lebih jauh menuju kebijakan berfokus pada pencegahan polusi, integrasi perhatian
lingkungan dalam keputusan ekonomi dan sektoral, dan kerjasama internasional (OECD, Environmenal
Performance Reviews, 1997).
Kebijakan lingkungan pada awalnya selalu mengambil sikap reaktif, yaitu mengantisipasi dampak
merugikan, yang dihasilkan dari suatu aktifitas kegiatan manusia. Ketika pendekatan ini dirasa kurang
menguntungkan terutama dari segi perkembangan ilmu lingkungan dekade terakhir ini (seperti menurunkan
daya inovasi dan mengesampingkan kegiatan pengelolaan lingkungan itu sendiri), kemudian beralih
menjadi pendekatan lebih proaktif dalam menangani masalah lingkungan. Dalam hal ini fokus perhatian
pakar lingkungan adalah pada aspek yang menimbulkan dampak lingkungan, yang menjadi pertanyaan
adalah dalam hal apa dan bagaimana aspek lingkungan perusahaan berperan atau diberdayakan. Sedikit
mengenai perpindahan paradigma seperti dilukiskan Ferron berikut ini.
Di AS, fokus dominan adalah pada pemenuhan dengan polusi end-of-pipe. Hal ini tidak menyediakan
dasar kompetitif bagi inovasi teknologi masa depan. Sebenarnya, terdapat kasus bahwa pendekatan
ini pada perlindungan lingkungan telah mencapai puncak dan sekarang menghambat kreatifitas
teknologi di manajemen sektor swasta pada isu-isu lingkungan (Ferron dalam Marcus et.al. (ed.),
1997).
Gambar 1. Perkembangan kebijakan lingkungan di seluruh dunia (Organization for Economic Cooperation and Development
(OECD; Long, 1994, h.24)
Efisiensi
1970an 1980an 1990an 2000an
– Pollution cleanup
– Regulation
– Limits to grow
– Single media
– Liability
– Denial
– Anticipate &
prevent
– Regulatory reform
– Taxes & charges
– Tradable permits
– Consumer demand
– Pricing policy
– Multimedia
– Data
– Strategic long term plan
– Sustainable
development
– Regulation & Economic
measures
– Life cycle analysis
– Integrated pollution
prevention & control
– Voluntary agreement
– Dialogue
Command & Control
Market instruments
Hybrid approaches
Manajemen Lingkungan, Andie Tri Purwanto, Hal. 4
Manajemen lingkungan menurut orientasi kebijakannya secara umum dapat dibagi 2 yaitu manajemen
berorientasi pemenuhan (regulation compliance) dan orientasi setelah pemenuhan (beyond compliance)
(Marcus et.al., 1997):
1. Berorientasi pemenuhan (regulation compliance).
Kebijakan ini merupakan awal pemikiran manajemen lingkungan di perusahaan. Berangkat dari murni
pemikiran akan akibat yang ditimbulkan aktifitas perusahaan jangan sampai merugikan
keberlangsungan bisnis perusahaan yaitu dengan menaati peraturan pemerintah semaksimal mungkin
untuk menghindari penalti – denda lingkungan, klaim dari masyarakat sekitar, dll. Memakai metoda
reaktif, ad-hoc, dan pendekatan end-of-pipe (menanggulangi masalah polusi dan limbah pada hasil
akhirnya, seperti lewat penyaring udara, teknologi pengolah air limbah, dll).
2. Berorientasi setelah pemenuhan (beyond compliance).
Berangkat dari pemikiran bahwa cara tradisional menangani isu lingkungan –dalam cara reaktif, adhoc,
pendekatan end-of-pipe- telah terbukti tidak efisien. Seiring kompetisi yang semakin meningkat
dalam pasar global yang semakin berkembang, hukum lingkungan dan peraturan menerapkan standar
baru bagi sektor bisnis diseluruh bagian dunia. Terdapat pendapat bahwa kinerja lingkungan yang baik
tidak hanya masalah hukum dan moral. Mengurangi polusi berarti juga peningkatan efisiensi dan
menghabiskan lebih sedikit sumberdaya. Kondisi kesehatan dan keselamatan yang baik sehingga
tenaga kerja dapat lebih produktif.
Sesuai dengan perkembangan pemahaman manajemen lingkungan, orientasi setelah pemenuhan juga
bermacam tahapnya, namun umumnya bermuara pada tahap pencapaian kondisi pengembangan
berkelanjutan (sustainable development) sekaligus integrasi bisnis lingkungan dalam konsep ‘triple
bottom line’, sesuai prinsip yang dinyatakan dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro, 1992.
Gambar 2. Orientasi secara umum kebijakan lingkungan perusahaan
Untuk melangkah ‘beyond compliance’ umumnya perusahaan mengambil pendekatan kebijakan
proaktif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, atau mulai menjalankan perangkat manajemen atau sistem
tertentu yang lebih baik. Perangkat manajemen lingkungan terdiri dari bermacam jenis dan cakupannya
antara lain Env. Accounting (EA), DfE, LCA, PP, dll. Perbedaan perangkat manajemen lingkungan dengan
sistem manajemen lingkungan adalah perangkat adalah salah satu bagian sistem sesuai tujuan sistem
tersebut, sedangkan sistem merupakan bentuk integrasi bermacam perangkat lingkungan yang digunakan.
Sedangkan sistem lingkungan proaktif yang mulai dikenal salah satunya adalah pendekatan Total Quality
Environmental Management (TQEM; GEMI, 1994). Pendekatan ini terutama dikenal karena menjadi jalan
menuju tahap ‘sustainable development / growth’ (pembangunan / pertumbuhan berkelanjutan), yang
dianggap sementara kalangan kondisi ideal.
Ada bermacam alasan mengapa kondisi ‘sustainable development’ tidak langsung menjadi tujuan
perusahaan yang ingin bergerak setelah pemenuhan, antara lain seperti dikemukakan Sammalisto (2001)
sebagai berikut :
“Jika kita mengasumsikan tujuan lingkungan akhir bagi perusahaan adalah pengembangan
berkelanjutan (sustainable development) di semua operasi perusahaan, kita harus peduli pada fakta
bahwa adalah tidak mungkin bagi perusahaan untuk mencapai tujuan berkelanjutan tersebut dalam
Situasi masa lalu Situasi sekarang Situasi masa depan
Kebijakan bisnis perusahaan
berorientasi pertumbuhan dan pangsa pasar
berorientasi pemenuhan
berorientasi setelah pemenuhan
sustainable
development,
TQEM
no EM
Perubahan / perkembangan
Manajemen Lingkungan, Andie Tri Purwanto, Hal. 5
masyarakat non-sustainable dan jika hanya sedikit perusahaan mulai berpikir tentang pentingnya
kondisi lingkungan setelah EMS atau ISO (beyond EMS). Sehingga langkah paling logis dan efektif
yang dapat dilakukan perusahaan sebagai salah seorang pelaku dalam masyarakat adalah melakukan
langkah integrasi kebijakan lingkungan dalam bisnisnya dengan prinsip kualitas”
Perbedaan orientasi kebijakan lingkungan tersebut saat ini telah diteliti oleh Brown (1996), Hedborg
(1996), dan Hillary (2000), masing-masing di Australia, Swedia, dan Inggris. Dari hasil penelitian tersebut,
mereka membagi praktek manajemen lingkungan ke dalam berbagai tingkatan mulai dari yang minimalis,
hanya bertujuan memenuhi peraturan sampai yang berwawasan kedepan melebihi apa yang dituntut dari
segi peraturan menuju penerapan kualitas total dan pengembangan / pertumbuhan berkelanjutan
(sustainable development / growth). Dalam penelitian mereka ISO 14001 ditemukan sebagai pembentuk
sistem yang mewadahi macam-macam orientasi kebijakan lingkungan tersebut.
Namun orientasi kebijakan ini harus dilihat secara menyeluruh, dan tidak pada pendekatan isu
lingkungan tunggal. Akan terdapat pendekatan yang berbeda karena satu perusahaan dapat bersikap reaktif,
antisipatif, atau proaktif pada isu-isu lingkungan yang berbeda tergantung pada sentralitasnya pada bisnis,
masyarakat, minat penegak hukum, dll. (Hillary, 2000). Selengkapnya dapat dilihat di Tabel 1 berikut :
Tabel 1. Perbedaan tingkat orientasi kebijakan manajemen lingkungan
Sumber : Tingkat kebijakan
Australia (Brown et.al., 1996) Minimalist Convert Commited
Swedia (Hedborg, 1996; Reaktif Koaktif Orientasi proses
Sammalisto, 2001)
Inggris (Hillary, 2000) End-of-pipe End-of-pipe + Beyond c. Beyond compliance
Praktek pendekatan solusi pada
masalah lingkungan
End-of-pipe End-of-pipe + PP PP + DfE
Fokus orientasi kebijakan EMS + ISO ISO + TQEM TQEM + Sustainable devlp.
Penanggung jawab masalah
lingkungan
Ad-hoc, terpisah Ad-hoc, ada usaha terintegrasi Manajemen strategis,
Seluruh anggota organisasi
Implementasi kebijakan Minimalis peraturan Beyond compliance minimal Integrasi bisnis, profitabilitas
Inovasi pada kebijakan
lingkungan
Relatif rendah Sedang Relatif tinggi
Fokus indikator kinerja
lingkungan
‘lagging’, pemenuhan
peraturan
‘lagging’ + ‘leading’ ‘lagging’, ‘leading’, sustainabilitas
Cara pemecahan masalah
lingkungan
Parsial parsial + holistik holistik TQEM dan sustainabilitas
Orientasi kebijakan perusahaan dalam mengimplementasikan ISO 14001 dibedakan dalam 5 tingkatan
dari sudut kedekatannya dengan prinsip TQEM yaitu :
1. Pendekatan reaktif. Mereka mempersepsikan dampak lingkungan mereka marjinal sehingga tidak perlu
diperhatikan. Mereka tidak akan mencari sertifikat selain karena keperluan pelanggan, yang mana akan
sangat terbatas. EMS tidak digunakan sepenuhnya, dan kecenderungan perusahaan ini
mengembangkan menuju TQEM sangat minimal. Perubahan dalam perusahaan ini dilakukan dengan
pemenuhan standar minimum dan karena itu disebut minimalis.
2. Pendekatan koaktif. Mereka mensertifikasi kerja lingkungan terdokumentasi mereka dan merasa puas
dengan komitmen minimum pada pemenuhan hukum dan keperluan pemenuhan lainnya. EMS
diimplementasikan dengan cara ‘mengecek item dalam standar’ dan tetap sebagai fail dokumen, yang
diperbaharui bila dianggap perlu. Ciri yang lain adalah pelatihan lingkungan sebagian besar terdiri dari
informasi pada masalah lingkungan (lokal, regional, dan global) yang lebih dominan daripada
pelatihan menggunakan alat bagi karyawan untuk beraksi dalam pekerjaan sehari-hari. Perusahaan
tidak melihat implementasi EMS sebagai proses belajar, yang mana berarti bahwa sistem ini tidak
digunakan secara optimum, namun lebih cenderung untuk mampu menunjukkan sertifikat. Namun
perusahaan yang mengimplementasi EMS dengan pendekatan ini juga ditemukan mendapatkan
peningkatan pesat dalam aktifitas lingkungan mereka. Oleh sebab itu sangat mungkin diharapkan
perusahaan semacam ini untuk mengembangkan pemikiran mereka lebih jauh dari koaktif menuju
orientasi-proses.
3. Pendekatan convert (‘dipaksa’ ISO, dan menuju TQEM) melangkah setelah tingkat pendekatan koaktif.
Perusahaan ini ‘dipaksa’ sertifikasi pada standar EMS, mereka berkonversi selama proses, melihat
Manajemen Lingkungan, Andie Tri Purwanto, Hal. 6
manfaatnya dan bergerak menuju TQEM. Mereka bersesuaian dengan perusahaan yang memulai
sebagai koaktif dan bergerak melewati pendekatan berorientasi proses menjadi commited (Brown et.al.,
1996).
4. Pendekatan berorientasi proses (process oriented). Jika visi lingkungan diimplantasikan dalam
perusahaan berorientasi proses, kemungkinan mengembangkan komitmen menuju TQEM menjadi
sangat mungkin. Bagi mereka sistem standarisasi hanya alat untuk mencapai sasaran lain bagi
pengembangan perusahaan. Staf dalam perusahaan ini cenderung telah dilibatkan karena mereka dapat
mempengaruhi pekerjaan mereka sendiri dan mendapat informasi bagi keseluruhan perusahaan, yang
mana akan memberi mereka perasaan berada dalam keluarga perusahaan.
5. Pendekatan commited (pandangan kualitas lebih lebar atau sukarela EMS dan TQEM) dalam penelitian
di Australia, yaitu ketika perusahaan melihat standar sebagai cara untuk memperbaiki operasi bisnis.
Motif bagi implementasi dalam pendekatan ini sebagian besar internal dengan sistem terstandarisasi
sebagai alat dalam proses. Pendekatan ini berfokus pada aspek proses ‘soft’ dari usaha kualitas dan
mempunyai potensi untuk mengembangkan lebih jauh menuju TQEM, meskipun banyak konsep
TQEM tidak terartikulasi di dalamnya dan mungkin perusahaan tetap tidak menyadarinya.
Orientasi kebijakan lingkungan seperti diatas dapat ditempatkan dalam pola sebagai berikut (Gambar 3).
Gambar 3. Perkembangan orientasi kebijakan lingkungan perusahaan menuju TQEM (dikembangkan dari Brown et.al.
(1996) dan Sammalisto (2000))
Perbedaan tingkat orientasi kebijakan perusahaan dalam mengimplementasi sistem manajemen
lingkungan (ISO 14001) berdasarkan prinsip TQEM juga dikemukakan oleh Global Environmental
Management Initiatives (GEMI) dengan mengemukakan 4 fase perkembangan menuju TQEM yaitu
(GEMI, 1994):
? ? Tingkat 1 – Orientasi pemenuhan. Perusahaan mempunyai kebijakan pemenuhan peraturan. Pada
tingkat awal pengembangan, tujuan utama manajemen lingkungan adalah mencapai pemenuhan
dengan kebutuhan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan yang diamanatkan oleh peraturan
pemerintah dan perundangan.
? ? Tingkat 2 – Orientasi pengembangan sistem dan implementasi. Tahap ini ditandai oleh pengembangan
dan implementasi EMS formal. Sistem formal tersebut menyediakan metoda pemenuhan manajemen
dan juga memfasilitas usaha perusahaan untuk mencapai kinerja lingkungan beyond compliance
(setelah pemenuhan peraturan), untuk memenuhi tuntutan kebijakan perusahaan lebih komprehensif.
Sistem ini juga mengidentifikasi peluang-peluang yang menawarkan pengembalian investasi
lingkungan atau keuangan dengan memperhatikan biaya dan manfaat.
TQM / TQEM
Commited
Process oriented
Convert
Coactive
Minimalist /
reactive
Inactive
Fokus pada standar Mengembangkan
setelah standar
– Standarisasi aktifitas
– Audit pemenuhan
– Perangkat statistik sebagai
teknik
– Birokratis karena prosedur dan
manual kualitas / lingkungan (Q/
E) tertulis
– Tanggung jawab Q/E pada
manajer Q/E
– Konformitas pada spesifikasi
– Sertifikasi ISO sebagai tujuan
konkrit
– Orientasi internal pada proses
– Fokus pada sasaran Q/E
berdasarkan kemampuan internal
– Perbaikan berkelanjutan
– Penanganan diri (self
assessment) untuk mencari
peluang perbaikan
– Perangkat statistik untuk
mengerti variasi dalam proses
– Orientasi budaya dan
keterlibatan orang yang tinggi
– Tanggungjawab dan peran top
management
– Kepuasan pelanggan dan
berfokus pelanggan
– Perjalanan TQM tanpa akhir
– Orientasi pada organisasi dan
hubungan di dalam dan diluar
organisasi
– Berfokus pada sasaran
berdasarkan ukuran eksternal
Manajemen Lingkungan, Andie Tri Purwanto, Hal. 7
? ? Tingkat 3 – Orientasi integrasi ke dalam fungsi bisnis. Perusahaan telah mempunyai sistem formal
untuk mengintegrasikan perhatian manajemen lingkungan kedalam fungsi manajemennya dan bisnis
umum yang dilakukan secara teratur. Perhatian dan informasi lingkungan digabungkan ke dalam
semua fungsi perencanaan bisnis yang relevan, termasuk kebijakan perusahaan, anggaran modal,
perancangan produk, pengembangan manufaktur, disposisi, strategi pemasaran, pembuatan keputusan,
implementasi program dan pelaporan. Perhatian pada lingkungan meliputi dampak lingkungan
langsung maupun tak langsung pada produk, operasi, dan jasa, yang dikembangkan setelah pemenuhan
peraturan.
? ? Tingkat 4 – Orientasi pendekatan kualitas total. Pada tingkat tertinggi, integrasi EMS diaplikasikan
pada operasi secara global, dan secara terus-menerus dievaluasi bagi peluang-peluang perbaikan.
Perbaikan diimplementasikan menggunakan teknologi terkini dan praktek-praktek manajemen terbaik
jika memungkinkan. Terdapat metoda untuk secara terus-menerus memperbaiki pengetahuan
perusahaan dan mencegah atau mengurangi potensi dampak lingkungan merugikan karena operasinya.
Seluruh fase siklus hidup produk, operasi, dan jasa dievaluasi dalam sistem usaha ini, termasuk efek
langsung maupun tak langsung pada lingkungan.
Bila dibandingkan dengan 5 fase perkembangan TQM European Quality Award / EQA (T.W.Hardjono
et.al., 1996) akan terdapat kemiripan, seperti pada Gambar 4 sebagai berikut.
Gambar 4. Perbandingan 3 konsep orientasi kebijakan
Dalam tahapan manajemen lingkungan dari orientasi pemenuhan menuju kualitas total dan sustainable
development, keperluan minimal apa saja dan kondisi apa saja yang dialami perusahaan? Dapat dilihat pada
Tabel 2 berikut.
Tabel 2. Perangkat yang diperlukan dan kondisi yang dialami perusahaan sesuai tahap praktek manajemen lingkungan
Orientasi
pemenuhan
Orientasi
perbaikan
proses
Integrasi
sistem
Kualitas total Sustainable development
– kontrol polusi
– end of pipe
– peraturan
lingkungan yang
berlaku
– EMS
pemenuhan
– pencegahan
polusi
– Pendekatan
Sistem
– Perangkat
kualitas
– Kerangka
komprehensif
EMS kualitas
– Fokus pada
sistem bisnis
keseluruhan
– komunikasi interaktif
dengan pelanggan dan
komunitas
– SCM
– Pertimbangan lingkungan
bersatu dengan bisnis
– TQEM
-Fokus pada sistem bisnis
dan peran aktif masyarakat
– Konsep Industrial Ecology
– Bergabung dengan industri lain
dan masyarakat
– kerjasama saling menguntungkan
dengan industri lain dan
masyarakat sekitar
– Fokus maju bersama dengan
aktifitas masyarakat / kebersamaan
sosial
TQM / TQEM
Commited
Process oriented
Convert
Coactive
Minimalist /
reactive
Inactive
Orientasi Pemenuhan
Orientasi
Perbaikan
proses
Orientasi Integrasi
sistem
Orientasi
Kualitas
total
Orientasi
Produk
Orientasi
Proses
Orientasi Rantai
pasokan
Orientasi
Kualitas
total
Fokus pada standar Mengembangkan
setelah standar
Orientasi
Sistem
Konsep TQEM
GEMI (1994)
Konsep TQM
EQA (1991)
Konsep Hedborg
et.al.(1996)
Manajemen Lingkungan, Andie Tri Purwanto, Hal. 8
Perangkat pendukung manajemen lingkungan berfokus aset fisik untuk meningkatkan kualitas
manajemen lingkungan dan melangkah ‘beyond compliance’, yang sudah dikenal dan banyak digunakan
antara lain :
1. Berorientasi pada proses produksi : yang cukup dikenal adalah Produksi Bersih (Cleaner Production /
Pollution Prevention), dan Eko-efisiensi (UNEP, 1998).
2. Berorientasi pada produk akhir: seperti Penanganan Siklus Hidup (Life Cycle Assessment / LCA), dan
Perancangan bagi Lingkungan (Design for Environment),
3. Usaha integrasi ke bahasa keuangan: metode Akuntansi Lingkungan (Environmental Accounting)
bersama-sama Pembiayaan Berbasis Aktifitas (Activity Based Costing / ABC) (EPA, 1998).
2.2. Green Wall Effect
Banyak pemimpin lingkungan dan ahli strategi lingkungan perusahaan menemukan dalam
pekerjaannya yang disebut efek Green Wall (Shelton dalam Piasecki et.al. (1999), yaitu titik dimana
keseluruhan organisasi menolak untuk maju kedepan dengan program manajemen lingkungan strategisnya,
dan inisiatif lingkungan berhenti mati di jalurnya, seperti menabrak dinding.
Gejala menabrak Green Wall antara lain keputusan negatif atau menurun karena kurangnya dukungan
manajemen bagi konsep dan program manajemen lingkungan; program lingkungan, kesehatan, dan
keselamatan (EH&S) yang terasa kurang fokus, dan ketidak mampuan untuk menunjukkan pada fungsi
bagian lain di organisasi, tingkat pengembalian yang menarik pada investasi (ROI) dari program-program
lingkungan yang akan dijalankan.
Akibat efek Green Wall antara lain :
? ? Program lingkungan terasing dari program-program lain di perusahaan
? ? Program lingkungan sering dipinggirkan atau dianggap sebagai program terakhir, tidak diprioritaskan
? ? Pola kerjasama bidang lingkungan dengan bidang-bidang lainnya sering berjalan sendiri-sendiri, tidak
menunjukkan keterkaitan yang erat.
? ? Pertimbangan bidang lingkungan jarang dimasukkan sebagai saran pertimbangan kebijakan
perusahaan.
Penyebab efek Green Wall antara lain :
? ? Sebagai akibat penerapan kebijakan lingkungan satu arah yaitu penekanan pada memenuhi aspek
peraturan lingkungan, sebagai konsekuensi strategi ‘end-of-pipe’.
? ? Bagian lingkungan kurang mampu mengkomunikasikan tugas-tugas dan menunjukkan hasil
pekerjaannya dalam bahasa yang dimengerti elemen bisnis lain di perusahaan (bahasa lingkungan vs
bahasa bisnis).
? ? Kurangnya pemahaman elemen organisasi lain pada fungsi bagian lingkungan dan tugas-tugasnya di
perusahaan, selain sebagai ‘penjaga peraturan’.
? ? Orientasi jangka pendek, pada pemenuhan peraturan Pemerintah, dalam arah strategi kebijakan
lingkungan perusahaan.
Untuk mengatasi atau meminimalkan efek Green Wall ini, ahli strategi lingkungan menyarankan
bentuk integrasi manajemen lingkungan kedalam strategi bisnis, dalam bentuk mendukung ‘core
competence’ perusahaan, memasukkan pertimbangan lingkungan kedalam fungsi bisnis utama perusahaan
(pemasaran, produksi, pembelian, garis rantai suplai), dan merubah cara pandang aspek lingkungan sebagai
senjata peluang membuka celah pasar yang baru, yang mengarah pada bentuk manajemen lingkungan
interaktif. (Shelton dalam Piasecki et.al., 1999).
Manajemen Lingkungan, Andie Tri Purwanto, Hal. 9
manajemen
lingkungan
strategis
bahasa bisnis
cocok dengan
strategi bisnis
melekat dalam
organisasi
manajemen
lingkungan
interaktif
strategi berdiri
sendiri
organisasi matriks
bahasa
‘environmentalis’
manajemen
lingkungan ‘dinding
hijau’
Gambar 5. Potensi Integrasi Manajemen Lingkungan (Piasecki, 1999)
Bila dilukiskan secara umum maka gambaran penerapan manajemen lingkungan di perusahaan adalah
seperti pada Gambar 6 berikut.
TQEM
Mulai kebijakan lingkungan
EMS
Catatan:
A: ISO 14001
B: IEMS-ISO
C: IEMS
Green Wall
Manajemen Lingkungan
Beyond
compliance /
proaktif
Pemenuhan
peraturan /
reaktif
Pengembangan berkelanjutan /
sustainable devalopment
Waktu
end-of-pipe
Sertifikasi ISO 14001
Zona ISO 14001
B C
A
Gambar 6. Penerapan manajemen lingkungan perusahaan yang disederhanakan
2.3. Mengenai kebijakan lingkungan dan pasar bebas
James E.Rogers (Marcus et.al., 1997, p.9) menyatakan bahwa pasar bebas baik bagi aspek lingkungan
karena:
1. Pasar yang kompetitif menginginkan efisiensi, memaksa produsen mengurangi limbah
2. Pasar bebas didorong konsumen, konsumen menginginkan tanggung jawab lingkungan
Manajemen Lingkungan, Andie Tri Purwanto, Hal. 10
3. Pasar bebas menyediakan model dan dasar bagi peraturan lingkungan yang efektif biaya.
Ada 2 pendekatan karakteristik kepemimpinan lingkungan: beyond command and control dan beyond
compliance. Dari sudut pandang perusahaan, keberhasilan beyond command and control adalah
menyeimbangkan peraturan lingkungan yang merefleksikan pemikiran terbaik saat ini, yang mendorong
inovasi.
Michael Porter dari Harvard Business School menyatakan bahwa peraturan lingkungan tidak akan
melanggar daya saing / competitiveness, malah jadi sumber persaingan. Kurangnya standar lingkungan
punya efek sama dengan hambatan perdagangan (protective trade barrier) –akan menyebabkan perusahaan
domestik tertinggal dalam inovasi dan efisiensi. Kemampuan memenuhi standar lingkungan yang ketat
menjadi produk yang bisa diexport. Contohnya perusahaan listrik AS telah mampu mengoperasikan
fasilitas di negara lain dengan keunggulan standar lingkungan. (Marcus et.al., 1997).
Peraturan lingkungan agar efektif harus berfokus pada kinerja daripada keperluan hardware tertentu;
jadi peraturan lingkungan harus:
1. Memungkinkan perusahaan memenuhi standar lewat P2 daripada kontrol end-of-pipe.
2. Menggunakan mekanisme berbasis pasar yang memotivasi perusahaan untuk memenuhi tujuan-tujuan
lingkungan dengan biaya minimal
3. Mendirikan tujuan dan memberikan perusahaan peluang untuk mencapai tujuan tersebut lewat usaha
sukarela
Dari sudut pandang perusahaan, kuncinya beyond compliance ? terdapat kecenderungan bahwa
perusahaan multinasional akan mendirikan operasinya di negara dengan peraturan lingkungan lebih ketat.
Ciri pendekatan beyond compliance:
1. Komitmen perusahaan
2. Pelaporan dan pengukuran kinerja lingkungan
3. Pencegahan polusi dan minimasi limbah
4. Pelatihan dan tanggungjawab karyawan
5. Pengurusan lingkungan
2.4. Struktur organisasi penanggung jawab kebijakan lingkungan
Perusahaan yang tidak memberikan prioritas yang tinggi terhadap praktek manajemen lingkungan
tidak akan mengorganisasikan dalam cara yang sama dengan perusahaan yang memberikan prioritas tinggi
pada program-program lingkungan. Bagaimana perusahaan mengorganisasi dan menstrukturkan
manajemen lingkungan berpengaruh pada evaluasi keseluruhan sistem manajemen lingkungan perusahaan.
Struktur organisasi adalah spesifik masing-masing perusahaan, namun secara umum tanggungjawab
pengelolaan lingkungan eksternal berada pada bagian antara lain (Heidenmark, 1999) :
1. Tanggungjawab direktur pemasaran / CEO berimplikasi bahwa hanya direktur pemasaran / CEO yang
bertanggungjawab pada isu lingkungan eksternal. Pada beberapa kasus, CEO menunjuk seseorang
yang bertanggung jawab pada masalah pemeliharaan dan pemurnian dan sistem pengolahan yang telah
ada. Tingkat manajemen lingkungan tergantung pada sampai sejauh mana komitmen direktur
pemasaran pada isu lingkungan. Struktur ini adalah struktur tradisional dari perkembangan kepedulian
lingkungan awal di dunia industri.
2. Tanggungjawab departemen perawatan. Tanggungjawab bagi isu-isu lingkungan didelegasikan pada
seseorang diluar garis produksi; seringkali staf perawatan. Karyawan bertanggungjawab pada
penghilangan emisi dari sumber-sumber yang tak dapat dia pengaruhi. Dalam prakteknya hanya solusi
filter (end of pipe, kontrol polusi) adalah solusi yang mungkin bagi bentuk organisasi ini. Dari
perspektif lingkungan, bentuk organisasi ini tidak mengarah pada ukuran manajemen lingkungan
konkrit, dengan pengecualian yang mungkin dari pembuangan limbah. Struktur ini perkembangan
lebih lanjut dari kepedulian lingkungan tingkat pertama / tradisional. Di Swedia dalam penelitian 1998
jarang ditemukan pada perusahaan menengah – besar, dibanding tahun 1991.
3. Tanggungjawab manajer produksi. Manajer produksi bertanggungjawab pada isu-isu lingkungan
eksternal. Tergantung pada tingkatan ambisi perusahaan, dan minat manajer produksi, mereka
mungkin meminta pertolongan dari pihak lain dalam organisasi untuk mengurangi dampak lingkungan.
Tipe organisasi ini mungkin adalah tipe paling efisien dari perusahaan menengah – kecil yang tidak
mampu menyewa seseorang untuk bekerja penuh menangani isu lingkungan perusahaan. Manajer
Manajemen Lingkungan, Andie Tri Purwanto, Hal. 11
produksi mempunyai kesempatan untuk menangani masalah di sumbernya dan mengambil ukuran
seketika.
4. Divisi lingkungan, kesehatan dan keselamatan (environment, health, & safety). Manajemen lingkungan
eksternal berada dalam tanggungjawab bagian organisasi kesehatan dan keselamatan yang ada. Bagian
yang bertanggungjawab adalah manajer yang berada dalam komite keselamatan dan kesehatan, atau
teknisi keselamatan. Bagian ini seringkali mempunyai pengetahuan penanganan bahan kimia yang
baik, namun jarang punya pengaruh pada produksi dan karenanya mempunyai kesulitan membawa
perubahan.
5. Tanggungjawab manajer lini produksi / line manager (dengan dibantu staf). Tanggungjawab mencapai
dan menjaga sasaran perusahaan meliputi produksi, kualitas, tingkat emisi, dll., yang tergantung pada
manajer lini produksi. Perusahaan seringkali menambahkan koordinator lingkungan pada stafnya.
Karyawan ini tidak punya kontrol langsung pada emisi, namun punya porsi manajemen lingkungan
dalam perusahaan dan berhubungan dengan otoritas pemerintah, mengumpulkan informasi, koordinasi
proses pengembangan proyek, administrasi dan pendidikan manajemen lingkungan, dll. Jika manajer
operasi dan koordinator lingkungan sukses berkolaborasi, hasilnya akan sangat baik bagi organisasi.
6. Tanggungjawab manajer lini produksi / operasi. Tipe organisasi ini adalah kelanjutan dari tipe yang
disebutkan sebelumnya. Perbedaan termasuk distribusi tanggungjawab yang lebih teliti, dan sistem
metodologi pengumpulan data. Tren perusahaan menengah – besar di Swedia agaknya menuju ke arah
ini,
2.5. Manajemen lingkungan perusahaan
Praktek manajemen lingkungan perusahaan ditujukan agar menyatu dengan praktek manajemen bisnis
umum, seperti telah dinyatakan oleh ISO 14001.
Praktek manajemen lingkungan perusahaan sendiri perkembangannya banyak diinspirasikan oleh
evaluasi implementasi ISO 14001. Seperti saat ini banyak bermunculan unit-unit belajar di perguruan
tinggi seluruh dunia yang khusus mempelajari Corporate Environmental Management, seperti di MIT,
Harvard University, Lund University, dan berbagai kampus ternama lainnya.
Alasan manajemen lingkungan banyak dipelajari adalah karena perkembangan keilmuan manajemen
lingkungan yang dianggap banyak kalangan akademisi ternyata sangat penting dalam ikut menentukan
perkembangan bisnis dunia dimasa mendatang.
Aspek manajemen lingkungan yang berfokus fisik seperti definisi lingkungan secara tradisional,
ternyata berpengaruh pula secara non-fisik dalam hal moralitas dan aspek modal spiritual manusia
pelakunya. Pertanyaan yang terkait dengan ini adalah: Bukankah manajemen lingkungan berfokus pada
fisik dalam bentuk perlindungan lingkungan? Lalu apa hubungannya dengan aspek non-fisik?
Memang praktek manajemen lingkungan selama ini berfokus pada perlindungan lingkungan dan
memang berakar dari sasaran fisik lingkungan tersebut. Namun pada prakteknya, pada perusahaan yang
telah mengimplementasikan ISO 14001, bila melakukannya dengan baik, akan ditanggapi karyawan dengan
lebih banyak menyebutkan dampak intangible-nya yaitu peningkatan motivasi kerja (karena keamanan dan
keselamatan kerja diperhatikan perusahaan), peningkatan kepercayaan karyawan terhadap kebijakan yang
ditempuh manajemen, peningkatan citra perusahaan dikalangan karyawan, dst. (Hillary, 2000; Purwanto,
2002).
Aspek-aspek peningkatan citra dan kepastian kelangsungan bisnis inilah yang juga menjadi sebab
utama banyak perusahaan mencari sertifikasi ISO 14001, dan memang terbukti berpengaruh demikian. Jadi
praktek manajemen lingkungan yang baik akan selalu terkait dengan aspek intangible misalnya citra
perusahaan dan kepercayaan karyawan. Dalam hal lain justru inilah yang diperlukan bila perusahaan
dituntut untuk menjadi sistem organisasi belajar (learning organization) yang diperlukan sistem perusahaan
era informasi masa depan. (Lihat Gambar 7).
Manajemen Lingkungan, Andie Tri Purwanto, Hal. 12
Pengaruh manajemen
lingkungan
aset fisik
aset non-fisik
efisiensi
Pemasaran
mental / rohani
Pencegahan
Polusi / PP
Green
marketing
Nilai-nilai
sustainable
development
ISO 14001 TQEM
tangible
intangible
Gambar 7. Pengaruh manajemen lingkungan dalam perusahaan
Bila kita mengenal perangkat manajemen lingkungannya yang berfokus mengelola aset fisik beyond
compliance seperti adalah LCA, PP, DfE, Env.Acc., Eco-efficiency, dll. Maka dengan menerapkan
program dan perangkat peduli lingkungan seperti diatas, dampak tidak langsungnya akan berupa
pemberdayaan aset virtual seperti:
– training kompetensi SDM lingkungan terkait dengan upaya inovatif Pencegahan Polusi menuju
Sustainable Development lewat Manajemen Lingkungan Terintegrasi,
– pemberdayaan karyawan (lewat alokasi tanggung jawab dan otoritas keputusan),
– upaya peningkatan ketrampilan dan kompetensi pengawasan lingkungan,
– penghargaan pada kebersihan, keteraturan, kedisiplinan,
– upaya mengasah inovasi produk dan proses ramah lingkungan, lewat komunikasi yang erat dengan
interested parties
Praktek perlakuan terhadap karyawan yang lebih baik terbukti terjadi setelah perusahaan mendapat
ISO 14001 (menurut hasil penelitian dengan ukurannya persepsi karyawan). Hal ini akan sangat
menguntungkan bila perusahaan mampu melihatnya sebagai peluang pemberdayaan karyawan. (Purwanto,
2002).
Gambaran pengaruh manajemen lingkungan bila diterapkan di 3 jenis perusahaan sebagai berikut:
? ? Jasa
? ? Investasi keuangan / jasa keuangan
? ? manufaktur
2.5.1. Jasa
Contohnya hotel –> aktifitas terkait jasa kepuasan konsumen yang menginap di hotel tersebut
Pengaruh penerapan manajemen lingkungan yang baik:
? ? Fisik –> dampak lingkungan kecil: – limbah cair rumah tangga
– energi
– limbah dapur
– dst.
? ? Virtual –> manajemen lingkungan bisa menimbulkan kebetahan dari pelanggan terhadap suasana
ramah lingkungan, suasana dekat dengan alam, mendorong kesatuan dengan alam lewat keteraturan,
disiplin, dan pelayanan yang tulus dari karyawan hotel.
Sasaran lingkungan dapat meliputi:
– meminimalkan dampak lingkungan
– kenyamanan lingkungan pada tamu
– moral yang tinggi dari karyawan hotel bisa tercermin dan dirasakan tamu (seperti kepercayaan,
keteraturan, disiplin, customer oriented services).
Manajemen Lingkungan, Andie Tri Purwanto, Hal. 13
2.5.2. Keuangan / investasi
Aktifitas manajemen lingkungan terkait dengan jasa kepuasan konsumen –> besar dana, ketepatan
pembayaran, konsultan finansial, dst. Terkait langsung dengan tingkat kepercayaan antara institusi
pemodalan dan pelanggan.
Tindakan mengawasi permodalan untuk tindakan melindungi lingkungan dan perhatian pada karyawan
akan membuahkan rasa Saling percaya (mutual trust) antara manajemen dan karyawan. Kebutuhan
karyawan tersebut bisa dari segi keselamatan dan kesehatan kerja, kenyamanan dan keamanan kerja. Di
Jepang bahkan termasuk masalah keluarga, suami / istri, anak, juga diperhatikan oleh atasannya di
perusahaan.
Bila manajemen ingin karyawan lebih berprestasi, kembali ke prinsip inner-outer –> upaya harus dari
pembenahan diri sendiri dulu menunjukkan prestasi, baru disebarkan keluar (prinsip inner-outer Covey
(1997), dan manajemen kalbu Aa Gym).
Tingkat kepercayaan (saling percaya) antara karyawan dan manajemen juga dapat ditingkatkan lewat
kesadaran karyawan bahwa upaya manajemen adalah termasuk memperhatikan generasi mendatang
termasuk anak-anak mereka lewat upaya perlindungan lingkungan. Terbukti dalam penelitian sebelumnya,
bila pihak manajemen mempraktekkan hal ini dan disadari karyawan, maka tingkat kepercayaan karyawan
semakin besar. (Purwanto, 2002).
Sasaran lingkungan keuangan bila dikaitkan dengan konsumen lingkungan:
? ? fisik –> meminimalkan dampak lingkungan –> operasional dan perawatan gedung, penggunaan dana
untuk merusak lingkungan baik langsung maupun tak langsung
? ? virtual –> membangun rasa saling percaya bila perusahaan mengetahui penggunaan dana untuk tujuan
melindungi lingkungan, teratur, disiplin, meningkatkan motivasi kerja karyawan.
Konsumen lingkungan adalah juga dikenal sebagai interested parties, minimal 5 aktor: pelanggan,
karyawan, Pemerintah, investor, masyarakat.
2.5.3. Manufaktur
Bila menggunakan pertimbangan siklus hidup akan membawa pada pengurusan produk / product
stewardship yang melibatkan peran serta dari masyarakat dan interested parties lebih besar, dan
peningkatan imej perusahaan dapat efektif dilakukan.
Sasaran lingkungannya:
? ? fisik –> meminimalkan dampak lingkungan lewat PP, DfE, Product Stewardship, dst., meminimalkan
dampak kesehatan dan keselamatan pekerja.
? ? virtual –> meningkatkan motivasi kerja, keteraturan, kedisiplinan, dan kepercayaan karyawan dan
interested parties terhadap apa yang dilakukan perusahaan. Imej bisa diarahkan pada pembentukan
celah pasar / segmen pasar baru.
Dasar kepercayaan tersebut bila dikelola dengan baik dapat meningkatkan motivasi kerja, pada
akhirnya dapat memuluskan upaya menuju organisasi belajar. Menurut Senge (1994), organisasi belajar
memiliki ciri 5 disiplin belajar:
1. Personal mastery
2. Mental model
3. Shared thinking
4. System thinking
5. Team learning
Manajemen Lingkungan, Andie Tri Purwanto, Hal. 14
3. MANAJEMEN LINGKUNGAN BERBASIS KUALITAS
3.1 Definisi
ISO 8402 (1986) mendefinisikan kualitas sebagai : totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa
yang bersandar pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau diimplikasikan.
Manajemen lingkungan berbasis kualitas, atau sering kita sebut Total Quality Environmental
Management (TQEM), sesuai dengan definisi diatas adalah praktek manajemen lingkungan yang mampu
memberikan nilai tambah pada produk atau jasa akhir perusahaan, yang sesuai dengan keinginan konsumen
lingkungan.
3.2 TQEM
TQEM dapat didefinisikan sebagai :
? ? identifikasi, pengkajian, dan perbaikan terus-menerus atribut-atribut lingkungan yang berkontribusi
pada kualitas total dari produk dan operasi perusahaan. (Fiksel, 1996, p.41).
? ? cara pemikiran sistem lingkungan lebih holistik, melalui pengambilan tanggungjawab lingkungan di
seluruh rantai operasi-operasi bisnis (Sammalisto, 2001).
TQEM berangkat dari pandangan bahwa limbah atau polusi dapat dilihat sebagai inefisiensi atau
kecacatan di dalam proses yang berakibat rendahnya kinerja lingkungan perusahaan. Perangkat dan filosofi
Total Quality Management (TQM) dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja lingkungan dengan
menghilangkan limbah atau mengurangi dampaknya. Aplikasi perangkat ini dan filosofinya untuk
memperbaiki kinerja lingkungan dikenal sebagai Total Quality Environmental Management (TQEM).
TQEM pertama kali diluncurkan oleh Global Environment Management Initiatives (GEMI, suatu
asosiasi lebih dari 30 perusahaan besar dunia yang menitik beratkan pada kerjasama dalam bidang
pengelolaan lingkungan di perusahaan, 2000), di tahun 1993, yang idenya sebagian diinspirasikan dari
keberhasilan TQM di awal tahun 1990an. TQEM secara umum adalah sistem pengelolaan lingkungan
dengan menerapkan prinsip-prinsip kualitas total. Prinsip kualitas yang dimaksud adalah:
1. Fokus pada pelanggan.
2. Perbaikan terus-menerus.
3. Kerja tim
4. Sistem manajemen.
Perangkat TQEM identik dengan yang digunakan dalam setiap program TQM, meliputi perangkat
Statistical Process Control (SPC) 7 tools (Pareto Chart, Diagram cause and effect, control chart, dll).
Dalam program TQEM setiap perangkat berfungsi dengan kegunaan yang berbeda. Ketika digunakan
dikombinasikan dengan lainnya, perangkat itu berfungsi:
? ? Mengidentifikasi peluang pencegahan polusi
? ? Menentukan kemungkinan penyebab polusi
? ? Mendirikan tingkat polusi yang diharapkan dari proses, dan
? ? Merencanakan aksi mencegah polusi tersebut
TQEM menyarankan kesulitan lingkungan dikomunikasikan melalui perwakilan di masyarakat.
Banyak perusahaan yakin bahwa begitu mereka membangun hubungan yang kuat dengan perwakilan
masyarakat, secara tidak langsung akan memberi nilai pada organisasi dengan mengurangi biaya
pemenuhan dan meningkatkan daya saingnya. Cara pandang holistik kualitas terhadap lingkungan adalah
cara memandang masalah lingkungan secara lebih luas, dengan mengkaji semua aktor yang bermain
didalamnya (seperti prinsip 5M; manusia, material, mesin, metoda, modal), untuk memastikan bahwa
organisasi memenuhi atau mendekati keinginan kebutuhan lingkungan dari interested parties.
Fokus konsumen dan perbaikan terus-menerus biasanya dicapai dengan kerja tim (teamwork),
kolaborasi antara grup yang berbeda dalam organisasi, melewati batasan sub-unit (untuk mendapat manfaat
bagi keseluruhan organisasi dibandingkan sekedar sub-optimalisasi) dengan konsumen, dan dengan bagian
lain yang berkepentingan (sinergi; Sammalisto, 2001).
Fitzgerald (Willig, 1995, h.169) memberikan contoh beberapa metoda pengukuran terpilih di beberapa
perusahaan berdasarkan konsep TQEM yaitu seperti pada Tabel 3 berikut.
Manajemen Lingkungan, Andie Tri Purwanto, Hal. 15
Tabel 3 Sistem pengukuran TQEM terpilih oleh beberapa perusahaan
Perusahaan Kegunaan pengukuran Parameter
AT&T, Intel
joint project
Mengembangkan ‘benchmark’ bagi
program P2 perusahaan
? ? Pembobotan elemen program lingkungan
? ? Evaluasi best of class (benchmarking)
? ? Disain program generik PP
? ? Analisa gap (mis. Dgn. ESAP, CGLI, atau DfE)
Sandoz
Corp.
Kinerja pabrik, keselamatan kerja dan
lingkungan
? ? Tingkat kecelakaan hari hilang dan hari kerja
? ? Total : energi, air, limbah
? ? Safety & environment investment, pengeluaran, personil
? ? Produksi total, personil
Niagara
Mohawk
Menelusuri keefektifan program
perlindungan lingkungan perusahaan
Lembar penilaian dari implementasi program : 25 pertanyaan, dengan
masing-masing berbobot 0-2. Kategori P-D-C-A
Xerox Corp. Integrasi isu lingkungan ke dalam nilai
perusahaan inti
Insentif ekonomi :
?? Dapat pangsa pasar via positioning (spt. Mesin ramah lingk, dst)
?? Pelaporan penghematan biaya (efisiensi PP)
?? Mengurangi resiko, biaya masa depan (evaluasi alternatif)
Perusahaan
3M
Menelusuri perbaikan terus-menerus di
Pollution Prevention Pays (3P), dan
efisiensi produksi
Jumlah limbah mencerminkan 3P, efisiensi:
? ? Nilai absolut (spt. Efisiensi per produk)
? ? Pengurangan sepanjang waktu (spt target 33/50)
? ? Persentasi input (efisiensi material)
US EPA ? ? Mempublikasi poluter
? ? Insentif ekonomis
? ? Mengenali ‘good citizen’
? ? SARA 313 / TRIS (daftar poluter)
? ? Chemical Air Act 1990 Pollution Market (dorongan bagi
perusahaan dengan insentif)
? ? 33 / 50 (target perlindungan lingkungan)
? ? Green light (pengenalan perusahaan berprestasi lingkuhgan)
Sumber : Fitzgerald (Willig (ed.), 1995)
3.3 Perbedaan EMS / ISO 14001 dan TQEM
Standar ISO 14001 disusun dengan tujuan menyediakan pendekatan terstruktur untuk mengelola
kualitas dan lingkungan, untuk menjamin produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan bagi kualitas atau
menjaga kebijakan lingkungan (Ollila A., 1995).
Filosofi TQEM menurut Oliver (1996), pada dasarnya serupa dengan konsep TQM yaitu memenuhi
harapan konsumen. Namun TQEM mengidentifikasi dan memasukkan 5 golongan konsumen lingkungan
dalam definisi pelanggannya. Prinsip utama TQEM adalah pencapaian manajemen sumberdaya
berkelanjutan secara efektif dengan mentransformasikannya ke dalam organisasi belajar (learning
organization). Karena itu pendekatan TQEM secara radikal berlainan dari sisi pendekatan sistem, yaitu
merubah fokus organisasi dari menuruti peraturan atau pandangan pemegang saham, menuju ke budaya
proaktif mengelola sumberdaya bagi kepentingan masyarakat.
Perbedaan EMS dan TQEM antara lain (Oliver J., 1996):
1. EMS menolong organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan praktek lingkungan ke dalam
sistem operasi mereka. Batasan pengaruh EMS lebih kecil daripada TQEM karena cenderung
mempunyai keperluan terstruktur bagi hanya kinerja lingkungan dengan integrasi yang kecil dengan
dimensi kemasyarakatan lainnya. Dalam bentuk yang sekarang, EMS hanya menuntut perbaikan terusmenerus
pada tujuan dan sasaran lingkungan setelah memasukkan pertimbangan terhadap peraturan,
dampak yang dipunyai produk terhadap lingkungan, tujuan organisasi, dan pandangan pihak lain yang
relevan (lihat Gambar 8).
2. Filosofi TQEM satu sinergi dengan TQM yaitu prinsip-prinsipnya dikembangkan untuk mencapai
manajemen sumberdaya berkelanjutan untuk memastikan memenuhi kebutuhan masyarakat, baik
sekarang dan dimasa depan. Hal ini dicapai dengan lebih mempromosikan komitmen ‘pengembangan
berkelanjutan’ daripada pemenuhan peraturan spesifik tertentu.
3. TQEM bukan perangkat (tool) namun filosofi manajemen radikal yang mana organisasi perlu
mempertimbangkan kinerja sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk menciptakan budaya perbaikan
terus-menerus secara intra dan antar komunitas belajar.
4. Baik TQEM maupun EMS sama-sama mengarah pada isu-isu lingkungan. Namun pendekatan TQEM
pada dasarnya berbeda karena menantang prinsip-prinsip organisasi, terutama yang berhubungan
dengan tanggungjawab sosial. Karena itu, TQEM dengan pandangan holistiknya: memenuhi kebutuhan
masyarakat, “memerlukan struktur baru, dari bawah keatas” bagi terjadinya proses belajar inovatif.
Manajemen Lingkungan, Andie Tri Purwanto, Hal. 16
Dalam jangka menengah dan jangka panjang, TQEM akan mempunyai pengaruh yang lebih besar pada
‘sustainable development’ karena pendekatan filosofi dan dimensi kemasyarakatannya yang lebih tinggi
(lihat Gambar 8 berikut).
Gambar 8. Perbedaan ruang lingkup EMS dan TQEM (Oliver J., 1996)
4. PENGUKURAN KUALITAS MANAJEMEN LINGKUNGAN
Manajemen lingkungan berbasis berkualitas seperti telah dijelaskan diatas adalah sistem pengelolaan
yang bertujuan memuaskan harapan dan keinginan para konsumennya (dalam arti luas; 5 golongan
konsumen lingkungan). Konsep total dimaksudkan mengacu pada usaha memaksimalkan keterkaitan semua
bagian sistem proses operasional untuk memuaskan keinginan konsumen keseluruhan.
Untuk mengukur sejauh mana pencapaian kualitas manajemen lingkungan, para ahli lingkungan
menyarankan menggunakan perangkat antara lain dengan melakukan perbandingan (benchmarking) dengan
perusahaan lain atau ‘gap-analysis’ pada standar kualitas manajemen lingkungan tertentu seperti:
1. Standar peraturan lokal dan internal perusahaan mengenai lingkungan. Audit lingkungan mengenai ini
dikenal sebagai audit pemenuhan (compliance audit) dan audit sistem manajemen .
2. Standar internasional dan regional seperti ISO 14000 dan EMAS (EMS khusus negara-negara Eropa).
Terutama bertujuan agar EMS perusahaan sejalan dengan model yang diakui secara internasional dan
sesuai dengan sistem manajemen lingkungan internasional. Audit lingkungan yang terkait dengan ini
dikenal sebagai audit sistem manajemen (management system audit) dan audit pemenuhan (compliance
audit) (Willig, 1995).
3. Standar regional atau sekelompok perusahaan berfokus hal yang disepakati bersama, seperti TQEM,
dan sustainable development. Terutama bertujuan perbaikan lebih jauh dalam implementasi sistem
manajemen lingkungan menuju sasaran tertentu. Contohnya antara lain matriks penerapan TQM
European Quality Award, Environmental Self-Assessment Program (ESAP) GEMI, dan matriks
penerapan TQEM CGLI. Proses memastikannya dengan management system audit (Willig, 1995).
4.1. Gap analysis / Self-Assessment
Metoda gap analysis adalah metoda untuk mencari kesesuaian kondisi dan situasi aktual perusahaan
dengan kondisi yang digambarkan dalam suatu standar tertentu. Tujuannya adalah untuk menilai apa yang
telah dilakukan perusahaan dibandingkan dengan bentuk pola kondisi penerapan tertentu menuju sistem
tujuan, misalnya kualitas atau ‘green company’. Metoda gap analysis ini sudah sering digunakan kalangan
peneliti dan auditor internal terutama dalam proses awal mengkaji kesesuaian dengan standar tertentu
seperti ISO 14001 atau standar lain. Self assessment pada prinsipnya sama dengan gap analysis namun
dilakukan internal sedangkan gap analysis dapat dilakukan oleh pihak eksternal.
Pemasok Organisasi Pelanggan
Lingkungan
Pemasok Organisasi Pelanggan
Lingkungan
Pemasok Organisasi Pelanggan
Lingkungan
Masyarakat
EMS
Kondisi
sekarang
TQEM
Manajemen Lingkungan, Andie Tri Purwanto, Hal. 17
Perbedaan antara gap analysis / self assessment dengan audit adalah bila audit dilakukan untuk
mencari kesesuaian yang dikatakan dengan yang dilakukan, maka evaluasi diri adalah membandingkan apa
yang dilakukan dengan pola tindakan tertentu yang menjadi ukuran, untuk mencari kesenjangan.
4.2. Audit Lingkungan
Audit ditafsirkan bermacam-macam oleh beragam orang untuk berbagai kepentingan. Definisi yang
paling terbatas adalah proses periodik dimana perusahaan mendokumentasikan bahwa perusahaan
melakukan apa yang dikatakan dilakukannya (documents that it is doing what it says it’s doing)(Wells,
Willig (ed), 1995, h.13).
Terdapat 2 macam audit lingkungan yaitu :
? ? Audit pemenuhan (compliance audit), adalah pola audit yang umum dikenal perusahaan. Biasanya
dilakukan saat proses implementasi ISO 14001, yaitu untuk memastikan perusahaan memenuhi
kebutuhan peraturan yang berkaitan dalam bidangnya. Audit pemenuhan menyediakan mekanisme
bagi manajemen untuk mendapatkan penghargaan obyektif dari kinerja perusahaaan dalam memenuhi
keperluan peraturan sebelum pelanggaran menjadi subyek aksi peraturan.
? ? Audit sistem manajemen berfokus pada keseluruhan struktur manajemen. Untuk memahaminya kita
lihat ilustrasi di Gambar 9 (dalam konteks Evaluasi Kinerja Lingkungan / EPE). Audit sistem
manajemen berupaya menjawab bagian Proses / prosedur, yaitu apakah organisasi telah mempunyai
proses dan prosedur yang diperlukan dan telah dilakukannya.
Audit sistem manajemen mempunyai tiga kegunaan kunci :
1. Indikator kinerja leading, tidak seperti pengukuran Lingkungan Hasil dan Pengukuran Kepuasan
Konsumen, audit sistem manajemen adalah indikator kinerja leading. Audit ini penting untuk
mencegah akibat tiba-tiba dan tak terencana dengan konsekuensi gawat.
2. Alat diagnostik, kegunaan kedua adalah sebagai alat diagnostik. Ketika hasil lingkungan atau
kepuasan konsumen tidak memenuhi kebutuhan, kita harus melihat sistem manajemen untuk
mengidentifikasi akar penyebab kinerja tersebut. Apakah ada prosedur yang dapat diperbaiki?
Audit sistem manajemen dapat sebagai alat yang efektif untuk mengidentifikasi akar penyebab
kesenjangan kinerja lingkungan.
3. Benchmark sistem manajemen. Karena perubahan yang begitu cepat, perusahaan sering
memastikan mereka berada pada jalur menuju proses ‘best-in-class’.
Gambar 9. Model generik Evaluasi Kinerja Lingkungan (EPE) (Wells et.al. dalam Willig, 1995)
Proses / prosedur
Keinginan
konsumen
Lingkungan hasil
dari proses
Manajemen Lingkungan, Andie Tri Purwanto, Hal. 18
5. PELUANG DAN TANTANGAN MANAJEMEN LINGKUNGAN
5.1. Strategi Perusahaan Menghadapi Perubahan
Setiap orang tidak dapat membayangkan dan mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi di masa
mendatang. Banyak usaha untuk meramalkan masa itu, tetapi opini yang dibuat masing-masing sangat
besar perbedaannya sehingga sulit untuk mempercayainya. Beberapa karakteristik umum dapat
digambarkan dengan melihat prediksi paling populer.
Survay Manufaktur Masa Depan tahun 1992 oleh Kim dan Miller (Rolstadas, 1995) di AS
menghasilkan gambaran antisipasi manajer mengenai perubahan dalam lingkungan bisnis (dalam
persentase responden yang menyebutkan masalah ini) :
1. Bertambahnya kompetisi pasar dan kerjasama global (37%)
2. Lebih berfokus pada harapan konsumen untuk mutu dan waktu (24%)
3. Perubahan alamiah tenaga kerja: tugas, perilaku, harapan, dan kemampuan mereka (19%)
4. Bertambahnya perhatian dan peraturan untuk masalah lingkungan (13%)
5. Berkurangnya atau tidak tumbuhnya pasar domestik (12%)
6. Perubahan teknologi yang pesat dan siklus hidup produk (produk life cycle) yang lebih pendek (10%)
7. Bertambahnya tingkat persaingan (9%)
8. Informasi yang tersedia lebih cepat dengan cakupan yang lebih luas (6%)
Gambaran mengenai prediksi situasi masa depan yang dapat dijadikan pertimbangan bagi penentuan
arah kebijakan strategi perusahaan, termasuk bidang lingkungan, antara lain (Mahayana, 1998) :
? ? Masa penyusutan (downsizing) besar organisasi
? ? Organisasi lebih ramping (lean) dan datar (flat)
? ? Organisasi lebih bersih (clean)
? ? Masa maraknya paham ‘sustainable development’, pengembangan / pertumbuhan dengan visi
berkelanjutan.
? ? Tuntutan konsumen diberbagai wilayah akan produk ‘green’ sangat tinggi.
? ? Segi teknologi, masa penggunaan IT sangat intens dan tinggi, hampir semua data tersedia dalam
bentuk digital.
? ? Persaingan antar perusahaan sangat kuat, sebagai imbas sangat luasnya saluran informasi mengenai
produk dan jasa.
? ? Budaya yang dianut organisasi adalah budaya informasi, banyak keputusan didasarkan keakuratan dan
kecepatan informasi.
? ? ‘Borderless competitiveness’ dimana persaingan terjadi tanpa dibatasi sekat negara dan wilayah.
Di sisi lain, sebagai tambahan, hasil studi internasional Kim dan Miller tahun 1992 pada bidang yang
sama untuk melihat apa yang dianggap para manajer di dunia akan menjadi prioritas kompetisi mendatang
tercantum pada Tabel 4 berikut.
Tabel 4. Kompetisi keandalan untuk tahun 1990 – 1995
Urutan Eropa Jepang USA
1 Kesesuaian mutu Produk terandal Kesesuaian mutu
2 Penyerahan yang terpercaya Penyerahan yang terpercaya Penyerahan yang terpercaya
3 Produk terandal Perubahan desain yang cepat Produk terandal
4 Kinerja tinggi Kesesuaian mutu Kinerja tinggi
5 Pengiriman yang cepat Produk sistem langganan Harga bersaing
Sumber : Rolstadas, 1995
Yang menarik adalah bagi kalangan pebisnis Jepang, faktor kompetisi terpenting adalah keandalan
produk disusul penyerahan produk tersebut yang terpercaya mutunya, sedangkan di Eropa dan AS, faktor
kompetisi lebih dipandang pada kesesuaian mutu produk baru disusul penyerahan produk yang terpercaya
mutunya.
Untuk mengantisipasi perubahan tersebut, jalan yang ditempuh perusahaan yang hendak bertahan
dalam persaingan global antara lain dengan berusaha memperoleh pengakuan atas sistem yang dikelolanya
secara internasional agar produk mereka tetap diterima dan diakui pasar sebagai produk yang bermutu dan
sistem yang dijalankan telah memperhatikan standar internasional. ISO 14000 sejak diluncurkan tahun
1996, mengikuti kesuksesan peluncuran ISO 9000 telah menjadi acuan di banyak negara dalam mengukur
Manajemen Lingkungan, Andie Tri Purwanto, Hal. 19
tingkat kesadaran dalam pengelolaan lingkungan di suatu perusahaan. Selain itu telah menjadi syarat di
beberapa wilayah dalam penerapan kebijakan perdagangannya.
Melihat gambaran perubahan masa depan diatas yang memerlukan bentuk perusahaan yang mampu
beradaptasi secara cepat, dibutuhkan bentuk perusahaan yang mampu belajar dengan cepat. Karena itu
bentuk organisasi belajar (learning organization) merupakan pilihan yang relevan untuk menjawab
tantangan semacam ini. Ini sesuai dengan tuntutan era bisnis masa depan yang dikenal pula sebagai era
ekonomi pengetahuan.
Jalur informasi yang semakin terbuka dan tanpa batas memungkinkan perkembangan infomasi dan
pengetahuan aktor bisnis semakin cepat. Batasan fisik sudah semakin berkurang, seiring tuntutan pelanggan
yang semakin besar. Untuk mengantisipasinya perusahaan banyak berpaling pada bentuk mengelola aset
non-fisik dari manusia yaitu pengetahuannya. Ini tentu masuk akal karena yang dibutuhkan dan bernilai
bagi perusahaan dalam diri manusia adalah pengetahuannya karena peran fisik sudah banyak diambil alih
teknologi pembantu aktifitas manusia. Sehingga timbul faham mengelola bisnis dalam cara lain yang
disebut manajemen pengetahuan (knowledge management; Pojasek, 2001). Uraiannya sebagai berikut.
Mengelola Pengetahuan (knowledge management) adalah upaya mengelola modal virtual yang
dimiliki para anggota organisasi (termasuk pengalaman, ketrampilan, data, dan informasi), sehingga
tujuan organisasi dapat terwujud. Perspektif kerangka kerja ini adalah memandang semua prosesproses
organisasional sebagai proses pengetahuan. Karyawan dijelaskan sebagai pekerja
pengetahuan yang ditugaskan menyaring isi dan meningkatkan nilai proses pengetahuan dalam
organisasi. Semua karyawan dapat mengkomunikasikan isi yang bernilai karena mereka berbagi
konteks organisasional yang sama. (Pojasek, 2001).
Knowledge Management (KM) adalah kerangka kerja yang sekarang banyak dipakai organisasi
untuk menerjemahkan isi / content kedalam nilai pemegang saham (Pojasek, 2001). KM adalah
bentuk yang sesuai dengan era ekonomi pengetahuan di abad informasi mendatang. (Baca KM dari
http://www.sveiby.com).
Paham ini tumbuh syaratnya ditunjang arus informasi yang diberi fasilitas sangat tinggi / difasilitasi
sangat baik oleh perusahaan, dan dilandasi semangat moral kerjasama, kepercayaan, dan sinergi
yang tinggi pula. Contoh organisasi KM antara lain konsultan manajemen, IT, perusahaan yang
mengandalkan jasa IT, dsb. (spt. Microsoft, IBM, Intel, Arthur Andersen Consulting, dsb.)
5.2. Perubahan paradigma strategi lingkungan perusahaan
Sekarang ini, manajer lingkungan jarang berpikir bahwa mereka sebagai pemimpin teknologi dalam
area produk dan proses. Inti tantangan bagi semua manajer adalah untuk memposisikan perusahaan
sehingga dapat memperbaiki, berinovasi, dan menciptakan nilai pada produk atau jasa. Karena
lingkungan ditakdirkan untuk bermain dengan peran yang meningkat berpusat pada proses, manajer
lingkungan harus berpikir peran baru mereka (Ferron dalam Marcus et.al. (ed.), 1997, p.80).
Dari sisi perkembangan manajemen lingkungan sendiri, manajemen lingkungan sebagai bagian dari
praktek manajemen bisnis keseluruhan dituntut untuk bersikap proaktif dalam mendukung aktifitas bisnis
perusahaan.
Aktifitas bisnis hanya memiliki 2 fungsi dasar yaitu pemasaran dan inovasi (Drucker, …). Sehingga
inovasi dan pemasaran harus menjadi bagian dari manajemen lingkungan bila tidak ingin tersingkir dari
pertimbangan bisnis.
Inovasi lingkungan termasuk tidak hanya teknologi baru, namun juga sistem manajemen baru yang
mungkin dipandang remeh oleh manajer lingkungan dengan perspektif tradisional. Inovasi lingkungan
sekarang mulai menunjukkan arah dalam perancangan produk baru (DfE, penggunaan energi dan material
lebih efisien), proses manufakturing baru (manufakturing sadar lingkungan), pendekatan baru pada
akunting (eco-accounting), pemasaran produk dalam cara baru (pemasaran green and clean), dan inisiatif
manajemen baru ISO 14001 dan TQEM. (Sammalisto, 2001).
Inovasi lingkungan selalu berfokus meningkatkan nilai tambah pada pemilik saham. Bentuknya dapat
berfokus proses disebut inovasi proses produksi, dan lainnya berfokus inovasi pemasaran, bertujuan
meningkatkan nilai lingkungan pada produk dalam persepsi pelanggan. Sehingga pelanggan mau memberi
Manajemen Lingkungan, Andie Tri Purwanto, Hal. 20
nilai lebih pada produk yang ditawarkan dan berpeluang menciptakan pangsa pasar tersendiri (GEMI,
2001).
Untuk melangkah berfokus proses, profesional lingkungan perlu mempertimbangkan 5 langkahlangkah
dasar berikut:
1. Fokus ke core-competence, visi dan misi perusahaan secara keseluruhan.
2. Fokus ke proses. Ke penyebab masalah lingkungan dan limbah, dengan pertolongan perangkat kualitas
TQEM.
3. Fokus ke nilai tambah lingkungan. Mengetahui nilai tambah lingkungan. Pertanyaan dasar: apa yang
dapat diberikan aspek-aspek lingkungan sebagai nilai tambah pada pemegang saham perusahaan?
4. Menyusun optimalisasi nilai tambah yang dapat dilakukan dalam bentuk strategi lingkungan
perusahaan.
5. Komunikasi hasilnya secara efektif dengan menggunakan sebanyak mungkin bahasa moneter dan
kuantifikasi aspek kualitatif.
Keseluruhan pilihan manajemen lingkungan beyond compliance apakah inovasi proses atau
pemasaran, terangkum dalam strategi manajemen lingkungan perusahaan. Perumusan strategi manajemen
lingkungan tersebut memerlukan perubahan orientasi pemikiran menuju beyond compliance. Perubahan
paradigma kebijakan lingkungan tersebut dinyatakan secara lebih jelas oleh Lynn Johannson :
‘Sesuai dengan perkembangan teknologi, terdapat perubahan cara pandang dalam perumusan
kebijakan lingkungan dan implementasinya di perusahaan, yang terutama dipicu setelah adanya ISO
14000 di pertengahan 1990an, di Amerika dan Eropa’ (Johannson dalam Marcus et.al.(ed), 1997,
p.22).
Tabel 5. Perubahan Paradigma Kebijakan Lingkungan (Johannson dalam Marcus et.al.(ed), 1997)
Lama Baru
? ? Perlindungan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi
terlihat seperti berlawanan
? ? Berfokus pada masalah lokal
? ? Agenda didorong oleh pertimbangan domestik
? ? Publik menunggu peran Pemerintah untuk
memprioritaskan masalah, menemukan solusi
? ? Fragmentasi yuridiksional mengarah pada duplikasi dan
overlap
? ? Pola pikir bereaksi dan penyembuhan (react and cure)
? ? Pendekatan ‘command-and-control’ sebagai instrumen
pilihan
? ? Peraturan menjelaskan solusi teknis, menghambat
inovasi
? ? Mengarah pada titik sumber polusi besar, mudah
teridentifikasi, dan terkelola
? ? Pengembangan berkelanjutan menghubungkan pembuatan
keputusan lingkungan dan ekonomi
? ? Berfokus pada regional, masalah global
? ? Agenda berespon pada perdagangan internasional dan
iklim investasi
? ? Partisipasi publik dalam mengidentifikasi masalah dan
mengembangkan solusi
? ? Kerjasama yuridiksi bertujuan pada menghilangkan
duplikasi dan overlap
? ? Pola pikir mengantisipasi dan mencegah (anticipate and
prevent)
? ? Alat instrumen bermacam-macam, termasuk aksi sukarela
dan instrumen ekonomi juga digunakan
? ? Standar kinerja memberi sektor industri fleksibilitas,
mendorong inovasi
? ? Mengarah pada sumber polusi tersebar dan sulit dikelola
Dikaitkan dengan munculnya ISO 14001 ditahun 1996, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya
ISO 14001 telah mendorong perubahan orientasi pengelolaan lingkungan di perusahaan seluruh dunia. Dari
mulai pemenuhan sampai membuka jalan menuju beyond compliance.
Kesimpulan pergeseran peran profesional lingkungan (GEMI, 1998) adalah:
? ? Peran professional lingkungan perusahaan bergeser dari spesialis teknis menjadi konsultan lintas
fungsional, pengoptimal proses, dan pemecah masalah bisnis (business problem solver). Memfokuskan
pada nilai bisnis dari sistem manajemen lingkungan menjadi prioritas tinggi bagi para profesional
lingkungan.
? ? Perubahan kenyataan bisnis telah merubah fokus departemen lingkungan dari mengelola konsekuensi
menjadi mengelola sumberdaya
? ? Terdapat tanda2x terjadi pergeseran sikap tersebut. Eksekutif dari perusahaan besar telah semakin
meningkat berbicara mengenai nilai strategis dan operasional dari aktifitas lingkungan. Vernon
R.Loucks Jr, CEO Baxter International Inc. menyatakan : ‘Di Baxter, kita telah menemukan bahwa
Manajemen Lingkungan, Andie Tri Purwanto, Hal. 21
program lingkungan perusahaan seperti pada area kesehatan dan keselamatan (EH&S), menghasilkan
manfaat keuangan penting. Pengalaman kita menghasilkan argumen bottom-line bagi perilaku
perusahaan yang bertanggungjawab secara EH&S, yang juga dapat dilakukan bahkan oleh perusahaan
yang belum mempunyai kebijakan EH&S sebagai prioritas. Contohnya inisiatif lingkungan Baxter
pada 7 tahun terakhir telah menghasilkan penghematan lebih dari $100 juta’.
? ? Dalam sejarahnya banyak eksekutif percaya bahwa aktifitas lingkungan hanya punya pengaruh sedikit
pada kinerja keuangan perusahaan kecuali di industri beresiko tinggi.
? ? Apakah keuntungan dari aktifitas lingkungan perusahaan berakibat pada perbaikan keuntungan dan
peningkatan harga saham? Dari survey penelitian di 300 perusahaan publik oleh ICF Kaiser ditemukan
bahwa mereka yang memperbaiki sistem manajemen lingkungannya mengalami peningkatan harga
saham sebesar 5 %. (Stanley et.al., 1996).
Studi lain menunjukkan bahwa portofolio diversifikasi perusahaan-perusahaan Eco-eficient rata-rata
dapat diharapkan melebihi kompetitor less efficient antara 240 dan 290 basis point pertahun. (Kiernan
et.al., 1997).
? ? Terdapat korelasi positif antara kinerja lingkungan dan kinerja keuangan. Banyak pakar keuangan
percaya bahwa manajemen lingkungan proaktif menyediakan indikator memimpin bagi praktek2x
manajemen umum yang baik dalam perusahaan. Perusahaan yang secara sistematis berusaha
mengoptimalkan efisiensi sumberdayanya dan meminimalkan limbah sering mengintegrasikan aktifitas
lingkungan ke dalam proses2x bisnis inti dan berfokus pada perbaikan terus-menerus.
5.3. Pandangan Integrasi Lingkungan – Bisnis
Integrasi lingkungan – bisnis didefinisikan sebagai koordinasi manajemen lingkungan dengan fungsifungsi
bisnis yang lain seperti proses manufaktur, pembelian, dan pemasaran (Haveman et.al., 1999). Pada
prakteknya adalah memasukkan pertimbangan lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan fungsi
bisnis lain, seperti proses produksi manufaktur dan pembelian material, dengan memperhatikan kemampulabaan
dan core-competence perusahaan. Fungsi ini adalah perkembangan dari cara pandang manajemen
lingkungan lama yang hanya sekedar meminimalkan pertanggungan lingkungan dan resiko lingkungan.
Dengan begitu diharapkan aspek lingkungan juga akan mempunyai nilai tambah dalam aktivitas bisnis
perusahaan.
Apa yang menghambat integrasi bisnis? studi oleh konsultan Arthur D.Little terhadap eksekutif EH&S
(Environment Health & Safety) di Amerika tahun 1995, dan laporan Steven A. Melnyk tahun 1996,
menyebutkan (Piasecki, 1999) :
1. Terdapatnya budaya EH&S yang terpisah dengan budaya perusahaan
2. Kurangnya penerimaan isu-isu EH&S oleh staf bisnis perusahaan
3. Banyak manajer bisnis kurang mengerti kegunaan ‘green manufacturing’, komponennya dan
dampaknya pada kinerja perusahaan. Hubungan antara ‘green manufacturing’ dan ukuran kinerja
bisnis umum –seperti biaya, kualitas, lead time, fleksibilitas– kurang dimengerti.
Terdapat 2 tingkatan integrasi bisnis (Haveman et.al., 1999):
1. Melibatkan kepedulian karyawan dan akuntabilitas pada isu-isu lingkungan, manajer bisnis
diasumsikan ikut bertanggung jawab mencapai tujuan lingkungan, seperti memenuhi peraturan,
mengurangi pengeluaran limbah beracun, meningkatkan efisiensi penggunaan material. Program
lingkungan seperti pencegahan polusi penting sukses di tahap ini. Elemen-elemen penting pada
tingkatan ini antara lain:
1. Mendapatkan komitmen manajemen senior
2. Penataan tujuan (goal-setting), memberi penjelasan harapan spesifik dan ukuran kemajuan
3. Keterlibatan dan tanggungjawab karyawan, mengurangi hambatan organisasional dan
meningkatkan komitmen
4. Ukuran kinerja, memberikan kejelasan pada karyawan hasil usaha
5. Pembiayaan lingkungan, meyakinkan bahwa manajer bisnis membuat keputusan dengan informasi
yang lengkap
2. Integrasi aktual pertimbangan lingkungan ke dalam sistem bisnis dan proses utama, melibatkan
memasukkan pertimbangan lingkungan kedalam sistem bisnis dan disain proses, sehingga perbaikan
lingkungan terjadi hampir secara alami. Akhirnya tingkatan ini mengurangi ketergantungan pada
Manajemen Lingkungan, Andie Tri Purwanto, Hal. 22
program-program dan strategi perlindungan lingkungan terpisah seperti pencegahan polusi, juga
fungsi-fungsi EH&S lainnya. Aturan umumnya antara lain:
1. Mendefinisikan kembali isu-isu manajemen lingkungan sebagai isu-isu penggunaan material.
Perusahaan belajar melihat bahan sisa dan limbah sebagai isu penggunaan material yang tidak
efektif.
2. Mengarahkan isu-isu lingkungan dengan tujuan bisnis kunci. Berarti pemikiran kembali dan
perancangan ulang tujuan bisnis untuk mengakomodasi tujuan lingkungan
3. Merancang secara konsisten kedalam sistem manajemen. Isu kuncinya adalah meyakinkan
perbaikan lingkungan sesuai / compatible dengan tujuan manajemen lain.
Dari pengalaman perusahaan manufaktur SC Johnson (Haveman et.al., 1999), sukses perusahaan
mengintegrasikan lingkungan dapat diarahkan lebih pada ketrampilannya memasukkan pertimbangan
lingkungan dalam pemasaran (sebagai core-competencenya) daripada di manufakturing. Riset pasar dan
analisanya, pengembangan produk, dan manajemen produk adalah tulang punggung perusahaan dan punya
pengaruh besar dalam pembuatan keputusan perusahaan. Staf lingkungan menyadari usaha integrasi yang
sukses harus berhubungan dengan fungsi-fungsi bisnis inti ini. Bagi integrasi bisnis yang sukses, staf
lingkungan harus mendemonstrasikan nilai tambah dari memasukkan isu lingkungan diantara tujuan bisnis
yang ada.
6. SEDIKIT MENGENAI PENGEMBANGAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT)
Sebenarnya tidak ada definisi secara global bagi Sustainable Development (SD) saat ini. Juga
cenderung tidak akan ada definisi global mengenai konsep-konsep ini, karena konteks sustainabilitas
berbeda-beda diseluruh dunia. Masalah definisi dasar seperti ini seharusnya tidak digunakan sebagai dalih
untuk tidak melakukan proses kerja sustainabilitas, karena perbedaan-perbedaan kecil tidak mempengaruhi
semua implikasi praktis. Titik awal dari pembahasan ini adalah definisi yang digunakan komisi Brundtland.
Pengembangan berkelanjutan (sustainable development, sering diterjemahkan pembangunan bila
berbicara dalam konteks negara) seperti didefinisikan oleh United Nations Commision on Environment and
Development (UNCED) atau komisi Brundtland, adalah : ‘meeting the basic needs of all the world’s people
today without compromising the ability of future generations to meet their needs’. (GEMI, 1998).
Definisi lain: adalah suatu kondisi kemajuan industri yang memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa
mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya (Fiksel, 1996, p.4).
Kondisi ini diasumsikan dicapai setelah terlebih dulu pertimbangan aspek lingkungan telah terikat erat
dengan kegiatan bisnis utama perusahaan, menjadi sistem organisasi belajar, dimana proses perbaikan dan
pencarian kesempurnaan berlangsung secara otomatis terus menerus, didasarkan filosofi kualitas total yaitu
memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.
Alan AtKisson dalam Believing Cassandra (2000) menyatakan bahwa pengembangan tidak sama
dengan pertumbuhan. Terutama jika pertumbuhan berarti peningkatan ‘ever-increasing through-put of
stuff’. Gerakan ke arah kehidupan berkelanjutan akan memerlukan ketrampilan dan fasilitas pasar (dan
menyediakan potensi menghasilkan keuntungan yang tinggi). Untuk bergerak kedepan perlu secara efektif
menyadari bahwa :
? ? Krisis penggunaan berlebihan sumberdaya telah terjadi dan nyata dan menunjukkan jumlah
peningkatan dari waktu ke waktu
? ? Terdapat tren sistematis jangka panjang dan bahkan aksi yang kuat dan seketika tidak cukup untuk
mencegah konsekuensi serius di dekade mendatang atau abad mendatang. Terdapat resiko nyata sistem
yang ada akan runtuh, namun terdapat alasan untuk optimis bahwa hal itu dapat dihindari dan
pembangunan dapat terus berlanjut jika kita melakukan hal-hal tertentu.
? ? Solusi hidup yang mudah –mengurangi kebutuhan kita dan beralih dari teknologi dan ‘pasar’ tertentu–
tidak punya harapan untuk sukses, terutama dengan kenyataan bahwa sejumlah besar masyarakat dunia
ketiga telah teraspirasi pada kenyamanan gaya hidup barat.
? ? Solusi terletak lebih kepada mengarahkan kembali pasar menuju cara berkelanjutan dalam
memproduksi kebutuhan kita, menggunakan teknologi yang secara luas telah tersedia, dan pendekatan
pada aspek produksi, distribusi, dan pemasaran yang telah diaplikasikan secara sukses –dan sangat
menguntungkan– oleh organisasi-organisasi tertentu (perusahaan yang tidak memproduksi limbah).
Manajemen Lingkungan, Andie Tri Purwanto, Hal. 23
Untuk keluar dari keruntuhan sistem alami global, diperlukan ide yang adalah visioner dan
menguntungkan, solusi yang dapat dilaksanakan seseorang yang mementingkan orang lain dan juga pelaku
kapitalis. Sumber harapan yang juga peluang bisnis, investasi yang juga bermuatan idealis. Dan itu semua
terangkum dalam kata ‘berkelanjutan’ (sustainable). (AtKisson, 2000).
Lebih jauh AtKisson menyebutkan tujuh prinsip pengembangan berkelanjutan :
1. Berpikir jangka panjang
2. Mengerti sistem dan dinamikanya
3. Mengenali batas-batas. Pertumbuhan eksponensial telah membawa kita dekat pada atau melebihi batasbatas
alami.
4. Melindungi alam, yang telah menyediakan jumlah tak ternilai pelayanan secara gratis (pelayanan yang
tak tergantikan)
5. Mentransformasi bisnis ‘doing it as usual’ seperti saat ini, dimana saat ini masih sangat sedikit yang
telah dikerjakan masyarakat industri. Yaitu apa yang kita kerjakan seharusnya berkelanjutan dan
masuk akal secara ekonomi.
6. Berlaku adil. Bila kita berlaku adil pada alam, pada sesama, dan pada generasi mendatang,
berkelanjutan akan terjadi secara otomatis.
7. Mengembangkan kreatifitas. Berkelanjutan perlu perubahan yang besar, kita perlu menjadi inovatif,
kreatif, dan senang bermain, slogan kemanusiaan yang masih berlaku hingga saat ini, yaitu
‘pertumbuhan atau mati’, dirubah mulai sekarang dan seterusnya adalah ‘Menjadi kreatif atau jatuh’.
Mengerti difusi inovasi adalah kritis dalam menyebarkan konsep dan praktek berkelanjutan.
Strateginya tidak rumit, temukan agen perubahan dan bekerja melalui mereka. Perlu mengerti sistem untuk
membuat perubahan terasa mudah dengan mengurangi persepsi biaya perubahan.
Untuk berubah dari cara non-berkelanjutan pada hidup dan bekerja berkelanjutan tidak berarti
pengurangan bisnis. Hal ini memerlukan usaha ekonomi berpotensi untung –contohnya adalah penggantian
kendaraan berbahan bakar fosil dengan kendaraan ditenagai sel hidrogen– yang terutama memerlukan
perubahan arah pemikiran.
Dari sudut pandang perusahaan, tahap Sustainable Development tersebut menurut Ranganathan (1998)
dapat dicapai dengan memfokuskan secara seimbang 3 pilar prinsip kebijakan manajemen perusahaan,
yaitu: ekonomi, lingkungan, dan sosial. Ketiga hal ini disebut ‘triple bottom line’ oleh para ahli manajemen
lingkungan (Ranganathan, 1999). Sehingga peran ideal bagi para manajer profesional perusahaan, termasuk
profesional lingkungan adalah yang mampu mengoptimalkan dan menjaga keseimbangan antara ketiga
pilar tersebut. (Lihat Gambar 10).
Gambar 10. Skema pengukuran berkelanjutan (Ranganathan, 1999)
Tahap ‘pembangunan / pengembangan berkelanjutan’ tidak dapat tercipta secara individu per
perusahaan namun diciptakan bersama-sama semua perusahaan di suatu wilayah. Untuk mewujudkannya
diperlukan peran dari banyak aktor, yaitu pihak industrialis, masyarakat, dan Pemerintah. Dalam hal ini
bagi industrialis, untuk berkembang ke tahap itu perlu dorongan eksternal yang paling kuat yaitu dari
pelanggan, masyarakat, dan Pemerintah.
Kinerja
ekonomi
Kinerja
sosial
Kinerja
lingkungan
sosioenvironmental
Integrated
sustainability
measures
sosioeconomic
ecoefficiency
Manajemen Lingkungan, Andie Tri Purwanto, Hal. 24
Dalam skala besar, mengukur pengembangan kinerja berkelanjutan tidak berbeda banyak dari metodametoda
Evaluasi Kinerja Lingkungan (EPE) yang selama ini digunakan, dan mengukur emisi ke udara, air,
dan tanah dan konsumsi sumberdaya juga menjadi dasar bagi sistem Evaluasi Kinerja Berkelanjutan (SPE).
Indikator Kinerja Lingkungan (EPI) menjadi SPI dengan tambahan waktu, batasan, dan target (ISO 14031,
1997).
Prinsip-prinsip Sustainable Development telah dirumuskan oleh ICC Charter berjumlah 16 item seperti
terlihat di Tabel 6 berikut.
Tabel 6. Prinsip-prinsip manajemen lingkungan dari ICC Charter for Sustainable Development
16 Prinsip Manajemen Lingkungan dari International Chamber of Commerce
1. Kebijakan perusahaan
2. Manajemen terintegrasi
3. Proses perbaikan
4. Pendidikan karyawan
5.Penanganan prioritas
6. Produk dan jasa
7. Saran pada pelanggan
8.Fasilitas dan operasi
9. Penelitian
10. Pendekatan pencegahan
11. Kontraktor dan pemasok
12. Kesiapan kondisi darurat
13. Transfer teknologi
14. Kontribusi pada usaha umum
15. Prinsip keterbukaan pada perhatian umum
16. Pemenuhan peraturan dan pelaporan
Sumber: ICC Charter (GEMI, 1998)
Sedikit mengenai ICC Charter for Sustainable Development, terakhir diperbaharui tahun 1997.
Perjanjian ini diciptakan sebagai alat untuk menolong perusahaan-perusahaan menghadapi tantangan dan
peluang isu-isu lingkungan dan saat ini lebih dari 2300 perusahaan telah secara formal komit pada 16
prinsip perjanjian tersebut. Lihat http://www.iccwbo.org/index_sdcharter.asp.
Prinsip-prinsip Kinerja Berkelanjutan (sustainable performance)(Kinlaw, 1993, p 28-29):
1. Kinerja berkelanjutan (KB) adalah proses pemikiran sistem, analisa, dan integrasi, yang memerlukan
organisasi yang mengerti dan mampu menangani SD sebagai suatu sistem seperti diatas.
2. Kinerja berkelanjutan adalah proses saling berkelanjutan secara ekologis dan perlu revisi dari semua
proses-proses, produk, dan sistem organisasi atau bila perlu menggantinya untuk memastikan
kesesuaian dengan ekosistem alaminya.
3. Kinerja berkelanjutan adalah proses berorientasi hasil dan memerlukan komitmen yang ditunjukkan
dair pemimpin organisasi pada hasil yang spesifik dan dapat terukur.
4. Kinerja berkelanjutan adalah proses membangun komunitas. Karena itu perlu organisasi yang saling
bekerjasama satu dengan lainnya, dan menggunakan lingkungan dalam cara yang adil bagi semua
pihak. KB juga memerlukan organisasi yang melibatkan semua pemegang sahamnya dalam proses
perencanaan dan penerapan kinerja berkelanjutan.
5. Kinerja berkelanjutan adalah proses yang terbatas. Perlu organisasi yang mengenali bahwa terdapat
biaya-biaya yang dihubungkan dengan sumber daya bumi dan ekosistem-ekosistem yang harus
dimasukkan dalam proses akuntansi organisasi yang mana akan menempatkan batas-batas pada ukuran
dan kealamian bisnis-bisnis mereka.
6. KB adalah proses terbuka dan memerlukan organisasi-organisasi yang mengkomunikasikan secara
penuh semua aspek-aspek kinerja mereka yang direncanakan dan aktualnya pada seluruh pemegang
saham perusahaan.
7. KB adalah proses perbaikan terus-menerus dari setiap aspek kinerja organisasi dan memerlukan
keterlibatan penuh dari setiap anggota tenaga kerja
8. KB adalah proses berbasis data dan memerlukan informasi kongkrit yang diperoleh dari audit,
pengukuran, dan pelaporan kinerja lingkungan organisasi.
9. KB adalah proses tergantung teknologi dan memerlukan organisasi untuk mengembangkan kemitraan
dengan pemerintah, organisasi lainnya, dunia pendidikan, sumber-sumber pengembangan dan
penelitian, pemasok, dan pelanggan dalam rangka menemukan dan mengimplementasikan cara-cara
memperbaiki kinerja berkelanjutan.
10. KB adalah proses organisasional total dan memerlukan semua tahap perencanaan, pengambilan
keputusan, dan sistem SDM dibuat sesuai sepenuhnya dengan komitmen organisasi untuk KB
Manajemen Lingkungan, Andie Tri Purwanto, Hal. 25
Sustainable Development dianggap sementara kalangan sebagai sasaran lingkungan yang paling ideal
saat ini, membantu mewujudkan visi EMS ideal bagi perusahaan. Dengan EMS yang ideal / optimal / terusmenerus
memperbaiki diri, dapat membantu mewujudkan kondisi moral yang dibutuhkan Organisasi
Belajar. Gambaran manajemen lingkungan yang berperan dalam pembentukan Organisasi Belajar juga
dijelaskan oleh Oliver J. (1996) dalam bentuk TQEM.
7. CONTOH KASUS MANAJEMEN LINGKUNGAN: ECP IBM (KARLSSON, 2001)
Kasus implementasi manajemen lingkungan IBM ini penulis angkat sebagai contoh praktek
manajemen lingkungan proaktif yang telah berpihak pada visi berkelanjutan. Kasus ini merupakan salah
satu kasus terbaik gambaran praktek sukses manajemen lingkungan yang berorientasi pada nilai tambah
pada pemegang saham, yang juga menguntungkan perusahaan, menuju sustainable development.
Program Environmentally Conscious Product (ECP) di perusahaan International Business Machine
(IBM), produsen hardware komputer berpusat di AS, memiliki awal sejarah di pembentukan gugus tugas
bagi ECP di tahun 1991. Ditahun yang sama Engineering Centre didirikan untuk menyediakan dukungan
teknis, laboratorium evaluasi dan teknis untuk atribut-atribut lingkungan bagi produk-produk IBM.
Program ECP secara resmi diluncurkan di tahun 1992, tapi kemudian berevolusi dengan pengenalan pada
perangkat dan rutinitas diseluruh perusahaan di IBM dalam pengembangan produk dan dengan lokasi
industri dan sistem logistiknya, bagi pemulihan produk end-of-life. Sasaran-sasaran dan prioritas bagi
program ECP bagi semua produk-produk baru:
– mengembangkan produk dengan pertimbangkan kemampuan upgrade mereka untuk memperpanjang
waktu hidup produk
– mengembangkan produk dengan pertimbangan bagi reuse mereka dan kemampuan daur ulang mereka
di akhir waktu hidup produk.
– Mengembangkan produk yang dapat dibuang secara aman diakhir waktu hidup produk
– Mengembangkan dan merakit produk yang menggunakan material-material daur ulang dimana
memenuhi aspek teknis dan ekonomis
– Mengembangkan produk-produk yang akan memberikan perbaikan pada efisiensi energi dan atau
pengurangan konsumsi energi.
Secara organisasional, program ECP independent / terpisah dari IBM Corporate Environmental Affair,
dimana adalah fungsi staf yang bertanggungjawab bagi aktifitas-aktifitas umum manajemen lingkungan
lain. Ini termasuk isu-isu seperti pelaporan lingkungan, isu-isu Health & Safety, seperti halnya manufaktur
dan peraturan lingkungan terkait tapak dan pencegahan polusi.
Program ECP IBM dimana sebagian lebih tua daripada sistem ISO 14001, berperan sebagai tulang
punggung manajemen Design for Environment (DfE) di IBM. Program manajemen DfE formal kemudian
dapat dikatakan memiliki sertifikasi IBM yang sesuai dengan ISO 14001.
Isu-isu lingkungan di IBM terbagi antara fungsi bagian lingkungan perusahaan dan program ECP. Isuisu
yang berhubungan bagi model Green Concurrent Engineering (GCE), seperti pelaporan lingkungan dan
audit ISO 14001 akan sebagian berada diluar program ECP. Harus dicatat bahwa saluran komunikasi dan
pertukaran informasi dibuat bagi 2 fungsi tersebut dan bahwa program ECP dilaporkan dalam laporan
lingkungan tahunan IBM, seperti halnya melalui saluran lain seperti koran 4 bulanan ECP.
Proses pertama dokumentasi lingkungan dari produk diperkenalkan di tahun 1970an, yaitu Product
Environmental Profile (PEP). Sejak diperkenalkan, bentuk-bentuk dan kandungan dokumen telah
mengalami banyak revisi. Sebagai contoh, metoda penilaian didasarkan pada metrik produk yang telah diuji
di pengkajian skala pilot di tahun 1996 dan kemudian diperkenalkan pada PEP, dan versi online
terkomputerisasi kemudian diimplementasikan sejak 1998.
Di tahun 1997, IBM memperoleh sertifikasi tunggal sesuai ISO 14001 yang berlaku seluruh dunia
termasuk semua manufaktur global dan operasi-operasi pengembangan hardware. Dengan peristiwa ini,
struktur formasi manajemen bagi program ECP berada dalam cakupan EMS ISO 14001. Pertimbangan
lingkungan juga telah terintegrasi kedalam proses Integrated Product Development (IPD) IBM.
Manajemen Lingkungan, Andie Tri Purwanto, Hal. 26
8. KESIMPULAN
Manajemen lingkungan dalam pengertian sederhana adalah segala usaha yang dilakukan secara
sistematis untuk mewujudkan tujuan kebijakan lingkungan / sasaran lingkungan. Bila kita berbicara
mengenai kualitas manajemen lingkungan perusahaan, maka terutama akan sangat tergantung pada sasaran
kebijakan yang disebutkan apakah berfokus pada minimalisir dampak lingkungan, maka praktek
manajemen lingkungan akan berfokus pada aspek fisik menyangkut in dan end-process dan pengelolaan
sumberdaya. Sedangkan bila dikaitkan dengan pemberdayaan karyawan, maka manajemen lingkungan
dapat lebih menunjukkan perannya pada peningkatan kepedulian, aspek moral, dan hubungan masyarakat.
Manajemen lingkungan bila kita kaitkan dengan sasaran perusahaan PCDSM (Product Cost Delivery Safety
Morale), banyak menyangkut aspek Safety dan Moral.
Manajemen lingkungan bisa kita fokuskan upayanya pada:
? ? Fokus pada dampak lingkungan –> upaya fisik (physical capital management), yang terkait
manajemen dampak lingkungan / limbah dan keselamatan / kesehatan pekerja (safety).
? ? Fokus pada aspek moral –> upaya virtual capital management, meningkatkan kepercayaan diri dan
saling percaya antar semua ‘interested parties’ perusahaan (karyawan, manajemen, pemilik, pelanggan,
masyarakat).
Sasaran lingkungan adalah acuan penting penentuan kinerja lingkungan, dapat dikaitkan dengan:
? ? Aspek fisik –> dampak lingkungan dan keselamatan / kesehatan pekerja
? ? Perilaku komponen operasional perusahaan –> ketertiban dan keteraturan, meningkatkan rasa saling
percaya antar karyawan dan antar karyawan dengan manajemen. Upaya perusahaan yang
memperhatikan lingkungan secara langsung dapat meningkatkan tingkat kepercayaan karyawan
terhadap strategi yang ditempuh perusahaan saat ini.
Rasa saling percaya sendiri adalah modal kuat untuk terwujudnya Organisasi Belajar yang dilandasi
Knowledge Management. Inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa perusahaan dengan kandungan
pengetahuan yang tinggi (apakah itu sebagai core competence-nya atau tidak) seperti IBM, Intel, AT&T,
dll., telah mempraktekkan manajemen lingkungan terintegrasi dengan bisnis mereka. Hasilnya contoh tiga
perusahaan diatas tersebut tetap bertengger sebagai perusahaan papan atas dunia sampai sekarang.
Alasan lainnya adalah perusahaan yang mau bertahan lama harus memperhatikan lingkungan sejak dini
adalah agar bisnisnya bersifat berkelanjutan. Ada pertimbangan minimalisir resiko disini, karena tuntutan
konsumen global yang semakin menginginkan lingkungan menjadi pertimbangan bisnis. Ada
kecenderungan perusahaan yang mempraktekkan manajemen lingkungan yang baik, dapat menjadi
organisasi hidup (living organization) yang mampu bertahan lebih lama diantara para kompetitornya.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan memerlukan EMS yang baik yang memfasilitasi
beyond compliance, bukan lagi karena perusahaan takut melanggar hukum (konsekuensi peraturan
lingkungan, denda lingkungan) atau dorongan fisik lainnya (trade barrier, dsb.), namun lebih pada upaya
non-fisik pada pembentukan budaya berkelanjutan dan hidup, karena kesadaran bahwa perusahaan
memerlukan manajemen lingkungan dan melakukannya demi memuluskan langkah menuju Organisasi
Belajar (Learning Organization) dan penerapan Knowledge Management, yang sejauh ini dianggap sebagai
model organisasi yang mampu mengantisipasi tantangan masa depan. Sehingga bentuk-bentuk perubahan
organisasi lanjut seperti Reengineering, Six Sigma, flat hierarki, TQM, dst., dapat lebih mudah
dilaksanakan.
Dogma umum dalam melaksanakan kebijakan lingkungan: Bahasa lingkungan adalah bahasa universal
yang sewajarnya mudah dimengerti semua kalangan dan paling terkait dengan kepentingan semua
kalangan. Siapa yang terlebih dulu menunjukkan perhatian pada lingkungan akan mendapat nilai lebih dari
semua kalangan, dan ini bisa dilihat sebagai peluang oleh yang bersangkutan.
Lingkungan itu unavoidable but delayable. Apakah memilih melaksanakan sejak dini, atau menunda
sesuatu yang pasti akan dihadapi, dengan resiko kehilangan waktu yang sangat berharga?
Manajemen Lingkungan, Andie Tri Purwanto, Hal. 27
9. REFERENSI
1. AtKisson, Alan, Believing Cassandra: an Optimist look at a Pessimist World, Chelsea Green
Publishing Co., Vermont, USA, 2000
2. Brown, Alan, Ton, van der Wiele, A typology of approaches to ISO certification and TQM, Australian
Journal of Management, 21, 1, 57-73, 1996
3. Covey, Stephen, 7 Habit of Highly Effective People, 1997
4. Fiksel, J., Design for Environment: Creating Eco-efficient Products and Process, McGraw-Hill, USA,
1996
5. Global Environmental Management Initiatives, Environmental Self-Assessment Program, GEMI,
Washington DC, 1994
6. Global Environmental Management Initiatives, Environmental Value to Business, GEMI, Washington
DC, 1998
7. Global Environmental Management Initiatives, Environment Value to The Top Line, GEMI,
Washington DC, 2001
8. Hardjono, T.W., Ten Have, S., Ten Have, W.D., The European Way to Excellenc: How 35 European
Manufacturing, Public & Services Organization Made Use of Quality Management, Directorate-
General III Industry & European Commission, 1996
9. Haveman, Mark; Dorfman, Mark, Breaking Down the Green Wall: Early Efforts at Integrating
Business and Environment at SC Johnson, Corporate Environmental Strategy Article, vol. 6, no. 1,
Elsevier Science Inc., Winter 1999
10. Hedborg, Thorolf, Implementation and application of ISO 9000, Stockholm, Sweden, 1996
11. Hillary, Ruth, Environmental management standards: What do the SMEs think? In Sheldon
Christopher (ed.), ISO 14001 and beyond (333-358). Greenleaf, Sheffield, UK., 1997
12. Heidenmark, Pia, Environment Management in Swedish Manufacturing Industries, IIIEE Reports
2000:14, Lund University, Sweden, 1999
13. International Organization for Standardization. Committee Draft ISO/CD 14031: Environmental
Management – Environmental Performance Evaluation – Guidelines. Draft Date: January 1997,
ASTM, West Conshohocken, PA (ASTM PCN: 34-114031-65)
14. International Organization of Standardization, Environmental management systems – Specification
with guidance for use (ISO 14001:1996). West Conshohocken, PA: ASTM,1996. PCN: 34-014023-65
15. OECD, Cleaner production in OECD countries, Journal of Industry and Environment 17, 1997
16. Karlsson, Marten, Green Concurrent Engineering: a Model for DfE Management Programs,
Dissertation, Lund University, Sweden, 2001
17. Kinlaw, D., Competitive and Green: Sustainable Performance in the Environmental Age. San Diego.
Pfeiffer and Company,1993, pp. 28-29.
18. Kiernan, Mathew J., Jonathan Levinson, Environment Drives Financial Performance: The Jury is In,
Environmental Quality Management, Winter 1997
19. Kuisma, Jaakko, Backcasting for Sustainable Strategies in the Energy Sector, Thesis, IIIEE Reports
2000:18, Lund University, Sweden, 2000
20. Marcus, Phillip A., Willig, John T., Moving Ahead with ISO 14000: Improving Environmental
Management and Advancing Sustainable Development, John Wiley & Son, Inc., New York, 1997.
21. Ollila, Antero, Quality improvements through ISO 9000 standards, ABB Service., Finland, 1995
22. Oliver, J., Sustainable Development Achievable by Systems or by Management Philosophy, Helsdale
Quality Management, 1996
23. Piasecki, Bruce W., Fletcher, Kevin A., Mendelson, Frank J., Environmental Management and
Business Strategy: Leadership Skills for the 21st Century, John Wiley & Sons Inc., 1999
24. Pojasek, Robert B.; Garn, John; Papadopoulus, Nick, Knowledge Management and Visual Context,
Environmental Quality Management Journal, John Wiley & Son, Autumn 2001
25. Purwanto, Andie T., Analisa Pengaruh Implementasi ISO 14001 Terhadap Indikator Kinerja
Lingkungan Kuantitatif dan Kualitatif Menggunakan Pengembangan Model EPE ISO 14031, Thesis,
Institut Teknologi Bandung, Indonesia, 2002
26. Ranganathan, Janet, “Sustainability Rulers: Measuring Corporate Environmental & Social
Performance”, Sustainable Enterprise Perspectives, WRI, May 1999
27. Rolstadas, A. (ed.), Performance Management: A Business Process Benchmarking Approach, First
Edition, Chapman & Hall, London, 1995
Manajemen Lingkungan, Andie Tri Purwanto, Hal. 28
28. Sammalisto, Kaisu, Developing TQEM in SMEs, Dissertation, Lund University, Sweden, 2001
29. Senge, Peter M., Charlotte Roberts, Richard B.Ross, Brian J.Smith, Art Kleiner, The Fifth Discipline
Fieldbook: Strategies and tools for builing a learning organization, New York: Doubleday, 1994
30. Stanley J.Feldman, Peter A.Soyka, and Paul Ameer, Does Improving a Firm’s Environmental
Management System and Environmental Performance Result in a Higher Stock Price?, ICF Kaiser
International: November 1996
31. Stoner, James A.F., Wankel, C., Management, Third Edition, Englewood Cliffs :Prentice Hall
International, 1986
32. Sturm, Andreas, ISO 14001: Implementing an Environmental Management System, Ellipson AG,
Switzerland, 1998
33. Terry, George R., Franklin, S.G., Principles of Management, Eight Edition, Homewood : Richard
Irwin, Inc., 1982
34. US EPA, Process Mapping Tool, Washington, April 1999
35. Willig, John T. (ed.), Auditing for Environmental Quality Leadership, John Wiley & Son, Canada,
1995

EVALUASI ATAS PENGGUNAAN METODE PENGAKUAN PENDAPATAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP LABA PADA PERSERO PT INDRA KARYA CABANG I MALANG

July 29, 2010 Leave a comment

SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai
Derajat Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh:
Nama : APRILIA USWATUN INSANI
NIM : 00.620.240
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
DESEMBER 2004
EVALUASI ATAS PENGGUNAAN METODE PENGAKUAN
PENDAPATAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP LABA PADA
PERSERO PT INDRA KARYA CABANG I MALANG
SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu PersyaratanMencapai
Derajat Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh:
Nama : APRILIA USWATUN INSANI
NIM : 00.620.240
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
DESEMBER 2004

KATA PENGANTAR
Assalamu ‘alaikum Wr. Wb
Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberi rahmat dan hidayah-
Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik atas limpahan karunia-Nya
dengan judul “Evaluasi Atas Penggunaan Metode Pengakuan Pendapatan dan
Pengaruhnya Terhadap Laba pada Persero PT Indra Karya Cabang I Malang”.
Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk
memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Akuntansi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Malang.
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan
tanpa bantuan, bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada
kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
yang terhormat:
1. Drs. Wahyu Hidayat R., MM, selaku Dekan FE UMM.
2. Drs. A. Waluyo Jati, MM, selaku Ketua Jurusan Akuntansi FE UMM sekaligus
selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan membimbing dan mengarahkan
penulis dengan penuh kesabaran sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. Drs. Adi Prasetyo, MSi, selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan
membimbing dan memberikan banyak masukan yang berharga dalam penyusunan
skripsi ini.
4. Dra. Sri Wibawani W. A. Ak. MSi, selaku Dosen Wali yang telah banyak
memberikan bantuan moril bagi penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen, atas limpahan ilmunya.
6. Bapak Idris, selaku manajer keuangan yang telah memberikan ijin kepada penulis
untuk melakukan penelitian guna menunjang penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Syaiful yang telah meluangkan waktunya untuk mendampingi selama
penelitian berlangsung.
8. Bapak, Ibu tercinta dan adik-adikku terima kasih atas support serta kasih
sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman senasib dalam menghadapi ujian kompre, terima kasih telah saling
memberikan dukungan.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna,
untuk kritik maupun saran sangat penulis harapkan guna kesempurnaan labih lanjut.
Akhir kata, tiada lain harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi
seluruh pihak yang membutuhkan.
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.
Malang, Desember 2004
Penulis
RENUNGAN DIRI
“Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam
kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan amal shaleh
dan nasehat-menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehatmenasehati
supaya menetapi kesabaran”
(Al’Ashr)
“Memuliakan orang tua adalah kunci utama untuk dapat membuka
selapang-lapangnya keridhoan ALLAH SWT”
“Sekecil apapun amalan yang kita perbuat, jagalah mutunya, baik mutu
syariat berupa kesempurnaan pengetahuan tentang hokum fiqihnya
maupun mutu hakikat berupa keikhlasan dan kekhusukannya”
“Karunia Iman dan Islam, itulah karunia terbesar yang tidak diberikan
kepada sembarang manusia”
“…..Niscaya ALLAH akan meninggikan orang-orang yang beriman di
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa
derajat….”
(Al Mujaadilah)
“Orang-orang yang sudah sampai hatinya kepada suatu titik puncak
pengenalan terhadap ALLAH, dimana saja dia akan selalu merasakan
kelezatan bersama ALLAH”
(Pesan H. Aa Gym)
“Seseorang tidak menjadi bijak hanya karena ia pandai berbicara. Ia yang
sabar dan bebas dari rasa benci maupun takut sungguh bijak”
(Anand Krishna)
“Iman seseorang belum sempura, apabila ia tidak mencintai saudaranya
sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri”
(HR. Bukhari dan Muslim)
KASIH SAYANG
Kasih sayang itu titi
Kasih sayang penghubung hati
Kasih sayang itu tali
Kasih sayang pengikat diri
Dari kasih timbul simpati
Dengan sayang ada persaudaraan
Kerana kasih ingin berbakti
Saling sayang maaf-memaafkan
Kasih sayang itu baja
Kasih sayang penyubur jiwa
Kasih sayang itu penawar
Penguat cinta penghapus duka
Kasih manusia sering bermusim
Sayang manusia tiada abadi
Kasih TUHAN tiada bertepi
Sayang TUHAN janji-NYA pasti
Tanpa kasih sayang TUHAN
Tiada simpati tiada persaudaraan
Tanpa kasih sayang TUHAN
Tiada bakti tiada kemaafan
Kasih sayang pada semua
Kasih sayang sesama kita
Kasih sayang O… dunia
Moga selamat di akhirat sana
By: Raihan “Demi Masa”
PERSEMBAHAN
This little creation I present to:
· My parent, who always loves me and care
Of me, thanks a lot for the support,
leading and advices, and also for a
pray for me.
· My sisters (Ana & Tina), thanks for
giving me a good lesson.
Without all of you, I
wouldn’t be able to do
anything and being
nothing
WHEN THERE IS A WILL, THERE IS A WAY
SPECIAL THANK’S TO:
Ø ALLAH SWT, atas limpahan hidayah, rahmat serta karunia-Nya.
Ø All of my family, tanpa mereka aku tidak bisa menyelesaikan
semua ini.
Ø My Best Friend:
QQ alias Risky Afriana, sahabat sejatiku di saat suka dan susah.
Ya…maap kalo banyak susahnya, ta….u. Alhamdulillah akhirnya kita
bisa selese bareng. Thanks berat ya Q atas kebersamaannya selama
mengarungi dunia perkuliahan di kampus tercinta. Moga
persahabatan kita sejak awal kuliah akan tetap erat walau kita
sudah dengan jalannya masing-masing. OCHE…….!!!!!
Ø Een alias Endang Retnowati, teman karibku. Suwu…..n ingkang
kuathah, sepuntene bilih enten kelepatan amargi kulo kathah
klejingane he…Makasih juga, cozzz u buat aku jadi makin dewasa.
Ojo lali yo…karo cah Tegal iki, awas nek lali……!!!!!
Ø Seluruh penghuni Al- Paradise yang cantik-cantik, koyoto..Vita
thanks atas rentalnya 24 jam nonstop meski kadang komputernya
minta dimanjakan, EQ & Nova thanks atas suaranya yg merdu &
buat aq t’bangun dr tidur to ngerjakan skripsiku (jgn lupa
kaoskakinya dicuci dulu sebelum buat mainan), 2-tik & Ike ngomong
donk ngomong..u boleh kok ngomong…, Enggar msh inget kan jalan ke
kostan, Helen alias Nuning skr aq siap tempur kapan saja dgn music
rockmu..!!, Mba Kiyas met hidup baru dng sang arjunanya moga
cepet dikasih momongan, Acces thanks suaranya indah & lembut sbg
pengantar tidurku, si kecil Arul, Ali & Arung jng b’tengkar terus
yach…klo siang, biar mb Li bs istirahat dng tenang. HIDUP ALPARADISE..!!!
smoga tetep menjadi kost-kostan tercantik
diantara kost-kostan yang gagah.
Ø Seluruh alumni penghuni Al-Wonder yang cakep-cakep,
koyoto…Mas Heru ga’popo…a !!, Mas Ajik cepet gede ya…!!, Pak Lek
alias Mas Ipoeng Buli’e ndek mana..??, Mas Ikhwan yang tambah
endhut ae.., encret alias Mas Nur ojo nyangkruk ae ndek DPR (di
bawah pohon rindang), Mas Dar ndang muliyo jemputen si Pingkan,
and Haryy Potter alias Mas Ali ojo sampe’ muter-muter.
Ø Temen-temen seperjuangan KKN-T Kel.8 di PUJON kaya’ Shofie
si Bu Dokter and Tomy si Pasiennya, Tanzil, Lucky ama Restu mogamoga
tetep langgeng aja, Mughis yang doyan banget ama kue
DHONAT awas jangan kebanyakan lho ntar aq kaget klo liat muka
kamu kok ada kue donat kembarnya he…., Afif, si Ony LOHAN,
Gendhut alias Ilham, Juni yang naik Pick-Up, Ivon & Mamih yang
suka latah, Hanipeh, Lya, Ustadz Nanang gimana kabarnya si kecil?
Elok bersama kucing2nya, Kirun alias Fahmi, Faris yang suka maen
PS mbok yo.. leren po….oh, dsb. Ojo sampe lali rek karo sapine Pak
Wo yo…Oh iya adek kecilku Via yang manis yang selalu bikin aq
kangen ‘N pengen maen ke Pujon lagi.
Ø Temen2 campuz Accounting ’00 class E,kaya’ Mbak Titin SE, Tuty
SE, Eta SE, Ulum SE, Andri SE (cie….wis sarjana ni ye….), Wulan
jng nangis terus ya..ntar air matanya abis, Wardah, Fery, Septy
cepet selesai ya…, Indah, Sinchan alias Ratna, Yuli cs, Ely cs,
Yayoek dsb.
Ø Adek2 kosku Sumber Sari, kaya’ Menik…yang mau KKN, Ayu…jng
belajar terus sekali2 refreshing donk…!! & Dhony…ayo dah dapet
cowok belum…!!!
Ø Mas Andy SE, gimana kabarnya sekarang?masih tetep coling2 kan?
Ø Chimot….!!! makasih atas do’anya t’nyata manjur juga lho….!!!
Ø Sonic alias Roedy makasich atas bantuannya pinjemin aq computer
meski Cuma bentar cozzz komputernya aneh bin ajaib mintanya ama
yang punya trusss…!!!!!! Makasih juga buat less computer gratisnya
he….moga amal baikmu diterima di sisi-Nya ech..ada yang
membalasnya. Amien….1000X
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR………………………………………………………………………… i
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………. iii
DAFTAR TABEL……………………………………………………………………………… v
DAFTAR GAMBAR…………………………………………………………………………. vi
ABSTRAK……………………………………………………………………………………….. vii
ABSTRACTION……………………………………………………………………………….. viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ………………………………………………………………. 1
B. Perumusan Masalah ………………………………………………………… 4
C. Pembatasan Masalah……………………………………………………….. 4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ………………………………………….. 4
1. Tujuan Penelitian ………………………………………………………. 4
2. Manfaat Penelitian…………………………………………………….. 5
BAB II TINJAUAN TEORI dan STUDI PUSTAKA
A. Landasan Penelitian Terdahulu ………………………………………….. 6
B. Landasan Teori ………………………………………………………………. 7
1. Pengertian Pendapatan………………………………………………… 7
2. Sifat dan Karakteristik Pendapatan………………………………… 8
3. Sumber-sumber Pendapatan…………………………………………. 9
4. Pengukuran Pendapatan………………………………………………. 11
5. Pengakuan Pendapatan………………………………………………… 11
6. Pengertian Biaya………………………………………………………… 12
7. Pengukuran Biaya………………………………………………………. 14
8. Pengakuan Biaya ………………………………………………………… 16
9. Penyajian Laporan Laba Rugi……………………………………… 16
10. Pengertian Perusahaan Kontraktor …………………………………. 17
11. Pendapatan Kontrak……………………………………………………. 20
12. Biaya Kontrak …………………………………………………………… 20
13. Metode Pengakuan Pendapatan pada Perusahaan Kontraktor. 22
BAB III METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian ……………………………………………………………. 27
B. Jenis Penelitian ………………………………………………………………. 27
C. Data dan Sumber Data……………………………………………………… 27
D. Teknik Pengumpulan Data ……………………………………………….. 27
E. Teknik Analisis Data ……………………………………………………….. 28
BAB IV ANALISIS DATA
A. Gambaran Umum Perusahaan……………………………………………. 31
1. Sejarah Perusahaan ……………………………………………………. 31
2. Lokasi Perusahaan…………………………………………………….. 32
3. Struktur Organisasi Perusahaan ……………………………………. 33
B. Kegiatan Usaha Perusahaan………………………………………………. 35
C. Aktifitas Perusahaan……………………………………………………….. 38
1. Cara memperoleh kontrak……………………………………………. 38
2. Pengakuan dan perlakuan pendapatan pada PT Indra Karya.. 39
3. Penentuan jumlah piutang …………………………………………… 41
D. Analisis Data …………………………………………………………………. 43
1. Masalah yang dihadapi perusahaan ……………………………….. 43
2. Sebab dan Akibat Masalah ………………………………………….. 44
a. Sebab Masalah …………………………………………………….. 44
b. Akibat Masalah……………………………………………………. 45
3. Alternatif Pemecahan…………………………………………………. 52
4. Perbandingan Penggunaan Metode Persentase
Penyelesaian dengan Metode Kontrak Selesai…………………. 53
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan …………………………………………………………………… 63
B. Saran …………………………………………………………………………… 64
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Tabel 1 : Kalkulasi Pendapatan dan Biaya Proyek Tahun 2002 ……………… 46
Tabel 2 : Laporan Laba-Rugi Tahun 2002 …………………………………………. 47
Tabel 3 : Neraca Tahun 2002 ………………………………………………………….. 48
Tabel 4 : Kalkulasi Pendapatan dan Biaya Proyek Tahun 2003 ……………… 49
Tabel 5 : Laporan Laba-Rugi Tahun 2003 …………………………………………. 50
Tabel 6 : Neraca Tahun 2003 ………………………………………………………….. 51
Tabel 7 : Perbandingan Penggunaan Metode Persentase Penyelesaian
dengan Metode Kontrak Selesai pada Pendapatan dan Biaya
Proyek Tahun 2002 ………………………………………………………….. 54
Tabel 8 : Perbandingan Penggunaan Metode Persentase Penyelesaian
dengan Metode Kontrak Selesai pada Pendapatan dan Biaya
Proyek Tahun 2003 ………………………………………………………….. 55
Tabel 9 : Perbandingan Penggunaan Metode Persentase Penyelesaian
dengan Metode Kontrak Selesai pada Laporan Laba-Rugi
Tahun 2002…………………………………………………………………….. 57
Tabel 10 : Perbandingan Penggunaan Metode Persentase Penyelesaian
dengan Metode Kontrak Selesai pada
Neraca Tahun 2002 …………………………………………………………… 58
Tabel 11 : Perbandingan Penggunaan Metode Persentase Penyelesaian
dengan Metode Kontrak Selesai pada Laporan
Laba-Rugi Tahun 2003……………………………………………………… 59
Tabel 12 : Perbandingan Penggunaan Metode Persentase Penyelesaian
dengan Metode Kontrak Selesai pada
Neraca Tahun 2003 …………………………………………………………… 60
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 : Struktur Organisasi Persero PT Indra Karya…………………….. 34
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Rincian Biaya Proyek SWS Benanain Per 31 Desember 2002
Lampiran 2 : Rincian Biaya Proyek SWS Benanain Per 31 Desember 2003
Daftar Pustaka
Baridwan, Zaki. 1996. Intermediate Accounting; edisi ketujuh, BPFE, Yogyakarta.
Chariri, Anis dan Imam Ghozali. 2003. Teori Akuntansi; edisi revisi, Undip,
Semarang.
Dyckman, Thomas R., Roland E. Dukes dan Charles J. Davis. 1996. Akuntansi
Intermediate; jilid 1, edisi ketiga,, Erlangga, Jakarta.
Fauzi. 1993. Prinsip Akuntansi Keuangan: Proses Penyusunan Laporan
Keuangan; edisi pertama, Indah Surabaya, Surabaya.
Hansen, Don R. dan Maryanne M. Mowen. 1999. Akuntansi Manajemen; jilid 1,
edisi keempat, Erlangga, Jakarta.
Harahap, Sofyan Syafri. 1999. Teori Akuntansi; edisi pertama, Rajagrafindo,
Jakarta.
Harnanto. 2003. Akuntansi Keuangan Menengah; buku dua, edisi pertama, BPFE,
Yogyakarta.
Hendriksen, Eldon S. dan Michael F. Van Breda. 2000. Teori Akuntansi; buku satu,
edisi kelima, Interaksara, Batam.
Ikatan Akuntan Indonesia. 2002. Standar Akuntansi Keuangan; Salemba Empat,
Jakarta.
Kieso, Donald E. dan Jerry J. Weygandt. 1995. Akuntansi Intermediate; jilid dua,
edisi ketujuh, Binarupa Aksara, Jakarta.
Munandar, M. 1983. Pokok-Pokok Intermediate Accounting; edisi kelima, Liberty,
Yogyakarta.
Permana, Budy. 1997. Prinsip Pengakuan Pendapatan dan Beban Perusahaan
Kontraktor. Skripsi, FE-UMM, tidak dipublikasikan.
Poerwanti, Endang. 2000. Dimensi-Dimensi Riset Ilmiah; edisi pertama, UMM
Press, Malang.
Rosjidi. 1999. Teori Akuntansi; edisi pertama, FE UI, Jakarta.
Smith, Jay M. dan K. Fred Skousen. 1995. Akuntansi Intermediate: Volume
Komprehensif; jilid dua, edisi kesembilan, Erlangga, Jakarta.
Suwardjono. 1986. Teori Akuntansi: No. 1 Pokok-pokok Pikiran Paton dan
Littleton tentang Prinsip Akuntansi untuk Perseroan; edisi pertama,
BPFE, Yogyakarta.
Swety, Syamsul B. 2000. Evaluasi terhadap Metode Pengakuan Pendapatan pada
Perusahaan. Skripsi, FE-UMM, tidak dipublikasikan.
Wijiarto, Teguh. 2000. Aplikasi Akuntansi Pengakuan Pendapatan dengan
Metode Persentase Penyelesaian Guna Menyajikan Kewajaran Laporan
Keuangan. Skripsi, FE-UMM, tidak dipublikasikan.

Training Kemandirian dan Kewirausahaan Masa Persiapan Purnabhakti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Batch III Tahun 2009 (Angkatan XXVI)

July 29, 2010 Leave a comment

LP2ES – Learning Center | http://www.lp2es.com
_________________________________________________________________________________________________________
Training Kemandirian dan Kewirausahaan Masa Persiapan Purnabhakti PT Bank Mandiri (Persero)
Tbk. Batch III Tahun 2009 (Angkatan XXVI)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. melalui Mandiri Learning Center, kembali mengirimkan 32 orang pegawai beserta pasangannya
untuk mengikuti pelatihan Kewirausahaan Masa Persiapan Purnabhakti Angkatan 26 di LP2ES Learning Center, dari tanggal 3- 9
Agustus 2009. Pelatihan sendiri dilaksanakan di Hotel Panorama, Lembang dan MQ Guest House, Kawasan Pesantren Daarut
Tauhiid, Bandung.

Pelatihan dibuka secara resmi oleh pimpinan Mandiri Learning Center di Jakarta, dilanjutkan dengan materi Kebijakan MPP Bank
Mandiri oleh Bapak Haryo Prasetyo. Selanjutnya peserta berangkat menuju Bandung, dengan menggunakan bus. Setibanya di
Bandung, peserta langsung chek-in hotel dan beristirahat sejenak. Pada malam harinya peserta mulai mendapatkan materi tentang
Hidup Bening Hai oleh Trainer Komarudin Chalil.

Pada hari kedua, peserta menerima materi mengenai Kiat Menghadapi Masalah Purnabhakti oleh Trainer sekaligus Psikolog Yono
Budhiono, Psi, dan materi Membangun Jiwa Entrepreneurship oleh Trainer Abdurahman Yuri, pada siang harinya mendapat materi
Manajemen Kesehatan Lansia oleh dokter Puty Rita Liswani dan materi Profile Purnabhakti oleh Bapak Zafrudin (Alumni Pelatihan
Angkatan 1/2005), menjadi penutup sesi materi pada hari kedua ini. Pada hari berikutnya, materi Merencanakan dan Memulai Bisnis
oleh Trainer Gatot Kunta Kumara menjadi pembuka sesi materi, dilanjutkan kunjungan ke Budidaya Jamur dan Anggrek serta Sentra
Usaha Agrobisnis. Pada hari ketiga ini juga peserta mulai berpindah tempat ke MQ Guest House..

Di hari keempat, materi yang diberikan kepada para peserta merupakan materi parktek, yaitu diawali oleh Kiat Sukses Wirausaha dan
kemitraan Usaha oleh Ujang Koswara, yang dilanjutkan dengan Kunjungan dan Praktik Industri Kecil Menengah di Workshop
Teknologi Tepat Guna, dan diakhiri dengan bersilaturahim dengan KH Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) di Kawasan Gegerkalong
Bandung.

Keesokan harinya, materi keuangan mengisi sesi materi hari ini, Cashflow Quadrant, Kecerdasan Finansial dan Pedoman Bebas
Finansial secara berurutan diberikan oleh Trainer Ujang Karim. Diakhiri dengan materi Maximazer Potential Talent oleh Trainer Tomi
Satyagraha.

Dan pada hari keenam, materi dan praktik pembuatan Roti dan Kue di Bogasari Baking Centre membuka materi pada hari ini,
dilanjutkan dengan materi Kunjungan Lapangan ke UKM Setra Kulit Tas Kulit di Kawasan Cikutra Bandung, dan pada sore harinya
pelatihan selama satu minggu ini ditutup secara resmi oleh Bapak Fatulloh Hamim selaku perwakilan dari Mandiri Learning Center,
dan Bapak Iwan Setiawan, Direktur LP2ES – Learning Center.

_________________________________________________________________________________________________________
Dibuat pada :09 July 2010 14:25:31

PENGARUH RISIKO LITIGASI DAN TIPE STRATEGI TERHADAP HUBUNGAN ANTARA KONFLIK KEPENTINGAN DAN KONSERVATISMA AKUNTANSI

July 28, 2010 Comments off

AKPM‐10 1
PENGARUH RISIKO LITIGASI DAN TIPE STRATEGI TERHADAP
HUBUNGAN ANTARA KONFLIK KEPENTINGAN DAN KONSERVATISMA
AKUNTANSI
DR. AHMAD JUANDA, AK, MM
Universitas Muhammadiyah Malang
ABSTRACT
This research studies existence and determinant of accounting conservatism, especially related to conflict of interest between investor and creditor considering manager incentive due litigation risk and firm strategy typess. The objectives of this research are: (1) to investigate the effect of conflict of interest on accounting conservatism; (2) to investigate the effect of litigation risk on the relation between conflict of interest and accounting conservatism; (3) to investigate the effect of strategy types on the relation between conflict of interest and accounting conservatism.
Result of the research shows that there are variation accounting conservatism level inter-firm. The first testing hypothesis result shows that conflict of interest influence positively on accounting conservatism. The second testing hypothesis result shows litigation risk moderate the relation between conflict of interest and accounting conservatism, but the moderation role is weaken. This result is not support predicted hypothesis. The third testing hypothesis result shows firm strategy types moderate the relation between conflict of interest and accounting conservatism. The result shows when firm strategy is prospector, the positive relation conflict of interest and accounting conservatism is weaker. When firm strategy is defender, the positive relation conflict of interest and accounting conservatism is stronger. The result support predicted hypothesis.
This research shows litigation risk and strategy types can be assumed as condition that motivate manager in responding conflict of interest between investor and creditor related to conservative financial report. By unsupported the second hypothesis, possible reason for this matter because of the weakness of law enforcement in Indonesia, that influence manager in anticipating litigation risk.
Key words: conservatism, conflict of interest, litigation risks, strategy types
AKPM‐10 2
A. PENDAHULUAN
Konservatisma merupakan prinsip akuntansi yang jika diterapkan akan menghasilkan angka-angka laba dan aset cenderung rendah, serta angka-angka biaya dan utang cenderung tinggi. Kecenderungan seperti itu terjadi karena konservatisma menganut prinsip memperlambat pengakuan pendapatan serta mempercepat pengakuan biaya. Akibatnya, laba yang dilaporkan cenderung terlalu rendah (understatement).
Di kalangan para peneliti, prinsip konservatisma akuntansi masih dianggap sebagai prinsip yang kontroversial. Di satu sisi, konservatisma akuntansi dianggap sebagai kendala yang akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Di sisi lain, konservatisma akuntansi bermanfaat untuk menghindari perilaku oportunistik manajer berkaitan dengan kontrak-kontrak yang menggunakan laporan keuangan sebagai media kontrak (Watts, 2003).
Perkembangan yang terjadi justru menunjukkan bahwa eksistensi praktik konservatisma akuntansi semakin meningkat. Eksistensi konservatisma yang dipraktikkan masing-masing perusahaan bisa berbeda, karena adanya berbagai alternatif pilihan metoda akuntansi. Disamping itu, disebabkan pula oleh adanya perbedaan kondisi masing-masing perusahaan.
Salah satu determinan yang dapat menjelaskan adanya variasi praktik konservatisma antarperusahaan adalah adanya konflik kepentingan antara investor dan kreditor. Konflik kepentingan di antara mereka dapat terjadi karena investor berusaha mengambil keuntungan dari dana kreditor melalui pembayaran dividen yang berlebihan, transfer aktiva, perolehan aktiva, dan penggantian aktiva. Sementara itu, pihak kreditor mempunyai kepentingan terhadap keamanan dananya yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan bagi dirinya di masa mendatang. Untuk menghindari transfer kekayaan yang dilakukan pihak investor, maka pihak kreditor menginginkan pelaporan keuangan yang konservatif.
Hasil penelitian yang menyatakan bahwa konflik kepentingan antara investor dan kreditor berhubungan dengan konservatisma akuntansi belum konsisten. Ahmed et al. (2002) menyatakan bahwa konflik kepentingan antara investor dan kreditor berpengaruh positif terhadap tingkat konservatisma akuntansi. Namun, mereka tidak menyangkal adanya kemungkinan bagi perusahaan untuk tidak menggunakan akuntansi konservatif karena
AKPM‐10 3
untuk menerapkannya akan mengorbankan aspek lainnya, yakni kinerja laba yang dilaporkan akan lebih rendah yang menyebabkan penilaian dari pihak luar kurang baik [Sari (2004); Watt dan Zimmerman (2003)].
Untuk memperjelas hasil yang masih belum konsisten tersebut, perlu mempertimbangkan posisi manajer sebagai pihak yang berperan sebagai agen bagi investor dan kreditor, yang sudah barang tentu memiliki kepentingan sendiri. Posisi yang diperankan oleh manajer akan mempengaruhi dorongan mereka dalam menyikapi risiko ketidakpastian di masa mendatang. Jika mekanisma kontrak lebih berorientasi pada terciptanya kontrak efisien maka manajer akan mengambil jalan tengah yang bisa mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang ada, termasuk kepentingan dirinya sendiri.
Dorongan manajer untuk memenuhi kepentingan investor dan kreditor akan semakin kondusif bila terdapat kondisi baik internal maupun eksternal yang mendukung terciptanya mekanisma kontrak efisisen. Penelitian ini mencoba untuk mempertimbangkan risiko litigasi sebagai faktor kondisi eksternal dan tipe strategi perusahaan sebagai faktor kondisi internal yang mempengaruhi dorongan manajer dalam menyikapi konflik kepentingan antara investor dan kreditor, yang pada gilirannya akan berpengaruh pada konservatisma akuntansi.
B. TINJAUAN PUSTAKA
Secara umum, beberapa literatur akuntansi antara lain [Belkaoui (1985); Hendriksen dan Van Breda (1995); dan Wolk et al. (1997)] mendefinisi konservatisma sebagai preferensi terhadap metoda-metoda akuntansi yang menghasilkan nilai paling rendah untuk aset dan pendapatan di satu sisi, dan menghasilkan nilai paling tinggi untuk utang dan biaya, di sisi lain. Atau dengan kata lain, konservatisma menghasilkan nilai buku ekuitas yang paling rendah.
Konservatisma dapat timbul pada kondisi yang didalamnya perusahaan melakukan investasi pada projek yang NPV-nya positif. Kelebihan present value seharusnya bisa direfleksikan dalam aliran kas dan laba, tapi historical cost accounting tidak memperbolehkan peng-akuan terhadap kelebihan tersebut pada saat perolehan. Dengan demikian terjadi keterlambatan dalam mengakui keuntungan ekonomis.
AKPM‐10 4
Menurut Beaver (1998), akuntansi berbasis historical cost akan mendorong adanya penundaan pengakuan (delayed recognition) nilai buku dibandingkan nilai pasarnya. Delayed recognition dapat mendorong adanya lag angka-angka akuntansi dengan harga sahamnya. Akibatnya, kandungan informasi harga saham lebih cepat dalam merespon peristiwa ekonomi dibanding laba akuntansi. Jika penundaan pengakuan laba tersebut berlangsung terus-menerus dalam beberapa perioda, maka akan terjadi bias pengakuan yang berakibat pada perbedaan nilai buku dan nilai pasarnya. Bias pengakuan tersebut merupakan indikator terjadinya praktik konservatisma.
Banyak kritik mengenai kegunaan konsep konservatisma berkaitan dengan kualitas laporan keuangan, karena penggunaan metoda yang konservatif akan menghasilkan angka-angka yang cenderung bias dan tidak mencerminkan realita. Namun, akhir-akhir ini banyak peneliti yang melihat konservatisma dari sisi manfaatnya, khususnya eksistensi konservatisma pada level perusahaan.
Salah satu penjelasannya adalah bahwa konservatisma muncul karena merupakan bagian dari mekanisma kontrak yang efisien antara perusahaan dengan berbagai pihak (Watts 2003). Atas dasar penjelasan kontrak, konservatisma akuntansi dapat digunakan untuk meng-hindari moral hazard yang disebabkan oleh pihak-pihak yang mempunyai informasi asimetris, pembayaran asimetris, harison waktu yang terbatas, dan tanggung jawab yang terbatas. Misalnya, konservatisma dapat menahan perilaku oportunistik manajer dalam melaporkan ukuran-ukuran akuntansi yang digunakan dalam kontrak. Kwon (2005) menyatakan bahwa laba akuntansi yang dijadikan media kontrak akan lebih bermanfaat untuk mengurangi biaya keagenan yang timbul dari moral hazard, jika disajikan secara konservatif.
Di Indonesia, studi konservatisma masih terbatas. [Mayangsari dan Wilopo (2002), dan Wibowo (2003)] menyatakan bahwa hubungan kontraktual yang diproksi dengan struktur kepemilikan, struktur utang, dan ukuran perusahaan mempengaruhi konservatisma akuntansi. Selain itu penelitian-penelitian tersebut memberikan bukti terjadinya praktik konservatisma akuntansi pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sari (2004) membuktikan bahwa konservatisma akuntansi bermafaat untuk mengatasi konflik kepentingan di seputar kebijakan dividen. Selain itu dia membuktikan juga bahwa konservatisma berpengaruh terhadap penurunan biaya modal utang yang ditunjukkan dengan
AKPM‐10 5
meningkatnya rating obligasi. Widya (2004) membuktikan bahwa pilihan kebijakan akuntansi yang cenderung konservatif dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, tingkat leverage, ukuran perusahaan dan tingkat kepemilikan.
Dari uraian beberapa hasil penelitian tersebut di atas, penelitian yang mempelajari tentang konservatisma akuntansi dengan berbagai determinannya, masih belum mempertimbangkan dorongan manajer sebagai pihak yang mempunyai posisi sentral dalam proses penyu-sunan laporan keuangan. Misalnya, Ahmed et al. (2002), mereka meneliti tentang hubungan antara konflik kepentingan dan konservatisma tapi mengabaikan posisi manajer yang mempunyai dorongan dan kepentingan yang bisa jadi berbeda dengan pihak prinsipal.
Upaya manajer untuk menjalankan fungsinya sebagai agen tidak terlepas dari dorongan mereka yang dipengaruhi kondisi eksternal dan internal perusahaan. Kondisi eksternal yang mendorong manajer adalah risiko litigasi, sedangkan kondisi internal yang mendorong manajer adalah tipe strategi perusahaan.
Risiko litigasi sebagai faktor kondisi eksternal, didasarkan pada pandangan bahwa investor dan kreditor adalah pihak yang memperoleh perlindungan secara hukum. Investor maupun kreditor dalam memperjuangkan hak dan kepentingannya dapat melakukan litigasi dan tuntutan hukum kepada perusahaan. Johnson et al. (2000) dan Qiang (2003) menyatakan bahwa risiko potensial terjadinya litigasi dipicu oleh potensi yang melekat pada perusahaan berkaitan dengan tidak terpenuhinya kepentingan investor dan kreditor.
Tuntutan litigasi dapat timbul dari pihak kreditor, investor atau pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan. Bagi perusahaan, upaya untuk menghindari tuntutan dan ancaman litigasi mendorong manajer mengungkapkan informasi yang cenderung mengarah pada: (i) pengungkapan berita buruk dengan segera dalam laporan keuangan, (ii) menunda berita baik, (iii) memilih kebijakan akuntansi yang cenderung konservatif (Seetharaman et al. 2002).
Tipe strategi perusahaan dapat dikaitkan dengan sistem akuntansi yang diterapkannya, bahkan strategi menjadi salah satu komponen untuk melengkapi penelilaian kinerja perusahaan. Beberapa studi telah membuktikan bahwa tipe strategi yang berbeda akan menghasilkan sistem pengendalian akuntansi yang berbeda pula, termasuk dalam hal pemilihan metoda akuntansinya apakah cenderung konservatif atau tidak
AKPM‐10 6
C. PERUMUSAN HIPOTESIS PENELITIAN
1. Konservatisma dan Konflik Kepentingan
Teori keagenan menyatakan bahwa pihak investor dan kreditor mempunyai konflik kepentingan. Konflik tersebut tercermin dari kebijakan dividen, pendanaan, dan kebijakan investasi (Jensen and Meckling 1976; Begley 1994). Ketiga kebijakan tersebut dapat digunakan oleh investor untuk mengatur manajer dan mentransfer keuntungan dari kekayaan kreditor. Myer (1977) dan Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa investor dapat mengambil keuntungan dari kekayaan kreditor dengan cara menerima sejumlah deviden yang berlebihan. Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Eastterbrook (1984), Jensen (1986), Hart dan Moore (1994), Ziewel (1996), dan Fluck (1998, 1999) yang menyatakan tentang potensi terjadinya konflik kepentingan antara kreditor dan investor maupun manajer. Investor melalui manajernya, dapat menggunakan sumberdaya perusahaan atas kepentingan dirinya dibanding untuk kepentingan kreditor.
Pemilihan metoda akuntansi yang lebih konservatif adalah salah satu cara yang dapat mengurangi risiko kepada kreditor yakni menghindari pembayaran dividen secara berlebihan. Pengurangan risiko tersebut semakin penting ketika konflik antara kepentingan investor dan kreditor berkaitan dengan kebijakan dividen semakin tinggi dan melebar pada bentuk konflik lainnya, seperti kebijakan pendanaan utang baru dan kebijakan investasi. Ahmed et.al (2002) meneliti tentang pengaruh konflik kepentingan terhadap konservatisma, namun konflik yang dimaksudkan masih bersifat parsial dan lebih ditekankan pada konflik kebijakan dividen. Atas dasar penjelasan tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:
H1: Semakin tinggi intensitas konflik kepentingan antara kreditor dan investor, maka semakin tinggi kecenderungan diterapkannya konservatisma akuntansi.
2. Konflik Kepentingan, Konservatisma, dan Litigasi
Lingkungan hukum yang berlaku pada suatu wilayah tertentu mempunyai dampak yang signifikan terhadap kebijakan diskresioner manajer dalam melaporkan keuangannya (Ball et al. 1999 dan 2000). Manajer akan melakukan penyeimbangan antara kos litigasi yang akan timbul dengan keuntungan yang akan diperoleh karena akuntansi yang agresif.
AKPM‐10 7
Pada lingkungan hukum yang sangat ketat, kecenderungan manajer untuk melaporkan keuangan secara konservatif semakin tinggi. Pada lingkungan hukum yang longgar dorongan untuk melaporkan keuangan secara konservatif akan berkurang (Francis et al. 1994). Hal yang hampir sama, Ball et al. (2000) menyatakan bahwa pada negara common law yang di dalamnya penyedia modal tergantung pada laporan publikasian, tuntutan pengungkapan yang tepat waktu lebih tinggi daripada di negara code law yang konsekuensi hukum dan aturan pengungkapan informasi kepada publik relatif rendah.
Berbagai peraturan dan penegakan hukum yang berlaku dalam lingkungan akuntansi, menuntut manajer untuk lebih mencermati praktik-praktik akuntansi agar terhindar dari ancaman ketentuan hukum. Tuntutan penegakan hukum yang semakin ketat inilah akan berpotensi menimbulkan litigasi bila perusahaan melakukan pelanggaran sehingga akan semakin mendorong manajer untuk bersikap hati-hati dalam menerapkan akuntansinya. Demikian juga, bagi akuntan yang menyiapkan maupun yang memeriksa laporan keuangan akan cenderung lebih konservatif.
Karena kesalahan dalam memperkirakan kemungkinan keuntungan lebih berbahaya dibanding kesalahan karena memperkirakan kemungkinan rugi. Jadi semakin tinggi risiko litigasi yang akan dialami perusahaan, maka semakin besar pengaruh positif konflik kepentingan terhadap konservatisma akuntansi. Atas dasar hal tersebut, maka hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:
H2 : Pada kondisi perusahaan berisiko litigasi tinggi, hubungan positif antara
konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi semakin kuat.
3. Konflik Kepentingan, Konservatisma, dan Tipe Strategi
Konservatisma adalah reaksi yang hati-hati (prudent-reaction) dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat dalam perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko yang inheren dalam lingkungan bisnis sudah cukup diper-timbangkan (Dewi 2003). Selain merupakan konvensi penting dalam akuntansi, konservatisma berimplikasi pada strategi perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian. Bukti empiris yang mengkaitkan antara strategi perusahaan dalam kaitannya dengan konflik kepentingan dan konservatisma masih terbatas.
AKPM‐10 8
Bushman et al. (2003) menemukan bahwa mekanisma corporate governance berhubungan erat dengan konservatisma dan strategi perusahaan. Mereka menemukan bahwa variasi ketepatan waktu akuntansi dengan kondisi sekarang sebagian dapat dijelaskan oleh struktur governance, pertumbuhan perusahaan, fluktuasi return, ukuran perusahaan, umur perusahaan, masa jabatan manajer, strategi diversifikasi dan kinerja masa lalu.
Keterkaitan konservatisma akuntansi dengan strategi dapat dilihat dari orientasi srategi yang diterapkan dalam memprioritaskan efisiensi dan inovasi. Perusahaan dengan strategi prospektor memiliki karakter inovasi produk-produk baru, variasi dan diversi-fikasi produk. Untuk menopang strategi tersebut, investasi di bidang pengembangan tenaga kerja, pengeluaran riset dan pengembangan, dan pengeluaran modal relatif lebih tinggi dibanding perusahann defender (Ittner dan Larcker 1997).
Hamid (2000), yang mengembangkan risetnya dari Ittner & Larcker (1997) dan Anthony & Ramesh (1992), menunjukan bahwa strategi yang berbeda akan menghasilkan rata-rata pertumbuhan laba dan penjualan yang berbeda pula. Rata-rata pertumbuhan perusahaan bertipe prospektor lebih besar dibanding dengan rata-rata pertumbuhan penjualan perusahaan bertipe defender. Demikian juga, rata-rata pertumbuhan laba perusahaan bertiplogi prospektor lebih besar dibanding dengan rata-rata pertumbuhan laba pada perusahaan bertipe defender.
Bagi manajer, dorongan untuk memilih kebijakan akuntansi harus disesuaikan dengan tipe strategi perusahaan yang sedang dijalankan. Perusahaan bertipe prospektor cenderung memiliki rata-rata pertumbuhan laba dan penjualan tinggi dibanding perusahaan bertipe defender. Jadi, ketika perusahaan bertipe defender, hubungan konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi akan cen-derung menguat karena searah dengan dorongan manajer yang cenderung memeprtahankan laba dan penjualannya. Sebaliknya, ketika perusahaan bertipe prospektor hubungan konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi akan cenderung melemah karena berlawanan dengan dorongan manajer yang ingin meningkatkan pertumbuhan penjualan dan labanya. Atas dasar penjelasan tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis:
H3: Pada kondisi perusahaan bertipe prospektor, hubungan positif antara konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi semakin lemah.
AKPM‐10 9
atau
Pada kondisi perusahaan bertipe defender, hubungan positif antara konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi semakin kuat.
D. METODA PENELITIAN
1. Definisi dan Pengukuran Variabel
Penelitian ini menggunakan variabel-variabel sebagai berikut: 1) konservatisma akuntansi, 2) konflik kepentingan, 3) risiko litigasi, dan 4) tipe strategi.
Konservatisma akuntansi adalah perbedaan antara nilai buku dan nilai pasar yang terjadi secara persisten selama jangka waktu beberapa perioda atau dikenal dengan bias permanen. Untuk mengukur konservatisma mengacu pada Beaver dan Ryan (2000) yang mengukur komponen bias dan lag dengan cara meregresi rasio BTM (book to market) pada return saham perioda sekarang dan perioda lag. Model regresi tersebut bertujuan untuk mencari pengaruh tetap antar-perusahaan (fixed effect).
Konflik kepentingan merupakan gambaran konflik yang terjadi antara kreditor dan investor. Proksi yang digunakan untuk mengukur konflik tersebut mengacu pada Ahmed, et al. (2002) yakni terdiri atas tiga proksi: operating uncertainty, level of dividend, dan leverage. Karena masing-masing proksi tidak bisa dilihat secara parsial, maka ketiga proksi tersebut digabung dengan melakukan analisis faktor untuk mencari satu indeks intensitas konflik kepentingan yang terjadi dalam perusahaan.
Risiko litigasi diartikan sebagai risiko yang melekat pada perusahaan yang memungkinkan terjadinya ancaman litigasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang merasa dirugikan. Pihak-pihak yang berpentingan terhadap perusahaan meliputi kreditor, investor, dan regulator. Risiko litigasi dapat diukur dari berbagai indikator keuangan yang menjadi determinan kemungkinan terjadinya litigasi. Penelitian ini mengacu pada Qiang (2003) dan Johnson et al. (2001), yang mengukur biaya atau risiko litigasi dari sisi ex-ante yakni mengukur beberapa indikator yang dapat menimbulkan litigasi. Untuk mengukur risiko litigasi, penelitian ini melakukan analisis faktor (component factor analysis) terhadap variabel-variabel: (1) beta saham dan perputaran volume saham, keduanya merupakan proksi volatilitas saham; (2) likuiditas dan solvabilitas, keduanya
AKPM‐10 10
merupakan proksi dari risiko keuangan; (3) ukuran perusahaan yang merupakan proksi dari risiko politik.
Klasifikasi Strategi yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada konsep Miles dan Snow (1978) untuk merepresentasi tipe strategi perusahaan, yakni tipe prospektor dan tipe defender. Penentuan sampel yang tergolong prospektor dan defender meng-gunakan model yang dikembangkan oleh Ittner dan Larcker (1997), Skinner (1993), dan Kallapur dan Trombbley (1999). Tipe strategi diukur dengan melakukan komposit melalui analisis faktor komponen terhadap variabel-veriabel yang menjadi proksi ukuran strategi, yakni: 1) rasio jumlah karyawan dibagi dengan total penjualan (KARPENJ); 2) rasio nilai pasar ekuitas dibandingkan dengan nilai buku ekuitas (PBV); 3) rasio pengeluaran modal dibagi dengan nilai pasar ekuitas (CEMVE); 4) rasio pengeluran modal dibagi dengan total asset (CETA).
2. Model Analisis
Penelitian ini mengunakan tiga model. Pertama, model yang digunakan untuk menguji pengaruh konflik kepentingan terhadap konservatisma. Kedua, model yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel moderasi yakni litigasi terhadap hubungan antara konflik kepentingan dan konservatisma. Ketiga, model yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel moderasi yakni tipe strategi terhadap hubungan antara konflik kepentingan dan konservatisma. Adapun model keempat merupakan model analisis tambahan. Tahapan model analisisnya sebagai berikut:
Model (1): KONit = β0 + β1 KONFLit + ei
Model (2a): KONi t= β0 + β1KONFLit + β2LITit + ei
Model(2b): KONit =β0+β1KONFLit+β2LITit+β3KONFL*LITit+ei
Model (3a): KONit= β0 + β1KONFLit + β2STRit + ei
Model (3b): KONit= β0+ β1KONFLit +β2STRit +β3KONFL* STRit +ei
KON adalah konservatisma akuntansi; KONFL adalah konflik kepentingan antara investor dan kreditor; LIT adalah risiko litigasi perusahaan; dan STR adalah tipe strategi
AKPM‐10 11
perusahaan. Hipotesis H1, H2, dan H3 diuji dengan menguji signifikansi koefisien β1 pada (model 1); koefisien β3 (model 2b), koefisien β3 (model 3b).
3. Data dan Pemilihan Sampel
Data akuntansi dikutip dari laporan keuangan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang mempublik di Bursa Efek Jakarta, untuk periode 1995 sampai 2003. Data laporan keuangan diperoleh dari berbagai sumber antara lain, Data Pasar Modal UGM, Pojok BEJ FE-UMM. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan pemanufakturan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ).
Sampel penelitian dipilih dari seluruh populasi dengan menggunakan metoda penyampelan bersasaran (purposive sampling), dengan kriteria-kriteria: 1) termasuk dalam sektor industri manufaktur sesuai dengan klasifikasi sektor industri yang ada dalam Indonesian Capital Market Directory selama 9 tahun yakni mulai tahun 1995-2003, 2) memiliki akhir tahun fiskal 31 Desember dan laporan keuangan auditan, 3) memiliki data return yang ada dalam Data Pasar Modal–UGM, 4) memiliki data dividen. Sampel dibatasi hanya pada perusahaan yang berada dalam kelompok industri pemanufakturan. Pembatasan ini dimaksudkan untuk mengendalikan variabilitas sifat aset perusahaan yang disebabkan oleh karakteristik industri sehingga tidak dapat menggambarkan sifat pertumbuhan perusahaan dengan tepat. Analisis didasarkan pada 972 observasi dari 98 perusahaan-perusahaan pemanufakturan yang memenuhi kriteria untuk dianalisis.
E. HASIL PENELITIAN
1. Hasil Pengukuran Konservatisma Akuntansi
Konservatisma akuntansi berkaitan dengan bias yang sifatnya permanen yang tercermin dari koefisien intersep hubungan return saham dengan perbedaan nilai buku dan nilai pasar. Untuk menentukan bias permanen, diperlukan data gabungan time series dan crossection yang dianalisis dengan cara regresi BTM dengan RET pada tahun yang sama maupun tahun-tahun sebelumnya (lag). Penentuan panjangnya lag, didasarkan pada pertimbangan nilai signifikansi variabel lag terhadap BTM. Dalam penelitian ini, panjangnya lag ditentukan selama 3 tahun sebelumnya, sedangkan lag lebih dari tiga tahun akan menghasilkan nilai t yang tidak signifikan.
AKPM‐10 12
Tujuan dari analisis regresi tersebut adalah untuk mencari nilai koefisien fixed effect yang merupakan intersep dari masing-masing perusahaan sampel yang berasal dari data panel yang ada. Langkah-langkah dalam melaksanakan regresi fixed effect mengikuti tahapan dalam Gujarati (1995). Penggunaan model ini menggunakan asumsi bahwa intersep antarperusahaan akan berbeda sedangkan slopenya tetap sama. Koefisisen fixed effect yang dihasilkan dari model regresi dijadikan surogat untuk indeks konservatisma akuntansi dengan cara mengalikan nilai koefisien tersebut dengan (-1).
2. Hasil Pengukuran Konflik Kepentingan, Risiko Litigasi, dan tipe strategi.
Pengukuran variabel konflik kepentingan, risiko litigasi dan tipe strategi menggunakan analisis faktor. Konflik kepentingan (KONFL) diperoleh dari komposit beberapa ukuran antara lain deviasi standar ROA (std_ROA), level dividen (level_dvd), dan tingkat leverage (totlev). Risiko litigasi (LIT) diperoleh dari komposit beberapa ukuran antara lain risiko saham (BETA), rata-rata perputaran volume saham (TOS), likuiditas (LIKUID), solvabilitas (LEV), dan ukuran perusahaan (LG_aset). Tipe strategi (STR) diperoleh dari komposit beberapa ukuran antara lain rasio pengeluaran modal dengan nilai pasar (CEMVE), rasio pengeluaran modal dengan total aset (CETA), rasio jumlah karyawan dengan penjualan (KARPENJ), dan rasio nilai pasar dengan nilai buku (PBV).
Tahapan dalam melakukan analisis mengikuti tahapan analisis faktor dalam Hair et al. (1995) khususnya yang menggunakan pendekatan component factor analisys. Pendekatan ini dapat digunakan untuk menentukan satu ukuran nilai variabel dari komposit berbagai ukuran. Pertama, adalah menaksir signifikansi keseluruhan matrik korelasi dengan menggunakan Bartlett’s Test of Sphericity. Korelasi keseluruhan set variabel harus signifikan dan besarnya measure of sampling adequacy (MSA) harus bernilai minimal 0,50. Apabila MSA secara keseluruhan masih kurang dari 0,50 maka variabel yang mempunyai MSA terkecil atau kurang dari 0,50 harus tidak disertakan dalam analisis. Kedua, menghitung faktor matriks dan memilih jumlah faktor yang akan dipertahankan. Kemampuan penjelas relatif masing-masing faktor yang ditunjukkan oleh eigenvalue. Faktor yang dipilih sebagai wakil adalah faktor yang mempunyai eigenvalue sama dengan atau lebih besar dari satu (Hair et al. 1995).
3. Statistik Diskriptif
AKPM‐10 13
Nilai rata-rata untuk konservatisma akuntansi menunjukkan nilai –1,677. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan secara umum melakukan praktik konservatisma akuntansi, walaupun masih tergolong rendah karena nilai maksimumnya -0,270. Nilai rata-rata variabel konflik kepentingan sebesar –0,113. Hal ini menunjukkan perusahaan dalam sampel secara umum mengalami konflik kepentingan yang masih rendah. Nilai rata-rata LIT sebesar -0,0485 menunjukkan bahwa secara umum perusahaan sampel tidak memiliki risiko litigasi yang besar. Nilai rata-rata variabel STR sebesar 0,049. Nilai indeks cukup bervariasi berkisar dari nilai –2,094 sampai dengan 3,587. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tipe strategi dalam sampel bervariasi.
4. Hasil Pengujian Hipotesis
a. Hipotesis 1
Hasil pengujian pada model 1, berhasil mendukung hipotesis 1, artinya konflik kepentingan berpengaruh positif terhadap konservatisma akuntansi yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi t lebih kecil dari α yang ditetapkan (α=0,05), yaitu 0,028 atau nilai t hitung lebih besar dari t tabel (2,236 > 1,980). Dari hasil analisis diperoleh nilai Adj R2 = 0.040. Angka ini menunjukkan bahwa variasi nilai konservatisma akuntansi (Y) yang dapat dijelaskan oleh model regresi sebesar 4% sedangkan sisanya, yaitu 96%, dijelaskan oleh variabel lain di luar model.
b. Hipotesis 2
Pada model 2b, pengaruh utama konflik kepentingan terhadap konservatisma ditunjukkan oleh β1 sebesar 2,852 dan nilai t-hitung sebesar 5,083 dengan nilai probabilitas 0,000 berarti secara statistik signifikan pada α 1%. Hipotesis 2 (H2) diuji dengan t-test yaitu menguji secara parsial siginifikansi koefisien LIT*KONFL pada model 2b. Pengaruh pemoderasian atau interaksi variabel LIT ditunjukkan oleh koefisien LIT*KONFL (β3). Koefisien interaksi antara risiko litigasi dan konflik kepentingan (β3) adalah negatif -0,526. Nilai statistik t-hitung dari koefisien ini adalah -4,398 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000.
Dari hasil interaksi pada model 2b, dapat dijelaskan bahwa pengaruh risiko litigasi sebagai variabel pemoderasi bersifat memperlemah yang ditunjukkan dari nilai koefisien (β3) sebesar -0,526. Hal ini ditunjukkan pula oleh pengaruh bersih dari model tersebut
AKPM‐10 14
yakni sebesar 2,326 (2,852 – 0,526), yang berarti bahwa pengaruh konflik kepentingan terhadap konservatisma semakin melemah. Hasil pengujian ini tidak berhasil mendukung hipotesis 2 yang menyatakan bahwa ketika risiko litigasi tinggi hubungan positif antara konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi semakin kuat. Hasil temuan justru menunjukkan sebaliknya, yakni ketika risiko litigasi tinggi, hubungan positif antara konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi semakin lemah.
c. Hipotesis 3
Hipotesis (H3) diuji dengan t-test yaitu menguji secara parsial siginifikansi koefisien KONFL*STR pada model 3b. Pengaruh pemode-rasian atau interaksi variabel STR pada hubungan KONFL dengan KON ditunjukkan oleh koefisien KONFL*STR (β3). Koefisien interaksi antara tipe strategi dan konflik kepentingan (β3) adalah -0,760. Nilai statistik t dari koefisien ini adalah -2,177 dengan nilai probabilitas sebesar 0,032.
Hasil pengujian ini berhasil mendukung hipotesis 3 bahwa tipe strategi berpengaruh terhadap hubungan antara konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi. Dalam kondisi tipe strategi prospector, hubungan antara konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi semakin lemah, bahkan mengarah pada hubungan yang negatif. Demikian untuk sebaliknya, pada kondisi perusahaan bertipe strategi defender, hubungan positif antara konflik kepentingan dan konser-vatisma akuntansi semakin kuat.
F. SIMPULAN DAN SARAN
Hasil penelitian ini mendukung argumen bahwa konservatisma akuntansi merupakan praktik umum yang dilakukan perusahaan secara diskresioner. Selanjutnya, terkait dengan pola hubungan yang diteliti, dapat disimpulkan bahwa, pertama, bukti empiris menunjukkan bahwa konflik kepentingan berpengaruh positif terhadap konservatisma akuntansi. Hal ini mendukung prediksi bahwa semakin tinggi intensitas konflik kepentingan, maka semakin tinggi kecenderungan penerapan konservatisma akuntansi. Hasil ini mendukung penelitian Ahmed et al. (2002).
Kedua, pengaruh pemoderasian risiko litigasi terhadap hubungan konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi bersifat memperlemah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi risiko litigasi perusahaan, maka hubungan positif konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi semakin lemah. Hasil ini tidak mendukung
AKPM‐10 15
hipotesis yang diprediksi. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh masih lemahnya penegakan hukum (law enforcement) di Indonesia, yang berakibat pada lemahnya antisipasi manajer terhadap risiko litigasi.
Ketiga, pengaruh pemoderasian tipe strategi perusahaan terhadap hubungan antara konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi bersifat memper-lemah. Hal ini menunjukkan bahwa ketika perusahaan bertipe pros-pektor, maka hubungan positif konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi semakin lemah. Demikian sebaliknya, ketika perusahaan bertipe defender, maka hubungan positif konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi semakin kuat. Hasil ini berhasil mendukung hipotesis yang diprediksikan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Hamid (2000) yang menyatakan bahwa rata-rata pertumbuhan laba perusahaan prospektor lebih tinggi dibanding perusahaan defender.
Hasil penelitian ini memberi kontribusi memperluas literatur terkait melalui pengujian dampak risiko litigasi dan tipe strategi perusahaan terhadap hubungan antara konflik kepentingan investor versus kreditor dan konservatisma akuntansi. Dampak dari kedua faktor kondisional tersebut akan semakin mempertegas eksistensi dan determinan konservatisma pada level perusahaan yang telah didukung oleh banyak penelitian dengan menggunakan teori hubungan keagenan dan mekanisma kontrak efisien.
Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi regulator dalam mempertimbangkan penetapan persyaratan pengungkapan laporan keuangan yang tidak saja mempertimbangkan kepentingan investor, tapi juga kepentingan kreditor maupun manajer. Juga, bukti empiris ini diharapkan bermanfaat bagi profesi auditor sebagai pendorong untuk ikut bertanggungjawab meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan.
Berkaitan dengan risiko litigasi yang memperlemah hubungan antara konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi, maka informasi ini sangat bermanfaat bagi regulator pasar modal (BAPEPAM) untuk lebih meningkatkan penegakan hukum agar risiko litigasi akan diapresiasi oleh manajer dan berdampak positif terhadap praktik konservatisma akuntansi.
Perbaikan atas penelitian ini dapat dilakukan dengan cara: 1) menggunakan ukuran konservatisma selain Beaver dan Ryan (2000); 2) meneliti potensi konflik
AKPM‐10 16
kepentingan selain konflik antara investor dan kreditor; 3) membedakan sampel perusahaan antara jenis perusahaan regulated dan unregulated, 4) mempertimbangkan faktor tingkat kesulitan keuangan perusahaan; 5) mempertimbangkan kualitas auditor.
AKPM‐10 17
DAFTAR PUSTAKA
Ahmed, AS., R.M. Morton and T.F. Schaefer, 2000. Accounting Conservatism and The Valuation of Accounting Numbers: Evidence on The Feltham-Ohlson (1996) Model. Journal of Accounting, Auditing and Finance (summer): 271-293.
Ahmed, AS., B. Billing, M.S. Haris, and R.M. Morton, 2002. The Role of Accounting Conservatism in Mitigating Bondholder-Shareholder Conflicts over Dividens Policy and In Reducing Debt Costs. The Accounting Review 77 No. 4 pp 867-890.
Anthony, H.J., and Ramesh, K., 1992. Association Between Accounting Performance Measures and Stock Prices: Corporate Life Cycle Perspective. Journal of Accounting and Economics 15:203-227.
Ball, R., Robin A., and Wu Y., 2000. Incentives Versus Standard: Properties of Accounting Income in Four East Asian Countries, and Implication for Acceptance of IAS. Working Paper, University of Chicago.
Ball, R., Kothari SP., and Robin A., 2002. The Effect of International Institution Factors on Properties of Accounting Earnings. Journal of Accounting and Economics 29:1-51.
Basu, Sudipta, 1997. The Conservatism Principle and The Asymetric Timeliness of Earnings. Journal of Accounting and Economis, 24: 3-37.
Beaver, WH., 1998. Financial Reporting: An Accounting Revolution. 3th Prentice Hall International, Inc.
Beaver WH., Clarke R., and Wright W., 1979. The Assosiation Between Asymetric Security Return And The Magnitude Of Earnings Forcast Errors. Journal of Accounting Research 17: 316-340.
_________, W., and S. Ryan, 2000. Biases and Lags In Book Value and Their Effect on Adibility of The Book-To-Market Rasio to Predict Book Return on Equity. Journal of Accounting Research 38 (1):127-148
AKPM‐10 18
Begley, J., 1994. Restrictive Covenants Included In Public Debt Agreements: An Empirical Investigation. Working paper, University of British Columbia.
Belkoui, Ahmed Riahi, Accounting Theory. Forth Worth: The Dryden Press, 1993
Bourgeois, L.J, 1980. Strategy and Environment : A Conceptual Integration. Academy of Management Review.
Brown S., Hillegeist S.A., and Lo, K., 2004. Management Forecasts and Litigation Risk. Working Paper, Goizueta Business School, Emory University
Bushman, R.M., and Piotroski, E., 2004. Encouraging Pessimism or Discouraging Optimism: The Influence of Legal, Political and Financial Institutions on Accounting Conservatism. Working Papers, the Kenan-Flagler Business School.
Cao, Z., and Narayanamoorthy, G., 2005. Accounting and Litigation Risk. Working Paper, Yale School of Management.
Dewi, Ratna AAA., 2003. Pengaruh Konservatisma Laporan Keuangan Terhadap Earnings Response Coefficient. Makalah SNA VI
Easterbrook, Frank, 1984. Two Agency Cost Expalanations of Dividens. American Economic Review 74, 650-659
Fluck, Z., 1998. Optimal Financing Contracts: Debt versus Outside Equity. Review of Financial Study 11, 383-418.
Fluck, Z., 1999. The Dynamics of The Management Shareholder Conflict. Review of Financial Study 12, 347-377.
Francis, J., D. Philbrick and K. Schipper, 1994, Shareholder Litigation and Corporate
Disclosures, Journal of Accounting Research, 32, 2, 137-164
Francis, J., LaFond, R.Z., Ohlson, P., and K. Schipper, 2003. Costs of Capital and Earnings Attributes. Working Paper, Duke University.
Gujarati, D., 1995. Essenetial Of Econometrics, International Editions, McGrawHill, Inc.
AKPM‐10 19
Hamid, H.A., 2000. Studi Terhadap Pengukuran Kinerja Akuntansi Perusahaan Prospektor And Defender, dan Hubungannya Dengan Harga Saham. SNA II. Jakarta.
Hart, oliver and J. Moore, 1994. A Theory of Debt Based on Inalienability of Human Capital, Quarterly Journal of Economis 109: 841-880.
Hendriksen ES., and Van Breda MF., 1992. Accounting Theory, 5th Edition, Irwin, Homewood, Boston.
Ittner, DC., Larcker D.F., and Rajan MV., 1997. The Choice Of Performance Measure In Annual Bonus Contract. The Accounting Review, 72, April, 231-255.
Jensen MC., and Meckling WH., 1976. Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics (Oktober), 193-228.
Johnson, M.F., Kasznik, R., and Nelson, K.K., 2001. The Impact of Securities Litigation Reform on the Disclosure of Forward-Looking Information by High Technology Firms. Journal of Accounting Research 39 (2): 297-327.
Kalay, A., 1982. Stockholder-bondholder Conflict and Dividend Constraints. Journal of Financial Economics 10 (2): 211-33.
Kam, Vernon, 1990. Accounting Theory. New York: John Wiley & Sons.
Kasznik, R. and Lev, B. 1995. To Warn or Not to Warn: Management Disclosures in the Face of an Earnings Surprise. Accounting Review 70 (1): 113-34.
Kellogg, R.L., 1984. Accounting Activities, Security Prices, and Class Action Lawsuits. Journal of Accounting & Economics 6 (3): 185-204.
Kim Langfield & Smith. Management Control System and Strategy : A Critical Review. Accounting, Organization and Society, Vol. 22, 1997.
Kormendi R., and Lipe R., 1987. Earnings Innovations, Earnings Persistence and Stock Returns. Journal of business, 323-346.
AKPM‐10 20
Kothari SP., 1992. Price-Earnings Regression in The Presence of Price Leading Earnings: Earnings Level versus Change Specification and Alternative Deflators. Journal of Accounting and Economics 15, 173-202.
__________., and Sloan RG., 1992. Information in Earnings about Future Earnings : Implication for Earnings Responses Coefficients. Journal of Accounting and Economics 15, 143-171.
__________., and Zimmerman L., 1995. Price and Return Model. Journal of Accounting and Economics, 20, 155-192.
Kwon YK., Newman DP., and Suh Y., 2001. The Demand for Accounting Conservatism for Management Control. Reviev of Accounting Studies, 6, 29-51
Kwon, S. S., 2002. Value Relevance of Financial Information and Conservatism: High-Tech versus Low-Tech Stocks. Working Paper, Rutgers University- Camden.
Kwon, Y. P., 2005. Accounting Conservatism and Managerial Incentives, Forthcoming in Management Science.
Kothari, S. P., and R. G. Sloan, 1992, Information in Prices About Future Earnings:
Implications for Earnings Response Coefficients, Journal of Accounting an Economics 15: 143-171
Mayangsari, S.,and Wilopo, 2002. Konservatisma Akuntansi, Value Relevance And Discretionery Accruals: Implikasi Empiris Model Feltham and Ohlson (1996). Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol. 5, No. 3 (September): 229-310.
Mile, R., and Snow, 1978. Organizational Strategi, Structure And Process. New York, NY: McGraw-Hill.
Miler. D., and Friesen, P.H., 1982. Inovation in Conservative and Entrepreneurial Firm : Two Models of Strategic Momentum. Strategic Management Journal.
Monahan, 1999. Conservatism, Growth and the Role of Accounting Numbers in the Equity Valuation Process. Working Paper, the University of North Carolina.
Penman,S., and X. Zhang, 2002. Accounting Conservatism, Quality of Earnings, and Stock Returns. The Accounting Review, 77 (2): 237 –264.
AKPM‐10 21
Qiang, Xinrong, 2003. The Economic Determinants of Self-imposed Accounting Conservatism. Disertation, Ph.D. Candidate in Accounting Department of Accounting and Law School of Management State University of New York at Buffalo.
Rezaee, Z., and Jain, P.K., 2004. The Sarbanse-Oxley Act and Accounting Conservatism. Working paper. University of Memphis.
Sari, Dahlia, 2004. Hubungan Antara Konservatisma Akuntansi Dengan Konflik Bondholder-Shareholder Seputar Kebijakan Dividen dan Peringkat Obligasi Perusahaan. SNA IV , Denpasar
Seetharaman,A., B. Srinidhi., Zane, Swanson, 2002. The Effect of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 on Accounting Conservatism. Working Paper, Saint Louis University.
Smith CW., Jr., and Warner M., 1979. On Financial Contracting: An Analysis of Bond Covenants. Journal of Financial Economics (June), 117-161.
Sterling RR., 1967. Conservatism : The Fundamental Principle of Valuation in Traditional Accounting. Abacus, June:109-132.
Suko Priyono, B., 2004. Analisis Pengaruh Hubungan Ideal Tipologi Strategi and Budaya Organisasi Terhadap Kinerja. Jurnal Bisnis and Ekonomi, Vol 11 No. 1, UGM. Jogjakarta
Watts RL., 2003. Conservatism In Accounting Part I : Explanation and Implication. Accounting Horizons, September 17 No 3, 207-221.
Watts RL., 2003. Conservatism In Accounting Part II : Evidence and Research Opportunities. Accounting Horizons, Desember Vol. 17 No. 4, 287-302.
Watts RL., and Zimmerman JL., 1986. Positive Accounting Theory. Pretice Hall, Englewood Cliff, New Jersey.
Warfield, T., and J. Wild, 1992. Accounting Recognition And The Relevance Of Earnings As An Explanatory Variable For Returns. The Accounting Review 67, 821-842.
AKPM‐10 22
Wibowo, Joko, 2002. Implikasi Konservatisme Dalam Hubungan Laba-Return And Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi. Thesis, PPS Akuntansi UGM.
Widya, 2004. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pilihan Perusahaan Terhadap Akuntansi Konservatif. Thesis, PPS-UGM.
Wolk, Harry I., Michael G Tearney, and James L.D., 2001. Accounting Theory: A Conceptual and Institutional Approach. South Western College Publishing
Zwiebel, J., 1996. Dynamic Capital Structure Under Managerial Entrenchment. American Economic Review 86, 1197-1215.
AKPM‐10 23
LAMPIRAN:
1. Statistik Deskriptif
2. Hasil Regresi Pengujian H1: konflik kepentingan dan konservatisma
3. Hasil Regresi Pengujian H2: interaksi konflik kepentingan dan risiko litigasi
4. Hasil Regresi Pengujian H3: interaksi konflik kepentingan dan tipologi strategi
Tabel 1: statistik deskriptif
KON
KONFL
STR
LIT
Valid
96
96
96
96
N
Missing
0
0
0
0
Mean
-1,677
-,113
,049
-,0485
Median
-1,483
-,133
,029
-,190
Std. Deviation
1,031
,247
,877
,866
Minimum
-6,140
-1,154
-2,094
-1,680
Maximum
-,270
1,635
3,587
3,965
Keterangan:
KON = Konservatisma akuntansi , KONFL = Konflik kepentingan, LIT= Risiko litigasi, STR= tipologi strategi
Tabel 2: hasil regresi pengujian H1
Model 1: KONit = β0 + β1 KONFLit + ei
Variabel
koefisien
T hitung
Sig.
Keterangan
intercept
-1,623
-15,130
0,000
KONFL
0,238
2,236
0,028
Signifikan
R
Adj R Square
F hitung
Sign. F
= 0,225
= 0,040
= 5,000
= 0,028
AKPM‐10 24
Tabel 3: hasil regresi pengujian H2
Model 2a: KONit = β0 + β1KONFLit + β2LITit + ei
Model 2b: KONit = β0 + β1KONFLit + β2LITit + β3KONFL*LITit+ ei
Variabel
koefisien
T hitung
Sig.
Keterangan
Model 2a
Intercept
-1,620
KONFL
0,433
3,570
0,001
Signifikan
LIT
-0,367
-2,987
0,004
Signifikan
R
Adj R Square
F hitung
Sign. F
= 0,366
= 0,115
= 7,172
= 0,000
α
Model 2b
= 0,05
intercept
-1,304
KONFL
2,852
5,083
0,000
Signifikan
LIT
-0,342
-3,046
0,003
Signifikan
KONFL*LIT
-0,526
-4,398
0,000
Signifikan
R
Adj R Square
= 0,533
= 0,261
F hitung
= 12,173
Sign. F
= 0,000
α
= 0,05
AKPM‐10 25
Tabel 4: hasil regresi pengujian H3
Model 3a: KONit = β0 + β1KONFLit + β2STRit + ei
Model 3b: KONit = β0+ β1KONFLit + β2STRit + β3KONFL* STRit + ei
Variabel
koefisien
T hitung
Sig.
Keterangan
Model 3a
Intercept
-1,623
KONFL
0,246
2,322
0,022
Signifikan
STR
-0,149
-1,386
0,169
Tidak Signifikan
R
Adj R Square
F hitung
Sign. F
α
Model 3b
= 0,264
= 0,050
= 3,485
= 0,035
= 0,05
Intercept
-1,578
KONFL
0,382
3,151
0,002
Signifikan
STR
-0,198
-1,835
0,078
Tidak Signifikan
KONFL*STR
-0,760
-2,177
0,032
Signifikan
R
Adj R Square
F hitung
= 0,340
= 0,086
= 3,997
Sign. F
= 0,010
α
= 0,05

PROSEDUR AKUNTANSI

July 28, 2010 Leave a comment

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
BUKU 4
PROSEDUR AKUNTANSI
Pokja IV
Evaluasi Pembiayaan & Informasi Keuangan Daerah
Tim Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
BUKU 4 PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
i
KATA PENGANTAR
Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan
manajemen keuangan yang sehat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
105 Tahun 2001, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan
sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk Peraturan
Daerah. Sistem tersebut sangat diperlukan dalam memenuhi kewajjiban
pemerintah daerah dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan
daerah yang bersangkutan.
Dalam buku-2 Pos-Pos Neraca dan Buku-3 Pos-Pos Perhitungan Anggaran
telah disebutkan bahwa pemahaman mengenai pedoman akuntansi pos-pos
tersebut mencakup pengertian dari masing-masing pos neraca, proses
pencatatan dan dokumen terkait, saldo normal (debet atau kredit), jurnal standar
yang berkaitan dengan pos tersebut, pengukuran nilai, dan pengungkapan yang
diperlukan untuk kejelasan dari pos tersebut. Sebagai kelengkapan sistem yang
terintegrasi diperlukan penggambaran bagan arus dokumen sumber (flowchart),
yang akan membantu pemahaman penerapan sistem yang bersangkutan.
Bagan arus dokumen sumber yang dimaksud meliputi penggambaran
prosedur pencatatan beberapa transaksi yang berkaitan dengan pos-pos
tertentu. Dengan adanya bagan arus tersebut maka diharapkan pelaksana
manajemen keuangan di daerah akan lebih mengerti mengenai penerapan
sistem secara visual. Bagan arus ini juga akan bermanfaat sebagai bimbingan
pada tahap awal penerapan sistem dimana pada umumnya penerapan sistem
komputerasi masih berjalan secara paralel dengan penerapan secara manual.
Buku-4 Prosedur Akuntansi ini diharapkan akan membantu penerapan
sistem akuntansi keuangan daerah sehingga untuk waktu yang tidak terlalu
lama, pemerintah daerah telah mampu menghasilkan Laporan
Pertanggungjawaban Keuangan. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan
Daerah menuntut adanya pemahaman utuh dari pelaksana manajemen
keuangan daerah dan adanya penyempurnaan secara terus-menerus dari
instansi yang berkewenangan sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah daerah sebagai bagian dari kepemerintahan yang baik (good
governance) dapat menjadi kenyataan.
Jakarta, 9 Januari 2002
Tim Penyusun
BUKU 4 PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
ii
DAFTAR ISI
halaman
KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………………. i
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………………….. ii
Siklus Keuangan Daerah ………………………………………………………………………………… 1
Siklus Keuangan Daerah (Terinci) ……………………………………………………………………. 3
Kerangka Umum Sistem Informasi Keuangan Daerah ………………………………………… 6
Kerangka Umum Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ……………………………………….. 8
Bagan Arus Prosedur Penyusunan Anggaran ……………………………………………………. 10
Bagan Arus Prosedur Akuntansi Anggaran (APBD) ……………………………………………. 13
Bagan Arus Prosedur Akuntansi Alokasi Anggaran…………………………………………….. 15
Bagan Arus Prosedur Akuntansi Pendapatan…………………………………………………….. 17
Bagan Arus Prosedur Akuntansi Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)………. 19
Bagan Arus Prosedur Akuntansi Belanja Operasional Beban Tetap ……………………… 22
Bagan Arus Prosedur Akuntansi Pertanggungjawaban ……………………………………….. 24
Bagan Arus Prosedur Akuntansi Belanja Modal Beban Tetap………………………………. 26
Bagan Arus Prosedur Akuntansi Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)……… 28
Bagan Arus Prosedur Akuntansi Penyertaan Modal Pemerintah/Invest Permanen …. 31
Bagan Arus Prosedur Akuntansi Pencatatan Aset Tetap …………………………………….. 34
Bagan Arus Prosedur Akuntansi Penghapusan Aset Tetap …………………………………. 36
Bagan Arus Prosedur Akuntansi Pembentukan Dana Cadangan………………………….. 38
Bagan Arus Prosedur Akuntansi Pencairan Dana Cadangan……………………………….. 40
Bagan Arus Prosedur Akuntansi Penerimaan Pembiayaan Dari
Penjualan Aset Daerah …………………………………………………………………………………… 42
Bagan Arus Prosedur Pelaporan DAU & DAK Ke Menteri Keuangan ……………………. 44
Bagan Arus Prosedur Pelaporan APBD ke DPRD………………………………………………. 46
(Anggaran)
SIKLUS KEUANGAN DAERAH
Pelaporan
(Perhitungan
Realisasi Anggaran)
Pembukuan dan
Perhitungan
Pelaksanaan Belanja
Operasional dan
Belanja Modal
Penerimaan
Pendapatan
Penelaahan Otorisasi
Kredit Anggaran
Penyusunan
Anggaran
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
2
SIKLUS KEUANGAN DAERAH (ANGGARAN)
1. Siklus keuangan daerah dimulai dengan penyusunan anggaran. Penyusunan
Anggaran dimulai dengan menganalisis Laporan Pertanggungjawaban tahun
lalu yang menghasilkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD). RAPBD akan dibahas dengan DPRD dan menjadi Perda APBD.
2. Untuk merealisasi pelaksanaan APBD, maka dibuat Otorisasi Kredit Anggaran
(OKA), Lembaran Kerja (LK) dan Petunjuk Operasional (PO) Penyusunan OKA
ini dilakukan oleh Unit Anggaran dengan Saruan kerja berdasarkan usulan
OKA, LK dan PO yang disampaikan oleh Satuan Kerja. OKA, LK, dan PO
selanjutnya disahkan oleh Kepala Unit Anggaran.
3. Satuan Kerja melakukan pemungutan pendapatan dan melakukan penyetoran
dana ke kas daerah dengan STS dan melakukan realisasi pengeluaran dengan
SPM . STS dan SPM tersebut akan menjadi dokumen sumber pembukuan
pendapatan dan belanja.
4. Unit Pembukuan akan menerima dokumen sumber pendapatan dan
pengeluaran (APBD, OKA, STS, SPM) dan membukukannya secara periodik.
Pada akhir tahun, Unit Pembukuan membuat Laporan Pertanggungjawaban
berupa Laporan Perhitungan APBD, Neraca dan Laporan Arus Kas yang
selanjutnya diserahkan ke Unit Perhitungan Anggaran untuk dianalisis.
5. Unit Perhitumgam Anggaran menganalisis Laporan Pertanggungjawaban dan
melengkapi Laporan Pertanggungjawaban tersebut dengan Nota Perhitungan
Anggaran. selanjutnya Laporan Pertanggungjawaban (Laporan Perhitungan
Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Nota Perhitungan Anggaran)
disampaikan ke pada Kepala Daerah.
6. Kepala Daerah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban ke DPRD
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Laporan
Pertanggungjawaban
UNIT PEMBUKUAN PANITIA ANGGARAN DPRD
SIKLUS KEUANGAN DAERAH (TERINCI)
UNIT ANGGARAN DAN UNIT UNIT PERBENDAHARAAN SATKER
UNIT PERHITUNGAN PENDAPATAN DAERAH KAS DAERAH

























































































































































































































































































































































































































































































































Laporan Perhitungan
Anggaran, Neraca,
Aliran Kas, Nota
Perhitungan
Perhitungan
Anggaran
Buku Besar/
Rekening
Penyusunan
Anggaran
Penelaahan
RAPBD
Pembuku
an
Lap. Perhitungan
Anggaran, Neraca,
Aliran Kas
Rancangan
APBD
Rancangan
APBD
Usulan OKA Rancangan APBD
Pembahasan
RAPBD dgn
Panitia Anggaran
APBD
APBD
APBD
Pembuatan OKAOKA
APBD
OKA
OKA
APBD
OKA
OKA
Pelaksanaan
anggaran
STS STS
Terbitkan
SPM
STS
SPP SPP
SPM
STS
SPP
Penerimaan dan
Pembayaran Kas
Buku Kas Umum
Daerah
APBD
OKA
STS
SPM
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
4
SIKLUS KEUANGAN DAERAH (TERINCI)
1. Unit Anggaran bersama dengan Unit Bina Pendapatan Daerah, melakukan
penyusunan anggaran dengan melihat masukan baik berupa data keuangan
tahun sebelumnya (Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Aliran Kas, dan
Nota Perhitungan) maupun berupa usulan Otorisasi Kredit Anggaran (OKA)
dari masing-masing Satuan Kerja.
2. Penyusunan anggaran oleh Unit Keuangan menghasilkan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yang selanjutnya akan
diserahkan ke Panitia Anggaran yang terdiri dari Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda), Unit Pengawasan Daerah, Unit-unit
Keuangan, Unit Pembinaan Pendapatan Daerah, Unit Bina Program, Satuan
Kerja yang bersangkutan, dan Satuan Kerja terkait untuk ditelaah.
3. RAPBD yang telah ditelaah oleh Panitia anggaran selanjutnya dibahas oleh
Panitia Anggaran dengan DPRD. DPRD lebih lanjut menyetujui RAPBD
menjadi APBD dan menyerahkannya ke Unit Anggaran dan Unit Pendapatan
Daerah.
4. Sesudah Pemerintah Daerah mensahkan APBD menjadi Perda APBD, Unit
Anggaran akan membuat OKA sesudah melakukan pembahasan dengan
Satuan Kerja yang terkait. OKA-OKA tersebut diserahkan oleh Unit Anggaran
ke Satuan Kerja yang terkait. Disamping itu Unit Anggaran juga menyerahkan
APBD dan OKA ke Kas Daerah, Unit perbendaharaan dan Unit Pembukuan.
5. Berdasarkan OKA yang diterima, Satuan Kerja mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk realisasi belanja dan Surat Tanda Setoran (STS)
untuk penyetoran pendapatan ke Unit Perbendaharaan.
6. Unit Perbendaharaan menerima SPP dan melakukan penelitian SPP tersebut
dengan OKA, Lembar Kerja maupun Petunjuk Operasional yang ada di Unit
Perbendaharaan dan selanjutnya menerbitkan Surat Pemerintah Membayar,
Unit perbendaharaan juga mensahkan STS yang diserahkan oleh Satuan Kerja
dengan mencap STS tersebut. SPM tersebut diserahkan oleh Unit
Perbendaharaan ke Kas daerah dan Unit Pembukuan.
7. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan belanja operasional, belanja modal,
dan penerimaan pendapatan daerah, Kas Daerah melaksanakan kegiatan
yang berkaitan dengan penerimaan, pendapatan, pengeluaran, dan belanja
berdasarkan SPM dan STS yang telah disahkan oleh Unit Perbendaharaan.
Pelaksanaan kegiatan ini dicatat dalam Buku Besar Kas Umum.
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
5
8. Anggaran dan Realisasi APBD secara keseluruhan akan dibukukan secara
computerized oleh Unit Pembukuan dan hasilnya dalam bentuk Buku Besar
Pengeluaran. Pada akhir periode anggaran, sistem akuntansi berbasis
komputer ini menghasilkan Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, dan Aliran
Kas.
9. Unit Perhitungan selanjutnya melakukan perhitungan anggaran yang akan
menghasilkan Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Aliran Kas, dan Nota
Perhitungan sebagai wujud Laporan Pertanggungjawaban Keuangan oleh
pemerintah daerah dalam rangka memenuhi akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah pada khususnya dan akuntabilitas publik pada umumnya.
10. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan diatas akan menjadi umpan balik
dalam penyusunan anggaran di tahun anggaran berikutnya.
KERANGKA UMUM SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
UNIT PENDAPATAN DAERAH UNIT-UNIT KEUANGAN UNIT PERLENGKAPAN KEPALA DAERAH















































































SERVER
PC PC PC PC
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
7
KERANGKA UMUM
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai karakteristik sbb:
1. Centralized Database
Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD) merupakan sistem
akuntansi yang berbasis relational database dengan pola database
tersentralisir (centralized single database) yang dapat diakses oleh seluruh
unit. Dengan digunakannya centralized single database maka pengelolaan
database ini lebih mudah karena kesamaan master table referensi selalu
terjamin dan database selalu dalam kondisi normal. Selain itu penggunaan
single database ini tidak membutuhkan proses upload dan download karena
seluruh user terhubung ke database melalui Local Area Network (LAN).
Dengan centralized single database, maka para user dapat berbagi
penggunaan data, sehingga untuk data yang sama, user tidak perlu menginput
kembali. Namun demikian kewenangan user atas suatu data dalam tabel
dibatasi sesuai dengan tugas pokok user tersebut, sehingga tidak seluruh user
berhak mengubah record dalam suatu tabel.
2. Distributed Access With Group of Users
Database Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah tersentralisir di Unitunit
Keuangan, namun database ini dapat diakses oleh seluruh user yang
punya otorisasi. Owner database ini adalah Unit Perbendaharaan, sehingga
unit ini mempunyai privilege tertinggi. User yang lain diberi hak membaca atau
mengupdate tabel-tabel tertentu. Misalkan Unit Perlengkapan diberi hak
membaca tabel SPMU tapi tidak dapat mengupdatenya, namun Biro
Perlengkapan ini diberi hak membaca dan mengupdate tabel rincian aset
tetap. Dengan distributed access ini maka Kepala Daerah setiap saat dapat
memantau perkembangan realisasi APBD.
3. Wide Area Network (WAN) dan Local Area Network (LAN)
Seluruh user atau pengguna Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah
terhubung dalam suatu jaringan WAN. WAN merupakan jaringan yang
menghubungkan antar LAN. Dengan WAN dan LAN ini seluruh user dapat
mengakses Database SIAKD yang terletak di Server. Untuk kepentingan
security maka seluruh transfer data antar LAN harus dalam kondisi encrypted.
Untuk setiap koneksi antar LAN juga digunakan firewall sehingga hanya user
yang punya otorisasi yang dapat masuk ke sistem.
SATKER UNIT PEMBUKUAN DAN UNIT PERHITUNGAN KEPALA DAERAH
KERANGKA UMUM SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH 







































































































































































Dokumen
Sumber
Dokumen
Sumber
Jurnal
Buku Besar
Laporan
Keuangan
Laporan
Keuangan
Laporan
Keuangan
Buku
Pembantu
Posting
Penjurnalan
Pelaporan
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
9
KERANGKA UMUM SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
1. Satuan Kerja memberikan dokumen-dokumen sumber (DS) seperti Surat
Perintah Membayar Uang (SPMU) dan Surat Tanda Setoran (STS) dari
transaksi keuangannya kepada Unit Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Unit Pembukuan dan Unit Perhitungan melakukan pembukuan bulanan DS
tersebut dengan menggunakan komputer akuntansi (komputer yang telah
disiapkan untuk keperluan akuntansi) termasuk perangkat lunak (software)
akuntansi.
3. Dari proses akuntansi tersebut dihasilkan Jurnal yang sekaligus diposting
kedalam Buku Besar dan Buku Pembantu secara otomatis untuk setiap Satuan
Kerja.
4. Bila dokumen di atas telah diverifikasi dan benar maka dilanjutkan dengan
proses komputer untuk pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
5. LPJ dikirimkan kepada Kepala Daerah sebagai pertanggung jawaban Satuan
Kerja atas pelaksanaan anggaran, satu copy dikirim kepada Satuan Kerja
yang bersangkutan untuk kebutuhan pertanggungjawaban dan manajemen,
satu copy untuk arsip Unit Perhitungan.
LPJ konsolidasi juga harus diberikan kepada Kepala Daerah agar dapat
mengetahui keseluruhan realiasi APBD pada suatu periode.
SATUAN KERJA UNIT ANGGARAN PANITIA ANGGARAN DPRD UNIT PERBENDAHARAAN UNIT PEMBUKUAN
BAGAN ARUS PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN 





































































































































































































































































































































































































Perevisian
RAPBD
Bahas & Rekam
OKA, LK, PO dgn
Sat. Kerja
Pembuatan
SKO
Ke Proses
Akuntansi
Anggaran
APBD yg
disetujui
APBD
APBD yg
disetujui
APBD yg
Disetujui
RAPBD Hasil
Perbaikan
SKO
Draft RAPBD
Penyusunan
Usulan OKA, LK,
PO.
Rekam dan
konsolidasi Usulan
OKA, LK, PO
Penelaahan
Draft RAPBD
Pembahasan
RAPBD
Penyusunan
draft RAPBD
Propeda
Repetada
Renstra
Lap. Keu.
Tahun lalu
Ptjk Operasional
Lembaran Kerja
Usulan OKA
OKA Konsolid.
OKA Konsolidasi
draft RAPBD
draft RAPBD
RAPBD
RAPBD
RAPBD
RAPBD
Persetujuan
APBD
Ptjk Operasional
Lembaran Kerja
LK
PO
OKA
LK
PO
OKA
LK
PO
APBD
Ke Proses
Akuntansi
Alokasi
Anggaran
RAPBD Hasil
RAPBD Hasil
Perbaikan
Usulan OKA
Pengesahan
APBD
APBD
OKA
LK
PO
OKA
APBD yg
disetujui
APBD yg
Disetujui
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
11
PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN
1. Untuk menerapkan penyusunan anggaran berdasarkan kinerja yang
menggambarkan klasifikasi anggaran berdasarkan kegiatan dan fungsi maka
anggaran harus disusun oleh setiap Satuan Kerja yang mewakili fungsi
pemerintahan daerah dengan mengacu pada Rencana Strategik (Renstra)
masing-masing. Renstra ini harus disusun oleh Satuan Kerja dalam koherensi
dengan Program Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Propeda).
Berdasarkan Renstra, setiap Satuan Kerja menyusun usulan OKA yang
mencakup OKA Pendapatan (dulu Daftar Isian Pendapatan Daerah), Belanja
Operasi (dulu mirip dengan Daftar Usulan Kegiatan Daerah), Belanja Modal
(dulu mirip dengan Daftar Usulan Pembangunan Daerah), usulan Lembaran
Kerja (LK), Petunjuk Operasional (PO). Jika Pemerintah Daerah masih
mengeluarkan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada), maka
seluruh OKA yang disusun berdasarkan Renstra ini masih harus disesuaikan
sedapat mungkin dengan Repetada.
2. Setelah usulan OKA, LK dan PO disusun, masing-masing Satuan Kerja
menyerahkan usulan OKA, LK dan OKA tersebut kepada Unit Anggaran untuk
dikonsolidasikan menjadi OKA Konsolidasi Pemda secara keseluruhan.
Pengkonsolidasian OKA oleh Unit Anggaran dimaksudkan tidak saja untuk
merekam seluruh kegiatan dan dana yang diusulkan oleh masing-masing
Satuan Kerja, melainkan yang lebih penting adalah untuk meyakinkan apakah
usulan kegiatan telah sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan
dalam renstra. Sesudah konsolidasi OKA, Unit Anggaran menyusun Draft
RAPBD dan menyerahkan ke Panitia Anggaran
3. Panitia Anggaran yang terdiri atas Bappeda, Unit Pengawasan Daerah, Unitunit
Keuangan, Unit Perlengkapan, Unit Pembinaan Pendapatan Daerah,
melakukan penelahaan terhadap Draft RAPBD. Penelaahan anggaran oleh
Panitia Anggaran ini jauh lebih mendalam dan mencakup pertimbangan yang
lebih luas seperti kesesuaian dengan Program Pembangunan Nasional
(Propenas), Repetada, prediksi pendapatan daerah, evaluasi teknis
pelaksanaan, dukungan kelembagaan dan sumber daya manusia, dan
keselarasan antar regional serta arah pembangunan nasional.
4. Hasil penelaahan oleh Panitia Anggaran berupa RAPBD diserahkan ke DPRD
kepada Unit Anggaran untuk dibahas secara bersama antara Panitia Anggaran
dnegan DPRD. Jika ada unsur-unsur dalam RAPBD yang perlu diperbaiki
maka Panitia Anggaran memperbaiki RAPBD tersebut. Hasil perbaikan
tersebut dibahas lagi untuk disetujui DPRD menjadi APBD. APBD yang telah
disetujui oleh DPRD diserahkan ke Unit Anggaran.
5. APBD selanjutnya disahkan oleh Pemerintah. APBD yang telah disahkan
didistribusikan ke Unit Perbendaharaan sebagai acuan dalam penerbitan
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
12
SPMU, Unit Pembukuan sebagai dokumen sumber untuk pembukuan APBD,
dan Arsip di Unit Anggaran.
6. Setelah APBD disahkan oleh pemerintah, Unit Anggaran melakukan
pembahasan Otorisasi Kredit Anggaran, Lembaran Kerja, dan Petunjuk
Operasi dengan Satuan Kerja. Selanjutnya OKA, LK, dan PO yang telah
disetujui didistribusikan ke Satuan Kerja untuk pengajuan SPP, Unit
Perbendaharaan untuk penerbitan SPMU, Unit Pembukuan sebagai dokumen
sumber pembukuan alokasi anggaran dan satu Arsip di Unit Anggaran.
7. Berdasarkan OKA, PO, dan LK Unit Perbendaharaan menyusun Surat
Keputusan Otorisasi dalam rangka pengendalian Kas Daerah.
8. Berdasarkan APBD Unit Pembukuan melakukan proses akuntansi anggaran.
Sedangkan OKA, PO, dan LK digunakan oleh Unit Pembukuan sebagai dasar
melakukan proses Akuntansi Alokasi Anggaran.
KEPALA DAERAH SATUAN KERJA
Catatan: Laporan keuangan hanya menyangkut informasi anggaran (APBD)
PROSEDUR AKUNTANSI ANGGARAN (APBD)
UNIT PEMBUKUAN
BAGAN ARUS












































































































































































































































































APBD
Posting
Cetak DTP
Pelaporan
Keuangan
Cek
Kebenaran
Proses PPK
DTP
Bandingkan DTP
dengan APBD
Benar?
Tidak
Benar?
Cetak
Laporan
Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan Lap. Keuangan
Ya
Tidak
Ya
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
14
PROSEDUR AKUNTANSI ANGGARAN
1. Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Unit Pembukuan akan
memposting jurnal penganggaran. Data APBD sudah terdapat dalam sistem
komputer yang merupakan hasil perekaman unit anggaran pada saat
membahas dan mengesahkan APBD. Proses posting ini dilakukan secara
komputer dan tidak memerlukan perekaman ulang data APBD. Di sini, jurnal
anggaran akan mencakup sekaligus jurnal estimasi pendapatan, apropriasi,
pembentukan cadangan, dan penerimaan pembiayaan dan saldo anggaran
lebih. Posting ini kemudian dicetak dalam bentuk Daftar Transaksi dan Posting
(DTP).
2. Untuk meyakinkan kebenaran hasil posting, data DTP kemudian dibandingkan
dengan APBD. Jika ada kesalahan, maka proses posting diulang kembali
sampai menghasilkan DTP yang sesuai dengan APBD.
3. Setelah DTP untuk APBD benar, dilakukan proses pembuatan Laporan
Pertanggungjawaban. Dalam proses ini dihasilkan lembar pengontrol yang
berfungsi sebagai alat untuk mengecek kebenaran proses pembuatan
pelaporan keuangan.
4. Jika lembar kontrol menunjukkan angka yang tidak sesuai, maka proses
pelaporan keuangan diulang sampai proses pelaporan keuangan benar. Jika
proses pelaporan keuangan sudah benar, maka Unit Pembukuan mencetak
Laporan Pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban yang dihasilkan
untuk sementara hanya berisi data anggaran (APBD).
5. Laporan Pertanggungjawaban yang dihasilkan selanjutnya didistribusikan ke
Kepala Daerah dan Satuan Kerja.
KEPALA DAERAH SATUAN KERJA
Catatan: Laporan keuangan hanya berisi data alokasi anggaran
ke masing-masing satuan kerja.
PROSEDUR AKUNTANSI ALOKASI ANGGARAN
UNIT PEMBUKUAN
BAGAN ARUS














































































































 
























































































































OKA
Posting
Cetak DTP
Pelaporan
Keuangan
Cek Kebenaran
Proses PPK
DTP
Bandingkan DTP
dengan OKA
Benar?
Ya
Benar?
Cetak Laporan
Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Akhir
Tahun?
Ya
Posting
Penutupan
Benar?
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Lap. Keuangan Lap. Keuangan
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
16
PROSEDUR ALOKASI ANGGARAN (OKA)
1. Berdasarkan dokumen sumber Otorisasi Kredit Anggaran, Unit Pembukuan
memposting jurnal penganggaran. Data OKA sudah terdapat dalam sistem
komputer yang merupakan hasil perekaman unit anggaran pada saat
membahas dan mengesahkan OKA. Proses posting ini dilakukan secara
komputer dan tidak memerlukan perekaman ulang data OKA. Posting ini
kemudian dicetak dalam bentuk Daftar Transaksi dan Posting (DTP).
2. Untuk meyakinkan kebenaran hasil posting, data DTP kemudian dibandingkan
dengan OKA. Jika ada kesalahan, maka proses posting diulang kembali
sampai menghasilkan DTP yang sesuai dengan OKA.
3. Setelah DTP untuk OKA benar, dilakukan proses pembuatan Laporan
Pertanggungjawaban. Dalam proses ini dihasilkan lembar pengontrol yang
berfungsi sebagai alat untuk mengecek kebenaran proses pembuatan
pelaporan keuangan.
4. Jika lembar kontrol menunjukkan angka yang tidak sesuai, maka proses
pelaporan keuangan diulang sampai proses pelaporan keuangan benar. Jika
proses pelaporan keuangan sudah benar, maka Unit Pembukuan mencetak
Laporan Pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban yang dihasilkan
untuk sementara hanya berisi data alokasi anggaran (OKA).
5. Laporan Pertanggungjawaban yang dihasilkan selanjutnya didistribusikan ke
Kepala Daerah dan Satuan Kerja.
BAGAN ARUS
SATUAN KERJA/PENYETOR
PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN
UNIT PERBENDAHARAAN UNIT PEMBUKUAN










































































































Surat Tanda
Setoran
Surat Setoran
STS yang
disahkan
STS
Posting
Bulanan
Cetak DTP
DTP
Bandingkan
DTP dan STS
Benar? Koreksi
Pelaporan
Keuangan
Cek Kebenaran
Proses PPK
Benar?
Cetak Laporan
Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Kirim ke Kepala
Daerah
Surat Tanda
Setoran
Pengesahan STS
STS
Tidak
Ya
Ya
Tidak
STS yang
disahkan
Perekaman STS
Rekap STS
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
18
PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN
1. Satuan Kerja atau Penyetor setelah melakukan pembayaran ke rekening Kas
Negara dan mendapat bukti setoran yaitu Surat Tanda Setoran (STS)
menyampaikan STS tersebut ke Unit Perbendaharaan.
2. Unit Perbendaharaan selanjutnya mengesahkan STS dengan memberi tera
ke STS tersebut. Unit Perbendaharaan selanjutnya merekam STS tersebut ke
dalam tabel STS dalam database, selanjutnya dibuat rekap STS. Satu
tembusan STS diserahkan ke Unit Pembukuan dan satu tembusan disimpan
sebagai arsip.
3. Unit Pembukuan mengarsipkan STS yang diterima dari Unit Perbendaharaan.
Secara bulanan Unit Pembukuan melakukan posting data STS yang sudah
terdapat dalam tabel STS divalidasi. Proses posting ini dilakukan secara
komputer dan tidak memerlukan perekaman ulang data STS. Dengan proses
posting ini maka data STS yang terdapat dalam tabel STS divalidasi akan
dicopy ke dalam tabel buku besar sesuai tabel posting rule yang tersedia
dalam database. Setelah dilakukan posting, selanjutnya dilakukan pencetakan
DTP. Selanjutnya DTP diteliti kebenarannya dan dibandingkan dengan STS.
Jika tidak benar proses posting diulang. Jika sudah benar, maka dilanjutkan
dengan proses pelaporan keuangan. Selanjutnya dilakukan cek kebenaran
proses pelaporan keuangan dengan membandingkan data yang dicetak dalam
lembar pengontrol. Jika belum benar, maka proses pelaporan keuangan
diulang. Jika sudah benar maka LK dicetak. Selanjutnya didistribusikan ke
Satuan Kerja, Kepala Daerah, dan Arsip.
BAGAN ARUS
PROSEDUR PENERIMAAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)
UNIT PERBENDAHARAAN &
KAS DAERAH UNIT VERIFIKASI UNIT PEMBUKUAN FIHAK KE TIGA















































































































































SPP
Daftar Gaji &
Potongan PFK
SPM Ikuti Prosedur Belanja
Lakukan Pembayaran
& Pungut Potongan
SPM
Nota Kredit
SPM
Nota Kredit
SPM
Nota Kredit
Daftar Gaji &
Potongan PFK
Ikuti Prosedur
Pembukuan &
Pelaporan
Lap. Keuangan
Lap. PFK Lap. PFK
Daftar Gaji &
Potongan PFK
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
20
PROSEDUR AKUNTANSI
PENERIMAAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)
1. Berdasarkan daftar gaji dan daftar potongan PFK, Unit Perbendaharaan akan
menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP). SPP akan direkam ke dalam
Database dan hasil perekaman tersebut akan dicetak. Hasil cetakan beserta
SPP akan dikirim ke Unit Verifikasi.
2. Unit Verifikasi melakukan verifikasi berkaitan dengan kebenaran materiil dan
formal SPP, serta kebenaran hasil rekaman dengan SPP. Jika Unit Verifikasi
menemukan ketidak benaran materiil dan formal di SPP, atau ketidak sesuaian
hasil rekaman dengan SPP maka Unit Verifikasi mengirimkan SPP beserta
Hasil rekamannya ke Unit Perbendaharaan, yang selanjutnya akan
memperbaikinya kemudian mengirimkannya kembali ke Unit Verifikasi.
Jika tidak ditemukan kesalahan, maka Unit Verifikasi akan membuat lembar
disposisi yang berisikan bahwa SPP dan Hasil rekaman SPP sudah benar
sehingga Unit Perbendaharaan sudah bisa mencetak SPM. SPP, hasil
rekaman SPP dan Lembar Disposisi akan dikirim ke Unit Perbendaharaan.
3. Unit Perbendaharaan akan menerima kembali SPP, hasil rekaman SPP dan
Disposisi Pencetakan SPM. Berdasarkan disposisi tersebut, Unit
Perbendaharaan akan mencetak SPMU 3 (tiga) lembar. SPMU akan dikirim ke
Kas daerah, Unit Pembukuan, dan arsip di Unit Perbendaharaan.
4. Berdasarkan SPMU yang diterima, Kas Daerah akan mentransfer dana ke
rekening Pihak Ketiga dan membuat 3 (tiga) lembar Nota Transfer sebagai
bukti transfer. Nota Transfer beserta SPMU akan dikirim ke Unit
Perbendaharaan, dan Nota Transfer akan diarsip di Kas Daerah.
5. Unit Perbendaharaan akan melakukan verifikasi terhadap Nota Transfer dan
SPMU yang diterima dari Kas Daerah untuk meneliti kebenaran apakah
transfer yang dilakukan oleh Kas Daerah telah sesuai dengan SPM yang
diterbitkan. Jika terjadi ketidaksesuaian, maka Unit Perbendaharaan akan
mengirimkannya kembali ke Kas Daerah, jika benar maka Nota Transfer dan
SPMU dikirim ke Unit Pembukuan.
6. Berdasarkan SPMU dan Nota Tranfer yang diterima dari Unit Perbendaharaan,
Unit Pembukuan mengarsipkan sementara sampai semua dokumen untuk
bulan transaksi yang sama terkumpul. Selanjutnya DS tersebut diproses dan
diposting dengan menggunakan data hasil perekaman Unit Perbendaharaan
dari database.
7. Dari posting tersebut akan dicetak DTP. DTP tersebut akan diverifikasi dengan
membandingkan DTP dengan DS (SPMU, STS, dll.). Jika dari hasil verifikasi
ditemukan ada ketidaksesuaian antara DTP dan DS maka akan dilakukan
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
21
proses posting dan pencetakan DTP kembali. Jika DTP sudah sesuai dengan
dokumen sumbernya akan dilakukan proses pembuatan LPJ.
8. Proses pembuatan LPJ dilakukan dengan menggunakan data dari database
yang sama. Dari hasil proses pembuatan LPJ akan tercetak lembar pengontrol
yang akan diverifikasi untuk menguji kebenaran proses komputer dalam
membuat LPJ. Jika dari hasil verifikasi lembar pengontrol ditemukan kesalahan
proses pembuatan LPJ maka proses pembuatan LPJ diulang kembali sampai
proses pembuatan LPJ benar.
9. Jika proses pembuatan LPJ sudah benar maka LPJ akan dicetak. LPJ terdiri
dari laporan perhitungan, neraca, laporan arus kas dan laporan PFK. LPJ akan
dikirim ke Pihak Ketiga, Kas Daerah, Kepala Daerah, dan arsip.
BAGAN ARUS
SATUAN KERJA UNIT VERIFIKASI
PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA OPERASIONAL BEBAN TETAP
UNIT PERBENDAHARAAN UNIT PEMBUKUAN





























































































































































































































































































SPP
Bukti Pendukung
SPP
Bukti
SPP
Bukti
SPP SPP
Teliti
Kelengkapan
Leng
kap?
Tidak
Perekaman &
Cetak Hasil
SPP
Ya
Printout
Rekaman
Printout
Rekaman
Verifikasi SPP
dengan SKO, Bukti
Pendukung dan
Printout
Benar?
SPP
Disposisi
Cetak SPMU
Printout Rekaman
Cetak SPMU
Disposisi
SPM
SPM
SPM
SPM
SPMU
Posting
Bulanan
Cetak DTP
DTP
Bandingkan DTP
dan SPMU
Benar? Koreksi
Pelaporan
Keuangan
Cek Kebenaran
Proses PPK
Benar?
Cetak Laporan
Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Kirim ke Kepala
Daerah
Bukti
Pendukung
Bukti
Pendukung
Bukti
Pendukung
Bukti Pendukung
Printout Rekaman
Disposisi
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Menerima Bukti
pendukung dari
rekanan
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
23
PROSEDUR AKUNTANSI
BELANJA OPERASIONAL BEBAN TETAP
1. Berdasarkan bukti-bukti pendukung yang diterima dari rekanan, Satuan Kerja
mengajukan SPP ke Unit Perbendaharaan disertai dengan bukti pendukung
antara lain faktur pembelian dan bukti pendukung lainnya.
2. Unit Perbendaharaan pertama meneliti kelengkapan dokumen SPP dan bukti
pendukung. Bila tidak lengkap maka berkas tersebut dikembalikan ke Satuan
Kerja. Bila sudah lengkap maka berkas SPP tersebut disampaikan ke petugas
Perekaman untuk direkam ke dalam tabel SPP dalam database, selanjutnya
dibuat printout rekaman dan dilampirkan ke berkas SPP. Berkas tersebut
selanjutnya disampaikan ke Unit Verifikasi.
3. Unit Verifikasi meneliti kebenaran perekaman SPP yaitu membandingkan
antara SPP dengan printout rekaman. Jika terdapat kesalahan dikembalikan ke
petugas perekaman. Jika sudah benar Unit Verifikasi meneliti kebenaran
hukum SPP dan bukti pendukungnya. Selanjutnya meneliti kesesuaian SPP
dengan SKO yang dapat dilakukan dengan membandingkan data SPP yang
sudah direkam dengan data SKO yang sudah ada dalam database. Jika tidak
sesuai maka dikembalikan ke Unit Perbendaharaan. Jika sudah sesuai maka
Unit Verifikasi dengan menggunakan menu komputer menyetujui SPP yang
secara otomatis komputer merekam data SPP ke dalam tabel SPMU dan
mencetak lembar disposisi cetak SPMU. Berkas SPP, dokumen pendukung,
printout rekaman, dan lembar disposisi cetak SPMU ke Unit Perbendaharaan.
4. Unit Perbendaharaan setelah menerima berkas dari Unit Verifikasi
selanjutnya mencetak SPMU berdasarkan data yang sekarang sudah terdapat
di tabel SPMU. Unit Perbendaharaan tidak dapat mengisi atau mengubah tabel
SPMU. Wewenang tersebut hanya diberikan kepada Unit Verifikasi. Unit
Perbendaharaan diberi hak membaca tabel tersebut sehingga unit ini dapat
mencetak SPMU. SPMU tersebut selanjutnya didistribusikan ke Satuan Kerja,
Unit Pembukuan, dan Arsip.
5. Unit Pembukuan mengarsipkan SPMU yang diterima dari Unit
Perbendaharaan. Secara bulanan Unit Pembukuan melakukan posting data
SPMU yang sudah terdapat dalam tabel SPMU. Proses posting ini dilakukan
secara komputer dan tidak memerlukan perekaman ulang data SPMU. Dengan
proses posting ini maka data SPMU yang terdapat dalam tabel SPMU akan
dicopy ke dalam tabel buku besar sesuai tabel posting rule yang tersedia
dalam database. Setelah dilakukan posting, selanjutnya dilakukan pencetakan
DTP dan DTP diteliti kebenarannya dan dibandingkan dengan SPMU. Jika
tidak benar proses posting diulang. Jika sudah benar, maka dilanjutkan dengan
proses pelaporan keuangan. Selanjutnya dilakukan cek kebenaran proses
pelaporan keuangan dengan membandingkan data yang dicetak dalam lembar
pengontrol. Jika belum benar, maka proses pelaporan keuangan diulang. Jika
sudah benar maka LPJ dicetak. Selanjutnya didistribusikan ke Satuan Kerja,
Kepala Daerah, dan Arsip.
BAGAN ARUS
PROSEDUR AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN UUDP (SPJ)
SATUAN KERJA UNIT PERBENDAHARAAN UNIT VERIFIKASI UNIT PEMBUKUAN 

























































































































































































































Teliti Kelengkapan
Lengkap?
Tidak
Perekaman &
Cetak Hasil
Ya
Verifikasi SPJ
dengan Faktur,
Buku UUDP,
Printout rekaman
Benar?
Disposisi Pengesahan
Sisa UUDP
Sahkan SPJ
SPJ Sah
SPJ Sah
Dikirim ke Unit
Perlengkapan
SPJ Sah
Posting
Bulanan
Cetak DTP
DTP
Bandingkan
DTP dan SPM
Benar? Koreksi
Pelaporan
Keuangan
Cek Kebenaran
Proses PPK
Benar?
Cetak Laporan
Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Kirim ke Kepala
Daerah
SPJ
Faktur
Faktur
SPJ
Faktur
SPJ
Faktur
SPJ
Faktur
SPJ
Printout
Rekaman
Faktur
SPJ
Printout
Rekaman
Faktur
SPJ
Printout
Disposisi
Faktur
SPJ
Printout
SPJ Sah
SPJ Sah
SPJ Sah
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Disposisi
Menerima faktur
dari Rekanan
Buat SPJ
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
25
PROSEDUR AKUNTANSI
PERTANGGUNGJAWABAN UUDP (SPJ)
1. Berdasarkan bukti pengeluaran yang diterima dari rekanan antara lain berupa
faktur, Satuan Kerja mengajukan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ke Unit
Perbendaharaan yang disertai dengan bukti pendukung.
2. Unit Perbendaharaan pertama meneliti kelengkapan dokumen SPJ, faktur,
dan bukti pendukung lainnya. Bila tidak lengkap maka berkas tersebut
dikembalikan ke Satuan Kerja. Bila sudah lengkap maka berkas SPJ tersebut
disampaikan ke petugas Perekaman untuk direkam ke dalam tabel SPJ dalam
database, selanjutnya dibuat printout rekaman dan dilampirkan ke berkas SPJ.
Berkas tersebut selanjutnya disampaikan ke Unit Verifikasi.
3. Unit Verifikasi meneliti kebenaran perekaman SPJ yaitu membandingkan
antara SPJ dengan printout rekaman. Jika terdapat kesalahan dikembalikan ke
petugas perekaman. Jika sudah benar Unit Verifikasi meneliti kebenaran
hukum SPJ, Faktur, dan bukti pendukungnya. Selanjutnya meneliti kesesuaian
SPJ dengan SKO dan SPM Beban Sementaranya. Verifikasi ini dapat
dilakukan dengan membandingkan data SPJ yang sudah direkam dengan data
SKO dan data SPM Beban Sementara yang sudah ada dalam database. Jika
tidak sesuai maka dikembalikan ke Unit Perbendaharaan. Jika sudah sesuai
maka Unit Verifikasi dengan menggunakan menu komputer menyetujui SPJ
yang secara otomatis komputer merekam data SPJ ke dalam tabel SPJ
divalidasi dan mencetak lembar disposisi cetak SPJ Sah. Berkas SPJ, Faktur,
dokumen pendukung, printout rekaman, dan lembar disposisi cetak SPJ ke
Unit Perbendaharaan.
4. Unit Perbendaharaan setelah menerima berkas dari Unit Verifikasi
selanjutnya mensahkan SPJ berdasarkan data yang sekarang sudah terdapat
di tabel SPJ divalidasi. Unit Perbendaharaan tidak dapat mengisi atau
mengubah tabel SPJ divalidasi. Wewenang tersebut hanya diberikan kepada
Unit Verifikasi. Unit Perbendaharaan diberi hak membaca tabel tersebut
sehingga unit ini dapat mensahkan SPJ. SPJ tersebut selanjutnya
didistribusikan ke Satuan Kerja, Unit Pembukuan, dan Arsip.
5. Unit Pembukuan mengarsipkan SPJ Sah yang diterima dari Unit
Perbendaharaan. Secara bulanan Unit Pembukuan melakukan posting data
SPJ yang sudah terdapat dalam tabel SPJ divalidasi. Proses posting ini
dilakukan secara komputer dan tidak memerlukan perekaman ulang data SPJ.
Dengan proses posting ini maka data SPJ yang terdapat dalam tabel SPJ
divalidasi akan dicopy ke dalam tabel buku besar sesuai tabel posting rule
yang tersedia dalam database. Setelah dilakukan posting, selanjutnya
dilakukan pencetakan DTP, DTP diteliti kebenarannya dan dibandingkan
dengan SPJ Sah. Jika tidak benar proses posting diulang. Jika sudah benar,
maka dilanjutkan dengan proses pelaporan keuangan. Selanjutnya dilakukan
cek kebenaran proses pelaporan keuangan dengan membandingkan data
yang dicetak dalam lembar pengontrol. Jika belum benar, maka proses
pelaporan keuangan diulang. Jika sudah benar maka LPJ dicetak. Selanjutnya
didistribusikan ke Satuan Kerja, Kepala Daerah, dan Arsip.
BAGAN ARUS
UNIT PERBENDAHARAAN PEMBUKUAN
PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA MODAL BEBAN TETAP
REKANAN SATUAN KERJA UNIT VERIFIKASI















































































































































































































































































































































Teliti
Kelengkapan
Leng-kap?
Tidak
Perekaman &
Cetak Hasil
Ya
Verifikasi SPP
dengan SKO,
BAST & Faktur
Benar?
Disposisi Cetak
SPM
Cetak SPM
SPM
SPM
SPM
SPM
SPM
Posting
Bulanan
Cetak DTP
DTP
Bandingkan
DTP dan SPM
Benar? Koreksi
Pelaporan
Keuangan
Cek Kebenaran
Proses PPK
Benar?
Cetak Laporan
Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Kirim ke Kepala
Daerah
Buat Berita
Acara Serah
Terima Barang
BASTB
Buat SPP
Faktur
BASTB
SPP
Faktur
BASTB
SPP
Faktur
BASTB
SPP
Faktur
BASTB
SPP
Printout
Rekaman
Faktur
BASTB
SPP
Printout
Rekaman
Faktur
BASTB
SPP
Printout
Disposisi
Faktur
BASTB
SPP
Printout
Disposisi
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Faktur Faktur
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
27
PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA MODAL BEBAN TETAP
1. Rekanan mengirimkan barang disertai Faktur Tagihan ke Satuan Kerja.
2. Satuan Kerja setelah menerima barang membuat Berita Acara Serah Terima
Barang (BASTB). Setelah BASTB ditandatangani, Satuan Kerja membuat
SPP. Selanjutnya mengajukan SPP, Faktur, BASTB dan bukti pendukung
lainnya ke Unit Perbendaharaan.
3. Unit Perbendaharaan pertama meneliti kelengkapan dokumen SPP, faktur,
BASTB dan bukti pendukung. Bila tidak lengkap maka berkas tersebut
dikembalikan ke Satuan Kerja. Bila sudah lengkap maka berkas SPP tersebut
disampaikan ke petugas Perekaman untuk direkam ke dalam tabel SPP dalam
database, selanjutnya dibuat printout rekaman dan dilampirkan ke berkas SPP.
Berkas tersebut selanjutnya disampaikan ke Unit Verifikasi.
4. Unit Verifikasi meneliti kebenaran perekaman SPP yaitu membandingkan
antara SPP dengan printout rekaman. Jika terdapat kesalahan dikembalikan ke
petugas perekaman. Jika sudah benar Unit Verifikasi meneliti kebenaran
hukum SPP, Faktur, BASTB dan bukti pendukungnya. Selanjutnya meneliti
kesesuaian SPP dengan SKO yang dapat dilakukan dengan membandingkan
data SPP yang sudah direkam dengan data SKO yang sudah ada dalam
database. Jika tidak sesuai maka dikembalikan ke Unit Perbendaharaan. Jika
sudah sesuai maka Unit Verifikasi dengan menggunakan menu komputer
menyetujui SPP yang secara otomatis komputer merekam data SPP ke dalam
tabel SPMU dan mencetak lembar disposisi cetak SPMU. Berkas SPP, Faktur,
BASTB, dokumen pendukung, printout rekaman, dan lembar disposisi cetak
SPMU ke Unit Perbendaharaan.
5. Unit Perbendaharaan setelah menerima berkas dari Unit Verifikasi
selanjutnya mencetak SPMU berdasarkan data yang sekarang sudah terdapat
di tabel SPMU. Unit Perbendaharaan tidak dapat mengisi atau mengubah tabel
SPMU. Wewenang tersebut hanya diberikan kepada Unit Verifikasi. Unit
Perbendaharaan diberi hak membaca tabel tersebut sehingga unit ini dapat
mencetak SPMU. SPMU tersebut selanjutnya didistribusikan ke Satuan Kerja,
Unit Pembukuan, dan Arsip.
6. Unit Pembukuan mengarsipkan SPMU yang diterima dari Unit
Perbendaharaan. Secara bulanan Unit Pembukuan melakukan posting data
SPMU yang sudah terdapat dalam tabel SPMU. Proses posting ini dilakukan
secara komputer dan tidak memerlukan perekaman ulang data SPMU. Dengan
proses posting ini maka data SPMU yang terdapat dalam tabel SPMU akan
dicopy ke dalam tabel buku besar sesuai tabel posting rule yang tersedia
dalam database. Setelah dilakukan posting, selanjutnya dilakukan pencetakan
DTP. Selanjutnya DTP diteliti kebenarannya dan dibandingkan dengan SPMU.
Jika tidak benar proses posting diulang. Jika sudah benar, maka dilanjutkan
dengan proses pelaporan keuangan. Selanjutnya dilakukan cek kebenaran
proses pelaporan keuangan dengan membandingkan data yang dicetak dalam
lembar pengontrol. Jika belum benar, maka proses pelaporan keuangan
diulang. Jika sudah benar maka LPJ dicetak. Selanjutnya didistribusikan ke
Satuan Kerja, Kepala Daerah, dan Arsip.
BAGAN ARUS
Jumlah PFK yang harus ditransfer
KAS DAERAH PIHAK KE TIGA
PROSEDUR PENGELUARAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)
UNIT PERBENDAHARAAN UNIT VERIFIKASI UNIT PEMBUKUAN












































































































































































































SPMU Rekapitulasi PFK
Proses Transfer Ke
Pihak Ketiga
Rekapitulasi PFK
SPMU
Nota Transfer
Verifikasi
SPMU
Nota Transfer
SPMU
Nota Transfer
Ikuti Proses Pembukuan
& Pelaporan Keuangan
Lap. Keuangan Lap. PFK
Lap. PFK
SPMU
SPMU
Nota Transfer
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
29
PROSEDUR AKUNTANSI
PENGELUARAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)
1. Berdasarkan rekapitulasi PFK, Unit Perbendaharaan akan menerbitkan SPP.
SPP akan direkam ke dalam Database dan hasil perekaman tersebut akan
dicetak. Hasil cetakan beserta SPP akan dikirim ke Unit Verifikasi.
2. Unit Verifikasi melakukan verifikasi berkaitan dengan kebenaran materiil dan
formal SPP, serta kebenaran hasil rekaman dengan SPP. Jika Unit Verifikasi
menemukan ketidak benaran materiil dan formal di SPP, atau ketidaksesuaian
hasil rekaman dengan SPP maka Unit Verifikasi mengirimkan SPP beserta
hasil rekamannya ke Unit Perbendaharaan. Unit Perbendaharaan akan
memperbaikinya kemudian mengirimkannya kembali ke Unit Verifikasi.
Jika tidak ditemukan kesalahan, maka Unit Verifikasi akan membuat lembar
disposisi yang berisikan bahwa SPP dan Hasil rekaman SPP sudah benar
sehingga Unit Perbendaharaan sudah bisa mencetak SPM. SPP, Hasil
Rekaman SPP dan Lembar Disposisi akan dikirim ke Unit Perbendaharaan.
3. Unit Perbendaharaan akan menerima kembali SPP, hasil rekaman SPP dan
Disposisi Pencetakan SPM. Berdasarkan disposisi tersebut, Unit
Perbendaharaan akan mencetak SPMU 3 (tiga) lembar. SPMU akan dikirim ke
Kas daerah dan arsip di Unit Perbendaharaan.
4. Berdasarkan SPMU yang diterima, Kas Daerah akan mentransfer dana ke
Pihak Ketiga dan membuat 3 (tiga) lembar Nota Transfer sebagai bukti
transfer. Nota transfer beserta SPMU akan dikirim ke Unit Perbendaharaan,
dan Nota Transfer akan dikirim ke Pihak Ketiga dan arsip di Kas Daerah.
5. Unit Perbendaharaan akan melakukan verifikasi terhadap Nota Transfer dan
SPMU yang diterima dari Kas Daerah untuk meneliti kebenaran apakah
transfer dan yang dilakukan oleh Kas Daerah telah sesuai dengan SPM yang
diterbitkan. Jika terjadi ketidaksesuaian, maka Unit Perbendaharaan akan
mengirimkannya kembali ke Kas Daerah, jika benar maka Nota Transfer dan
SPMU dikirim ke Unit Pembukuan.
6. Berdasarkan SPMU dan Nota Transfer yang diterima dari Unit
Perbendaharaan, Unit Pembukuan mengarsipkan sementara sampai semua
dokumen untuk bulan transaksi yang sama terkumpul. Selanjutnya DS tersebut
diproses dan diposting dengan menggunakan data hasil perekaman Unit
Perbendaharaan dari database.
7. Dari posting tersebut akan dicetak DTP. DTP tersebut akan diverifikasi dengan
membandingkan DTP dengan DS (SPMU, STS, dll.). Jika dari hasil verifikasi
ditemukan ada ketidaksesuaian antara DTP dan DS maka akan dilakukan
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
30
proses posting dan pencetakan DTP kembali. Jika DTP sudah sesuai dengan
dokumen sumbernya akan dilakukan proses pembuatan LPJ.
8. Proses pembuatan LPJ dilakukan dengan menggunakan data dari database
yang sama. Dari hasil proses pembuatan LPJ akan tercetak lembar pengontrol
yang akan diverifikasi untuk menguji kebenaran proses komputer dalam
membuat LPJ. Jika dari hasil verifikasi lembar pengontrol ditemukan kesalahan
proses pembuatan LPJ maka proses pembuatan LPJ diulang kembali sampai
proses pembuatan LPJ benar.
9. Jika proses pembuatan LPJ sudah benar maka LPJ akan dicetak. LPJ terdiri
dari Laporan Perhitungan, Neraca, Laporan Arus Kas dan Laporan PFK. LPJ
akan dikirim ke Pihak Ketiga, Kas Daerah, Kepala Daerah, dan arsip.
BAGAN ARUS
BUMD/PERUSAHAAN SEKDA/KEPALA DAERAH
PROSEDUR PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH/INVESTASI PERMANEN
KAS DAERAH UNIT PERBENDAHARAAN UNIT VERIFIKASI UNIT PEMBUKUAN




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SPP
MoU PMP
Teliti untuk Proses
Pencairan
SPMU
MoU PMP
Nota Transfer
Siapkan Bukti
PMP
Bukti PMP
Nota Transfer
SPMU
Teliti, siapkan
Nota Transfer
SPMU
Nota Transfer
OKA Belanja
Modal
Rencana PMP
MoU PMP
Siapkan& Rekam
SPP
OKA Belanja
Modal
Rencana PMP
MoU PMP
SPP
OKA Belanja
Modal
Rencana PMP
MoU PMP
SPMU
SPMU
Nota Transfer
Bukti PMP
SPP
OKA Belanja
Modal
Rencana PMP
MoU PMP
SPP
OKA Belanja
Modal
Rencana PMP
MoU PMP
MoU PMP
Teliti untuk
Persetujuan
SPMU
Nota Transfer
Bukti PMP 2
Posting Bulanan &
Cetak DTP
Daftar Transaksi &
Posting
Proses Pelaporan
Bulanan
Lembar Pengontrol
Laporan PMP
Laporan
Keuangan
SPMU
Nota Transfer
Bukti PMP
Cek Kebenaran Proses
Pembuatan Lap.
Keuangan, bila benar
cetak laporan
Laporan PMP
Laporan
Keuangan
Tidak
Verifikasi Ya
Keabsahan PMP
Verifikasi, Disposisi
cetak SPM setelah
persetujuan Kepala
Daerah
Bandingkan DTP dan
SPMU, Nota Transfer
Cetak SPMU
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
32
PROSEDUR AKUNTANSI
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH/INVESTASI PERMANEN
1. Kepala Daerah/Setda berdasarkan Rencana Penyertaan Modal Pemerintah
(Rencana PMP) yang telah disetujui dalam APBD membuat Memorandum of
Understanding Penyertaan Modal Pemerintah (MoU PMP) dengan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD)/Perusahaan dimana pemerintah daerah akan
melakukan penyertaan atau investasi permanen.
2. Berdasarkan MoU PMP yang telah disepakati, Unit Perbendaharaan
menyiapkan proses pencairannya berdasarkan Otorisasi Kredit Anggaran
Belanja Modal (OKA Belanja Modal) dan Rencana PMP. Menyiapkan dan
merekam SPP dalam komputer akuntansi.
3. Unit Perbendaharaan menyerahkan MoU PMP, Rencana PMP, OKA Belanja
Modal dan SPP kepada Unit Verifikasi.
4. Unit Verifikasi melakukan verifikasi untuk kebenaran formal dan material
PMP, bila memenuhi persyaratan membuat Disposisi kepada Unit
Perbendaharaan untuk membuat SPMU, mengirimkan Mou PMP, Rencana
PMP, OKA Belanja Modal dan SPP kepada Kepala Daerah/Setda.
5. Kepala Daerah/Setda meneliti kesesuaian dokumen-dokumen tersebut
dengan MoU PMP yang dimilikinya untuk memberi persetujuan dalam lembar
disposisi dan mengirimkan dokumen-dokumen tersebut kepada Unit
Perbendaharaan.
6. Berdasarkan Mou PMP, Rencana PMP, OKA Belanja Modal dan SPP yang
telah didisposisi persetujuan Kepala Daerah/Setda, Unit Perbendaharaan
mencetak SPMU dan mengirimkan SPMU (bila perlu disertai foto copy MoU
PMP) kepada BUMD/Perusahaan yang dimaksud.
7. BUMD/Perusahaan meneliti kesesuaian SPMU dengan persyaratan dalam
MoU PMP untuk proses pencairan SPMU. Bila telah sesuai kesepakatan
mengajukan SPMU kepada Kas Daerah.
8. Kas Daerah meneliti keabsahan SPMU, menyiapkan Nota Transfer dan
mentransfer dana tersebut ke rekening BUMD/Perusahaan yang
bersangkutan. Mengirimkan copy SPMU dan Nota Transfer kepada Unit
Perbendaharaan, dan menyimpan satu copy untuk arsip.
9. Berdasarkan Nota Transfer dari Kas Daerah, BUMD/Perusahaan membuat
Bukti PMP dan menyerahkan 2 (dua) rangkap Bukti PMP kepada Pemerintah
Daerah melalui Unit Perbendaharaan dan menyimpan satu copy untuk arsip.
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
33
10. Unit Perbendaharaan menerima copy SPMU dan Nota Transfer dari Kas
Daerah, menerima dua copy Bukti PMP dari BUMD/Perusahaan, meneruskan
dokumen-dokumen tersebut kepada Unit Verfikasi dan mengarsipkan satu
copy Bukti PMP.
11. Unit Verifikasi melakukan verifikasi untuk meyakini keabsahan/legalitas Unit
PMP, bila telah sesuai menyerahkannya kepada Unit Pembukuan.
12. Unit Pembukuan menerima SPMU, Nota Transfer dan Bukti PMP, menyimpan
sementara untuk posting bulanan. Pada akhir bulan memposting transaksi
tersebut dan mencetak DTP.
13. Unit Pembukuan memverikasi kebenaran DTP dengan membandingkannya
dengan SPMU dan Nota Transfer, bila belum benar lakukan kembali proses
posting bulanan, bila telah sesuai lakukan proses pelaporan bulanan.
14. Unit Pembukuan mengecek kebenaran proses pelaporan bulanan dari data
Lembar Pengontrol, bila telah benar cetak LPJ dan Laporan PMP.
15. Unit Keuangan melalui Kepala Unit Keuangan menyerahkan LPJ dan Laporan
PMP kepada Kepala Daerah/Setda, dan mengarsipkan satu copy.
BAGAN ARUS
SATUAN KERJA UNIT PERLENGKAPAN UNIT PEMBUKUAN

 PROSEDUR AKUNTANSI PENCATATA N ASET TETAP




































































































































































































































































































Prosedur Belanja Modal
Beban Tetap
SPPA
Posting
Bulanan
Cetak DTP
DTP
Bandingkan DTP
dan SPPA
Benar? Koreksi
Pelaporan
Keuangan
Cek Kebenaran
Proses PPK
Benar?
Cetak Laporan
Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Kirim ke Kepala
Daerah
Faktur
BAST
Cek Kebenaran
SPPA dg BAST,
Faktur dg BAST
Perekaman &
Cetak Hasil
Cek kebenaran
Perekaman
BAST
Benar?
Ya
Tidak
Faktur
Printout
Rekaman
Benar?
Pelaporan BM/KN
Laporan BM/KN
SPPA
Faktur
BAST
SPPA
Faktur
BAST
Laporan BM/KN
Siapkan SPPA
BAST
Faktur
SPPA
Lembar
Pengontrol
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
35
PROSEDUR AKUNTANSI PENCATATAN ASET TETAP
1. Satuan Kerja setelah sebagaimana telah diuraikan dalam prosedur akuntansi
belanja modal beban tetap, membuat BASTB yang disertai faktur. Selain itu
sebagaimana telah diuraikan dalam prosedur penghapusan aset tetap Satuan
Kerja menerima Berita Acara Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara
(BAPBM/KN). Berdasarkan dokumen tersebut, Satuan Kerja membuat Surat
Pemberitahuan Pencatatan Aset (SPPA). Selanjutnya SPPA dilampiri BASTB,
Faktur, BAPBM/KN disampaikan ke Unit Perlengkapan.
2. Unit Perlengkapan pertama meneliti kelengkapan dokumen dengan
membandingkan SPPA dengan BASTB, dan BAPBM/KN. Selanjutnya
membandingkan faktur dan BASTB. Jika belum benar dikembalikan ke Satuan
Kerja. Jika sudah benar dilakukan perekaman rincian aset tetap sampai ke
sub-sub kelompok aset tetap ke dalam tabel aset dalam database. Selanjutnya
dicetak hasil perekaman, untuk dilakukan pengecekan kebenaran perekaman.
Jika perekaman belum benar, maka dilakukan perbaikan perekaman. Jika
sudah benar, dilakukan proses pelaporan Barang Milik/Kekayaan Negara
(BM/KN). Laporan BM/KN adalah laporan mengenai aset tetap yang bukan
merupakan bagian dari Laporan Pertanggungjawaban. Laporan BM/KN antara
lain berupa Buku Inventaris, Laporan Mutasi Barang Triwulan, dan Laporan
Tahunan Inventaris. Laporan BM/KN didistribusikan ke Satuan Kerja dan Arsip.
SPPA, Faktur, BASTB, dan BAPBM/KN disampaikan ke Unit Pembukuan.
3. Unit Pembukuan mengarsipkan berkas pencatatan aset yang diterima dari
Unit Perlengkapan. Secara bulanan Unit Pembukuan melakukan posting data
aset yang sudah terdapat dalam tabel aset. Proses posting ini dilakukan
secara komputer dan tidak memerlukan perekaman ulang data aset. Dengan
proses posting ini maka data aset yang terdapat dalam tabel aset akan dicopy
ke dalam tabel buku besar sesuai tabel posting rule yang tersedia dalam
database. Setelah dilakukan posting, selanjutnya dilakukan pencetakan DTP.
Selanjutnya DTP diteliti kebenarannya dan dibandingkan dengan SPPA. Jika
tidak benar proses posting diulang. Jika sudah benar, maka dilanjutkan dengan
proses pelaporan keuangan. Selanjutnya dilakukan cek kebenaran proses
pelaporan keuangan dengan membandingkan data yang dicetak dalam lembar
pengontrol. Jika belum benar, maka proses pelaporan keuangan diulang. Jika
sudah benar maka LPJ dicetak. Selanjutnya didistribusikan ke Satuan Kerja,
Kepala Daerah dan Arsip.
BAGAN ARUS
SATUAN KERJA UNIT PERLENGKAPAN SETDA/KEPALA DAERAH
PROSEDUR PENGHAPUSAN ASET TETAP
















































































































































































































































































SPH BM/KN
SPH BM/KN
Lakukan penelitian
sesuai dengan Aturan
Penghapusan Aset
Tetap, Cek Phisik bila
perlu
SPH BM/KN
Laporan Hasil Penelitian
Konsep BA
Penghapusan
Teliti & Persetujuan
SPH BM/KN
Konsep BA
Penghapusan
Tandatangan BA
Penghapusan
Lanjut Ke Bagan
Arus Akuntansi
Aset Tetap
Laporan
BM/KN
SPH BM/KN
Konsep BA
Penghapusan
SPH BM/KN
SPH BM/KN
Laporan Hasil Penelitian
Konsep BA
Penghapusan
SPH BM/KN
Laporan Hasil Penelitian
Konsep BA
Penghapusan
SPH BM/KN
Laporan Hasil Penelitian
Konsep BA
Penghapusan
BA ditandatangani oleh
pihak-pihak terkait
BA
Penghapusan
BA
Penghapusan
BA ditandatangani
oleh pimpinan
Satker terkait
SPPA SPPA
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
37
PROSEDUR PENGHAPUSAN ASET TETAP
1. Bila terdapat aset tetap yang rusak berat, berlebih atau tidak akan digunakan
lagi, Satuan Kerja mengajukan Surat Permohonan Penghapusan Barang
Milik/Kekayaan Negara (SPH BM/KN) kepada Kepala Daerah/Sekretaris
Daerah (Setda) sesuai dengan batasan wewenang penghapusan barang yang
berlaku.
2. Kepala Daerah/Setda mendisposisikan SPH BM/KN kepada Unit
Perlengkapan.
3. Unit Perlengkapan meneliti kesesuaian SPH BM/KN dengan Peraturan
Penghapusan Aset Tetap dan Laporan BM/KN Satuan Kerja yang
bersangkutan yang ada di Unit Perlengkapan. Unit Perlengkapan dapat
melakukan cek phisik barang tersebut sesuai ketentuan penghapusan.
4. Berdasarkan hasil penelitian, Unit Keuangan membuat Laporan Hasil
Penelitian dan Konsep BAPBM/KN, mengajukan Konsep BAPBM/KN, Laporan
Hasil Penelitian dan SPH BM/KN kepada Kepala Daerah/Setda.
5. Kepala Daerah/Setda meneliti dan memberikan persetujuan penghapusan
dan mengembalikan dokumen-dokumen tersebut kepada Unit Perlengkapan.
6. Unit Perlengkapan mengirimkan Konsep Berita Acara (BA) Penghapusan dan
foto copy SPH BM/KN kepada Satuan Kerja, mengarsipkan SPH BM/KN asli
dan Laporan Hasil Penelitian.
7. Pimpinan Satuan Kerja menandatangani Konsep BAPBM/KN dan
mengembalikannya kepada Unit Perlengkapan.
8. Unit Perlengkapan menerima Konsep BAPBM/KN dan sesuai prosedur yang
berlaku untuk barang yang dihapus meminta tanda tangan pihak-pihak terkait
untuk keabsahan BA.
9. Unit Perlengkapan mengirimkan satu copy BAPBM/KN kepada Satuan Kerja
untuk dibuat Surat Permintaan Pencatatan Aset (SPPA), dalam hal ini
penghapusan barang dari pembukuan.
10. Satuan Kerja mengirimkan SPPA kepada Unit Perlengkapan untuk diproses
lebih lanjut sesuai dengan proses pencatatan aset tetap.
BAGAN ARUS
KAS DAERAH UNIT VERIFIKASI
PROSEDUR AKUNTANSI PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
UNIT PERBENDAHARAAN UNIT PEMBUKUAN 



























































































































































































APBD
Perekaman &
Cetak Hasil
SPP
Printout
Rekaman
SPP
Printout
Rekaman
Verifikasi SPP
dengan SKO,
Printout
Benar?
Disposisi
Cetak SPM
SPP
Printout Rekaman
Disposisi
SPP
Printout Rekaman
Disposisi
Cetak SPM
SPM
SPM
SPM
SPM
Posting
Bulanan
Cetak DTP
DTP
Bandingkan
DTP dan SPM
Benar? Koreksi
Pelaporan
Keuangan
Benar?
Cetak Laporan
Keuangan
Lap. Keuangan Lap. Keuangan 1 -3
Kirim ke Kepala
Daerah
PERDA
Cadangan
Lembar Pengontrol
Cek Kebenaran Proses
Pembuatan Lap.
Keuangan, bila benar
cetak laporan
Tidak
Ya
Siapkan SPP
SPP
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Transfer ke
Rekening Dana
Cadangan
Nota Transfer Nota Transfer
SPM
Nota Transfer
Lap. Dana Cadangan
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
39
PROSEDUR AKUNTANSI
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
1. Berdasarkan APBD dan Perda Cadangan yang ditetapkan, Unit
Perbendaharaan akan menerbitkan SPP. SPP akan direkam ke dalam
Database dan hasil perekaman tersebut akan dicetak. Hasil cetakan beserta
SPP akan dikirim ke Unit Verifikasi.
2. Unit Verifikasi melakukan verifikasi berkaitan dengan kebenaran materiil dan
formal SPP, serta kebenaran hasil rekaman dengan SPP. Jika Unit Verifikasi
menemukan ketidakbenaran materiil dan formal di SPP, atau ketidaksesuaian
hasil rekaman dengan SPP maka Unit Verifkasi mengirimkan SPP beserta
hasil rekamannya ke Unit Perbendaharaan, yang selanjutnya akan
memperbaikinya dan kemudian mengirimkannya kembali ke Unit Verifikasi.
Jika tidak ditemukan kesalahan, maka Unit Verifikasi akan membuat lembar
disposisi yang berisikan bahwa SPP dan Hasil rekaman SPP sudah benar
sehingga Unit Perbendaharaan sudah bisa mencetak SPM.
3. Unit Perbendaharaan akan menerima kembali SPP, hasil rekaman SPP dan
Disposisi Pencetakan SPM. Berdasarkan disposisi tersebut, Unit
Perbendaharaan akan mencetak SPM 3 (tiga) lembar. SPM akan dikirim ke
Kas Daerah, Unit Pembukuan dan arsip di Unit Perbendaharaan.
4. Berdasarkan SPM yang diterima, Kas Daerah akan mentransfer dana ke
rekening Dana Cadangan dan membuat 3 (tiga) lembar Nota Transfer sebagai
bukti transfer. Nota transfer dikirim ke Unit Perbendaharaan, Unit Pembukuan
dan arsip.
5. Berdasarkan SPM dan Nota Transfer yang diterima dari Unit Perbendaharaan
dan Kas Daerah, Unit Pembukuan mengarsipkan sementara sampai semua
dokumen untuk bulan transaksi yang sama terkumpul. Selanjutnya DS tersebut
diproses dan diposting dengan menggunakan data hasil perekaman Unit
Perbendaharaan dari database.
6. Dari posting tersebut akan dicetak DTP. DTP tersebut akan diverifikasi dengan
membandingkan DTP dengan DS (SPMU, STS, dll.). Jika dari hasil verifikasi
ditemukan ada ketidak sesuaian antara DTP dan DS maka akan dilakukan
proses posting dan pencetakan DTP kembali. Jika DTP sudah sesuai dengan
dokumen sumbernya akan dilakukan proses pembuatan LPJ.
7. Proses pembuatan LPJ dilakukan dengan menggunakan data dari database
yang sama. Dari hasil proses pembuatan LPJ akan tercetak lembar pengontrol
yang diverifikasi untuk menguji kebenaran proses komputer dalam membuat
LPJ. Jika dari hasil verifikasi lembar pengontrol ditemukan kesalahan proses
pembuatan LPJ maka proses pembuatan LPJ diulang kembali sampai proses
pembuatan LPJ benar.
8. Jika proses pembuatan LPJ sudah benar maka LPJ akan dicetak. LPJ terdiri
dari Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Laporan
Dana Cadangan. LPJ akan dikirim ke Kas Daerah, Kepala Daerah, dan arsip
BAGAN ARUS
KAS DAERAH
PROSEDUR AKUNTANSI PENCAIRAN DANA CADANGAN
UNIT PERBENDAHARAAN UNIT VERIFIKASI UNIT PEMBUKUAN




























































































































































































































































































































Aplikasi Transfer
Perekaman
Aplikasi
Transfer
Aplikasi Transfer
Posting Bulanan
Cetak DTP
DTP
Bandingkan DTP
dan Nota
Transfer
Benar? Koreksi
Pelaporan
Keuangan
Benar?
Cetak Laporan
Keuangan
Lap. Keuangan 1- 3
Lap. Dana
Cadangan
Lap. Keuangan
Kirim ke Kepala
Daerah
Lembar Pengontrol
Cek Kebenaran Proses
Pembuatan Lap.
Keuangan, bila benar
cetak laporan
APBD
PERDA
Printout
Perekaman
Verifikasi Aplikasi
Transfer dengan
PERDA, APBD &
Printout
Tidak Benar?
Ya
Aplikasi
Transfer
Lakukan Pengeluaran
dana dari Dana
Cadangan
Nota Transfer Nota Transfer
Nota Transfer
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Aplikasi Transfer
Printout
Perekaman
Aplikasi Transfer
Printout
Perekaman
Aplikasi Transfer
Printout
Perekaman
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
41
PROSEDUR AKUNTANSI
PENCAIRAN DANA CADANGAN
1. Berdasarkan APBD dan Perda Cadangan yang ditetapkan, untuk pemindahan
dana cadangan ke APBD, Unit Perbendaharaan akan menerbitkan Aplikasi
Transfer (AT). AT akan direkam ke dalam Database dan hasil perekaman
tersebut akan dicetak. Hasil cetakan beserta AT akan dikirim ke Unit Verifikasi.
2. Unit Verifikasi melakukan verifikasi berkaitan dengan kebenaran materiil dan
formal AT, serta kebenaran hasil rekaman dengan AT. Jika Unit Verifikasi
menemukan ketidakbenaran materiil dan formal di AT, atau ketidak sesuaian
hasil rekaman AT dengan AT maka Unit Verifikasi mengirimkan AT beserta
hasil rekamannya ke Unit Perbendaharaan. Unit Perbendaharaan akan
memperbaikinya kemudian mengirimkannya kembali ke Unit Verifikasi.
Jika tidak ditemukan kesalahan, maka Unit Verifikasi akan membuat lembaran
disposisi yang berisikan bahwa AT dan Hasil rekaman AT sudah benar dan
mengirimkannya ke Unit Perbendaharaan.
3. Unit Perbendaharaan akan menerima kembali AT, hasil rekaman AT dan
Disposisi. Berdasarkan disposisi tersebut, Unit Perbendaharaan akan
mengirim AT ke Kas Daerah, ke Unit Pembukuan, dan arsip.
4. Berdasarkan AT yang diterima, Kas Daerah akan mentransfer dana dari
rekening Dana Cadangan ke rekening APBD dan membuat 3 (tiga) lembar
Nota Transfer sebagai bukti transfer. Nota transfer dikirim ke Unit
Perbendaharaan, Unit Pembukuan, dan arsip.
5. Berdasarkan AT dan Nota Tranfer yang diterima dari Unit Perbendaharaan dan
Kas Daerah, Unit Pembukuan mengarsipkan sementara sampai semua
dokumen untuk bulan transaksi yang sama terkumpul. Selanjutnya DS tersebut
diproses dan diposting dengan menggunakan data hasil perekaman Unit
Perbendaharaan dari database.
6. Dari posting tersebut akan dicetak DTP. DTP tersebut akan diverifikasi dengan
membandingkan DTP dengan DS (SPMU, STS, dll.). Jika dari hasil verifikasi
ditemukan ada ketidaksesuaian antara DTP dan DS maka akan dilakukan
proses posting dan pencetakan DTP kembali. Jika DTP sudah sesuai dengan
dokumen sumbernya akan dilakukan proses pembuatan LPJ.
7. Proses pembuatan LPJ dilakukan dengan menggunakan data dari database
yang sama. Dari hasil proses pembuatan LPJ akan tercetak lembar pengontrol
yang akan diverifikasi untuk menguji kebenaran proses komputer dalam
membuat LPJ. Jika dari hasil verifikasi lembar pengontrol ditemukan kesalahan
proses pembuatan LPJ maka proses pembuatan LPJ diulang kembali sampai
proses pembuatan LPJ benar.
8. Jika proses pembuatan LPJ sudah benar maka LPJ akan dicetak. LPJ terdiri
dari Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Laporan
Dana Cadangan. LPJ akan dikirim ke Kas Daerah, Kepala Daerah, dan arsip
UNIT PERLENGKAPAN KEPALA DAERAH PIHAK III KAS DAERAH UNIT PEMBUKUAN
PROSEDUR PENERIMAAN PEMBIAYAAN DARI HASIL PENJUALAN ASET DAERAH
BAGAN ARUS








































































































































































































































































































































































Usulan
Penghapusan
Asset
Usulan
Penghapusan
Asset
S Keputusan
Penghapusan
Asset
Mempersiapkan
Pelelangan,
KSO,
Penyewaan
Transfer uang
Setuju?
S Keputusan
Penghapusan
Asset
Transfer uang
Dokumen
Lelang
Surat tanda
Setoran
Surat tanda
Setoran
Surat tanda
Setoran
Surat tanda
Setoran
Realisasi
Kontrak
Realisasi
Kontrak
Prosedur
Pembukuan
pendapatan
Pemberitahuan
Pemenang
Pemberitahuan
Pemenang
ada
Pemenang?
Tidak
Ya
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
43
PROSEDUR PENERIMAAN PEMBIAYAAN
DARI PENJUALAN ASET DAERAH
1. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Dari Penghapusan Aset adalah Realisasi
yang berasal dari berbagai usaha pemanfaatan aset yang telah dihapuskan.
Usaha pemanfaatan ini dapat berupa penjualan, tukar guling (ruilslag),
penyewaan, atau pelaksanaan kerja sama operasi. Untuk itu, sebelum ada
usaha pemanfaatan ini, diasumsikan bahwa pada awal tahun anggaran sudah
ada aset yang diidentifikasikan telah dihapuskan dari pembukuan tetapi belum
dilaksanakan usaha pemanfaatannya. Dengan demikian, proses pemanfaatan
aset daerah yang dihapuskan dimulai dari diterbitkannya surat persetujuan
Kepala Daerah dan DPRD untuk menghapuskan suatu aset.
2. Berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan Aset Daerah, Unit Perlengkapan
menyusun dokumen bagi usaha pemanfaatan, yang bisa jadi berbentuk
dokumen pelelangan atau surat penunjukan kerja atau lainnya yang dapat
dibenarkan oleh peraturan pemanfaatan aset daerah.
3. Berdasarkan pemberitahuan oleh Unit Perlengkapan, berbagai pihak III seperti
Rekanan akan memasukkan tawarannya kepada Unit Perlengkapan atau
Panitia Pelelangan untuk mendapatkan hak membeli/tukar guling
(ruilslag)/menyewa/ atau melaksanakan kerjasama operasi.
4. Jika Unit Perlengkapan atau Panitia Pelelangan setuju menunjuk atau
menetapkan pemenang lelang, maka Unit Perlengkapan menunjuk pembeli
atau pelaksana kontrak. Pembeli atau pelaksana kontrak kemudian
mentransfer uang sebagai imbalan pemanfaatan aset Pemda ke Kas Daerah.
5. Atas penerimaan uang ini, Kas Daerah membuat STS, yang kemudian
diserahkan kepada pihak pembeli atau pelaksana kerja dan kepada Unit
Pembukuan. Oleh pihak pembeli atau pelaksana kerja, STS ini dijadikan bukti
untuk merealisasikan pengambilalihan aset atau pelaksanaan kerja sama
operasi. Sedangkan oleh Unit Pembukuan, STS ini dijadikan dokumen dasar
bagi akuntansi atas penerimaan pembiayaan dari penghapusan aset daerah.
6. Akuntansi penerimaan pembiayaan dari penghapusan aset daerah ini
dilakukan sesuai dengan prosedur akuntansi penerimaan.
BAGAN ARUS
SEKRETARIS DAERAH KEPALA DAERAH MENKEU (DJA)
PROSEDUR PELAPORAN DAU & DAK KE MENTERI KEUANGAN
UNIT PEMBUKUAN UNIT PERHITUNGAN








































































































































































































































































SPMU
Proses
Pembukuan
Lap. Perhitungan
DAU & DAK
Lap. Perhitungan
DAU & DAK
Verifikasi Kebenaran
Laporan
Lap. Perhitungan
DAU & DAK
Lap. Perhitungan
DAU & DAK
Tandatangan/
Sahkan
Lap. Perhitungan
DAU & DAK
Lap. Perhitungan
DAU & DAK
Persetujuan Kepala
Unit Keuangan
Lap. Perhitungan
DAU & DAK
Lap. Perhitungan
DAU & DAK
Proses Persetujuan
Kepala Daerah
Lap. Perhitungan
DAU & DAK
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
45
PROSEDUR PELAPORAN
DAU DAN DAK KE MENTERI KEUANGAN
1. Berdasarkan SPP yang diajukan oleh Satuan Kerja/Unit Organisasi Pengguna
Anggaran, Unit Perbendaharaan menerbitkan SPM 3 (tiga) rangkap. Satu
rangkap dikirim ke Unit Pembukuan sebagai dasar pembukuaan.
2. Unit Pembukuan membukukan SPM setiap bulan dengan menggunakan data
dari database hasil perekaman SPM oleh Unit Perbendaharaan dan
menghasilkan Laporan Perhitungan Anggaran. Laporan Perhitungan Anggaran
akan dikirim ke Unit Perhitungan.
3. Unit Perhitungan Anggaran memverifikasi kebenaran laporan yang diterima
dari Unit Pembukuan. Sesudah laporan diverifikasi, laporan tersebut akan
disetujui oleh Kepala Unit Keuangan kemudian dikirim Setda.
4. Setda akan meneliti dan menyetujui laporan perhitungan dan memarafnya.
Laporan perhitungan selanjutnya akan dikirim ke Kepala Daerah.
5. Kepala Daerah akan menandatangani Laporan Perhitungan dan
mengirimkannya ke Menteri Keuangan u.b. Direktorat Jenderal Anggaran
(DJA) sebagai pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran DAU dan DAK.
DPRD
BAGAN ARUS
SEKRETARIS DAERAH KEPALA DAERAH APARAT PENGAWAS EKSTERN
PROSEDUR PELAPORAN APBD KE DPRD
UNIT PEMBUKUAN UNIT PERHITUNGAN





































































































































































































































































































































































































































































































































































Perda LPJ
DS
Proses Pembukuan
Neraca
Persetujuan Kepala
Unit Keuangan
Mensahkan LPJ
Keuangan
Perhitungan APBD
Aliran Kas
Neraca
Perhitungan APBD
Aliran Kas
Nota Perhitungan
Buat Analisis LK &
Nota Perhitungan
Neraca
Perhitungan APBD
Aliran Kas
Nota Perhitungan
Neraca
Perhitungan APBD
Aliran Kas
Nota Perhitungan
Neraca
Perhitungan APBD
Aliran Kas
Perbendaharaan &
Unit Perlengkapan Neraca
Perhitungan APBD
Aliran Kas
Nota Perhitungan
Proses untuk
Pengesahan Kepala
Daerah
Neraca
Perhitungan APBD
Aliran Kas
Nota Perhitungan
Neraca
Perhitungan APBD
Aliran Kas
Nota Perhitungan
Audit
Lap. Hasil Audit
Lap. Hasil Audit Lap. Hasil Audit
Perbaikan Laporan
Pertanggungjawaban
Neraca
Perhitungan APBD
Aliran Kas
Nota Perhitungan
Nota Tanggapan
atas Hasil Audit
Neraca
Perhitungan APBD
Aliran Kas
Nota Perhitungan
Nota Perhitungan
Lap. Hasil Audit
Lap. Hasil
Audit
Neraca
Perhitungan APBD
Aliran Kas
Nota Perhitungan
Neraca
Perhitungan APBD
Aliran Kas
Nota Perhitungan
Nota Tanggapan
atas Hasil Audit
Pembahasan s/d
Persetujuan
LPJ yg telah disetujui
Neraca
Perhitungan APBD
Aliran Kas
Nota Perhitungan
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
47
PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD KE DPRD
1. Unit Pembukuan akan menerima DS dari Unit Perbendaharaan dan unit
organisasi lainnya. DS tersebut merupakan bukti pelaksanaan APBD.
Selanjutnya DS tersebut akan diproses setiap bulan dengan menggunakan
database yang sama dengan yang digunakan oleh Unit Perbendaharaan. Dan
pada akhir tahun anggaran akan menghasilkan LPJ untuk pelaksanaan APBD
satu tahun anggaran. Laporan yang dihasilkan di Unit Pembukuan ada 3 yaitu
Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca dan Laporan Aliran Kas. Ketiga
Laporan tersebut pada akhir tahun anggaran disampaikan ke Unit Perhitungan.
2. Unit Perhitungan akan menganalisis LPJ yang diterima dari Unit Pembukuan
dan membuat Nota Perhitungan. Nota Perhitungan dibuat berdasarkan data
akuntansi dan data makro ekonomi serta data lain yang dikumpulkan dari unit
organisasi yang terkait. Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Laporan
Aliran Kas dan Nota Perhitungan selanjutnya disetujui oleh Kepala Unit
Keuangan kemudian dikirim ke Setda.
3. Setda akan meneliti dan menyetujui ke 4 (empat) laporan, memarafnya dan
selanjutnya akan dikirim ke Kepala Daerah.
4. Kepala Daerah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban ke Aparat
Pengawas Ekstern untuk dilakukan pemeriksaan (audit) atas Laporan
Pertanggungjawaban tersebur.
5. Aparat Pengawasan Ekstern melakukan audit atas laporan
pertanggungjawaban dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya ke
Kepala Daerah cq Unit Perhitungan dan DPRD.
6. Unit Perhitungan melakukan perbaikan Laporan Pertanggungjawaban dan
menyusun Nota Tanggapan atas hasil pemeriksaan aparat pengawasan
ekstern.
7. Laporan Pertanggungjawaban yang telah diperbaiki tersebut berikut Nota
Tanggapan atas hasil pemeriksaannya disampaikan ke DPRD setelah
ditandatangani oleh Kepala Daerah.
8. DPRD melakukan pembahasan atas Laporan Pertanggungjawaban yang
diterima dari Kepala Daerah.
9. Laporan Pertanggungjawaban yang telah disetujui dikembalikan ke Kepala
Daerah cq Sekretaris Daerah untuk disahkan dan disiapkan Perda
Pertanggungjawaban APBD.
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
PEDOMAN
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pengarah
1. Dr. Machfud Sidik, MSc
2. Drs. Arie Soelendro, MA
3. Dr. Mulia P. Nasution, DESS
4. Dr. Daeng M. Nazier
5. Drs. Imran
6. Adriansyah, SE
7. Drs. Sugijanto, Ak, MM
8. Drs. Sintong Nainggolan, Msi
9. Drs. Tahria. S, M.Acc
Tim Penyusun
1. Drs. Irsan Gunawan (Koordinator)
2. Syafri Adnan Baharuddin, Ak, MBA
3. Drs. Wawan Darmawan
4. Iman Bastari, Ak, M.Acc
5. Sonny Loho, Ak, MPM
6. Ardan Adiperdana, Ak, MBA
7. Drs. Sura P. Bangun, MBA
8. Drs. Hotman Siregar, MPA
9. Drs. Haryanto Kadi, M.Sc
10. Edison Sihombing, SE, MSP
11. Dra. Riyani Budiastuti
12. Amdi Veri Darma, Ak, M.Acc
13. Sumiyati, Ak, MFM
14. Drs. Sigit Edi Surono
15. Sugiyarto, SE, Ak, M.Sc
16. Ahmad Yani, SH, Ak
17. Edward UP Nainggolan, Ak
18. Arif Zainudin Fansyuri, Ak
19. Mahartha Titi, SE, Ak
20. Drs. Sudarisman, Ak
21. Zandy Akbar Rassat, SE, MA
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
PEDOMAN
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pengarah
1. Dr. Machfud Sidik, MSc
2. Drs. Arie Soelendro, MA
3. Dr. Mulia P. Nasution, DESS
4. Dr. Daeng M. Nazier
5. Drs. Imran
6. Adriansyah, SE
7. Drs. Sugijanto, Ak, MM
8. Drs. Sintong Nainggolan, Msi
9. Drs. Tahria. S, M.Acc
Tim Penyusun
1. Drs. Irsan Gunawan (Koordinator)
2. Syafri Adnan Baharuddin, Ak, MBA
3. Drs. Wawan Darmawan
4. Iman Bastari, Ak, M.Acc
5. Sonny Loho, Ak, MPM
6. Ardan Adiperdana, Ak, MBA
7. Drs. Sura P. Bangun, MBA
8. Drs. Hotman Siregar, MPA
9. Drs. Haryanto Kadi, M.Sc
10. Edison Sihombing, SE, MSP
11. Dra. Riyani Budiastuti
12. Amdi Veri Darma, Ak, M.Acc
13. Sumiyati, Ak, MFM
14. Drs. Sigit Edi Surono
15. Sugiyarto, SE, Ak, M.Sc
16. Ahmad Yani, SH, Ak
17. Edward UP Nainggolan, Ak
18. Arif Zainudin Fansyuri, Ak
19. Mahartha Titi, SE, Ak
20. Drs. Sudarisman, Ak
21. Zandy Akbar Rassat, SE, MA

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 25 other followers