Archive

Archive for the ‘Islamic Management’ Category

PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN KREDIT

July 28, 2010 1 comment

ABSTRAK

(Studi Kasus pada PT. Bank Mega Cabang Bandung)
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peranan audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian internal pemberian kredit. Objek dari penelitian ini adalah PT. Bank Mega Cabang Bandung yang terletak di jalan Gatot Subroto Bandung. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data untuk kemudian diproses dan dianalisis lebih lanjut serta diambil suatu kesimpulan. Sedangkan untuk melakukan analisa data, penulis melakukan analisis deskriptif kualitatif dan analisis statistik yang menggunakan kriteria penilaian kuesioner menurut Champion.
Dalam memberikan kredit, bank berusaha menghindari risiko yang terjadi yaitu kredit macet. Oleh karena itu dilakukan pengendalian internal terhadap pemberian kredit. Namun pengendalian internal memiliki keterbatasan seperti kelemahan, manusia dalam melaksanakan prosedur, persekongkolan, pelanggaran terhadap prosedur. Sehingga pengendalian internal perlu diperiksa, dikaji, dan dinilai oleh bagian audit internal. Yang berfungsi untuk memberikan analisis, penilaian, saran, dan informasi mengenai kegiatan yang diperiksanya. Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa audit internal yang dilakukan secara memadai dapat berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian internal pemberian kredit.
Dari hasil penelitian dan penilaian persentase hasil jawaban kuesioner tampak bahwa audit internal telah dilaksanaknan secara memadai, Pengendalian internal pemberian kredit telah efektif, dan audit internal dapat menunjang efektivitas pengendalian internal pemberian kredit. Namun sebaiknya PT Bank Mega Cabang Bandung meningkatkan kualitas auditor internal dengan keberadaan auditor internal yang bersertifikat Qualified Internal Auditor. Dan meningkatkan pengetahuan perbankan dan perkreditan kepada petugas perkreditan melalui pelatihan-pelatihan.
V
KATA PENGANTAR
Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan karunia-Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
Mengingat keterbatasan dan kemampuan serta keterbatasan penulis, disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pihak-pihak yang memperhatikan penulisan skripsi ini.
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, dan saran serta dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan, terutama kepada :
1. Bapak H. Supriyanto Ilyas S.E., M.Si. Ak., selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Rusmin S.E., Ak. selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
4. Bapak Prof., Dr. Hiro Tugiman S.E, Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah, AK., S.E., M.S., Ak., selaku Ketua Pembina Yayasan Widyatama Bandung.
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar, staf administrasi, staf umum dan staf perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
7. Keluargaku tercinta, Papa, Mama, Bang Iir, Teh Neng, Arin, dan Helmi, Bang Ricky, Teh Inne, Uni Venny, Bang Deddy, Eky, dan Caca, Uni Novy, A Asep, Naya, dan Naufal, Bang Very, dan Teh Ica, dan juga Bang Herry.
V
8. Seluruh staf PT. Bank Mega Cabang Bandung terutama kepada bapak Wicky Hernadi, bapak Ridwan Imadudin dan Ibu Rissa Dwi Antari yang telah banyak membantu penulis dalam penelitian ini.
9. Sayangku Sisca Cynthya untuk perhatian, nasihat, bantuan, dorongan, bahkan paksaan dan untuk segala-galanya. Beserta keluarga bapak Siswadi, Ibu Siswadi, Mba Mirna, Mas Yudi, A Qiqi dan Azmi.
10. Sahabat-sahabatku Joz, Iwan, Salman, Ricky, Giribeo, Johny, Rezacau, Sofyan, Panji, Phindy, BM, Uci, Uli, Ita, Ai dan lain-lain.
11. Anak-anak Benteng Ruang 1.110 Albar, Fany, Fey, Dedy, Isty, Didi, Imong, Dinda, Ruby, Iqbal, Firman, Lea, Yaya, Harles, Feby, Dina, Rani, Butet, Yayang, Selly, Inu, Onos, Gia, Mbot, Boyke, Mamet, Chunil dan lain-lain.
12. Para manajer, pemain, ofisial dan senior Singa Lapar FC. Echi, Jessy, Novel, Maria, Irwan, Junjun, A Ade, A Dody, A Asepbola, dan lain-lain
13. Teman-teman Angkatan 2000, serta angkatan lain yang bersama-sama menuntut ilmu dan berjuang di Universitas Widyatama. Masyarakat dan pedagang di sekitar kampus. Serta teman-teman baruku, Aline, Deasy, Ina, Sari, Cocow dan teman Sisca lainnya.
14. Komunitas distro dan indie Bandung RudyDong, Acing, Fajar, Eky, Bu Rika, Harlan, Mas Ronald, Mba Myrna, Doddy, dan lain-lain yang secara langsung dan tak langsung telah banyak membantu penulis.
15. Adit, Acong, Yungky, Rio dan teman-teman V2K lainnya, keluarga baret Chevy, Harry, Dikky, Deva, keluarga Bali6, Rudy, Ajo dan lain-lain, keluarga Kalimantan11 Pa Erwin, Ilham, Yari, Anton, Pa Bowo, Pupung dan lain-lain.
16. Teman-teman Fakultas Hukum UNPAD 2002 Yudi, Zaky, Rully, Husin SH dan lain-lain. Dirrito FC. Ateng, Alex, Daniel, Lippi, Chandra, dan lain-lain.
17. Teman-teman alumni SMPN 4 Bandung ‘97 Eva, Rose, Echa, Bondan, Teguh dan lain-lain, alumni SD Nilem 1 ‘94, Rama, Riza, Jerry, Pamor, Eka, Arif, Pharov, Agus, Adit, Mona, Wida, Yadi, Wandi, Egy, Bigan dan lain-lain.
18. Terima kasih kepada Erwin SkyNet dan rekan atas bantuannya dalam pencetakan, dan pengeditan skripsi ini. Kepada semua buku-buku, komputer, printer yang telah penulis pergunakan. Juga mobil, motor, angkot dan lain-lain
V
yang telah mengantar penulis ke setiap tujuan. Kepada semua grup musik dan penyanyi yang telah menemani dan memberi inspirasi dalam penulisan skripsi ini, Weezer, King of Convinience, Interpol, Morrisey, The Smiths, The Beatles, New Order, Postal Service, Mandalay, Royskoop, Ash, RATM, Smahing Pumpkins, Divine Comedy, Ride, The Cure, The Killers, D C, The Arrogants, The Cardigans, Oasis, NOFX, Sex Pistols, Ramones, Rancid, The Clash, Pure Saturday, The Milo, The Adams, Seringai, Padi, Dewa, Gigi, Slank, Vina Panduwinata, Audi, Tere, dan lain-lain. Serta sumber-sumber inspirasiku Liverpool FC, PERSIB Bandung, Siput Turbo FC, Steven Gerrard, Alessandro Nesta, Laetitia Casta, Azumi Kawashima, Monica Belluci, Natalie Portman, Al Pacino, Robert De Niro, AA Gym, Kang Ibing dan lain-lain.
Sebelum penulis akhiri, penulis ingin meminta maaf kepada semua pihak atas segala kesalahan-kesalahan yang tidak berkenan selama ini. Dan harap maklum atas panjangnya kata pengantar ini, karena bagian ini lah yang paling menyenangkan bagi penulis. Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk membalas kebaikan semua pihak yang telah banyak membantu penulis selama ini.
Bandung, Maret 2006
Rahmat Firdaus V

INTERNATIONAL SYAMPOSIUM ON GREENHOUSES, ENVIROMENTAL CONTROLS AND IN- HOUSE MECHANIZATION FOR CROP PRODUCTION IN THE TROPICS AND SUB-TROPICS

July 26, 2010 Leave a comment

INTERNATIONAL SYAMPOSIUM ON GREENHOUSES, ENVIROMENTAL CONTROLS AND

IN- HOUSE MECHANIZATION FOR CROP PRODUCTION IN THE TROPICS AND SUB-TROPICS

EQUATORIAL HILL RESORT, CAMERON HIGHLANDS, PAHANG, MALAYSA

15-17 JUNE 2004

LIST OF ABSTRACTS ACCEPTED

REFERENCE

TITLE

PRESENTER & ADDRESS

STATUS

DESIGN, CONSTRUCTION AND MAINTANANCE OF GREENHOUSE STRUCTURES

Keynote 1(1) Design, Construction and Maintenance of Greenhouse Structures by Ir. Dries Waaijenberg (Netherlands).

Ir. Dries Waaijenberg

Institute of Environmental and Agricultural Engineering IMAG b.v, P. O. Box 43,6700 AA Wageningen, The Netherlands

E-mail: dries.waaijenberg@wur.nl

Telephone: +31 317 476556

Fax: +31 317 425670

Invited Lecture 1
Paper 1(2) Performance and Selection of Greenhouse Coverings by G Connellan (Australia) G. Connellan

Burnley College, Institute of Land and Food Resources, University of Melbourne, 500 Yarra Boulevard Richmond Victoria 3121 Australia

E-mail: geoffc@unimelb.edu.au

Telephone: +61 3 9250 6800

Fax: +61 3 9250 6885

Oral Paper
Paper 1(3) Development of a Greenhouse System for Tropical Lowland in Indonesia by Silke Hemming, Dries Waaijenberg, Gerard Bot and Jouke Campen.  (Netherlands) Silke Hemming, Dries Waaijenberg, Gerard P.A. Bot and Jouka B. Campen

Agrotechnology & Food Innovations b.v. (A&F)(formerly known as IMAG) P.O. Box 43,6700 AA Wageningen, The Netherlands

E-mail: dries.waaijenberg@wur.nl

Telephone: +31 317 476556

Fax: +31 317 425670

Oral Paper
Paper 1(4) Design and Construction of Greenhouse for Commercial Cultivation of Flowers and Vegetables under Banglore Conditions in India by S.C. Mandhar, A. Carolin Rathinakumari, B.S. Prabhakar, and K.P. Singh. (India) S.C. Mandhar, A. Carolin Rathinakumari, B.S. Prabhakar, and K.P. Singh

Indian Institute of Horticultural Research, Hessaraghatta Lake, Bangalore – 560 089, India.

Tel: 0091-80-28466420 ext 234 (O)

0091-80-23633986 (R)

E-mail: mandhar@iihr.res.in

Oral Paper
Paper 1(5) Development of Naturally Ventilated Crop Protection Structure  in Malaysia.  Rezuwan Kamaruddin, (Malaysia) Rezuwan Kamaruddin

Mechanization and Automation, Malaysian Agricultural research and Development Institute, MARDI Serdang, 43400 Serdang, Selangor Malaysia.

Tel: 603 89437072

Fax; 603 89482961

E-mail: rezuwan@mardi.my

Poster paper
Paper 1(6) A study of mechanical Properties Deterioration for Polyethylene Covering of Greenhouses in Saudi Arabia by Abdullah M. Alhamdan and Ibrahim M. Alhelal (Saudi Arabia). Abdulah M. Alhamdan and Ibrahim M. Alhelal

Agric. Eng. Department,

King Saud University,

Riyadh,

Saudi Arabia

Tel:/Fax: 966-1-4678458

Email: alhamdan@ksu.edu.sa

Oral paper
Paper 1(7) Green House production in Tropical Climate Conditions by Shaul Gilan (Australia). Shaul Gilan

Agro-Technical Dep.  Netafim  NAP.

Tel: 61-3-93698777

Fax: 61-419-675503

W-mail: sgilan@netafim.com.au

Oral paper
Paper 1(8) Design and Development of Fully Controlled Environment Greenhouse for the Production of Selected Temperate Crops in Lowland Tropics

by .Mat Sharif,  C.H. Mahamoud  and S.Abd Kahar ( Malaysia)

Mat Sharif Ismail, Mahamoud Che Hussein and Abd. Kahar Sandrang.

Mechanization and Automation Research Centre, MARDI Serdang, P.O. Box 12301 General Post Office, 50774 Kuala Lumpur, Malaysia.

Tel: 603 89437546

Fax: 603 89482961

E-mail: masharif@mardi.my

Oral  paper

NATURAL AND MECHANICAL MICRO CLIMATE  CONTROLS

Keynote 2(1) Natural and Mechanical Greenhouse Climate Control by Dr. Bernard Bailey. (United Kingdom) Dr. Bernard Bailey

Formerly at Research Institute, Wrest Park, Silsoe, Bedfordshire MK45 4HS,UK.

E-mail: bernad.bailey@whsmithnet.co.uk

Invited Lecture 2
Paper 2(2) Calculation of Wind Pressure Coefficients for Continuous Flap Vents in a Parral Greenhouse using Wind Tunnel Measurements and Computational Fluid Dynamics. By Parez-Parra,J.J,  Montero, J.J., and  Baeza ,E.J.  (Spain) Parez-Parra,J.J,  Montero, J.J., and  Baeza ,E.J.

Estacion Experimental de Cajamar “Las Palmerillas”, Autovia del Mediterraneo, km.416,7 04710 El Ejido, Almeria, Spain.

E-mail: ejbr@cajamar.es

Fax: +34 950580450

Oral paper
Paper 2(3) Determination of Global Wind Coefficients for use in Mathematical models to Calculate Ventilation Rates in Parral Type Multi-Span Greenhouse by Parez-Parra,J.J,Montero,J.J, Baeza,E.J.:Lopez-Hernandez, J.C. and Anton, A,. (Spain) Parez-Parra,J.J,Montero,J.J, Baeza,E.J.:Lopez-Hernandez, J.C. and Anton,A

Estacion Experimental de Cajabar “Las Palmerillas”, Autovia del Mediterraneo, km.416,7 04710 El Ejido, Almeria, Spain

E-mail: jpparra@cajamar.es

Fax: +34 950580450

Oral Paper
Paper 2(4) Air and Leaf Temperatures and Relative Humidity in a Naturally Ventilated Single-Span Greenhouse with a Fogging System for Cooling  by Handarto, Makio Hayashi, Toyiki Kozai.  (Japan) Handarto, Makio Hayashi, Toyiki Kozai.

Faculty of Horticulture, Chiba University, Matsudo, Chiba 271-8510, Japan.

School of High-Technology for Human Welfare, Tokai University, Numazu, Shizuoka 410-0395, Japan

E-mail: m01u8311@green.h.chiba-u.ac.jp

Telephone: +81-47-308-8846

Fax: +81-47-308-8841

Poster Paper
Paper 2(5) Applicability of Forced-Air and Ridge Ventilation for Cooling of Side Net-Covered Tropical Greenhouse by W.A.P Weerakkody , K.S.P. Amaratunge and P.A.S.K. Kumara. (Sri Lanka) W.A.P Weerakkody , K.S.P. Amaratunge and P.A.S.K. Kumara.

Department of Crop Science, Faculty of Agriculture, P.O Box 37, University Of Peradeniya,Peradeniya 20400, Sri Lanka

E-mail: palithaw@pdn.ac.lk

Telephone/fax: 94 8 388239

Oral Paper
Paper 2(6) Soil Solariza Studies using  Innovatory Plastic films by Carlo Manera, Vito Miccolis, Salvatore Margiota, Vincenzo Candido, Donato Castranuove, Cosimo Marano and Martino Basile. (Italy) Carlo Manera, Vito Miccolis, Salvatore Margiota, Vincenzo Candido, Donato Castranuove, Cosimo Marano and Martino Basile.

UNIVERSITY OF BASILICATA Technical-Economic Department

Crop Production Department

Plant Protection Institute- C.N.R. Bari, Nuovo Polo Universitario-C/da Macchia Romana 85100 Potenza (Italy)

E-mail: manera@unibas.it

Telephone: +39 0971/205405

Fax: +39 0971/205429

Oral Paper
Paper 2(7) Controlling Environment for  Tissue Cultured Plants in Desert Areas. By Nasser S. Al- Khalifah. (Saudi Arabia) Nasser S. Al-Khalifah

P.O.Box 6086 Riadh 11442, King Abdulaziz City for Science & Technology

E-mail: abujawad@kacst.edu.sa

Telephone: 96655418524

Fax: 966 1 4820278

Oral Paper
Paper 2(8) Natural Ventilation Rate Quantification in A Large-Scale Crop Protection Structure by Rezuwan Kamaruddin. (Malaysia) Rezuwan Kamaruddin

Mechanization and Automation, Malaysian Agricultural research and Development Institute, MARDI Serdang, 43400 Serdang, Selangor Malaysia.

Tel: 603 89437072

Fax; 603 89482961

E-mail: rezuwan@mardi.my

Poster Paper
Paper 2(9) A Study of Evaporative Cooling Pad Performance for  Photovoltaic Powered Greenhouse by Ibrahim Al-Helal, Naif Al-Abbadi and Al-Ibrahim. (Saudi Arabia) Ibrahim Al-Helal, Naif Al-Abbadi and Al-Ibrahim

King Saud University, College of Agriculture, P.O Box 2460, Riyadh 11451, Saudi Arabia.

King  Abdulaziz City for Science and Technology, Energy Research Institute, P.O Box 6086, Riyadh 11442, Saudi Arabia

E-mail: imhelal@ksu.edu.sa

Oral Paper
Paper 2(10) Shading and Air Velocity Influence on Greenhouse Microclimate by Ibrahim Al-Arifi. (Saudi Arabia) Ibrahim Al-Arifi

King Abdul Aziz City for Science and Technology, Energy Research Institute, P.O Box 6086, Riyadh 11442, Saudi Arabia.

E-mail: ialarifi@kacst.edu.sa

Oral Paper
Paper 2(11) Velocity Fields and Ventilation Rates on A Crop Protection Structure for The Tropics by Means of CFD Simulations by Baeza E.J., Montero J.J. Perez Parra E.J and Kamaruddin R. (Spain) Baeza E.J., Montero J.J. Perez Parra E.J and Kamaruddin R.

Estacion Experimental de Cajamar “Las Palmerillas”, Autovia del Mediterraneo, km 416,7 04710 El Ejido, Almeria, Spain.

Irta. Centre de Cabrils.08348, Cabrils, Barcelona, Spain

Mardi Headquartes,43400 Serdang Selangor, Malaysia

E-mail: ejbr@cajamar.es

Oral Paper
Paper 2(12) Performance of an Energy-Conserving Greenhouse by Mathala J. Gupta and  Pitman Chandra. (India) Mathala J. Gupta and  Pitman Chandra

Scientist, Division of Agricultural Engineering, Indiana Agricultural Research Institute, New Delhi 110012, India

Assistant Director General (Process Engineering), Indian Council of Agricultural Research, New Delhi 110012

E-mail: neha_7759@yahoo.com

Oral Paper
Paper 2(13) SMART Environmental Control System for the Production of Strawberry in Lowland Tropics by

I.Mat Sharif, S.Abd Kahar and C.H. Mahamoud (Malaysia)

Mat Sharif Ismail, Mahamoud Che Hussein and Abd. Kahar Sandrang.

Mechanization and Automation Research Centre, MARDI Serdang, P.O. Box 12301 General Post Office, 50774 Kuala Lumpur, Malaysia.

Tel: 603 89437546

Fax: 603 89482961

E-mail: masharif@mardi.my

Poster Paper
Paper 2(14) Ventilation Rate from Naturally Ventilated Crop Protection Structures of Various Floor Areas

By Rezuwan Kamaruddin, Mohd. Amin Mohd. Soom and Julia Jamaluddin (Malaysia)

Rezuwan Kamaruddin, Mohd. Amin Mohd So0m and Julia Jamaluddin

Mechanization and Automation, Malaysian Agricultural research and Development Institute, MARDI Serdang, 43400 Serdang, Selangor Malaysia.

Tel: 603 89437072

Fax; 603 89482961

E-mail: rezuwan@mardi.my

Biological and Agricultural Engineering Department

Faculty of Engineering, University Putra Malaysia

43400 Serdang, Selangor, Malaysia

Tel:   603  89466427      Fax:   603  89466425     Email: amin@eng.upm.edu.my

Poster Paper
Paper 2(15) Microclimate inside Tunnel-Roof and Jack-Roof Tropical Greenhouses Structures by Faisal Mohammed Seif Al-Shamiry, Abdul Rashid Mohamed Sharif, Rezuwan Kamaruddin, Desa Ahmad, Rimfiel Janius and Mohd Yusri Mohamad

(Yamen)

Faisal Mohammed Seif Al-Shamiry, Abdul Rashid Mohamed Sharif, Rezuwan Kamaruddin, Desa Ahmad, Rimfiel Janius and Mohd Yusri Mohamad

Faculty of Engineering, Universiti Putra Malaysia, 43400 Serdang, Selangor,  Malaysia.

Tel:   603 86567126    Fax: 603 89466425

E-mail: faisalupm@yahoo.com

Poster Paper

MECHANIZATION AND AUTOMATION

Keynote 3(1) Trends in Mechanization for Greenhouse Crop Production by Dr. Ir. E.J. van Henten. (Netherlands) Dr. Ir. E.J. van Henten.

Institute of Agricultural and Environmental Engineering (IMAG B.V.),P.O. Box 43,NL-6700 AA Wageningen, The Netherlands.

E-mail: eldert.vanhenten@wur.nl

Fax: +31 (0)317425670

Invited Lecture 3
Paper 3(2) An Embedded Controller for Greenhouse Shade Curtain by A.K Dogra, K. Parsad, Kapil Suri and Narendra Kumar. (India) A.K Dogra, K. Parsad, Kapil Suri and Narendra Kumar

Division of Agricultural Engineering, Indian Agricultural Research Institute, New Delhi-110 012

E-mail: anildogra@yahoo.com

Oral Paper
Paper 3(3) Manually Operated Tomato Harvesting Tool for Greenhouse by D.V.K. Samuel. (India) D.V.K. Samuel

Division of Agricultural Engineering, Indian Agricultural Research Institute, New Delhi-110012, India

E-mail: dvksamuel@yahoo.com

Oral Paper
Paper 3(4) Performance of 4- Wheel Tractor and Implements for Vegetable Production under Rain Shelter Structure by Rezuwan Kamaruddin. (Malaysia) Rezuwan Kamaruddin and Md. Akhir Hamid

Mechanization and Automation, Malaysian Agricultural research and Development Institute, MARDI Serdang, 43400 Serdang, Selangor Malaysia.

Tel: 603 89437072

Fax; 603 89482961

E-mail: rezuwan@mardi.my

Poster Paper
Paper 3(5) PV Greenhouse System: System Description, Performance and Lesson Learned by  A.Al-Ibrahim,Naif Al-Abbadi, and Ibrahim Al-Helal. (Saudi Arabia) A.Al-Ibrahim,Naif Al-Abbadi, and Ibrahim Al-Helal

King Abdulaziz City for Science and Technology, Energy Research Institute P.O Box 6086, Riyadh 11442, Saudi Arabia

King Saud University, College of Agriculture, Department of Agricultural Engineering P.O Box 2460, Riyadh 11451, Saudi Arabia

E-mail:   aibrahim@kacst.edu.sa

Oral Paper
Paper 3(6) Thermometry in Medium-scale Greenhouse using a Small Number of acoustic Sensors by Kousuke Kudo, Koichi Mitzutani, Riku Futamata, Kazuya Itoga, and Sadanori Sase. (Japan) Kousuke Kudo, Koichi Mitzutani, Riku Futamata, Kazuya Itoga, and Sadanori Sase

Graduate School of System and Information Engineering, University of Tsukuba, Tsukuba Science City, 305-8573 Japan.

E-mail: kudo@aclab.esys.tsukuba.ac.jp

Tel: +81-29-853-5468

Fax: + 81-29-853-5207

Oral Paper
Paper 3(7) Nondestructive Detection of Plant Water Stress Using Microwave Sensing by Takashi Shimomachi, Takehiro Takemasa, Kenji Kurata and Tadashi Takakura. (Japan) Takashi Shimomachi, Takehiro Takemasa, Kenji Kurata and Tadashi Takakura.

College of Environmental Studies, Nagasaki University, Nagasaki

852-8521 Japan

Fax: + 81-95-819-2716

E-mail: simomati@net.nagasaki-u.ac.jp

Oral Paper
Paper 3(8) Evaluation of Soft X-Ray Irradiated Pollen and CPPU for Diploid Seedless watermelon Production by Kwon, S.W., M.J. Jaskani, B.R.KO and Y.G. Choi. (South Korea) Kwon, S.W., M.J. Jaskani, B.R.KO and Y.G. Choi.

Gochang Watermelon Experiment Station, Chonbuk 585-863, south Korea

Tel: 82635612312

Fax: 82635613385

E-mail: sung5706@hanmail.net

Oral Paper
Paper 3(9) Application of Computer Vision System to Monitor Crops Growth and Weeds under Rain Shelter by A.R.M. Syaifudin, Teoh Chin Chuang and O. Muhamad Isa (Malaysia) Mohd Syaifudin Abdul Rahman, Teoh Chin Chuang, Muhamad Isa Othman

Mechanization and Automation Research Center

MARDI Headquarters, 43400 Serdang, Selangor, Malaysia.

Email: saifudin @Mardi.my

Tel: +603-89434453

Fax: +603-89482961

Poster Paper

IRRIGATION SYSTEM AND CULTURAL PRACTICES

Keynote 4 (1) Irrigation System and Cultural Practices by Prof. M.A. Nichols. (New Zealand) Prof. M.A. Nichols

Institute of Natural Resources, Massey University, Palmerston North, New Zealand

E-mail: m.Nichols@massey.ac.nz

Fax: +64 6 350 5679

Invited Lecture 4
Paper 4(2) The Effect of Calcium Chloride irrigation on Mushroom Yield and Quality by Hossein Riahi. (Republic of Iran) Hossein Riahi

Department of Biology, University of Shahid Behashti,  Evin, Tehran, Iran Malard Mushroom Research Center, Malard, Karaj.

E-mail: H-Riahi@cc.sbu.ac.ir

Oral Paper
Paper 4(3) Effect of Different Irrigation Schedules and Substrates on Some Quantitative and Qualitative Characteristics of Greenhouse Tomato (cv. Hamra) by H. Aroiee, K.Davary,  B. Ghahraman, G.A. Peyvast, H. Nematy  and P. Shahinrokhsar. (Republic of Iran) H. Aroiee, K.Davary,  B. Ghahraman, G.A. Peyvast, H. Nematy  and P. Shahinrokhsar

Horticultural Department, Agriculture Faculty, Ferdwosi University, Mashhad, Iran

E-mail: aroiee_h@yahoo.com

Oral Paper
Paper 4(4) Effects of Straw and Wood Shavings on Conserving of Soil Moisture Under Arid Condition by Khalid Mohamed Al-Barrak. (Saudi Arabia) Khalid Mohamed Al-Barrak

Soils and Water Department, College of Agriculture and Food Science, King Faisal Univrsity, Al-Hassa, 31982, Saudi Arabia

E-mail: kalbarrak@kfu.edu.sa

Telephone: ++966 3 5800000 /1436

Fax: ++966 3 5816630

Oral Paper
Paper 4(5) The Effect of Fertigating Different Levels of Nitrogen, Phosphorus, and Potassium on Greenhouse Cucumber Yield by A.A. Aljaloud, M.A. Errebhi, A.H. AbdelGadir, M.S. Baig and H.B. Sarhan. (Saudi Arabia) A.A. Aljaloud, M.A. Errebhi, A.H. Abdel Gadir, M.S. Baig and H.B. Sarhan

King Abdulaziz City for Science and Technology,NRERI, P.O. Box 6086 Riyadh 114442, K.S.A

E-mail: aljaloud@kacst.edu.sa

Fax: 96614813611

Oral Paper
Paper 4(6)

Fertigation as a Toll to Improve Nitrogen use Efficiency and Yield by Al-Wabel, M. I., A. A. Al-Jaloud, G. Hussain, and S. Karimula. (Saudi Arabia)

Al-Wabel, M. I., A. A. Al-Jaloud, G. Hussain, and S. Karimula. Saudi Arabia.

Soil Science Dept. College of agriculture, King Saud University P. O. Box 92274, Riyadh 11653, Saudi Arabia.

Natural Resources and Environmental Research Institute. Riyadh, KACST, P. O. Box 6086 Riyadh 11442, Riyadh Saudi Arabia.

E-mail: malwabel@ksu.edu.sa

Oral Paper

Paper 4(7) Effect of Different Irrigation Schedules and Substrates on some Quantitative and Qualitative Characteristics of Greenhouse Tomato (cv. Hamra) by H. Aroiee, K. Davary, B. Ghahraman, Gh. Peyvast, H. Nematy and P. Shahinrokhsar (Republic of Iran) H. Aroiee, K. Davary, B. Ghahraman, Gh. Peyvast, H. Nematy and P. Shahinrokhsar

Horticultural Department, Agriculture Faculty, Guilan University, Rasht, Iran.

Tel: +98 (0) 131-7725326

Fax: +98 (0) 131-7757261

Email: gpeyvast@yahoo.com

Oral Paper
Paper 4(8) Response of Fertigation on Capsicum Growth under Naturally Ventilated Tropical Greenhouse by

Rezuwan Kamaruddin, Mohd. Amin Mohd. Soom,

Mahamud Shahid and Fazlina Abdullah (Malaysia)

Rezuwan Kamaruddin and Mahamud Shahid

Mechanization and Automation, Malaysian Agricultural research and Development Institute, MARDI Serdang, 43400 Serdang, Selangor Malaysia.

Tel: 603 89437072

Fax; 603 89482961

E-mail: rezuwan@mardi.my

Mohd. Amin Mohd Soom and Fazlina Abdullah

Biological and Agricultural Engineering Department

Faculty of Engineering, University Putra Malaysia

43400 Serdang, Selangor, Malaysia

Tel:   603  89466427      Fax:   603  89466425     Email: amin@eng.upm.edu.my

Poster Paper
Paper 4(9)

Subsurface Irrigation System for Vegetable Under Rainshelter on Clay Soils in the Lowlands by

Mohammud, C.H ., Mahmad Nor, J ., Abd. Munir, J ., Salbiah, H. and Illias, K . (Malaysia)

Mohammud Che Husain

Strategic Research Centre

Malaysian Agricultural research and Development Institute, MARDI Serdang, 43400 Serdang, Selangor Malaysia.

Tel: 603 89487639

Fax; 603 89482961

E-mail: mch@mardi.my

Poster Paper
Paper 4(10)

Fertigation  in Green House Production by Shaul Gilan (Australia)

Shaul Gilan

Agro-Technical Dep.  Netafim  NAP.

Tel: 61-3-93698777

Fax: 61-419-675503

W-mail: sgilan@netafim.com.au

Oral Paper

PLANT PHYSIOLOGY AND PRODUCTION  PRACTICES

Keynote 5 (1)

Plant Physiological and Production Practices under Controlled Environment Greenhouse Systems by Prof. Dr.  Marry M. Peet. (United States of America)

Professor Dr. Mary M. Peet

Department of Horticultural Science

P.O.Box  7609, North Carolina State University,

Raleigh, North Carolina

27695-7609 USA

E-mail: mary_peet@ncsu.edu

Telephone: 919-515-5362

Fax: 919-515-2505

Invited Lecture 5
Paper 5(2)

Evaluation of Some Strawberry Varieties under Greenhouse Conditions in Kingdom of Saudi Arabia by A.A. Al-Khateeb (Saudi Arabia)

A.A. Al-Khateeb

Dept. of Horticulture, College of Agricultural and Food Sciences, King Faisal University, Alhassa 31982, Kingdom of Saudi Arabia

E-mail: akhateeb@kfu.edu.sa

Telephone: ++966 3 5816630

Fax: ++966 3 5816630

Oral Paper

Paper 5(3)

Growth Promotion and Root Colonization by Various Rhizobacteria Strains Applied in Cucumber Grown Soil by

Kim J. K., Lee. Y. H., Kim. Y. C., Kim. K. S. (South Korea)

Kim J. K., Lee. Y. H., Kim. Y. C., Kim. K. S.  Cucumber Exp. Station, Jeonnam, 542-821. Korea

Chonnam National Univ. Kwangju, 550-757. Korea

Tae Rim Pharm. Co., LTD. Seoul, 135-270. Korea

E-mail : oeoekim@jares.go.kr

Tel: 82617815230

Fax : 82617815231

Poster Paper

Paper 5(4)

Effect of Leaf Minor Liriomyza trifollii (Burgess) on Gas Exchange Capacity of Cucumber Cucumis Sativus L. Grown Under Greenhouse Conditions by Al-Khateeb, S. A. and A.M. Al-Jabr. (Saudi Arabia)

Al-Khateeb, S. A. and A.M. .Al-Jabr

Crops & Range Department, Plant Protection Department, College of Agricultural and Food Science, King Faisal University, P.O. Box 420, Al- Hassa 31982,KSA

E-mail: Skhateeb@KFU.EDU.SA and

AJABR@KFU.EDU.SA

Oral Paper

Paper 5(5)

Protected Agricultural Production in Kuwait by M.Abdal and M. Suleiman. (Kuwait)

M.Abdal and M. Suleiman

Aridland Agricultural Department, Kuwait Institute for Science Research. Kuwait

E-mail: mabdal@kisr.edu.kwt

Oral Paper

Paper 5(6)

Controlled-Environment Tulip Forcing in Malaysia by Thohirah Abdullah, Johari Endan and Flora Chin Lee Sa. (Malaysia)

Thohirah Abdullah, Johari Endan and Flora Chin Lee Sa. Department of Crop Science, Faculty of Engineering, University Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Selangor Darul Ehsan

E-mail: thohirah@agri.upm.edu.my

Fax: +603 8943 5973

Oral Paper

Paper 5(7)

Standardization of Agro-Techniques for Production of Chrysanthemum under Low Cost Polyhouse by T.Janakiram. Mahantesh, I.Murgod and B.S.Prabhakar. (India)

T.Janakiram. Mahantesh, I.Murgod and B.S.Prabhakar.

Division of Ornamental Crops

Indian Institute of Horticultural research

Hessaraghatta Lake Post, Bangalore – 560089. India

E-mail: janaki62@yahoo.com

Oral Paper

Paper 5(8)

Mulching Studies in Greenhouse Using Innovatory Plastic Films by Carlo Manera, Vito Miccolis, Salvatore Margiota, Vincenzo Candido, Donato Castranuove. (Italy)

Carlo Manera, Vito Miccolis, Salvatore Margiota, Vincenzo Candido, Donato Castranuove

UNIVERSITY OF BASILICATA

Technical- Economic Department

Crop Production Department

Nuovo Polo Universitario-C/da Macchia Romana 85100 Potenza (Italy)

E-mail: manera@unibas.it

Telephone: +39 0971/205405

Fax: +39 0971/205429

Oral Paper

Paper 5(9)

Growing Protential of Two Varieties of Sweet Basil (Ocimum Basilicum L.) in Deep Flow Technique for Leaf and Seed Production by Jaenaksorn,T., and Kongtragoul, P. (Thailand)

Jaenaksorn,T., and Kongtragoul, P.

Faculty of Agricultural Technology, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand

E-mail: kjtanimn@kmitl.ac.th

Fax: +662-3267347

Oral Paper

Paper 5(10)

Observations on Growth Performance and Morphology of Costus Speciosus ‘Variegatus’ Variants by Shakinah Salleh, Shuhaimi Shamsudin, Zaiton Ahmad & Mohd. Nazir Basiran (Malaysia)

Shakinah Salleh, Shuhaimi Shamsudin, Zaiton Ahmad & Mohd. Nazir Basiran

Malaysian Institute for Nuclear Technology Research (MINT), Bangi 43000 Kajang, Selangor, Malaysia.

Email: Shakinah@mint.gov.my    Tel: +603-8925 0510   Fax: +603-8928 2956

Poster Paper

Paper 5(11)

Technical Efficiency of Phalaenopsis Production under Protected Facilities in Taiwan by Lee Chaur Shyan  and Evie  Yi Wei Lin. (Taiwan)

Lee Chaur Shyan   and Evie Yi Wei Lin

College of Management , The Overseas Chinese Institute of Technology, Taiwan

Email: cslee@ocit.edu.tw ; linyiwei@seed.net.tw

Fax: 886-4-24527583

Oral Paper

Paper 5(12)

Effect of Ammonium – and Nitrate Nitrogen – Ratio on Glucosinolate Content in Rocket by Kim, Sun-Ju, and Ishii, G. (Japan)

Kim, Sun-Ju, and Ishii, G.

Crop Quality Physiology Laboratory, National Agricultural Research Center for Hokkaido Region, Hitsujigaoka 1, Toyohira-ku, Sapporo, 062-8555, Japan

E-mail: kimsunju@rb4.so-net.ne.jp

Telephone: +81-11-857-9301

Fax:  +81-11-859-278

Oral Paper

Paper 5(13)

Production of Sweet potato Plug Transplants under Artificial Light at a Relatively High Planting Density by Yee Hin Lok, Watcharra Chintakovid, Toyoki Kozai. (Japan).

Yee Hin Lok, Watcharra Chintakovid, Toyoki Kozai.

Faculty of Horticulture, Chiba University, Matsudo, Chiba 271-8510, Japan

Department of Biotechnology, Faculty of Science, Mahidol University, Bangkok 10400, Thailand

E-mail: d00u5204@green.h.chiba-u.ac.jp

Tel. & Fax.:+81-47-308-8841

Oral Paper

Paper 5(14)

Acclimatization of Dracaena reflexa ‘Song of India’ for Simulated Shipping Conditions by Mahmud, T.M.M., Faridah, M.Y. and Awang, Y. (Malaysia)

Mahmud, T.M.M., Faridah, M.Y. and Awang, Y

Department of Crop Science, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Selangor, Malaysia.

Station Office, MARDI HQ, P.O. Box 12301, 50774 Kuala Lumpur, Malaysia.

E-mail: mahmood@agri.upm.edu.my

Fax: +603 89424076

Poster Paper

Paper 5(15)

Evaluation of Cabbage Cultivars (Brassica oleracea var. capitata) under Plastic Rain-shelter on Mineral Soils in the Lowlands by  P.Y.Yau, M.K. Illias, K.Ganisan and S. Ahmad. (Malaysia)

P.Y.Yau, M.K. Illias, K.Ganisan and S. Ahmad

Horticulture Research Centre, MARDI Kluang, Locked Bag 525, 86009 Kluang, Johor, Malaysia.

Email: pyyau@mardi.my

Telephone: +607 7891311

Fax: +607 7891184

Oral Paper

Paper 5(16)

Production of Sweetpotato Plug Transplants under Artificial Light at a Relatively High Planting Density by Yee Hin Lok, Watcharra Chintakovid, Toyoki Kozai. (Japan)

Yee Hin Lok, Watcharra Chintakovid, Toyoki Kozai.

Faculty of Horticulture, Chiba University, Matsudo, Chiba 271-8510, Japan.

Department of Biotechnology, faculty of Science, Mahidol University, Bangkok 10400, Thailand

E-mail: d00u5204@green.h.chiba-u.ac.jp

Telephone & fax: +81-47-308-8841

Oral Paper

Paper 5(17)

Protected Cultivation: A Technology Alternative to Boost Indian Horticulture by B.S. Prabhakara. (India)

B.S. Prabhakara

Indian Institute of Horticultural Research, Hessaraghatta Lake, Bangalore – 560 089, India.

Tel: 0091-80-28466420 ext 234 (O)

0091-80-23633986 (R)

E-mail: mandhar@iihr.res.in

Oral Paper

Paper 5(18)

Effect of GA3 and IAA Sprays on Vegetative Growth, Total Yield and Photosynthetic Pigments in Strawberry (Fragaria ananassa) by A.A. Al-Khateeb. (Saudi Arabia)

A.A. Al-Khateeb.

Dept. of Horticulture, College of Agricultural and Food Sciences, King Faisal University, Alhassa 31982, Kingdom of Saudi Arabia

E-mail: akhateeb@kfu.edu.sa

Telephone: ++966 3 5800000/1431

Fax: ++966 3 5816630

Oral Paper

Paper 5(19)

Effect of Salinity  on the Growth Gas Exchange Rate and Ion Content of Faba Bean Cultivars (seedling stage to Flowering) by S.S. Al-Thabet. (Saudi Arabia)

S.S. Al-Thabet

Crops & Range Department, College of Agriculture and Food Sciences, King Faisal University, Al-Hassa, 31982, Saudi Arabia

E-mail: salthabet@kfu.edu.sa

Telephone: ++966 3 5800000/1857

Fax: ++966 3 5801778

Oral Paper

Paper 5(20)

Fatty Acid Composition and Fad 3 Gene Expression in Roots of Watermelon and Gourd under Low Temperature by Ko, Bok R, Sung W. Kwon and Jung S. Choi. (South Korea)

Ko, Bok R, Sung W. Kwon and Jung S. Choi

Gochang Watermelon Experimental Station, Chonbuk 585-863, South Korea

Tel: 82-63-561-2312

Fax: 82-63-561-3385

E-mail: sung5706@hanmail.net

Poster Paper

Paper 5(21) Effects of Nitrogen Forms on the Growth and Ionic Content of Lowland Cauliflower under Tropical Greenhouse by Asiah Ahmad, Mohd Razi Ismail, Mohd Khanif Yusop, Marziah Mahmood and Shaharuddin Mohd . (Malaysia)

Asiah Ahmad, Mohd Razi Ismail, Mohd Khanif Yusop, Marziah Mahmood and Shaharuddin Mohd

Agrotechnology and Biosciences Division,

Malaysian Institute For Nuclear Technology Research (MINT), Bangi 43000 Kajang Selangor, Malaysia.

E-mail : asiah@mint.gov.my

Tel. :  +603 8925 0510

Fax : +603 8920 2968

Poster Paper
Paper 5 (22) Performance of Sweet Pepper under Semi-Climate Controlled Greenhouse Conditions of Northen India by Balraj singh and Mahesh Kumar (India) Balraj Singh and Mahesh Kumar

Indi-Israel Project, Indian Agricultural Research Institute

New Delhi – 110012

Tel: +91-11-25841063

Telefax: +91-11-25842481

Email: drbsingh2000@yahoo.com

Poster Paper
Paper 5(23) Effect of Rates of Organic Fertilizer on Growth, Yield and Nutrient Content of Cabbage (Brassica oleracea var. capitata) Grown Under Shelter by P. Vimala, M.K. Illias and H. Salbiah. (Malaysia) P. Vimala, M.K. Illias and H. Salbiah

Malaysian Agricultural Research and Development Institute, MARDI Headquarters,

43400 Serdang, Selangor, Malaysia.

Tel: 603 89437939

Fax: 603 89487639

Email: vimala@mardi.my

Poster Paper
Paper 5(24) Growth and Nutritional Quality of African Night Shade Accessions (Solanum Spp) at Different Developmental Stages by Agong S.G. And S.V. Muchiri (Kenya) Agong S.G. And S.V. Muchiri,                                                                                                              Department of Horticulture, Jomo Kenyatta University of Agriculture & Technology, P. O. Box 00200 – 62000, Nairobi, Kenya.

Tel:  002546752047   Fax: 002546752192                                                                                       E-mail: sgagong@nbnet.co.ke;sgagong@jkuat.ac.ke

Poster Paper
Paper 5(25) Carbon Dioxide Enrichment Technology for Improved Productivity under Controlled Environment System in the Tropics by Hawa Z.E. Jaafar (Malaysia) Hawa Z.E. Jaafar

Strategic Resources Research Centre

MARDI Serdang, 43400 Serdang, Selangor

MALAYSIA

Tel: 603 89437390

Fax: 89487639

Email: hawazj@mardi.my

Oral Paper
Paper 5(26)

Performance of Kacip Fatimah Production Under Shade House by Mohd Noh bin Jalil and Rezuwan Kamaruddin (Malaysia)

Mohd Noh bin Jalil and Rezuwan Kamaruddin

Rice and Industrial Crop Research Center

MARDI, P.O. Box 12301

50774 Kuala Lumpur, Malaysia.

Tel: 603 89437140

Fax: 0689425786

Poster Paper

POST HARVEST HANDLING AND PACKAGING

Keynote 6 (1)

Post-harvest Handling and Packaging by Prof. Dr. Errol. W. Hewett. (New Zealand)

Prof. Dr. Errol W. Hewett

Professor of Horticultural Science

College of Sciences

Massey University, PBag 102904

North Shore Mail Ctr. – Auckland

New Zealand

Tel: (64)94439648

Fax (64)94439640

E-mail e.w.hewett@massey.ac.nz

Invited Lecture 6

Paper 6(2)

Effect of Plastic and Paper packaging on Hydroponically Grown Tomato Fruits Stored at Different temperatures and High Relative Humidity. I. Quality Attributes, Shelf Life and Chemical Properties by Abdullah A. Alsadon, Abdullah M. Alhamdan and Mahmoud A. Obied. (Saudi Arabia)

Abdullah A. Alsadon, Abdullah M. Alhamdan and Mahmoud A. Obied

Department of Plant Production and Department Of Agricultural Engineering, College of Agriculture, King Saud University, P.O Box 2460, Riyadh 11451, Saudi Arabia.

E-mail: Alsadon@ksu.edu.sa

Telephone: (966)1-4678466

Fax: (966)1-4678467

Oral Paper

Paper 6(3)

Handling of Chrysanthemum Flowers for Export by Sea Shipment by Latifah, M.N., Abdullah, H., Dhiauddin, M.N., Ab Kahar, S., Mohd Redzuan, M.S., Hamidah, S., Noor Auni, H. and Rahim, M. (Malaysia)

by Latifah, M.N., Dhiauddin, M.N., Ab Kahar, S., Mohd Redzuan, M.S., Hamidah, S., Noor Auni, H. and Rahim, M.

Horticulture Research Centre

MARDI Serdang, 43400 Selangor, Malaysia.

Tel: + 603 89437545

Fax: + 603 89422906

E-mail: lmn@mardi.my

Oral Paper

Paper 6(4)

Use of Image analysis for Grading Size of Manggo by Teoh Chin Chuang and Mohd Syaifuddin Abdul Rahman. (Malaysia)

Teoh Chin Chuang and Mohd Syaifuddin Abdul Rahman

Mechanization and Automation Research Center,

Malaysian Agricultural Research and Development Institute (MARDI) Serdang 43400, Selangor, Malaysia

Email: cchin@mardi.my

Tel: 603-89431287

Fax: 603-89482961

Poster Paper

Paper 6(5)

Postharvest Handling, Packaging and Marketing of Hydroponically-Grown Greenhouse Tomatoes in Mauritius by Rohit Brizmohun and John L Griffis, Jr. (Mauritius)

Rohit Brizmohun

Brizcom International, Ltd., 10 Prosper D’Epinay St., Curepipe Road, Mauritius

E-mail: shriyan@intnet.mu

Tel: 230-212-5247

Fax: 230-212-5245

John L Griffis, Jr.

Tropical Plant and Soil Sciences, CTAHR, University of Hawaii-Manoa, Honolulu, Hawaii, USA

E-mail: jgriffis@hawaii.edu

Tel: 1-808-956-7902  Fax: 1-808-956-3894

Poster Paper

Paper 6(6)

Establishment of Harvest within the Year and Constant Yield of Strawberry (Fragaria x Ananassa Duch.) on Okinawa under Subtropical Climate by ARAKI Yoichi and Hirotaka YAMAGUCHI. (Japan)

ARAKI Yoichi and Hirotaka YAMAGUCHI.

National Agricultural Research Center for Kyusyu Okinawa Region, Kurume, Fukuoka 839-8503, Japan,

E-mail: yochan@affrc.go.jp

Fax:+81-942-43-7014

Poster Paper

Paper 6(7)

Methyl Bromide Fumigation of Cut Chrysanthemum for Export by M. Rahim. (Malaysia)

M. Rahim

Rice and Industrial Crop Research Center

MARDI, P.O. Box 12301

50774 Kuala Lumpur, Malaysia.

Tel: 603 89437140

Fax: 0689425786

Email: mrahim@mardi.my

Poster Paper
Paper 6(8)

Methods of Disinfestation of Cut Flowers by

Hamidah, S, Mohd Shamsudin Osman, Zainon, O and Mohd Ridzuan,l (Malaysia).

Hamidah, S, Mohd Shamsudin Osman, Zainon, O and Mohd Ridzuan,l

Malaysian Agricultural Research and Development Institute (MARDI), P.O.Box 12301, General Post Office, Kuala Lumpur, Malaysia.

Poster Paper

PEST AND DISEASES MANAGEMENT

Keynote 7(1)

Pest and Diseases Management under Greenhouses Production System Syed Abdul Rahman Syed Abdul Rashid. (Malaysia)

Syed Abdul Rahman Syed Abdul Rashid

Principal Research Officer

MARDI Cameron Highlands,

39007 Tanah Rata, Cameron Highlands, Pahang, Malaysia.

Tel: 605 4911255/5945

Fax: 605 4912170

Email: dsar@mardi.my

Invited  Lecture 7
Paper 7(2)

Effect of Some Bio-Rational pesticides on the Whitefly, Bemisia Tabaci (Gennadius) by Mohammed Al-Doghairi, Suloiman Al-Rehiayani, Eltayeb Elhag and Khalid Osman. (Saudi Arabia)

Mohammed Al-Doghairi, Suloiman Al-Rehiayani, Eltayeb Elhag and Khalid Osman

Collage of Agriculture & Veterinary Medicine, Buriydah, P.O box 1482, Saudi Arabia

E-mail: mdoghair@hotmail.com

Fax:0096663800040 or 0096663801360

Oral Paper

Paper 7(3)

Scope of Low Cost House for Lac Crop Production by Niranjan Prasad, K.K Kumar and A. Bhattacharya. (India)

Niranjan Prasad, K.K Kumar and A. Bhattacharya

Indian Lac Research Institute, Namkun, Ranchi, India-834 010

E-mail: nprasad@vitalmail.com

Fax: +91 651 2260202

Oral Paper

Paper 7(4)

Trapping Efficiency of Various Colored Traps for Inserts in Cucumber Crop Under Greenhouse Conditions in Riyadh, Saudi Arabia by Al-Ayedh Hassan and Al-Doghairi Mohammed. (Saudi

Arabia)

Al-Ayedh Hassan and Al-Doghairi Mohammed

Natural Resources and Environment Research Institute (NRERI), King Abdulaziz City for Science3 and Technology (KACST), P.O. Box No.6068-Riyadh 11442-saudi Arabia

Department of plant protection, College of Agriculture, King Saud Univesity, Buradah P.O Box 1482, Saudi Arabia

E-mail: alayedh@kacst.edu.sa

Telephone: ++966-1-4813614

Fax: ++966-1-4813611

Poster Paper

Paper 7(5)

Environmentally Safe Method for Soil-Borne Pest Control in Greenhouse by Ahmed A. Almasoum, (United Arab Emirates)

Ahmed A. Almasoum

Dept. of Arid Land Agriculture, College of Food Systems, UAE University, Al-Ain, UAE

P.O.Box 1755 Al-Ain,UAE

E-mail: almasoum@uaeu.ac.ae

Tel +9713-7051451

Fax: +9713-7614430

E-mail: almasoum@uaeu.ac.ae

Web: http://www.geocities.com/capecanaveral/lab/7072

Oral paper
Paper 7(6)

Evaluation of Cucumber Insert Pests Under Greenhouse Condition in Riyadh, Saudi Arabia by Hassan Y. Al-Ayedh. (Saudi Arabia)

Hassan Y. Al-Ayedh,

Natural Resources and Environment Research Institute (NRERI), King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST), P. O Box 6086 Riyadh 11442, Saudi Arabia

E-mail: alayedh@kacst.edu.sa

Telephone: 001-966-1-481-3614

Fax: 001-966-1-481-3611

Oral Paper

Paper 7(7)

Effect of Essential Oils of Medicinal Plants on Control of Greenhouse Whitefly (Trialeurodes vaporariorum) by H. Aroiee, S. Mosapour, S.M. Hossani, M. Shakiby, H. karim Zadeh and E. Hoshmand. (Republic of Iran)

H. Aroiee, S. Mosapour, S.M. Hossani, M. Shakiby, H. karim Zadeh and E. Hoshmand.

Horticultural Department, Agricultural Faculty, Ferdwosi University, Mashland, Iran.

Aroiee_h@yahoo.com

Oral Paper

Paper 7(8) Spatial Pattern of Whitefly Infestation on Solanaceous Crops Under Protective Structures and Open Field Conditions by Mohd. Norowi H., Mohamad Roff, M.N. and Md. Touhidur Rahman. (Malaysia) Mohd. Norowi H., Mohamad Roff M.N. and Md. Touhidur Rahman.

Horticulture Research Centre

MARDI Headquarters,

P.O. Box 12301, General Post Office

50774 Kuala Lumpur

Malaysia.

Tel: 603 89437073

Fax: 603 89487639

Email: norowi@mardi.my

Oral Paper
Paper 7(9) Dynamics of aphis Gossypii Population and Spatial Distribution of Aphid Borne Virus Diseases on Bell Pepper Planted Under Protective Structures and Open Field by Mohamad Roff, M.N., Mohd Norowi, H. and Md. Touhidur Rahman. (Malaysia) Mohamad Roff M.N., Mohd. Norowi H., and Md. Touhidur Rahman.

Strategic Research Centre

MARDI Headquarters,

P.O. Box 12301, General Post Office

50774 Kuala Lumpur

Malaysia.

Tel: 603 89437453

Fax: 603 89437590

Email: roff@mardi.my

Poster Paper
Paper 7(10)

Dynamics of Aphis gossypii population and spatial distribution of aphid borne virus diseases on bell pepper planted under protective structures and open field by Mohamad Roff, M.N., Mohd Norowi, H., Md. Touhidur Rahman

and Green, S.K (Malaysia).

Mohamad Roff, M.N., Mohd Norowi, H., Md. Touhidur Rahman and Green, S.K

Horticulture Research Centre, MARDI Headquarters, P.O. Box 12301, GPO, 50774 Kuala Lumpur, Malaysia.

Poster Paper

Paper 7(11)

Spatial Pattern of Whitefly Counts in Tomato Field

and Its Relationship to the Spread of Whitefly Transmitted Virus by Mohd. Norowi H., Mohamad Roff, M.N. and Md. Touhidur Rahman (Malaysia)

Mohd. Norowi H., Mohamad Roff, M.N. and Md. Touhidur Rahman

Research CentreMARDI Headquarters,

P.O. Box 12301, General Post Office

50774 Kuala LumpurMalaysia.

Tel: 603 89437073

Fax: 603 89487639

Email: norowi@mardi.my

Poster Paper

Paper 7(12)

From Minor to Being a Major Pest of Carambola Under Netted Structure: A Case of the Flower Moth, Sphenaches caffer Zell. (Lepidoptera: Pterophoridae) by Mohd. Shamsudin Osman, Norsiah M.J., and Anthonysamy M (Malaysia)

Mohd. Shamsudin Osman, Norsiah M.J., and Anthonysamy M.

Horticulture Research Center, MARDI, Serdang, P.O. Box 12301, G.P.O. 50774  KUALA LUMPUR, MALAYSIA

shamos@mardi.my

Oral  paper

MARKETING TRENDS AND STRATEGIES

Keynote 8(1)

Marketing Trends and Strategies by Prof. David Hughes. (United Kingdom)

Professor David Hughes

Westfield, The Parade Monmounth

Monmouthshire NP25 3PA

United Kingdom

profdavidhughes@aol.com

Invited Lecture 8
Paper 8(2)

Financial Analysis of Greenhouse Vegetable Specialized  Projects in Saudi Arabia by Ahmed Mohammed Al-Abdulkader. (Saudi Arabia)

Ahmed Mohammed Al-Abdulkader

King Abdulaziz City for Science and Technology, P.O Box 6086, Riyadh 11442, Saudi Arabia

Email: akader@kacst.edu.sa

Telephone: 0096614813302

Fax: 0096614813878

Oral Paper

Paper 8(3) Techno-economic feasibility of Israeli and Indigenously Designed Naturally Ventilated Greenhouses for Year Round Cucumber Cultivation by Balraj singh and Mahesh Kumar (India) Balraj Singh and Mahesh Kumar

Indi-Israel Project, Indian Agricultural Research Institute

New Delhi – 110012

Tel: +91-11-25841063

Telefax: +91-11-25842481

Email: drbsingh2000@yahoo.com

Oral Paper
Paper 8(4)

Market Survey and the Prospect of the Anthurium Industry in Malaysia by H. Noor Auni and M. A. Khairol (Malaysia)

H. Noor Auni and M. A. Khairol

Economic and Technological Management Research Center, MARDI HQ, P.O. Box 12301, G.P.O., 50774 Kuala Lumpur, Malaysia.

Oral Paper
Paper 8(5)

The prospect of Japanese Flower Market and the Potential of Exporting Malaysian Cut Chrysanthemums by Sea Shipment by

H. Noor Auni, M. N. Latifah, and M.A. Khairol (Malaysia)

H. Noor Auni, M. N. Latifah, and M.A. Khairol

MARDI Serdang, 43400 Serdang,

Selangor, Malaysia

Poster  Paper
Paper 8(6) The Prospect of Tomato Production under Rainshelter in Malaysia by M. A. Khairol , H. Noor Auni , A. Roslina  and M.S. Redzuan (Malaysia)

M. A. Khairol , H. Noor Auni , A. Roslina  and M.S. Redzuan

Business Development Unit, MARDI HQ, P.O. Box 12301, G.P.50774 Kuala Lumpur.

Malaysia.

Khairol@mardi.my

Tel: 603 89437190

Fax: 603 8943 5840

Poster Paper

EMERGING TECHNOLOGIES

Keynote 9(1)

Emerging Technologies in Control Environment Production Systems by  Prof. Dr. Tadashi Takakura. (Japan)

Prof. Dr. Tadashi Takakura

Fukuoka International University

Fukuoka Womens Junior College

Gojyo 4-16-1, Dazaifu, Fukuoka 818-0193, JAPAN

Tel and FAX: 092-922-6879

E-mail: takakura@net.nagasaki-u.ac.jp;

takakura@ag.arizona.edu

Invited Lecture 9
Paper 9(2)

Nondestructive Detection of Plant Water Stress by Microwave Sensing by Takashi Shimomachi, Takehiro Takemasa, Kenji Kurata and Tadashi Takakura. (Japan)

Takashi Shimomachi, Takehiro Takemasa, Kenji Kurata and Tadashi Takakura.

Collage of Environmental Studies, Nagasaki 852-8521, Japan

Graduate School of Agricultural and Life science, The University of Tokyo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8657, Japan

College of Digital Media and Communication, Fukuoka International University, 4-16-1 Gojyo, Dazaifu, Fukuoka 818-0193, Japan

E-mail:  simomati@net.nagasaki-u.ac.jp

Fax: +81-95-819-2716

Poster Paper

Paper 9(3)

Protected Cultivation of Vegetables in India: Problem and Future Prospects by Balraj Singh and N.P.S. Sirohi. (India)

Balraj Singh and N.P.S. Sirohi

Indo-Israel, Indian Agricultural Research Institute, New Delhi-110012 (India)

E-mail: drbsingh2000@yahoo.com

Telephone/fax: 091-11-25824481

Oral Paper

Paper 9(4)

Integrated Production and Protection Management (IPPM) Program for Greenhouse Crops in The Arabian Peninsula by Ahmed T.Moustafa, Yousuf Al-Raeesy, Amal Abdul Kareem and Amin Al-Kirshi. (United Arab Emirates)

Ahmed T.Moustafa, Yousuf Al-Raeesy, Amal Abdul Kareem and Amin Al-Kirshi.

International Center for Agricultural Research in the Dry (ICRADA), Arabian Peninsula Regional Program (APRP), P.O Box 13979, Dubai, UAE.

E-mail: a.moustafa@cgiar.org

Fax: +971 4 2958216

Oral Paper

Paper 9(5)

Influence of Water Salinity on Growth, Water Relations and Mineral Contents of Distichlis Spicata by Saad Farhan Alshammary. (Saudi Arabia)

Saad Farhan Alshammary

Natural Resources and Environment Research Institute

King Abdulaziz City for Science and Technology

P.O.Box 6086 Riyadh 11442, Saudi Arabia, 2004

Phone: 96614813598

E-mail: sshammary@kacst.edu.sa

Oral Paper

Paper 9(6)

Soil Solarization Studies using Innovatory Plastics Films by  Carlo Manera, Vito Miccolis,  Salvatore Margiotta, Vincenzo Candido, Donato Castronuovo, Cosimo Marono, Martino Basile. (Italy)

Carlo Manera, Vito Miccolis,  Salvatore Margiotta, Vincenzo Candido, Donato Castronuovo, Cosimo Marono, Martino Basile

UNIVERSITY OF BASILICATA

Technical-Economic Department,

Crop Production Department ,

Plant Protection Institute – C.N.R. Bari

Nuovo Polo Universitario – C/da Macchia Romana  85100 Potenza (Italy)

Tel. + 39 0971/205405;

fax +39 0971/205429;

E-mail: manera@unibas.it

Oral Paper

Paper 9(7)

Mulching Studies in Greenhouses using Innovatory Plastic Films by

Carlo Manera, Vito Miccolis, Salvatore Margiotta, Vincenzo Candido, Donato Castronuovo.(Italy)

Carlo Manera, Vito Miccolis, Salvatore Margiotta, Vincenzo Candido, Donato Castronuovo.

UNIVERSITY OF BASILICATA

Technical-Economic Department,

Crop Production Department,

Nuovo Polo Universitario – C/da Macchia Romana  85100 Potenza (Italy)

Tel. + 39 0971/205405; fax +39 0971/205429;

E-mail: manera@unibas.it

Oral Paper

Paper 9(8)

Determination of the Optical Properties of Plastics Films used as Cladding Materials in Novel Energy Efficient Greenhouse by B. Chunnasit, P. Hadley. (United Kingdom)

B. Chunnasit and P. Hadley,

Department of Horticulture & Landscape, School of Plant Science, The University of Reading, Whiteknights PO Box 221 Reading RG6 6AS, UK

E-mail: b.chunnasit@reading.ac.uk

Poster Paper

Paper 9(9)

Salinity Management of Media Grown Hydroponics Tomatoes by R.A.J.White. (New Zealand)

R.A.J.White.

Horticultural Consultants, P.O.Box 1014, Levin, New Zealand.

Email JWHortcons@xtra.co.nz

Fax: +64 6 3689694

Oral Paper

Paper 9(10)

Qualitative and Chemical Analysis of Different Cultivars of Cucumbers

By Kim H.W, J. K. Kim, I. T. Hwang, J. B. Seo and G.J. Choi. (Korea)

Kim H.W, J. K. Kim, I. T. Hwang, J. B. Seo and G.J. Choi.

Cucumber Exp. Station, Jeonnam 542-821, Korea

Jeonnam ARES, Naju City, Jeonnam 570-180, Korea

E-mail: hyunwoo@jares.go.kr

Fax: 82617815231

Poster Paper

Paper 9(11)

Effect of Different Propagating Structures on Rooting of Hardwood Cuttings in Grape Varieties by C. Ravindran, S. Jaganath and R. Krishnamanohar. (India)

C. Ravindran, S. Jaganath and R. Krishnamanohar.

Division of Horticulture, UAS, GKVK,

Bangalore-560 065, India.

E-mail: ravi_hort@yahoo.com

Oral Paper

Paper 9(12)

Heat Pipe as an Energy Saver in Aeroponic System by  N. Srihajong, S. Ruamrungsri, P. Terdtoon, P. Kamonpet,and T. Ohyama. (Japan)

N. Srihajong, S. Ruamrungsri, P. Terdtoon, P. Kamonpet,and T. Ohyama.

Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Chiang Mai University 50200, Thailand

Faculty of Horticulture, Niigata University, Japan

E-mail: narong­_sri@hotmail.com;

G4566427@cm.edu

Oral Paper

Paper 9(13)

Acoustical Measurement for Vertical Temperature Profile in Alley Between Rows of Tomato Plants by Koichi Mizutani, Riku Futamata, Kousuke Kudo, Yasuyuki Hirayama and Limi Okushima. (Japan)

Koichi Mizutani, Riku Futamata, Kousuke Kudo, Yasuyuki Hirayama and Limi Okushima

Graduate School of Systems and Information Engineering, University of Tsukuba

Tsukuba Science City, 305-8573, Japan.

E-mail : futamata@aclab.esys.tsukuba.ac.jp

Tel. +81-29-853-5468

Fax. +81-29-853-5207

Oral Paper

Paper 9(14) Application of  Precision Agriculture Technologies in the Tropical Greenhouse Environment by Chan Chee Wan. (Malaysia) Chan Chee Wan

Mechanization and Automation Research Center

MARDI,  P.O.Box 12301

General Post Office, 50774 Kuala Lumpur, Malaysia.

Tel: 603 89416851

Fax:603 89482961

Email: cwchan@mardi.my

Oral Paper
Paper 9(15) Design and Development of Kenaf Seed Thresher Machine for Kenaf Seed Production Under Rain Shelter by C.C. Wong and S.T. Ten (Malaysia)

C.C. Wong and S.T. Ten

Rice and Industrial Crops Research Centre, MARDI, P.O. Box 12301, GPO, 50774 Kuala Lumpur, Malaysia.

Tel:603 89437740

Fax: 603 89425786

Email: ccwong@mardi.my

Poster Paper
Paper 9(16)

Application of Computer Vision System to Monitor Crops Growth and Weeds Under Rain Shelter by A.R. M Syaifudin, Teoh Chin Chuang, O.Muhamad Isa (Malaysia)

A.R. M Syaifudin, Teoh Chin Chuang, O.Muhamad Isa.

Mechanization and Automation Research Centre, MARDI Serdang, 43400 Serdang, Selangor, Malaysia.

Poster paper

Analisis Hubungan Perataan Laba (Income Smoothing) dengan Ekspektasi Laba Masa Depan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta.

July 26, 2010 1 comment

Syahril Djaddang

ABSTRACT

The purposes of this thesis are to analyze the relativity between income smoothing (net earnings, leverage, total asset, and discretionary accrual) and earning future expectation (expected earning) for manufactured companies in Indonesia, and also to prove whether income smoothing influences earning future expectation. This research use 36 manufactured companies data, listed in The Jakarta Stock Exchange, that been chosen by the purposive sampling method. Modified Jones model is use in this thesis as an income smoothing assumption. The data analysis method that been used are One Sample Kolmogorov-Smirnov, Multicollinearity Test, Durbin-Watson Test, Scatterplot, Pearson Correlation, Multiple Regression, F Test, and T-Test.

Based on the test done, it is shown that the net earnings, leverage, and total asset variables are significantly positive related to expected earning variable (earning future expectation), while discretionary accrual variable is not significantly positive related to expected earning variable. The relations between net earnings, leverage, and total asset to expected earning are weak positive correlation. Another result of the test done is that all independent variables (income smoothing), together, are significantly influencing their dependent variable, earning future expectation (expected earning).

Keywords: income smoothing, expected earning, Jones model

  1. I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pihak manajemen perusahaan sangat menyadari peranan informasi laba dalam income statement. Oleh karena itu, pihak manajemen cenderung memberikan kebijakan dalam penyusunan laporan keuangan untuk mencapai tujuan tertentu yang biasanya bersifat jangka pendek (Kusuma & Sari, 2003). Pilihan kebijakan akuntansi yang dilakukan manajemen untuk tujuan spesifik itulah yang disebut dengan manajemen laba (Scott, 2000). Hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah yang timbul antara pihak manajemen dengan pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan (stakeholder) (Sugiarto, 2003). Berbagai penelitian lainnya untuk membuktikan bahwa manajemen laba dilakukan untuk mencapai tujuan spesifik dan bersifat jangka pendek, juga telah dilakukan oleh Rahman dan Bakar (2002); Burgsahler dan Dichev (1997); Dechow, et. al (1995); serta Perry dan William (1994). Tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Gumanti (2000) mengatakan bahwa fenomena manajemen laba tidak selamanya terbukti, walaupun secara teoritis memungkinkan atau ada peluang bagi manajemen untuk me-manage laba yang dilaporkan.

Para manajer melakukan tindakan ini karena biasanya laba yang stabil dan tidak banyak fluktuasi dari satu periode ke periode yang lain, dinilai sebagai prestasi yang baik. Akuntansi konvensional membatasi manajer untuk membuat “discretionary accounting” untuk meratakan laba yang dilaporkan (reported earnings). Tetapi tidak semua negara melarang dilakukannya perataan laba. Misalnya Swedia, yang membenarkan tindakan ini, sepanjang dilakukan dengan transparan. (Harahap, 2005).

Di Indonesia, beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan memperlihatkan hasil yang tidak konsisten. Ilmainir (1993) menemukan bukti bahwa perataan laba didorong oleh harga saham, perbedaan antara laba aktual dan laba normal dan pengaruh perubahan kebijakan akuntansi yang dipilih oleh manajemen. Zuhroh (1996) menemukan bukti bahwa faktor yang berpengaruh terhadap perataan laba adalah leverage operasi. Naim dan Hartono (1996) menemukan manajer yang menghadapi investigasi pelanggaran undang-undang antitrust akan menurunkan laba untuk menghindari pinalti pelanggaran antitrust. Wimbari (1998) mendapatkan hasil bahwa perataan laba disebabkan oleh faktor profitabilitas dan jenis industri. Jin (1998) menemukan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap praktek perataan laba adalah ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, sektor industri dan leverage-nya.

B.  Perumusan Masalah

Masalah yang dibahas penulis dalam penelitian ini, adalah:

  1. Apakah praktik perataan laba dan ekspektasi kinerja masa depan mempunyai hubungan yang positif (kuat)?
  2. Apakah praktik perataan laba mempunyai pengaruh signifikan terhadap ekspektasi kinerja masa depan perusahaan?

C.  Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis, ialah:

  1. Untuk mengetahui dan menganalisa hubungan antara perataan laba dan ekspektasi kinerja di masa depan.
  2. Untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh perataan laba (variabel bebas) terhadap kinerja masa depan perusahaan (variabel terikat).

II.        Tinjauan Pustaka

2.1.      Laporan Keuangan

Menurut Pedoman Etika Akuntan IAI, laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan atau kewajiban suatu entitas pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2.2. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut APB Statement digolongkan sebagai berikut (Harahap, 2001: 42) :

  1. Tujuan Khusus

Tujuan khusus laporan keuangan adalah untuk menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan GAAP (Generally Accepted Accounting Principle).

  1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum laporan keuangan adalah sebagai berikut:

  1. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi, dan kewajiban perusahaan.
  2. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba.
  3. Menaksir informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
  4. Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta dan kewajiban.
  5. Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan.
  6. Tujuan Kualitatif

Tujuan kualitatif yang dirumuskan APB Statements No. 4 adalah sebagai berikut:

  1. Relevan.
  2. Dapat dimengerti
  3. Dapat dicek kebenarannya
  4. Netral
  5. Tepat waktu & Dapat diperbandingkan
  6. Lengkap

2.3. Jenis Laporan Keuangan

Sedangkan dalam definisi laporan keuangan menurut peraturan      Bapepam Nomor : VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan dijelaskan bahwa laporan keuangan terdiri dari:

  1. Neraca
  2. Laporan Rugi Laba
  3. Laporan Perubahan Ekuitas
  4. Laporan Arus Kas
  5. Catatan Atas Laporan Keuangan

2.         Earning Management (Manajemen Laba)

Earning management adalah suatu konsep yang dilakukan perusahaan dalam mengelola laporan keuangan supaya laporan keuangan tampak terlihat memiliki kualitas (quality of financial reporting) (Suhendah, 2005). Laporan keuangan yang paling sering dimanipulasi oleh perusahaan adalah laporan rugi laba.

Menurut Jumingan (2003) seperti yang dikutip oleh Suhendah (2005), earning management merupakan suatu proses yang disengaja, menurut standar akuntansi keuangan untuk mengarahkan pelaporan laba pada tingkat tertentu. Yang termasuk dalam kategori earning management ialah:

  1. Discretionary accrual
  2. Income smoothing
  3. Manipulasi alokasi pendapatan/biaya.
  4. Perubahan metode akuntansi dan struktur modal.

Earning management (manajemen laba) memiliki cakupan yang lebih luas daripada income smoothing (perataan laba), karena manajemen percaya bahwa reaksi pasar didasarkan pada pengungkapan informasi akuntansi sehingga perilaku laba merupakan aspek penentuan resiko pasar entitas usaha.

Suhendah (2005) mengutip Ayres (1994) yang menyatakan bahwa ada 3 faktor yang dapat dikaitkan dengan munculnya praktik manajemen laba oleh manajer demi menunjukkan prestasinya, yaitu:

  1. Manajemen akrual (accruals management).
  2. Penerapan suatu kebijaksanaan akuntansi yang wajib (adoption of mandatory accounting changes).
  3. Perubahan akuntansi secara sukarela (voluntary accounting changes).

Gambar 1

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Praktik Manajemen Laba

Faktor-faktor yang mempengaruhi:

  1. Manajemen akrual
  2. Penerapan suatu kebijaksanaan                                                                                                                                                                                                                          Praktik

akuntansi yang wajib                                                                                                                                                                                                                                                                                   Manajemen Laba

  1. Perubahan metode akuntansi

secara sukarela

Sumber : Jurnal Akuntansi/Th.IX/02/Mei/2005, Earning Management

3.         Income Smoothing (Perataan Laba)

3.1. Definisi Perataan Laba

Pengertian awal mengenai income smoothing ialah moderates year-to-year fluctuations in income by shifting earnings from peak years to less successful periods (Riahi-Belkaoui, 2004). Sedangkan pengertian yang lebih modern adalah the process of manipulating the time profile of earnings or earning reports to make the reported income less variable, while not increasing reported earnings over the long run (Riahi-Belkaoui, 2004).

Income smoothing (perataan laba) adalah a form of earnings management in which revenues and expenses are shifted between periods to reduce fluctuations in earnings (Arens, et. al, 2005: 310). Selain itu, menurut Harahap (2005) perataan laba adalah upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk menstabilkan laba.

Definisi lainnya tentang perataan laba menurut Beidleman adalah (Riahi-Belkaoui, 2004):

The intentional dampening or fluctuations about some level of earnings that is currently considered to be normal for a firm., atau an attempt on the part of the firm’s management to reduce abnormal variations in earnings to extent allowed under sound accounting and management principles.”

3.2. Jenis Perataan Laba

Ada dua jenis perataan laba, yaitu (Riahi-Belkaoui, 2004) :

  1. Intentional atau designed smoothing

Intentional atau designed smoothing ialah keputusan atau pilihan yang dibuat untuk mengatur fluktuasi earnings pada level yang diinginkan.

  1. Natural smoothing

Natural smoothing adalah income generating process yang natural, bukan hasil dari tindakan yang diambil oleh manajemen.

3.3. Faktor Pendorong Perataan Laba

Tidak semua negara melarang dilakukannya perataan laba (Harahap, 2005). Seperti Swedia misalnya, di negara ini perataan laba diperbolehkan, asalkan perataan laba ini dilakukan dengan transparan.

Beberapa faktor yang mendorong manajemen melakukan perataan laba adalah (Sugiarto, 2003):

  1. Kompensasi bonus

Pada penelitiannya, Healy menemukan bukti bahwa manajer yang tidak dapat memenuhi target laba yang ditentukan akan memanipulasi laba agar dapat mentransfer laba masa kini menjadi laba masa depan. Selain itu, menurut Harahap (2005), pentingnya laporan keuangan mengundang manajemen untuk meratakan laba demi mendapatkan bonus yang tinggi.

  1. Kontrak utang

Defond dan Jimbalvo (1994) dengan menggunakan model Jones, mengevaluasi tingkat akrual perusahaan yang tidak dapat memenuhi target laba. Mereka menemukan bahwa perusahaan yang melanggar perjanjian utang telah merekayasa labanya, satu periode sebelum perjanjian utang itu dibuat.

  1. Faktor politik

Jones (1991) meneliti perusahaan yang sedang diinvestigasi oleh International Trade Commision (ITC). Ia menemukan bukti bahwa produsen domestik cenderung menurunkan laba dengan teknik discretionary accrual untuk mempengaruhi keputusan regulasi impor. Naim dan Hartono (1996) meneliti perusahaan yang diduga melakukan monopoli dan menemukan bahwa manajer perusahaan melakukan perataan laba untuk menghindari UU Anti-Trust.

  1. Pengurangan pajak

Perusahaan melakukan perataan laba untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah (Arens, Elder, Beasley, 2005).

  1. Perubahan CEO

Pourciao (1993) menemukan bukti bahwa perekayasaan laba dilakukan dengan meningkatkan unexpected accruals pada periode satu tahun sebelum penggantian eksekutif tak rutin.

  1. Penawaran saham perdana

Clarkson et al (1992) menyatakan ada reaksi positif dari pengumuman earnings forecast yang ada di prospektus dengan tingkat penjualan saham, karena publik hanya melihat laporan keuangan yang dilaporkan pada regulator. Banyak perusahaan yang melakukan perataan laba demi mendapatkan dan mempertahankan investor (Jones, 2005).

Faktor yang diasumsikan menyebabkan manajer melakukan perataan laba menurut buku Accounting Theory (Riahi-Belkaoui, 2004: 451), ialah:

  1. Mekanisme pasar kompetitif, yang mengurangi pilihan-pilihan yang tersedia untuk manajemen.
  2. Skema kompensasi manajemen, yang terkait langsung dengan kinerja perusahaan.
  3. Ancaman pergantian manajemen.

3.4. Teknik Perataan Laba

Berbagai teknik yang dilakukan dalam perataan laba, diantaranya ialah (Sugiarto, 2003) :

  1. Perataan melalui waktu terjadinya transaksi atau pengakuan transaksi. Pihak manajemen dapat menentukan atau mengendalikan waktu transaksi melalui kebijakan manajemen sendiri (accruals) misalnya: pengeluaran biaya riset dan pengembangan. Selain itu banyak juga perusahaan yang menggunakan kebijakan diskon dan kredit, sehingga hal ini dapat menyebabkan meningkatnya jumlah piutang dan penjualan pada bulan terakhir tiap kuarter dan laba kelihatan stabil pada periode tertentu.
  2. Perataan melalui alokasi untuk beberapa periode tertentu. Manajer mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatan atau beban untuk periode tertentu. Misalnya: jika penjualan meningkat, maka manajemen dapat membebankan biaya riset dan pengembangan serta amortisasi goodwill pada periode itu untuk menstabilkan laba.
  3. Perataan melalui klasifikasi. Manajemen memiliki kewenangan untuk mengklasifikasikan pos-pos rugi laba dalam kategori yang berbeda. Misalnya: jika pendapatan non-operasi sulit untuk didefinisikan, maka manajer dapat mengklasifikasikan pos itu pada pendapatan operasi atau pendapatan non-operasi.

Keleluasaan untuk memakai teknik-teknik akuntansi dalam mencatat terbukti telah disalahgunakan oleh manajemen untuk melakukan perataan laba. Bahkan disinyalir bahwa perataan laba banyak dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik akuntansi yaitu dengan merubah kebijakan akuntansi (Koeh, 1981). Berdasarkan hal tersebut maka penelitian tentang perataan laba ini dilakukan dengan mengambil perubahan kebijakan akuntansi sebagai objek dihubungkan dengan antisipasi laba masa depan untuk menghindari pemecatan.

4.         Expected Earnings

Expected earnings ialah perkiraan dan ekspektasi laba yang ingin dicapai perusahaan di masa mendatang (Sugiarto, 2003). Expected earning diambil dari lembaran prospektus yang biasanya dikeluarkan perusahaan ketika ingin terdaftar di Bursa Efek Jakarta, selain itu juga terdapat di laporan keuangan tahunan perusahaan.

Tujuan laporan keuangan menurut SFAC No 1. Sesuai dengan UU no. 8 tahun 1995 BAB IX pasal 78 dan 79 dan dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan BAPEPAM NO. IX C.2, mengumumkan earnings projection dipandang perlu agar menjadi sinyal positif bagi investor tentang keterbukaan informasi perusahaan (Sugiarto, 2003).

Expected earnings yang tercantum di prospektus merupakan tantangan bagi manajer untuk mencapainya, karena jika manajer tidak bisa mencapainya atau kinerjanya atau kinerjanya di bawah rata-rata industri maka kemungkinan tindakan pemecatan akan semakin besar (Blackwell, 1994).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menganalisa perataan laba dan hubungannya dengan laba masa depan perusahaan, dilakukan oleh Sopa Sugiarto (2003). Penelitian ini mengambil indikator perataan laba (variabel bebas) berupa net earnings (sebelum pos luar biasa), leverage, total asset, total accrual, dan discretionary accrual. Variabel terikatnya adalah expected earning. Sampel yang digunakan adalah 41 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, yang dipilih dengan metode purposive sampling.

Hasil penelitian tersebut mengindikasikan (1) Tidak terdapat hubungan antara peningkatan discretionary accrual dengan kinerja masa kini yang buruk dan ekspektasi kinerja masa depan yang bagus; (2) Terdapat hubungan antara penurunan discretionary accrual dengan kinerja masa kini yang bagus dan ekspektasi kinerja masa depan yang buruk.

C.        Kerangka Pemikiran

Gambar 2

Hubungan dan Pengaruh antara Variabel Bebas dengan Variabel Terikat

Variabel Bebas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Variabel Terikat

X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Y

X1

Net Earnings

X2

Leverage

Y

Expected Earning

X3

Total Asset

X4

Discretionary Accrual

X5

Perataan Laba

Sumber : Data diolah penulis, 2006

D.        Pengembangan Hipotesis

Sugiarto (2003) mengutip penelitian Fudenberg dan Tirole (1995) yang mengembangkan model teori yang mendorong manajer memperkirakan laba masa depan dengan berdasarkan pada pemakaian discretionary accounting.

2.         Hipotesis

Maka hipotesis penelitian yang dapat disimpulkan dari ketiga asumsi di atas adalah:

H1 :     Tingkat net earnings mempunyai hubungan positif dengan ekspektasi kinerja masa depan perusahaan.

H2 :     Tingkat leverage mempunyai hubungan positif dengan ekspektasi kinerja masa depan perusahaan.

H3 :   Tingkat total asset mempunyai hubungan positif dengan ekspektasi kinerja  masa depan perusahaan.

H4 :     Tingkat discretionary accrual mempunyai hubungan positif dengan ekspektasi kinerja masa depan perusahaan.

H5 :    Perataan laba mempunyai pengaruh signifikan terhadap ekspektasi kinerja masa depan perusahaan.

METODE PENELITIAN

A.        Rancangan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yang bersifat korelatif, yaitu mencari hubungan antara perataan laba (discretionary accruals) dengan kinerja masa kini dan ekspektasi kinerja masa depan.

B.        Variabel dan Pengukurannya

1.         Variabel

Variabel yang digunakan dibagi menjadi 2, yaitu variabel bebas (tidak terikat) dan variabel terikat.

1.1       Variabel Bebas (Independent Variable)

Variabel bebas adalah variabel yang nilainya mempengaruhi perilaku dari variabel terikat (dependent variable). Dalam penelitian ini, variabel bebasnya ialah perataan laba (income smoothing) yang faktornya terdiri dari:

  1. Net Earnings
  2. Leverage (LEV)
  3. Total Aset (ASSET)
  4. Discretionary Accrual (DA)

1.2. Variabel Terikat (Dependent Variable)

Variabel terikat adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh perilaku variabel bebas (independent variable). Dalam penelitian ini, variabel terikat yang digunakan, ialah expected earnings.

C.        Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

  1. Net Earnings (X1)

Net earnings ialah laba bersih yang bisa dilihat di dalam income statement. Dalam penelitian ini net earnings yang digunakan adalah net earnings before extraordinary item.

  1. Leverage (X2)

Leverage adalah bagian dari modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Leverage ini dapat dihitung dengan rumus:

LEV = Total Utang / Total Equity

  1. Total Asset (X3)

Total asset adalah seluruh harta perusahaan yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, yaitu dari current asset sampai dengan fixed asset dan juga tangible asset. Data total asset ini dapat dilihat di dalam balance sheet perusahaan.

  1. Discretionary Accrual (X4)

Discretionary accrual adalah komponen accrual yang berada dalam kebijakan manajemen, artinya manajemen memberikan intervensinya dalam proses pelaporan keuangan. Perhitungan untuk mendapatkan discretionary accrual, ialah:

Keterangan:

=                      total accrual

=                      total asset

=                      total revenue

=                      piutang

=                      perubahan revenue dengan basis kas

=                      jumlah kotor nilai bangunan dan peralatan

=                      tingkat kesalahan

Setelah konstantanya didapat, dimasukkan ke dalam rumus:

Kemudian dicari discretionary accrual (DA)-nya dengan rumus:

  1. Expected Earnings (Y)

Expected earning adalah ekspektasi laba yang ingin dicapai perusahaan di masa depan. Expected earning ini dianggap dapat menggambarkan kinerja suatu perusahaan. Expected earning dapat dihitung dengan rumus:

Keterangan:

=                      expected earning

=                      current earning

=     growth

D.        Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dalam pengumpulan datanya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan dan prospektus yang didapat dari Bursa Efek Jakarta (BEJ).

E.        Metode Pemilihan Sample

Pemilihan sample dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sample dengan berbagai kriteria. Kriteria yang digunakan dalam penelitian adalah:

  1. Perusahaan yang telah go public sebelum 31 Desember 2005.
  2. Emiten yang telah menyertakan laporan keuangan audit per 31 Desember 2002–2005.
  3. Perusahaan yang transaksi sahamnya masih aktif diperdagangkan selama tahun 2002–2005.
  4. Perusahaan yang tahun bukunya 31 Desember untuk tahun 2002–2005.
  5. Perusahaan dengan data ekstrem yang berhubungan dengan discretionary accrual, arus kas dan non-discretionary accrual akan dikeluarkan dari sample.

F.         Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: Statistik Deskriptif, Uji Normalitas, Uji Asumsi Klasik, Uji Hipotesis.

1.         Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan proses data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diintepretasikan.

2.         Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, uji normalitas data menggunakan Kolmogrov-Smirnov test. Tujuan pengujian tersebut adalah untuk menentukan apakah data-data dari masing-masing variabel terdistribusi normal atau tidak.

Perumusan hipotesa untuk uji normalitas, yaitu :

  1. H0 :           data normal
  2. Ha : data tidak normal

Dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas :

  1. Signifikansi >        0,05 (H0 diterima : data normal)
  2. Signifikansi <        0,05 (H0 ditolak : artinya data tidak normal)

3.  Uji Asumsi Klasik

Analisa mengenai hubungan dan pengaruh perataan laba dengan ekspektasi kinerja masa depan perusahaan (expected earning) dapat dilakukan bila data yang diteliti memenuhi asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik yang dilakukan, yaitu:

3.1.      Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang berarti antara masing-masing variabel independen dalam model regresi. Metode untuk menguji adanya multikolinieritas dilihat pada tolerance value atau Variance Inflation Factor (VIF). Batas dari tolerance value adalah 0,10 dan batas VIF adalah 10. Jika Variance Inflation Factor (VIF) diatas 10 dan tolerance value dibawah 0,10 (Hair et, al, 1998).

Perumusan hipotesa untuk uji multikolinearitas adalah :

  1. Ho :                       tidak ada multikolinearitas
  2. Ha :                       terjadi multikolinearitas

Pengambilan keputusan :

  1. Jika  VIF > 0,10 (Ho ditolak: terjadi multikolinearitas)
  2. Jika  VIF < 0,10 (Ho diterima: tidak ada multikolinearitas)

3.2.      Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menunjukkan adanya korelasi antara error dengan error periode sebelumnya. Pada asumsi klasik, hal ini tidak boleh terjadi. Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Durbin–Watson (DW). Jika nilai Durbin–Watson terletak diantara dU dan 4-dU maka disimpulkan tidak terjadi pelanggaran autokorelasi. Data yang baik adalah data yang memiliki hasil uji tidak terdapat autokorelasi. Sebenarnya penelitian ini tidak memerlukan uji autokorelasi, karena data yang digunakan adalah data pooling.

Dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi (DW) sebagai berikut :

  1. Jika 0 < DW < dL, maka terdapat positif autokorelasi
  2. Jika dL ≤ DW ≤ dU, maka tidak ada keputusan
  3. Jika dU < DW < 4-dU, maka tidak terdapat autokorelasi
  4. Jika 4-dU ≤ DW ≤ 4-dL, maka tidak ada keputusan
  5. Jika 4-dL < DW <4, maka terdapat negatif autokorelasi

3.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan mengandung variasi residual yang bersifat heteroskedastisitas (varians dari setiap error bersifat heterogen). Model regresi yang baik tidak terjadi heteroskedastisitas (bersifat homogen). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan uji dengan scatterplot.

4.         Uji Hipotesis

4.1. Uji Korelasi

Analisis korelasi berfungsi untuk menyatakan derajat keeratan hubungan dan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Semakin tinggi nilai korelasi, semakin tinggi derajat keeratan hubungan kedua variabel tersebut. Nilai korelasi memiliki rentang antara 0 sampai 1 atau 0 sampai -1. Tanda positif dan negatif menunjukkan arah hubungan. Tanda positif menunjukkan hubungan searah. Jika 1 variabel naik, variabel yang lain naik. Tanda negatif menunjukkan hubungan berlawanan. Jika 1 variabel naik, variabel yang lain akan turun.

Dalam penelitian ini, analisis korelasional yang digunakan adalah analisis korelasi Pearson. Metode tersebut digunakan karena data yang diteliti adalah data dengan skala rasio.

Perhitungan koefisien korelasi adalah menggunakan formula:

Keterangan :

=                      variabel bebas

=                      variabel terikat

=                      banyaknya sampel

4.2.      Uji Regresi Berganda

Untuk menganalisa pengaruh variabel bebas, yaitu perataan laba, terhadap variabel terikat, yaitu ekspektasi kinerja masa depan perusahaan (expected earning), penulis menggunakan regresi berganda dengan model sebagai berikut:

Dimana Y adalah variabel terikat, yaitu expected earning, dan X adalah variabel bebas, yaitu net earnings, leverage, total asset, dan discretionary accrual, yang diujikan dalam penelitian. Bila Y dan X diganti dengan nama masing-masing variabel, maka rumus regresi bergandanya akan menjadi:
Keterangan:

=                      expected earning perusahaan

=                      konstanta

=                      koefisien regresi

=                      net earnings perusahaan

=                      leverage perusahaan

=                      total asset perusahaan

=                      discretionary accrual perusahaan

=                      tingkat kesalahan (error)

Analisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat di penelitian ini menggunakan regresi berganda, karena baik variabel bebas maupun variabel terikat, keduanya berskala rasio.

4.2.1.   Uji F (Uji Serentak)

Uji F atau Uji Serentak merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan seluruh variabel bebas, secara bersama-sama, terhadap variabel terikatnya. Pengujian ini membandingkan antara nilai F hitung dengan nilai F tabel pada tingkat keyakinan tertentu, dengan ketentuan bahwa interval kepercayaan sebesar 95% dan tingkat signifikansi sebesar 5%.

Uji F menggunakan rumus (untuk perhitungan manual):

Keterangan:

=                      rata-rata jumlah kuadrat (mean sum of square)

=                      jumlah kuadrat regresi (explain sum of square)

=                      jumlah kuadrat sisa (residual sum of square)

Perumusan hipotesa untuk Uji F adalah, sebagai berikut :

Ho :   Seluruh variabel bebas (net earnings, leverage, total asset, dan discretionary accrual) secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (expected earning).

Ha :    Seluruh variabel bebas (net earnings, leverage, total asset, dan discretionary accrual) secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (expected earning).

Dasar pengambilan keputusan untuk Uji F adalah :

  1. Jika F hitung > F tabel (Ho ditolak : mempunyai pengaruh signifikan)
  2. Jika F hitung < F tabel (Ho diterima : tidak mempunyai pengaruh) atau
  3. Jika sig. F statistik < 0,05 (signifikan secara statistik : Ho ditolak)
  4. Jika sig. F statistik > 0,05 (tidak signifikan secara statistik : Ho diterima)

4.2.2.   Uji T (Uji Individu)

Uji-t ini digunakan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat. Uji-t membandingkan nilai t-hitung dengan nilai t-tabel, dengan ketentuan interval kepercayaan sebesar 95% dan tingkat signifikansi sebesar 5%.

Rumus yang digunakan dalam Uji-t (perhitungan secara manual), ialah:

Keterangan:

=                      koefisien regresi

=                      derajat kesalahan (standard error)

Perumusan hipotesa untuk Uji-t, adalah:

Ho :   Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Ha :    Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Dasar pengambilan keputusan pada Uji-t, yaitu:

  1. Jika t-hitung < t-tabel (Ho diterima : tidak ada pengaruh signifikan)
  2. Jika t-hitung > t-tabel (Ho ditolak : ada pengaruh signifikan)

atau

  1. Jika nilai Sig. < 0,05 (signifikan secara statistik : Ho ditolak)
  2. Jika nilai Sig, > 0,05 (tidak signifikan secara statistik : Ho diterima)

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A.        Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi data yang disajikan adalah deskripsi data variabel penelitian. Variabel penelitian ini terdiri dari satu variabel terikat (Y), yaitu  expected earning; dan 5 variabel bebas (X), yaitu net earnings (X1), leverage (X2), total asset (X3), discretionary accrual (X4), dan perataan laba (X5). Jumlah perusahaan yang digunakan sebagai sampel adalah 36 perusahaan, dengan periode laporan keuangan tahun 2002 sampai dengan 2005, yang secara lengkap dapat dilihat di lampiran 1.

B.        Analisis dan Pembahasan

1.         Statistik Deskriptif

Tabel 1

Statistik Deskriptif

Sumber: Data diolah, 2006

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah data yang digunakan sebagai sampel berjumlah 36 perusahaan, dengan 6 variabel penelitian (total asset, net earnings, expected earning, discretionary accrual, dan leverage). Variabel total asset memiliki nilai minimum (terendah) sebesar Rp 38.926.037.291,- dan nilai maksimum (tertinggi) sebesar Rp 15.669.007.629.752,-. Nilai rata-ratanya (mean) sebesar Rp 2.130.275.595.505,- dengan standar deviasi sebesar                                Rp 3.291.406.897.483,8,-.

Variabel net earnings (sebelum pos luar biasa) memiliki nilai terendah sebesar Rp (792.946.330.000),- serta nilai terendah sebesar Rp 1.468.445.000.000,-. Nilai rata-rata dan standar deviasinya sebesar Rp 83.440.463.042,97,- dan                        Rp 328.560.969.219,054,-.

Ekspektasi kinerja masa depan, yang dipresentasikan dengan variabel expected earning, memiliki nilai terendah Rp (22.703.196.165.120,0),- dan nilai tertinggi      Rp 26.925.814.065.823,3,-. Nilai rata-ratanya adalah Rp 950.436.190.427,0,- dengan nilai standar deviasi Rp 5.937.224.225.678,1,-.

Variabel discretionary accrual memiliki nilai terendah                                      Rp (7.104.389.596.998,69),- serta nilai tertinggi Rp 1.241.805.000.000,05,-. Nilai rata-rata dan standar deviasinya adalah sebesar Rp (162.999.655.213) dan               Rp 889.335.989.040,23

Rasio pengukuran perusahaan, yang dipresentasikan dengan variabel leverage, memiliki nilai terendah sebesar -18,54 dan nilai tertinggi sebesar 53,28. Nilai rata-ratanya adalah sebesar 2,4446; sedangkan standar deviasinya adalah sebesar 8,08879.

2.         Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian yang digunakan, memiliki distribusi yang normal atau tidak. Analisis Kolmogorov–Smirnov merupakan suatu pengujian untuk menguji keselarasan data, dimana suatu sampel dikatakan berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal.

Perumusan hipotesa untuk uji normalitas ialah :

  1. Ho :           data normal
  2. Ha : data tidak normal

Dasar pengambilan keputusannya, yaitu :

  1. Signifikansi > 0,05 (Ho diterima : data normal)
  2. Signifikansi < 0,05 (Ho ditolak : data tidak normal)

Berikut ini adalah hasil pengolahan data statistik untuk uji normalitas Kolmogorov-Smirnov:

Tabel 2

Tabel Uji Normalitas Kolmogorov–Smirnov

Sumber : Data diolah, 2006

Tabel 3

Tabel Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

Variabel Sig Kesimpulan
Total Asset 0.000 Ho ditolak
Net Earnings 0.000 Ho ditolak
Expected Earnings 0.000 Ho ditolak
Total Accrual 0.000 Ho ditolak
DA 0.000 Ho ditolak
Leverage 0.000 Ho ditolak

Sumber: Data diolah, 2006

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa variabel total asset, net earnings, expected earning, total accrual, DA (discretionary accrual), dan leverage memiliki tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Maka seluruh variabel, baik bebas maupun terikat, memiliki kesimpulan bahwa Ho ditolak, yang berarti data berdistribusi tidak normal.

Gambar 3

Grafik Distribusi Data

Sumber : Data diolah, 2006

3.         Uji Asumsi Klasik

3.1.      Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menunjukkan ada atau tidaknya hubungan langsung (korelasi) antar variabel bebas. Multikolinearitas terjadi jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) lebih besar dari 10 atau nilai tolerance lebih kecil dari 0,10 (Hair et, al, 1998).

Perumusan hipotesa untuk uji multikolinearitas :

  1. Ho :  tidak ada multikolinearitas
  2. Ha :  ada multikolinearitas

Dasar pengambilan keputusan :

  1. VIF > 10 (Ho ditolak : ada multikolinearitas)
  2. VIF < 10 (Ho diterima : tidak ada multikolinearitas)

Tabel 4

Tabel Uji Multikolinieritas

Sumber: Data diolah, 2006

Tabel 5

Tabel  Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel VIF Keputusan
Total Asset 1.149 Tidak ada multikolinearitas
Net Earnings 1.067 Tidak ada multikolinearitas
DA 1.089 Tidak ada multikolinearitas
Leverage 1.008 Tidak ada multikolinearitas

Sumber : Data diolah, 2006

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa seluruh variabel bebas memiliki VIF < 10. Oleh karena itu, Ho diterima, yang berarti tidak ada multikolinearitas. Maka dapat dikatakan bahwa di antara sesama variabel bebas tidak mempunyai hubungan langsung (tidak berkorelasi), sehingga penelitian dapat dilanjutkan.

3.2.      Uji Autokorelasi

Autokorelasi menunjukkan adanya korelasi antara error dengan error periode sebelumnya, dimana pada asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan Durbin–Watson. Jika nilai Durbin–Watson berkisar diantara nilai batas atas (dU) dan 4-dU maka diperkirakan tidak terjadi pelanggaran autokorelasi.

Dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi :

Tabel 6

Keputusan Autokorelasi

Hipotesa Nol (Ho) Keputusan Kriteria
Tidak ada Positif Autokorelasi Ho ditolak 0 < DW < dL
Tidak ada Positif Autokorelasi Tidak ada keputusan dL ≤ DW ≤ dU
Tidak ada Autokorelasi Ho diterima dU < DW < 4-dU
Tidak ada Negatif Autokorelasi Tidak ada keputusan 4-dU ≤ DW ≤ 4-dL
Tidak ada Negatif Autokorelasi Ho ditolak 4-dL < DW < 4

Berikut ini adalah tabel dan gambar hasil pengujian autokorelasi :

Tabel 7

Tabel Hasil Durbin–Watson

Sumber: Data diolah, 2006

Gambar 4

Hasil Uji Autokorelasi

Sumber: Data diolah, 2006

Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai Durbin–Watson untuk hipotesa sebesar 2,154. Nilai Durbin–Watson tersebut berada pada daerah dU < DW < 4-dU, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran autokorelasi (model bebas dari autokorelasi). Sehingga dapat dapat disimpulkan bahwa model hipotesis diatas terbebas dari permasalahan autokorelasi, sehingga penelitian dapat dilanjutkan.

Pada penelitian ini, sebenarnya, uji autokorelasi ini tidak diperlukan. Hal ini disebabkan karena, data penelitian yang digunakan adalah data pooling. Data pooling adalah data yang, misalnya, banyak perusahaan (lebih dari 1) dengan pengamatan beberapa tahun (lebih dari 1).

3.3.      Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan mengandung variasi residual yang bersifat heterogen. Model regresi yang baik tidak terjadi heteroskedastisitas (harus bersifat homogen).

Heteroskedastisitas dalam model regresi dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 5

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot

Sumber : Data diolah, 2006

Dari gambar grafik pada gambar 4, dapat dilihat bahwa sebaran titik terjadi secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan.

3.4.      Uji Fit Model (R²)

Hasil yang didapatkan dari uji normalitas adalah bahwa data berdistribusi tidak normal. Oleh karena itulah, penulis melakukan uji fit model, untuk melihat apakah model yang digunakan dalam regresi layak untuk dilanjutkan.

Tabel 8

Tabel Fit Model

Sumber : Data diolah, 2006

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa model yang digunakan layak untuk dilanjutkan. Hal tersebut dapat diketahui dari nilai koefisien determinasi R²-nya adalah sebesar 0,246. Artinya, bahwa variasi dari variabel perataan laba (variabel bebas) mampu menjelaskan variasi dari variabel expected earning (variabel terikat) sebesar 24,6%. Sisanya (75,4%) adalah variasi dari variabel bebas lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam model. Maka, model yang digunakan layak dilanjutkan penelitiannya.

4.         Uji Hipotesis

4.1.      Uji Korelasional

Analisis korelasi berfungsi untuk menyatakan derajat keeratan hubungan dan arah hubungan antara 2 variabel. Semakin tinggi nilai korelasi, semakin tinggi keeratan hubungan kedua variabel. Nilai korelasi memiliki rentang antara 0 sampai +1 atau 0 sampai -1. Tanda positif (+) dan negatif (-) menunjukkan arah hubungan kedua variabel tersebut.

Gambar 6

Hubungan Korelasi

(-)        kuat                                                                                         (-)            lemah                                                   (+)       lemah                                                               (+)       kuat

-1                                                                                                                                 -0,5                                                                                                                  0                                                                                                                                              0,5                                                                                                                               1

Berikut adalah tabel hasil pengujian korelasi masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat:

Tabel 9

Tabel Korelasi

Sumber : Data diolah, 2006

4.1.1.   Analisis Net Earnings

Hipotesis pertama menguji adanya hubungan positif signifikan antara net earnings (variabel X1) dengan expected earning (variabel Y).

Penyusunan hipotesis :

Ho1 :  Tidak adanya hubungan positif antara net earnings dengan ekspektasi kinerja masa depan (expected earning).

Ha1 :  Adanya hubungan positif antara net earnings dengan ekspektasi kinerja masa depan (expected earning).

Dasar pengambilan keputusan :

  1. Sig. (1-tailed) > 0,05 (Ho diterima : tidak signifikan)
  2. Sig. (1-tailed) < 0,05 dan angka korelatif negatif (Ho diterima : ada hubungan negatif)
  3. Sig. (1-tailed) < 0,05 dan angka korelatif positif (Ho ditolak : ada hubungan positif)

Hasil uji korelasi antara net earnings dengan ekspektasi kinerja masa depan (expected earning), dapat dilihat pada tabel 8. Dari tabel tersebut diketahui net earnings dengan expected earning mempunyai hubungan yang signifikan (0,000 < 0,05), dengan angka korelasi sebesar 0,354.

Dari hasil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Ho1 ditolak, yang berarti terdapat hubungan positif antara net earnings dengan expected earning (kinerja masa depan). Hubungannya dinamakan korelasi positif lemah karena angka korelasinya (0,354) menunjukkan nilai positif (+) yang mendekati 0,5.

4.1.2.   Analisis Leverage

Hipotesis kedua menguji adanya hubungan positif antara leverage (variabel X2) dengan expected earning (variabel Y).

Penyusunan hipotesisnya, yaitu :

Ho2 :  Tidak adanya hubungan positif antara leverage dengan ekspektasi kinerja masa depan (expected earning).

Ha2 :  Adanya hubungan positif antara leverage dengan ekspektasi kinerja masa depan (expected earning).

Dasar pengambilan keputusannya, ialah :

  1. Sig.(1-tailed) > 0,05 (Ho diterima : tidak signifikan)
  2. Sig.(1-tailed) < 0,05 dan koefisien korelatif negatif (Ho diterima : ada hubungan negatif)
  3. Sig.(1-tailed) < 0,05 dan koefisien korelatif positif (Ho ditolak : ada hubungan positif)

Hasil uji korelasi antara leverage dengan ekspektasi kinerja masa depan (expected earning), dapat dilihat pada tabel 8. Leverage dengan expected earning mempunyai hubungan yang signifikan (0,001 < 0,05), dan angka korelasi positif 0,298.

Dari hasil tersebut diketahui bahwa Ho2 ditolak, sehingga dapat disimpulkan antara leverage dengan ekspektasi kinerja masa depan (expected earning) mempunyai hubungan signifikan yang positif. Hubungan tersebut dinamakan korelasi positif lemah, karena angka korelasinya positif dan mendekati 0,5 (angka korelasi : 0,298)

4.1.3.   Analisis Total Asset

Penyusunan hipotesisnya yaitu:

Ho3 :  Tidak adanya hubungan positif antara total asset dengan ekspektasi kinerja masa depan (expected earning).

Ha3 :  Adanya hubungan positif antara total asset dengan ekspektasi kinerja masa depan (expected earning).

Dasar pengambilan keputusannya, ialah :

  1. Sig.(1-tailed) > 0,05 (Ho diterima : tidak signifikan)
  2. Sig.(1-tailed) < 0,05 dan koefisien korelatif negatif (Ho diterima : ada hubungan negatif)
  3. Sig.(1-tailed) < 0,05 dan koefisien korelatif positif (Ho ditolak : ada hubungan positif)

Hasil uji korelasi antara total asset dengan ekspektasi kinerja masa depan (expected earning), dapat dilihat di dalam tabel 8 di atas. Total asset dengan expected earning mempunyai hubungan yang signifikan (0,002 < 0,05), serta angka koefisien korelasinya positif 0,283.

Dari hasil di atas, dapat diketahui bahwa Ho3 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas, total asset, mempunyai hubungan signifikan positif dengan variabel terikatnya, yaitu expected earning. Hubungannya adalah korelasi positif lemah, karena angka korelasinya (0,283) mendekati positif 0,5.

4.1.4.   Analisis Discretionary Accrual

Hipotesis keempat menguji adanya hubungan positif antara discretionary accrual (variabel X4) dengan expected earning (variabel Y).

Penyusunan hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatifnya (Ha), yaitu:

Ho4 :  Tidak adanya hubungan positif antara discretionary accruals dengan ekspektasi kinerja masa depan (expected earning).

Ha4 :  Adanya hubungan positif antara discretionary accruals dengan ekspektasi kinerja masa depan (expected earning).

Dasar pengambilan keputusannya, ialah :

  1. Sig. (1-tailed) > 0,05 (Ho diterima : tidak signifikan)
  2. Sig. (1-tailed) < 0,05 dan angka korelasi negatif (Ho diterima : ada hubungan negatif)
  3. Sig.(1-tailed) < 0,05 dan angka korelasi positif (Ho ditolak : ada hubungan positif)

Hasil uji korelasi antara discretionary accruals dengan ekspektasi kinerja masa depan (expected earning), dapat dilihat pada tabel 8 di atas. Discretionary accruals dengan expected earning mempunyai hubungan yang tidak signifikan (0,110 > 0,05).

Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ho4 diterima. Hasil tersebut berarti di antara variabel bebas, discretionary accrual, dengan variabel terikatnya, expected earning, tidak terdapat hubungan yang signifikan.

4.2.      Uji Regresi Berganda (Analisis H5)

Uji Regresi Berganda ini dilakukan untuk menganalisa pengaruh perataan laba (net earnings, leverage, total asset, dan discretionary accrual) terhadap ekspektasi kinerja masa depan (expected earning). Pengujian dilakukan dengan tingkat signikansi 5%.

4.2.1.   Uji F

Uji F merupakan pengujian yang dipakai untuk menganalisa pengaruh seluruh variabel bebas, secara bersama-sama, terhadap variabel terikatnya. Uji F ini membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel pada tingkat keyakinan tertentu, untuk melihat tingkat signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Perumusan hipotesa :

Ho5 :  Seluruh variabel bebas (net earnings, leverage, total asset, dan discretionary accrual), secara bersama-sama, tidak mempunyai pengaruh signifikan dengan variabel terikat (expected earning).

Ha5 :  Seluruh variabel bebas (net earnings, leverage, total asset, dan discretionary accrual), secara bersama-sama, mempunyai pengaruh signifikan dengan variabel terikat (expected earning).

Dasar pengambilan keputusan :

  1. Jika F hitung > F tabel (Ho ditolak)
  2. Jika F hitung < F tabel (Ho diterima) atau
  3. Jika sig. F statistik < 0,05 (Ho ditolak : signifikan secara statistik)
  4. Jika sig. F statistik > 0,05 (Ho ditolak : tidak signifikan secara statistik)

Tabel 10

Tabel Hasil Uji F

Sumber : Data diolah, 2006

Dari tabel anova di atas, dapat diketahui bahwa nilai sig. F statistik (0,000) < 0,05. Selain itu, nilai F hitungnya (8,394) > nilai F tabel (2,45). Jadi dapat disimpulkan bahwa Ho5 ditolak, artinya seluruh variabel bebas (net earnings, leverage, total asset, discretionary accrual), secara bersama-sama, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya (expected earning).

4.2.3.   Uji T

Uji-t digunakan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji-t ini membandingkan nilai t-hitung dengan nilai t-tabel, dengan ketentuan interval kepercayaan sebesar 95% dan tingkat signifikansi sebesar 5%.

Perumusan hipotesa untuk Uji-t, adalah :

Ho :   Tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Ha :    Terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Dasar pengambilan keputusan pada Uji-t, yaitu :

  1. Jika t-hitung < t-tabel (Ho diterima : tidak ada pengaruh signifikan)
  2. Jika t-hitung > t-tabel (Ho ditolak : ada pengaruh signifikan) atau
  3. Jika nilai Sig. < 0,05 (signifikan secara statistik : Ho ditolak)
  4. Jika nilai Sig. > 0,05 (tidak signifikan secara statistik : Ho diterima)

Tabel 11

Tabel Uji T

Sumber : Data diolah, 2006

Berdasarkan pada hasil uji-t pada tabel di atas, pengaruh variabel perataan laba, yang terdiri dari net earnings, leverage, total asset, dan discretionary accrual, terhadap expected earning, ialah:

  1. Variabel Net Earnings

Dari hasil uji-t, diketahui bahwa nilai Sig. sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya ialah Ho ditolak, yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara net earnings terhadap expected earnings.

  1. Variabel Leverage

Dari hasil uji-t pada tabel 11, diketahui bahwa nilai Sig. sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak, yang artinya ada pengaruh yang signifikan antara leverage terhadap expected earning.

  1. Variabel Total Asset

Dari hasil uji-t, dapat diketahui bahwa nilai Sig. sebesar 0,045 lebih kecil dari 0,05. Maka Ho ditolak, yaitu ada pengaruh yang signifikan antara total asset terhadap expected earning.

  1. Variabel Discretionary Accrual

Dari hasil uji-t, dapat diketahui bahwa nilai Sig. sebesar 0,495 lebih besar dari 0,05. Maka Ho diterima, yang artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara discretionary accrual terhadap expected earning.

4.3.      Interpretasi Hasil Penelitian

  1. Hubungan antara net earnings dengan ekspektasi kinerja masa depan perusahaan adalah korelasi positif (+) lemah yang nilainya mendekati 0,5. Hal ini terjadi karena ekspetasi kinerja masa depan (expected earning) didapatkan dengan memperhitungkan net earnings tahun ini dengan growth (tingkat pertumbuhan pendapatan). Jadi, ada faktor lain selain net earnings yang berhubungan dengan expected earning. Faktor lain tersebut adalah faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi dan berhubungan dengan penerimaan pendapatan suatu perusahaan.
    1. Hubungan antara leverage dengan ekspektasi kinerja masa depan perusahaan adalah korelasi positif  (+) lemah, yang nilai korelasinya mendekati 0,5. Leverage merupakan salah satu pengukuran dalam keuangan, yang menghitung bagian dari modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan hutang. Ada kalanya perusahaan, dalam rangka mendapatkan hal-hal yang mendukung kegiatan operasional perusahaan, harus berhutang kepada pihak lain (pemasok, bank, dll). Pihak-pihak lain tersebut tidak akan memberikan hutang, bila perusahaan tidak mempunyai modal yang cukup agar hutang-hutang tersebut dapat terbayarkan. Bila pihak-pihak tersebut tidak mempercayai perusahaan sehingga pendukung kegiatan operasional terganggu, maka pengaruhnya akan terlihat pada ekspektasi pendapatan perusahaan (expected earning).
    2. Hubungan antara total asset dengan ekspektasi kinerja masa depan perusahaan adalah korelasi positif lemah. Hal ini disebabkan karena total asset mempunyai hubungan dengan kelangsungan kegiatan operasional perusahaan. Produksi barang maupun penjualannya tidak dapat terlaksana tanpa didukung oleh asset perusahaan, namun asset ini hanyalah sebagian kecil pendukung kegiatan operasional. Karena itulah, hubungannya adalah korelasi (+) lemah. Faktor yang lebih dominan hubungannya dengan expected earning adalah omzet penjualan perusahaan.
    3. Variabel discretionary accrual tidak mempunyai hubungan (korelasi) dengan ekspektasi kinerja masa depan. Hasil tersebut tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya (Sugiarto, 2003), dalam penelitian itu disebutkan bahwa ada hubungan antara discretionary accrual dengan ekspektasi kinerja masa depan. Hal ini mungkin terjadi karena penulis tidak membedakan kinerja masa depan yang buruk dengan kinerja masa depan yang baik.
    4. Pengaruh variabel bebas, secara bersama-sama, terhadap variabel terikat dengan menggunakan Uji F adalah signifikan. Jika secara individu, yang berpengaruh hanya variabel net earnings, leverage, dan total asset. Sementara variabel discretionary accrual tidak berpengaruh signifikan terhadap expected earning. Hal ini terjadi karena efek dari discretionary accrual dapat terlihat jika ekspektasi kinerja (laba) perusahaan dibagi ke dalam kinerja yang baik dan kinerja yang buruk.

KESIMPULAN DAN SARAN

A.        Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

  1. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat net earnings dengan ekspektasi kinerja masa depan (expected earnings) perusahaan. Hubungannya disebut dengan korelasi positif lemah, karena angka korelasinya sebesar 0,354.
  2. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat leverage dengan ekspektasi kinerja masa depan perusahaan. Hubungan antara leverage dengan ekspektasi kinerja masa depan adalah korelasi positif lemah, dengan angka korelasi 0,298..
  3. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat total asset dengan ekspektasi kinerja masa depan (expected earning) perusahaan. Hubungan yang terjadi adalah korelasi positif lemah, dengan angka korelasi sebesar 0,283.
  4. Hasil penelitian menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara tingkat discretionary accruals dengan ekspektasi kinerja masa depan perusahaan. Hal ini disebabkan karena menurut hasil uji korelasi, angka signifikansinya sebesar 0,110 dan angka korelasinya negatif 0,119.
  5. Hasil analisis regresi berganda, dengan uji F, menyatakan bahwa variabel bebas perataan laba, secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya. Hal tersebut disebabkan karena nilai F hitungnya (8,394) > nilai F tabel (2,45) dan nilai sig. F statistiknya (0,000) < 0,05.

B.        Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang apabila mampu diatasi akan dapat memperbaiki hasil penelitian selanjutnya. Keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Kurang besarnya jumlah sampel, yaitu 36 perusahaan.
  2. Data pengamatan hanya 3 tahun (2002–2005), sehingga hasil penelitian yang dilakukan sebaran datanya terbatas.
  3. Variabel penelitian yang digunakan hanya variabel: (a) net earnings; (b) leverage; (c) total asset; dan (d) discretionary accrual..

C.        Saran

Beberapa saran yang disarankan oleh peneliti, ialah:

  1. Perlunya menambah jumlah sampel penelitian, yang mungkin akan meningkatkan hasil penelitian.
  2. Perlunya menambah periode pengamatan agar dapat meningkatkan kualitas penelitian selanjutnya.
  3. Perlunya menambah variabel penelitian, terutama dari segi size (ukuran) perusahaan dan lainnya, agar dapat meningkatkan hasil penelitian berikutnya.
  4. Mencoba melakukan pengujian per tahun data, bukan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Arens, Alvin A., Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2005). Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach, Tenth Edition, Prentice Hall International.

Gitman, Lawrence J. (2003). Principles of Managerial Finance, Tenth Edition, Addison Wesley.

Harahap, Sofyan Syafri (2005). Teori Akuntansi, Jakarta: Rajawali Pers.

Harahap, Sofyan Syafri (2004). Akuntansi Islam, Jakarta: Bumi Aksara.

Harahap, Sofyan Syafri (2001). Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam, Jakarta: Pustaka Quantum.

IAI (2005). Pedoman Etika Akuntan. (www document) http://www.iaiglobal.or.id (diakses 8 Agustus 2006).

Jakaria; Berlianti, Dita Oki dan Soeryaputri, Rossje V.M. (2005). Modul Laboratorium Alat Analisis, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.

Jones, Charles P. (2004). Investments Analysis & Management, Ninth Edition, Prentice Hall International.

Kusuma, Hadri dan Wigiya A. U. Sari (2003). Manajemen Laba Oleh Perusahaan Pengakuisisi Sebelum Merger dan Akuisisi di Indonesia, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia Volume 7, No.1, Juni 2003, p. 21-36.

Riahi, Ahmed dan Belkaoui (2004). Accounting Theory, Fifth Edition, Thomson Learning.

Sucipto (2003). Analisis PSAK No.23 Tentang Pendapatan. (www document) http://www.google.com (diakses 8 Agustus 2006).

Tim Studi Analisis Laporan Keuangan Secara Elektronik (2005). Studi tentang Analisis Laporan Keuangan Secara Elektronik. (www document) http://www.bapepam.go.id (diakses 8 Agustus 2006).

Scott, William R (2000). Financial Accounting Theory, New Jersey: Prentice Hall Inc.

Suhendah, Rousilita (2005). Earning Management, Jurnal Akuntansi/Th.IX/02/Mei/2005, p. 195-205.

Sugiarto, Sopa (2003). Perataan Laba Dalam Mengantisipasi Laba Masa Depan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Makalah dipresentasikan dalam Simposium Nasional Akuntansi VI.

Suryaputri, Rossje V. dan Christina Dwi A. (2003). Pengaruh Faktor Leverage, Devidend Payout, Size, Earning Growth and Country Risk Terhadap Price Earnings Ratio, Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi,Vol.3, No.1 April 2003, p. 1-23.

Trihendradi, Cornelius (2005). Step by Step SPSS 13 : Analisis Data Statistik, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Faktor Pendukung Institusi Lembaga Keuangan Sari’ah

July 19, 2010 Leave a comment

Oleh : H. Jazuli Suryadhi *)

Abstrack :

Ada sejumlah alasan mengapa institusi keuangan konvensional yang ada sekarang ini mulai melirik sistem syariah, antara lain pasar yang potensial karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan kesadaran mereka untuk berperilaku bisnis secara Islami. Oleh karenanya perlu adanya lembaga yang mendampingi lembaga keuangan syari’ah tersebut seperti; Ulama yang menguasai ilmu syariat sehingga mampu menghasilkan fatwa-fatwa yang valid dan akurat.

Kehadiran fatwa-fatwa ini menjadi aspek organik dari bangunan ekonomi Islami yang tengah ditata/dikembangkan, sekaligus merupakan alat ukur bagi kemajuan ekonomi syari’ah di Indonesia. Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku.

Para ulama yang berkompeten terhadap hukum-hukum syariah memiliki fungsi dan peran yang amat besar dalam perbankan syariah, yaitu sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Fungsi utama para ulama yang yang tergabung dalam Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam.

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syari’ah di Indonesia demikian cepat, khususnya perbankan, asuransi dan pasar modal. Jika pada tahun 1990-an jumlah kantor layanan perbankan syariah masih belasan, maka tahun 2000an, jumlah kantor pelayanan lembaga keuangan syariah itu melebihi enam ratusan yang tersebar di seluruh  Indonesia. Asset perbankan syari’ah ketika itu belum mencapai Rp 1 triliun, maka saat ini assetnya lebih dari Rp 22 triliun. Lembaga asuransi syariah pada tahun 1994 hanya dua buah yakni Asuransi Takaful Keluarga dan Takaful Umum, kini telah berjumlah 34 lembaga asuransi syariah (Data AASI 2006)[1]. Demikian pula obligasi syariah tumbuh pesat mengimbangi asuransi dan perbankan syariah.

1. Lembaga Pemberi Fatwa

Salah satu lembaga yang berwenang memberikan aturan/arahan selain lembaga yang dibentuk pemerintah adalah Majlis Ulama Indonesia dalam hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN)

Para praktisi ekonomi syari’ah, masyarakat dan pemerintah (regulator) membutuhkan fatwa-fatwa syariah dari lembaga ulama (MUI) berkaitan dengan praktek dan produk di lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang demikian cepat harus  diimbangi dengan fatwa-fatwa hukum syari’ah yang valid dan akurat, agar seluruh produknya memiliki landasan yang kuat secara syari’ah. Untuk itulah Dewan Syari’ah Nasional (DSN) dilahirkan pada tahun 1999 sebagai bagian dari Majlis Ulama Indonesia.[2]

2. Kedudukan Fatwa

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa di kalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para mujtahid (Al-Fatwa fi Haqqil ’Ami kal Adillah fi Haqqil Mujtahid). Artinya, Kedudukan fatwa bagi orang kebanyakan, seperti dalil bagi mujtahid.[3]

Kehadiran fatwa-fatwa ini menjadi aspek organik dari bangunan ekonomi Islami yang tengah ditata/dikembangkan, sekaligus merupakan alat ukur bagi kemajuan ekonomi syari’ah di Indonesia. Fatwa ekonomi syari’ah yang telah hadir itu  secara teknis menyuguhkan model pengembangan bahkan pembaharuan fiqh muamalah maliyah. (fiqh ekonomi) Secara fungsional, fatwa  memiliki fungsi Tabyin dan Tawjih. Tabyin artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksis bagi lembaga keuangan, khususnya yang diminta praktisi ekonomi syariah ke DSN dan Taujih, yakni  memberikan guidance (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi syari’ah. [4]

Memang dalam kajian ushul fiqh, kedudukan fatwa hanya mengikat bagi orang yang meminta fatwa dan yang memberi fatwa. Namun dalam konteks ini, teori itu tidak sepenuhnya bisa diterima, karena konteks, sifat, dan karakter fatwa  saat ini telah berkembang dan berbeda dengan fatwa klasik. Teori lama tentang fatwa harus direformasi dan diperpaharui sesuai dengan perkembangan dan proses terbentuknya fatwa. Maka teori fatwa hanya mengikat mustaft (orang yang minta fatwa) tidak relevan untuk fatwa DSN.  Fatwa ekonomi syariah DSN saat ini tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi syariah, tetapi juga bagi masyarakat Islam Indonesia, apalagi fatwa-fatwa itu kini telah dipositivisasi melalui Peraturan  Bank Indonesia (PBI). Bahkan DPR baru-baru ini, telah mengamandemen UU No 7/1989 tentang Perdilan Agama yang secara tegas memasukkan masalah ekonomi syariah sebagai wewenang Peradilan Agama.

Fatwa-fatwa ekonomi syari’ah saat di Indonesia dikeluarkan melalui proses dan formula fatwa kolektif, koneksitas dan melembaga yang disebut ijtihad jama’iy (ijtihad ulama secara kolektif), bukan ijtihad fardi (individu), Validitas jama’iy dan fardi jelas sangat berbeda. Ijtihad jama’iy telah mendekati ijma’. Seandainya hanya negara Indonesia yang ada di dunia ini, pastilah kesepakatan para ahli dan ulama Indonesia itu disebut Ijma’.

Fatwa dalam definisi klasik bersifat opsional ”ikhtiyariah” (pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral  bagi  mustafti (pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain mustafti bersifat ”i’lamiyah” atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada mufti/seorang ahli yang lain.

Jika ada lebih dari satu fatwa mengenai satu masalah yang sama maka ummat boleh memilih mana yang lebih memberikan qana’ah (penerimaan/kepuasan)  secara argumentatif  atau secara batin. Sifat fatwa yang demikian membedakannya dari suatu putusan peradilan (qadha) yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang berperkara.

Namun, keberadaan fatwa ekonomi syari’ah yang dikeluarkan DSN di zaman kontemporer ini, berbeda dengan proses fatwa di zaman klasik yang cendrung individual atau lembaga parsial.  Otoritas fatwa tentang ekonomi syari’ah di Indonesia, berada dibawah Dewan Syari’ah Nasional Majlis Ulama Indonesia. Komposisi anggota plenonya terdiri dari para ahli syari’ah dan ahli ekonomi/keuangan yang mempunyai wawasan syari’ah. Dalam membahas masalah-masalah yang hendak dikeluarkan fatwanya, Dewan Syari’ah Nasional (DSN) melibatkan pula lembaga mitra seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Biro Syari’ah dari Bank Indonesia.

Fatwa dengan definisi klasik  mengalami pengembangan dan penguatan posisi dalam fatwa kontemporer yang melembaga dan kolektif di Indonesia. Baik yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI untuk masalah keagamaan dan kemasyarakatan secara umum, maupun yang dikeluarkan oleh DSN MUI untuk fatwa tentang masalah ekonomi syari’ah khususnya Lembaga Ekonomi Syari’ah. Fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI menjadi  rujukan yang berlaku umum serta mengikat bagi ummat Islam di Indonesia, khususnya secara moral. Sedang fatwa DSN menjadi rujukan yang mengikat bagi lembaga-lembaga keuangan syari’ah  (LKS) yang ada di tanah air, demikian pula mengikat masyarakat yang berinteraksi dengan LKS.

3. Kaedah dan Prinsip

Fiqh muamalah klasik yang ada tidak sepenuhnya relevan lagi diterapkan, karena bentuk dan pola transaksi yang berkembang di era modern ini demikian cepat. Sosio-ekonomi dan bisnis masyarakat sudah jauh  berubah dibanding kondisi di masa lampau. Oleh karena itu, dalam konteks ini diterapkan dua kaedah.

Pertama,

Al-muhafazah bil qadim ash-sholih wal akhz bil jadid aslah, yaitu, memelihara warisan intelektual klasik yang masih relevan dan membiarkan terus praktek yang telah ada di zaman modern, selama tidak ada petunjuk yang mengharamkannya.

Kedua,

Al-Ashlu fil muamalah al-ibahah hatta yadullad dalilu ’ala at-tahrim (Pada dasarnya semua praktek muamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).

Selain itu para ulama berpegang kepada prinsip-prinsip utama muamalah, seperti; prinsip bebas riba, bebas gharar (ketidak-jelasan atau ketidakpastian) dan tadlis, tidak maysir (spekulatif), bebas produk haram dan praktek akad fasid/batil. Prinsip ini tidak boleh dilanggar, karena telah menjadi aksioma dalam fiqh muamalah.Formulasi  fatwa juga berpegang pada prinsip maslahah atau ”ashlahiyah”  mana yang maslahat atau lebih maslahat untuk dijadikan opsi yang difatwakan. Konsep maslahah dalam muamalah menjadi prinsip yang paling penting. Dalam ushul fiqh telah populer kaedah, ”Di mana ada mashlalah, maka di situ ada syariah Allah”. Watak maslahat syar’iyah antara lain berpihak kepada semua pihak atau berlaku umum, baik maslahat bagi lembaga syariah, nasabah, pemerintah (regulator) maupun masyarakat luas.

Kemaslahatannya tidak hanya diakui secara tanzhiriyah (perhitungan teoritis) tetapi juga secara tajribiyah (pengalaman empirik di lapangan). Karena itu untuk menguji shalahiyah  (validitas) fatwa, harus diadakan muraja’ah maidaniyah (pencocokan di lapangan) setelah berjalan waktu yang cukup dalam  implementasi fatwa ekonomi. Apakah kemaslahatan dalam tataran teoritis mendapatkan pembenaran dalam penerapannya di lapangan.

4. Peran Strategis Ulama

Sejarah mengenal ulama bukan semata sebagai sosok berilmu, melainkan juga sebagai penggerak dan motivator masyarakat. Kualitas keilmuan para ulama telah mendorongmendorong mereka untuk aktif membimbing masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terumuskannya system ekonomi Islam secara konseptual, termasuk system perbankan syariah, adalah buah dari kerja keras para ulama.

Sebelum perbankan konvensional dikenal, masyarakat sebenarnya telah melaksanakan transaksi berdasarkan muamalah Islam. Dalam pertanian dan perkebunan dikenal adanya istilah maro,nelu, dan sebagainya yang merupakan istilah lain dari bagi hasil. Hal demikian dimungkinkan dengan arahan dari para ulama masa lampau yang mengerti tentang pembagian hasil menurut ajaran Islam. Dalam kehidupan modern, sekali lagi, para ulama berperan untuk mewujudkan bank Islam seperti yang sekarang dikenal.

Para ulama yang berkompeten terhadap hukum-hukum syariah memiliki fungsi dan peran yang amat besar dalam perbankan syariah, yaitu sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN).

  1. 1. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibandingkan bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan (guidelines) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dwan Syariah Nasional.[5]

  1. 2. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di tanah air, berkembang pulalah jumlah DPS yang ada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyak dan beragamnya DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah adalah suatu hal yang harus disyukuri, tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, MUI sebagai paying dari lembaga dan organisasi keislaman di tanah air, menganggap perlu dibentuknyasatu dewan syariah yang bersipat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syariah. Lembaga ini kelak kemudian dikenal dengan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi  Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris (ex officio). Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasioanal dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasioanl membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Produk-produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh Dewan Pengawas syariah pada lembaga yang bersangkutan.

Selain itu, Dewan Syariah Nasional bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah

Dewan Syariah Nasional dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika Dewan Syariah Nasioanl telah menerima laporan dari Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut.[6]

Jika lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, Dewan Syariah Nasioanl dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan departemen Keuangan, untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan syariah. Secara garis besar, tugas dan mekanisme kerja DSN.

5. Produk Fatwa DSN

Sejak berdirnya tahun 1999, Dewan Syariah Nasional, telah mengeluarkan sedikitnya 47 fatwa tentang ekonomi syariah, antara lain, fatwa tentang; giro, tabungan, murabahah, jual beli salam, istishna’, mudharabah, musyarakah, ijarah, wakalah, kafalah, hawalah, uang muka dalam murabahah, sistem distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syari’ah, diskon dalam murabahah, sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, pencadangan penghapusan aktiva produktiv dalam LKS, al-qaradh, investasi reksadana syariah, pedoman umum asuransi syariah, jual beli istisna’ paralel, potongan pelunasan dalam murabahah, safe deposit box, raha (gadai), rahn emas, ijarah muntahiyah bit tamlik, jual beli mata uang, pembiayaan pengurusan haji di LKS, pembiayaan rekening koran syariah, pengalihan hutang, obligasi syariah, obligasi syariah mudharabah, Letter of Credit (LC) impor syariah, LC untuk export, sertifikat wadiah Bank Indoensia, Pasar Uang antar Bank Syariah, sertifikat investasi mudharabah (IMA), asuransi haji, pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal, obligasi syariah  ijarah, kartu kredit, dsb.[7]

Kesimpulan :

Keberadaan sebuah dewan syariah tentu saja sangat penting bagi sebuah lembaga, baik profit atau pun non profit.

Sebab pada saat ini, ada sekian banyak permasalahan yang bersifat syubhat dan kompleks, sehingga kita semua ini membutuhkan advisor / concelor yang terkait dalam masalah halal dan haram. Sedangkan tsaqafah dan wawasan umat Islam di negeri ini umumnya sangat kurang.

Kalau menemukan sekedar orang-orang yang punya semangat ke-Islaman atau pandai berceramah sehingga menarik pendengar, barangkali tidak terlalu sulit. Tetapi kalau menemukan ulama yang mendalami detail-detail masalah dari sudut pandang hukum Islam / syariah, tentu bukan hal yang sederhana. Sebab jumlah ulama yang ahli di bidang itu sangat sedikit, sedangkan kebutuhan atas jasanya sedemikian banyak.

Di sisi lain, dinamika aktifitas sehari-hari yang semakin cepat, maka keberadaan sebuah badan khusus yang menangani masalah syariah menjadi penting. Badan atau dewan ini kerjanya adalah melakukan pengawasan dan pengkajian tentang segala hal yang terkait dengan hukum Islam.

Sebuah perusahaan yang ingin dikelola dengan cara-cara yang Islami, tentu saja mutlak membutuhkan sebuah dewan syariah. Sebuah hotel yang ingin menerapkan identitas hotel Islami, mutlak membutuhkannya. Sebuah partai yang mengangkat diri sebagai partai Islam, juga mutlak wajib memiliki dewan syariah.

Adapun hukum apakah yang dipakai ? Jawabnya tentu hukum Islam. Sebab keberadaan dewan syariah itu bukan sebagai penasehat hukum positif, melainkan sebagai penasehan hukum Islam.

*   Mahasiswa (S2) Magister Study Islam (Konsentrasi Ekonomi Islam) Universitas Islam

Indonesia Jogjakarta.

*    Stap Direktorat Kemahasiswaan Universitas Mercu Buana Jakarta

*    Ketua Yayasan Pendidikan Islam Syifa Fikriya Cikande Serang Banten

Prospek Ekonomi Syariah dan Kesejahteraan Umat

Ada sejumlah alasan mengapa institusi keuangan konvensional yang ada sekarang ini mulai melirik sistem syariah, antara lain pasar yang potensial karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan kesadaran mereka untuk berperilaku bisnis secara Islami. Potensi ini menjadi modal bagi perkembangan ekonomi umat di masa datang. Selain itu, terbukti bahwa institusi ekonomi yang menerapkan prinsip syariah, mampu bertahan di tengah krisis ekonomi yang melanda Indonesia.

Di sektor perbankan saja misalnya, sampai tahun 2010 nanti jumlah kantor cabang bank-bank syariah diperkirakan akan mencapai 586 cabang. Prospek perbankan syariah di masa depan diperkirakan juga akan semakin cerah. Hal itu diungkapkan oleh Gubernur Bank Indonesia, Burhadin Abdullah di sela-sela acara dialog ekonomi syariah di Jakarta pekan lalu. Burhanudin mengatakan bank-bank yang ada sekarang bisa memanfaatkan kebijakan dihilangkannya Batas Minimum Penyaluran Kredit (BMPK) untuk melakukan penyertaan pada bank lain.

”Ini satu kesempatan bagi bank untuk membuka unit-unit syariah. Misalnya bank A yang merupakan bank konvensional, dia bisa melakukan penyertaan di bank syariah tanpa dibatasi oleh BMPK. Di masa lalu batasnya 10 persen, sekarang tidak ada lagi,” jelas Burhanudin.

Selain perbankan, sektor ekonomi syariah lainnya yang juga mulai berkembang adalah asuransi syariah. Prinsip asuransi syariah pada intinya adalah kejelasan dana, tidak mengadung judi dan riba atau bunga. Sama halnya dengan perbankan syariah, melihat potensi umat Islam yang ada di Indonesia, prospek asuransi syariah sangat menjanjikan. Dalam sepuluh tahun ke depan diperkirakan Indonesia bisa menjadi negara yang pasar asuransinya paling besar di dunia. Seorang CEO perusahaan asuransi syariah asal Malaysia, Syed Moheeb memperkirakan, tahun 2008 mendatang asuransi syariah bisa mencapai 10 persen market share asuransi konvensional.

Data dari Asosiasi Asuransi Syariah di Indonesia menyebutkan, tingkat pertumbuhan ekonomi syariah selama 5 tahun terakhir mencapai 40 persen, sementara asuransi konvensional hanya 22,7 persen. Perbankan dan asuransi, hanya salah satu dari industri keuangan syariah yang kini sedang berkembang pesat. Pada akhirnya, sistem ekonomi syariah akan membawa dampak lahirnya pelaku-pelaku bisnis yang bukan hanya berjiwa wirausaha tapi juga berperilaku Islami, bersikap jujur, menetapkan upah yang adil dan menjaga keharmonisan hubungan antara atasan dan bawahan.

Bisa dibayangkan kesejahteraan yang bisa dinikmati umat jika penerapan ekonomi syariah ini sudah mencakup segala aktivitas ekonomi di Indonesia. Peluang penerapan ekonomi syariah masih terbuka luas. Persoalannya sekarang, mampukah kita memanfaatkan peluang yang terbuka lebar itu.

Dukungan Pemerintah Belum Memadai

Meski sudah menunjukkan eksistensinya, masih banyak kendala yang dihadapi bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Soal pemahaman masyarakat hanya salah satunya. Kendala lainnya yang cukup berpengaruh adalah dukungan penuh dari para pengambil kebijakan di negeri ini, terutama menteri-menteri dan lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan ekonomi. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang pada masa kampanye pemilu kemarin menyatakan mendukung ekonomi syariah, belum sepenuhnya mewujudkan dukungannya itu dalam bentuk program kerja tim ekonomi kabinetnya.

Berkaitan dengan hal itu, dalam di sela-sela sebuah acara dialog ekonomi syariah, praktisi perbankan syariah A. Riawan Amin mengatakan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi syariah sangat penting, karena hal ini bukan semata-mata menyangkut mayoritas umat Islam di Indonesia tapi berkaitan dengan masalah stabilitas ekonomi nasional.

Menurutnya, para ekonom yang ada di kabinet saat ini sebaiknya meninggalkan sistem ekonomi kapitalis dan mengikuti aturan main kapitalis, sehingga bisa keluar dari krisis. Riawan mengaku untuk saat ini para pelaku ekonomi syariah belum terlalu menuntut pemerintah untuk lebih berpihak pada sistem ekonomi syariah. ”Mereka mau mengerti saja, itu sudah bagus,” ujarnya. Meski demikian ada harapan dari sejumlah kementerian yang sudah menyatakan dukungannya terhadap sistem ekonomi syariah, antara lain dari Kementerian Pertanian dan Kementerian BUMN.

Kendala lainnya adalah masalah regulasi. Penerapan syariah yang makin meluas dari industri keuangan dan permodalan membutuhkan regulasi yang tidak saling bertentangan atau tumpang tindih dengan aturan sistem ekonomi konvensional. Para pelaku ekonomi syariah sangat mengharapkan regulasi untuk sistem ekonomi syariah ini bisa memudahkan mereka untuk berekspansi bukan malah membatasi. Saat ini, peraturan tentang permodalan masih menjadi kendala perbankan syariah untuk melakukan penetrasi dan ekpansi pasar.

Kenyataan di lapangan menunjukkan, bahwa para pelaku ekonomi syariah masih menghadapi tantangan berat untuk menanamkan prinsip syariah sehingga mengakar kuat dalam perekonomian nasional dan umat Islamnya itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, Sudarman Lc., anggota DPRD I Banten dalam sebuah dialog ekonomi syariah beberapa waktu lalu mengingatkan, penerapan ekonomi syariah harus dipahami sebagai bagian integral dari penerapan syariat Islam secara kaffah. Penerapan hukum syariah dalam perekonomian tidak akan berhasil tanpa didukung penerapan hukum syariah di bidang yang lain. Teori dan sistem ekonomi syariah yang baik, bukan jaminan bagi penegakan perekonomian Islam kalau kaum muslimin sebagai pelaku ekonominya belum terlembagakan dengan baik.

Salah satu institusi keuangan syariah yang saat ini tengah berkembang adalah pasar modal syariah. Hal ini tidak lepas dari semakin berkembangnya industri keuangan syariah yang pertumbuhannya sangat cepat, terutama dalam satu dekade terakhir.

Menurut riset Bank Negara Malaysia (bank sentral Malaysia) tahun 2005, dana yang dimiliki umat Islam atau pelaku pasar Muslim di bursa-bursa di seluruh dunia, mencapai angka sekitar 1,3 triliun dolar AS. Sedangkan dana yang terhimpun di pasar keuangan Islam di seluruh dunia diperkirakan 230 miliar dolar AS, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 12-15 persen per tahun. Kemudian, jumlah institusi keuangan syariah saat ini mencapai lebih dari 250 buah, tersebar di 75 negara. Sementara jumlah fund manager syariah tercatat lebih dari 100 buah institusi dengan total aset yang dikelola mencapai 5 miliar dolar AS.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa potensi dana yang dimiliki umat Islam sangat besar. Tingginya pertumbuhan pasar keuangan syariah juga didorong pembentukan berbagai macam lembaga keuangan tingkat internasional. Misalnya the Islamic Financial Services Boards (IFSB) yang terdiri atas berbagai bank sentral negara-negara Islam terkait, the International Islamic Financial Market (IIFM), dan the Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Organisasi terakhir berbasis di Bahrain, dan merupakan lembaga yang memiliki fokus pada pengembangan sistem akuntansi dan audit yang sesuai syariah dan dapat diterima secara internasional.

Kontribusi lembaga-lembaga tersebut sangat signifikan, sehingga diharapkan dapat menstimulasi institusi-institusi keuangan syariah lainnya, termasuk di Indonesia, untuk terus dapat mengembangkan dirinya.

Belajar dari Malaysia

Pepatah mengatakan ”pengalaman adalah guru terbaik”. Demikian pula dalam membangun dan mengembangkan sistem pasar keuangan syariah. Kita membutuhkan pengalaman negara lain sebagai cermin langkah dan strategi yang akan dikembangkan. Salah satu negara yang dikenal sebagai pioner pengembangan pasar keuangan syariah adalah Malaysia.

Sejak Kementerian Keuangan Malaysia mengeluarkan Capital Market Masterplan pada tahun 2001 yang memuat 13 rekomendasi untuk menjadikan Malaysia sebagai international centre bagi industri keuangan syariah, pertumbuhan pasar keuangan Islam Malaysia menunjukkan kinerja luar biasa. Sebagai contoh, jumlah saham yang tercatat di bursa syariah mencapai 816 buah pada tahun 2005, naik sebesar 4,9 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai angka 778 saham. Persentase saham syariah mencapai 82,5 persen dari total keseluruhan saham yang listed di bursa pada tahun 2005, atau meningkat 80,8 persen dari tahun sebelumnya, dengan kapitalisasi pasar yang mencapai 64 persen.

Prestasi lainnya, 36 persen dari total equity fund di seluruh dunia tercatat di bursa syariah Malaysia, dengan nilai 1,8 miliar dolar AS (dari total 5 miliar dolar AS). Hal tersebut mengindikasikan pasar modal syariah Malaysia telah mendapatkan kepercayaan yang kuat dari investor. Bahkan, Komisi Sekuritas Malaysia telah menggandeng Dow Jones dengan memperkenalkan Dow Jones-RHB Islamic Malaysia Index untuk mengintegrasikan pasar domestik dengan pasar internasional. Dengan performance seperti itu, wajarlah jika kemudian banyak negara Muslim mencoba mengikuti jejak Malaysia.


[1] http://www.media-indonesia.com

[2] Antonio Sjafi’I, Bank Sjariah dari teori ke praktek, Tazkia Cendekia-Gema Insani Pers, Jakarta, 2001, cetakan 1.

[3] Sakti, Ali, Analisis Teoritis Ekonomi Islam, Aqsa Publishing / Paradigma, tahun 2007 cetakan 1, hal 7

[4] Antonio Sjafi’I, Bank Sjariah dari teori ke praktek, Tazkia Cendekia-Gema Insani Pers, Jakarta, 2001, cetakan 1.

[5] Antonio Sjafi’I, Bank Sjariah dari teori ke praktek, Tazkia Cendekia-Gema Insani Pers, Jakarta, 2001, cetakan 1. hal, 233

[6] Antonio Sjafi’I, Bank Sjariah dari teori ke praktek, Tazkia Cendekia-Gema Insani Pers, Jakarta, 2001, cetakan 1. hal 234

[7] Remy Syahdeni, Sutan, DR. Prof. Perbankan Islam (dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia) Grafiti, cetakan 2, tahun 2005, halaman 27.

PENGERTIAN BMT

July 19, 2010 Leave a comment

II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian BMT

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul mal dan baitut tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan dan penyaluran dana komersial (Prof. H A. Djazuli:2002).

B. Sejarah BMT

Di Indonesia sendiri setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasinalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasioanal daerah.

Disamping itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi oleh aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu peran BMT agar mampu lebih aktif dalam memperbaiki kondisi tersebut.

19

Propinsi Lampung BMT mulai ada dengan dirintisnya Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), maka pada Tahun 1996 Lahirlah BMT Swadaya dengan berdiri 30 BMT. Sedang pada tahun 1998 dengan bantuan Pemerintah propinsi ketika itu membantu berdirinya 17 BMT, berkembang kembali pada tahun 1999 dengan melahirkan 60 BMT serta diberi modal lima ratus ribu per BMT. Di tahun yang sama muncul 75 BMT dengan pemberian modal sebesar satu koma lima juta rupiah tiap BMT. Pada Tahun selanjutnya Pemerintah juga memberi bantuan modal terhadap 60 BMT yang baru berdiri dengan kisaran modal yang sama. Pada tahun 2002 lahir lagi 60 BMT di Propinsi Lampung dengan pemberian modal awal dua juta rupiah tiap BMT. Dengan berjalannya waktu lahirlah BMT-BMT baru dan berkembang dengan baik seperti BMT As Syifa di Metro, BMT Mentari di Kota Gajah, BMT Pringsewu, BMT Bagas di Lampung Timur, dan BMT Fajar di Metro.

Sedangkan di Kota Metro sendiri sejarah berdirinya BMT di mulai dengan berdirinya BMT Al Ihsan pada bulan Oktober 1994, Lalu berdiri BMT Bina Rahmat oleh Bapak Yulianto pada tahun 1995. Di tahun yang sama berdiri BMT Fajar. Lalu pada Desember 1998 berdiri BMT diantaranya adalah BMT At Taufik, BMT Al Hikmah, BMT Al Mukhsin yang mendapat modal melalui dana bergilir. Pada tahun 2000 berdiri BMT diantaranya Al Muttaqin, BMT Westra.

C. Pengertian Lembaga Keuangan Non Bank

Pengertian lembaga keuangan non bank yakni organisasi ekonomi yang berbentuk selain bank (Heri Sudarsono:2005)

.

20

D. Macam-Macam Lembaga Keuangan syariah Non Bank

Dibentuknya:

1. Baitul Maal Wattamwil dan koperasi Pondok Pesantren

Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPR syariah. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual-beli (itjarah) dan titipan (wadiah).

2. Asuransi Syariah (takaful)

Asuransi syariah menggantikan prinsip bunga dengan prinsip dana kebajikan (tabarru’), dimana sesame umat di tuntut untuk saling tolong menolong ketika saudara mengalami musibah.

3. Reksadana Syariah

Reksadana syariah mengganti system deviden dengan bagi hasil mudharabah dan hanya mempertimbangkan investasi-investasi yang halal sebagai portofolionya.

4. Pasar Modal Syariah

Sebagaimana reksadana syariah, pasar modal syariah juga menggunakan prinsip yang sama.

5. Pegadaian Syariah (Rahn)

Lembaga ini menggunakan system jasa administrasi dan bagi-hasil untuk menggantikan prinsip bunga.

6. Lembaga Zakat, Infak, Shadaqah dan Waqaf

Lembaga ini merupakan lembaga yang hanya ada dalam system keuangan Islam, karena Islam mendorong umatnya untuk menjadi sukatelawan dalam

21 beramal (volunteer). Dana ini hanya bisa di alokasikan untuk kepentingan social atau peruntukan yang telah digariskan menurut syariah Islam.

E. Pengertian Lembaga Keuangan syariah.

Menurut Heri Sudarsono (2006) Bank dan Lembaga Keuangan Syariah merupakan Organisasi ekonomi yang berdasar pada syari`ah Islam dan didirikan oleh umat Islam.

F. Peran Lembaga Keuangan syariah non Bank

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan efisien, maka setiap tipe dan lapisan masyarakat harus terwadahi, namun perbankan belum bisa menyentuh semua lapisan masyarakat, sehingga masih terdapat kelompok masyarakat yang tidak terfasilitasi yakni:

1. Masyarakat yang secara legal dan administrative tidak memenuhi kriteria perbankan. Prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh bank menyebabkan sebagian masyarakat tidak mampu terlayani. Mereka yang bermodal kecil dan penghindar resiko tersebut, jumlahnya cukup signifikan dalam Negara-negara muslim seperti Indonesia, yang sebenarnya secara agregat memegang dana yang cukup besar.

2. Masyarakat yang bermodal kecil namun memiliki keberanian dalam mengambil resiko usaha. Biasanya kelompok masyarakat ini akan memilih reksa dana atau mutual fund sebagai jalan investasinya.

3. Masyarakat yang memiliki modal besar dan keberanian dalam mengambil resiko usaha. Biasanya kelompok ini akan memilih pasar modal atau investasi langsung sebagai media investasinya.

22

4. Masyarakat yang menginginkan jasa keuangan non-investasi, misalnya pertanggungan terhadap resiko kekurangan likuiditas dalam kasus darurat, kebutuhan dana konsumtif jangka pendek, tabungan hari tua, dan sebagainya. Kesemua produk tersebut tidaklah ditawarkan oleh perbankan (karena regulasi perbankan yang juga membatasinya). Sebagai alternatifnya, kelompok masyarakat tersebut akan menggunakan jasa asuransi, pegadaian dan dana pension sebagai pilihan investasinya.

G. Beberapa Fungsi BMT

1. Penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).

2. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.

3. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.

4. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.

H. Teori Dana BMT

1. Pengertian Dana BMT

Dana BMT atau Financeable Fund adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu BMT dalam kegiatan operasionalnya. Dana BMT ini terdiri dari :

23

1. Dana Pihak Pertama

Yaitu dana yang berasal dari pemilik berupa modal dan hasil usaha BMT.

2. Dana Pihak Kedua

Yaitu dana yang berasal dari instrumen pasar uang dan instrumen pasar modal.

3. Dana Pihak Ketiga

Yaitu dana yang berasal dari penghimpunan dana BMT berupa giro (nasabah), tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito berjangka, kewajiban segera lainnya.

2. Fungsi Dana BMT

Dana BMT memiliki fungsi yakni:

1. Sebagai sumber dana biaya operasional BMT

2. Sumber dana untuk investasi primer dan sekunder BMT

3. Sebagai penyangga (cushion) dan penyerap kerugian BMT bersangkutan

4. Sebagai tolok ukur besar kecilnya suatu BMT

5. Untuk menarik masyarakat yang kelebihan dana agar menabungkan uangnya di BMT bersangkutan

6. Untuk memperbesar solidaritas masyarakat terhadap BMT bersangkutan

7. Untuk memperbesar daya saing BMT bersangkutan

8. Untuk mempermudah penarikan dan peningkatan sumber daya manusia

9. Untuk memperbanyak pembukaan kantor cabang

10. Sebagai tool of management bagi manajer BMT

24

I. Produk Penghimpunan Dana

Pada sistem operasional BMT syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Produk penghimpunan dana lembaga keuangan syariah adalah (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003):

1. Giro Wadiah

Giro Wadiah adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh BMT. Besarnya bonus tidak ditetapkan di muka tetapi benar-benar merupakan kebijaksanaan BMT. Sungguhpun demikian nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif (Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000).

2. Tabungan Mudharabah

Dana yang disimpan nasabah akan dikelola BMT, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah bertindak sebagai shahibul mal dan lembaga keuangan syariah bertindak sebagai mudharib (Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000).

3. Deposito Mudharabah

BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan syariah dan mengembangkannya. BMT bebas mengeola dana (Mudharabah Mutaqah). BMT berfungsi sebagai mudharib sedangkan nasabah juga shahibul maal. Ada juga dana nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu. Nasabah memberi batasan

25

penggunn dana untuk jenis dan tempat tertentu. Jenis ini disebut Mudharabah Muqayyadah.

J. Produk Pembiayaan

Dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan, BMT syariah menempuh mekanisme bagi hasil sebagai pemenuhan kebutuhan permodalan (equity financing) dan investasi berdasarkan imbalan melalui mekanisme jual-beli (bai’) sebagai pemenuhan kebutuhan pembiayaan (debt financing) (Zainul arifin ,1999)

26

Gambar 2. Bagan Akad

1. Equity Financing

Ada dua macam dalam kategori ini, yaitu :

a) Pembiayaan Musyarakah (Join Venture Profit Sharing)

Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003 : 50).

27

Dari pengertian di atas, dapat dilihat ciri-ciri dari perjanjian/akad musyarakah, yaitu kontribusi dana berasal dari dua pihak (BMT dan nasabah) dan bagi hasil berdasarkan kontribusi modal. Dalam musyarakah, kepemilikan dua orang atau lebih terbagi dalam sebuah aset nyata. Dalam hal pengelolaan usaha, pihak BMT diikutsertakan atau dilibatkan dalam proses manajemen.

Aplikasi BMT untuk akad musyarakah adalah (M. Syafi’i Antonio, 1999:197):

1. Pembiayaan Proyek. Nasabah dan BMT sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati bersama.

2. Modal Ventura. Pada BMT-BMT yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu BMT melakukan divestasi, baik secara singkat maupun bertahap.

b) Pembiayaan Mudharabah (Trustee Profit Sharing)

Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dan keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003 : 40).

28

Di dalam mudharabah hubungan kontrak bukan antara pemberi modal, melainkan antara penyedia dana (shahibul maal) dengan enterpreneur (mudharib)( Zainul Arifin, 1999 ).

Dari kedua pengertian diatas dapat dilihat bahwa BMT menanggung seluruh modal sedangkan nasabah hanya memiliki modal keahlian (tetapi tidak mempunyai dana). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan sedangkan kerugian seluruhnya ditanggung oleh pemilik modal (BMT) selam bukan akibat kelalaian si pengelola.

Aplikasi dalam BMT untuk mudharabah dari sisi pembiayaan adalah:

1. Pembiayaan Modal Kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.

2. Investasi khusus (mudharabah muqayyadah), dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang tetapkan oleh shahibul mal.

2. Debt Financing

Debt Financing dilakukan dengan teknik jual-beli. Pengertian bai’ meliputi berbagai kontrak pertukaran barang dan jasa dalam jumlah tetentu atas barang dan jasa bersangkutan (Zainul arifin, 1999 ).

Penyerahan jumlah barang atau jasa dapat dilakukan dengan segera (cash) atau dengan tangguh (deferred).

Bentuk dari Debt Financing adalah sebagi berikut :

a) Murabahah

BMT membeli barang kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. BMT harus memberi

29

tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati dalam jangka waktu tertentu (Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000).

Dalam hal ini BMT bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Dalam murabahah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Sistem ini diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui letter of credit (L/C). Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia BMT pada umumnya.

b) Bai’ as-salam

Bai’ as-salam jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Pembayaran hrus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Waktu penyerahan barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati pula (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003 : 30).

Dalam aplikasi BMT, transaksi ini biasanya dipergunakan untuk pembiayaan pertanian jangka pendek seperti padi, jagung, dan cabai serta untuk pembiayaan barang industri seperti produk garmen (pakaian jadi).

30

c) Bai’ al-istishna’

Bai’ al-istishna merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni’) dan penjual (pembuat, shani)(Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003 : 36).

Transaksi Bai’ al-istishna biasanya dipakai untuk pembiayaan konstruksi dan barang-barang manufaktur jangka pendek. Kontrak Bai’ al-istishna walaupun kelihatan sama dengan bai’ as-salam tetapi berbeda.

e) Al Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003 : 58).

Dalam transaksi ijarah , BMT menyewakan suatu aset yang sebelumnya telah dibeli oleh BMT kepada nasabahnya untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah sewa yang telah disetujui di muka.

Aplikasi dalam BMT untuk sistem ini adalah Leasing, baik dalam bentuk operating lease maupun financial finance.

31

Pemberian suatu fasilitas Pembiayaan mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian Pembiayaan tersebut tidak akan terlepas dari misi BMT tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian suatu Pembiayaan antara lain :

1. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk meperoleh hasil dari pemberian Pembiayaan tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh BMT sebagai balas jasa dan biaya administrasi Pembiayaan yang dibeBMTan kepada nasabah.

2. Membantu usaha nasabah

Yaitu untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh pihak BMT, maka semakin baik, mengingat semakin banyak Pembiayaan berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Disamping tujuan di atas, suatu fasilitas Pembiayaan memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Untuk meningkatkan daya guna uang.

Dengan adanya Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna.

32

b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh Pembiayaan maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c. Untuk meningkatkan daya guna barang.

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi barang berguna atau bermanfaat.

d. Meningkatkan peredaran barang.

Pembiayaan dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lain bertambah atau Pembiayaan dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi.

Dengan memberikan Pembiayaan dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya Pembiayaan yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.

Bagi penerima Pembiayaan tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

Semakin banyak Pembiayaan yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.

33

h. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima pembiayaan dengan si pemberi Pembiayaan.

K. Produk Jasa

Di samping produk pembiayaan, BMT syariah juga mempunyai produk-produk jasa atau pelayanan. Produk ini juga merupakan penerapan dari akad-akad syariah. Produk jasa yang lazim diterapkan BMT syariah diantaranya adalah (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003) :

a) Wakalah

Wakalah berarti pelimpahan kekuasan dari satu pihak ke pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003 : 66). Prinsip perwakilan diterapkan dalam BMT syariah dimana BMT bertindak sebagai wakil dan nasabah sebagai pemberi wakil (muwakil).(M. Syafi’i Antonio, 1999:252).

Prinsip ini diterapkan untuk pengiriman uang atau transfer, penagihan (collection/inkasso), dan letter of credit (L/C). Sebagai imbalan, BMT mengenakan fee atau biaya atas jasanya terhadap nasabah.

b) Kafalah

Kafalah berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (M. Syafi’i Antonio, 1999:231).

34

Dalam pengertian lain, kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

Prinsip penjaminan yang diterapkan oleh BMT syariah di mana BMT bertindak sebagai penjamin sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin. Seperti halnya dalam wakalah, untuk jasa al kafalah BMT syariah pun mendapat bayaran dari nasabahnya.

c) Hawalah

Hawalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya(M. Syafi’i Antonio, 1999:201).

Prinsip ini diterapkan oleh BMT syariah di mana BMT bertindak sebagai penerima pengalihan piutang dan nasabah bertindak sebagai pengalih piutang. Untuk jasa ini BMT syariah mendapatkan upah pengalihan dari nasabah.

Aplikasi dalam BMT untuk jasa ini adalah factoring atau anjak piutang, post-date check, bill discounting.

d) Rahn

Rahn adalah menahan harta milik si peminjam sebagi jaminan atas pinjama yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis (M. Syafi’i Antonio, 1999:213 ).

Dalam jasa ini pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan hutang atau gadai.

35

e) Qardh

Qardh adalah pinjamam yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003 : 111).

Penerapannya produk ini adalah :

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamkannya itu

2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.

3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu qardhu hasan.

f) Sharf

Sharf adalah transaksi pertukaran antara emas dan perak atau pertukaran valuta asing, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang asing lainnya.

L. Teori Non-Performing Finance

1. Pengertian Non-Performing Finance

Non-Performing Finance atau Pembiayaan macet secara umum adalah Pembiayaan yang tidak lancar atau Pembiayaan dimana debiturnya tidak

36

memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pengembalian pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan dan sebagainya. Dalam pengertian khusus atau menurut BMT, BMT yang konservatif melihat Pembiayaan atau pinjamanan yang diberikannya sebagai aset yang berisiko (risk asset) dan karenanya BMT harus mengelola risiko yang melekat pada proses pemberian pinjaman. BMT semacam ini mengganggap bahwa laporan keuangan yang seharusnya dihasilkan oleh debitur untuk disampaikan kepada BMTnya, sebagai salah satu pengelola berisiko. Sarana untuk risk management ini tidak ada, maka Pembiayaannya menjadi bermasalah.

2. Faktor-faktor penyebab Non-Performing Finance (NPF)

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat, maka BMT sebagai lembaga perPembiayaanan, harus melakukan analisis melalui prinsip 5 C, guna meminimalkan risiko bermasalahnya atau tidak kembalinya Pembiayaan. Kelima prinsip tersebut meliputi :

1. Character

Keyakinan pihak BMT bahwa si peminjam mempunyai moral, watak, ataupun sifat-sifat pribadi yang positip dan koperatip dan juga mempunyai rasa tanggung jawab baik dari kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

37

2. Capacity

Suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya yang akan dibiayai dengan Pembiayaan dari BMT. Jadi jelaslah maksud dari penilaian terhadap capacity ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut, akan mampu untuk melunasinya tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya.

3. Capital

Penilaian terhadap jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Hal ini kelihatannya kontradiktip dengan tujuan Pembiayaan yang berfungsi sebagai penyedia dana. Namun memang demikianlah halnya dalam kaitan bisnis murni, semakin kaya seseorang ia akan dipercaya untuk memperoleh Pembiayaan.

4. Collateral

Suatu penilaian terhadap barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas Pembiayaan yang diterimanya. Manfaat collateral yaitu sebagai alat pengamanan apabila uasaha yang dibiayai dengan Pembiayaan tersebut gagal atau sebab lain dimana debitur tidak mampu melunasi Pembiayaannya dari hasil usahanya yang normal.

5. Condition of economy

Condition of economy yaitu adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain yang mempengaruhi kondisi perekonomian pada suatu saat

38

maupun untuk suatu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh Pembiayaan.

Banyak faktor yang menyebabkan Pembiayaan tersebut menjadi bermasalah. Faktor-faktor penyebab terjadinya Pembiayaan bermasalah, yaitu :

a. Faktor internal BMT

b. Faktor internal nasabah

c. Faktor eksternal

d. Faktor kegagalan bisnis

e. Faktor ketidakmampuan manajemen

M. Pengertian Financing to Deposit Ratio (FDR)

Secara umum BMT dipahami sebagai financial intermediary institution atau lembaga perantara keuangan dari dua pihak yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana.

Setelah mengetahui pengertian dari sisi penggumpulan dana dan sisi penyaluran Pembiayaan, maka dapat diukur kinerja BMT sebagai lembaga intermediasi. Salah satu tolak ukur dalam rangka mengukur kinerja BMT khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi intermediasi adalah dengan menggunakan Finance to Deposit Ratio (FDR), yaitu perbandingan atau ratio antara Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh BMT (pelaksanaan fungsi intermediasi penghimpunan dana) terhadap penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan (pelaksanaan fungsi penyaluran dana).

39

N. Intermediasi BMT

Alat ukur utama yang selama ini digunakan untuk mengukur kinerja BMT khususnya berkenaan dengan pelaksanaan fungsi intermediasi BMT adalah Finance to deposit ratio (FDR), yaitu perbandingan atau rasio antara dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh BMT (pelaksanaan fungsi intermediasi penghimpunan dana) terhadap penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan (pelaksanaan fungsi penyaluran dana). Dilihat dari komponen pembentuknya FDR merupakan suatu ukuran ideal yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja BMT sebagai lembaga intermediasi (Abdullah, 2003 : 16).

Finance to deposit Ratio (FDR) adalah suatu pengukuran tradisional yang menunjukkan deposito berjangka, giro, tabungan, dan lain lain yang digunakan dalam memenuhi permohonan pinjaman nasabahnya. Rasio ini menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk pemberian pinjaman. Rasio ini juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas.. Definisi ini masih bersifat umum karena lebih lanjut dijelaskan bahwa setiap pemberian Pembiayaan disertai dengan klausa perjanjian.

Fungsi intermediasi BMT bertolak ukur kepada Finance to Deposit Ratio (FDR). FDR adalah suatu pengukuran tradisional yang menunujukkan deposito berjangka, giro, tabungan, dan lain-lain yang digunakan dalam memenuhi permohonan pinjaman (Finance requests) nasabahnya. Rasio ini menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk pemberian pinjaman. Rasio ini juga dapat mengukur tingkat likuiditas.

40

Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa suatu BMT meminjamkan seluruh dananya (Finance-up) atau relatif tidak likuid (illiquid). Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan BMT yang likuid dengan kelebuhan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan. Oleh karena itu, rasio ini juga dapat memberi isyarat apakah suatu pinjaman masih dapat mengalami ekspansi atau sebaliknya harus dibatasi.

Secara umum, BMT yang besar cenderung mempunyai FDR yang lebih besar dibanding BMT yang kecil. Meskipun tidak demikian tidak berlaku untuk BMT kecil yang terletak di daerah pertanian, karena BMT itu mempunyai FDR sangat tinggi, bahkan kadang bisa lebih dari 100%.

Dalam pengertian sehari-hari seperti sering diucapkan oleh banyak kalangan bahwa akhir-akhir ini yang dapat dilihat pada indikator FDR umumnya hanya isi komponen yang sangat sederhana. Sebagai indikator pinjaman adalah jumlah atau posisi pinjmanan yang diberikan, sebagaiman tercantum pada sisi aktiva. Sebagai indikator pada simpanan adalah giro, deposito, tabungan yang masing-masing tercantum pada sisi passiva neraca BMT. Kedua komponen tersebut dalam bentuk rupiah.

Tujuan perhitungan FDR adalah untuk mengetahui serta menilai sampai berapa besar jauh suatu BMT memiliki kondisi sehat dalam menjalankan operasi atau kegiatan usahanya. Dengan kata lain FDR digunakan sebagai indikator untuk mengetahui tingkat kerawanan suatu BMT.

41

O. Keunggulan dan Kelemahan antara BMT dengan Perbankan Konvensional

BMT sebagai alternatif Bank-bank konvensional, memiliki keunggulan-keunggulan yang juga merupakan perbedaan dan perbandingan jika dengan perbankan konvensional. Disamping hal tersebut muncul juga kelemahan-kelemahan karena sebagai pemain baru dalam dunia lembaga keuangan.

Keunggulan BMT adalah:

1. BMT Islam memiliki dasar hukum operasional yakni Al Qur’an dan Al Hadist. Sehingga dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar seperti diperintahkan oleh Allah SWT, juga nilai dasar seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW.

2. BMT Islam mendasarkan semua produk dan operasinya pada prinsip-prinsip efisiensi, keadilan, dan kebersamaan.

3. Adanya kesamaan ikatan emosional keagamaan yang kuat antara pemegang saham, pengelola, dan nasabah, sehingga dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil.

4. Adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam BMT Islam akan berusaha sebaik-baiknya sebagai pengalaman ajaran agamanya sehingga berapa pun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah.

5. Adanya fasilitas pembiayaan (Al Mudharabah dan Al Musyarakah) yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara

42

tetap, hal ini memberikan kelonggaran physichologis yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan bersungguh-sungguh.

6. Adanya fasilitas pembiayaan (Al Murabahah dan Al Ba’i Bitsaman Ajil) yang lebih mengutamakan kelayakan usaha dari pada jaminan (kolateral) sehingga siapa pun baik pengusaha ataupun bukan mempunyai jaminan kesempatan yang luas untuk berusaha.

7. Tersedia pembiayaan (Qardu Hasan) yang tidak membebani nasabah dengan biaya apapun, kecuali biaya yang dipergunakan sendiri:seperti bea materai, biaya notaris, dan sebagainya. Dana fasilitas ini diperoleh dari pengumpulan zakat, infak dan sadaqah, para amil zakat yang masih mengendap.

8. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, maka tidak ada diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan atas kemampuan ekonominya sehingga akseptabilitas BMT Islam menjadi luas.

9. Dengan adanya sistem bagi hasil, maka untuk kesehatan BMT yang bisa diketahui dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima.

10. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil, maka persaingan antar BMT Islam berlaku wajar yang diperuntukkan oleh keberhasilan dalam membina nasabah dengan profesionalisme dan pelayanan yang baik.

43

Kelemahan-kelemahan serta permasalahan-permasalahan yang ada dalam BMT Islam (Warkum Sumitro, 1996) adalah:

1. Dalam operasional BMT Islam, pihak-pihak yang terlibat didasarkan pada ikatan emosional keagamaan yang sama, sehingga antara pihak-pihak khususnya pengelola BMT dan BMT harus saling percaya, bahwa mereka sama-sama beritikad baik dan jujur dalam bekerjasama. BMT dengan sistem ini terlalu berprasangka baik kepada semua nasabah dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat adalah jujur. Dengan demikian, BMT Islam rawan terhadap mereka yang beritikad tidak baik sehingga diperlukan usaha tambahan untuk mengawasi nasabah yang menerima pembiayaan dari BMT Islam karena tidak dikenal bunga, denda keterlambatan dan sebagainya.

2. Sistem bagi hasil yang adil memerlukan tingkat profesionalisme yang tinggi bagi pengelola BMT untuk membuat penghitungan yang cermat dan terus-menerus.

3. Motivasi masyarakat muslim untuk terlibat dalam aktivitas BMT Islam adalah emosi keagamaan, ini berarti tingkat efektifitas keterlibatan masyarakat muslim dalam BMT Islam tergantung pada pola pikir dan sikap masyarakat itus sendiri.

4. Semakin banyak umat Islam memanfaatkan fasilitas yang disediakn BMT Islam, sementara belum tersedia proyek-proyek yang bisa di biayai sebagai akibat kurangnya tenaga-tenaga profesional yang siap pakai, maka BMT Islam akan menghadapi ”kelebihan likuiditas”.

5. Salah satu misi BMT Islam yakni mengentaskan kemiskinan yang sebagian besar kantong-kantong kemiskinan terdapat di pedesaan.

44

P. Perbedaan Sistem Bagi Hasil dengan Sistem Bunga

Menurut kamus, bunga adalah uang balas jasa atau ganti rugi yang diberikan kepada orang yang telah meminjamkan uang atau modal (W. J. S. Poerwadarmita, 1991:165).

Menurut Warkum Sumitro, 1996:12 Bunga dalam pengertian lain adalah:

”Bunga adalah biaya yang dikenakan pada peminjam uang atau imbalan yang diberikan kepada penyimpan yang besarnya telah ditetapkan dimuka, biasanya ditentukan dalam bentuk persentase (%) dan terus dikenakan selama masih ada sisa simpanan atau pinjaman sehingga tidak hanya terbatas pada jingka waktu kontrak”.

Q. Penilaian Resiko

Penilaian risiko yang dihadapi pada pembiayaan Mudharabah/Musyarakah

dapat dibagi menjadi 3 yakni:

1. Faktor yg mempengaruhi Business Risk pada pembiayaan mudharabah maupun musyarakah pada business risk yakni:

1. Industry Risk, yaitu resiko yg terjadi pd jenis usaha yg ditentukan oleh :

a. karakteristik masing-masing jenis usaha

b. kinerja keuangan jenis usaha

2. Faktor negatif yg mempengaruhi perusahaan misalnya:keadaan force majeure, permasalahan hukum, pemogokan, market risk (forex risk, interset risk, security risk)

2. Sedangkan pada shrinkin risk yakni:

1. Unusual Business Risk yaitu resiko bisnis yg luar biasa yg ditentukan oleh:

a. Penurunan drastis tingkat penjualan bisnis yg dibiayai

45

b. Penurunan drastis harga jual barang/jasa dari bisnis yg dibiayai

c. Penurunan drastis harga barang/jasa dari bisnis yang di biayai

2. Jenis bagi hasil yg ditentukan (profit and loss sharing atau revenue sharing)

a. Profit & loss sharing ; shrinking risk muncul bila terjadi loss sharing yg harus ditanggung oleh bank

b. Revenue sharing, shrinking risk terjadi bila nasabah tidak mampu menanggung biaya (nafaqah) yg seharusnya ditanggung nasabah, sehingga nasabah tidak mampu melanjutkan usahanya

3. Faktor yg mempengaruhi Character Risk yaitu:

1. Kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis yg dibiayai bank

2. Pelanggaran ketentuan yg telah disepakati

3. Pengelolaan internal perusahaan yg tdk dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yg disepakati antara bank dan nasabah

Sedangkan Analisi terhadap pembiayaan terhadap suatu perusahaan bila dilihat terhadap sales cost, profits, assets & liabilities serta cash flow yakni:

1. Resiko yang Timbul dari Perubahan Kondisi Bisnis Nasabah Setelah Pencairan Pembiayaan

1. Kebanyakan hal yang terjadi setelah pembiayaan telah cair yakni Over Trading dengan kata lain too much business wuth too little capital sehingga krisis cash flow (Uang kas)

2. Adverse Trading yakni mengembangkan bisnis dengan fixed cost yg besar serta bermain di pasar tidak stabil sehingga menimbulkan high risk.

46

3. Liquidity Run yaitu kesulitan likuiditas karena kehilangan sumber pendapatan dan dan peningkatan pengeluaran karena alasan yg tidak terduga

2. Resiko yang Timbul dari Komitmen Kapital yang Berlebihan

Terjadi apabila perusahaan mengambil komitmen kapital yg berlebihan dan menandatangani kontrak untuk pengeluaran berskala besar.

3. Resiko yang Timbul dari Lemahnya Analisis BMT

Analisis Pembiayaan yang Keliru yakni Keputusan pembiayaan yang tidak valid karena sumber informasi yang keliru.

Creative Accounting adalah penggunakan kebijakan akuntansi perusahaan yang keterangan menyesatkan tentang suatu laporan keuangan perusahaan.

Karakter Nasabah yaitu pembiayaan macet yang disengaja oleh nasabah dengan memperdaya petugas bank.

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)

July 19, 2010 Leave a comment

Sejarah pendirian LPS

Industri perbankan merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan eknonomi nasional. Stabilitas industri perbankan dimaksud sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Beberapa peristiwa pada penghujung tahun 1997 di antaranya likuidasi 16 bank yang diikuti dengan krisis moneter dan perbankan pada tahun 1998 telah mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan di Indonesia menurun, sehingga terjadi penarikan dana masyarakat dari sistem perbankan (bank runs) dalam jumlah yang sangat signifikan. Untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional sekaligus guna menghambat melemahnya nilai tukar rupiah, Pemerintah memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (Blanket Guarantee). Pemberian jaminan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Sejak 1998 hingga Februari 2004 program penjaminan Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Badan ini menangani pelaksanaan penjaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran 52 bank yang dibekukan operasi atau kegiatan usahanya sejak 1998.

Pada saat BPPN berakhir tugasnya pada 27 Februari 2004, pelaksanaan program penjaminan Pemerintah dialihkan ke Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden nomor 17 Tahun 2004. Program penjaminan yang belum diselesaikan oleh BPPN selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. Untuk melaksanakan program penjaminan Pemerintah ini, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk membentuk unit pelaksana penjaminan Pemerintah dalam lingkungan Departemen Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 27 Pebruari 2004 Menteri Keuangan membentuk Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3).

Dalam pelaksanaannya, penjaminan yang sangat luas tersebut memang terbukti dapat menghentikan arus penarikan dana masyarakat dari sistem perbankan dan secara perlahan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Namun demikian, luasnya ruang lingkup penjaminan tersebut telah membebani anggaran negara dan dapat menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari pengelola bank maupun dari masyarakat. Pengelola bank menjadi kurang hati-hati dalam mengelola dana masyarakat, sementara nasabah tidak peduli untuk mengetahui kondisi keuangan bank karena simpanannya dijamin secara penuh oleh pemerintah. Dengan demikian program penjaminan atas seluruh kewajiban bank kurang mendorong terciptanya disiplin pasar. Selain itu, penerapan penjaminan secara luas ini yang berdasarkan kepada Keputusan Presiden kurang dapat memberikan kekuatan hukum sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan. Oleh karena itu diperlukan dasar hukum yang lebih kuat dalam bentuk Undang-Undang

Untuk mengatasi hal tersebut di atas dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan untuk membentuk suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat. Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, dibentuk LPS, suatu lembaga independen, yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Undang-undang tersebut berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi

Bentuk dan status lembaga Penjamin simpanan

  1. LPS dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
  2. LPS adalah badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
  3. LPS merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
  4. LPS bertanggung jawab kepada Presiden

SUSUNAN DEWAN KOMISIONER LPS

Susunan Dewan Komisioner LPS yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 161/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner LPS adalah sebagai berikut:
1. Ketua Dewan Komisioner : Rudjito
2. Kepala Eksekutif : Krisna Wijaya
3. Anggota : Markus Parmadi
4. Anggota : Pontas Riyanto Siahaan
5. Anggota : Maman H. Somantri (ex-officio Bank Indonesia)
6. Anggota : Darmin Nasution (ex-officio Departemen Keuangan)

Fungsi

  1. menjamin simpanan nasabah penyimpan
  2. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannnya

Tugas

  1. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan
  2. melaksanakan penjaminan simpanan
  3. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan
  4. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik
  5. melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik

Wewenang

  1. menetapkan dan memungut premi penjaminan
  2. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta
  3. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS
  4. mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank
  5. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4
  6. menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim
  7. menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu
  8. melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan
  9. menjatuhkan sanksi administrative

KEPESERTAAN

1. Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan.
2. Bank peserta penjaminan meliputi seluruh Bank Umum (termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan perbankan dalam wilayah Republik Indonesia) dan Bank Perkreditan Rakyat, baik bank konvensional maupun bank berdasarkan prinsip syariah.
3. Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan perbankan di luar wilayah Republik Indonesia tidak termasuk dalam Penjaminan

KEWAJIBAN BANK PESERTA

Sebagai peserta Penjaminan, setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib:
a. menyerahkan dokumen kepesertaan;
b. membayar kontribusi kepesertaan;
c. membayar premi penjaminan;
d. menyampaikan laporan secara berkala dalam format yangDitentukan;
e. memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan Penjaminan;
f. menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat
g. menempatkan pengumuman pada seluruh kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh Nasabah Penyimpan mengenai maksimum tingkat bunga penjaminan yang berlaku yang ditetapkan LPS.

A. DOKUMEN KEPESERTAAN
Terdiri dari dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Dokumen Pendirian dan Perizinan Bank
Terdiri dari:
(1) Salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank, yang memuat data dan informasi mengenai susunan terakhir dari Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham beserta komposisi kepemilikan saham.
(2) Salinan dokumen perizinan bank, yang merupakan copy dari surat keputusan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) atau Menteri Keuangan mengenai pemberian izin usaha bank.

Dokumen Pendirian dan Perizinan Bank tersebut di atas, harus disampaikan kepada LPS paling lambat:

a. tanggal 22 Nopember 2005, bagi bank yang telah memperoleh izin usaha sebelum tanggal 22 September 2005; atau
b. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diperolehnya izin usaha, bagi bank yang memperoleh izin usaha pada atau setelah tanggal 22 September 2005
2. Surat Keterangan dari LPP Mengenai Tingkat Kesehatan Bank
Memuat rasio-rasio pokok keuangan dan status pengawasan bank yang bersangkutan.
Penyampaian surat keterangan tingkat kesehatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. bank menerima dari LPP dan menyampaikan kepada LPS; atau
b. LPP menyampaikan langsung kepada LPS, tanpa melalui bank apabila dipandang perlu oleh LPP.

Harus disampaikan kepada LPS paling lambat:

a. tanggal 22 Nopember 2005, bagi bank yang telah memperoleh izin usaha sebelum tanggal 22 September 2005; atau
b. 30 (tiga puluh) hari kalender, bagi bank yang memperoleh izin usaha pada atau setelah tanggal 22 September 2005.
3. Pernyataan Pemegang Saham, Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi, kantor pusat dari cabang bank asing, Direksi, dan Komisaris
Bentuk dan isi pernyataan Pemegang Saham, Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi, kantor pusat dari cabang bank asing, Direksi, dan Komisaris, harus sesuai dengan formulir yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan LPS Nomor 1A/PLPS/2005, yaitu:

a. Lampiran 1: Pernyataan Pemegang Saham Perorangan;
b. Lampiran 2: Pernyataan Pemegang Saham Badan Hukum;
c. Lampiran 2A: Pernyataan Pengendali Bank Berbadan Hukum Koperasi;
d. Lampiran 2B: Pernyataan Kantor Pusat Dari Cabang Bank Asing;
c. Lampiran 3: Pernyataan Direksi; dan
d. Lampiran 4: Pernyataan Komisaris.

Bank wajib menyampaikan pernyataan Pemegang Saham, Pengendali Bagi Bank yang Berbadan Hukum Koperasi, kantor pusat dari cabang bank asing, Direksi, dan Komisaris berdasarkan Peraturan LPS Nomor 1A/PLPS/2005 paling lambat tanggal 22 Desember 2005.

Bank yang telah menyampaikan pernyataan Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris berdasarkan Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2005, wajib menyesuaikan pernyataan Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris tersebut berdasarkan Peraturan LPS Nomor 1A/PLPS/2005 paling lambat tanggal 22 Desember 2005.

Pernyataan Pemegang Saham berdasarkan Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2005 wajib disampaikan kepada LPS paling lambat:

a. tanggal 22 Nopember 2005, bagi pemegang saham pengendali yang tercatat per tanggal 22 September 2005;
b. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak yang bersangkutan menjadi pemegang saham pengendali, bagi pemegang saham yang menjadi pemegang saham pengendali pada atau setelah tanggal 22 September 2005.

Pernyataan Direksi dan Komisaris berdasarkan Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2005 wajib disampaikan kepada LPS paling lambat:

a. tanggal 22 Nopember 2005, bagi Direksi dan Komisaris yang diangkat sebelum tanggal 22 September 2005;
b. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak yang bersangkutan menjadi Direksi atau Komisaris yang diangkat pada atau setelah tanggal 22 September 2005.

Pernyataan Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris disampaikan kepada LPS tanpa menunggu hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari LPP.

Untuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri pernyataan yang wajib disampaikan:

a. Pernyataan direksi ditandatangani oleh pimpinan kantor cabang di Indonesia.
b. Pernyataan komisaris tidak perlu disampaikan.
c. Pernyataan pemegang saham ditandatangani oleh pimpinan kantor pusat.

Kembali Ke atas

B. KONTRIBUSI KEPESERTAAN

1. Setiap bank wajib membayar kontribusi kepesertaan pada saat bank yang bersangkutan menjadi peserta penjaminan.
2. Kontribusi kepesertaan ditetapkan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari:

a. modal sendiri (ekuitas) bank per 31 Desember 2004, bagi bank yang telah memperoleh izin usaha sebelum 1 Januari 2005;
b. total modal sendiri (ekuitas) per 31 Desember 2004 dari bank-bank yang melakukan penggabungan usaha, bagi bank hasil penggabungan usaha yang dilakukan antara 1 Januari 2005 dan 22 September 2005;
c. modal disetor bank, bagi bank yang mendapatkan izin usaha pada atau setelah 1 Januari 2005.
3. Modal sendiri (ekuitas) merupakan selisih antara kekayaan dan kewajiban bank.
4. Modal sendiri untuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri merupakan modal bank sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum yang ditetapkan LPP.
5. Kontribusi kepesertaan wajib disetorkan ke rekening LPS, paling lambat:

a. tanggal 22 Nopember 2005, bagi bank yang telah memperoleh izin usaha sebelum 1 Januari 2005;
b. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal persetujuan izin usaha bank yang bersangkutan dari LPP, bagi bank baru.

Ilustrasi Perhitungan Kontribusi Kepesertaan

C. PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PREMI

1. Premi Penjaminan dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk:
a. periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan
b. periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.
2. Premi untuk setiap periode ditetapkan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan dalam setiap periode.
3. Proses pembayaran premi untuk setiap periode dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Pembayaran premi pada awal periode sebesar 0,1% (satu per seribu) dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan periode sebelumnya; dan
b. Penyesuaian premi setelah akhir periode berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total Simpanan periode yang bersangkutan.
4. Pembayaran premi pada awal periode harus dilakukan paling lambat tanggal:
a. 31 Januari, untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan
b. 31 Juli, untuk periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.
5. Penyesuaian premi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Menghitung premi yang seharusnya dibayar berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total Simpanan pada periode yang bersangkutan;
b. Menghitung kelebihan atau kekurangan premi yang dibayarkan pada awal periode dengan premi yang seharusnya dibayar; dan
c. Memperhitungkan kelebihan atau kekurangan terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya, dengan ketentuan bahwa:

i. Dalam hal terdapat kelebihan premi, kelebihan tersebut menjadi pengurang terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya; atau
ii. Dalam hal terdapat kekurangan premi, kekurangan tersebut menjadi penambah terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya.
6. Kelebihan pembayaran premi digunakan untuk pembayaran premi berikutnya, kecuali apabila bank yang bersangkutan meminta agar kelebihan tersebut digunakan untuk membayar denda yang tertunggak kepada LPS.
7. Dalam rangka perhitungan rata-rata saldo bulanan total Simpanan, kewajiban bank dalam valuta asing dikonversikan terlebih dahulu ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang digunakan bank untuk penyampaian laporan bulanan kepada LPP sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan LPP
8. Khusus untuk pembayaran premi periode 22 September 2005 sampai dengan 31 Desember 2005, sesuai Pasal 46 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2005 tentang Program Penjaminan Simpanan ditetapkan sebagai berikut:

i. bank membayar premi di awal periode berdasarkan rata-rata saldo bulanan total simpanan pada periode 1 Januari 2005 sampai dengan 30 Juni 2005, yaitu:
101
184
x 0,1 % x rata-rata saldo bulanan total simpanan pada periode 1 Januari 2005 sampai dengan 30 Juni 2005.
ii. penyesuaian pembayaran premi berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total simpanan pada periode 1 Juli 2005 sampai dengan 31 Desember 2005, yaitu:
101
184
x 0,1 % x realisasi rata-rata saldo bulanan total simpanan pada periode 1 Juli 2005 sampai dengan 31 Desember 2005.
9. Bagi Bank Umum, premi dibayarkan ke rekening LPS di Bank Indonesia :

a. nomor rekening: 519.000117
b. nama rekening: Lembaga Penjamin Simpanan.
10. Bagi Bank Perkreditan Rakyat, premi dibayarkan ke:

a. Rekening LPS di Bank Rakyat Indonesia, nama rekening: Lembaga Penjamin Simpanan-Premi, nomor rekening: 0206-01-002299-30-0, atau
b. Rekening LPS di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 9.
11. Bank menyampaikan perhitungan dan pembayaran premi kepada LPS dengan melampirkan copy bukti pembayaran (transfer advice).
12. Penghitungan premi, baik premi pada awal periode maupun premi penyesuaian, dilakukan sendiri oleh bank (self assessment)

D. MENYAMPAIKAN LAPORAN SECARA BERKALA:

1. Laporan posisi simpanan bulanan,
disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, sesuai formulir pada Lampiran 5 dan Lampiran 6 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2005 tentang Program Penjaminan Simpanan;
2. Laporan keuangan bulanan,
disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya; dan
3. Laporan tahunan yang telah diaudit, atau laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada LPP bagi BPR yang tidak diwajibkan oleh LPP untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, yang disampaikan paling lambat tanggal 31 Mei tahun berikutnya.
Khusus untuk Laporan posisi simpanan untuk akhir bulan September 2005 dan Oktober 2005 serta laporan keuangan bulanan untuk bulan September 2005, sesuai Pasal 47 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2005 tentang Program Penjaminan Simpanan, disampaikan paling lambat tanggal 22 Nopember 2005

SIMPANAN YANG DIJAMIN

1. Simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
2. Simpanan nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dijamin meliputi:

a. giro berdasarkan Prinsip Wadiah;
b. tabungan berdasarkan Prinsip Wadiah;
c. tabungan berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank;
d. deposito berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank; dan/atau
e. Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP.
3. Simpanan yang dijamin merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat, termasuk yang berasal dari bank lain.
4. Nilai Simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha Bank.
5. Saldo tersebut berupa:

a. pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah, untuk Simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip syariah;
b. pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk Simpanan yang memiliki komponen bunga;
c. Nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk Simpanan yang memiliki komponen diskonto.
6. Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu Bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening Simpanan nasabah pada Bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan (joint account);
7. Untuk rekening gabungan (joint account), saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening
8. Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (beneficiary), maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain (beneficiary) yang bersangkutan
9. Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu Bank adalah:

a. seluruhnya, sejak tanggal 22 September 2005 sampai dengan 21 Maret 2006;
b. paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sejak tanggal 22 Maret 2006 sampai dengan 21 September 2006;
c. paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sejak tanggal 22 September 2006 sampai dengan 21 Maret 2007;
d. paling tinggi sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sejak tanggal 22 Maret 2007

CONTOH PERHITUNGAN SIMPANAN YANG DIJAMIN

Ali mempunyai tabungan atas nama pribadi di Bank XYZ dengan saldo sebesar Rp 80 juta. Ali juga mempunyai rekening gabungan dengan Budi dan Cici dalam bentuk giro di Bank XYZ dengan saldo sebesar Rp 225 juta. Selain itu, Budi mempunyai rekening tabungan atas nama pribadi di Bank XYZ dengan saldo sebesar Rp25 juta. Sedangkan Cici mempunyai 1 (satu) rekening tabungan atas nama pribadi dengan saldo sebesar Rp 65 juta dan 1 (satu) rekening tabungan untuk kepentingan anaknya yang masih kecil bernama Titi (beneficiary) dengan saldo sebesar Rp 45 juta.

Apabila Bank XYZ dicabut izin usahanya pada tahun 2008 dengan asumsi pada saat itu nilai simpanan yang dijamin per nasabah per bank paling tinggi sebesar Rp 100 juta, maka perhitungan nilai simpanan yang dijamin untuk masing-masing nasabah tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Nama Rekening Saldo per tanggal pencabutan izin Pembagian Hak Simpanan
Ali Budi Cici
Ali 80 80 - -
Ali, Budi, & Cici 225 75 75 75
Budi 25 - 25 -
Cici 65 - - 65
Cici qq Titi 45 - - 45
Jumlah Simpanan 440 155 100 185
Jumlah Simpanan yang dijamin 345 100 100 145
Jumlah Simpanan yang tidak dijamin 95 55 - 40

LPS akan membayar klaim penjaminan atas simpanan yang dijamin sebesar Rp100 juta kepada Ali, sebesar Rp100 juta kepada Budi, dan sebesar Rp145 juta kepada Cici. Simpanan yang tidak dijamin sebesar Rp95 juta akan diselesaikan melalui proses likuidasi Bank XYZ.

REKONSILIASI DAN VERIFIKASI SIMPANAN YANG DIJAMIN

(1) Apabila LPP mencabut izin usaha bank, LPS akan segera melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data nasabah penyimpan berdasarkan data bank per tanggal pencabutan izin usaha untuk menentukan:

a. Simpanan yang layak dibayar; dan
b. Simpanan yang tidak layak dibayar.
(2) LPS dapat menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk melakukan rekonsiliasi dan bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS.
(3) Rekonsiliasi dan verifikasi dilakukan secara bertahap berdasarkan rekening yang lebih mudah diverifikasi.
(4) Penentuan Simpanan yang layak dibayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut.
(5) Dalam rangka melakukan rekonsiliasi dan verifikasi, pegawai bank, Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham bank yang dicabut izin usahanya wajib membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan LPS, yaitu:

a. daftar Simpanan nasabah yang tercatat dalam pembukuan bank;
b. daftar Simpanan nasabah yang juga memiliki kewajiban kepada bank yang telah jatuh tempo dan atau gagal bayar;
c daftar tagihan bank kepada Nasabah Debitur, termasuk yang telah dihapusbukukan oleh bank;
d. standard operating procedure (SOP) internal bank yang berkenaan dengan simpanan nasabah;
e. susunan Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham bank;
f. neraca dan rinciannya; dan
g. data dan dokumen pendukung lain yang diperlukan LPS.
(6) Rekonsiliasi dan verifikasi dilakukan oleh LPS atau pihak yang ditunjuk LPS berdasarkan data nasabah penyimpan dan informasi lain yang diperoleh dari bank yang dicabut izin usahanya.
(7) Dalam hal diperlukan LPS, rekonsiliasi dan verifikasi dilakukan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari pihak lain

PENGAJUAN KLAIM

(1) LPS mengumumkan tanggal pengajuan klaim atas Simpanan yang layak dibayar pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas.
(2) Pengumuman tanggal pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang telah diselesaikan, dengan ketentuan:

a. Pengumuman tahap pertama dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah rekonsiliasi dan verifikasi dimulai;
b. Pengumuman tahap terakhir dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut.
(3) Pengumuman tersebut juga memuat syarat dan tata cara pengajuan klaim atas simpanan yang layak dibayar.
(4) Klaim atas Simpanan yang dijamin diajukan oleh Nasabah Penyimpan kepada LPS sesuai pengumuman.
(5) Pengajuan klaim penjaminan wajib dilakukan nasabah penyimpan paling lambat 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut.
(6) Dalam hal nasabah penyimpan tidak mengajukan klaim penjaminan atas simpanannya, maka hak nasabah penyimpan untuk memperoleh pembayaran klaim dari LPS menjadi hilang.
(7) Nasabah penyimpan yang hilang haknya untuk memperoleh pembayaran klaim penjaminan dari LPS diperlakukan sama dengan nasabah penyimpan yang simpanannya tidak dijamin, dan diselesaikan berdasarkan mekanisme likuidasi

PEMBAYARAN KLAIM PENJAMINAN

1. Pembayaran klaim penjaminan kepada Nasabah Penyimpan dilakukan berdasarkan Simpanan yang layak dibayar sesuai hasil rekonsiliasi dan verifikasi.
2. Pembayaran klaim penjaminan yang layak dibayar kepada Nasabah Penyimpan dilakukan oleh LPS melalui bank pembayar yang ditunjuk oleh LPS
3. Pembayaran klaim atas Simpanan yang layak dibayar mulai dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal rekonsiliasi dan verifikasi dimulai.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembayaran klaim penjaminan serta penunjukan bank pembayar ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner LPS.
5. Pembayaran klaim penjaminan atas simpanan yang layak dibayar dilakukan secara tunai dengan mata uang rupiah dan atau setara tunai, antara lain dengan mengalihkan rekening nasabah penyimpan tersebut kepada bank pembayar.
6. Dalam hal klaim penjaminan berupa valuta asing, maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan kurs tengah yang berlaku pada tanggal pencabutan izin usaha bank tersebut.
7. Kurs tengah adalah rata-rata kurs beli dan kurs jual per akhir hari, yang diumumkan Bank Indonesia melalui Reuters
8. Dalam hal Nasabah Penyimpan pada saat yang bersamaan mempunyai kewajiban pembayaran kepada bank yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar maka pembayaran klaim atas simpanan yang layak dibayar dapat dilakukan setelah simpanan yang layak dibayar tersebut terlebih dahulu diperhitungkan (perjumpaan utang/set off/kompensasi) dengan kewajiban pembayaran Nasabah Penyimpan kepada bank yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar tersebut. Namun, ketentuan ini tidak berlaku dalam hal kewajiban pembayaran Nasabah Penyimpan kepada bank telah dikategorikan macet berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. LPS dapat menunda pembayaran kepada nasabah penyimpan yang mempunyai kewajiban pembayaran kepada bank yang belum jatuh tempo sampai dengan nasabah tersebut melunasi kewajibannya

KLAIM PENJAMINAN YANG TIDAK LAYAK DIBAYAR

(1) Klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi:

a. Data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank;
b Nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau
c. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.
(2) Simpanan dinyatakan tercatat pada bank apabila:

a. dalam pembukuan bank terdapat data mengenai simpanan tersebut, antara lain nomor rekening/bilyet, nama nasabah penyimpan, saldo rekening, dan informasi lainnya yang lazim berlaku untuk rekening sejenis; dan/atau
b. terdapat bukti aliran dana yang menunjukkan keberadaan simpanan tersebut.
(3) Nasabah penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS.
(4) Dalam menetapkan maksimum tingkat bunga wajar penjaminan, Dewan Komisioner LPS dapat meminta pertimbangan Bank Indonesia.
(5) LPS mengumumkan maksimum tingkat bunga penjaminan setiap bulan dengan ketentuan:

a. Tingkat bunga tersebut berlaku selama 1 (satu) bulan; dan
b. Pengumuman dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum diberlakukan.
(6) Suatu pihak dinyatakan termasuk sebagai pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, apabila pihak yang bersangkutan memiliki kewajiban kepada bank yang dapat dikelompokkan dalam kredit macet berdasarkan peraturan perundang-undangan dan saldo kewajiban pihak tersebut lebih besar dari saldo simpanannya.
(7) Dalam hal Nasabah Penyimpan yang simpanannya tidak layak dibayar merasa dirugikan, maka nasabah dimaksud dapat:

a. mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas; atau
b. melakukan upaya hukum melalui pengadilan.
(8) Apabila LPS menerima keberatan Nasabah Penyimpan atau pengadilan mengabulkan upaya hukum Nasabah Penyimpan LPS mengubah status simpanan nasabah tersebut (reklasifikasi) dari simpanan yang tidak layak dibayar menjadi simpanan yang layak dibayar.
(9) LPS hanya membayar simpanan sesuai dengan Penjaminan berikut bunga yang wajar sejak simpanan nasabah tersebut ditetapkan tidak layak dibayar sampai dengan simpanan nasabah dimaksud dibayarkan oleh LPS.
(10) Bunga yang wajar tersebut dihitung menggunakan maksimum tingkat bunga penjaminan

SANKSI ADMINISTRATIF DAN PIDANA

1. Bank yang tidak melunasi pembayaran premi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi denda per hari keterlambatan sebesar 0,5% (lima per seribu) dari jumlah premi yang masih harus dibayar untuk periode yang bersangkutan.
2. Besarnya denda ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh per seratus) dari jumlah premi yang seharusnya dibayar untuk periode yang bersangkutan.
3. Bank yang terlambat menyampaikan laporan, dikenakan sanksi denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kalender keterlambatan untuk setiap laporan yang harus disampaikan.
4. Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
5. Direksi, komisaris, dan/atau pemegang saham bank yang

a. tidak menyerahkan dokumen salinan anggaran dasar, dokumen perizinan bank, surat keterangan tingkat kesehatan, dan surat pernyataan;
b. tidak membayar kontribusi kepesertaan bank;
c. tidak memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan Penjaminan;
d. tidak menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat; dan/atau
e. menyebabkan bank tidak memenuhi kewajiban bank sebagai peserta penjaminan serta tidak menyelesaikan sanksi administratif,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
6. Direksi, komisaris, dan/atau pemegang saham bank yang menyebabkan bank tidak membayar premi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak batas waktu periode yang bersangkutan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
7. Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, pegawai, dan/atau pihak lain yang terkait dengan bank yang dicabut izin usahanya atau bank dalam likuidasi yang tidak membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh LPS dan/atau tim likuidasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah

SEJARAH PERBANKAN SYARIAH

July 19, 2010 Comments off

BAB 2: SEJARAH PERBANKAN SYARIAH
A. PENDAHULUAN
Dalam Bab 1 kita telah mendapatkan gambaran mengenai cakupan
ajaran Islam yang meliputi seluruh aspek hidup manusia. Kita juga
telah membahas bahwa walaupun di zaman Nabi SAW belum ada
institusi bank, tetapi ajaran Islam sudah memberikan prinsip-prinsip
dan filosofi dasar yang harus dijadikan pedoman dalam aktifitas
perdagangan dan perekonomian. Karena itu, dalam menghadapi
masalah muamalah kontemporer yang harus dilakukan hanyalah
mengidentifikasi prinsip-prinsip dan filosofi dasar ajaran Islam dalam
bidang ekonomi, dan kemudian mengidentifkasi semua hal yang
dilarang. Setelah kedua hal ini dilakukan, maka kita dapat melakukan
inovasi dan kreativitas (ijtihad) seluas-luasnya untuk memecahkan
segala persoalan muamalah kontemporer, termasuk persoalan
perbankan.
gambar 2.1.
Namun, sebelum “proses ijtihad” dalam persoalan perbankan ini
kita lakukan, kita sebaiknya meneliti terlebih dahulu apakah persoalan
perbankan ini benar-benar merupakan suatu persoalan yang baru bagi
umat Islam atau bukan. Apakah konsep “bank” merupakan konsep
yang asing dalam sejarah perekonomian umat Islam? Pertanyaan ini
Apakah Perbankan
Syariah merupakan
konsep yang baru?
Ya Mulai dari nol
Tidak Lebih mudah
BAB 2, SEJARAH PERBANKAN SYARIAH
19
amat penting untuk dijawab karena akan menentukan langkah kita
selanjutnya. Bila konsep bank adalah konsep yang baru bagi umat
Islam, maka kita harus memulai langkah ijtihad kita dari nol. Namun,
bila konsep bank bukan konsep yang baru, artinya umat Islam sudah
mengenal bahkan mempraktekkan fungsi-fungsi perbankan dalam
kehidupan perekonomiannya, maka proses ijtihad yang harus kita
lakukan tentunya akan menjadi lebih mudah. Bab ini akan
memberikan jawaban atas pertanyaan di atas, dengan menelusuri
secara singkat praktek-praktek perbankan yang dilakukan oleh umat
muslim sepanjang sejarah.
B. PRAKTEK PERBANKAN DI ZAMAN NABI SAW DAN SAHABAT
Perbankan adalah satu lembaga yang
melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu
menerima simpanan uang, meminjamkan
uang, dan memberikan jasa pengiriman
uang. Di dalam sejarah perekonomian
kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan
dengan akad yang sesuai syariah
telah menjadi bagian dari tradisi umat
Islam sejak jaman Rasulullah saw.
Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meninjamkan uang
untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta
melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman
Rasulullah. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern
yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer
dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat
Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah.
Rasulullah SAW yang dikenal dengan julukan al-Amin, dipercaya
oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat
terakhir sebelum Rasul hijrah ke Madinah, beliau meminta Sayidina Ali
ra untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya.1
Dalam konsep ini, yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan
tersebut.
1 Sami Hamoud, Islamic Banking, Arabian Information Ltd, London, 1985
Bank:
Lembaga yang melaksanakan
3 fungsi utama:
1. menerima simpanan uang
2. meminjamkan uang
3. memberikan jasa
pengiriman uang
BAB 2, SEJARAH PERBANKAN SYARIAH
20
Seorang sahabat Rasulullah, Zubair bin al Awwam, memilih tidak
menerima titipan harta. Beliau lebih suka menerimanya dalam bentuk
pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda:
pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, beliau
mempunyai hak untuk memanfaatkannya; kedua, karena bentuknya
pinjaman, maka ia berkewajiban mengambalikannya utuh.2
Sahabat lain, Ibnu Abbas tercatat melakukan pengiriman uang ke
Kufah. Juga tercatat Abdullah bin Zubair di Mekah juga melakukan
pengiriman uang ke adiknya Misab bin Zubair yang tinggal di Irak.3
Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan
meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang
paling tidak berlangsung dua kali setahun. Bahkan di jaman Umar bin
Khattab ra, beliau menggunakan cek untuk membayar tunjangan
kepada mereka yang berhak. Dengan cek ini kemudian mereka
mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir.4
Pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti
mudharabah, musyarakah, muzara’ah, musaqah, telah dikenal sejak
awal diantara kaum Muhajirin dan kaum Anshar.5
Jelaslah bahwa ada individu-individu yang telah melaksanakan
fungsi perbankan di zaman Rasulullah SAW, meskipun individu
tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada sahabat
yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang
melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, ada yang melaksanakan
fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja.
2 Sudin Haron, Prinsip dan Operasi Perbankan Islam, Berita Publishing Sdn Bhd, Kuala
Lumpur, 1996
3 Sudin Haron, ibid
4 Kadim Sadr, “Money and Monetary Policies in Early Islam”, Essay on Iqtisad, Nur Copr.,
Silver Spring, 1989
5 Kadim Sadr, ibid
BAB 2, SEJARAH PERBANKAN SYARIAH
21
Beberapa istilah perbankan modern bahkan berasal dari khazanah
ilmu fiqih, seperti istilah kredit (Inggris: credit; Romawi: credo) yang
diambil dari istilah qard. Credit dalam bahasa Inggris berarti
meminjamkan uang; credo berarti kepercayaan; sedangkan qard
dalam fiqih berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan.
Begitu pula istilah cek (Inggris: check; Perancis: cheque) yang diambil
dari istilah saq (suquq). Suquq dalam bahasa Arab berarti pasar,
sedangkan cek adalah alat bayar yang biasa digunakan di pasar.
C. PRAKTEK PERBANKAN DI ZAMAN BANI UMAYYAH DAN
BANI ABASIAH
Jelas saja institusi bank tidak dikenal dalam kosa kata fikih Islam,
karena memang institusi ini tidak dikenal oleh masyarakat Islam di
masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, maupun Bani
Abbasiyah. Namun fungsi-fungsi perbankan yaitu menerima deposit,
menyalurkan dana, dan transfer dana telah lazim dilakukan, tentunya
dengan akad yang sesuai syariah.
Di jaman Rasulullah saw fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh
perorangan, dan biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi
saja.
Baru kemudian, di jaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan
dilakukan oleh satu individu. Fungsi-fungsi perbankan yang dilakukan
oleh satu individu, dalam sejarah Islam telah dikenal sejak zaman
Fungsi-fungsi Bank sudah dipraktekkan oleh para sahabat di
zaman Nabi SAW:
1. Menerima Simpanan Uang
2. Memberikan Pembiayaan
3. Jasa Transfer Uang
Biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi saja.
BAB 2, SEJARAH PERBANKAN SYARIAH
22
Abbasiyah6. Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar
banyak jenis mata uang pada zaman itu sehingga perlu keahlian
khusus untuk membedakan antara satu mata uang dengan mata uang
lainnya. Ini diperlukan karena setiap mata uang mempunyai
kandungan logam mulia yang berlainan sehingga mempunyai nilai
yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus ini
disebut naqid, sarraf, dan jihbiz. Hal ini merupakan cikal-bakal praktek
penukaran mata uang (money changer).
Istilah jihbiz mulai dikenal sejak zaman Muawiyah (661-680M)
yang sebenarnya dipinjam dari bahasa Persia, kahbad atau kihbud.
Pada masa pemerintahan Sasanid, istilah ini dipergunakan untuk orang
yang ditugaskan mengumpulkan pajak tanah.
Peranan banker pada zaman Abbasiyah mulai populer pada
pemerintahan Muqtadir (908-932M). Saat itu, hampir setiap wazir
mempunyai bankir sendiri. Misalnya, Ibnu Furat menunjuk Harun ibnu
Imran dan Joseph ibnu wahab sebagai bankirnya. Lalu Ibnu Abi Isa
menunjuk Ali ibn Isa, Hamid ibnu Wahab menunjuk Ibrahim ibn
Yuhana, bahkan Abdullah al-Baridi mempunyai tiga orang bankir
sekaligus: dua Yahudi dan satu Kristen.
6 Adiwarman Karim, “Bankir Yahudi pada Zaman Abbasiyah”, Ekonomi Islam Suatu
Kajian Kontemporer, Gema Insani Press, Jakarta, 2001
Jihbiz vs. Bank: Persamaan dan Perbedaan
Persamaan:
Jihbiz & Bank sama-sama melakukan fungsi-fungsi berikut ini:
• To accept deposits
• To channel financing
• To transfer money
Perbedaan:
• Jihbiz dikelola oleh individu
• Bank dikelola oleh institusi
BAB 2, SEJARAH PERBANKAN SYARIAH
23
Kemajuan praktek perbankan pada zaman itu ditandai dengan
beredarnya saq (cek) dengan luas sebagai media pembayaran.
Bahkan, peranan bankir telah meliputi tiga aspek, yakni menerima
deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang. Dalam hal yang
terakhir ini, uang dapat ditransfer dari satu negeri ke negeri lainnya
tanpa perlu memindahkan fisik uang tersebut. Para money changer
yang telah mendirikan kantor-kantor di banyak negeri telah memulai
penggunaan cek sebagai media transfer uang dan kegiatan
pembayaran lainnya. Dalam sejarah perbankan Islam, adalah Sayf al-
Dawlah al-Hamdani yang tercatat sebagai orang pertama yang
menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan
Aleppo (Spanyol sekarang).7
D. PRAKTEK PERBANKAN DI EROPA
Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan yang dilakukan oleh
perorangan jihbiz kemudian dilakukan oleh institusi yang saat ini
dikenal sebagai institusi bank. Ketika bangsa Eropa mulai menjalankan
praktek perbankan, persoalan mulai timbul karena transaksi yang
dilakukan menggunakan instrumen bunga yang dalam pandangan fikih
adalah riba, dan oleh karenanya haram. Transaksi berbasis bunga ini
semakin merebak ketika Raja Henry VIII pada tahun 1545
membolehkan bunga (interest) meskipun tetap mengharamkan riba
(usury) dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda
(excessive). Ketika Raja Henry VIII wafat, ia digantikan oleh Raja
Edward VI yang membatalkan kebolehan bunga uang. Ini tidak
berlangsung lama. Ketika wafat, ia digantikan oleh Ratu Elizabeth I
yang kembali membolehkan bunga uang.8
Selanjutnya, bangsa Eropa mulai bangkit dari keterbelakangannya
dan mengalami renaissance. Penjelajahan dan penjajahan mulai
dilakukan ke seluruh penjuru dunia, sehingga kegiatan perekonomian
7 Sudin Haron, Islamic Banking: Rules and Regulations, Pelanduk Publications, Petaling
Jaya, 1997, h. 2. Lihat dalam Sami Hassan Homoud, Progress of Islamic Banking: The
Aspirations and the Realities. Islamic Economic Studies, Vol. 2 No. 1, December, 1994,
71-80.
8 Adiwarman Karim, “Ketika Riba Menjadi Bunga”, ibid.
BAB 2, SEJARAH PERBANKAN SYARIAH
24
dunia mulai didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Pada saat yang
sama, peradaban muslim mengalami kemerosotan dan negara-negara
muslim satu per satu jatuh ke dalam cengkeraman penjajahan bangsabangsa
Eropa. Akibatnya, institusi-institusi perekonomian umat muslim
runtuh dan digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa.
Keadaan ini berlangsung terus sampai zaman modern kini. Karena
itu, institusi perbankan yang ada sekarang di mayoritas negara-negara
muslim merupakan warisan dari bangsa Eropa, yang notabene berbasis
bunga.
E. PERBANKAN SYARIAH MODERN
Selanjutnya, karena bunga ini secara fikih dikategorikan sebagai
riba (dan karenanya haram), maka mulai timbul usaha-usaha di
sejumlah negara muslim untuk mendirikan lembaga alternatif terhadap
bank yang ribawi ini. Hal ini terjadi terutama setelah bangsa-bangsa
muslim mendapatkan kemerdekaannya dari penjajahan bangsa-bangsa
Eropa. Usaha modern pertama untuk mendirikan bank tanpa bunga
pertama kali dilakukan di Malaysia pada pertengahan tahun 40-an,
namun usaha ini tidak sukses.9 Selanjutnya, eksperimen lainnya
dilakukan di Pakistan pada akhir tahun 50-an, di mana suatu lembaga
perkreditan tanpa bunga didirikan di pedesaan negara itu.10
Namun demikian, eksperimen pendirian bank syariah yang paling
sukses dan inovatif di masa modern ini dilakukan di Mesir pada tahun
1963, dengan berdirinya Mit Ghamr Local Saving Bank. Bank ini
mendapat sambutan yang cukup hangat di Mesir, terutama dari
kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Jumlah deposan bank ini
meningkat luar biasa dari 17,560 di tahun pertama (1963/1964)
menjadi 251,152 pada 1966/1967. Jumlah tabungan pun meningkat
drastis dari LE40,944 di akhir tahun pertama (1963/1964) menjadi
LE1,828,375 di akhir periode 1966/1967. Namun sayang, karena
terjadi kekacauan politik di Mesir maka Mit Ghamr mulai mengalami
kemunduran, sehingga operasionalnya diambil alih oleh National Bank
9 Haron, op.cit. h. 3.
10 Ibid, h. 3. Lihat dalam Rodney Wilson, Banking and Finance in the Arab Middle East,
Surrey (England), MacMillan Publisher Ltd, 1983.
BAB 2, SEJARAH PERBANKAN SYARIAH
25
of Egypt dan bank sentral Mesir pada 1967. Pengambilalihan ini
menyebabkan prinsip nirbunga pada Mit Ghamr mulai ditinggalkan,
sehingga bank ini kembali beroperasi berdasarkan bunga. Pada 1971
akhirnya konsep nir-bunga kembali dibangkitkan pada masa rezim
Sadat melalui pendirian Nasser Social Bank. Tujuan bank ini adalah
untuk menjalankan kembali bisnis yang berdasarkan konsep yang telah
dipraktekkan oleh Mit Ghamr.11
Kesuksesan Mit Ghamr ini memberi inspirasi bagi umat muslim di
seluruh dunia, sehingga timbullah kesadaran bahwa prinsip-prinsip
Islam ternyata masih dapat diaplikasikan dalam bisnis modern. Ketika
OKI akhirnya terbentuk, serangkaian konferensi internasional mulai
dilangsungkan, di mana salah satu agenda ekonominya adalah
pendirian bank Islam. Akhirnya terbentuklah Islamic Development
Bank (IDB) pada bulan Oktober 1975 yang beranggotakan 22 negara
Islam pendiri. Bank ini menyediakan bantuan finansial untuk
pembangunan negara-negara anggotanya, membantu mereka untuk
mendirikan bank Islam di negaranya masing-masing, dan memainkan
peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan dan
keuangan Islam. Kini, bank yang berpusat di Jeddah-Arab Saudi itu
telah memiliki lebih dari 43 negara anggota.
Pada perkembangan selanjutnya di era 70-an, usaha-usaha untuk
mendirikan bank Islam mulai menyebar ke banyak negara. Beberapa
negara seperti Pakistan, Iran dan Sudan, bahkan mengubah seluruh
sistem keuangan di negara itu menjadi sistem nir-bunga, sehingga
semua lembaga keuangan di negara tersebut beroperasi tanpa
menggunakan bunga. Di negara Islam lainnya seperti Malaysia dan
Indonesia, bank nir-bunga beroperasi berdampingan dengan bankbank
konvensional.
Kini, perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang
cukup pesat dan menyebar ke banyak negara, bahkan ke negaranegara
Barat. The Islamic Bank International of Denmark tercatat
sebagai bank syariah pertama yang beroperasi di Eropa, yakni pada
11 Ibid, p. 3-4.
BAB 2, SEJARAH PERBANKAN SYARIAH
26
tahun 1983 di Denmark.12 Kini, bank-bank besar dari negara-negara
Barat seperti Citibank, ANZ Bank, Chase Manhattan Bank dan Jardine
Fleming telah pula membuka Islamic window agar dapat memberikan
jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan syariat Islam.
Gambar 2.2 di bawah ini memberikan peta singkat evolusi kegiatan
perbankan yang dipraktekkan oleh masyarakat muslim sepanjang
sejarah. Jadi dari segi proses evolusi, embrio kegiatan perbankan
dalam masyarakat Islam dilakukan oleh seorang individu untuk satu
fungsi perbankan. Kemudian berkembang profesi jihbiz, yaitu seorang
individu melakukan ketiga fungsi perbankan. Lalu kegiatan tersebut
diadopsi oleh masyarakat Eropa abad pertengahan, dan pengelolaannya
dilakukan oleh institusi, namun kegiatannya mulai dilakukan
dengan basis bunga. Karena mundurnya peradaban umat muslim dan
penjajahan bangsa-bangsa Barat terhadap negara-negara muslim,
maka evolusi praktek perbankan yang sesuai syariah sempat terhenti
beberapa abad. Baru pada abad 20 ketika bangsa muslim mulai
merdeka, terbentuklah bank syariah modern di sejumlah negara dan
insya Allah akan terus mengalami perkembangan.
12 Mr. Erik Trolle-Schultz, How the First Islamic Bank was Established in Europe, dalam
Islamic Banking and Finance, Butterworths Editorial Staff, London, 1986. h. 43-52.
BAB 2, SEJARAH PERBANKAN SYARIAH
27
gambar 2.2.
F. PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA
Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun
1992 adalah Bank Muamalat. Walaupun perkembangannya agak
terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya,
perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada
tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah di Indonesia, maka
pada 1999 jumlahnya bertambah menjadi tiga unit. Pada tahun 2000,
bank syariah maupun bank konvensional yang membuka unit usaha
syariah telah meningkat menjadi 6 unit. Sedangkan jumlah BPRS
(Bank Perkreditan Rakyat Syariah) sudah mencapai 86 unit dan masih
akan bertambah. Di tahun-tahun mendatang, jumlah bank syariah ini
2. jihbiz,
seorang individu melakukan ketiga fungsi perbankan
1. individu,
(Nabi/sahabat) melakukan satu fungsi perbankan
3. bank,
sebuah institusi melakukan ketiga fungsi
perbankan (diadopsi oleh masyarakat Eropa
abad pertengahan, namun kegiatannya mulai
dilakukan dengan basis bunga).
4. bank syariah modern,
institusi yang melakukan ketiga fungsi perbankan,
dengan berlandaskan syariah Islam.
Evolusi kegiatan perbankan dalam
masyarakat Islam:
BAB 2, SEJARAH PERBANKAN SYARIAH
28
akan terus meningkat seiring dengan masuknya pemain-pemain baru,
bertambahnya jumlah kantor cabang bank syariah yang sudah ada,
maupun dengan dibukanya Islamic window di bank-bank konvensional.
Dari sebuah riset yang dilakukan oleh Karim Business Consulting,
diproyeksikan bahwa total aset bank syariah di Indonesia akan tumbuh
sebesar 2850% selama 8 tahun, atau rata-rata tumbuh 356.25 % tiap
tahunnya. Sebuah pertumbuhan aset yang sangat mengesankan.
Tumbuh kembangnya aset bank syariah ini dikarenakan adanya
kepastian di sisi regulasi serta berkembangnya pemikiran masyarakat
tentang keberadaan bank syariah.
The Growth of Sharia Banks’ Asset
27,468,797.00
80,841,345.00
0.00
10,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
40,000,000.00
50,000,000.00
60,000,000.00
70,000,000.00
80,000,000.00
90,000,000.00
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2005
2010
in billion rupiah
Sumber: Karim Business Consulting, 2002.
gambar 2.3.
Perkembangan perbankan syariah ini tentunya juga harus
didukung oleh sumber daya insani yang memadai, baik dari segi
kualitas maupun kuantitasnya. Namun realitas yang ada menunjukkan
bahwa masih banyak sumber daya insani yang selama ini terlibat di
institusi syariah tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis
dalam Islamic Banking. Tentunya kondisi ini cukup signifikan
mempengaruhi produktifitas dan profesionalisme perbankan syariah itu
sendiri. Dan inilah memang yang harus mendapatkan perhatian dari
kita semua, yakni mencetak sumber daya insani yang mampu
BAB 2, SEJARAH PERBANKAN SYARIAH
29
mengamalkan ekonomi syariah di semua lini. Karena sistem yang baik
tidak mungkin dapat berjalan bila tidak didukung oleh sumber daya
insani yang baik pula.
Kesimpulan
Setelah kita menelusuri secara singkat sejarah praktek perbankan
yang dilakukan oleh umat muslim, maka kita dapat mengambil
kesimpulan bahwa meskipun kosa kata fikih Islam tidak mengenal kata
“Bank”, namun sesungguhnya bukti-bukti sejarah menyatakan bahwa
fungsi-fungsi perbankan modern telah dipraktekkan oleh umat muslim,
bahkan sejak zaman nabi Muhammad saw. Praktek-praktek fungsi
perbankan ini tentunya berkembang secara berangsur-angsur dan
mengalami kemajuan dan kemunduran di masa-masa tertentu, seiring
dengan naik-turunnya peradaban umat muslim. Dengan demikian,
dapat dikatakan bahwa konsep bank bukanlah suatu konsep yang
asing bagi umat muslim, sehingga proses ijtihad untuk merumuskan
konsep bank modern yang sesuai dengan syariah tidak perlu dimulai
dari nol. Jadi, upaya ijtihad yang dilakukan insya Allah akan menjadi
lebih mudah.

SUMBER DAYA MANUSIA

July 19, 2010 1 comment

Laporan Tahunan 2005

SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menghadapi persaingan perbankan yang makin tajam dan tuntutan akan kualitas
pelayanan yang baik, sumber daya manusia yang bermutu dan profesional merupakan
kunci utama kinerja dan pertumbuhan Bank. Oleh karena itu, sumber daya manusia
merupakan asset yang sangat berharga bagi PT. Bank Ekonomi Raharja. Hasil usaha
yang telah dicapai hingga saat ini tidak terlepas dari peranan besar sumber daya
manusia yang ada. Oleh karena itu, faktor sumber daya manusia ini mendapatkan
perhatian yang besar.
Dalam rangka meningkatkan kualitas
sumber daya manusia, manajemen PT.
Bank Ekonomi Raharja secara
berkesinambungan terus mengembangkan
program – program pendidikan dan
pelatihan yang ditujukan untuk
pengembangan segenap lapisan karyawan
PT. Bank Ekonomi Raharja yang meliputi
pengembangan general knowledge and
skill, technical knowledge and skill dan
leadership managerial supervisory.
Jumlah karyawan yang diikutsertakan
dalam program pendidikan dan pelatihan
maupun jenis serta kualitas pendidikan
dan pelatihan akan terus ditingkatkan dari
waktu ke waktu sesuai dengan semakin
meningkatnya kebutuhan akan sumber
daya manusia yang berkualitas.
Pada tahun 2005, jumlah karyawan Bank
Ekonomi mencapai 2.149 orang atau
meningkat 16,79% dibandingkan tahun
2004 dengan komposisi berdasarkan
tingkat pendidikan yaitu:
• S2 = 17 orang
• S1 = 1.115 orang
• D3 = 276 orang
• D1–D2 = 49 orang
• SMA = 604 orang
• SMP = 88 orang.
Stuktur Karyawan Berdasarkan Tingkat
Pendidikan Tahun 2005
53%
15%
28%
4%
Sarjana
Diploma
SMA
Lainnya
Laporan Tahunan 2005
25
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Beberapa langkah strategi engembangan
sumber daya manusia untuk memenuhi
kebutuhan personal dalam rangka
ekspansi jaringan kantor dan menghadapi
persiapan rencana menuju proses IPO atau
Go Public adalah sebagai berikut :
• Mempersiapkan tenaga kerja
operasional bank (teller, customer
service dan sundries) melalui redeployment
atau program pengalihan
(alokasi) kelebihan tenaga kerja di
suatu unit berkaitan dengan
dilakukannya proses otomasi terhadap
suatu kegiatan operasional Bank yakni
sebesar 40%, sisanya akan dipenuhi
melalui proses rekruitmen dari
eksternal.
• Mempersiapkan tenaga kerja
Frontline/Marketing melalui :
- Rekrutmen sumber daya manusia
yang berlatar belakang bukan dari
bank yang memiliki pengalaman
dan kemampuan dibidang penjualan
(sales) untuk ditraining menjadi
tenaga frontline/marketing.
- Program pengalihan (alokasi)
kelebihan tenaga kerja di suatu unit
berkaitan dengan dilakukannya
proses otomasi terhadap suatu
kegiatan operasional Bank untuk
ditraning kembali menjadi tenaga
frontline/marketing.
• Untuk memenuhi kebutuhan akan
Kepala Cabang, PT. Bank Ekonomi
Raharja akan melaksanakan program
pengembangan pelatihan dan
ketrampilan terhadap Team Leader dan
Account Officer melalui training dengan
modul banking operation, risk
management, decision making, product
knowledge, leadership dan jenis
pelatihan lainnya. Kemudian
pelaksanaan training tersebut akan
dilanjutkan dengan mentoring program
untuk menentukan calon kandidat
Pimpinan Cabang/Capem yang tepat.
• Untuk memenuhi kebutuhan akan
Kepala Operasi, calon kepala operasi
akan dikembangkan dari tenaga
internal yang sudah ada yaitu dengan
program rotasi terhadap petugas back
office. Selanjutnya akan dilakukan
program training dengan modul risk
management, communication skill,
time management, leadership maupun
jenis pelatihan lainnya.
• Melaksanakan program pengembangan
sumber daya manusia dalam rangka
peningkatan kompetensi dan keahlian
di bidang Manajemen Risiko melalui
training persiapan ujian sertifikasi
manajemen risiko. Training tersebut
mulai dilaksanakan bulan Februari
2006 dan selanjutnya dilakukan secara
bertahap. Adapun peserta dari training
tersebut meliputi: Seluruh Kepala
Wilayah, Kepala Divisi, Kepala Bagian,
Koordinator Operasional Support,
Satuan Kerja Manajemen Risiko,
Satuan Kerja Audit Intern dan Satuan
Kerja Kepatuhan.
• Mewajibkan seluruh pejabat bank
dengan level sampai jenjang jabatan
dan struktur organisasi 4 (empat)
tingkat dibawah Direksi pada Core
Risk Taking Unit, Supporting Risk
Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen
Risiko, Satuan Kerja Audit Intern dan
Satuan Kerja Kepatuhan mengikuti
“Sertifikasi Manajemen Risiko“
sebagaimana diatur dalam Peraturan
Bank Indonesia.
Laporan Tahunan 2005
26
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000
2,100
2,200
Tahun 2004 Tahun 2005
Jumlah Karyawan

AUDIT OPERASIONAL ATAS FUNGSI SDM (STUDI KASUS: PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES) PERIODE MEI 2006-MARET 2007

July 19, 2010 1 comment

Abstrak

Tujuan dari penelitian yang diadakan pada PT Toyota Astra Financial Services adalah untuk mengevaluasi SPM fungsi SDM (Sumber Daya Manusia) melalui pelaksanaan audit operasional yang mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dan memberikan rekomendasi yang diperlukan. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian literatur dan penelitian lapangan. Adapun penelitian lapangan dilakukan melalui inquiries of the client, analytical procedures, observation, documentation, dan confirmation. Dari hasil evaluasi atas SPM fungsi SDM perusahaan diketahui adanya beberapa permasalahan sebagai berikut: lamaran yang masuk melalui email belum diproses lebih lanjut oleh HR Services Staff; divisi HR belum mempunyai database pelamar; pemeriksaan referensi dari calon karyawan yang potensial belum dilakukan secara cermat; perusahaan belum memiliki job descriptions dan job requirements secara tertulis; perusahaan belum mempunyai program orientasi formal; perusahaan belum mempunyai prosedur dan aturan terkait dengan career path untuk karyawannya; perusahaan belum mempunyai prosedur promosi, transfer, dan demosi jabatan secara tertulis; perusahaan belum memiliki Key Performance Indicator (KPI); hasil penilaian kinerja belum disampaikan perusahaan kepada karyawan yang telah menyelesaikan masa percobaan; perusahaan belum melakukan test awal, test akhir, dan post training test untuk internal trainig; perusahaan belum melakukan exit interview terhadap karyawan yang mengundurkan diri; terdapat perangkapan jabatan HRGA Division Head dengan HR Director; posisi Industrial Relations Staff belum ada yang menempati; dan perusahaan belum melakukan survei atas kepuasan karyawan. Penulis memberikan saran untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan sebagai berikut: perusahaan sebaiknya menambah karyawan yang akan membantu untuk menangani aktivitas perekrutan; membuat database pelamar; menyusun job descriptions dan job requirements sesegera mungkin; memberikan program orientasi formal kepada karyawan baru; menyusun prosedur dan aturan terkait dengan career path dan promosi, transfer, serta demosi jabatan; membuat KPI; menyampaikan hasil penilaian kinerja kepada karyawan yang telah mengikuti masa percobaan; mengadakan pretest, test akhir, dan post training tes untuk internal training; menyelenggarakan exit interview; merekrut karyawan untuk menempati posisi HRGA Division Head; dan merekrut karyawan untuk mengisi kekosongan posisi Industrial Relations Staff; serta melaksanakan survei atas kepuasan karyawan secara teratur. Kata kunci : audit operasional, manajemen sumber daya manusia, sistem pengendalian manajemen

KONSEP DAN TANTANGAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

July 19, 2010 1 comment

BAB 1
KONSEP DAN TANTANGAN
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
1.1. PENGERTIAN MSDM
Keberadaan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi sangat penting artinya bagi organisasi. Dalam perkembangannya, organisasi akan menghadapi permasalahan tenaga kerja yang semakin kompleks, dengan demikian pengelolaan sumber daya manusia harus dilakukan secara profesional oleh departemen tersendiri dalam suatu organisasi, yaitu Human Resource Departement.
SDM sebagai salah satu unsur penunjang organisasi, dapat diartikan sebagai manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (disebut personil, tenaga kerja, pekerja/karyawan); atau potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya; atau potensi yang merupakan asset & berfungsi sebagai modal non-material dalam organisasi bisnis, yang dpt diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi (Nawawi, 2000).
Pada organisasi yang masih bersifat tradisional, fokus terhadap SDM belum sepenuhnya dilaksanakan. Organisasi tersebut masih berkonsentrasi pada fungsi produksi, keuangan, dan pemasaran yang cenderung berorientasi jangka pendek. Mengingat betapa pentingnya peran SDM untuk kemajuan organisasi, maka organisasi dengan model yang lebih moderat menekankan pada fungsi SDM dengan orientasi jangka panjang.
Mengelola SDM di era globalisasi bukan merupakan hal yang mudah. Oleh karena itu, berbagai macam suprastruktur dan infrastruktur perlu disiapkan untuk mendukung proses terwujudnya SDM yang berkualitas. Perusahaan yang ingin tetap eksis dan memiliki citra positif di mata masyarakat tidak akan mengabaikan aspek pengembangan kualitas SDM-nya. Oleh karena itu peran manajemen sumber daya manusia dalam organisasi tidak kecil, bahkan sebagai sentral pengelola maupun penyedia SDM bagi departemen lainnya.
Manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian atas pengadaan
1
Konsep dan Tantangan Manajemen Sumber Daya Manusia
tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi dan masyarakat (Flippo, 1996). Atau dengan kata lain, secara lugas MSDM dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan dan penggunaan SDM dalam upaya mencapai tujuan individual maupun organisasional.
Secara historis, perkembangan pemikiran tentang MSDM tidak terlepas dari perkembangan pemikiran manajemen secara umum, dimulai dari gerakan manajemen ilmiah (dengan pendekatan mekanis) yang banyak didominasi oleh pemikiran dari F.W. Taylor. Pandangan-pandangan yang muncul berkaitan dengan SDM dalam era tersebut adalah :
• SDM sebagai salah satu faktor produksi yang dipacu untuk bekerja lebih produktif seperti mesin;
• Bekerja sesuai dengan spesialisasi yang telah ditentukan;
• Yang tidak produktif harus diganti/dibuang;
• Kondisi di atas memunculkan : pengangguran, tidak adanya jaminan dalam bekerja, berkurangnya rasa bangga terhadap pekerjaan, dan tumbuhnya serikat pekerja.
Gerakan human relation (dengan pendekatan paternalis), era ini ditandai dengan adanya pemikiran tentang peran SDM terhadap kemajuan organisasi. Pandangan-pandangan yang muncul adalah :
• SDM harus dilindungi dan disayangi, tidak hanya dianggap sebagai faktor produksi belaka tapi juga sebagai pemilik perusahaan;
• Mulai disediakannya berbagai fasilitas pemenuhan kebutuhan karyawan, seperti tempat ibadah, tempat istirahat, jaminan kesehatan, kantin, perumahan, dan sebagainya sebagai bentuk perhatian perusahaan terhadap tingkat kesejahteraan karyawan.
Gerakan kontemporer (dengan pendekatan sistem sosial), di era ini pemikiran tentang pentingnya peran SDM dan perlunya perhatian perusahaan terhadap kesejahteraan serta kepastian dalam bekerja semakin berkembang. Pandangan-pandangan yang muncul bahwa :
2
Konsep dan Tantangan Manajemen Sumber Daya Manusia
• Pencapaian tujuan organisasi tidak terlepas dari kontribusi SDM;
• Munculnya teori hirarki kebutuhan dari Abraham Maslow (1940-an) sebagai landasan motivasi individu menjadi pendorong adanya pemikiran tentang perlunya memotivasi SDM dengan melihat tingkat kebutuhan yang dimilikinya;
• Adanya kecenderungan baru yang berdampak positif terhadap perkembangan efektivitas organisasi, yaitu :
a. Meningkatnya kepentingan terhadap MSDM;
b. Adanya perubahan arah pengawasan dan kebijakan secara sentral, dan pelaksanaan yang terdesentralisasi;
c. Meningkatnya otomatisasi dan pengembangan Sistem Informasi SDM;
d. Munculnya program MSDM yang terintegrasi;
e. Adanya perubahan menuju sistem merit dan akuntabilitas;
f. Meningkatnya perhatian terhadap perilaku kerja karyawan;
g. Meningkatnya perhatian terhadap budaya dan nilai organisasi;
h. Adanya perluasan program peningkatan produktivitas.
Sejalan dengan adanya pemikiran tentang semakin pentingnya peran SDM dalam organisasi, maka posisi MSDM dalam organisasi adalah mengelola SDM yang ada di seluruh bagian organisasi.
Gambar 1.1. Posisi MSDM dalam organisasi
MSDM
PEMASARAN
KEUANGAN
PRODUKSI
AKUNTANSI
ORGA
NI
SAS
I
L
INGKUNGAN
3
Konsep dan Tantangan Manajemen Sumber Daya Manusia
1.2. PENDEKATAN MSDM
Mengelola SDM bukan merupakan hal yang mudah, karena manusia merupakan unsur yang unik dan memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan lainnya. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam MSDM, yaitu :
a. Pendekatan SDM, menekankan pengelolaan dan pendayagunaan yang memperhatikan hak azasi manusia;
b. Pendekatan Manajerial, menekankan pada tanggungjawab untuk menyediakan dan melayani kebutuhan SDM departemen lain;
c. Pendekatan Sistem, menekankan pada tanggungjawab sebagai sub-sistem dalam organisasi;
d. Pendekatan Proaktif, menekankan pada kontribusi terhadap karyawan, manajer dan organisasi dalam memberikan pemecahan masalah.
1.3. PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN MSDM
• Orientasi pada pelayanan, dengan berupaya memenuhi kebutuhan dan keinginan SDM dimana kecenderungannya SDM yang puas akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumennya;
• Membangun kesempatan terhadap SDM untuk berperan aktif dalam perusahaan, dengan tujuan untuk menciptakan semangat kerja dan memotivasi SDM agar mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik;
• Mampu menumbuhkan jiwa intrapreneur SDM perusahaan, yang mencakup :
a. Menginginkan adanya akses ke seluruh sumber daya perusahaan;
b. Berorientasi pencapaian tujuan perusahaan;
c. Motivasi kerja yang tinggi;
d. Responsif terhadap penghargaan dari perusahaan;
e. Berpandangan jauh ke depan;
f. Bekerja secara terencana, terstruktur, dan sistematis;
g. Bersedia bekerja keras;
h. Mampu menyelesaikan pekerjaan;
i. Percaya diri yang tinggi;
j. Berani mengambil resiko;
4
Konsep dan Tantangan Manajemen Sumber Daya Manusia
k. Mampu menjual idenya di luar/di dalam perusahaan;
l. Memiliki intuisi bisnis yang tinggi;
m. Sensitif terhadap situasi dan kondisi, baik di dalam maupun di luar perusahaan;
n. Mampu menjalin hubungan kerja sama dengan semua pihak yang berkepentingan;
o. Cermat, sabar dan kompromistis.
1.4. FUNGSI DAN AKTIVITAS MSDM
MSDM secara fungsional memiliki beberapa fungsi, dimana fungsi-fungsi tersebut terkait satu dengan lainnya, dan aktivitas yang dijalankan oleh MSDM sesuai dengan fungsi yang dimilikinya, dengan tujuan peningkatan produktivitas, kualitas kehidupan kerja dan pelayanan. Fungsi perencanaan (planning) merupakan fungsi MSDM yang dinilai esensial, karena menyangkut rencana pengelolaan SDM organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dimana hal tersebut berkaitan erat dengan operasionalisasi organisasi dan kelancaran kerja yang ada di dalamnya.
Fungsi pengadaan (procurement) merupakan fungsi MSDM dalam usaha untuk memperoleh jenis dan jumlah SDM yang tepat, yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi.
Fungsi Pengembangan (development) berkaitan erat dengan peningkatan ketrampilan dan kemampuan yang diupayakan melalui jalur pelatihan maupun pendidikan terhadap SDM yang ada. Juga berbagai bentuk pengembangan diri untuk para karyawan yang berprestasi.
Fungsi Pemeliharaan (maintenance) berkaitan dengan upaya mempertahankan kemauan dan kemampuan kerja karyawan melalui penerapan beberapa program yang dapat meningkatkan loyalitas dan kebanggaan kerja.
Fungsi Penggunaan (use) menekankan pada pelaksanaan berbagai tugas dan pekerjaan oleh karyawan serta jenjang peningkatan posisi karyawan. Selain itu berkaitan pula dengan kontraprestasi untuk karyawan yang telah berhenti bekerja, baik yang sementara atau permanen maupun akibat pemutusan hubungan kerja sepihak.
5
Konsep dan Tantangan Manajemen Sumber Daya Manusia
Gambar 1.2. Fungsi dan aktivitas MSDM yang terintegrasi
PERENCANAAN
PENGGUNAAN
• Analisis pekerjaan
• Evaluasi pekerjaan
• Desain pekerjaan
• Uraian pekerjaan
• Spesifikasi pekerjaan
• Penarikan karyawan
• Seleksi
• Pengangkatan
• Penempatan
• Orientasi
PENGADAAN
• Penilaian prestasi kerja
• Pendidikan dan Pelatihan
• Penugasan, Mutasi dan Promosi
• Motivasi dan Disiplin
PENGEMBANGAN
• Kompensasi
• Kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja
• Hubungan industrial
PEMELIHARAAN
• Perencanaan karir
• Perluasan pekerjaan
• Pemerkayaan pekerjaan
• Pemberhentian
TUJUAN
• Produktivitas
• Kualitas kehidupan kerja
• Pelayanan
1.5. MANFAAT PENERAPAN MSDM
Pengimplementasian Manajemen SDM akan memberikan berbagai manfaat bagi kegiatan pengorganisasian, antara lain (Nawawi,2000) :
a. Organisasi/perusahaan akan memiliki Sistem Informasi SDM yang akurat.
b. Organisasi/perusahaan akan memiliki hasil analisis pekerjaan/jabatan, berupa diskripsi dan atau spesifikasi pekerjaan/jabatan yang terkini (up-to-date).
c. Organisasi/perusahaan memiliki kemampuan dalam menyusun dan menetapkan Perencanaan SDM yang mendukung kegiatan bisnis.
d. Organisasi/perusahaan akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas rekrutmen dan seleksi tenaga kerja.
6
Konsep dan Tantangan Manajemen Sumber Daya Manusia
e. Organisasi/perusahaan dapat melakukan kegiatan orientasi/sosialisasi secara terarah.
f. Organisasi/perusahaan dapat melaksanakan pelatihan secara efektif dan efisien.
g. Organisasi/perusahaan dapat melaksanakan penilaian karya secara efektif dan efisien.
h. Organisasi/perusahaan dapat melaksanakan program pembinaan dan pengembangan karier sesuai kondisi dan kebutuhan.
i. Organisasi/perusahaan dapat melakukan kegiatan penelitian/riset.
j. Organisasi/perusahaan dapat menyusun skala upah (gaji) dan mengatur kegiatan berbagai keuntungan/manfaat lainnya dalam mewujudkan sistem balas jasa bagi para pekerja
Penerapan MSDM yang efektif, selain bermanfaat bagi perusahaan, juga memberikan dampak positif terhadap para karyawan, antara lain :
• Pekerja memperoleh rasa aman dan puas dalam bekerja.
• Pekerja memperoleh jaminan keselamatan dan kesehatan kerja.
• Manajemen SDM memungkinkan dan mempermudah pekerja memperoleh keadilan dari perlakuan yang tidak menguntungkan.
• Manajemen SDM memungkinkan pekerja memperoleh penilaian karya yang obyektif.
• Para pekerja melalui Manajemen SDM akan memperoleh upah/gaji dan pembagian keuntungan/manfaat lainnya secara layak.
• Manajemen SDM menciptakan dan memberikan suasana atau iklim kerja yang menyenangkan (Nawawi, 2000).
1.6. SASARAN MSDM : MELAYANI BERBAGAI STAKEHOLDERS
Stakeholders merupakan lembaga dan manusia yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh seberapa baik SDM dikelola oleh suatu organisasi melalui penerapan MSDM. Stakeholders dapat mencakup :
7
Konsep dan Tantangan Manajemen Sumber Daya Manusia
Gambar 1.3. Stakeholders dan MSDM
PERUSAHAAN
• Produktivitas
• Laba
• Kelangsungan hidup
PEMASOK
Penilaian kualitas dan kuantitas
INVESTOR
Pengembalian modal
PELANGGAN
• mutu layanan
• mutu produk
• kecepatan respon
• biaya rendah
• inovasi
MSDM
SERIKAT PEKERJA
Mediator
MASYARAKAT
• Tanggung jwb sosial
• Praktek manajemen etis
PEMERINTAH
Kepastian hukum
KARYAWAN
• Perlakuan adil
• Kepusan kerja
• Pemberdayaan
• Pendayagunaan
• Kesehatan dan keselamatan
1.7. TANTANGAN TERHADAP MSDM
A. Tantangan eksternal
a. Perubahan Lingkungan Bisnis yang cepat.
Untuk keperluan tersebut perusahaan dalam menghadapi perubahan lingkungan/iklim bisnis yang cepat, perlu menetapkan kebijaksanaan SDM sebagai berikut:
• Menghindari pengaruh negatif berupa perasaan tidak puas pada kondisi yang telah dicapai perusahaan.
• Dalam menghadapi perubahan yang mengharuskan penambahan pembiayaan (cost), perusahaan harus berusaha mengatasinya, agar dapat mempertahankan pasar/keuntungan yang sudah diraih.
• Memberikan imbalan yang cukup tinggi pada pekerja yang mampu melakukan improvisasi yang kreatif.
8
Konsep dan Tantangan Manajemen Sumber Daya Manusia
b. Keragaman Tenaga Kerja
Di Indonesia keragaman tenaga kerja bersifat terbatas, terutama yang agak menonjol adalah perbedaan berdasarkan jenis kelamin dan usia. Namun perusahaan di Indonesia harus siap dalam mengantisipasi keragaman tenaga kerja dalam rangka globalisasi, karena keragaman akan meluas dengan masuknya modal asing yang berarti juga masuknya tenaga kerja asing dari berbagai etnis atau bangsa.
c. Globalisasi
Dari sudut MSDM berarti mengharuskan dilakukannya usaha mengantisipasi sebagai berikut :
• Perusahaan harus berusaha memiliki SDM yang mampu mengatasi pengaruh perkembangan bisnis/ekonomi internasional seperti resesi, penurunan/kenaikan nilai uang.
• Perusahaan harus berusaha memiliki SDM dengan kemampuan ikut serta dalam bisnis global/internasional dan perdagangan bebas.
d. Peraturan Pemerintah
Setiap perusahaan harus memiliki SDM yang mampu membuat keputusan dan kebijaksanaan dan bahkan melakukan operasional bisnis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari pemerintah. Untuk itu diperlukan SDM yang memiliki kemampuan mengarahkan agar perusahaan terhindar dari situasi konflik, keresahan/kegelisahan, komplen, dan lain-lain khususnya dari para pekerja dengan atau tanpa keikutsertaan serikat sekerja.
e. Perkembangan pekerjaan dan peranan keluarga
Semakin banyak pasangan suami isteri yang bekerja, sehingga sering terjadi kesulitan untuk bertanggung jawab secara optimal, karena sebagian waktunya digunakan untuk melaksanakan tanggung jawabnya di lingkungan keluarga masing-masing.
f. Kekurangan Tenaga Kerja yang Terampil
Tenaga kerja terampil semakin banyak diperlukan, baik untuk melaksanakan pekerjaan teknis, maupun untuk pekerjaan manajerial dan pelayanan, yang tidak mudah mendapatkan yang kompetitif di antara yang tersedia di pasar tenaga kerja.
9
Konsep dan Tantangan Manajemen Sumber Daya Manusia
B. Tantangan Internal
a. Posisi Organisasi dalam Bisnis yang Kompetitif
Untuk mewujudkan organisasi/perusahaan yang kompetitif , diperlukan berbagai kegiatan MSDM yang dapat meningkatkan kemampuan SDM. Usaha itu dapat dilakukan dengan mendesain sistem pemberian ganjaran yang mampu memotivasi berlangsungnya kompetisi prestasi antar para pekerja.
b. Fleksibelitas
Organisasi / perusahaan memerlukan pengembangan sistem desentralisasi yang mengutamakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang. Fleksibilitas juga menyangkut penggunaan tenaga kerja, dengan mengurangi kecenderungan mengangkat pekerja reguler (pekerja tetap). Pengangkatan sebaiknya lebih difokuskan pada penggunaan tenaga kerja temporer (tidak tetap).
c. Pengurangan Tenaga Kerja
Manajemen SDM suatu perusahaan sering dihadapkan dengan keharusan mengurangi secara besar-besaran tenaga kerja, karena berbagai sebab, seperti resessi, berkurangnya aktivitas bisnis, dan lain-lain harus diatasi dengan cara memperbaiki struktur pekerja lini dari tingkat bawah, dengan mendesain kembali proses produksi.
d. Tantangan Restrukturisasi
Tantangan restrukturisasi adalah usaha menyesuaikan struktur organisasi/perusahaan karena dilakukan perluasan atau penambahan dan sebaliknya juga pengurangan kegiatan bisnisnya.
e. Bisnis Kecil
Bisnis kecil seperti dikemukakan diatas yang terdiri dari banyak anak perusahaan, yang saling memiliki ketergantungan dalam produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan sebagai perwujudan net work (jaringan kerja) dalam berbisnis, sebagai perusahaan besar/raksasa yang tersebar di banyak lokasi.
f. Budaya Organisasi
Budaya perusahaan akan mewarnai dan menghasilkan perilaku atau kegiatan berbisnis secara operasional, yang tanpa disadari akan menjadi kekuatan yang
10
Konsep dan Tantangan Manajemen Sumber Daya Manusia
mampu atau tidak mampu menjamin kelangsung eksistensi organisasi/perusahaan.
g. Teknologi
Tantangan teknologi tidak sekedar menyangkut pembiayaan (cost), karena bagi Manajemen SDM hubungannya terkait pada keharusan menyediakan tenaga kerja yang terampil mempergunakannya, baik dari luar maupun melalui pengembangan tenaga kerja di dalam organisasi/perusahaan.
Pada giliran berikutnya tantangan teknologi berhubungan juga dengan pengembangan sikap dalam menerima perubahan cara bekerja.
h. Serikat Pekerja
Dengan kerjasama, perusahaan/organisasi setidak-tidaknya harus berusaha agar serikat pekerja tidak menjadi penghambat proses produksi, dengan tidak menempatkanya sebagai lawan.
Soal latihan
1. Jelaskan pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia !
2. Jelaskan pendekatan dan prinsip yang digunakan dalam MSDM !
3. Jelaskan fungsi-fungsi dalam MSDM !
4. Uraikan perbedaan manfaat MSDM bagi perusahaan dan bagi karyawan !
5. Uraikan faktor-faktor eksternal yang menjadi tantangan bagi MSDM !
6. Uraikan faktor-faktor internal yang menjadi tantangan bagi MSDM !
11

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.