Archive

Posts Tagged ‘PROSEDUR AKUNTANSI’

PROSEDUR AKUNTANSI

July 28, 2010 Leave a comment

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
BUKU 4
PROSEDUR AKUNTANSI
Pokja IV
Evaluasi Pembiayaan & Informasi Keuangan Daerah
Tim Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
BUKU 4 PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
i
KATA PENGANTAR
Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan
manajemen keuangan yang sehat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
105 Tahun 2001, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan
sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk Peraturan
Daerah. Sistem tersebut sangat diperlukan dalam memenuhi kewajjiban
pemerintah daerah dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan
daerah yang bersangkutan.
Dalam buku-2 Pos-Pos Neraca dan Buku-3 Pos-Pos Perhitungan Anggaran
telah disebutkan bahwa pemahaman mengenai pedoman akuntansi pos-pos
tersebut mencakup pengertian dari masing-masing pos neraca, proses
pencatatan dan dokumen terkait, saldo normal (debet atau kredit), jurnal standar
yang berkaitan dengan pos tersebut, pengukuran nilai, dan pengungkapan yang
diperlukan untuk kejelasan dari pos tersebut. Sebagai kelengkapan sistem yang
terintegrasi diperlukan penggambaran bagan arus dokumen sumber (flowchart),
yang akan membantu pemahaman penerapan sistem yang bersangkutan.
Bagan arus dokumen sumber yang dimaksud meliputi penggambaran
prosedur pencatatan beberapa transaksi yang berkaitan dengan pos-pos
tertentu. Dengan adanya bagan arus tersebut maka diharapkan pelaksana
manajemen keuangan di daerah akan lebih mengerti mengenai penerapan
sistem secara visual. Bagan arus ini juga akan bermanfaat sebagai bimbingan
pada tahap awal penerapan sistem dimana pada umumnya penerapan sistem
komputerasi masih berjalan secara paralel dengan penerapan secara manual.
Buku-4 Prosedur Akuntansi ini diharapkan akan membantu penerapan
sistem akuntansi keuangan daerah sehingga untuk waktu yang tidak terlalu
lama, pemerintah daerah telah mampu menghasilkan Laporan
Pertanggungjawaban Keuangan. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan
Daerah menuntut adanya pemahaman utuh dari pelaksana manajemen
keuangan daerah dan adanya penyempurnaan secara terus-menerus dari
instansi yang berkewenangan sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah daerah sebagai bagian dari kepemerintahan yang baik (good
governance) dapat menjadi kenyataan.
Jakarta, 9 Januari 2002
Tim Penyusun
BUKU 4 PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
ii
DAFTAR ISI
halaman
KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………………. i
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………………….. ii
Siklus Keuangan Daerah ………………………………………………………………………………… 1
Siklus Keuangan Daerah (Terinci) ……………………………………………………………………. 3
Kerangka Umum Sistem Informasi Keuangan Daerah ………………………………………… 6
Kerangka Umum Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ……………………………………….. 8
Bagan Arus Prosedur Penyusunan Anggaran ……………………………………………………. 10
Bagan Arus Prosedur Akuntansi Anggaran (APBD) ……………………………………………. 13
Bagan Arus Prosedur Akuntansi Alokasi Anggaran…………………………………………….. 15
Bagan Arus Prosedur Akuntansi Pendapatan…………………………………………………….. 17
Bagan Arus Prosedur Akuntansi Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)………. 19
Bagan Arus Prosedur Akuntansi Belanja Operasional Beban Tetap ……………………… 22
Bagan Arus Prosedur Akuntansi Pertanggungjawaban ……………………………………….. 24
Bagan Arus Prosedur Akuntansi Belanja Modal Beban Tetap………………………………. 26
Bagan Arus Prosedur Akuntansi Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)……… 28
Bagan Arus Prosedur Akuntansi Penyertaan Modal Pemerintah/Invest Permanen …. 31
Bagan Arus Prosedur Akuntansi Pencatatan Aset Tetap …………………………………….. 34
Bagan Arus Prosedur Akuntansi Penghapusan Aset Tetap …………………………………. 36
Bagan Arus Prosedur Akuntansi Pembentukan Dana Cadangan………………………….. 38
Bagan Arus Prosedur Akuntansi Pencairan Dana Cadangan……………………………….. 40
Bagan Arus Prosedur Akuntansi Penerimaan Pembiayaan Dari
Penjualan Aset Daerah …………………………………………………………………………………… 42
Bagan Arus Prosedur Pelaporan DAU & DAK Ke Menteri Keuangan ……………………. 44
Bagan Arus Prosedur Pelaporan APBD ke DPRD………………………………………………. 46
(Anggaran)
SIKLUS KEUANGAN DAERAH
Pelaporan
(Perhitungan
Realisasi Anggaran)
Pembukuan dan
Perhitungan
Pelaksanaan Belanja
Operasional dan
Belanja Modal
Penerimaan
Pendapatan
Penelaahan Otorisasi
Kredit Anggaran
Penyusunan
Anggaran
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
2
SIKLUS KEUANGAN DAERAH (ANGGARAN)
1. Siklus keuangan daerah dimulai dengan penyusunan anggaran. Penyusunan
Anggaran dimulai dengan menganalisis Laporan Pertanggungjawaban tahun
lalu yang menghasilkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD). RAPBD akan dibahas dengan DPRD dan menjadi Perda APBD.
2. Untuk merealisasi pelaksanaan APBD, maka dibuat Otorisasi Kredit Anggaran
(OKA), Lembaran Kerja (LK) dan Petunjuk Operasional (PO) Penyusunan OKA
ini dilakukan oleh Unit Anggaran dengan Saruan kerja berdasarkan usulan
OKA, LK dan PO yang disampaikan oleh Satuan Kerja. OKA, LK, dan PO
selanjutnya disahkan oleh Kepala Unit Anggaran.
3. Satuan Kerja melakukan pemungutan pendapatan dan melakukan penyetoran
dana ke kas daerah dengan STS dan melakukan realisasi pengeluaran dengan
SPM . STS dan SPM tersebut akan menjadi dokumen sumber pembukuan
pendapatan dan belanja.
4. Unit Pembukuan akan menerima dokumen sumber pendapatan dan
pengeluaran (APBD, OKA, STS, SPM) dan membukukannya secara periodik.
Pada akhir tahun, Unit Pembukuan membuat Laporan Pertanggungjawaban
berupa Laporan Perhitungan APBD, Neraca dan Laporan Arus Kas yang
selanjutnya diserahkan ke Unit Perhitungan Anggaran untuk dianalisis.
5. Unit Perhitumgam Anggaran menganalisis Laporan Pertanggungjawaban dan
melengkapi Laporan Pertanggungjawaban tersebut dengan Nota Perhitungan
Anggaran. selanjutnya Laporan Pertanggungjawaban (Laporan Perhitungan
Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Nota Perhitungan Anggaran)
disampaikan ke pada Kepala Daerah.
6. Kepala Daerah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban ke DPRD
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Laporan
Pertanggungjawaban
UNIT PEMBUKUAN PANITIA ANGGARAN DPRD
SIKLUS KEUANGAN DAERAH (TERINCI)
UNIT ANGGARAN DAN UNIT UNIT PERBENDAHARAAN SATKER
UNIT PERHITUNGAN PENDAPATAN DAERAH KAS DAERAH

























































































































































































































































































































































































































































































































Laporan Perhitungan
Anggaran, Neraca,
Aliran Kas, Nota
Perhitungan
Perhitungan
Anggaran
Buku Besar/
Rekening
Penyusunan
Anggaran
Penelaahan
RAPBD
Pembuku
an
Lap. Perhitungan
Anggaran, Neraca,
Aliran Kas
Rancangan
APBD
Rancangan
APBD
Usulan OKA Rancangan APBD
Pembahasan
RAPBD dgn
Panitia Anggaran
APBD
APBD
APBD
Pembuatan OKAOKA
APBD
OKA
OKA
APBD
OKA
OKA
Pelaksanaan
anggaran
STS STS
Terbitkan
SPM
STS
SPP SPP
SPM
STS
SPP
Penerimaan dan
Pembayaran Kas
Buku Kas Umum
Daerah
APBD
OKA
STS
SPM
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
4
SIKLUS KEUANGAN DAERAH (TERINCI)
1. Unit Anggaran bersama dengan Unit Bina Pendapatan Daerah, melakukan
penyusunan anggaran dengan melihat masukan baik berupa data keuangan
tahun sebelumnya (Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Aliran Kas, dan
Nota Perhitungan) maupun berupa usulan Otorisasi Kredit Anggaran (OKA)
dari masing-masing Satuan Kerja.
2. Penyusunan anggaran oleh Unit Keuangan menghasilkan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yang selanjutnya akan
diserahkan ke Panitia Anggaran yang terdiri dari Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda), Unit Pengawasan Daerah, Unit-unit
Keuangan, Unit Pembinaan Pendapatan Daerah, Unit Bina Program, Satuan
Kerja yang bersangkutan, dan Satuan Kerja terkait untuk ditelaah.
3. RAPBD yang telah ditelaah oleh Panitia anggaran selanjutnya dibahas oleh
Panitia Anggaran dengan DPRD. DPRD lebih lanjut menyetujui RAPBD
menjadi APBD dan menyerahkannya ke Unit Anggaran dan Unit Pendapatan
Daerah.
4. Sesudah Pemerintah Daerah mensahkan APBD menjadi Perda APBD, Unit
Anggaran akan membuat OKA sesudah melakukan pembahasan dengan
Satuan Kerja yang terkait. OKA-OKA tersebut diserahkan oleh Unit Anggaran
ke Satuan Kerja yang terkait. Disamping itu Unit Anggaran juga menyerahkan
APBD dan OKA ke Kas Daerah, Unit perbendaharaan dan Unit Pembukuan.
5. Berdasarkan OKA yang diterima, Satuan Kerja mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk realisasi belanja dan Surat Tanda Setoran (STS)
untuk penyetoran pendapatan ke Unit Perbendaharaan.
6. Unit Perbendaharaan menerima SPP dan melakukan penelitian SPP tersebut
dengan OKA, Lembar Kerja maupun Petunjuk Operasional yang ada di Unit
Perbendaharaan dan selanjutnya menerbitkan Surat Pemerintah Membayar,
Unit perbendaharaan juga mensahkan STS yang diserahkan oleh Satuan Kerja
dengan mencap STS tersebut. SPM tersebut diserahkan oleh Unit
Perbendaharaan ke Kas daerah dan Unit Pembukuan.
7. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan belanja operasional, belanja modal,
dan penerimaan pendapatan daerah, Kas Daerah melaksanakan kegiatan
yang berkaitan dengan penerimaan, pendapatan, pengeluaran, dan belanja
berdasarkan SPM dan STS yang telah disahkan oleh Unit Perbendaharaan.
Pelaksanaan kegiatan ini dicatat dalam Buku Besar Kas Umum.
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
5
8. Anggaran dan Realisasi APBD secara keseluruhan akan dibukukan secara
computerized oleh Unit Pembukuan dan hasilnya dalam bentuk Buku Besar
Pengeluaran. Pada akhir periode anggaran, sistem akuntansi berbasis
komputer ini menghasilkan Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, dan Aliran
Kas.
9. Unit Perhitungan selanjutnya melakukan perhitungan anggaran yang akan
menghasilkan Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Aliran Kas, dan Nota
Perhitungan sebagai wujud Laporan Pertanggungjawaban Keuangan oleh
pemerintah daerah dalam rangka memenuhi akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah pada khususnya dan akuntabilitas publik pada umumnya.
10. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan diatas akan menjadi umpan balik
dalam penyusunan anggaran di tahun anggaran berikutnya.
KERANGKA UMUM SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
UNIT PENDAPATAN DAERAH UNIT-UNIT KEUANGAN UNIT PERLENGKAPAN KEPALA DAERAH















































































SERVER
PC PC PC PC
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
7
KERANGKA UMUM
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai karakteristik sbb:
1. Centralized Database
Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD) merupakan sistem
akuntansi yang berbasis relational database dengan pola database
tersentralisir (centralized single database) yang dapat diakses oleh seluruh
unit. Dengan digunakannya centralized single database maka pengelolaan
database ini lebih mudah karena kesamaan master table referensi selalu
terjamin dan database selalu dalam kondisi normal. Selain itu penggunaan
single database ini tidak membutuhkan proses upload dan download karena
seluruh user terhubung ke database melalui Local Area Network (LAN).
Dengan centralized single database, maka para user dapat berbagi
penggunaan data, sehingga untuk data yang sama, user tidak perlu menginput
kembali. Namun demikian kewenangan user atas suatu data dalam tabel
dibatasi sesuai dengan tugas pokok user tersebut, sehingga tidak seluruh user
berhak mengubah record dalam suatu tabel.
2. Distributed Access With Group of Users
Database Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah tersentralisir di Unitunit
Keuangan, namun database ini dapat diakses oleh seluruh user yang
punya otorisasi. Owner database ini adalah Unit Perbendaharaan, sehingga
unit ini mempunyai privilege tertinggi. User yang lain diberi hak membaca atau
mengupdate tabel-tabel tertentu. Misalkan Unit Perlengkapan diberi hak
membaca tabel SPMU tapi tidak dapat mengupdatenya, namun Biro
Perlengkapan ini diberi hak membaca dan mengupdate tabel rincian aset
tetap. Dengan distributed access ini maka Kepala Daerah setiap saat dapat
memantau perkembangan realisasi APBD.
3. Wide Area Network (WAN) dan Local Area Network (LAN)
Seluruh user atau pengguna Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah
terhubung dalam suatu jaringan WAN. WAN merupakan jaringan yang
menghubungkan antar LAN. Dengan WAN dan LAN ini seluruh user dapat
mengakses Database SIAKD yang terletak di Server. Untuk kepentingan
security maka seluruh transfer data antar LAN harus dalam kondisi encrypted.
Untuk setiap koneksi antar LAN juga digunakan firewall sehingga hanya user
yang punya otorisasi yang dapat masuk ke sistem.
SATKER UNIT PEMBUKUAN DAN UNIT PERHITUNGAN KEPALA DAERAH
KERANGKA UMUM SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH 







































































































































































Dokumen
Sumber
Dokumen
Sumber
Jurnal
Buku Besar
Laporan
Keuangan
Laporan
Keuangan
Laporan
Keuangan
Buku
Pembantu
Posting
Penjurnalan
Pelaporan
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
9
KERANGKA UMUM SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
1. Satuan Kerja memberikan dokumen-dokumen sumber (DS) seperti Surat
Perintah Membayar Uang (SPMU) dan Surat Tanda Setoran (STS) dari
transaksi keuangannya kepada Unit Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Unit Pembukuan dan Unit Perhitungan melakukan pembukuan bulanan DS
tersebut dengan menggunakan komputer akuntansi (komputer yang telah
disiapkan untuk keperluan akuntansi) termasuk perangkat lunak (software)
akuntansi.
3. Dari proses akuntansi tersebut dihasilkan Jurnal yang sekaligus diposting
kedalam Buku Besar dan Buku Pembantu secara otomatis untuk setiap Satuan
Kerja.
4. Bila dokumen di atas telah diverifikasi dan benar maka dilanjutkan dengan
proses komputer untuk pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
5. LPJ dikirimkan kepada Kepala Daerah sebagai pertanggung jawaban Satuan
Kerja atas pelaksanaan anggaran, satu copy dikirim kepada Satuan Kerja
yang bersangkutan untuk kebutuhan pertanggungjawaban dan manajemen,
satu copy untuk arsip Unit Perhitungan.
LPJ konsolidasi juga harus diberikan kepada Kepala Daerah agar dapat
mengetahui keseluruhan realiasi APBD pada suatu periode.
SATUAN KERJA UNIT ANGGARAN PANITIA ANGGARAN DPRD UNIT PERBENDAHARAAN UNIT PEMBUKUAN
BAGAN ARUS PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN 





































































































































































































































































































































































































Perevisian
RAPBD
Bahas & Rekam
OKA, LK, PO dgn
Sat. Kerja
Pembuatan
SKO
Ke Proses
Akuntansi
Anggaran
APBD yg
disetujui
APBD
APBD yg
disetujui
APBD yg
Disetujui
RAPBD Hasil
Perbaikan
SKO
Draft RAPBD
Penyusunan
Usulan OKA, LK,
PO.
Rekam dan
konsolidasi Usulan
OKA, LK, PO
Penelaahan
Draft RAPBD
Pembahasan
RAPBD
Penyusunan
draft RAPBD
Propeda
Repetada
Renstra
Lap. Keu.
Tahun lalu
Ptjk Operasional
Lembaran Kerja
Usulan OKA
OKA Konsolid.
OKA Konsolidasi
draft RAPBD
draft RAPBD
RAPBD
RAPBD
RAPBD
RAPBD
Persetujuan
APBD
Ptjk Operasional
Lembaran Kerja
LK
PO
OKA
LK
PO
OKA
LK
PO
APBD
Ke Proses
Akuntansi
Alokasi
Anggaran
RAPBD Hasil
RAPBD Hasil
Perbaikan
Usulan OKA
Pengesahan
APBD
APBD
OKA
LK
PO
OKA
APBD yg
disetujui
APBD yg
Disetujui
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
11
PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN
1. Untuk menerapkan penyusunan anggaran berdasarkan kinerja yang
menggambarkan klasifikasi anggaran berdasarkan kegiatan dan fungsi maka
anggaran harus disusun oleh setiap Satuan Kerja yang mewakili fungsi
pemerintahan daerah dengan mengacu pada Rencana Strategik (Renstra)
masing-masing. Renstra ini harus disusun oleh Satuan Kerja dalam koherensi
dengan Program Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Propeda).
Berdasarkan Renstra, setiap Satuan Kerja menyusun usulan OKA yang
mencakup OKA Pendapatan (dulu Daftar Isian Pendapatan Daerah), Belanja
Operasi (dulu mirip dengan Daftar Usulan Kegiatan Daerah), Belanja Modal
(dulu mirip dengan Daftar Usulan Pembangunan Daerah), usulan Lembaran
Kerja (LK), Petunjuk Operasional (PO). Jika Pemerintah Daerah masih
mengeluarkan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada), maka
seluruh OKA yang disusun berdasarkan Renstra ini masih harus disesuaikan
sedapat mungkin dengan Repetada.
2. Setelah usulan OKA, LK dan PO disusun, masing-masing Satuan Kerja
menyerahkan usulan OKA, LK dan OKA tersebut kepada Unit Anggaran untuk
dikonsolidasikan menjadi OKA Konsolidasi Pemda secara keseluruhan.
Pengkonsolidasian OKA oleh Unit Anggaran dimaksudkan tidak saja untuk
merekam seluruh kegiatan dan dana yang diusulkan oleh masing-masing
Satuan Kerja, melainkan yang lebih penting adalah untuk meyakinkan apakah
usulan kegiatan telah sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan
dalam renstra. Sesudah konsolidasi OKA, Unit Anggaran menyusun Draft
RAPBD dan menyerahkan ke Panitia Anggaran
3. Panitia Anggaran yang terdiri atas Bappeda, Unit Pengawasan Daerah, Unitunit
Keuangan, Unit Perlengkapan, Unit Pembinaan Pendapatan Daerah,
melakukan penelahaan terhadap Draft RAPBD. Penelaahan anggaran oleh
Panitia Anggaran ini jauh lebih mendalam dan mencakup pertimbangan yang
lebih luas seperti kesesuaian dengan Program Pembangunan Nasional
(Propenas), Repetada, prediksi pendapatan daerah, evaluasi teknis
pelaksanaan, dukungan kelembagaan dan sumber daya manusia, dan
keselarasan antar regional serta arah pembangunan nasional.
4. Hasil penelaahan oleh Panitia Anggaran berupa RAPBD diserahkan ke DPRD
kepada Unit Anggaran untuk dibahas secara bersama antara Panitia Anggaran
dnegan DPRD. Jika ada unsur-unsur dalam RAPBD yang perlu diperbaiki
maka Panitia Anggaran memperbaiki RAPBD tersebut. Hasil perbaikan
tersebut dibahas lagi untuk disetujui DPRD menjadi APBD. APBD yang telah
disetujui oleh DPRD diserahkan ke Unit Anggaran.
5. APBD selanjutnya disahkan oleh Pemerintah. APBD yang telah disahkan
didistribusikan ke Unit Perbendaharaan sebagai acuan dalam penerbitan
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
12
SPMU, Unit Pembukuan sebagai dokumen sumber untuk pembukuan APBD,
dan Arsip di Unit Anggaran.
6. Setelah APBD disahkan oleh pemerintah, Unit Anggaran melakukan
pembahasan Otorisasi Kredit Anggaran, Lembaran Kerja, dan Petunjuk
Operasi dengan Satuan Kerja. Selanjutnya OKA, LK, dan PO yang telah
disetujui didistribusikan ke Satuan Kerja untuk pengajuan SPP, Unit
Perbendaharaan untuk penerbitan SPMU, Unit Pembukuan sebagai dokumen
sumber pembukuan alokasi anggaran dan satu Arsip di Unit Anggaran.
7. Berdasarkan OKA, PO, dan LK Unit Perbendaharaan menyusun Surat
Keputusan Otorisasi dalam rangka pengendalian Kas Daerah.
8. Berdasarkan APBD Unit Pembukuan melakukan proses akuntansi anggaran.
Sedangkan OKA, PO, dan LK digunakan oleh Unit Pembukuan sebagai dasar
melakukan proses Akuntansi Alokasi Anggaran.
KEPALA DAERAH SATUAN KERJA
Catatan: Laporan keuangan hanya menyangkut informasi anggaran (APBD)
PROSEDUR AKUNTANSI ANGGARAN (APBD)
UNIT PEMBUKUAN
BAGAN ARUS












































































































































































































































































APBD
Posting
Cetak DTP
Pelaporan
Keuangan
Cek
Kebenaran
Proses PPK
DTP
Bandingkan DTP
dengan APBD
Benar?
Tidak
Benar?
Cetak
Laporan
Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan Lap. Keuangan
Ya
Tidak
Ya
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
14
PROSEDUR AKUNTANSI ANGGARAN
1. Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Unit Pembukuan akan
memposting jurnal penganggaran. Data APBD sudah terdapat dalam sistem
komputer yang merupakan hasil perekaman unit anggaran pada saat
membahas dan mengesahkan APBD. Proses posting ini dilakukan secara
komputer dan tidak memerlukan perekaman ulang data APBD. Di sini, jurnal
anggaran akan mencakup sekaligus jurnal estimasi pendapatan, apropriasi,
pembentukan cadangan, dan penerimaan pembiayaan dan saldo anggaran
lebih. Posting ini kemudian dicetak dalam bentuk Daftar Transaksi dan Posting
(DTP).
2. Untuk meyakinkan kebenaran hasil posting, data DTP kemudian dibandingkan
dengan APBD. Jika ada kesalahan, maka proses posting diulang kembali
sampai menghasilkan DTP yang sesuai dengan APBD.
3. Setelah DTP untuk APBD benar, dilakukan proses pembuatan Laporan
Pertanggungjawaban. Dalam proses ini dihasilkan lembar pengontrol yang
berfungsi sebagai alat untuk mengecek kebenaran proses pembuatan
pelaporan keuangan.
4. Jika lembar kontrol menunjukkan angka yang tidak sesuai, maka proses
pelaporan keuangan diulang sampai proses pelaporan keuangan benar. Jika
proses pelaporan keuangan sudah benar, maka Unit Pembukuan mencetak
Laporan Pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban yang dihasilkan
untuk sementara hanya berisi data anggaran (APBD).
5. Laporan Pertanggungjawaban yang dihasilkan selanjutnya didistribusikan ke
Kepala Daerah dan Satuan Kerja.
KEPALA DAERAH SATUAN KERJA
Catatan: Laporan keuangan hanya berisi data alokasi anggaran
ke masing-masing satuan kerja.
PROSEDUR AKUNTANSI ALOKASI ANGGARAN
UNIT PEMBUKUAN
BAGAN ARUS














































































































 
























































































































OKA
Posting
Cetak DTP
Pelaporan
Keuangan
Cek Kebenaran
Proses PPK
DTP
Bandingkan DTP
dengan OKA
Benar?
Ya
Benar?
Cetak Laporan
Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Akhir
Tahun?
Ya
Posting
Penutupan
Benar?
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Lap. Keuangan Lap. Keuangan
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
16
PROSEDUR ALOKASI ANGGARAN (OKA)
1. Berdasarkan dokumen sumber Otorisasi Kredit Anggaran, Unit Pembukuan
memposting jurnal penganggaran. Data OKA sudah terdapat dalam sistem
komputer yang merupakan hasil perekaman unit anggaran pada saat
membahas dan mengesahkan OKA. Proses posting ini dilakukan secara
komputer dan tidak memerlukan perekaman ulang data OKA. Posting ini
kemudian dicetak dalam bentuk Daftar Transaksi dan Posting (DTP).
2. Untuk meyakinkan kebenaran hasil posting, data DTP kemudian dibandingkan
dengan OKA. Jika ada kesalahan, maka proses posting diulang kembali
sampai menghasilkan DTP yang sesuai dengan OKA.
3. Setelah DTP untuk OKA benar, dilakukan proses pembuatan Laporan
Pertanggungjawaban. Dalam proses ini dihasilkan lembar pengontrol yang
berfungsi sebagai alat untuk mengecek kebenaran proses pembuatan
pelaporan keuangan.
4. Jika lembar kontrol menunjukkan angka yang tidak sesuai, maka proses
pelaporan keuangan diulang sampai proses pelaporan keuangan benar. Jika
proses pelaporan keuangan sudah benar, maka Unit Pembukuan mencetak
Laporan Pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban yang dihasilkan
untuk sementara hanya berisi data alokasi anggaran (OKA).
5. Laporan Pertanggungjawaban yang dihasilkan selanjutnya didistribusikan ke
Kepala Daerah dan Satuan Kerja.
BAGAN ARUS
SATUAN KERJA/PENYETOR
PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN
UNIT PERBENDAHARAAN UNIT PEMBUKUAN










































































































Surat Tanda
Setoran
Surat Setoran
STS yang
disahkan
STS
Posting
Bulanan
Cetak DTP
DTP
Bandingkan
DTP dan STS
Benar? Koreksi
Pelaporan
Keuangan
Cek Kebenaran
Proses PPK
Benar?
Cetak Laporan
Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Kirim ke Kepala
Daerah
Surat Tanda
Setoran
Pengesahan STS
STS
Tidak
Ya
Ya
Tidak
STS yang
disahkan
Perekaman STS
Rekap STS
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
18
PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN
1. Satuan Kerja atau Penyetor setelah melakukan pembayaran ke rekening Kas
Negara dan mendapat bukti setoran yaitu Surat Tanda Setoran (STS)
menyampaikan STS tersebut ke Unit Perbendaharaan.
2. Unit Perbendaharaan selanjutnya mengesahkan STS dengan memberi tera
ke STS tersebut. Unit Perbendaharaan selanjutnya merekam STS tersebut ke
dalam tabel STS dalam database, selanjutnya dibuat rekap STS. Satu
tembusan STS diserahkan ke Unit Pembukuan dan satu tembusan disimpan
sebagai arsip.
3. Unit Pembukuan mengarsipkan STS yang diterima dari Unit Perbendaharaan.
Secara bulanan Unit Pembukuan melakukan posting data STS yang sudah
terdapat dalam tabel STS divalidasi. Proses posting ini dilakukan secara
komputer dan tidak memerlukan perekaman ulang data STS. Dengan proses
posting ini maka data STS yang terdapat dalam tabel STS divalidasi akan
dicopy ke dalam tabel buku besar sesuai tabel posting rule yang tersedia
dalam database. Setelah dilakukan posting, selanjutnya dilakukan pencetakan
DTP. Selanjutnya DTP diteliti kebenarannya dan dibandingkan dengan STS.
Jika tidak benar proses posting diulang. Jika sudah benar, maka dilanjutkan
dengan proses pelaporan keuangan. Selanjutnya dilakukan cek kebenaran
proses pelaporan keuangan dengan membandingkan data yang dicetak dalam
lembar pengontrol. Jika belum benar, maka proses pelaporan keuangan
diulang. Jika sudah benar maka LK dicetak. Selanjutnya didistribusikan ke
Satuan Kerja, Kepala Daerah, dan Arsip.
BAGAN ARUS
PROSEDUR PENERIMAAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)
UNIT PERBENDAHARAAN &
KAS DAERAH UNIT VERIFIKASI UNIT PEMBUKUAN FIHAK KE TIGA















































































































































SPP
Daftar Gaji &
Potongan PFK
SPM Ikuti Prosedur Belanja
Lakukan Pembayaran
& Pungut Potongan
SPM
Nota Kredit
SPM
Nota Kredit
SPM
Nota Kredit
Daftar Gaji &
Potongan PFK
Ikuti Prosedur
Pembukuan &
Pelaporan
Lap. Keuangan
Lap. PFK Lap. PFK
Daftar Gaji &
Potongan PFK
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
20
PROSEDUR AKUNTANSI
PENERIMAAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)
1. Berdasarkan daftar gaji dan daftar potongan PFK, Unit Perbendaharaan akan
menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP). SPP akan direkam ke dalam
Database dan hasil perekaman tersebut akan dicetak. Hasil cetakan beserta
SPP akan dikirim ke Unit Verifikasi.
2. Unit Verifikasi melakukan verifikasi berkaitan dengan kebenaran materiil dan
formal SPP, serta kebenaran hasil rekaman dengan SPP. Jika Unit Verifikasi
menemukan ketidak benaran materiil dan formal di SPP, atau ketidak sesuaian
hasil rekaman dengan SPP maka Unit Verifikasi mengirimkan SPP beserta
Hasil rekamannya ke Unit Perbendaharaan, yang selanjutnya akan
memperbaikinya kemudian mengirimkannya kembali ke Unit Verifikasi.
Jika tidak ditemukan kesalahan, maka Unit Verifikasi akan membuat lembar
disposisi yang berisikan bahwa SPP dan Hasil rekaman SPP sudah benar
sehingga Unit Perbendaharaan sudah bisa mencetak SPM. SPP, hasil
rekaman SPP dan Lembar Disposisi akan dikirim ke Unit Perbendaharaan.
3. Unit Perbendaharaan akan menerima kembali SPP, hasil rekaman SPP dan
Disposisi Pencetakan SPM. Berdasarkan disposisi tersebut, Unit
Perbendaharaan akan mencetak SPMU 3 (tiga) lembar. SPMU akan dikirim ke
Kas daerah, Unit Pembukuan, dan arsip di Unit Perbendaharaan.
4. Berdasarkan SPMU yang diterima, Kas Daerah akan mentransfer dana ke
rekening Pihak Ketiga dan membuat 3 (tiga) lembar Nota Transfer sebagai
bukti transfer. Nota Transfer beserta SPMU akan dikirim ke Unit
Perbendaharaan, dan Nota Transfer akan diarsip di Kas Daerah.
5. Unit Perbendaharaan akan melakukan verifikasi terhadap Nota Transfer dan
SPMU yang diterima dari Kas Daerah untuk meneliti kebenaran apakah
transfer yang dilakukan oleh Kas Daerah telah sesuai dengan SPM yang
diterbitkan. Jika terjadi ketidaksesuaian, maka Unit Perbendaharaan akan
mengirimkannya kembali ke Kas Daerah, jika benar maka Nota Transfer dan
SPMU dikirim ke Unit Pembukuan.
6. Berdasarkan SPMU dan Nota Tranfer yang diterima dari Unit Perbendaharaan,
Unit Pembukuan mengarsipkan sementara sampai semua dokumen untuk
bulan transaksi yang sama terkumpul. Selanjutnya DS tersebut diproses dan
diposting dengan menggunakan data hasil perekaman Unit Perbendaharaan
dari database.
7. Dari posting tersebut akan dicetak DTP. DTP tersebut akan diverifikasi dengan
membandingkan DTP dengan DS (SPMU, STS, dll.). Jika dari hasil verifikasi
ditemukan ada ketidaksesuaian antara DTP dan DS maka akan dilakukan
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
21
proses posting dan pencetakan DTP kembali. Jika DTP sudah sesuai dengan
dokumen sumbernya akan dilakukan proses pembuatan LPJ.
8. Proses pembuatan LPJ dilakukan dengan menggunakan data dari database
yang sama. Dari hasil proses pembuatan LPJ akan tercetak lembar pengontrol
yang akan diverifikasi untuk menguji kebenaran proses komputer dalam
membuat LPJ. Jika dari hasil verifikasi lembar pengontrol ditemukan kesalahan
proses pembuatan LPJ maka proses pembuatan LPJ diulang kembali sampai
proses pembuatan LPJ benar.
9. Jika proses pembuatan LPJ sudah benar maka LPJ akan dicetak. LPJ terdiri
dari laporan perhitungan, neraca, laporan arus kas dan laporan PFK. LPJ akan
dikirim ke Pihak Ketiga, Kas Daerah, Kepala Daerah, dan arsip.
BAGAN ARUS
SATUAN KERJA UNIT VERIFIKASI
PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA OPERASIONAL BEBAN TETAP
UNIT PERBENDAHARAAN UNIT PEMBUKUAN





























































































































































































































































































SPP
Bukti Pendukung
SPP
Bukti
SPP
Bukti
SPP SPP
Teliti
Kelengkapan
Leng
kap?
Tidak
Perekaman &
Cetak Hasil
SPP
Ya
Printout
Rekaman
Printout
Rekaman
Verifikasi SPP
dengan SKO, Bukti
Pendukung dan
Printout
Benar?
SPP
Disposisi
Cetak SPMU
Printout Rekaman
Cetak SPMU
Disposisi
SPM
SPM
SPM
SPM
SPMU
Posting
Bulanan
Cetak DTP
DTP
Bandingkan DTP
dan SPMU
Benar? Koreksi
Pelaporan
Keuangan
Cek Kebenaran
Proses PPK
Benar?
Cetak Laporan
Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Kirim ke Kepala
Daerah
Bukti
Pendukung
Bukti
Pendukung
Bukti
Pendukung
Bukti Pendukung
Printout Rekaman
Disposisi
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Menerima Bukti
pendukung dari
rekanan
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
23
PROSEDUR AKUNTANSI
BELANJA OPERASIONAL BEBAN TETAP
1. Berdasarkan bukti-bukti pendukung yang diterima dari rekanan, Satuan Kerja
mengajukan SPP ke Unit Perbendaharaan disertai dengan bukti pendukung
antara lain faktur pembelian dan bukti pendukung lainnya.
2. Unit Perbendaharaan pertama meneliti kelengkapan dokumen SPP dan bukti
pendukung. Bila tidak lengkap maka berkas tersebut dikembalikan ke Satuan
Kerja. Bila sudah lengkap maka berkas SPP tersebut disampaikan ke petugas
Perekaman untuk direkam ke dalam tabel SPP dalam database, selanjutnya
dibuat printout rekaman dan dilampirkan ke berkas SPP. Berkas tersebut
selanjutnya disampaikan ke Unit Verifikasi.
3. Unit Verifikasi meneliti kebenaran perekaman SPP yaitu membandingkan
antara SPP dengan printout rekaman. Jika terdapat kesalahan dikembalikan ke
petugas perekaman. Jika sudah benar Unit Verifikasi meneliti kebenaran
hukum SPP dan bukti pendukungnya. Selanjutnya meneliti kesesuaian SPP
dengan SKO yang dapat dilakukan dengan membandingkan data SPP yang
sudah direkam dengan data SKO yang sudah ada dalam database. Jika tidak
sesuai maka dikembalikan ke Unit Perbendaharaan. Jika sudah sesuai maka
Unit Verifikasi dengan menggunakan menu komputer menyetujui SPP yang
secara otomatis komputer merekam data SPP ke dalam tabel SPMU dan
mencetak lembar disposisi cetak SPMU. Berkas SPP, dokumen pendukung,
printout rekaman, dan lembar disposisi cetak SPMU ke Unit Perbendaharaan.
4. Unit Perbendaharaan setelah menerima berkas dari Unit Verifikasi
selanjutnya mencetak SPMU berdasarkan data yang sekarang sudah terdapat
di tabel SPMU. Unit Perbendaharaan tidak dapat mengisi atau mengubah tabel
SPMU. Wewenang tersebut hanya diberikan kepada Unit Verifikasi. Unit
Perbendaharaan diberi hak membaca tabel tersebut sehingga unit ini dapat
mencetak SPMU. SPMU tersebut selanjutnya didistribusikan ke Satuan Kerja,
Unit Pembukuan, dan Arsip.
5. Unit Pembukuan mengarsipkan SPMU yang diterima dari Unit
Perbendaharaan. Secara bulanan Unit Pembukuan melakukan posting data
SPMU yang sudah terdapat dalam tabel SPMU. Proses posting ini dilakukan
secara komputer dan tidak memerlukan perekaman ulang data SPMU. Dengan
proses posting ini maka data SPMU yang terdapat dalam tabel SPMU akan
dicopy ke dalam tabel buku besar sesuai tabel posting rule yang tersedia
dalam database. Setelah dilakukan posting, selanjutnya dilakukan pencetakan
DTP dan DTP diteliti kebenarannya dan dibandingkan dengan SPMU. Jika
tidak benar proses posting diulang. Jika sudah benar, maka dilanjutkan dengan
proses pelaporan keuangan. Selanjutnya dilakukan cek kebenaran proses
pelaporan keuangan dengan membandingkan data yang dicetak dalam lembar
pengontrol. Jika belum benar, maka proses pelaporan keuangan diulang. Jika
sudah benar maka LPJ dicetak. Selanjutnya didistribusikan ke Satuan Kerja,
Kepala Daerah, dan Arsip.
BAGAN ARUS
PROSEDUR AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN UUDP (SPJ)
SATUAN KERJA UNIT PERBENDAHARAAN UNIT VERIFIKASI UNIT PEMBUKUAN 

























































































































































































































Teliti Kelengkapan
Lengkap?
Tidak
Perekaman &
Cetak Hasil
Ya
Verifikasi SPJ
dengan Faktur,
Buku UUDP,
Printout rekaman
Benar?
Disposisi Pengesahan
Sisa UUDP
Sahkan SPJ
SPJ Sah
SPJ Sah
Dikirim ke Unit
Perlengkapan
SPJ Sah
Posting
Bulanan
Cetak DTP
DTP
Bandingkan
DTP dan SPM
Benar? Koreksi
Pelaporan
Keuangan
Cek Kebenaran
Proses PPK
Benar?
Cetak Laporan
Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Kirim ke Kepala
Daerah
SPJ
Faktur
Faktur
SPJ
Faktur
SPJ
Faktur
SPJ
Faktur
SPJ
Printout
Rekaman
Faktur
SPJ
Printout
Rekaman
Faktur
SPJ
Printout
Disposisi
Faktur
SPJ
Printout
SPJ Sah
SPJ Sah
SPJ Sah
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Disposisi
Menerima faktur
dari Rekanan
Buat SPJ
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
25
PROSEDUR AKUNTANSI
PERTANGGUNGJAWABAN UUDP (SPJ)
1. Berdasarkan bukti pengeluaran yang diterima dari rekanan antara lain berupa
faktur, Satuan Kerja mengajukan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ke Unit
Perbendaharaan yang disertai dengan bukti pendukung.
2. Unit Perbendaharaan pertama meneliti kelengkapan dokumen SPJ, faktur,
dan bukti pendukung lainnya. Bila tidak lengkap maka berkas tersebut
dikembalikan ke Satuan Kerja. Bila sudah lengkap maka berkas SPJ tersebut
disampaikan ke petugas Perekaman untuk direkam ke dalam tabel SPJ dalam
database, selanjutnya dibuat printout rekaman dan dilampirkan ke berkas SPJ.
Berkas tersebut selanjutnya disampaikan ke Unit Verifikasi.
3. Unit Verifikasi meneliti kebenaran perekaman SPJ yaitu membandingkan
antara SPJ dengan printout rekaman. Jika terdapat kesalahan dikembalikan ke
petugas perekaman. Jika sudah benar Unit Verifikasi meneliti kebenaran
hukum SPJ, Faktur, dan bukti pendukungnya. Selanjutnya meneliti kesesuaian
SPJ dengan SKO dan SPM Beban Sementaranya. Verifikasi ini dapat
dilakukan dengan membandingkan data SPJ yang sudah direkam dengan data
SKO dan data SPM Beban Sementara yang sudah ada dalam database. Jika
tidak sesuai maka dikembalikan ke Unit Perbendaharaan. Jika sudah sesuai
maka Unit Verifikasi dengan menggunakan menu komputer menyetujui SPJ
yang secara otomatis komputer merekam data SPJ ke dalam tabel SPJ
divalidasi dan mencetak lembar disposisi cetak SPJ Sah. Berkas SPJ, Faktur,
dokumen pendukung, printout rekaman, dan lembar disposisi cetak SPJ ke
Unit Perbendaharaan.
4. Unit Perbendaharaan setelah menerima berkas dari Unit Verifikasi
selanjutnya mensahkan SPJ berdasarkan data yang sekarang sudah terdapat
di tabel SPJ divalidasi. Unit Perbendaharaan tidak dapat mengisi atau
mengubah tabel SPJ divalidasi. Wewenang tersebut hanya diberikan kepada
Unit Verifikasi. Unit Perbendaharaan diberi hak membaca tabel tersebut
sehingga unit ini dapat mensahkan SPJ. SPJ tersebut selanjutnya
didistribusikan ke Satuan Kerja, Unit Pembukuan, dan Arsip.
5. Unit Pembukuan mengarsipkan SPJ Sah yang diterima dari Unit
Perbendaharaan. Secara bulanan Unit Pembukuan melakukan posting data
SPJ yang sudah terdapat dalam tabel SPJ divalidasi. Proses posting ini
dilakukan secara komputer dan tidak memerlukan perekaman ulang data SPJ.
Dengan proses posting ini maka data SPJ yang terdapat dalam tabel SPJ
divalidasi akan dicopy ke dalam tabel buku besar sesuai tabel posting rule
yang tersedia dalam database. Setelah dilakukan posting, selanjutnya
dilakukan pencetakan DTP, DTP diteliti kebenarannya dan dibandingkan
dengan SPJ Sah. Jika tidak benar proses posting diulang. Jika sudah benar,
maka dilanjutkan dengan proses pelaporan keuangan. Selanjutnya dilakukan
cek kebenaran proses pelaporan keuangan dengan membandingkan data
yang dicetak dalam lembar pengontrol. Jika belum benar, maka proses
pelaporan keuangan diulang. Jika sudah benar maka LPJ dicetak. Selanjutnya
didistribusikan ke Satuan Kerja, Kepala Daerah, dan Arsip.
BAGAN ARUS
UNIT PERBENDAHARAAN PEMBUKUAN
PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA MODAL BEBAN TETAP
REKANAN SATUAN KERJA UNIT VERIFIKASI















































































































































































































































































































































Teliti
Kelengkapan
Leng-kap?
Tidak
Perekaman &
Cetak Hasil
Ya
Verifikasi SPP
dengan SKO,
BAST & Faktur
Benar?
Disposisi Cetak
SPM
Cetak SPM
SPM
SPM
SPM
SPM
SPM
Posting
Bulanan
Cetak DTP
DTP
Bandingkan
DTP dan SPM
Benar? Koreksi
Pelaporan
Keuangan
Cek Kebenaran
Proses PPK
Benar?
Cetak Laporan
Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Kirim ke Kepala
Daerah
Buat Berita
Acara Serah
Terima Barang
BASTB
Buat SPP
Faktur
BASTB
SPP
Faktur
BASTB
SPP
Faktur
BASTB
SPP
Faktur
BASTB
SPP
Printout
Rekaman
Faktur
BASTB
SPP
Printout
Rekaman
Faktur
BASTB
SPP
Printout
Disposisi
Faktur
BASTB
SPP
Printout
Disposisi
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Faktur Faktur
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
27
PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA MODAL BEBAN TETAP
1. Rekanan mengirimkan barang disertai Faktur Tagihan ke Satuan Kerja.
2. Satuan Kerja setelah menerima barang membuat Berita Acara Serah Terima
Barang (BASTB). Setelah BASTB ditandatangani, Satuan Kerja membuat
SPP. Selanjutnya mengajukan SPP, Faktur, BASTB dan bukti pendukung
lainnya ke Unit Perbendaharaan.
3. Unit Perbendaharaan pertama meneliti kelengkapan dokumen SPP, faktur,
BASTB dan bukti pendukung. Bila tidak lengkap maka berkas tersebut
dikembalikan ke Satuan Kerja. Bila sudah lengkap maka berkas SPP tersebut
disampaikan ke petugas Perekaman untuk direkam ke dalam tabel SPP dalam
database, selanjutnya dibuat printout rekaman dan dilampirkan ke berkas SPP.
Berkas tersebut selanjutnya disampaikan ke Unit Verifikasi.
4. Unit Verifikasi meneliti kebenaran perekaman SPP yaitu membandingkan
antara SPP dengan printout rekaman. Jika terdapat kesalahan dikembalikan ke
petugas perekaman. Jika sudah benar Unit Verifikasi meneliti kebenaran
hukum SPP, Faktur, BASTB dan bukti pendukungnya. Selanjutnya meneliti
kesesuaian SPP dengan SKO yang dapat dilakukan dengan membandingkan
data SPP yang sudah direkam dengan data SKO yang sudah ada dalam
database. Jika tidak sesuai maka dikembalikan ke Unit Perbendaharaan. Jika
sudah sesuai maka Unit Verifikasi dengan menggunakan menu komputer
menyetujui SPP yang secara otomatis komputer merekam data SPP ke dalam
tabel SPMU dan mencetak lembar disposisi cetak SPMU. Berkas SPP, Faktur,
BASTB, dokumen pendukung, printout rekaman, dan lembar disposisi cetak
SPMU ke Unit Perbendaharaan.
5. Unit Perbendaharaan setelah menerima berkas dari Unit Verifikasi
selanjutnya mencetak SPMU berdasarkan data yang sekarang sudah terdapat
di tabel SPMU. Unit Perbendaharaan tidak dapat mengisi atau mengubah tabel
SPMU. Wewenang tersebut hanya diberikan kepada Unit Verifikasi. Unit
Perbendaharaan diberi hak membaca tabel tersebut sehingga unit ini dapat
mencetak SPMU. SPMU tersebut selanjutnya didistribusikan ke Satuan Kerja,
Unit Pembukuan, dan Arsip.
6. Unit Pembukuan mengarsipkan SPMU yang diterima dari Unit
Perbendaharaan. Secara bulanan Unit Pembukuan melakukan posting data
SPMU yang sudah terdapat dalam tabel SPMU. Proses posting ini dilakukan
secara komputer dan tidak memerlukan perekaman ulang data SPMU. Dengan
proses posting ini maka data SPMU yang terdapat dalam tabel SPMU akan
dicopy ke dalam tabel buku besar sesuai tabel posting rule yang tersedia
dalam database. Setelah dilakukan posting, selanjutnya dilakukan pencetakan
DTP. Selanjutnya DTP diteliti kebenarannya dan dibandingkan dengan SPMU.
Jika tidak benar proses posting diulang. Jika sudah benar, maka dilanjutkan
dengan proses pelaporan keuangan. Selanjutnya dilakukan cek kebenaran
proses pelaporan keuangan dengan membandingkan data yang dicetak dalam
lembar pengontrol. Jika belum benar, maka proses pelaporan keuangan
diulang. Jika sudah benar maka LPJ dicetak. Selanjutnya didistribusikan ke
Satuan Kerja, Kepala Daerah, dan Arsip.
BAGAN ARUS
Jumlah PFK yang harus ditransfer
KAS DAERAH PIHAK KE TIGA
PROSEDUR PENGELUARAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)
UNIT PERBENDAHARAAN UNIT VERIFIKASI UNIT PEMBUKUAN












































































































































































































SPMU Rekapitulasi PFK
Proses Transfer Ke
Pihak Ketiga
Rekapitulasi PFK
SPMU
Nota Transfer
Verifikasi
SPMU
Nota Transfer
SPMU
Nota Transfer
Ikuti Proses Pembukuan
& Pelaporan Keuangan
Lap. Keuangan Lap. PFK
Lap. PFK
SPMU
SPMU
Nota Transfer
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
29
PROSEDUR AKUNTANSI
PENGELUARAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)
1. Berdasarkan rekapitulasi PFK, Unit Perbendaharaan akan menerbitkan SPP.
SPP akan direkam ke dalam Database dan hasil perekaman tersebut akan
dicetak. Hasil cetakan beserta SPP akan dikirim ke Unit Verifikasi.
2. Unit Verifikasi melakukan verifikasi berkaitan dengan kebenaran materiil dan
formal SPP, serta kebenaran hasil rekaman dengan SPP. Jika Unit Verifikasi
menemukan ketidak benaran materiil dan formal di SPP, atau ketidaksesuaian
hasil rekaman dengan SPP maka Unit Verifikasi mengirimkan SPP beserta
hasil rekamannya ke Unit Perbendaharaan. Unit Perbendaharaan akan
memperbaikinya kemudian mengirimkannya kembali ke Unit Verifikasi.
Jika tidak ditemukan kesalahan, maka Unit Verifikasi akan membuat lembar
disposisi yang berisikan bahwa SPP dan Hasil rekaman SPP sudah benar
sehingga Unit Perbendaharaan sudah bisa mencetak SPM. SPP, Hasil
Rekaman SPP dan Lembar Disposisi akan dikirim ke Unit Perbendaharaan.
3. Unit Perbendaharaan akan menerima kembali SPP, hasil rekaman SPP dan
Disposisi Pencetakan SPM. Berdasarkan disposisi tersebut, Unit
Perbendaharaan akan mencetak SPMU 3 (tiga) lembar. SPMU akan dikirim ke
Kas daerah dan arsip di Unit Perbendaharaan.
4. Berdasarkan SPMU yang diterima, Kas Daerah akan mentransfer dana ke
Pihak Ketiga dan membuat 3 (tiga) lembar Nota Transfer sebagai bukti
transfer. Nota transfer beserta SPMU akan dikirim ke Unit Perbendaharaan,
dan Nota Transfer akan dikirim ke Pihak Ketiga dan arsip di Kas Daerah.
5. Unit Perbendaharaan akan melakukan verifikasi terhadap Nota Transfer dan
SPMU yang diterima dari Kas Daerah untuk meneliti kebenaran apakah
transfer dan yang dilakukan oleh Kas Daerah telah sesuai dengan SPM yang
diterbitkan. Jika terjadi ketidaksesuaian, maka Unit Perbendaharaan akan
mengirimkannya kembali ke Kas Daerah, jika benar maka Nota Transfer dan
SPMU dikirim ke Unit Pembukuan.
6. Berdasarkan SPMU dan Nota Transfer yang diterima dari Unit
Perbendaharaan, Unit Pembukuan mengarsipkan sementara sampai semua
dokumen untuk bulan transaksi yang sama terkumpul. Selanjutnya DS tersebut
diproses dan diposting dengan menggunakan data hasil perekaman Unit
Perbendaharaan dari database.
7. Dari posting tersebut akan dicetak DTP. DTP tersebut akan diverifikasi dengan
membandingkan DTP dengan DS (SPMU, STS, dll.). Jika dari hasil verifikasi
ditemukan ada ketidaksesuaian antara DTP dan DS maka akan dilakukan
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
30
proses posting dan pencetakan DTP kembali. Jika DTP sudah sesuai dengan
dokumen sumbernya akan dilakukan proses pembuatan LPJ.
8. Proses pembuatan LPJ dilakukan dengan menggunakan data dari database
yang sama. Dari hasil proses pembuatan LPJ akan tercetak lembar pengontrol
yang akan diverifikasi untuk menguji kebenaran proses komputer dalam
membuat LPJ. Jika dari hasil verifikasi lembar pengontrol ditemukan kesalahan
proses pembuatan LPJ maka proses pembuatan LPJ diulang kembali sampai
proses pembuatan LPJ benar.
9. Jika proses pembuatan LPJ sudah benar maka LPJ akan dicetak. LPJ terdiri
dari Laporan Perhitungan, Neraca, Laporan Arus Kas dan Laporan PFK. LPJ
akan dikirim ke Pihak Ketiga, Kas Daerah, Kepala Daerah, dan arsip.
BAGAN ARUS
BUMD/PERUSAHAAN SEKDA/KEPALA DAERAH
PROSEDUR PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH/INVESTASI PERMANEN
KAS DAERAH UNIT PERBENDAHARAAN UNIT VERIFIKASI UNIT PEMBUKUAN




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SPP
MoU PMP
Teliti untuk Proses
Pencairan
SPMU
MoU PMP
Nota Transfer
Siapkan Bukti
PMP
Bukti PMP
Nota Transfer
SPMU
Teliti, siapkan
Nota Transfer
SPMU
Nota Transfer
OKA Belanja
Modal
Rencana PMP
MoU PMP
Siapkan& Rekam
SPP
OKA Belanja
Modal
Rencana PMP
MoU PMP
SPP
OKA Belanja
Modal
Rencana PMP
MoU PMP
SPMU
SPMU
Nota Transfer
Bukti PMP
SPP
OKA Belanja
Modal
Rencana PMP
MoU PMP
SPP
OKA Belanja
Modal
Rencana PMP
MoU PMP
MoU PMP
Teliti untuk
Persetujuan
SPMU
Nota Transfer
Bukti PMP 2
Posting Bulanan &
Cetak DTP
Daftar Transaksi &
Posting
Proses Pelaporan
Bulanan
Lembar Pengontrol
Laporan PMP
Laporan
Keuangan
SPMU
Nota Transfer
Bukti PMP
Cek Kebenaran Proses
Pembuatan Lap.
Keuangan, bila benar
cetak laporan
Laporan PMP
Laporan
Keuangan
Tidak
Verifikasi Ya
Keabsahan PMP
Verifikasi, Disposisi
cetak SPM setelah
persetujuan Kepala
Daerah
Bandingkan DTP dan
SPMU, Nota Transfer
Cetak SPMU
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
32
PROSEDUR AKUNTANSI
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH/INVESTASI PERMANEN
1. Kepala Daerah/Setda berdasarkan Rencana Penyertaan Modal Pemerintah
(Rencana PMP) yang telah disetujui dalam APBD membuat Memorandum of
Understanding Penyertaan Modal Pemerintah (MoU PMP) dengan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD)/Perusahaan dimana pemerintah daerah akan
melakukan penyertaan atau investasi permanen.
2. Berdasarkan MoU PMP yang telah disepakati, Unit Perbendaharaan
menyiapkan proses pencairannya berdasarkan Otorisasi Kredit Anggaran
Belanja Modal (OKA Belanja Modal) dan Rencana PMP. Menyiapkan dan
merekam SPP dalam komputer akuntansi.
3. Unit Perbendaharaan menyerahkan MoU PMP, Rencana PMP, OKA Belanja
Modal dan SPP kepada Unit Verifikasi.
4. Unit Verifikasi melakukan verifikasi untuk kebenaran formal dan material
PMP, bila memenuhi persyaratan membuat Disposisi kepada Unit
Perbendaharaan untuk membuat SPMU, mengirimkan Mou PMP, Rencana
PMP, OKA Belanja Modal dan SPP kepada Kepala Daerah/Setda.
5. Kepala Daerah/Setda meneliti kesesuaian dokumen-dokumen tersebut
dengan MoU PMP yang dimilikinya untuk memberi persetujuan dalam lembar
disposisi dan mengirimkan dokumen-dokumen tersebut kepada Unit
Perbendaharaan.
6. Berdasarkan Mou PMP, Rencana PMP, OKA Belanja Modal dan SPP yang
telah didisposisi persetujuan Kepala Daerah/Setda, Unit Perbendaharaan
mencetak SPMU dan mengirimkan SPMU (bila perlu disertai foto copy MoU
PMP) kepada BUMD/Perusahaan yang dimaksud.
7. BUMD/Perusahaan meneliti kesesuaian SPMU dengan persyaratan dalam
MoU PMP untuk proses pencairan SPMU. Bila telah sesuai kesepakatan
mengajukan SPMU kepada Kas Daerah.
8. Kas Daerah meneliti keabsahan SPMU, menyiapkan Nota Transfer dan
mentransfer dana tersebut ke rekening BUMD/Perusahaan yang
bersangkutan. Mengirimkan copy SPMU dan Nota Transfer kepada Unit
Perbendaharaan, dan menyimpan satu copy untuk arsip.
9. Berdasarkan Nota Transfer dari Kas Daerah, BUMD/Perusahaan membuat
Bukti PMP dan menyerahkan 2 (dua) rangkap Bukti PMP kepada Pemerintah
Daerah melalui Unit Perbendaharaan dan menyimpan satu copy untuk arsip.
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
33
10. Unit Perbendaharaan menerima copy SPMU dan Nota Transfer dari Kas
Daerah, menerima dua copy Bukti PMP dari BUMD/Perusahaan, meneruskan
dokumen-dokumen tersebut kepada Unit Verfikasi dan mengarsipkan satu
copy Bukti PMP.
11. Unit Verifikasi melakukan verifikasi untuk meyakini keabsahan/legalitas Unit
PMP, bila telah sesuai menyerahkannya kepada Unit Pembukuan.
12. Unit Pembukuan menerima SPMU, Nota Transfer dan Bukti PMP, menyimpan
sementara untuk posting bulanan. Pada akhir bulan memposting transaksi
tersebut dan mencetak DTP.
13. Unit Pembukuan memverikasi kebenaran DTP dengan membandingkannya
dengan SPMU dan Nota Transfer, bila belum benar lakukan kembali proses
posting bulanan, bila telah sesuai lakukan proses pelaporan bulanan.
14. Unit Pembukuan mengecek kebenaran proses pelaporan bulanan dari data
Lembar Pengontrol, bila telah benar cetak LPJ dan Laporan PMP.
15. Unit Keuangan melalui Kepala Unit Keuangan menyerahkan LPJ dan Laporan
PMP kepada Kepala Daerah/Setda, dan mengarsipkan satu copy.
BAGAN ARUS
SATUAN KERJA UNIT PERLENGKAPAN UNIT PEMBUKUAN

 PROSEDUR AKUNTANSI PENCATATA N ASET TETAP




































































































































































































































































































Prosedur Belanja Modal
Beban Tetap
SPPA
Posting
Bulanan
Cetak DTP
DTP
Bandingkan DTP
dan SPPA
Benar? Koreksi
Pelaporan
Keuangan
Cek Kebenaran
Proses PPK
Benar?
Cetak Laporan
Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Kirim ke Kepala
Daerah
Faktur
BAST
Cek Kebenaran
SPPA dg BAST,
Faktur dg BAST
Perekaman &
Cetak Hasil
Cek kebenaran
Perekaman
BAST
Benar?
Ya
Tidak
Faktur
Printout
Rekaman
Benar?
Pelaporan BM/KN
Laporan BM/KN
SPPA
Faktur
BAST
SPPA
Faktur
BAST
Laporan BM/KN
Siapkan SPPA
BAST
Faktur
SPPA
Lembar
Pengontrol
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
35
PROSEDUR AKUNTANSI PENCATATAN ASET TETAP
1. Satuan Kerja setelah sebagaimana telah diuraikan dalam prosedur akuntansi
belanja modal beban tetap, membuat BASTB yang disertai faktur. Selain itu
sebagaimana telah diuraikan dalam prosedur penghapusan aset tetap Satuan
Kerja menerima Berita Acara Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara
(BAPBM/KN). Berdasarkan dokumen tersebut, Satuan Kerja membuat Surat
Pemberitahuan Pencatatan Aset (SPPA). Selanjutnya SPPA dilampiri BASTB,
Faktur, BAPBM/KN disampaikan ke Unit Perlengkapan.
2. Unit Perlengkapan pertama meneliti kelengkapan dokumen dengan
membandingkan SPPA dengan BASTB, dan BAPBM/KN. Selanjutnya
membandingkan faktur dan BASTB. Jika belum benar dikembalikan ke Satuan
Kerja. Jika sudah benar dilakukan perekaman rincian aset tetap sampai ke
sub-sub kelompok aset tetap ke dalam tabel aset dalam database. Selanjutnya
dicetak hasil perekaman, untuk dilakukan pengecekan kebenaran perekaman.
Jika perekaman belum benar, maka dilakukan perbaikan perekaman. Jika
sudah benar, dilakukan proses pelaporan Barang Milik/Kekayaan Negara
(BM/KN). Laporan BM/KN adalah laporan mengenai aset tetap yang bukan
merupakan bagian dari Laporan Pertanggungjawaban. Laporan BM/KN antara
lain berupa Buku Inventaris, Laporan Mutasi Barang Triwulan, dan Laporan
Tahunan Inventaris. Laporan BM/KN didistribusikan ke Satuan Kerja dan Arsip.
SPPA, Faktur, BASTB, dan BAPBM/KN disampaikan ke Unit Pembukuan.
3. Unit Pembukuan mengarsipkan berkas pencatatan aset yang diterima dari
Unit Perlengkapan. Secara bulanan Unit Pembukuan melakukan posting data
aset yang sudah terdapat dalam tabel aset. Proses posting ini dilakukan
secara komputer dan tidak memerlukan perekaman ulang data aset. Dengan
proses posting ini maka data aset yang terdapat dalam tabel aset akan dicopy
ke dalam tabel buku besar sesuai tabel posting rule yang tersedia dalam
database. Setelah dilakukan posting, selanjutnya dilakukan pencetakan DTP.
Selanjutnya DTP diteliti kebenarannya dan dibandingkan dengan SPPA. Jika
tidak benar proses posting diulang. Jika sudah benar, maka dilanjutkan dengan
proses pelaporan keuangan. Selanjutnya dilakukan cek kebenaran proses
pelaporan keuangan dengan membandingkan data yang dicetak dalam lembar
pengontrol. Jika belum benar, maka proses pelaporan keuangan diulang. Jika
sudah benar maka LPJ dicetak. Selanjutnya didistribusikan ke Satuan Kerja,
Kepala Daerah dan Arsip.
BAGAN ARUS
SATUAN KERJA UNIT PERLENGKAPAN SETDA/KEPALA DAERAH
PROSEDUR PENGHAPUSAN ASET TETAP
















































































































































































































































































SPH BM/KN
SPH BM/KN
Lakukan penelitian
sesuai dengan Aturan
Penghapusan Aset
Tetap, Cek Phisik bila
perlu
SPH BM/KN
Laporan Hasil Penelitian
Konsep BA
Penghapusan
Teliti & Persetujuan
SPH BM/KN
Konsep BA
Penghapusan
Tandatangan BA
Penghapusan
Lanjut Ke Bagan
Arus Akuntansi
Aset Tetap
Laporan
BM/KN
SPH BM/KN
Konsep BA
Penghapusan
SPH BM/KN
SPH BM/KN
Laporan Hasil Penelitian
Konsep BA
Penghapusan
SPH BM/KN
Laporan Hasil Penelitian
Konsep BA
Penghapusan
SPH BM/KN
Laporan Hasil Penelitian
Konsep BA
Penghapusan
BA ditandatangani oleh
pihak-pihak terkait
BA
Penghapusan
BA
Penghapusan
BA ditandatangani
oleh pimpinan
Satker terkait
SPPA SPPA
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
37
PROSEDUR PENGHAPUSAN ASET TETAP
1. Bila terdapat aset tetap yang rusak berat, berlebih atau tidak akan digunakan
lagi, Satuan Kerja mengajukan Surat Permohonan Penghapusan Barang
Milik/Kekayaan Negara (SPH BM/KN) kepada Kepala Daerah/Sekretaris
Daerah (Setda) sesuai dengan batasan wewenang penghapusan barang yang
berlaku.
2. Kepala Daerah/Setda mendisposisikan SPH BM/KN kepada Unit
Perlengkapan.
3. Unit Perlengkapan meneliti kesesuaian SPH BM/KN dengan Peraturan
Penghapusan Aset Tetap dan Laporan BM/KN Satuan Kerja yang
bersangkutan yang ada di Unit Perlengkapan. Unit Perlengkapan dapat
melakukan cek phisik barang tersebut sesuai ketentuan penghapusan.
4. Berdasarkan hasil penelitian, Unit Keuangan membuat Laporan Hasil
Penelitian dan Konsep BAPBM/KN, mengajukan Konsep BAPBM/KN, Laporan
Hasil Penelitian dan SPH BM/KN kepada Kepala Daerah/Setda.
5. Kepala Daerah/Setda meneliti dan memberikan persetujuan penghapusan
dan mengembalikan dokumen-dokumen tersebut kepada Unit Perlengkapan.
6. Unit Perlengkapan mengirimkan Konsep Berita Acara (BA) Penghapusan dan
foto copy SPH BM/KN kepada Satuan Kerja, mengarsipkan SPH BM/KN asli
dan Laporan Hasil Penelitian.
7. Pimpinan Satuan Kerja menandatangani Konsep BAPBM/KN dan
mengembalikannya kepada Unit Perlengkapan.
8. Unit Perlengkapan menerima Konsep BAPBM/KN dan sesuai prosedur yang
berlaku untuk barang yang dihapus meminta tanda tangan pihak-pihak terkait
untuk keabsahan BA.
9. Unit Perlengkapan mengirimkan satu copy BAPBM/KN kepada Satuan Kerja
untuk dibuat Surat Permintaan Pencatatan Aset (SPPA), dalam hal ini
penghapusan barang dari pembukuan.
10. Satuan Kerja mengirimkan SPPA kepada Unit Perlengkapan untuk diproses
lebih lanjut sesuai dengan proses pencatatan aset tetap.
BAGAN ARUS
KAS DAERAH UNIT VERIFIKASI
PROSEDUR AKUNTANSI PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
UNIT PERBENDAHARAAN UNIT PEMBUKUAN 



























































































































































































APBD
Perekaman &
Cetak Hasil
SPP
Printout
Rekaman
SPP
Printout
Rekaman
Verifikasi SPP
dengan SKO,
Printout
Benar?
Disposisi
Cetak SPM
SPP
Printout Rekaman
Disposisi
SPP
Printout Rekaman
Disposisi
Cetak SPM
SPM
SPM
SPM
SPM
Posting
Bulanan
Cetak DTP
DTP
Bandingkan
DTP dan SPM
Benar? Koreksi
Pelaporan
Keuangan
Benar?
Cetak Laporan
Keuangan
Lap. Keuangan Lap. Keuangan 1 -3
Kirim ke Kepala
Daerah
PERDA
Cadangan
Lembar Pengontrol
Cek Kebenaran Proses
Pembuatan Lap.
Keuangan, bila benar
cetak laporan
Tidak
Ya
Siapkan SPP
SPP
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Transfer ke
Rekening Dana
Cadangan
Nota Transfer Nota Transfer
SPM
Nota Transfer
Lap. Dana Cadangan
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
39
PROSEDUR AKUNTANSI
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
1. Berdasarkan APBD dan Perda Cadangan yang ditetapkan, Unit
Perbendaharaan akan menerbitkan SPP. SPP akan direkam ke dalam
Database dan hasil perekaman tersebut akan dicetak. Hasil cetakan beserta
SPP akan dikirim ke Unit Verifikasi.
2. Unit Verifikasi melakukan verifikasi berkaitan dengan kebenaran materiil dan
formal SPP, serta kebenaran hasil rekaman dengan SPP. Jika Unit Verifikasi
menemukan ketidakbenaran materiil dan formal di SPP, atau ketidaksesuaian
hasil rekaman dengan SPP maka Unit Verifkasi mengirimkan SPP beserta
hasil rekamannya ke Unit Perbendaharaan, yang selanjutnya akan
memperbaikinya dan kemudian mengirimkannya kembali ke Unit Verifikasi.
Jika tidak ditemukan kesalahan, maka Unit Verifikasi akan membuat lembar
disposisi yang berisikan bahwa SPP dan Hasil rekaman SPP sudah benar
sehingga Unit Perbendaharaan sudah bisa mencetak SPM.
3. Unit Perbendaharaan akan menerima kembali SPP, hasil rekaman SPP dan
Disposisi Pencetakan SPM. Berdasarkan disposisi tersebut, Unit
Perbendaharaan akan mencetak SPM 3 (tiga) lembar. SPM akan dikirim ke
Kas Daerah, Unit Pembukuan dan arsip di Unit Perbendaharaan.
4. Berdasarkan SPM yang diterima, Kas Daerah akan mentransfer dana ke
rekening Dana Cadangan dan membuat 3 (tiga) lembar Nota Transfer sebagai
bukti transfer. Nota transfer dikirim ke Unit Perbendaharaan, Unit Pembukuan
dan arsip.
5. Berdasarkan SPM dan Nota Transfer yang diterima dari Unit Perbendaharaan
dan Kas Daerah, Unit Pembukuan mengarsipkan sementara sampai semua
dokumen untuk bulan transaksi yang sama terkumpul. Selanjutnya DS tersebut
diproses dan diposting dengan menggunakan data hasil perekaman Unit
Perbendaharaan dari database.
6. Dari posting tersebut akan dicetak DTP. DTP tersebut akan diverifikasi dengan
membandingkan DTP dengan DS (SPMU, STS, dll.). Jika dari hasil verifikasi
ditemukan ada ketidak sesuaian antara DTP dan DS maka akan dilakukan
proses posting dan pencetakan DTP kembali. Jika DTP sudah sesuai dengan
dokumen sumbernya akan dilakukan proses pembuatan LPJ.
7. Proses pembuatan LPJ dilakukan dengan menggunakan data dari database
yang sama. Dari hasil proses pembuatan LPJ akan tercetak lembar pengontrol
yang diverifikasi untuk menguji kebenaran proses komputer dalam membuat
LPJ. Jika dari hasil verifikasi lembar pengontrol ditemukan kesalahan proses
pembuatan LPJ maka proses pembuatan LPJ diulang kembali sampai proses
pembuatan LPJ benar.
8. Jika proses pembuatan LPJ sudah benar maka LPJ akan dicetak. LPJ terdiri
dari Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Laporan
Dana Cadangan. LPJ akan dikirim ke Kas Daerah, Kepala Daerah, dan arsip
BAGAN ARUS
KAS DAERAH
PROSEDUR AKUNTANSI PENCAIRAN DANA CADANGAN
UNIT PERBENDAHARAAN UNIT VERIFIKASI UNIT PEMBUKUAN




























































































































































































































































































































Aplikasi Transfer
Perekaman
Aplikasi
Transfer
Aplikasi Transfer
Posting Bulanan
Cetak DTP
DTP
Bandingkan DTP
dan Nota
Transfer
Benar? Koreksi
Pelaporan
Keuangan
Benar?
Cetak Laporan
Keuangan
Lap. Keuangan 1- 3
Lap. Dana
Cadangan
Lap. Keuangan
Kirim ke Kepala
Daerah
Lembar Pengontrol
Cek Kebenaran Proses
Pembuatan Lap.
Keuangan, bila benar
cetak laporan
APBD
PERDA
Printout
Perekaman
Verifikasi Aplikasi
Transfer dengan
PERDA, APBD &
Printout
Tidak Benar?
Ya
Aplikasi
Transfer
Lakukan Pengeluaran
dana dari Dana
Cadangan
Nota Transfer Nota Transfer
Nota Transfer
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Aplikasi Transfer
Printout
Perekaman
Aplikasi Transfer
Printout
Perekaman
Aplikasi Transfer
Printout
Perekaman
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
41
PROSEDUR AKUNTANSI
PENCAIRAN DANA CADANGAN
1. Berdasarkan APBD dan Perda Cadangan yang ditetapkan, untuk pemindahan
dana cadangan ke APBD, Unit Perbendaharaan akan menerbitkan Aplikasi
Transfer (AT). AT akan direkam ke dalam Database dan hasil perekaman
tersebut akan dicetak. Hasil cetakan beserta AT akan dikirim ke Unit Verifikasi.
2. Unit Verifikasi melakukan verifikasi berkaitan dengan kebenaran materiil dan
formal AT, serta kebenaran hasil rekaman dengan AT. Jika Unit Verifikasi
menemukan ketidakbenaran materiil dan formal di AT, atau ketidak sesuaian
hasil rekaman AT dengan AT maka Unit Verifikasi mengirimkan AT beserta
hasil rekamannya ke Unit Perbendaharaan. Unit Perbendaharaan akan
memperbaikinya kemudian mengirimkannya kembali ke Unit Verifikasi.
Jika tidak ditemukan kesalahan, maka Unit Verifikasi akan membuat lembaran
disposisi yang berisikan bahwa AT dan Hasil rekaman AT sudah benar dan
mengirimkannya ke Unit Perbendaharaan.
3. Unit Perbendaharaan akan menerima kembali AT, hasil rekaman AT dan
Disposisi. Berdasarkan disposisi tersebut, Unit Perbendaharaan akan
mengirim AT ke Kas Daerah, ke Unit Pembukuan, dan arsip.
4. Berdasarkan AT yang diterima, Kas Daerah akan mentransfer dana dari
rekening Dana Cadangan ke rekening APBD dan membuat 3 (tiga) lembar
Nota Transfer sebagai bukti transfer. Nota transfer dikirim ke Unit
Perbendaharaan, Unit Pembukuan, dan arsip.
5. Berdasarkan AT dan Nota Tranfer yang diterima dari Unit Perbendaharaan dan
Kas Daerah, Unit Pembukuan mengarsipkan sementara sampai semua
dokumen untuk bulan transaksi yang sama terkumpul. Selanjutnya DS tersebut
diproses dan diposting dengan menggunakan data hasil perekaman Unit
Perbendaharaan dari database.
6. Dari posting tersebut akan dicetak DTP. DTP tersebut akan diverifikasi dengan
membandingkan DTP dengan DS (SPMU, STS, dll.). Jika dari hasil verifikasi
ditemukan ada ketidaksesuaian antara DTP dan DS maka akan dilakukan
proses posting dan pencetakan DTP kembali. Jika DTP sudah sesuai dengan
dokumen sumbernya akan dilakukan proses pembuatan LPJ.
7. Proses pembuatan LPJ dilakukan dengan menggunakan data dari database
yang sama. Dari hasil proses pembuatan LPJ akan tercetak lembar pengontrol
yang akan diverifikasi untuk menguji kebenaran proses komputer dalam
membuat LPJ. Jika dari hasil verifikasi lembar pengontrol ditemukan kesalahan
proses pembuatan LPJ maka proses pembuatan LPJ diulang kembali sampai
proses pembuatan LPJ benar.
8. Jika proses pembuatan LPJ sudah benar maka LPJ akan dicetak. LPJ terdiri
dari Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Laporan
Dana Cadangan. LPJ akan dikirim ke Kas Daerah, Kepala Daerah, dan arsip
UNIT PERLENGKAPAN KEPALA DAERAH PIHAK III KAS DAERAH UNIT PEMBUKUAN
PROSEDUR PENERIMAAN PEMBIAYAAN DARI HASIL PENJUALAN ASET DAERAH
BAGAN ARUS








































































































































































































































































































































































Usulan
Penghapusan
Asset
Usulan
Penghapusan
Asset
S Keputusan
Penghapusan
Asset
Mempersiapkan
Pelelangan,
KSO,
Penyewaan
Transfer uang
Setuju?
S Keputusan
Penghapusan
Asset
Transfer uang
Dokumen
Lelang
Surat tanda
Setoran
Surat tanda
Setoran
Surat tanda
Setoran
Surat tanda
Setoran
Realisasi
Kontrak
Realisasi
Kontrak
Prosedur
Pembukuan
pendapatan
Pemberitahuan
Pemenang
Pemberitahuan
Pemenang
ada
Pemenang?
Tidak
Ya
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
43
PROSEDUR PENERIMAAN PEMBIAYAAN
DARI PENJUALAN ASET DAERAH
1. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Dari Penghapusan Aset adalah Realisasi
yang berasal dari berbagai usaha pemanfaatan aset yang telah dihapuskan.
Usaha pemanfaatan ini dapat berupa penjualan, tukar guling (ruilslag),
penyewaan, atau pelaksanaan kerja sama operasi. Untuk itu, sebelum ada
usaha pemanfaatan ini, diasumsikan bahwa pada awal tahun anggaran sudah
ada aset yang diidentifikasikan telah dihapuskan dari pembukuan tetapi belum
dilaksanakan usaha pemanfaatannya. Dengan demikian, proses pemanfaatan
aset daerah yang dihapuskan dimulai dari diterbitkannya surat persetujuan
Kepala Daerah dan DPRD untuk menghapuskan suatu aset.
2. Berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan Aset Daerah, Unit Perlengkapan
menyusun dokumen bagi usaha pemanfaatan, yang bisa jadi berbentuk
dokumen pelelangan atau surat penunjukan kerja atau lainnya yang dapat
dibenarkan oleh peraturan pemanfaatan aset daerah.
3. Berdasarkan pemberitahuan oleh Unit Perlengkapan, berbagai pihak III seperti
Rekanan akan memasukkan tawarannya kepada Unit Perlengkapan atau
Panitia Pelelangan untuk mendapatkan hak membeli/tukar guling
(ruilslag)/menyewa/ atau melaksanakan kerjasama operasi.
4. Jika Unit Perlengkapan atau Panitia Pelelangan setuju menunjuk atau
menetapkan pemenang lelang, maka Unit Perlengkapan menunjuk pembeli
atau pelaksana kontrak. Pembeli atau pelaksana kontrak kemudian
mentransfer uang sebagai imbalan pemanfaatan aset Pemda ke Kas Daerah.
5. Atas penerimaan uang ini, Kas Daerah membuat STS, yang kemudian
diserahkan kepada pihak pembeli atau pelaksana kerja dan kepada Unit
Pembukuan. Oleh pihak pembeli atau pelaksana kerja, STS ini dijadikan bukti
untuk merealisasikan pengambilalihan aset atau pelaksanaan kerja sama
operasi. Sedangkan oleh Unit Pembukuan, STS ini dijadikan dokumen dasar
bagi akuntansi atas penerimaan pembiayaan dari penghapusan aset daerah.
6. Akuntansi penerimaan pembiayaan dari penghapusan aset daerah ini
dilakukan sesuai dengan prosedur akuntansi penerimaan.
BAGAN ARUS
SEKRETARIS DAERAH KEPALA DAERAH MENKEU (DJA)
PROSEDUR PELAPORAN DAU & DAK KE MENTERI KEUANGAN
UNIT PEMBUKUAN UNIT PERHITUNGAN








































































































































































































































































SPMU
Proses
Pembukuan
Lap. Perhitungan
DAU & DAK
Lap. Perhitungan
DAU & DAK
Verifikasi Kebenaran
Laporan
Lap. Perhitungan
DAU & DAK
Lap. Perhitungan
DAU & DAK
Tandatangan/
Sahkan
Lap. Perhitungan
DAU & DAK
Lap. Perhitungan
DAU & DAK
Persetujuan Kepala
Unit Keuangan
Lap. Perhitungan
DAU & DAK
Lap. Perhitungan
DAU & DAK
Proses Persetujuan
Kepala Daerah
Lap. Perhitungan
DAU & DAK
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
45
PROSEDUR PELAPORAN
DAU DAN DAK KE MENTERI KEUANGAN
1. Berdasarkan SPP yang diajukan oleh Satuan Kerja/Unit Organisasi Pengguna
Anggaran, Unit Perbendaharaan menerbitkan SPM 3 (tiga) rangkap. Satu
rangkap dikirim ke Unit Pembukuan sebagai dasar pembukuaan.
2. Unit Pembukuan membukukan SPM setiap bulan dengan menggunakan data
dari database hasil perekaman SPM oleh Unit Perbendaharaan dan
menghasilkan Laporan Perhitungan Anggaran. Laporan Perhitungan Anggaran
akan dikirim ke Unit Perhitungan.
3. Unit Perhitungan Anggaran memverifikasi kebenaran laporan yang diterima
dari Unit Pembukuan. Sesudah laporan diverifikasi, laporan tersebut akan
disetujui oleh Kepala Unit Keuangan kemudian dikirim Setda.
4. Setda akan meneliti dan menyetujui laporan perhitungan dan memarafnya.
Laporan perhitungan selanjutnya akan dikirim ke Kepala Daerah.
5. Kepala Daerah akan menandatangani Laporan Perhitungan dan
mengirimkannya ke Menteri Keuangan u.b. Direktorat Jenderal Anggaran
(DJA) sebagai pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran DAU dan DAK.
DPRD
BAGAN ARUS
SEKRETARIS DAERAH KEPALA DAERAH APARAT PENGAWAS EKSTERN
PROSEDUR PELAPORAN APBD KE DPRD
UNIT PEMBUKUAN UNIT PERHITUNGAN





































































































































































































































































































































































































































































































































































Perda LPJ
DS
Proses Pembukuan
Neraca
Persetujuan Kepala
Unit Keuangan
Mensahkan LPJ
Keuangan
Perhitungan APBD
Aliran Kas
Neraca
Perhitungan APBD
Aliran Kas
Nota Perhitungan
Buat Analisis LK &
Nota Perhitungan
Neraca
Perhitungan APBD
Aliran Kas
Nota Perhitungan
Neraca
Perhitungan APBD
Aliran Kas
Nota Perhitungan
Neraca
Perhitungan APBD
Aliran Kas
Perbendaharaan &
Unit Perlengkapan Neraca
Perhitungan APBD
Aliran Kas
Nota Perhitungan
Proses untuk
Pengesahan Kepala
Daerah
Neraca
Perhitungan APBD
Aliran Kas
Nota Perhitungan
Neraca
Perhitungan APBD
Aliran Kas
Nota Perhitungan
Audit
Lap. Hasil Audit
Lap. Hasil Audit Lap. Hasil Audit
Perbaikan Laporan
Pertanggungjawaban
Neraca
Perhitungan APBD
Aliran Kas
Nota Perhitungan
Nota Tanggapan
atas Hasil Audit
Neraca
Perhitungan APBD
Aliran Kas
Nota Perhitungan
Nota Perhitungan
Lap. Hasil Audit
Lap. Hasil
Audit
Neraca
Perhitungan APBD
Aliran Kas
Nota Perhitungan
Neraca
Perhitungan APBD
Aliran Kas
Nota Perhitungan
Nota Tanggapan
atas Hasil Audit
Pembahasan s/d
Persetujuan
LPJ yg telah disetujui
Neraca
Perhitungan APBD
Aliran Kas
Nota Perhitungan
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
47
PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD KE DPRD
1. Unit Pembukuan akan menerima DS dari Unit Perbendaharaan dan unit
organisasi lainnya. DS tersebut merupakan bukti pelaksanaan APBD.
Selanjutnya DS tersebut akan diproses setiap bulan dengan menggunakan
database yang sama dengan yang digunakan oleh Unit Perbendaharaan. Dan
pada akhir tahun anggaran akan menghasilkan LPJ untuk pelaksanaan APBD
satu tahun anggaran. Laporan yang dihasilkan di Unit Pembukuan ada 3 yaitu
Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca dan Laporan Aliran Kas. Ketiga
Laporan tersebut pada akhir tahun anggaran disampaikan ke Unit Perhitungan.
2. Unit Perhitungan akan menganalisis LPJ yang diterima dari Unit Pembukuan
dan membuat Nota Perhitungan. Nota Perhitungan dibuat berdasarkan data
akuntansi dan data makro ekonomi serta data lain yang dikumpulkan dari unit
organisasi yang terkait. Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Laporan
Aliran Kas dan Nota Perhitungan selanjutnya disetujui oleh Kepala Unit
Keuangan kemudian dikirim ke Setda.
3. Setda akan meneliti dan menyetujui ke 4 (empat) laporan, memarafnya dan
selanjutnya akan dikirim ke Kepala Daerah.
4. Kepala Daerah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban ke Aparat
Pengawas Ekstern untuk dilakukan pemeriksaan (audit) atas Laporan
Pertanggungjawaban tersebur.
5. Aparat Pengawasan Ekstern melakukan audit atas laporan
pertanggungjawaban dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya ke
Kepala Daerah cq Unit Perhitungan dan DPRD.
6. Unit Perhitungan melakukan perbaikan Laporan Pertanggungjawaban dan
menyusun Nota Tanggapan atas hasil pemeriksaan aparat pengawasan
ekstern.
7. Laporan Pertanggungjawaban yang telah diperbaiki tersebut berikut Nota
Tanggapan atas hasil pemeriksaannya disampaikan ke DPRD setelah
ditandatangani oleh Kepala Daerah.
8. DPRD melakukan pembahasan atas Laporan Pertanggungjawaban yang
diterima dari Kepala Daerah.
9. Laporan Pertanggungjawaban yang telah disetujui dikembalikan ke Kepala
Daerah cq Sekretaris Daerah untuk disahkan dan disiapkan Perda
Pertanggungjawaban APBD.
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
PEDOMAN
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pengarah
1. Dr. Machfud Sidik, MSc
2. Drs. Arie Soelendro, MA
3. Dr. Mulia P. Nasution, DESS
4. Dr. Daeng M. Nazier
5. Drs. Imran
6. Adriansyah, SE
7. Drs. Sugijanto, Ak, MM
8. Drs. Sintong Nainggolan, Msi
9. Drs. Tahria. S, M.Acc
Tim Penyusun
1. Drs. Irsan Gunawan (Koordinator)
2. Syafri Adnan Baharuddin, Ak, MBA
3. Drs. Wawan Darmawan
4. Iman Bastari, Ak, M.Acc
5. Sonny Loho, Ak, MPM
6. Ardan Adiperdana, Ak, MBA
7. Drs. Sura P. Bangun, MBA
8. Drs. Hotman Siregar, MPA
9. Drs. Haryanto Kadi, M.Sc
10. Edison Sihombing, SE, MSP
11. Dra. Riyani Budiastuti
12. Amdi Veri Darma, Ak, M.Acc
13. Sumiyati, Ak, MFM
14. Drs. Sigit Edi Surono
15. Sugiyarto, SE, Ak, M.Sc
16. Ahmad Yani, SH, Ak
17. Edward UP Nainggolan, Ak
18. Arif Zainudin Fansyuri, Ak
19. Mahartha Titi, SE, Ak
20. Drs. Sudarisman, Ak
21. Zandy Akbar Rassat, SE, MA
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
PEDOMAN
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pengarah
1. Dr. Machfud Sidik, MSc
2. Drs. Arie Soelendro, MA
3. Dr. Mulia P. Nasution, DESS
4. Dr. Daeng M. Nazier
5. Drs. Imran
6. Adriansyah, SE
7. Drs. Sugijanto, Ak, MM
8. Drs. Sintong Nainggolan, Msi
9. Drs. Tahria. S, M.Acc
Tim Penyusun
1. Drs. Irsan Gunawan (Koordinator)
2. Syafri Adnan Baharuddin, Ak, MBA
3. Drs. Wawan Darmawan
4. Iman Bastari, Ak, M.Acc
5. Sonny Loho, Ak, MPM
6. Ardan Adiperdana, Ak, MBA
7. Drs. Sura P. Bangun, MBA
8. Drs. Hotman Siregar, MPA
9. Drs. Haryanto Kadi, M.Sc
10. Edison Sihombing, SE, MSP
11. Dra. Riyani Budiastuti
12. Amdi Veri Darma, Ak, M.Acc
13. Sumiyati, Ak, MFM
14. Drs. Sigit Edi Surono
15. Sugiyarto, SE, Ak, M.Sc
16. Ahmad Yani, SH, Ak
17. Edward UP Nainggolan, Ak
18. Arif Zainudin Fansyuri, Ak
19. Mahartha Titi, SE, Ak
20. Drs. Sudarisman, Ak
21. Zandy Akbar Rassat, SE, MA

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 25 other followers