Home > Uncategorized > KONDISI KESEJAHTERAAN SOSIAL

KONDISI KESEJAHTERAAN SOSIAL


A. KEADAAN DAN MASALAH
Semua sektor pembangunan memiliki keterkaitan yang erat satu sama lainnya. Perubahan yang terjadi pada setiap bidang pembangunan, akan saling mempengaruhi dan berdampak terhadap perkembangan di bidang lainnya. Kenyataan menunjukkan bahwa fluktuasi di bidang pembangunan ekonomi yang diakibatkan oleh krisis moneter, telah menimbulkan implikasi yang luas terhadap pembangunan sektor kesejahteraan sosial. Dalam kaitan inilah, pemerintah menyadari betapa perlunya pembangunan sosial, di mana fungsi pembangunan di bidang kesejahteraan sosial adalah untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti masalah kemiskinan dan keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, ketertinggalan/keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu dan berkesinambungan. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial.
Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM Bangsa Indonesia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kecenderungan primordialisme dan eksklusivisme yang mengancam tatanan hidup Bangsa Indonesia, di mana bila kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi dan konflik horizontal, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat bangsa.
Perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial saat ini diwarnai oleh adanya perubahan paradigma pembangunan nasional, yang bergeser dari sentralistik ke arah desentralistik. Hal ini merupakan penjabaran dari kebijakan pemerintah untuk memberikan peran dan posisi yang lebih besar kepada masyarakat sebagai pelaku dan pelaksana utama pembangunan. Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, khususnya daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa pemberian otonomi tersebut tidak sepenuhnya berjalan mulus, karena masih sering ditemui adanya ekses negatif yang mengakibatkan terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Dalam menghadapi perubahan ini, hendaknya disikapi secara arif, bijaksana dan diarahkan pada terwujudnya pemahaman dan komitmen pelaku pembangunan kesejahteraan sosial disetiap daerah kabupaten dan kota.
Permasalahan sosial di Indonesia saat ini cenderung meningkat dilihat dari jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial maupun kompleksitasnya. Untuk menghadapi berbagai permasalahan sosial tersebut dalam kurun waktu tahun 2004-2009, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap: (1) situasi perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional, (2) kondisi dan permasalahan sosial yang akan dihadapi
pada kurun waktu tahun 2004-2009, (3) kemampuan dan realisasi pembangunan kesejahteraan sosial selama tahun 2001-2004, serta (4) tantangan ke depan, serta (5) tindak lanjut yang harus dilakukan pada tahun 2004-2009.
B. PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS
1. Global
Perkembangan kehidupan bangsa-bangsa di dunia sedang mengalami perubahan yang dinamis atas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segenap aspek kehidupan. Nilai-nilai kehidupan yang bersifat tradisional bergeser kepada nilai-nilai kehidupan modern yang disertai munculnya dampak negatif berupa kesenjangan sosial diantara bangsa-bangsa yang memerlukan perhatian yang makin serius. Perkembangan global lainnya adalah munculnya kecenderungan yang menyatukan bangsa-bangsa ke dalam suatu kesatuan berdasarkan kepentingan dan kesepahaman seperti meningkatnya kesadaran akan demokratisasi dan desentralisasi, HAM, Lingkungan Hidup, Gender, Civil Society, serta komitmen terhadap penanggulangan kemiskinan dan berbagai masalah sosial lainnya. Isu kemiskinan lebih mengedepan bersama dengan kesempatan kerja dan integritas sosial pada Konferensi Tingkat Tinggi Dunia yang diselenggarakan di Denmark. Diakui bahwa kemakmuran dunia yang ditandai dengan ukuran GNP semakin meningkat, akan tetapi pengangguran juga semakin meningkat dan disintegrasi sosial semakin menjadi-jadi. Diberbagai belahan dunia muncul berbagai kelompok dan gerakan sosial yang tidak dapat dicegah oleh batas kedaulatan suatu negara dan seringkali menimbulkan pergesekan yang pada akhirnya menyudutkan posisi suatu bangsa bila dianggap tidak sejalan dengan isu yang mereka perjuangkan.
Terjadinya proses akulturasi, asimilasi dan difusi lintas budaya juga berpotensi menimbulkan konflik budaya dimana negara/bangsa mulai kehilangan makna dan identitas budaya. World Commission on Environment and Development (WCED) mengemukakan empat prinsip untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yaitu pemenuhan kebutuhan dasar manusia (fulfilment of human needs); pemeliharaan lingkungan (maintenance of ecological integrity); keadilan sosial (social eguity) dan kesempatan menentukan nasib sendiri (self determination). Dua hal pokok seperti pemenuhan kebutuhan hidup dan keadilan sosial akan menuntut penanganan lebih lanjut secara konsisten dan bersungguh-sungguh oleh Departemen Sosial, karena hal itu mempresentasikan Citra Bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa di dunia yang memegang komitmen, selain itu kedua hal tersebut merupakan amanah konstitusi, dan menjadi tujuan Negara dan Bangsa Indonesia.
Pada September 2000 telah dilaksanakan KTT Millenium PBB yang disepakati 189 negara anggota PBB yang mendeklarasikan tujuan pembangunan milenium (Millenium Developments Goals). Dalam tujuan pembangunan millenium, antara lain ditetapkan penurunan 50 % penduduk miskin pada akhir tahun 2015, sehingga dalam pembangunan kesejahteraan sosial harus memprioritaskan penanggulangan kemiskinan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
2. Regional
Keinginan untuk menjadi negara industri baru menyebabkan pembangunan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara semakin dipacu dengan memprioritaskan pembangunan industri substitusi impor yang menitikberatkan pada industri padat modal dan berpihak pada pemilik modal. Pola seperti itu di Indonesia menyebabkan hanya segelintir orang yang dapat terlibat, sementara masyarakat luas belum terlibat secara aktif. Strategi pembangunan yang benar-benar berpihak dan memberdayakan keluarga miskin menjadi luput dari perhatian, kesenjangan semakin melebar. Ketika krisis moneter melanda kawasan Asia, yang ditandai dengan meningkatnya nilai dollar terhadap mata uang domestik, beberapa negara di Asia terutama negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia dan Indonesia mengalami krisis dengan meningkatnya harga-harga barang yang mempengaruhi kenaikan harga disegala bidang. Kondisi ini diperparah dengan tingginya tingkat ketergantungan atas barang impor sehingga kenaikan di suatu bidang berimbas pada bidang lainnya. Namun Negara Asia Tenggara seperti Thailand dan Malaysia dengan cepat telah bangkit dari krisis, sementara krisis moneter di Indonesia meluas menjadi krisis multidimensi yang salah satu dampaknya adalah semakin bervariasinya permasalahan sosial, disamping semakin bertambahnya masalah sosial laten seperti kemiskinan yang belum sepenuhnya tertangani. Tentunya yang paling menderita atas timbulnya krisis moneter ini adalah kaum miskin di Negara-negara Asia Tenggara, termasuk halnya di Indonesia. Ketika krisis ekonomi diikuti dengan perubahan-perubahan politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam sehingga menjadi krisis multi dimensi. Hal ini telah menyebabkan situasi keamanan dan perekonomian menjadi tidak menentu, yang semakin menambah panjang permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia khususnya masalah kemiskinan.
Dalam menangani permasalahan dan isu sosial regional, pemerintah Indonesia telah berperan secara aktif dalam pertemuan: kerja sama regional dalam kerangka ASEAN, ASEAN plus negara maju seperti Jepang, Cina, Amerika Serikat dan sebagainya, maupun komisi regional di bawah PBB, UN-ESCAP (United Nation Economic Social Commisions of Asia and The Pacific) untuk negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. Dalam pertemuan tersebut, dibahas secara intensif komitmen dan kerjasama internasional untuk menghadapi isu-isu sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masing-masing negara.
3. Nasional
Peralihan pemerintahan dari Kabinet Gotong Royong ke Kabinet Indonesia Bersatu, merupakan rangkaian dari keberlanjutan proses membangun Indonesia sesuai dengan konsensus kolektif bangsa Indonesia ke depan. Berbagai persoalan bangsa dewasa ini, akan diatasi secara simultan dengan melakukan “penguatan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang sejalan dengan jiwa, semangat, nilai, dan konsensus dasar pendirian Negara Kebangsaan Indonesia”. Komitmen nasional ini mengamanatkan bahwa Indonesia ke depan akan lebih mengacu pada upaya untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa dengan lebih menekankan pada perwujudan rasa aman, adil dan sejahtera bagi seluruh warga masyarakat. Hal ini sejalan dengan komitmen Kabinet Indonesia Bersatu yang digariskan oleh Presiden yakni kedamaian, keadilan dan kesejahteraan adalah tujuan pembangunan Indonesia yang harus dicapai bersama.
Di samping itu, disadari pula bahwa Indonesia saat ini telah mengalami pergeseran sistem pemerintahan secara mendasar, dari sistem yang bersifat sentralistik beralih kearah desentralistik dengan menekankan pada pemberian otonomi yang seluas-luasnya namun bertanggung jawab kepada daerah kabupaten dan kota sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pergeseran ini telah membawa perubahan secara mendasar di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya yang ditandai oleh tumbuhnya kesadaran politik masyarakat atas hak-haknya sebagai warga negara, sistem pemerintahan yang lebih demokratis, semakin meningkatnya peranan masyarakat dalam pembangunan, kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, perlindungan terhadap hak masyarakat dan iklim perekonomian yang lebih kondusif.
Di samping perkembangan di atas, terdapat beberapa kecenderungan yang kurang kondusif seperti: pemekaran daerah, baik kabupaten/kota maupun propinsi baru, munculnya ego kewilayahan atas dasar kesukuan, kedaerahan dan lain-lain, munculnya disparitas antar wilayah, sebagai akibat dari terjadinya penguasaan kekayaan daerah secara otonom, terjadinya diskontinuitas hubungan kerja antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Propinsi dan Pusat.
Gerakan reformasi tahun 1997 mengikuti pasca krisis telah menyebabkan terjadinya berbagai perubahan secara fundamental dalam sistem ketatanegaraan. Perubahan tersebut antara lain : pertama, tuntutan keadilan di bidang ekonomi di daerah semakin gencar didukung oleh munculnya berbagai gerakan separatis di sebagian wilayah menjadi sebuah ancaman disintegrasi nasional; kedua, sistem multi partai dengan jumlah hingga puluhan, menyebabkan terjadinya kooptasi eskalasi politik mulai dari akar rumput hingga` pada` tingkat` elit` politik, yang akan `menjadi` potensi meluasnya kepentingan kelompok yang akhirnya akan merapuhkan kohesi sosial dan akhirnya mengancam stabilitas nasional; ketiga, semakin hilangnya identitas dan pembudayaan simbol-simbol integralistik seperti nasionalisme, patriotisme dan penghargaan serta penghormatan terhadap simbol integrasi yang terefleksi pada Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya telah mulai bermunculan simbol-simbol kedaerahan, kesukuan, agama, yang kesemuanya mengarah pada sikap ethnocentrisme; keempat, munculnya gejala kebebasan yang miskin kontrol, saling curiga, stigmatisasi kelompok atas kelompok lainnya, serta terjadinya kristalisasi kelompok atas dasar kepentingan. Yang lebih membahayakan bagi kepentingan integrasi nasional manakala sikap tersebut merambah pada akar rumput seperti konflik antar kampung, antar massa partai tertentu, antar golongan, konflik antar suku yang merupakan contoh betapa hilangnya simbol-simbol integralistik nasional pada tingkat akar rumput, yang pada akhirnya akan memperburuk persatuan dan kesatuan bangsa.
C. KEMAMPUAN DAN REALISASI PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 2001-2004
Pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial selama periode 2001-2004, telah berhasil meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia khususnya PMKS, dan meningkatkan potensi untuk menangani masalah-masalah tersebut. Selama empat tahun terakhir ini, telah terjadi penurunan jumlah populasi PMKS secara gradual. Hal ini dapat dilihat dari ilustrasi pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial selama kurun waktu tahun 2001-2004.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang PROPENAS, maka selama tahun 2001-2004 terdapat 5 (lima) program pembangunan di bidang kesejahteraan sosial yang satu sama lainnya saling menunjang dan saling melengkapi, yaitu :
1. Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial;
2. Program Peningkatan Kualitas Manajemen dan Profesionalisme Pelayanan Sosial;
3. Program Pengembangan Keserasian Kebijakan Publik Dalam Penanganan Masalah-Masalah Sosial;
4. Program Pengembangan Sistem Informasi Masalah-Masalah Sosial.
5. Program Peningkatan Peran Masyarakat dan Pemampuan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender.
Kelima program tersebut merupakan satu kesatuan yang satu sama lain saling terkait dan mengisi dalam rangka penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
1. Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial (P3KS)
a. Tujuan program, adalah untuk mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggung jawab, dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial di lingkungannya dan memperbaiki kualitas hidup, serta kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
b. Sasaran program, mencakup sasaran perorangan, keluarga, kelompok masyarakat, dan lembaga/organisasi pelayanan sosial yang memiliki dan memanfaatkan kemampuannya dalam mengembangkan taraf kesejahteraan sosial bagi diri, keluarga, dan lingkungannya, serta bagi mereka yang masih mengalami permasalahan dalam memelihara, memperbaiki, dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Selain itu, potensi kesejahteraan sosial juga mencakup nilai-nilai konstruktif, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
c. Arah kebijakan, kebijakan program pengembangan potensi kesejahteraan sosial diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, dengan indikator kinerja sebagai berikut : (a) Meningkatnya pendayagunaan potensi, kemampuan dan kompetensi, serta sumber-sumber sosial masyarakat seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM), Organisasi Sosial (Orsos), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Karang Taruna, kelompok-kelompok sosial tingkat lokal termasuk wahana kesejahteraan sosial berbasiskan masyarakat, lembaga perlindungan sosial masyarakat lainnya, dana sumbangan sosial dan dunia usaha dalam upaya memperluas jangkauan pelayanan sosial. (b) Meningkatnya kemampuan dan kepedulian masyarakat termasuk dunia usaha untuk mengatasi penyandang masalah sosial. (c) Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah sosial. (d) Meningkatnya iklim yang mendukung upaya integrasi sosial. (e) Meningkatnya kepedulian dan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi masalah sosial.
d. Hasil yang telah dicapai selama 2001-2004, memperlihatkan kondisi yang sangat kondusif. Hal ini ditandai dari pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial selama kurun waktu 2001-2004 telah menghasilkan jangkauan pelayanan sebagai berikut :
1) Sosialisasi tentang hak-hak anak perempuan dan lanjut usia di 30 provinsi;
2) Pemberdayaan terhadap 246.587 anak terlantar dan 149.409 anak jalanan;
3) Santunan bagi lanjut usia sebanyak 48.953 orang;
4) Pemberdayaan peran keluarga sebanyak 105.978 keluarga;
5) Rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi penyandang cacat sebanyak 63.143 orang dan 8.998 anak cacat, serta penyempurnaan sarana dan prasarana pusat rehabilitasi dan panti cacat;
6) Rehabilitasi sosial bagi anak nakal 6.360 anak dan korban penyalahgunaan narkotika sebanyak 9.444 orang;
7) Rehabilitasi tuna sosial meliputi wanita tuna susila, gelandangan, pengemis, dan bekas narapidana 10.612 orang serta penyempurnaan sarana dan prasarana panti tuna sosial;
8) Pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi, komunitas adat terpencil bagi 20.261 KK, dan keluarga fakir miskin dalam bentuk kelompok usaha bersama (KUBE) bagi 434.400 KK, serta perbaikan rumah dan lingkungan kumuh di daerah perkotaan bagi 9.346 KK;
9) Peningkatan dan jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM), pemberdayaan relawan sosial sebanyak 17.896 orang, organisasi sosial kemasyarakatan 4.077 orsos, LSM, Karang Taruna untuk 5.786 KT di 30 provinsi, lembaga-lembaga perlindungan sosial, lembaga–lembaga sosial kemasyarakatan dan kelompok-kelompok tingkat lokal serta peningkatan koordinasi antar organisasi sosial yang dilakukan di tingkat pusat oleh Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), di tingkat propinsi oleh Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) dan di tingkat kabupaten/kota oleh Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS);
10) Penyuluhan sosial bagi masyarakat dan dunia usaha bagi 5.838 desa/kelurahan dan advokasi kepada dunia usaha dalam bentuk penguatan pada terciptanya corporate social responsibility melalui social invesment;
11) Penghargaan bagi pihak-pihak yang berperan aktif menyelenggarakan pelayanan sosial;
12) Pelestarian Nilai Kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan melalui ziarah wisata, ceramah dan sarasehan, pemugaran 86 Taman Makam Pahlawan, 11 Makam Pahlawan Nasional, serta bantuan bahan bangunan rumah untuk keluarga perintis kemerdekaan 198 KK;
13) Pengembangan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat di 167 kegiatan;
14) Pengkajian pengembangan dan uji coba program jaminan, perlindungan dan asurasi kesejahteraan sosial 242 kegiatan;
15) Rintisan penyelenggaraan forum kerjasama lintas sektor dunia usaha 129 kegiatan, dan pendayagunaan sumber dana dalam rangka pengumpulan sumbangan sosial 462 kegiatan;
16) Visualisasi data bencana di Indonesia, pengadaan peralatan penanggulangan bencana alam bagi propinsi baru dan pemberian bantuan bahan bangunan
rumah untuk rehabilitasi rumah penduduk 17.948 KK serta pelatihan kesiapsiagaan bagi tenaga penanggulangan bencana baik di pusat dan daerah ;
17) Bantuan sosial korban bencana sosial berupa bantuan tanggap darurat bagi 2.196.794 jiwa dan bantuan pemulangan/terminasi 88.426 KK/371.535 jiwa;
18) Penyempurnaan sarana pelayanan edukatif bagi 166 Tempat Penitipan Anak (TPA) dalam rangka memberikan pelayanan sosial bagi balita terlantar dan balita yang ibunya bekerja;
19) Pengkajian dan pengembangan program bantuan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran kepada instansi pemerintah pusat dan daerah serta pemberian bantuan sosial bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran sebanyak 4.439 orang;
20) Tambahan biaya makan bagi anak dan lanjut usia terlantar serta penyandang cacat sebanyak 532.299 orang di 12.321 panti sosial milik masyarakat dan pemerintah di 30 Provinsi, dan 1.710 bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
Selain kegiatan-kegiatan tersebut di atas juga dilaksanakan kegiatan inovasi dengan melibatkan berbagai pihak yang peduli terhadap penanganan permasalahan kesejahteraan sosial seperti pemberdayaan Fakir Miskin melalui pola terpadu pengembangan KUBE dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), penanganan anak jalanan secara terpadu, KAT Center, keterpaduan dengan dunia usaha dalam pemberdayaan KAT, Jembatan Persahabatan, Seat Belt Dunia Usaha, Terapeutic Community dalam penanganan korban NAPZA, Diklat melalui pendekatan Team Building, dan lain-lain.
2. Program Peningkatan Kualitas Manajemen dan Profesionalisme Pelayanan Sosial
a. Tujuan program untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan alternatif-alternatif intervensi di bidang kesejahteraan sosial, peningkatan kemampuan dan kompetensi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, serta penetapan standardisasi dan legislasi pelayanan sosial.
b. Sasaran program, yang menjadi sasaran program ini adalah pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, serta kebijakan dalam penetapan standarisasi pelayanan sosial.
c. Arah kebijakan ini adalah meningkatkan kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan indikator program sebagai berikut:
1) Tersusunnya standar pelayanan minimal pembangunan kesejahteraan sosial;
2) Terumuskannya standarisasi dan legislasi pelayanan sosial;
3) Meningkatnya kemampuan tenaga pekerja sosial;
4) Meningkatnya kemampuan lembaga sosial masayarakat dalam pelayanan sosial;
5) Terindentifikasinya berbagai indikator strategis masalah sosial.
d. Hasil yang dicapai selama 2001-2004
1) Penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial sebanyak 28 judul;
2) Pendidikan dan pelatihan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat 420 orang TKSM dan 4.810 orang pegawai;
3) Penyusunan instrumen standarisasi pelayanan sosial;
4) Peningkatan kualitas tenaga dan lembaga pelayanan sosial melalui jenjang pendidikan kedinasan S2 dan S3 sebanyak 322 orang untuk bidang ilmu sosial, sosiologi pembangunan dan psikologi dan lainnya;
5) Pengembangan sistem informasi kesejahteraan sosial
6) Pengembangan sistem legislasi kesejahteraan sosial sebanyak 23 naskah
7) Penyusunan perencanaan program pembangunan sosial berbasiskan kabupaten/kota termasuk pelatihan bagi petugas perencanaan di pusat maupun daerah;
8) Sosialisasi mengenai standardisasi pelayanan sosial minimum bagi masyarakat, pemerintah daerah dan lembaga legislatif di tingkat propinsi dan kabupaten/kota;
9) Penyiapan data dan informasi yang tepat, cepat dan akurat yang dihimpun dalam sistem informasi kesejahteraan sosial;
10) Pengembangan kurikulum dan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan (diklat) serta standardisasi penyelenggaraan diklat, dan peningkatan prasarana fisik.
11) Konsistensi Pelaksanaan Pengawasan Fungsional
a) Penyusunan standardisasi audit sebanyak 8 jenis audit
b) Peningkatan kualitas auditor melalui jenjang pendidikan jabatan fungsional auditor di BPKP sebanyak 38 orang meliputi jenjang pembentukan auditor tingkat ahli 10 orang, auditor tingkat ketua tim 16 orang dan auditor tingkat pengendali teknis sebanyak 12 orang.
c) Sosialisasi program pengawasan fungsional dibidang pembangunan kesejahteraan sosial di 15 propinsi.
3. Program Pengembangan Keserasian Kebijakan Publik Dalam Penanganan Masalah-Masalah Sosial
a. Tujuan program, untuk mewujudkan keserasian kebijakan publik dalam penanganan masalah-masalah sosial ke arah terwujudnya ketahanan sosial masyarakat dan terlindunginya masyarakat dari dampak penyelenggaraan pembangunan dan perubahan sosial yang cepat melalui wadah jaringan kerja.
b. Sasaran program adalah terumuskannya dan terlaksananya kebijakan penguatan ketahanan sosial masyarakat guna penanganan masalah-masalah sosial dalam keselarasan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui wadah jaringan kerja.
c. Arah kebijakan dari program ini adalah terwujudnya pengembangan keserasian kebijakan publik dalam penguatan ketahanan sosial masyarakat, penanganan masalah-masalah sosial, sehingga semakin meningkat peran masyarakat di dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
d. Hasil yang dicapai selama 2001-2004
1) Mengadakan identifikasi, inventarisasi, dan analisis data dan informasi penguatan ketahanan sosial masyarakat ;
2) Perumusan besaran masalah-masalah sosial serta model penanganan masalah sosial guna penguatan ketahanan sosial masyarakat
3) Pengkajian dan perumusan kebijakan publik antara lain tentang: kearifan-kearifan lokal, pelestarian nilai-nilai sosial, jaminan sosial masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai masalah potensi ketahanan sosial masyarakat.
4) Studi kebijakan penanganan masalah-masalah sosial;
5) Sosialisasi dan advokasi mengenai kebijakan-kebijakan yang telah dihasilkan dalam rangka penguatan ketahanan sosial masyarakat;
6) Merumuskan besaran masalah-masalah sosial yang dihadapi;
4. Program Pengembangan Sistem Informasi Masalah-Masalah Sosial
a. Tujuan program, untuk mengidentifikasi jenis data dan informasi yang diperlukan untuk bahan penentuan kebijakan masalah-masalah sosial, membangun sistem informasi yang diperlukan sebagai alat peringatan dini dan meningkatkan fungsi dan koordinasi jaringan informasi kelembagaan dalam upaya pembentukan keterpaduan pengendalian masalah-masalah sosial.
b. Sasaran program adalah masyarakat dan para pengguna data dan informasi yang berkenaan dengan :
1) Perkembangan masalah yang menyangkut aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya;
2) Modal sosial yang dimiliki masyarakat dan dunia usaha serta sumber daya ekonomi;
3) Perkembangan masalah-masalah sosial itu sendiri. Data dan informasi tersebut dapat didayagunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanganan masalah-masalah sosial.
c. Arah kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kualitas data dan informasi kesejahteraan sosial, serta adanya jaringan penyebarluasan data dan informasi kesejahteraan sosial berbasis komputer, arah kebijakan ini ditempuh dengan maksud untuk :
1) Terwujudnya mekanisme penyelenggaraan sistem informasi masalah-masalah sosial;
2) Tersedianya data dan informasi kesejahteraan sosial;
3) Tersusunnya sistem pengelolaan data dan informasi masalah-masalah sosial;
Untuk mewujudkan indikator kinerja program ini ditempuh melalui kegiatan pengumpulan dan pengolahan data kesejahteraan sosial. Hal ini ditempuh dengan menjalin kerjasama dengan instansi terkait terutama dengan Badan Pusat Statistik.
d. Hasil yang telah dicapai selama 2001-2004
1) Perumusan dan sosialisasi sistem informasi masalah-masalah sosial;
2) Peningkatan kapasitas dan kemampuan pengelolaan serta perencana program;
3) Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dasar masalah-masalah sosial;
4) Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dasar masalah-masalah sosial;
5. Program Peningkatan Peran Masyarakat Dan Pemampuan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
a. Tujuan program untuk meningkatkan peran dan kemandirian lembaga-lembaga yang memiliki visi pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan masyarakat.
b. Sasaran program, terutama organisasi perempuan; memperkuat peran aktif masyarakat dalam upaya pemberdayaan perempuan; meningkatkan kapasitas dan kemampuan institusi-institusi pemerintah dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam setiap tahap dan proses pembangunan.
c. Arah kebijakan, kegiatan dalam program ini diarahkan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian, perencanaan program dalam mengembangkan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan kesejahteraan sosial yang berwawasan gender. Indikator program yang ingin dicapai adalah :
1) Meningkatnya peranan perempuan dalam mengakses, mengontrol dan berpartisipasi dalam program pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.
2) Meningkatnya kemampuan penyusunan dan pelaksanaan program yang bersifat responsif gender.
3) Semakin majunya organisasi perempuan bidang kesejahteraan sosial.
6. Hasil yang telah dicapai selama 2001-2004
a. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi mengenai kesetaraan dan keadilan gender.
b. Pembentukan kelompok wanita warga binaan sosial dalam rangka peningkatan keterampilan dan pengembangan kapasitas pengelolaan usaha ekonomi produktif.
c. Bantuan teknis dalam upaya pengembangan sosial program pemberdayaan perempuan di daerah.
d. Terbentuknya jejaring kerja dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang kesejahteraan sosial.
e. Mengintegrasikan kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan ke dalam berbagai kebijakan pembangunan lainnya secara terpadu di tingkat pusat dan daerah.
f. Pengkajian dan penyempurnaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang masih deskriptif terhadap perempuan dan tidak berkeadilan gender.
g. Pengkajian kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dalam rangka mencari alternatif kebijakan yang lebih efektif.
h. Penelitian dan pengembangan masalah gender sesuai dengan kondisi sosial budaya, agama dan perkembangan masyarakat.
D. PERMASALAHAN DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
Seiring dengan pergeseran paradigma pembangunan, Bangsa Indonesia saat ini masih terus dihadapkan pada aneka permasalahan yang menjadi beban sosial yang berat, baik bobot maupun kompleksitasnya. Masalah sosial tersebut meliputi:
1. Kemiskinan
Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial.
Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab maupun pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial lainnya seperti ketunaan sosial,kecacatan, keterlantaran, ketertinggalan/keterpencilan dan keresahan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar.
Jumlah penduduk fakir miskin di Indonesia pada tahun 2004 sebanyak 14,8 juta jiwa. Pada tahun 2003 jumlah penduduk fakir miskin mencapai sebanyak 15,8 juta jiwa. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah penduduk fakir miskin. Penurunan jumlah penduduk fakir miskin selama periode 2003 – 2004 terjadi sejalan dengan makin berkurangnya jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin dari 37,4 juta jiwa pada tahun 2003 berkurang menjadi 36,1 juta jiwa pada tahun 2004. Dibandingkan dengan tahun 2003, maka terjadi penurunan jumlah penduduk fakir miskin sebesar 1 juta jiwa atau sebesar 6,4 persen. Selain faktor keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan berbagai program pengentasan kemiskinan oleh berbagai instansi, juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian yang mulai membaik dan situasi politik yang kondusif dan nilai rupiah yang stabil. Kontribusi Depsos untuk program pemberdayaan fakir miskin antara lain melakukan terobosan yang melibatkan instansi terkait, dunia usaha dan LSM.
Walaupun terjadi penurunan jumlah, namun dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, maka masalah kemiskinan merupakan masalah yang masih sulit ditanggulangi, karena mayoritas termasuk kategori kemiskinan kronis (chronic poverty) yang terjadi terus menerus atau disebut juga sebagai kemiskinan struktural. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dikategorikan sebagai Fakir Miskin termasuk kategori
kemiskinan kronis, yang membutuhkan penanganan yang sungguh-sungguh, terpadu secara lintas sektor dan berkelanjutan.
Selain itu terdapat sejumlah penduduk yang dikategorikan mengalami kemiskinan sementara (transient poverty) yang ditandai dengan menurunnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kondisi kritis, bencana alam dan bencana sosial, seperti korban konflik sosial. Kemiskinan sementara jika tidak ditangani serius dapat menjadi kemiskinan kronis.
Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan dapat disebabkan faktor internal (ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, ketidak mampuan dalam menampilkan peranan sosial dan ketidak mampuan dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapinya) dan faktor eksternal (kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin, tidak tersedianya pelayanan sosial dasar, tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah, terbatasnya lapangan pekerjaan, belum terciptanya sistim ekonomi kerakyatan, kesenjangan dan ketidakadilan sosial, serta dampak pembangunan yang berorientasi kapitalis. Dalam keadaan penduduk miskin tidak berdaya dalam menghadapi masalah internal dan eksternal, maka masalah kemiskinan yang dialaminya menjadi semakin sulit ditangani, karena beresiko menjadi kemiskinan budaya (culture poverty), tidak ada kemauan/ pasrah/ patah semangat (fatalistik) dan dalam keadaan situasi kritis cenderung melakukan tindakan a-sosial, berperilaku desktruktif atau melakukan tindak kriminal.
2. Kecacatan
Kecacatan diartikan sebagai hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi, psikologi, maupun fisiologi seseorang.
Kecacatan telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga mempengaruhi keleluasan aktifitas fisik,
kepercayaan dan harga diri yang
bersangkutan, dalam berhubungan dengan orang lain maupun dengan lingkungan.
Kondisi seperti ini menyebabkan terbatasnya kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja dan bahkan kadang-kadang menimbulkan perlakuan diskriminatif dari mereka yang tidak cacat. Sisi lain dari kecacatan adalah pandangan sebagian orang yang menganggap kecacatan sebagai kutukan, sehingga mereka perlu disembunyikan oleh keluarganya. Perlakuan seperti ini menyebabkan hak penyandang cacat untuk berkembang dan berkreasi sebagaimana orang-orang yang tidak cacat tidak dapat terpenuhi. Masalah kecacatan akan semakin diperberat bila disertai dengan masalah kemiskinan, keterlantaran, dan keterasingan.
SUSENAS tahun 2004 mencatat, bahwa penyandang cacat berjumlah sekitar 1,85 juta orang (tidak termasuk mereka yang sedang/telah menerima pelayanan), diantara kriterianya adalah ketidakmampuan melakukan fungsi sosial atau tidak produktif.
3. Keterlantaran
Keterlantaran disini dimaksudkan pengabaian/penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab. Kita semua sependapat bahwa anak merupakan asset dan generasi penerus bangsa yang perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dalam era globalisasi. . Cukup banyak anak-anak yang mengalami keterlantaran karena ketidak mampuan orang tua untuk memenuhi kewajibannya atau memang mereka melalaikan kewajiban
sebagaimana mestinya, sehingga kebutuhan dan hak anak tidak dapat terpenuhi secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial. Masalah keterlantaran dialami oleh banyak anak-anak sejak usia balita sampai usia sekolah, remaja dan pemuda.
Pada tahun 2004, diperoleh data bahwa jumlah anak terlantar di Indonesia sekitar 3,3 juta anak. Selain itu tercatat 10,3 juta anak rawan terlantar atau 17,6% dari jumlah seluruh anak (58,7 juta) di Indonesia. Fenomena lain dari anak terlantar adalah munculnya anak jalanan yang saat ini diperkirakan jumlahnya lebih dari 98 ribu anak, dan selain itu kini kita
menghadapi kenyataan meningkatnya populasi anak yang menghadapi perlakuan salah yaitu anak-anak yang terpaksa bekerja ditempat-tempat yang memiliki resiko tinggi.
Seperti halnya permasalahan anak terlantar, maka permasalahan utama yang dihadapi Departemen Sosial adalah pemenuhan hak dan kebutuhan anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No: 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai kegiatan yang dapat mengganggu pertumbuhannya, baik secara pisik, mental maupun sosial. Hal ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah, karena kondisi tersebut akan berakibat tumbuhnya kualitas SDM Indonesia yang rendah dan tidak mampu menghadapi persaingan global. Berbagai kebijakan dan program perlu ditumbuhkembangkan secara berkelanjutan agar dapat menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi perkembangan anak, yang merupakan amanah konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan membangun masa depan bangsa.
Aspek lain yang perlu memperoleh perhatian khusus dalam kaitan dengan masalah keterlantaran adalah jumlah orang lanjut usia yang kecenderungannya semakin meningkat. Kompleksitas permasalahannya semakin bertambah, padahal, keberhasilan pembangunan tercermin antara lain dengan semakin meningkatnya jumlah lanjut usia didalam struktur kependudukan. Jumlah manusia lanjut usia pada tahun 2000 telah meningkat menjadi 15,3 juta jiwa atau 7,6% dari jumlah penduduk dan pada tahun 2005 manusia lanjut usia diperkirakan akan meningkat menjadi 19 juta orang atau 8,5% dari jumlah penduduk. Fakta ini akan sangat berdampak pada tuntutan peningkatan kesejahteraan keluarga. Masalah yang harus dihadapi pemerintah adalah bagaimana meningkatkan pelayanan sosial bagi para lanjut usia agar mereka dapat hidup bahagia dalam suasana aman dan tenteram yang tentu saja melalui usaha pelembagaan para lanjut usia.
4. Ketunaan Sosial
Ketunaan Sosial merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang.
Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya pembentukan pribadi seseorang secara normal yang sangat
dibutuhkan dalam pembangunan SDM yang bertaqwa, profesional dan handal. Tingginya kebutuhan akan SDM yang profesional sangat diperlukan dimasa-masa kritis sekarang ini. Negara maju lainnya telah membuktikan bahwa kecanggihan pembangunan sektor industri dan ekonomi masih terus membutuhkan pembangunan sektor sosial, khususnya
pembangunan manusia sebagai pelaku dan penggerak pembangunan. Indonesia saat ini dihadapkan pada tingginya jumlah mereka yang tergolong sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), seperti korban tindak kekerasan terhadap wanita dan orang tua, gelandangan dan pengemis, tuna susila, eks narapidana dan penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) serta penderita HIV/AIDS.
Meningkatnya masalah ini dapat dilihat dari jumlah korban tindak kekerasan (anak, wanita dan lanjut usia), dari 15.720 orang (1998) kini menjadi 74.348 orang (2004). Jumlah gelandangan dan pengemis juga meningkat dari 40.087 orang (1998) menjadi 87.356 orang (2004). Belum lagi meningkatnya jumlah kerusuhan dan bencana di berbagai penjuru negara yang akhirnya bermuara dengan meningkatnya jumlah mereka-mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan.
Khusus untuk penderita HIV/AIDS, tahun 2004 tercatat sebanyak 5.560 kasus HIV dan 405 kasus AIDS dengan jumlah kematian + 220 orang. Bila dilihat berdasarkan daerahnya, maka propinsi, DKI Jakarta dan Irian Jaya menempati urutan pertama dan kedua, (Pusdatin Kesos tahun 2004). Diperkirakan angka sebenarnya jauh lebih besar mengingat banyaknya kasus yang tidak dilaporkan.
Potret permasalahan lainnya adalah semakin marak dan terbukanya penyimpangan perilaku seks komersial. Perilaku ini terjadi disegala tingkat usia, tingkat pendidikan dan status sosial ekonomi. Kecenderungan ini meningkat akibat terdorong oleh gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan pola hidup dan penghasilan yang mereka dapatkan.
Kehancuran ekonomi telah memperlebar jurang antara masyarakat mampu dan tidak mampu dimana mereka yang tidak mampu berusaha untuk tetap hidup walau dengan cara tidak layak. Mereka hidup menggelandang/ mengemis, menjual diri, bahkan terjerumus menggunakan napza karena ketidakmampuannya dan tidak “utuhnya” pertumbuhan konsep diri dan kepribadiannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat sedang mengalami masalah dan memerlukan pertolongan yang sifatnya tidak semata-mata fisik tetapi lebih kepada pertolongan yang bersifat pembinaan mental/sosial.
Pemerintah perlu memperhatikan lebih sungguh-sungguh agar tidak hanya semata-mata memperhatikan pembangunan fisik, tetapi lebih memandang manusia sebagai subyek/pelaku yang akan menggerakkan laju pertumbuhan kearah masyarakat yang berkesejahteraan sosial.
5. Keterpencilan / Ketertinggalan
Selain masalah kesejahteraan sosial yang terkait dengan kemiskinan, ada pula masalah isolasi alam yaitu keterpencilan dan keterasingan yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh sekitar 267.795KK Komunitas Adat Terpencil tersebar di 2811 lokasi, 2328 desa, 807 kecamatan, 211 kabupaten di 27 propinsi (Pusdatin Kesos, 2004).
Kenyataan menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat Indonesia masih terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau oleh proses pelayanan pembangunan baik karena isolasi alam maupun isolasi sosial budaya. Dengan demikian, mereka belum atau kurang mendapatkan akses pelayanan sosial dasar. Keadaan ini dapat menghambat proses pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju ke arah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Masalah keterpencilan dan ketertinggalan yang selama ini hanya dikaitkan dengan soal kemiskinan; dalam arus perubahan yang cepat, telah menjadi masalah kompleks. Ketertinggalan dan keterpencilan berjalan seiring dengan masalah yang terkait HAM, Lingkungan, Integrasi Sosial, dan berbagai kerentanan terhadap eksploitasi dan perlakuan salah.
6. Akibat Bencana Alam
mengakibatkan korban bencana sebany1.139.363 jiwa pada ta
Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas, kondisi geografisnya berbentuk kepulauan yang tersebar luas dan dipersatukan oleh laut-laut diantara pulau-pulau; namun terbatasnya sarana komunikasi dan angkutan menjadikan kendala dalam upaya penanggulangan bencana. Secara akumulatif bencana yang timbul menyebabkan kerugian sekitar Rp 1,5 triliyun setiap tahunnya serta
ak hun 2004 dan dalam
banyak hal telah memusnahkan berbagai hasil pembangunan.
Gejala alam yang sering terjadi pada akhir-akhir ini turut serta mewarnai kondisi buruk
alam kehidupan bermasyarakat, seperti terjadinya bencana alam beberapa tahun terakhir
7. Akibat Bencana Sosial
d
telah menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah dan masyarakat. Indonesia yang mempunyai wilayah luas dan berkedudukan di katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera. Letak geografis, keadaan geologis, iklim dan fisiografi suatu wilayah dapat menimbulkan kerawanan terhadap bencana alam dimana terdapat 500 gunung api (129 aktif), terdiri dari kepulauan (2/3 air), 500 sungai besar dan kecil (30 %) melintasi pemukiman padat penduduk. Disamping itu, sebaran penduduk yang tidak merata dengan kepadatan penduduk yang berpusat disuatu wilayah dengan pertumbuhan yang cukup tinggi. Semakin terbatasnya lahan pemukiman, sehingga dapat berakibat terabaikannya tata ruang, tata guna tanah dan lingkungan; yang akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya bencana alam
Bencana sosial merupakan bencana
yang disebabkan oleh ulah manusia
maka penan bencana an
menyeluruh.
yak mungkin melibatkan partisipasi masyarakat. Proses tersebut mencakup
an kerusuhan sosial beberapa tahun terakhir cenderung terus meningkat
i tanah air. Hal ini merupakan ancaman serius bagi keutuhan bangsa. Dampak nyata dari
(man made disasters) antara lain karena jurang perbedaan ekonomi, diskriminasi, ketidakadilan, kelalaian, ketidaktahuan, maupun sempitnya wawasan dari sekelompok masyarakat. Guna menghindari kerugian yang lebih besar dan mencegah agar
masalah yang sama tidak terjadi lagi, sosial perlu mendapat perhatian khusus d
ganan terhadap korban
Penanganan bencana sosial perlu dilakukan secara profesional sistemik dan berkelanjutan dengan seban
berbagai kegiatan pada tataran hulu berupa pencegahan dan kesiapsiagaan untuk menghindari dan memperkecil kemungkinan terjadinya masalah, serta berbagai kegiatan pada tataran hilir berupa rehabilitasi dan rekonstruksi sosial bagi dampak-dampak yang ditimbulkannya. Berbagai konflik d
d
persoalan ini adalah terjadinya kerugian yang besar mulai dari harta benda, nyawa manusia, serta kerusakan tatanan dan pranata sosial.
Sejumlah besar gelombang pengungsian sebagaimana terjadi di Kalimantan, Nanggroe Aceh Darussalam, Maluku dan Sulawesi serta daerah-daerah di wilayah RI sampai
engan tahun 2004 mencapai 654.952 jiwa pengungsi merupakan akibat langsung dari
E. TAN
Pada kurun waktu 2004-2009, pemerintah dan masyarakat Indonesia akan dihadapkan pada
berikut:
pembangunan kesejahteraan sosial merupakan sektor
yang terpisah dengan pembangunan lainnya khususnya pembangunan ekonomi dan
2.
ed) dan berorientasi pada
masalah (problem) melalui pendekatan selektivitas. Di masa mendatang, pelayanan sosial
3.
leh kelompok
masyarakat baik yang bersifat individu, kelompok, maupun yang bersifat sosial termasuk
4.
luas (makro), mendasar dan
mempunyai cakupan nasional atau berdampak positif terhadap penanganan
5.
, untuk masa yang akan datang,
Departremen Sosial harus menerapkan pendekatan desentralistik (bottom up) yang
bertumpu pada kebutuhan-kebutuhan, aspirasi-aspirasi, sumber-sumber dan potensi
d
konflik sosial yang terjadi. Disamping konflik sosial horizontal antar penduduk yang bernuansa SARA, dibeberapa daerah juga terjadi konflik sosial yang bersifat vertikal. Tindak separatisme, dan ketidakpuasan pada kebijakan pemerintah menjadi faktor pemicu terjadinya berbagai konflik sosial tersebut selain berbagai konflik dan kerusuhan sosial, yang termasuk ruang lingkup bencana sosial adalah kebakaran rumah penduduk, pelintas batas, orang terlantar, orang terdampar akibat kecelakaan perahu baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan repatriasi. TANGAN KE DEPAN
sejumlah tantangan sebagai
1. Integrasi pembangunan kesejahteraan sosial dan pembangunan lainnya. Adanya pandangan yang melihat bahwa
politik. Hal ini dapat kita lihat dari kenyataan dan pengalaman yang terjadi selama ini, di mana pembangunan ekonomi kurang mempertimbangkan aspek pembangunan kesejahteraan sosial, bahkan akibat pembangunan ekonomi dan politik sering menjadi sumber permasalahan sosial. Karena itu, pengintegrasian sektor-sektor ini menjadi agenda yang penting dan prioritas di masa-masa mendatang. Pelayanan yang menekankan pendekatan HAM. Pelayanan sosial yang diberikan selama ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar (basic ne
perlu diarahkan pada pelayanan yang bersifat universal bagi setiap orang. Pelayanan pengembangan (developmental services). Fungsi ini bertujuan untuk menggali dan menumbuhkan berbagai sumber-sumber dan potensi yang dimiliki o
pengembangan keserasian berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, standarisasi, akreditasi, dan lain-lain. Fungsi ini di samping berperan sebagai fungsi pengembangan juga berperan sebagai fungsi pencegahan. Penanganan masalah-masalah yang berskala makro. Pelayanan kesejahteraan sosial perlu diarahkan pada pelayanan-pelayanan yang berskala
permasalahan sosial lainnya, secara lintas sektor. Pendekatan desentralistik (bottom-up). Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004
serta kebiasaan-kebiasaan atau nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat setempat, dan perlu membangun suatu jaringan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk dapat merumuskan suatu pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan, sumber dan potensi masyarakat lokal. Pendekatan masyarakat sejahtera. Di masa mendatang, Departermen Sosial hanya berperan sebagai fasilitator dan motivator dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk tumbuh dan b
6.
erkembang serta berperan dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
kemampuan modal ekonomi pemerintah yang sangat terbatas. Di sisi lain, permasalahan
8.
of
change’ dalam pembangunan tersebut.
9.
nan kesejahteraan sosial. Pergeseran pelayanan
ke arah sosietal ini menjadi semakin penting seiring dengan diterapkannya desentralisasi
10.
yang diberikan tidak
menimbulkan bias. Profesi pekerjaan sosial harus proaktif untuk terlibat dalam
11.
didikan nonformal, yaitu pelatihan struktural, teknis dan fungsional.
12.
ber informasi yang
7. Pendekatan modal sosial (sosial capital). Di masa-masa mendatang pelayanan sosial harus berupaya menggali modal sosial (social capital) yang ada dalam masyarakat. Banyak permasalah-permasalahan sosial yang belum terjangkau pelayanan karena
sosial cenderung semakin bertambah dan berkembang serta semakin kompleks. Untuk itu, pengembangan pelayanan sosial yang mengandalkan modal sosial melalui kemampuan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan permasalahan sosial tersebut. Peranan sebagai role maker. Di masa mendatang Departemen Sosial perlu melakukan ’role making’, yaitu mengembangkan peran baru yang dapat mengatasi dan menjawab berbagai masalah yang sifatnya lebih mendasar, dan meningkatkan peranan ’agent
Penanganan masalah yang bersifat sosietal. Penanganan masalah yang bersifat sosietal seperti masalah disintegrasi bangsa, pembangunan nilai-nilai sosial budaya, dan lain-lain perlu mendapat perhatian dalam pelaya
dan berkembagnya isu-isu globalisasi di masa yang akan datang. Profesi Pekerjaan Sosial. Penanganan permasalahan sosial membutuhkan profesionalisme khususnya disiplin pekerjaan sosial yang didasarkan pada kerangka nilai, teoritik dan keterampilan, sehingga program-program pelayanan
merumuskan dan mengembangkan berbagai konsepsi, model dan pendekatan-pendekatan penanganan permasalahan sosial demi terwujudnya pelayanan sosial yang profesional. Pengembangan SDM Kesejahteraan Sosial. Untuk dapat mengimbangi permasalahan sosial yang semakin kompleks, maka pengembangan kualitas SDM kesejahteraan sosial yang profesional perlu semakin ditingkatkan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun melalui pen
Pengembangan SDM ini perlu dirumuskan secara konseptual sehingga terlihat sinkronisasi antara kebutuhan real dengan konsepsi penyediaan SDM. Tantangan yang bersifat teknis operasional a. Makin beragamnya permasalahan yang berimplikasi pada meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial. b. Kecenderungan kerawanan sosial yang timbul dari kurangnya sum
dipercaya oleh masyarakat.
c. Akurasi data populasi sasaran, target dan hasil program masih mengalami kendala. Pelaksanaan kebijakan sesuai Undang-un d. dang No. 32 tahun 2004 dan Undange.
haman, kemampuan SDM kesejahteraan sosial belum
n menjadi makin diperlukan.
undang No. 33 tahun 2004 masih terbatas. Peningkatan motivasi, pema
secepat tuntutan terhadap peningkatan kinerja.
f. Dengan berlakunya sistem anggaran berbasis kinerja, maka konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasa

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: