Home > Islamic Banking > UPAYA MEMBENTUK PERBANKAN NASIONAL PERAN BANK BNI PADA TAHUN 1950AN

UPAYA MEMBENTUK PERBANKAN NASIONAL PERAN BANK BNI PADA TAHUN 1950AN


Oleh :
Widigdo Sukarman
Masa Awal Kemerdekaan (1945 – 1949)
Indonesia yang memperoleh kemerdekaannya melalui kekerasan, mewarisi sebuah keadaan dengan keterbatasan-keterbatasan yang sangat menentukan bagi pembangunan ekonomi. Dari segi ekonomi, keterbatasan tersebut terlihat dari belum adanya visi atau gagasan pembangunan yang komprehensif, kekurangan sumber daya dan permodalan, serta rusaknya alat-alat produksi akibat Perang Dunia II serta tekanan inflasi. Dari segi politik, di samping masih berlanjutnya eforia revolusi yang menyebabkan munculnya mental “terobosan”, juga diimbangi oleh keanekaragaman kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh negatif terhadap konsistensi pelaksanaan program-program pembangunan ekonomi. Namun Indonesia masih mengalami kesulitan karena Belanda tetap bertahan untuk tidak mengakui kemerdekaan RI, tidak seperti negara bekas penjajah lain yang mengakui kemerdekaan bekas koloninya yaitu Pilipina pada 1946, India pada 1947, Burma dan Srilangka pada 1948. Upaya mempertahankan kedaulatan dari ofensif Belanda dan pergolakan-pergolakan politik tahun 1945-1950, telah menyebabkan langkah-langkah kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter tidak optimal. Apa yang bisa dilakukan sepanjang lima tahun pertama masa kemerdekaan hanya merupakan langkah-langkah praktis untuk menunjukkan bahwa pemerintah nasional telah mulai berfungsi. Maka tak mengherankan, jika hal pertama yang dilakukan pemerintah dalam bidang ekonomi adalah pengambil-alihan fasilitas umum yang sebelumnya dikuasai pemerintah militer Jepang, seperti transportasi, listrik, perkebunan, logistik dan pertambangan (Sutter, 1959:293-314).
Tindakan-tindakan ini diikuti juga oleh penetapan mata uang nasional, Oeang Repoeblik Indonesia (ORI), sebagai ganti uang pendudukan Jepang. Tindakan ini merupakan hal yang strategis baik dari segi ekonomis maupun politis, yaitu untuk mempunyai alat pembayaran sendiri, maupun sebagai simbol sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. Usaha pemerintah menciptakan mata uang sebagai pengganti mata uang Jepang (dan juga kemudian uang NICA1), harus pula dilihat sebagai tindakan yang sama dengan penerbitan continental money atau greenback, uang yang dikeluarkan negara-negara koloni di Amerika Serikat untuk membiayai perlawanan terhadap negara kolonial Inggris pada periode 1776-1783 (Oey, 1991:69-72).
Perlunya suatu bank sirkulasi
Keperluan untuk mempunyai mata uang yang syah inilah yang mendorong pemerintah dan para patriot Indonesia mendirikan Bank Negara Indonesia yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan ORI, yang diresmikan oleh Menteri Keuangan A.A. Maramis pada 30 Oktober 1946.2 Pada sidang Kabinet pertama 19 September 1945 dengan acara tunggal persiapan rapat umum di Stadion Ikada untuk menenangkan rakyat yang berjalan tegang, RM Margono Djojohadikusumo berhasil mendapatkan surat kuasa Presiden dan Wakil Presiden untuk membentuk bank sirkulasi, yang diberi nama Bank Negara Indonesia melalui sebuah Yayasan Poesat Bank Indonesia (sic), dan sekaligus ia ditunjuk sebagai pelaksana kuasa dan sebagai Presiden Direktur (Feith,1962:370). Modal pertama sebesar Rp.350.000.00 (uang Jepang) diperoleh dari Dr Soeharto -seorang dokter yang terjun kedunia politik- yang mengelola “Fonds Kemerdekaan Indonesia”. Margono yang berpengalaman dalam bidang perkreditan rakyat serta perkoperasian dan terakhir menjabat Ketua Dewan Pertimbangan
1 Uang NICA (Netherlands East Indies Civil Administration) saat itu dikenal sebagai “uang merah” berdasarkan warna tinta cetaknya, sebagaimana dolar AS disebut sebagai greenback.
2 Inilah yang menyebabkan, melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 380/1978, tanggal 30 Oktober ditetapkan sebagai “Hari Keuangan”.
1
Agung RI, telah lama membicarakan gagasan perlunya bank sirkulasi dan bank-bank nasional untuk memajukan perekonomian rakyat dengan Drs.Mohamad Hatta yang kemudian menjadi Wakil Presiden RI. Namun ada juga fihak yang tidak menyetujui gagasan itu, misalnya Ir Soerachman Tjokrodisoerjo -belakangan menjadi Menteri Kemakmuran- yang menganggap akan lebih mudah dengan menasionalisasi De Javasche Bank yang mempunyai pengalaman sebagai bank sirkulasi..
Karena keadaan politik dan keamanan Jakarta kurang baik menghadapi ancaman serangan Belanda, maka ibu kota dipindahkan ke Jogyakarta pada 1 Desember 1945, dan persiapan pembentukan BNI ikut juga dipindahkan. Pada Mei 1946, pemerintah mengeluarkan Obligasi Nasional RI berjangka waktu 40 tahun, yang dijelaskan oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir sebagai: upaya untuk mengumpulkan dana masyarakat bagi perjuangan.karena uang pendudukan Jepang akan ditarik, dan sekaligus untuk menanamkan kepercayaan rakyat pada pemerintah RI. Yayasan Poesat Bank Indonesia yang telah beroperasi sebagai embrio BNI ditugasi untuk mengeluarkan Obligasi Nasional itu. Masyarakat antusias sekali membeli obligasi itu, dan hasilnya diantaranya dipergunakan BNI dan Bank Rakyat untuk membiayai sektor pertanian dan kerajinan rakyat Upaya itu juga telah berhasil menurunkan laju inflasi.
Baru pada 5 Juli 1946 BNI disyahkan dengan Keputusan Presiden No.2 dan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 17 Agustus tahun itu. Margono diangkat menjadi Presiden Direktur BNI, dengan dibantu oleh beberapa staf yang berasal dari De Javasche Bank, Nederlandsche Handelsbank, Syomin Ginko dan Jawatan Koperasi. Merekalah orang-orang yang mengerti mengenai perbankan, karena dalam perjalanannya, kebanyakan pegawai BNI berasal dari berbagai instansi yang bukan bank. Namun karena keadaan politik dan keamanan dengan akibat terpecah-pecahnya kawasan RI menjadi daerah RI dan daerah pendudukan Belanda, maka usaha keras pemerintah menjadikan ORI satu-satunya mata uang nasional tak tercapai. Karena itu, tidak mengherankan jika beberapa daerah mengeluarkan mata uang tersendiri, yang berbeda dengan ORI.3 Namun demikian, peran BNI pada masa 1946-1949 cukup besar,dalam membantu pemerintah menggalang dana perjuangan melawan Belanda dan memberikan kredit untuk petani.
Pemberian kredit tanpa agunan kepada nasabah pertama Tambang Emas Cikotok adalah salah satu contohnya, dimana bullion hasil tambang yang dikirim ke kantor pusat BNI di Jogyakarta kemudian berhasil diselundupkan dan dijual ke Macau untuk membeli senjata dan pesawat terbang dan membiayai perjuangan diluar negeri. Contoh-contoh lain adalah pemberian kredit untuk Komando Pertempuran VII untuk pertahanan rakyat, kepada Divisi VII Malang, dan kepada Bupati Malang untuk musim tanam karena Bank Rakyat tidak dapat segera membiayainya. BNI juga harus membiayai perjalanan delegasi RI ke PBB dibawah pimpinan Perdana Menteri Sjahrir dan Haji Agoes Salim.
Mungkin satu-satunya pelaksanaan tugas pencetakan uang yang tercatat adalah ketika terjadi Agresi Militer II pada Desember 1948 yang menyebabkan pemerintah RI lumpuh dan perlu dibentuk Pemerintah Daroerat RI di Sumatera. Saat itu, dimana banyak cabang BNI yang ditutup,cabang Kutaradja (sekarang Banda Aceh) yang masih beroperasi diberi tugas khusus oleh Pemerintah Daroerat RI untuk mencetak dan mengedarkan ORIDA ( Oeang Repoeblik Indonesia Daerah Aceh) bagi rakyat Indonesia di daerah Sumatera. Karena keadaan darurat itu maka ORIDA tidak ditandatangani oleh Presiden Direktur BNI, melainkan oleh Pemimpin BNI Kutaradja bersama dengan Kepala Bendahara Negara setempat.
Menjadi Bank Komersial
Selama masa penjajahan Belanda, tidak ada satupun bank komersial milik bangsa Indonesia, yang ada hanyalah bank-bank simpanan yang kecil dan bersifat lokal, sehingga tidak mempunyai peranan penting bagi perekonomian nasional. Kredit kepada petani dan
3 ORI hanya berlaku di Jawa. Sementara berbagai daerah memberlakukan mata uang tersendiri: URIPS (Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatera) berlaku sebagai alat pembayaran sah di Sumatera; URITA (Uang Republik Indonesia Tapanuli) dan URIPSU (Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatera Utara) menjadi alat pembayaran di Aceh, URIBA (Uang Republik Indonesia Baru) adalah alat pembayaran sah di daerah Aceh. Banten dan Palembang juga menciptakan mata uang tersendiri, masing-masing adalah URIDAB (Uang Republik Indonesia Banten) dan Uang Mandat dari Dewan Pertahanan Daerah. (Hartono, 1976:44-45). 2
masyarakat kecil dilayani oleh Algemeene Volkscrediet Bank, sebuah bank yang dibangun Belanda tahun 1895 (pada masa pendudukan Jepang berubah nama menjadi Syomin Ginko). Untuk perdagangan internasional bank-bank swasta Belanda dan asing lainlah yang berperan, seperti De Javasche Bank yang mempunyai hak mencetak uang (hak octrooi), Nederlandsche Handelsbank, Nederlandsche Handel Maatschappij, Escompto, The Chartered Bank, Yokohama-Shanghai Bank dan Overseas Chinese Bank Corporation. Karena bank-bank itu hanya mengutamakan pembiayaan perdagangan dalam dan luar negeri, perdagangan antara antara petani kecil dengan perusahaan dagang besar dilaksanakan oleh pedagang perantara Tionghoa yang lebih bersifat barter. Sebagai akibatnya, monetisasi masyarakat terutama masyarakat pedesaan tidaklah mendalam.
Atas dasar kenyataan itu -seperti telah dikatakan diatas- para pemikir nasionalis menginginkan terbentuknya suatu sistim perbankan nasional yang dapat tumbuh untuk dapat membantu pengembangan ekonomi para pribumi. Salah satu tindak wujudnya pemerintah telah mendirikan BNI pada tahun 1946 sebagai bank sirkulasi 4. Pada tahun yang sama pemerintah mengambil alih AVB (Syomin Ginko) yang telah berpengalaman dalam bidang perkreditan rakyat, menjadi Bank Rakyat Indonesia (kemudian menjadi BKTN dan akhirnya BRI), dan pada tahun 1950 postspaarbank menjadi Bank Tabungan Pos. Tindakan ini juga memicu timbulnya bank-bank swasta baru di beberapa daerah, seperti berdirinya Bank Dagang Nasional Indonesia di Medan, dan Bank Soerakarta di Solo (Sutter, 1959:348-349). Akan tetapi, tumbuhnya bank-bank nasional itu sama sekali tidak dapat disebut sebagai revolusi timbulnya perbankan. Selain secara teknis bank-bank tersebut belum dapat dikelola secara profesional karena masih kurangnya tenaga-tenaga profesional, pemerintah belum mempunyai kebijakan menumbuhkan bank-bank swasta karena situasi politik yang tak memungkinkan: agresi Belanda yang dilancarkan sebanyak dua kali serta akibat-akibat ketidak-amanan dan ketidak-stabilan yang lahir dari kegagalan perjanjian-perjanjian Linggajati dan Renville (1948).
Dalam konteks politik, agresi Belanda pada Juli 1947 dan Desember 1948 serta kegagalan perundingan-perundingan diatas telah menyebabkan Indonesia di masa revolusi itu menjadi perhatian internasional. Melalui kegiatan diplomatik, terutama atas bantuan India, Indonesia berhasil menciptakan forum internasional dalam bentuk Konperensi Asia di New Delhi. Konperensi yang dihadiri 19 negara Asia menghasilkan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Indonesia, inilah yang mendorong Dewan Keamanan PBB pada tanggal 24 Desember 1948 memaksa Belanda dan Indonesia duduk di meja perundingan Konperensi Meja Bundar (KMB) antara bulan Agustus-Nopember 1949 di Den Haag, Belanda. Perundingan ini melahirkan pengakuan kedaulatan dan pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS), yang berlaku mulai tanggal 19 Desember 1949.
Hasil perundingan ini sangatlah merugikan karena dalam hal politis Belanda hanya mengakui kedaulatan RI dalam bentuk negara federal. Dalam hal ekonomis Belanda memproteksi habis-habisan kepentingan usaha mereka, dimana perusahaan-perusahaan Belanda tetap bebas dalam berusaha dan merepatriasi keuntungan, RI harus berkonsultasi dengan mereka kalau akan mengadakan tindakan moneter atau financial yang dapat mempengaruhi kepentingan Belanda, nasionalisasi perusahaan Belanda harus berdasarkan perundingan bersama, dan harga riil asetnya yang ditentukan oleh seorang hakim bebas (Dick 2002:171). Yang paling hebat adalah RI harus menanggung piutang Belanda kepada Indonesia sebesar NF4.418,5 juta yang didalamnya termasuk juga biaya operasi militer menghadapi RI dalam Agresi dan II tahu 1948 dan 1949 (Rahardjo et al., 1995:53-54, Dick et al. 2002:171). Pada tingkat domestik, KMB melahirkan Kabinet Hatta yang beranggotakan 16 orang menteri. Perdana Menteri Hatta yang juga menjabat Wakil Presiden, adalah tokoh yang memimpin delegasi Indonesia dalam perundingan KMB tersebut (Amal, 1992:32).1
Melalui perundingan itu pula, lahir kesepakatan bahwa De Javasche Bank ditunjuk sebagai bank sirkulasi bagi RIS. Sumitro Djojohadikusumo yang menjadi anggota delegasi Indonesia dalam Konperensi itu, berpendirian menolak penetapan De Javasche Bank sebagai bank sentral. Baginya, BNI-lah yang berhak menjadi bank sentral Indonesia, karena dibentuk untuk keperluan itu. Dengan mengibaratkan BNI dengan TNI, dan dirinya dengan
4 Pengertian bank sentral pada masa itu masih belum jelas, dan sedang mengalami evolusi mengenai konsepnya, dan kebanyakan negara didunia masih menganut sistim free banking tanpa bank sentral ( de Kock 1997 : 1 ) 3
Jenderal Simatupang, ia menyesali keputusan itu: “Saya menghendaki agar Bank Negara Indonesia menjadi bank sentral, inilah bank kita sendiri sebagai bank perjuangan. Seperti Simatupang menghendaki agar tentara republik lah yang menjadi TNI, dan pasti bukan KNIL. Simatupang berhasil, dan saya gagal!” (Djojohadikusumo, 1987). Suatu pendapat yang nasionalistis dan sekaligus emosional karena Margono adalah ayah kandung Sumitro.
Program Pribumisme Dan Politik Pada Masa “Ideologi Kepartaian” (1950-1959)
Di bawah Kabinet Hatta (20 Desember 1949-6 September 1950) persoalan-persoalan ekonomi, moneter dan perbankan mulai dilihat dengan kacamata yang lebih teknis dan profesional, karena pemerintah langsung dihadapkan kepada masalah ekonomi-moneter: tingginya laju inflasi akibat meningkatnya jumlah uang beredar. Pada waktu terjadi perang Korea pada Juni 1950 pendapatan Indonesia dari ekspor karet dan minyak bumi melonjak yang menyebabkan terjadinya surplus dalam anggaran belanja pemerintah tahun 1951. Namun tambahan kesejahteraan yang ditimbulkan oleh windfall income itu tidak berjalan lama, karena tambahan mendadak itu diikuti oleh melonjaknya keinginan konsumtif untuk mengimpor barang yang menghabiskan devisa yang ada. Melonjaknya impor, juga disertai kenaikan upah dan harga domestik yang meningkatkan laju inflasi, sehingga ekspor tidak kompetitif lagi, merupakan suatu fenomena yang belakangan dikenal sebagai sindrom Dutch disease. Pendapatan tambahan devisa ini begitu cepatnya menguap, sehingga anggaran belanja 1952 mengalami deficit lebih besar dari tahun 1950.
Dengan tujuan politis nasionalisme maupun ekonomis, yaitu disatu fihak mengganti mata uang NICA yang masih banyak beredar didaerah bekas kekuasaan militer Belanda, dan sekaligus mengurangi uang yang beredar secara drastis, pada 19 Maret 1950, Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara mengumumkan kebijakan “pengguntingan uang” yang juga dikenal sebagai “gunting Sjafruddin”, terhadap uang NICA., Separuh mata uang dipakai sebagai alat pembayaran, dan separuh lainnya ditukar dengan surat obligasi pemerintah yang dibayar kembali secara berangsur-angsur (Prawiranegara, 1966:41). Maksud Sjafruddin Prawiranegara (1987:102): “We had to get a uniform currency for the whole of Indonesia” lebih banyak berhasil secara politis karena hasil ekonomisnya tidaklah signifikan: meskipun pada awalnya peredaran uang berhasil diturunkan sampai sekitar 40% dan laju inflasi relatif tertekan, namun setelah beberapa pekan, jumlah uang beredar dan inflasi kembali meningkat ketingkat semula (Oey, 1991:327).
Keputusan bidang ekonomi KMB diatas yang dituangkan dalam bentuk Financal-Economic Aggreement (Finec) sangat memberatkan RI. Meskipun demikian, pemerintah berusaha tetap memenuhinya. Kalau bentuk federal RIS berdasar kesepakatan negara-negara bagian segera dilebur kembali menjadi Negara Kesatuan RI, utang RI masih terus dibayar sampai sebesar 82% nya sampai Pebruari 1956 ketika Kabinet Burhanuddin Harahap membatalkan Finec.. ”Ketaatan” itu adalah upaya agar investasi luar negeri tetap tertarik kepada Indonesia, karena pengusaha dan pedagang Indonesia belum dapat segera diharapkan untuk menggantikannya. Suatu dilema yang dihadapi pemerintah yang harus pragmatis disatu fihak tanpa harus meninggalkan nasionalismenya, terutama jika dibandingkan dengan Negara-negara yang baru merdeka lainnya, mereka tidak dibebani utang kepada bekas penjajahnya. Pembayaran cicilan utang itu menghilangkan kesempatan pemerintah untuk membiayai peningkatan pembangunan. Akibatnya perasaan anti-Belanda semakin memuncak, menyulut nasionalisme ekonomi yang anti Belanda dan anti asing.
Melalui KMB tahun 1949, BNI yang memang dimaksudkan sebagai bank sirkulasi tidak disetujui dan De Javasche Bank yang berstatus bank swasta Belanda telah ditetapkan untuk bertindak sebagai bank sirkulasi. Dalam suasana nasionalisme yang tinggi, rekomendasi tersebut dianggap hanya untuk mengamankan piutang pemerintah Belanda terhadap Indonesia Oleh karenanya De Javasche Bank haruslah dinasionalisasi. Pada rapat DPR tentang rencana nasionalisasi itu, Sjafruddin Prawiranegara Menteri Keuangan Kabinet Natsir 1950-1951, tidak menyetujunya, dengan alasan belum ada orang Indonesia yang betul-betul berpengalaman mengelola bank sentral (Djojohadikusumo, 2000:162), suatu pendapat yang berseberangan dengan pendapat Jusuf Wibisono anggota DPR dari partai yang sama dengan Sjafrudin, Masjumi (I.N. Soebagijo, 1980:95-97).Tak mengherankan, ketika Jusuf Wibisono kemudian menjadi Menteri Keuangan masa Kabinet Soekiman (April 4
1951-Februari 1952), pada tanggal 30 April 1951 ia segera merealisir gagasan menasionalisasi De Javasche Bank dalam waktu pendek.5 Melalui persiapan oleh panitia yang dibentuk tahun itu, dan diketuai oleh Moh. Sediono, akhirnya nasionalisasi De Javasche Bank dilakukan pada tahun 1953 melalui Undang-undang Nomor 11 Pokok Bank Indonesia 1953 yang berlaku sejak 1 Juli 1953.
Sjafruddin, yang tidak setuju dengan nasionalisasi tersebut, justru diangkat sebagai Gubernur BI yang pertama, dengan tugas untuk mendesain sistem bank sirkulasi itu. Salah satu pendapatnya yang relevan untuk jangka panjang adalah masalah” “independensi” BI terhadap pemerintah seperti telah dikemukakannya pada RUPS tanggal 11 Juli 1952 (Laporan tahunan De Javasche Bank, 1953:81), yang menanyakan: “Apakah pimpinan bank sirkulasi harus didudukkan dibawah pemerintah (gesubordineerd) sehingga Bank sirkulasi hanya sebagai alat dan kasir pemerintah semata-mata ataukah bank sirkulasi sebaiknya diberikan otonomi terhadap pemerintah sedemikian rupa sehingga bank tidak hanya sebagai bank dan kasir pemerintah semata-mata tetapi melainkan juga sebagai finansiir-nya”. Dalam menjalankan tugasnya, aktivitas komersial BI yang diwarisi dari De Javasche Bank tetap dilaksanakan, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang membiayai pembangunan melalui pinjaman bank, mengingat bank-bank komersial yang ada belum menjalankan tugasnya dengan baik, terutama dalam memberikan kredit secara profesional. (Laporan tahunan 1950/1951 De Javasche Bank,:52-54)
Bank-bank swasta nasional yang bermunculanpun belum mampu berkembang dengan baik. Sampai dengan akhir 1956, bank-bank tersebut baru berjumlah “fourty-two indigenous national banks accounted for only 11% of domestic credit outstanding and many of these banks were dependent upon continuing government finance rather than strong performance in the market place” (Robison, 1986:42). Tugas komersial ini sebenarnya diluar UUBI yang menyatakan bahwa tugas BI adalah mengatur nilai satuan uang, mengelola dan mengawasi kredit saja, murni sebagai bankers’ bank. Untuk tujuan itu, kemudian BI membentuk bagian yang disebut dengan Urusan Perbankan (Arndt, 1971:361), yang sebetulnya adalah penerusan bagian komersial De Javasche Bank yang telah berjalan selama ini.
Maksud negara atau pemerintah untuk memainkan peran lebih besar dalam perekonomian nasional (state-led development) baru direalisir ketika Sumitro Djojohadikusumo -seorang ekonom berpendidikan Barat dan cenderung pada pemikiran Keynesian (Higgins, 1990:38)- menjadi Menteri Perdagangan dan Industri dalam kabinet Muhammad Natsir (September 1950-Maret 1951). Dengan Program Urgensi Perekonomian yang diumumkan pada April 1951 –suatu rencana pembangunan pertama yang ambisius- pemerintah akan melakukan pembangunan industri besar, menengah dan kecil (Paauw 1963:216-217). Bersama dengan Hatta, Sumitro menyerukan adanya koordinasi dan perencanaan pemerintah yang ekstensif dalam pengembangan sektor industri manufaktur, meskipun tetap bersifat selektif, “Government plan directly only several basic sectors”, seperti dikutip Rice (1983:66).
Untuk mencapai tujuan itu, pemerintah mendirikan sebuah bank yang secara khusus membiayai proyek industrialisasi jangka panjang: Bank Industri Negara (BIN, kemudian menjadi Bapindo) pada tahun 1951, sebagai penerusan Herstel Bank yang didirikan pada 1948 tetapi belum pernah beroperasi.6 Sedangkan BNI yang telah berubah tugas menjadi bank umum membiayai proyek jangka pendek dan perdagangan dalam dan luar negeri (dengan UU Darurat No. 2/1955, ditetapkan untuk: “membantu mempromosikan kekayaan masyarakat dan ekonomi nasional dalam bidang komersial pada umumnya dan ekspor impor perdagangan pada khususnya”). Margono Djojohadikusumo Presiden Direktur BNI, ditetapkan untuk merangkap jabatan yang sama di BIN. Selama periode 1952-1955, BIN telah membiayai beberapa pembangunan industri ringan dan berat sekaligus. Untuk yang
6 Sebagai bank pembangunan, BIN tidak menerima simpanan masyarakat dan tidak melayani transaksi keuangan pihak ketiga. Dana pembangunan diperoleh dari pemerintah, sedangkan dana operasional diperoleh dari penjualan obligasi. BIN mempunyai dua fungsi pokok, yakni sebagai bank pembangunan industri dan bank investasi jangka panjang di dalam penyediaan asistensi permodalan baik dalam bentuk saham ataupun pembiayaan jangka panjang. Bidang-bidang yang diprioritaskan untuk dibiayai adalah industri manufaktur, pertambangan, dan pertanian (Anspach, 1969:140).
5
pertama terlihat pada pembiayaan BIN terhadap, antara lain, P.T. Pemintalan Kapas “Tjilatjap” dan N.V. Pabrik Karung “Rosella”. Sementara untuk yang kedua, BIN telah membiayai pembangunan Pabrik Semen Gresik dan Pabrik Pupuk Sriwijaya Palembang.7 Pada waktu yang sama, BIN juga membangun industri Sukur Desiccated Coconut Factory (Sudesco) di Minahasa dan Pabrik Kertas Takengon di Aceh (Sutter, 1959:788-789). Sedangkan BNI juga terlibat dalam proses pendanaan beberapa industri ringan seperti Pabrik Pantji & Email Jawa (pimpinan R. Notohamiprodjo), Pabrik Tjat, Tinta & Pernis, (dipimpin Zainuddin bin Sidi Tando di Solo 1947), Gabungan Importir Indonesia (Gindo),8 dan Importir-importir Merdeka.
Dalam konteks politik, Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) yang merupakan terjemahan konkret dari gagasan nasionalisme ekonomi, yang semula masih bersifat umum, kemudian mengarahkan kepada target group dalam program “Benteng”. Program yang dimulai pada masa Kabinet Natsir ini diteruskan dengan lebih antusias oleh Menteri Bidang Ekonomi Iskaq Tjokrohadisoerjo dari PNI dalam kabinet Ali Sastroamidjojo (Agustus 1953-November 1954). Suatu hal yang menarik adalah pada masa Kabinet Ali ini terjadi penggantian personalia pada beberapa posisi strategis dengan orang-orang yang sehaluan. Segera setelah Mr.Iskaq diangkat, ia mengganti beberapa kepala jawatan dengan orang-orang dari partainya, sedangkan Margono yang dianggap dekat dengan PSI diberhentikan sebagai Presiden Direktur BNI sekaligus BIN pada 1953. Sebagai gantinya diangkat Mr.A.Karim, Direktur BNI dan di BIN diangkat Soewirjo yang kedua-duanya dari PNI.(Feith 1970).
Target program Benteng ini sangat jelas: menumbuhkan kapitalisme pribumi dengan mengamankan posisi dominan mereka di sektor impor, agar pengusaha pribumi dengan insentif pemerintah dapat menggantikan kedudukan oligopoli perusahaan dagang Belanda “The Big Five”, yang terdiri dari Borsumy, Jacobson van den Berg, GeoWehry, Internatio dan Lindeteves, serta perusahaan Inggris, seperti MacLaine Watson. BNI dan BIN, yang diharuskan membiayai “program pribumisme” melalui program “Benteng” di atas, telah berhasil menumbuhkan beberapa perusahaan pribumi, seperti, antara lain, N.V. Maskapai Asuransi Indonesia (dipimpin oleh V.B. Tumbelaka), N.V. Indonesia Service Company (dipimpin oleh Hasyim Ning), N.V. Putera (dipimpin Mas Agoes), N.V. Central Trading Company (CTC),9 C.V. Sjachsam (dipimpin Sutan Sjachsam adik Sutan Sjahrir), N.V. Djakarta Lloyd, P.T. Permorin (dipimpin Ama Suwarma), P.T. Apotek Tunggal, P.T. Abadi (dipimpin Rukmini Zainal Abidin), P.T. Indokaya (dipimpin Wahab Affan), Masayu Trading Company (Abdul Ghany Azis), P.T. Teknik Umum (dipimpin Harlan Bekti dan Eddy Kowara), P.T. Transistor Radio Manufacturing (dipimpin Thayeb Gobel) (Bank Negara Indonesia 50 tahun, 1996:35).10
Untuk membantu para petani dan pengusaha kecil, pemerintah juga meningkatkan peran Bank Rakyat (yang kemudian menjadi BRI) yang sejak semula, bertugas menyalurkan kredit kecil untuk pengusaha-pengusaha di tingkat pedesaan (Anspach, 1969:139-140). Disamping BRI, pemerintah juga menugasi lembaga-lembaga lain untuk membantu pengusaha kecil. Maka secara keseluruhan, program ini dilakukan oleh berbagai lembaga baik departemen maupun perbankan, yaitu BRI, Departemen Perindustrian, Jajasan Kredit, Departemen Transmigrasi, Biro Perbaikan Nasional, Kementerian Tenaga Kerja, Lembaga Usaha Kecil, Bank Tabungan, Kantor Pos dan Pegadaian turut serta sebagai penyalur kredit
7 Bank Exim Amerika Serikat juga turut berpartisipasi dalam pembangunan Semen Gresik dan Pabrik Pupuk Sriwijaya. Bantuan ini merupakan kredit luar negeri pertama yang diterima pemerintah atas permintaan Hatta yang disetujui langsung oleh Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman. Negosiasi dilakukan oleh Djuanda dan Sumitro Djojohadikusumo (wawancara dengan Marzuki Usman, 8/11/2002).
8 Tahun 1951, Gindo berubah menjadi Gabungan Pembelian Importir-importir Indonesia (Gapindo).
9 N.V. CTC (sekarang P.T. Pantja Niaga) dimaksudkan untuk menggantikan The Big Five dalam bidang ekspor dan impor, didirikan di Bukit Tinggi dan kemudian dipindah ke Jakarta. Perusahaan khusus yang menangani ekspor rempah-rempah ke Eropa dilaksanakan C.V. Sjachsam (Bank Negara Indonesia 50 tahun, 1996:35).
10 Selain mendirikan Benteng Group, BNI juga memberikan bantuan kepada pengusaha-pengusaha yang bergerak dalam bidang transportasi yang penting peranannya pada saat itu. Antara lain adalah Fa. Slamat (Padang), Fa. Atlas (Padang), N.V. Ardjuna (Padang), N.V. Himar (Padang), N.V. Atra (Kutaraja), PMABS (Kutaraja), N.V. Roma (Medan), Maspersada (Medan), Quick (Medan), DAMRI (Yogyakarta), N.V. Sativa (Solo), Sediomulyo (Solo), N.V. Celebes (Jakarta), dan N.V. Sawetto (Makasar) (Bank Negara Indonesia 50 tahun, 1996:37).
6
untuk target group yang sama (Neuman, 1956:710).Namun lembaga-lembaga yang ini tidak dapat terkoordinasikan dengan baik, terutama juga karena lembaga non-bank dan jawatan-jawatan hanya dapat memberi kredit saja tanpa dapat menghimpun dana masyarakat yang seharusnya menjadi sumber kredit-kredit tersebut, disamping kekurang mampuan administratif pemerintah.
Bursa efek yang dibuka di Jakarta pada 4 Juni 1952 untuk alternatif pembiayaan pembangunan, tidak diminati pengusaha untuk mencari modal, yang lebih terbiasa dengan kredit bank yang dananya akhirnya dari pemerintah juga. Dilain fihak, masyarakat sebagai investor potensial tidak tertarik untuk investasi dalam bentuksaham dan lebih senang menyimpan dalam bentuk properti dan emas, untuk berjaga terhadap laju inflasi yang tinggi. Karenanya upaya diversifikasi pembiayaan yang dicoba pemerintah tidak mendatangkan hasil. Secara keseluruhan, meskipun banyak perusahaan yang berhasil dikembangkan, namun program Benteng gagal dalam mewujudkan cita-cita para nasionalis untuk mengangkat pengusaha pribumi menggantikan peran asing dalam perekonomian nasional, karena dilakukan dengan tergesa-gesa, kurangnya entrepreneurship pengusaha pribumi, kurang profesionalnya administrator pemerintah, dan banyaknya para spekulan yang mempergunakan fasilitas ini. Para pengusaha minoritas Tionghoa yang secara formal tersingkir dari percaturan fasilitas pemerintah ini, masih tetap dapat menikmatinya melalui straw men pribumi sehinggga saat itu mulai dikenal istilah “perusahaan Ali-Baba”. Seperti komentar M.Hatta:” Indonesian traders, under the guise of national economic development, have obtained privileges which have cost the country tens if not hundreds of million of rupiah while the suffering of the whole society increases.” (Paauw 1960:76). Akhirnya pada 1957 secara resmi program Benteng ini dihentikan oleh Menteri Ekonomi Ir Rooseno atas dasar menghilangkan diskriminasi rasial.
Situasi demokrasi politik ini segera pula berpengaruh ke dalam dunia moneter dan perbankan. Seperti pada perebutan tempat-tempat dan departemen-departemen strategis di atas, kecenderungan semacam ini juga berlaku pada tingkat perbankan. Penempatan personalia di sebuah bank Negara dan pemberian kredit, misalnya, cenderung memprioritaskan orang-orang “sehaluan” atau “separtai”, daripada pertimbangan kelayakan dan profesionalitas seperti telah diutarakan diatas.11 Sutter (1959:982-983) mensinyalir bahwa BNI dengan Presiden Direktur Margono Djojohadikusumo yang dekat dengan kelompok Partai Sosialis Indonesia (PSI) memberikan kredit kepada ISC dan P.D. Putera yang pemiliknya anggota PSI. Sementara BIN lebih didominasi orang-orang Partai Nasional Indonesia (PNI). Dan, karena Bank Indonesia dipimpin Sjafruddin Prawiranegara dari Masyumi dan wakilnya Loekman Hakim dari PNI, maka orang-orang kedua partai besar tersebut mendapatkan kemudahan akses untuk memperoleh kredit dari BI.12
Gejala political intrusion ini tidak terbatas pada bank-bank pemerintah, melainkan melebar ke perbankan swasta. Banyak bank yang didirikan oleh anggota partai-partai politik. Bank Umum Nasional (BUN) misalnya, didirikan oleh aktivis PNI tanggal 24 November 1952. Kelompok yang berasal dari NU melahirkan sebuah bank di Semarang, dan orang-orang PSI mendirikan beberapa bank yang kemudian menjadi Bank Niaga. Kuatnya orang partai dalam perbankan swasta ini diungkapkan Sutter (1959:997-998), bahwa Presiden Direktur BUN adalah Soewirjo, yang juga salah seorang wakil ketua di PNI, dengan dibantu oleh Ong Eng Die sebagai wakilnya. Dalam jajaran direksi terdapat nama-nama tokoh PNI yang sangat terkenal seperti Iskaq Tjokrohadisoerjo, A.K. Gani, Notohamiprodjo dan Mohamad Said. Ketika pada 1953, Soewirjo diangkat menjadi Presiden Direktur BIN, posisinya dalam BUN diganti oleh Parmin Martokoesoemo. Ong Eng Die dan Iskaq Tjokrohadisoerjo mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai direktur karena masing-masing diangkat menjadi Menteri Keuangan dan Menteri Kerjasama Ekonomi pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo pertama. Tidak mengherankan, dalam situasi peran politik dan peran ekonomi moneter yang saling
11 Kalangan partai juga mempermasalahkan ideologi anggota direksi BI karena ditakutkan mereka berideologi “ekonomi bebas” dan tidak mengutamakan kepentingan umum. Menteri Keuangan Jusuf Wibisono misalnya, mempertanyakan ideologi direktur BI Indra Kesuma yang tidak berpartai (Mimbar Indonesia, Jakarta, 28 Oktober 1950, dikutip dalam Soebagijo I.N., 1980:96)
12Agar tidak diskriminatif, permohonan kredit dari orang-orang Masyumi diurus oleh Loekman Hakim yang berhaluan nasionalis, dan kredit dari orang-orang PNI diurus oleh Sjafruddin anggota Masjumi (menurut Faried Prawiranegara, Juli 2002). 7
bertumpang tindih ini telah pula menimbulkan penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan bank-bank yang dimiliki partai-partai politik.
Kejadian yang paling menonjol adalah ketika Menteri Ong Eng Die dan Iskaq Tjokrohadisoerjo memerintahkan BI, menyalurkan bantuan likuiditas kepada Bank Umum Nasional (BUN) sebanyak IDR20 juta.13 Hal ini segera memunculkan reaksi keras para anggota parlemen dari partai lain, seperti K.H. Tjikwan dan Farid Alwi Isa (Masyumi) dan Mayor Polak (PSI) yang sempat menimbulkan ketegangan politik, karena segera diikuti interpelasi yang mempertanyakan apakah kebijakan penyaluran likuiditas itu merupakan bagian dari usaha menyehatkan sistem perbankan nasional atau sebaliknya. Tanpa tujuan positif, maka tindakan tersebut berarti merupakan perbuatan illegal. Iskaq menyangkal tuduhan itu dengan menunjukkan bahwa tidak hanya BUN yang mendapatkan aliran likuiditas BI, melainkan juga beberapa bank lain seperti Bank Soerakarta, Bank Timur dan Bank Perniagaan Indonesia (Sutter, 1959:998-999). Tetapi dalam kenyataannya, bank-bank yang dibantu likuiditas tersebut adalah milik orang-orang PNI. Bank Timur, misalnya, dimiliki R. Soegiarto, Wakil Bendahara PNI.14
Dalam praktek perbankan, bantuan likuiditas bank sentral terhadap bank-bank komersial adalah tindakan yang tak menyalahi prosedur, mengingat salah satu tugasnya sebagai lender of the last resort. Persoalannya adalah dalam situasi di mana kekuatan politik lebih mendominasi asas-asas profesionalisme perbankan, maka tindakan-tindakan bantuan tersebut biased kekuasaan, yang menyebabkan bantuan tersebut terbatas hanya kepada bank-bank yang mempunyai pengaruh politik dan dekat dengan kekuasaan. Seperti halnya program Benteng, dimana semangat nasionalisme dengan ambisi membangun kaum pemodal pribumi bukan saja dilakukan dengan tergesa-gesa, melainkan juga dilaksanakan tanpa semangat profesionalisme. Sebagai akibatnya, dunia perbankan swasta tumbuh seadanya, bahkan dalam beberapa hal, justru semakin memperkeruh keadaan (Simorangkir, 2000:68). Masa depan perbankan swasta semakin memperlihatkan wajah muramnya, ketika pemotongan uang, atau sanering dilakukan pemerintah pada tanggal 25 Agustus 1959, beberapa bulan setelah sistem pemerintahan berganti dengan Demokrasi Terpimpin.15 Tindakan sanering ini bertujuan mengendalikan inflasi, yang memang telah bergolak akibat kebijakan moneter semakin didikte oleh kebutuhan-kebutuhan politik. Secara teknis, sanering telah menurunkan nilai uang kertas dari IDR1000 menjadi IDR100, dan dari IDR500 menjadi IDR50, serta pembekuan 90% simpanan-simpanan pada bank (Perbanas, 1974:54). Bank-bank swasta yang pada umumnya tidak mempunyai depository bank yang biasanya bank pemerintah mendapat pukulan berat, karena simpanan kas mereka terkena pembekuan yang menyebabkan bank-bank tersebut mengalami kesulitan likuiditas, terlebih bagi mereka yang sudah terlanjur melakukan ekspansi kredit.
13 Nilai tukar USD1/IDR25.
14 Sementara, Presiden Direktur Bank Perniagaan Indonesia adalah R. Kusmuljono, orang PNI, yang mengaku “nonpartisan” (Sutter, 1959:999).
15 Dalam literatur politik disebutkan bahwa 5 Juli 1959 adalah masa akhir sistem pemerintahan parlementer, karena Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli, yang mengembalikan konstitusi Indonesia kepada UUD 1945. 8
Sanering ini juga membawa dampak hubungan BI dengan pemerintah menjadi tidak harmonis. Perdana Menteri Djuanda yang merangkap Menteri Keuangan pada waktu itu, mengumumkan kebijakan tersebut tanpa berkonsultasi atau sepengetahuan Gubernur Bank Indonesia Loekman Hakim yang, pada waktu sanering diumumkan berada di Jawa Timur, dan hanya mengetahui tindakan mengejutkan itu dari siaran radio. Sebagai tanda protes, pada Agustus 1959 itu juga Loekman Hakim mengundurkan diri dari jabatannya. Tentulah sikap ini justru menimbulkan keterkejutan, karena Loekman Hakim yang berasal dari PNI, baru dilantik menggantikan Sjafruddin Prawiranegara pada 8 April 1958. Tetapi tampaknya pemerintah tak terlalu memperdulikan protes ini. Sebab, beberapa saat kemudian, pemerintah mengangkat Soetikno Slamet untuk mengisi jabatan Gubernur BI yang dikosongkan Loekman Hakim (Rahardjo et al., 1995:109).
Integrasi Perbankan Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Pada tanggal 5 Juli 1959 Dewan Konstituante, yang dianggap gagal membuat Undang-Undang Dasar baru, dibubarkan Presiden Soekarno melalui sebuah dekrit yang dikenal sebagai “Dekrit 5 Juli”, yang memuat ketetapan untuk memakai kembali UUD 1945 dan pemberlakuan rezim Demokrasi Terpimpin. Jauh sebelumnya, gagasan Demokrasi Terpimpin ini telah diungkapkan Presiden Soekarno, yakni pada 28 Oktober 1956 ketika berbicara di depan pertemuan wakil-wakil pemuda dari semua partai. Pada saat itu Presiden menyatakan bahwa Maklumat X Nopember 1945 yang menganjurkan pembentukan partai-partai politik secara bebas merupakan sebuah kesalahan besar, sebab menimbulkan terjadinya aksi “sikut-sikutan” satu sama lain. Oleh karena itu, Presiden Soekarno menyerukan “penguburan” partai-partai, dan menggantikannya dengan Demokrasi Terpimpin (Feith dan Castles, 1970:81-83). Baru setelah Konsituante dianggap “gagal” membentuk UUD baru, pada 1959 Presiden Soekarno mendapat momentum untuk menerapkan gagasannya ini.
Setelah keluarnya dekrit itu, praktis Presiden Soekarno menjadi satu-satunya aktor penentu kebijakan politik dan sekaligus penentu kebijakan pembangunan nasional. Pergeseran kekuasaan inilah yang kemudian menentukan persepsi otoritas politik terhadap pembangunan ekonomi, moneter dan perbankan serta seluruh implikasi yang dihasilkannya. Sebagai akibatnya, hampir seluruh kebijakan ekonomi dan moneter serta perbankan tunduk pada arah pengaruh ideologis dan politis, dan kurang menghiraukan aspek-aspek teknokratis dari perumusan masalah, penjabarannya ke dalam sistem perencanaan dan pelaksanaan strategi pembangunan.
Watak dan pengaruh “kiri” politik Presiden Soekarno telah membuat seluruh gagasan-gagasan pembangunan ekonomi turut bergeser ke arah “sosialisme”.16 Terjemahan konkret paradigma ini tercermin pada bentuk sistem perekonomian yang bersifat dirigisme, dimana negara memainkan peranan terpenting dalam perekonomian nasional. Dengan demikian, aktor-aktor ekonomi utama bukanlah kaum swasta melainkan perusahaan-perusahaan negara yang di manfaatkan oleh pemerintah sebagai commanding height (Yergin dan Stanislaw, 1999). Kesempatan yang tak terduga untuk menambah commanding height itu terjadi pada masa perjuangan merebut kembali Irian Barat 1958-1963 dengan menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda baik dalam bidang perkebunan, perdagangan maupun perbankan.
Pada 1958, pemerintah menasionalisasi seluruh perkebunan milik Belanda yang membentang dari Sumatera Jawa sampai Sulawesi, yang setelah ditata kembali menjadi perusahaan negara perkebunan (PNP) yang berjumlah 28 perusahaan17 (Shin, 1989:439). Kemudian pada awal 1960-an, pemerintah menasionalisasi bank-bank milik Belanda, dimulai
16 Di sini agak sukar disebut apakah yang dimaksudkan dengan “sosialisme” masa Demokrasi Terpimpin. Untuk jelasnya, lihat Castles (1967) dalam Tan (1967:73-88). Dari segi paradigmatik, konsep sosialisme ini tidak diterjemahkan dengan konsisten. Rancangan Pembangunan Semesta Berencana Delapan Tahun yang dibuat pada 1961, misalnya, justru melupakan aspek distributifnya (Kuntjoro-Jakti, 1981:35).
17 Selama menjajah Indonesia, sumbangan pendapatan terbesar yang diperoleh Belanda adalah dari sektor perkebunan yang meliputi kopi, karet, cengkeh, kelapa sawit, gula dan komoditi pertanian yang lain.
9
dengan Nationale Handelsbank (NHB) 1959 yang diubah menjadi Bank Umum Negara (BUNEG kemudian menjadi Bank Bumi Daya), dan pada 1960 secara berturut-turut Escomptobank menjadi Bank Dagang Negara (BDN) dan Nederlandsche Handelsmaatschappij (NHM) menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) dan kemudian menjadi BEII (Priasmoro, 1987:193-194). Dengan nasionalisasi tersebut, bank-bank komersial milik pemerintah yang memberikan kredit menjadi lebih beragam, terdiri dari Urusan Perbankan BI, BNI, BRI, Bank Tabungan Pos, BPI dan ketiga bank hasil nasionalisasi.
Kebijakan nasionalisasi ini ternyata membawa dampak peningkatan alokasi kredit ke perusahaan-perusahaan negara, seperti terlihat pada rasio kredit bank-bank pemerintah kepada perusahaan-perusahaan negara mencapai rata-rata di atas 60% dari total pemberian kredit per tahun sejak 1960 sampai 1965, dan suatu peningkatan pemberian kredit sepuluh kali lipat dari tahun 1957 sampai 1960. Kenyataan ini adalah karena kesulitan keuangan pada perusahaan-perusahaan asing yang dinasionalisasikan yang masih mengalami sengketa dengan pemilik lama, sehingga memerlukan dana dari pemerintah.
Sebagian besar alokasi kredit kepada perusahaan-perusahaan negara itu disalurkan melalui BI dan sebagian kecil melalui BNI, terutama karena bank-bank pemerintah hasil nasionalisasi tersebut belum dapat dimanfaatkan karena masih dalam sengketa dengan pemilik dan pemerintah Belanda. Pada 1959, BI menyalurkan sekitar 97% dari seluruh total kredit kepada perusahaan negara, sisanya disalurkan melalui bank-bank pemerintah. Pada tahun 1960, persentase alokasi kredit BI turun menjadi 70%, tetapi pada 1961, 1962, dan 1963 persentase alokasi kredit ini kembali meningkat, masing-masing sebesar 88%, 75%, dan 80%. Baru pada 1964 dan 1965, kredit menurun lagi masing-masing menjadi 62% dan 63%. Dan memang pada waktu itu, seperti dinyatakan Arndt (1971), tugas pokok bank pemerintah hanya sebagai “kantor kas negara” belaka, atau bahkan seperti konon diucapkan oleh Menteri Keuangan Boediono 2001, sebagai “tukang pompa bensin”.
Penghimpunan dana dari masyarakat masih belum terlaksana dengan baik karena masyarakat kepercayaan terhadap perbankan masih sangat rendah maupun karena bahaya inflasi tinggi, (istilah yang populer ditahun 1960an adalah masyarakat belum bank minded) dan itulah sebabnya mengapa kantor-kantor cabang bank hanya ada di kota-kota besar. Kondisi semacam inilah yang mendorong Presiden Direktur BNI Teuku Jusuf Muda Dalam pada awal 1960-an menjalankan program pengerahan dana masyarakat, dengan serangkaian usaha intensif memperkenalkan dunia perbankan kepada masyarakat. Usaha ini diimplementasikan pada pendirian cabang BNI di setiap kelurahan, pendirian Bank Keliling di beberapa kota di Jawa, Sumatera dan Madura, dan Bank Terapung di Kalimantan. Untuk menarik perhatian kaum perempuan, ia juga mendirikan Bank Sarinah di beberapa kota, seperti Jakarta, Solo, Surabaya, Makasar dan Padang. Dunia perbankan pun mulai disosialisasikan secara dini kepada generasi muda. Ini terbukti dari pendirian Bank Bocah yang khusus melayani tabungan untuk anak anak.
Pada 5 Juli 1964, atas dasar pertimbangan politik untuk mempermudah komando di bidang perbankan untuk menunjang Pembangunan Semesta Berencana, pemerintah menetapkan kebijakan mengintegrasikan seluruh bank-bank pemerintah ke dalam satu bank dengan nama Bank Negara Indonesia. Prakarsa pengintegrasian bank pemerintah ini berasal dari Jusuf Muda Dalam,18 Menteri Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia – yang baru diangkat dari jabatan semula Presiden Direktur BNI – dan disetujui oleh Presiden Soekarno. Ide dasarnya adalah menjadikan perbankan sebagai “alat revolusi” dengan motto “Bank Berjuang” di bawah pimpinan “Pemimpin Besar Revolusi”. Nama “Bank Negara Indonesia (BNI)” sebagai bank tunggal, diusulkan oleh Jusuf Muda Dalam sendiri.19 Hasilnya adalah lahirnya struktur baru Bank Berjuang ini, di mana Bank Indonesia menjadi Bank Negara
18 Jusuf Muda Dalam, lahir di Aceh, pernah menjadi anggota di parlemen Belanda, setelah pulang ke Indonesia masuk menjadi anggota PNI. Jusuf Muda Dalam pernah menjadi anggota direksi Bank Negara Indonesia sejak 1957, kemudian pada tahun 1960-1963 menjadi Presiden Direktur Bank Negara Indonesia (Bank Negara Indonesia 50 tahun, 1996:160).
19 Ketika Bung Karno meminta usulan tiga nama bank tunggal, Jusuf mengusulkan tiga nama, ketiga-tiganya adalah “Bank Negara Indonesia”. 10
Indonesia Unit I; Bank Koperasi Tani dan Nelayan serta Bank Eksim Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit II; Bank Negara Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit III; Bank Umum Negara menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV dan Bank Tabungan Negara menjadi Bank Negara Indonesia Unit V.
Akan tetapi tidak semua bank pemerintah berhasil diintegrasikan ke dalam Bank Berjuang. Bank Dagang Negara (BDN) dan Bapindo “lolos” dari proses pengintegrasian ini. Luputnya BDN dari proses pengintegrasian ini terutama karena Presiden Direktur BDN J.D. Massie, melalui kedudukannya sebagai Menteri Penertiban Bank-bank Swasta Nasional, cukup punya pengaruh untuk berkeberatan atas penyatuan BDN dengan bank-bank lainnya.20 Massie beralasan bahwa kebijakan ini akan membingungkan koresponden bank di luar negeri untuk penyelesaian L/C ekspor maupun impor karena nama bank yang sama. Sementara, Bapindo tidak terintegrasi ke dalam Bank Berjuang karena bank ini dibawah Dewan Pembangunan yang diketuai Menteri Pertama Urusan Pembangunan dengan anggota-anggota Menteri Keuangan, yang juga Ketua Dewan Pengawas Bapindo, dan Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota (Priasmoro, 1987:195-196). Dengan demikian, melalui kedudukannya itu, pengaruh Bapindo cukup kuat untuk menghalangi terintegrasi ke dalam BNI.21
Pada tahun 1963 masa Demokrasi Terpimpin, Gubernur Bank Sentral ditetapkan sebagai anggota kabinet dengan sebutan Menteri Urusan Bank Sentral. Dengan demikian Dewan Moneter yang dibentuk pada 1953 dengan ketua Menteri Keuangan dan anggota Gubernur BI dan Menteri Perdagangan tidak berfungsi lagi karena bank sentral tidak lagi terpisah dengan pemerintahan, dan perumusan kebijakan moneter dilakukan dan dilaksanakan oleh Menteri Urusan Bank Sentral sendiri dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Oleh karenanya bahwa mulai saat itu BI, yang waktu itu bernama BNI Unit I “sama sekali tidak independen” terhadap pemerintah. Hal ini terlihat ketika BI harus mencetak uang untuk membiayai semakin besarnya defisit anggaran pemerintah, terutama karena pengeluaran pemerintah banyak digunakan untuk menasionalisasi puluhan perusahaan Belanda yang dalam prakteknya masih harus dibiayai pemerintah karena mereka banyak yang tidak menghasilkan keuntungan. Pada saat yang sama, aksi-aksi militer memadamkan pemberontakan daerah semakin membuat pengeluaran pemerintah membengkak. Defisit anggaran juga diperbesar oleh adanya pengeluaran untuk propaganda politik: pembebasan Irian Barat, konfrontasi dengan Malaysia yang terkenal dengan semboyan “Ganyang Malaysia” dan pembangunan proyek-proyek “mercusuar”, seperti, antara lain, Gelora Senayan untuk keperluan Asean Games dan Ganefo, Monumen Nasional, dan Gedung DPR/MPR.
Sebagai akibatnya, defisit anggaran dari tahun-ke tahun semakin meningkat. Menurut Mas’oed (1989:47) defisit anggaran yang pada tahun 1955 hanya sebesar 14% dari total penerimaan pemerintah, pada 1965 telah meningkat menjadi 174% nya. Untuk menutup defisit anggaran ini, pemerintah mencetak uang yang berdampak terhadap semakin tingginya inflasi pada 1965 (Arndt, 1971:364-365). Tingginya tingkat inflasi ini berpengaruh negatif terhadap dunia perbankan, terutama bank-bank swasta, karena tingkat suku bunga riil para deposan terkikis oleh laju inflasi, bahkan menjadi negatif. Keadaan ini menyebabkan terjadinya moral hazard, di mana uang simpanan nasabah atau pinjaman dari Bank Indonesia di perdagangkan oleh pemilik bank luar perbankan dengan bunga yang tinggi, atau dalam perdagangan komoditi yang untungnya lebih besar. Untuk mengatasinya, pemerintah memperketat aturan terhadap bank-bank swasta nasional baik yang bersifat pembatasan gerak maupun peningkatan permodalan tercermin dalam SE BI No.10/721/UM/PU/Rahasia
20 BDN mempunyai pengaruh kuat di sektor perdagangan menengah yang terdiri dari golongan Tionghoa dan Arab. Kekuatan tersebut dipakai J.D. Massie untuk negosiasi dengan Presiden Soekarno, yaitu bahwa BDN dapat menjadi alternatif sebagai bank sentral bagi bank–bank swasta, kalau bank tunggal itu gagal. Tetapi ide itu tidak terlaksana (wawancara dengan K.C. Komala, 9 Pebruari 2002; Arndt dalam Feith dan Castles, 1971:364).
21 Gagasan untuk “nasakomisasi” perbankan yang terjadi pada masa perpolitikan dunia perbankan meningkat tajam dimulai dengan Bapindo. Direktur Utama ditunjuk Bermawi Alwi (NU), Direktur Hoetomo Soepardan (PKI), Moerdiono dan dua orang lagi dari PNI. Hoetomo Soepardan sebelumnya adalah anggota DPR (wawancara dengan Soedarsono, 23 Maret 2003). 11
tanggal 10 Nopember 1962 yang didasarkan atas Surat Keputusan Presiden No 470/1961.
Isi SE BI tersebut adalah larangan bank-bank swasta nasional menerima simpanan dari badan-badan pemerintah dan diharuskan untuk memindahbukukan seluruh saldo rekening badan pemerintah itu ke salah satu bank negara.22 Untuk mengawasi bank-bank swasta, melalui Keputusan Presiden No 232/1963 ditetapkan menteri yang ditambah tugasnya, yaitu Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta. Selain itu, melalui PP 19/1964, pemerintah mengharuskan bank-bank swasta menambah jumlah modal sebesar IDR25 juta.23 Peraturan itu ditindaklanjuti dengan SK Menteri No 17/64/Kep./MUPBMS tanggal 2 September 1954, bahwa dari jumlah modal disetor sebesar IDR25 juta itu, minimal sebesar 60% harus dipergunakan sebagai modal kerja (Perbanas, 1974:54-56).
Untuk mengurangi hiperinflasi, melalui Penetapan Presiden No. 27/1965 tanggal 13 Desember 1965, pemerintah melakukan penurunan nilai mata uang dari IDR1000 menjadi IDR1. Kebijakan ini merupakan pukulan terbesar bagi dunia perbankan swasta, terutama bagi mereka yang telah sempat menyetor tambahan modal sebagai akibat dari ketentuan baru sebesar IDR25 juta. Pemotongan uang tersebut telah menyebabkan jumlah setoran menciut menjadi IDR25 ribu.24 Para nasabah juga mengalami tingkat kerugian yang sama besarnya. Maka sesungguhnya, secara psikologis, pemotongan uang ini telah mengurangi bank mindedness masyarakat dengan drastis (Perbanas, 1973:56).Akan tetapi, semua usaha memperbaiki keadaan ekonomi dan moneter tersebut tidak menghasilkan sesuatu yang optimal. Sebagai akibatnya, hiperinflasi tidak bisa terhindari. Inilah yang telah menjadi salah satu faktor penyebab hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno.
Aksi-aksi demonstrasi yang pada mulanya memakai tema-tema ekonomis, berubah menjadi politik, ketika berbagai kalangan mahasiswa dan masyarakat menuntut pergantian kekuasaan. Ini terutama setelah terjadi Gerakan 30 September (G 30 S), sebuah usaha coup yang dilakukan oleh kombinasi kekuatan-kekuatan sebagian faksi militer dan Partai Komunis Indonesia (Bresnan, 1993:7-25). Coup d’etat ini memperbesar ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah, terutama setelah Presiden Soekarno menolak permintaan masyarakat untuk membubarkan PKI. Maka, kondisi ekonomi dan politik yang kian memburuk itu, berujung pada jatuhnya kekuasaan Presiden Soekarno.
Kesimpulan
Dalam suasana kemerdekaan yang harus direbut dengan kekerasan dan pasca Perang Dunia II, faktor-faktor produksi dan ekonomi tidak berjalan atau bahkan lumpuh. Perbaikan alat-alat produksi dan perdagangan terkendala karena ketiadaan pembiayaan dan simpanan masyarakat. Oleh karenanya dipilihlah pembiayaan rekonstruksi dan pembangunan dengan deficit financing melalui kredit perbankan, namun saat itu belum ada bank nasional yang dapat diandalkan, dan perdagangan masih dikuasai perusahaan-perusahaan dan bank-bank Belanda maupun asing.
Pemikiran lebih lanjut mengenai kemungkinan nasionalisasi perusahaan asing, dalam semangat nasionalisme dan anti-asing pada negara yang baru merdeka, tidak dapat dilakukan karena dalam 4 tahun pertama masa kemerdekaan, Indonesia sibuk mempertahankan kedaulatannya terhadap Belanda yang masih enggan melepaskan wilayah jajahannya. Meskipun akhirnya Belanda mengaku kedaulatan RI pada tahun 1949, namun banyak masalah masih berlarut sampai 1964 karena Belanda masih belum mau melepaskan Irian Barat. Perselisihan Irian Barat ini, digunakan pemerintah untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda termasuk perbankan, yang menambah commanding height pemerintah dalam perekonomian..
22 Peraturan ini yang paling banyak dikecam oleh bank-bank swasta, dan baru diubah dengan Pakto 1988, meskipun pada kenyataannya masih juga tidak dapat dilaksanakan.
23 Pada tahun 1966 nilai kurs rupiah terhadap dolar melambung tinggi yakni kurs USD1/IDR7200, namun satu tahun kemudian (1967) kurs turun menjadi USD1/IDR84, (sumber: Booth dan McCawley,1981:xx).
24 Kurs USD1/IDR84 (sumber: Booth dan McCawley, 1981:xx). 12
Gagasan untuk mendirikan sebuah bank sirkulasi maupun bank-bank komersial didorong oleh keinginan pemerintah untuk mandiri dari pengaruh bekas penjajah, meskipun banyak fihak yang memilih nasionalisasi dengan alasan pragmatis. Namun pemerintah dengan kukuh telah menetapkan perlunya bank sirkulasi itu dengan mendirikan BNI, meskipun kemudian gagal untuk mempertahankan niat tersebut. Dalam perjalanannya, BNI bersama BIN telah menyumbang pemerintah baik dalam menggalang dana masyarakat, membiayai upaya mempertahankan kemerdekaan dan dalam kebijakan pribumisme menumbuhkan perusahaan-perusahaan domestik terutama dalam rangka program Benteng. Sayang bahwa program ini gagal meningkatkan mutu dan peran pengusaha pribumi karena dilakukan dengan tergesa-gesa dan kurang professional.
Sementara itu, perbankan swasta nasional tidak berkembang dengan baik, disebabkan perekonomian yang belum mendukung, dan tidak adanya dukungan dari pemerintah yang sedang kesulitan juga. Baru pada masa demokrasi parlementer banyak bank yang timbul, namun banyak yang didasari untuk menopang kebutuhan partai. Jabatan-jabatan strategis pada bank-bank pemerintah menjadi incaran partai, padahal kabinet silih berganti, sehingga stabilitas dan konsistensi kebijakan ekonomi tidak dapat berjalan.
Gagasan Presiden Soekarno untuk “Nasakomisasi” perbankan, dan mengintegrasikan bank-bank komersiil dan sekaligus bank sentral dimaksudkan untuk menyatukan persepsi dan kerja untuk pembangunan. Namun upaya itu ternyata tidak mendatangkan perbaikan sistim perbankan Indonesia, bahkan perbankan menjadi lebih rentan terhadap desakan-desakan politik. Bank tidak dapat melakukan fungsi intermediasinya, bahkan menyumbang kearah memburuknya perekonomian.
13
Daftar Pustaka
Amal, Ichlasul, 1992. Regional and Central Government in Indonesian Politics: West Sumatra and South Sulawesi 1949-1979, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Anspach, Ralph, 1969. “Indonesia”, dalam Frank H Golay et al., (ed), Underdevelopment and Economic Nationalism in Southeast Asia, Cornell University Press, Ithaca.
Arndt, H.W. 1971. “Banking in Hyperinflation and Stabilization”, dalam Bruce Glassburner (ed), The Economy of Indonesia: Selected Readings, Cornell University Press, Ithaca.
Bank BNI. 1996. Bank Negara Indonesia 50 Tahun, Jakarta.
Booth, Anne dan Peter McCawley (ed), 1981. The Indonesian Economy During the Soeharto Era, Oxford University Press, Kuala Lumpur.
Bresnan, John, 1993. Managing Indonesia: The Modern Political Economy, Columbia University Press, New York.
Dick, Howard, Vincent J.H.Houben, J.Thomas Lindblad dan Thee Kian Wie: The Emergence of A National Economy, Allen&Unwin and University Of Hawai’I Press, Honolulu 2002.
Djojohadikusumo, Margono, (tanpa tahun). Kenang-kenangan dari 3 Zaman, PT Indira Jakarta.
Feith, Herbert dan Lance Castles, 1970. Indonesian Political Thinking: 1945-1965, Cornell University Press, Ithaca.
Feith, Herbert, 1962. The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, Cornell University Press, Ithaca.
Hartono, Noek, 1976. “Bank Indonesia Sejarah Lahir dan Perkembangannya”, mimeo, Bank Indonesia, Jakarta.
Higgins, Benjamin, 1990. “Thought and Action: Indonesia Economic Studies and Policies in the 1950-an”, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 26 No 1, April.
Kuntjoro-Jakti, Dorodjatun, 1981. “The Political-Economy of Development: The Case of Indonesia Under The New Order Government: 1966-1978”, disertasi, tidak dipublikasikan, University of California, Berkeley.
Mas’oed, Mohtar, 1989. Ekonomi dan Struktur Politik: Orde Baru 1966-1971, LP3ES, Jakarta.
Neuman, AM DE., 1956, “On The Promotion of Indigenous Indonesia Industries with Special Reference to Credit Facilities for Private Business and for Local Government Enterprises”, Ekonomi Keuangan Indonesia (EKI), No. 11, Nopember 683-728.
Oey Beng To, 1991. Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid 1 (1945-1958), Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Jakarta.
Paauw, Douglas S., 1960.Financing Economic Development, The Indonesian Case, The Free Press, Glencoe, Illinois.
Perbanas, 1974. Perkembangan Situasi dan Masalah-masalah Perbankan Nasional Swasta di Indonesia 1973/1974. Perbanas, Jakarta.
Prawiranegara, Sjafruddin, 1966. Membangun Kembali Ekonomi Indonesia, Bulan Bintang, Djakarta.
____________________, 1987. ”Recollections of my Career”, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 23 No. 3, Desember 1987.
Priasmoro Prawiroardjo.1987. “Perbankan Indonesia 40 tahun”, dalam Hendra Asmara (ed), Teori Ekonomi dan Kebijaksanaan Pembangunan: Kumpulan Esei Untuk Menghormati 70 tahun Sumitro Djojo hadikusumo. Gramedia, Jakarta.
Rahardjo, M. Dawam, Aswab Mahasin, Didik J Rachbini, Masmiar Mangiang, Eko Budi Supriyanto dan Paulus Widiyanto, 1995. Bank Indonesia: Dalam Kilasan Sejarah Bangsa, LP3ES, Jakarta. 14
Rice, Robert, 1983. “The Origin of Basic Economies Ideas and Their Impact on ‘New Order Policies”, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 19 No. 2, Agustus.
Robison, Richard, 1986. Indonesia: The Rise of Capital, Allen Unwin, St Leonard.
Shin, Yoon Hwan, 1989. “Demystifying the Capitalist State: Political Patronage, Bureaucratic Interests, and Capitalists in Formation in Soeharto’s Indonesia”, disertasi, tidak dipublikasikan, Yale University, Yale.
Simorangkir, OP, 2000. Kenapa Perbankan Nasional Tak Kunjung Sehat? Tim Studi Pembudayaan Pancasila, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta.
Sutter, John O., 1959. “Indonesianisasi: Politics in a Changing Economy 1940-1955”, Data Paper No 36-4. Cornell University Press, Ithaca.
Yergin, Daniel dan Joseph Stanislaw, 1999. The Commanding Heights: The Battle Between Government and the Marketplace that is Remaking the Modern World, Touchstone, New York.
15

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: