Home > Islamic Economy, Uncategorized > Ekonomi Islam: Sebuah Mutiara yang Hilang

Ekonomi Islam: Sebuah Mutiara yang Hilang


Zhajang Lili Charli

“Hikmah itu adalah milik muslim yang hilang, maka ambillah ia dari mana pun engkau mendapatkannya”. (al hadist)

Pendahuluan
Selama kurang lebih 20 abad, perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu mengalami kondisi yang kontradiktif (Ahmed, 2004, hal. 13). Di satu sisi, beberapa negara terus mengalami perkembangan dengan pertumbuhan yang meningkat tajam, perekonomian yang semakin membaik, serta tingkat kesejahteraan yang tinggi. Disisi lain banyak negara yang mengalami kemiskinan, kemelataratan dan keterbelakangan dibandingkan negara-negara maju lainnya.
Jika ukuran kemajuan negara adalah GDP (Gross Domestic Product) dan HDI (Human Development Index), maka sangat mengejutkan ketika kita melihat data yang dikeluarkan oleh UNDP (United Nation Development Program) pada tahun 2001. Dalam laporan tersebut dapat terlihat gap yang sangat besar antara beberapa negara. Dari 48 anggota IDB (Islamic Development Bank) memiliki 1,1 milyar populasi penduduk. Namun dari 48 anggota IDB ini hanya memiliki keseluruhan GDP $ US 1.31 trilyun. GDP dari 48 negara ini lebih rendah dari GDP Negara Inggris ($US 1.33 trilyun), 74 % dari GDP Prancis ($US 1.8 trilyun), 24 % GDP Jepang ($US 5.65 trilyun), 15 % GDP USA ($US 9.01 trilyun) (UNDP, 2003).
Padahal, jika kita menilik kembali sejarah keemasan Islam pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz (717-720 M), hanya dalam masa 2 tahun, ia berhasil mengentaskan kemiskinan sehingga tidak ada lagi yang mau menerima zakat. Semua rakyatnya merasa sudah menjadi muzaki (pembayar zakat) bukan lagi mustahik (penerima zakat) (Nasution, 2006, hal. 12). Pada masa itu Islam tidak hanya diterapakan dalam bidang-bidang tertentu saja. Islam diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam sistem perekonomian. Keberhasilan itu tidak hanya didukung oleh individu, tetapi juga peran strategis pemerintahan negara. Dalam konsep Islam peranan ekonomi dari negara adalah penting dan signifikan. Islam memiliki aturan yang luas dan komprehensif tentang peran yang harus dimainkan oleh penguasa, mulai dari panduan religius, penegakan hukum, menjaga keamanan dan perdamaian internal dan eksternal, hingga memenuhi kebutuhan ekonomi penduduk dan menjaga hak milik-nya.
Ekonomi Islam, Sejarah yang Hilang
Lantas jika negara-negara Islam (anggota IDB) pernah mengalami masa kejayaan dan memiliki kemakmuran yang tinggi, kenapa saat ini menjadi hal yang paradox? Tentu saja hal ini bukan tanpa alasan. Jika kita menilik perjalanan sejarah perekonomian dunia, terdapat noda kejahatan yang pernah tercatat. Sebut saja dalam penulisan sejarah pemikiran ekonomi. Kemajuan ekonomi islam tidak diakui sebagai kekuatan yang mempengaruhi tatanan ekonomi dunia. Seperti disebutkan dalam buku “Sang maestro: teori-teori ekonomi modern” yang dikarang oleh Mark skousen disebutkan bahwa, tidak ada yang mempengaruhi pemikiran ekonomi Adam smith selain filsuf Yunani dan sedikit sekali pegaruh ajaran Budha dari Cina (Skousen, 2005).
Jelas terlihat peran kontribusi ekonom islam pada waktu itu dihilangkan. Padahal jika kita amati sejarah dengan jeli ada perkataan Adam Smith yang sangat mengejutkan. ”Contoh masyarakat dengan ekonomi terbelakang adalah Indian di Amerika utara dan contoh masyarakat dengan ekonomi maju adalah Arab yaitu Mahomet and his immediate successors (Adam Smith, Wealth of Nations, Jilid 5 Bab 1, 1776)”.
Kemudian Joseph A. Schumpeter dalam karya klasik-nya, History of Economic Analysis (1954), mengatakan terdapat “Great Gap” selama “over 500 years” dalam evolusi dan perkembangan pemikiran ekonomi dari pertama kali timbul di Yunani pada abad ke-4 SM hingga bangkit kembali di tangan pemikir skolastik St. Thomas Aquinas pada abad ke-13 M.
Setelah diteliti kemudian, ternyata sejarah pemikiran yang hilang itu terjadi ketika zaman keemasan Islam pada babak ke-tiga sejarah Islam. Yaitu pada masa kekhalifahan, setelah masa khulafahu rasyidin berakhir. Hal ini terbukti dari kesamaan pemikiran Adam Smith mengenai spesialisasi kerja. Ide spesialisasi kerja (division of labour) dalam buku Welth of Nation telah dibahas oleh Imam al-Ghazali (1058-1111) dengan mempergunakan contoh pabrik jarum. Sama persis dengan analogi Adam Smith (1723-1790) yang mempergunakan contoh pabrik peniti hampir enam ratus tahun kemudian. (Wibisono, 2007, hal. 4).
Tinta Merah Sejarah Perekonomian
Tidak menjadi soal jika konsep dalam ekonomi islam ini diterapkan dalam keseluruhan perekonomian. Namun kenyataannya sistem yang ada sekarang hanya dipakai jika menguntungkan sebagian pihak. Sebagai contoh dalam pelarangan riba dalam basis perekonomian yang dilanggar. Pada sistem ekonomi mainstream saat ini, bunga menjadi basis perhitungan dalam semua bidang ekonomi.
Tinta merah sejarah perekonomian dunia juga diwarnai oleh perubahan sistem mata uang dunia. Sejak Amerika memenangkan perang Dunia ke-II banyak dana recovery yang dibutuhkan. Oleh karena itu pada Agustus 1971 dengan kekuatan yang dimiliki US, maka mereka tidak lagi mem-back up uang mereka dengan emas (Chapra, 1996). Ini menjadi pertanda berakhirnya Bretton Wood’s system dan akhirnya kita masuk pada era baru dimana pengaturan uang tidask lagi ada hubungannya dengan emas. US dengan mudahnya mencetak uang dan dunia harus mengikuti standar nilai pada dollar mereka.
Sejak berlakuknya standar ini ada dua fenomena yang tidak menyenangkan, tingkat inflasi yang sangat tinggi dan tingginya ketidakstabilan nilai tukar (Chapra, 1996). Bagi pengusaha dan investor hal ini mengakibatkan sulitnya melakukan proyeksi yang tepat dimasa yang akan datang dan akhirnya terjadi misallocation sumber daya baik di wilayah domestik maupun di Internasional.
Akibat lainnya sistem keuangan modern menjadi sangat labil secara sistemik. Karena sistem keuangan modern yang berbasis bunga dan fiat money dapat memfasilitasi kegiatan spekulasi. Pasar uang telah menjadi arena perjudian legal terbesar di dunia. Sejak runtuhnya sistem Bretton Woods pada 1973, gap antara perdagangan uang dan perdagangan barang semakin melebar dengan kecepatan yang semakin tinggi. Menurut BIS, pada April 2004, rata-rata volume transaksi harian valas mencapai US$ 1,9 triliun, yang terdiri dari transaksi spot US$ 0,6 triliun dan transaksi derivatif US$ 1,3 triliun. Sedangkan volume transaksi yang terjadi pada perdagangan dunia di sektor real hanya US$ 6 triliun setiap tahun. Ketidakseimbangan sektor moneter dan sektor riil akan memunculkan krisis. Sepanjang abad 20, telah terjadi lebih dari 20 krisis ekonomi, yang kesemuanya merupakan krisis finansial (Roy & Davies, 1996).
Dalam perkembangan ilmu ekonomi sekarang, cenderung mengarah pada ilmu yang menjauhkan dari kenyataan. Riset ekonomi menjadi terpisah dengan dunia nyata. (Leijonhufvud, 1981, hal. 347-359). Hal ini mulai terjadi ketika Ricardo membawa teorisasinya ke titik ekstrem dimana dia menggunakan semua asumsinya yang terbatas dan meragukan untuk mendapatkan kesimpulan yang dicarinya (Skousen, Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern, 2005, hal. 116).
Dampaknya adalah terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang dan negara-negara miskin. Terdapat 2,5 milyar orang (40% penduduk dunia) hidup dengan pendapatan kurang dari $2 sehari. Jumlah ini setara dengan 5% pendapatan dunia. Namun hanya 10% penduduk terkaya dunia saja yang dapat menguasai 54% dari total pendapatan dunia (UNDP, 2005).
Perbedaan (gap) ini terjadi semakin parah dari tahun ke tahun. Seperti data yang ditunjukan oleh IMF yang membandingkan antara negara kaya dan negara miskin, terjadi pergerakan perbedaan pendapatan per kapita yang semakin jauh antara negara tersebut. Sehingga dapat terlihat dari grafik bahwa pertumbuhan pendapatan per kapita negara berkembang tidak terlalu tinggi. Sayangnya Indonesia termasuk pada kategori negara berkembang tersebut.
Gambar 1 Gap Pendapatan per kapita

Jika Indonesia menggunakan standar kemiskinan dengan pendapatan di bawah US $ 1 per hari, maka pada tahun 2007 jumlah rakyat miskin di Indonesia mencapai sekitar 36 juta jiwa atau sekitar 16,58%.
Gambar 2 Grafik perkembangan angka jumlah kemiskinan

Angka tersebut akan menjadi berlipat jika Indonesia menggunakan standar kemiskinan dunia yang ditetapkan oleh World Bank, penduduk yang dapat dikategorikan miskin adalah yang pendapatannya dibawah US $ 2 perhari. Maka pada tahun 2007 kemiskinan di Indonesia mencapai 49 % atau lebih dari 100 juta penduduk Indonesia berada dibawah garis kemiskinan. Berikut ini grafik proporsi penduduk hidup dibawah US $ 1 dan US $ 2 per hari di Indonesia.

Solusi alternatif
Tujuan akhir ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran. Sistem ekonomi sekarang telah terbukti belum mampu memberikan kemakmuran masyarakat Indonesia, selain itu gap pendapatan perkapita antara negara berkembang dan negara maju semakin membesar. Maka dibutuhkan sistem alternatif untuk menyelesaikan permasalahan ini agar tidak menjadi larut tak terkendali.
Kepemimpinan dan perubahan adalah kunci dari penyelesaian permasalahn ini. Peran-peran strategis harus difungsikan sebagai titik awal perubahan. Ekonomi Islam yang telah terbukti menjadi sistem yang dapat memecahkan permasalah ini harus di imolementasikan. Namun ekonomi Islam tidak akan kembali tanpa aktor-aktor yang melakukan perubahan itu. Dan inilah yang menjadi alasan mengapa kita disini. Di bina di PPSDMS. Tidak ada alasan lain, untuk mengembalikan kejayaan islam dan demi terciptanya Indonesia yang bermartabat.
Sistem ekonomi islam bukanlah sebuah sistem yang baru diciptakan pada saat sekarang. Namun sistem itu merupakan sistem yang hilang, dibajak, sekaligus didestruktif oleh oknum ekonomi demi kepentingan tertentu. Jika pada masa Umar bin Abdul Aziz (717-720 M) masyarakat Islam berada pada masa kemakmuran yang tinggi, dengan ditandai oleh tidak ada lagi masyarakat yang mau menerima dana zakat (mustahik) (Nasution, 2006), maka bukan terlalu muluk jika Indonesia mengalami hal semacam itu.
Sistem Finansial Ekonomi Islam
Fitur sistem ekonomi islam yang paling terkenal adalah sistem finansial non-ribawi (free base interest). Karena bunga adalah akar dari semua krisis finansial yang dialami perekonomian modern. Misalkan saja implikasi bunga dalam pasar uang. Dari data yang diperoleh dari BIS, pada April 2004, rata-rata volume transaksi harian valas mencapai US$ 1,9 triliun, yang terdiri dari transaksi spot US$ 0,6 triliun dan transaksi derivatif US$ 1,3 triliun.Sedangkan volume transaksi yang terjadi pada perdagangan dunia di sektor real hanya US$ 6 triliun setiap tahun (Nasution, 2006). Oleh karena itu gap antara sektor rill dan moneter majadi semakin tinnggi.
Penerapan bunga juga membuat output di sektor rill “dipaksa” tumbuh sesuai dengan tingkat yang diinginkan sektor finansial. Dengan demikian, penerapan bunga secara sistemik akan membuat upaya-upaya mendapatkan laba jangka pendek semakin marak sehingga mendorong eksploitasi sumber daya manusia dan alam secara berlebihan yang sering berujung pada krisis sosial dan ekologi. Di dalam dunia modern, dampak bunga terhadap perekonomian dan lingkungan menjadi semakin mengkhawatirkan. Ketika sistem bunga dikombinasikan dengan reserve fractional banking, maka efek inflasioner bunga bertemu dengan kemampuan sektor perbankan untuk menciptakan uang. Dampaknya adalah pertumbuhan uang beredar yang masif dan semakin cepat menuju tak terbatas.
Absensi Riba dalam perekonomian (sektor riil) mencegah penumpukan harta pada sekelompok orang (money concentration & creation), dimana hal tersebut berpotensi terjadinya misalokasi produksi (menghambat perkembangan sektor riil) dan eksploitasi perekonomian (eksploitasi pelaku ekonomi atas pelaku yang lain dan eksploitasi sistem atas pelaku ekonomi). Absensi Riba mencegah timbulnya gangguan-gangguan dalam sektor riil, seperti inflasi dan penurunan produktifitas ekonomi makro. Absensi Riba mendorong terciptanya aktifitas ekonomi yang adil, stabil dan sustainable melalui mekanisme bagi hasil (profit-loss sharing) yang produktif.
Dengan sistem finansial seperti ini (Syariah), sektor rill akan bergerak lebih cepat. Bergeraknya cepatnya sektor rill akan meningkatkan produksi dan lapangan kerja Maka hal ini akan bermanfaat bagi masyarakat karena produksi naik bersaman juga daya beli masyarakat naik. Artinya ada yang menyerap produksi tambahan atau dengan kata lain kenaikan kebutuhan diimbangi dengan kenaikan produksi barang sehingga tidak terjadi kenaikan harga-harga.
Sistem Moneter Ekonomi Islam
Dalam sistem moneter, Islam mendukung sistem moneter yang menghasilkan stabilitas nilai uang. Sistem seperti ini diraih Islam dengan cara:
1. Memastikan sistem bebas dari riba dan gharar.
2. Menjamin bahwa penciptaan uang terkontrol dengan system full-bodied money.
Oleh karena itu, jenis mata uang yang paling cocok untuk sistem ini adalah mata uang dinar-dirham. Hal ini dikarenakan nilai intrinsik dinar dan dirham sama dengan nilai nominal, selain itu mata uang ini memiliki nilai yang stabil sehingga perputaran uang tidak terganggu. Nilai Dinar ini telah terbukti memiliki nilai yang sangat stabil selama berabad-abad. Setelah lebih dari 14 abad daya beli/nilai tukar Dinar memiliki nilai yang tetap (Iqbal, 2007, hal. 55). Ha ini terbukati dengan daya beli 1 Dinar pada zaman Rasulullah SAW yang bisa ditukarkan dengan 1 ekor kambing. Pada saat inipun 1 Dinar dapat ditukarkan dengan 1 ekor kambing (1 Dinar sekarang sekitar Rp 800.000) (Iqbal, 2007, hal. 55).
Sistem moneter Islam berbasis emas ini superior dibandingkan sistem konvensional atas dasar sebagai berikut:
1. Excellent medium of exchange; emas diterima di seluruh dunia, setiap tempat, setiap masa.
2. Stable money; dalam sistem yang sepenuhnya didukung emas (fully gold backed system), penciptaan uang beredar yang berlebihan dan dampak buruknya (seperti business cycle) dapat dieliminasi.
3. Dinar promote a Just Monetary System; penggunaan dinar akan membuat keseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil terjaga dengan baik.
4. Minimizes speculation, manipulation, and arbitrage; dengan emas sebagai mata uang tunggal dunia, maka aktivitas transaksi mata uang akan terhapus.
5. Dinar diversified risk and promotes trade; dengan mata uang tunggal, resiko inheren dalam sistem mata uang akan tereliminasi.
6. Promoting economic stability and efficiency; mata uang tunggal akan meniadakan kebutuhan terhadap instrument derivatif di pasar keuangan sehingga akan mendorong stabilitas dan efisiensi perekonomian.
Dengan demikian emas dan perak atau Dinar dan Dirham apabila digunakan sebagai alat ukur dan alat untuk menyimpan atau mempertahankan kekayaan umat Islam sudah memberi manfaat yang sangat besar karena kekayaan umat Islam (khususnya di Indonesia) tidak bisa dimainkan oleh spekulan pasar uang. Jika nilai uang selalu tetap maka tidak ada kekayaan masyarakat Indonesia yang dirampok karena kehilangan nilainya. Kekayaan akan tetap sama nilainya dan akan memperoleh manfaat yang maksimal dari harta yang dimilikinya.
Sistem Fiskal Ekonomi Islam
Sistem zakat dalam ekonomi Islam adalah sebagai garda terdepan sistem fiskal. Zakat memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan sekaligus stabilisasi dalam perekonomian (Charli, 2007). Jika dikelola dengan baik, zakat akan menjadi salah satu solusi dari sasaran akhir perekonomian suatu negara (Charli, 2007, hal. 2). Yakni terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat. Paling tidak ada beberapa effect jika zakat dikelola dengan baik :
1. Zakat Mendorong Pemilik Modal Untuk Mengelola Hartanya
Zakat mal itu dikenakan pada harta diam yang dimiliki seseorang setelah satu tahun, harta yang produktif dan digunakan untuk produksi tidak dikenakan zakat. Jadi jika seseorang menginvestasikan hartanya, maka ia tidak dikenakan kewajiban zakat mal. Hal ini dipandang mendorong produktivitas, karena uang selalu diedarkan di masyarakat, sehingga jumlah uang yang beredar bertambah. Akhirnya perekonomian suatu negara akan berjalan lebih baik.
2. Meningkatkan Etika Bisnis
Kewajiban zakat dikenakan pada harta yang diperoleh dengan cara yang halal. Zakat memang menjadi pembersih harta, tetapi tidak membersihkan harta yang diperoleh secara batil. Maka hal ini akan mendorong pelaku usaha agar memperhatikan etika bisnis.
3. Pemerataan Pendapatan
Pengelolan zakat yang baik dan alokasi yang tepat sasaran akan mengakibatkan pemerataan pendapatan. Hal inilah yang dapat memecahkan permasalahan utama bangsa indonesia (kemiskinan). Kemiskinan di Indonesia tidak terjadi karena sumber pangan yang kurang, tetapi distribusi bahan makanan itu yang kurang baik. sehingga banyak orang yang tidak memiliki kemudahan akses yang sama terhadap bahan pangan tersebut. Dengan zakat distribusi pendapatan itu akan lebih merata, dan tiap orang akan memiliki akses lebih terhadap distribusi pendapatan.
4. Pengembangan Sektor Riil
Salah satu cara dalam pendistribusian zakat bisa dilakukan dengan memberikan bantuan modal usaha bagi para mustahiq. Pendistribusian zakat dengan cara ini akan mendorong para mustahiq untuk melakukan usaha pada sektor rill. Hal ini akan memberikan dua efek yaitu meningkatnya penghasilan dari mustahiq dan juga akan berdampak ekonomi secara makro. Usaha yang dilakukan tersebut merupakan usaha yang meningkatkan sektor rill, menggerakkan pertumbuhan dan aktivitas perekonomian. dan hal ini sangat erat kaitannya dengan daya saing kompetitif dan komparatif suatu bangsa. Ukuran produktivitas suatu bangsa dapat dilihat dari kemampuan sektor riil-nya di dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat.
5. Sumber Dana Pembangunan
Banyak kaum dhuafa yang sangat sulit mendapatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, maupun sosial ekonomi. Lemahnya fasilitas ini akan sangat berpengaruh dalam kehidupan para dhuafa. Kesehatan dan pendidikan merupakan modal dasar agar SDM yang dimiliki oleh suatu bangsa berkualitas tinggi. Peran dana zakat sebagai sumber dana pembangunan fasilitas kaum dhuafa akan mendorong pembanguanan ekonomi jangka panjang. Dengan peningkatan kesehatan dan pendidikan diharapkan akan memutus siklus kemiskinan antar generasi.
Strategi Pengentasan Kemiskinan
Dari paparan sebelumnya dijelaskan mengenai fitur sistem ekonomni Islam. Pada bagian ini saya rangkum kembali bagaimana sistem ekonomi Islam dapat mengangkat mayarakat menuju masyarakat yang memiliki kesejahteraan tinggi. Ada empat strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, yaitu 2 strategi dari sisi makro dan 2 strategi dari sisi mikro (Ahmed, 2004, hal. 62).
Gambar 3 Macro Determinant of Poverty

1. Kebijakan Makroekonomi yang dapat mendorong Pertumbuhan
Kebijakan makroekonomi tidak hanya meliputi kebijakan fiskal dan moneter saja, tetapi juga harus diikuti dengan perjanjian dan transaksi yang meliputi kebijakan sektoral, pengaturan hutang, domestik dan external financing, kebijakan nilai tukar, dan berbagai kebijakan-kebijakan yang memberikan kemudahan secara eksternal. Selain itu, beberapa hal yang dapat meningkatkan pertumbuhan dalam ekonomi adalah reformasi sektor keuangan, perdagangan bebas, promosi ekspor, kebijakan investasi, pembangunan sektor swasta.
2. Kebijakan untuk redistribusi
Kesempatan dalam memperoleh peluang hidup yang layak dan distribusi pendapatan dapat ditingkatkan melalui kebijakan menyediakan peluang yang seluas-luasnya, memfasilitasi untuk menguasai sesuatu dan jaminan keamanan dan perlindungan bagi masyarakat miskin. Dengan mempromosikan peluang, membuat lapangan pekerjaan yang baik dan layak, membangun aset yang dimiliki masyarakat miskin adalah faktor kunci dalam redistribusi pendapatan kepada mereka.
3. Pembangungan kapasitas dan Menciptakan Kesejahteraan
Menurut Sen (1990), anak-anak dari keluarga miskin tidak memiliki kapabilitas dasar (The Basic Capabilities) yang mencukupi untuk menghadapi kompetisi di dalam pasar tenaga kerja secara maksimal. Rendahnya kapabilitas anak-anak dari keluarga miskin disebabkan oleh rendahnya modal sumber daya manusia yang mereka terima, baik itu dari segi pendidikan, kesehatan maupun lingkungan (Khan, 1992). Untuk itu diperlukan institusi-institusi yang dapat mendukung masyarakat miskin agar dapat meningkatkan sumber daya manusia yang dimilikinya.
Dengan adanya peningkatan modal fisik per-pekerja (physical capital per-worker) maka produktivitas yang dihasilkan oleh setiap pekerja akan semakin tinggi yang pada akhirnya akan menaikan jumlah penawaran sekaligus permintaan tenaga kerja. Sehingga pada akhirnya kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara signifikan karena masyarakat secara aktif mendapat kesempatan untuk mengangkat tarap hidupnya dengan bekerja dan berpenghasilan yang mencukupi kebutuhan hidupnya.
Selain itu ada 3 hal lain yang harus ditingkatkan, yaitu perdagangan, produksi, dan tenaga kerja yang berdasarkan hak. Semua orang memiliki hak ikut ikut serta dalam proses perdagangan, produksi dan tenaga kerja.
4. Pendukung pendapatan
Banyak masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja dikarenakan kondisi fisik mereka tidak memungkinkan untuk bekerja misalnya faktor usia yang sudah sangat tua, sakit, yatim piatu, cacat fisik dan lainnya. Maka, hal tersebut dapat diatasi dengan cara memberikan bantuan kepada mereka, misalnya dengan memberikan bantuan sosial oleh institusi/lembaga sosial, memberikan perlindungan dan jaminan hidup serta tempat tinggal yang layak bagi mereka oleh pemerintah. Mereka semua memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan.
Untuk meminimalisir beban/peran negara untuk men-support masyarakat ini diperlukan sebuah kebijakan dari pemerintah. Kebijakan ini terkait dengan konsep penetapan upah buruh. Penetapan upah buruh yang direkomendasikan misalnya, harus berdasarkan kadar manfaat (jasa) yang diberikan oleh buruh, bukan berdasarkan daya beli upah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup minimum buruh, seperti dalam kapitalisme. Jika buruh tetap miskin dengan upah itu, maka yang bertanggung jawab atas kesejahteraannya adalah negara (Baitul Mal), bukan pengusaha.
Kesimpulan
Sudah saatnya ekonomi Islam diberikan kesempatan dalam perekonomian Indonesia sebagai alternatif sistem yang sudah ada sekarang. Sistem ekonomi yang telah terbukti dapat mensejahterakan masyarakat pada masa ke khalifahan Umar bin Abdul Azis (717-720 M). Maka menjadi hal yang sangat mungkin sejarah keemasan umat Islam dengan kesejahteraan yang merata dapat terulang kembali di Indonesia
Dengan mengambil kebaikan dari ekonomi yang ada sekarang dan koreksi dari sistem ekonomi konvensional akan menjadi kekuatan yang saling melengkapi dalam mensejahterakan rakyat Indonesia. Implementasi ekonomi syariah dalam berbagai bidang, seperti dalam sistem fianansial, sistem moneter, dan sisterm fiskal dalam perekonomian akan membuat sebuah sistem ekonomi negara yang kokoh dan stabil.

Reference
Ahmed, H. (2004). Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation. Jeddah: Islamic Development Bank Group Islamic Research And Training Institute.
Basri, F. (2005, November 22). Tatanan Ekonomi Dunia Memang Harus Dirombak. 4. Jakarta, Jakarta, Indonesia.
Booth, A. (2000). Survey of Recent Development. BIES , 73-104.
Bourguignon, F. (2004). The Poverty-Growth-Inequality Triangle. New Delhi: International Economic Relation.
Chapra, M. U. (1996). Monetary Management In An Islamic Economy. Islamic Economic Studies , 1-40.
Charli, Z. L. (2007, Maret 5). Economic Value of Zakah. Dipetik Januari 5, 2008, dari Amil ZIS Online: http://amilzis.ui.edu
Iqbal, M. (2007). Mengembalikan Kemakmuran Islam Dengan Dinar & Dirham. Depok: Spiritual Learning Centre & Dinar Club.
Khan, M. F. (1992). Human Resources Mobilization Through The Profit-Loss Sharing Based Financial System. Jeddah: Islamic Development Bank Group Islamic Research And Training Institute.
Leijonhufvud, A. (1981). Life Among the Econ. New York: Oxford University Press.
Nasution, M. E. (2006, Februari 1). Ekonomi Syariah: Sebuah Pengantar. Kuliah Ekonomi Syariah , hal. 3.
Roy, & Davies, G. (1996). a history of money from ancient times to the present day. Chicago: Prentice Hall.
Schumpeter, J. A. (1954). History of Economic Analysis. New York: Harper and Row.
Skousen, M. (2005). Sang Maestro Teori-Teori Economi Modern. Jakarta: Prenada Media.
Skousen, M. (2005). Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern. Jakarta: Prenada Media.
Smith, A. (1937). Wealth of Nations. Dalam A. Smith, An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (hal. Jilid 5 Bab 1). Chicago: University of Chicago.
Sollow, R. (1957). Tecnical Change and the Agregate Production Function. Review of Economic and Statistic , 312-320.
UNDP. (2003). Human Developement Report 2003: Millenium Development Goal: A Compac Among Nation to End Human Poverty. New York: Oxford University Press.
UNDP. (2005). Human Development Report. New York: UNDP.
Wibisono, Y. (2007). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Kuliah II (hal. 4). Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

  1. ayu ayra
    December 8, 2010 at 2:47 am

    Amiin. semoga kita bisa mengasah mutiara itu agar semakin berkilau ke selurh dunia.

  2. August 8, 2013 at 5:48 am

    each time i used to read smaller posts that as well clear their motive, and that is also happening with this paragraph which
    I am reading at this place.

  3. August 13, 2013 at 12:21 pm

    Howdy! This is my first visit to your blog! We are a collection
    of volunteers and starting a new initiative in a community in
    the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on.

    You have done a wonderful job!

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: