Home > Islamic Economy, Uncategorized > PENDIDIKAN EKONOMI ISLAM

PENDIDIKAN EKONOMI ISLAM


PENDAHULUAN

“Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.” (Al Qur’an surat Al Isra’ ayat 16)

Sebagai dampak dari krisis yang berkepanjangan, banyak pihak yang mulai mencari jawaban yang lebih hakiki atas penyebab terjadinya krisis yang berkepanjangan ini. Salah satu yang dianggap menjadi penyebab utama dari kerawanan ekonomi terhadap krisis adalah moral hazard dalam pembiayaan. Karena itu masyarakat mulai mencari sistim ekonomi lain yang diharapkan dapat mengurangi moral hazard. Sehingga sistim Ekonomi Islami yang berlandaskan etika keimanan mulai diterapkan di berbagai kegiatan. Perkembangan ini membawa dampak meningkatnya kebutuhan akan sumber daya yang berkompeten. Akibatnya mulai berkembang sistim pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi dalam Ekonomi Islami, yang lazim disebut Ekonomi Syariah, termasuk dalam pendidikan tinggi.

KONSEP PERAN MANUSIA

Untuk memahami etika usaha yang Islami, terlebih dahulu harus difahami peran (dan tugas) manusia di dunia. Allah SWT telah berfirman dalam surat Adz Dzaariyat ayat 56:
“Dan tidak Ku-Ciptakan jin dan manusia melainkan (semata mata) agar mereka beribadah (mengabdi) kepada-Ku”.

Oleh karena itu semua tindakan manusia di dunia ini adalah semata-mata ibadah, semata-mata untuk mengabdi kepada Allah SWT. Dan sebagai abdi Allah SWT maka manusia dalam semua tindakannya harus mengikuti perintah-Nya dan menghindari larangan-Nya. Semua tindakan tersebut juga termasuk tindakan dalam berusaha.

Disamping sebagai abdi dari Allah SWT, manusia juga diangkat oleh Allah SWT untuk menjadi khalifah di muka bumi. Sebagaimana firman dalam surat Al Baqarah ayat 30:
“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: ”Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.”

dan surat Al A’raf ayat 128:
“Sesungguhnya bumi kepunyaan Allah, dipusakakan-Nya kepada yang dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya.”

Karena itu semua tindakan manusia di dunia adalah sebagai wakil Allah SWT untuk memanfaatkan bumi yang telah dipusakakan kepada manusia untuk sebanyak-banyak manfaat dan maslahat bagi manusia, sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

KONSEP SYARIAT
Ketentuan Allah SWT yang berkaitan dengan manusia disebut sebagai syariat yang artinya adalah jalan atau hukum/aturan. Menurut Imam Ghazali, tujuan utama syariat adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan (aqidah), kehidupan, akal, keturunan dan harta benda (mal) mereka. Segala sesuatu yang menjamin terlindungnya kelima perkara ini adalah maslahat bagi manusia dan oleh karenanya dikehendaki oleh manusia.

Pendapat ahli fikir Islam ini sangat baik untuk dijadikan panduan dalam menentukan prioritas hidup. Urutan kelima perkara yang dikemukakan oleh Imam Ghazali pantas menjadi urutan prioritas hidup. Keimanan atau aqidah haruslah selalu menjadi prioritas utama. Segala sesuatu yang dapat mengganggu apalagi sampai mengurangi keimanan haruslah ditinggalkan. Kemudian kehidupan haruslah didahulukan daripada akal, atau hasil penalaran akal tidak boleh dipakai untuk mengganggu nilai kehidupan. Dan selanjutnya keturunan dan harta benda tidak boleh membuat manusia kehilangan akal.

Itulah sebabnya cita-cita manusia haruslah untuk menegakkan agama Allah – agama Islam – serta semata-mata untuk mendapat ridha Allah SWT, kepada siapa manusia mengabdi. Contoh yang paling sempurna tentunya adalah Nabi Muhammad SAW. Sebagai seorang rasul cita-cita Nabi Muhammad adalah berdakwah untuk menegakkan agama Islam, sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW:
“Demi Allah, seandainya mereka meletakan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan da’wah ini, tak akan aku tinggalkan hingga Allah SWT memenangkan agama ini atau aku binasa tanpa agama”

Ahli fikir Islam, Ibnu Qayyum juga menyatakan bahwa orang yang tinggi cita-citanya hanya menggantung segala urusannya kepada Allah, tidak mengharapkan sesuatu balasan kecuali ridha Allah. Tingkah laku dan etika yang menghiasi pribadinya menjadi dasar dalam berda’wah yang tidak ditukar dengan sesuatu yg merusak kepribadiannya. Sehingga jelaslah bahwa syariat Islam akan menentukan kepribadian seorang muslim yang tentunya akan tercermin dalam tingkah lakunya sehari-hari, termasuk tingkah laku dalam berusaha dan dalam menghadapi tantangan hidup di dunia.

TATA NILAI ISLAMI
Dalam menjalankan perannya sebagai wakil Allah SWT menjadi Khalifah di dunia, manusia harus mengikuti tata nilai yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Tata nilai tersebut mengacu pada tujuan hidup manusia, yaitu memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Allah SWT telah menentukan bahwa kesejahteraan di akhirat lebih penting dari kesejahteraan di dunia, namun Allah SWT juga memperingatkan manusia untuk tidak melupakan haknya atas kenikmatan di dunia, antara lain sebagaimana tercantum dalam surat Asy Syura ayat 20:
“Barangsiapa menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah keuntungan itu baginya dan barangsiapa menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bagianpun di akhirat”

dan surat Qashash ayat 77:
“Dan carilah dari apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi…”

Dalam menjalankan tugas mengabdi kepada Allah SWT sebagai khalifah di dunia, manusia juga diperingatkan untuk tidak terperosok dalam kenikmatan menggunakan rahmat Allah SWT semata-mata untuk memenuhi hasrat pribadi saja.
“Dijadikan indah pada manusia kecintaan pada syahwat dari wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak …”. (Q.S. Ali Imran:14))

“Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (Q.S. Ar Ruum : 41)

Islam juga menjanjikan bahwa semua manusia pasti akan memperoleh balasan yang sempurna atas segala sesuatu yang diusahakannya. Balasan tersebut dijanjikan oleh Allah SWT akan sempurna dalam jumlah maupun waktu menurut ketentuan yang digariskan oleh Allah SWT. Walaupun memang harapan manusia mungkin berbeda dengan ketentuan Allah, sehingga manusia yang tidak pandai bersyukur dapat merasa kecewa dengan ketentuan Allah tersebut.

“Dan bahwa seorang manusia tiada memperoleh selain yang telah diusahakannya. Dan bahwa usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). Kemudian (kelak) akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna” (Q.S. An Najm 38-40)

Islam menyatakan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah SWT, dan sebagian manusia dijadikan untuk menguasainya dengan amanah untuk menafkahkan di jalan Allah karena sebagian dari harta tersebut terdapat bagian tertentu yang menjadi hak orang lain.

“Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang telah jadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang beriman diantara kamu dan menafkahkan hartanya memperoleh pahala yang besar.” (Q.S. Al Hadiid:7)

”Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak mempunyai apa apa (yang tidak mau meminta)” (Q.S. Al Ma’arij : 24-25)

Demikianlah tata nilai kehidupan menurut ajaran agama Islam, dimana :

Tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan di akhirat karena kesejahteraan di akhirat lebih utama dari kesejahteraan di dunia, namun manusia tidak boleh melupakan haknya atas kenikmatan dunia.
Kenikmatan dunia tidak boleh membuat manusia melupakan kewajibannya sebagai abdi Allah dan sebagai khalifah di dunia untuk membawa rahmat bagi seluruh alam guna mencapai kehidupan yang lebih baik (hayatan thoyyibah)
Manusia tidak akan memperoleh kecuali yang diusahakannya, dan Allah SWT menjamin akan mendapat balasan yang sempurna. Oleh karena itu manusia harus berusaha secara baik dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil yang halal dan thoyib.
Semua manusia yang beriman adalah bersaudara, karena itu di dalam setiap rahmat dari Allah berupa harta yang diterima oleh manusia terdapat hak orang lain, sehingga harta harus dibersihkan dengan mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah.

DASAR KONSEP BERUSAHA

1. Berusaha hanya untuk mengambil yang halal dan baik (thoyib)
Allah SWT telah memerintahkan kepada seluruh manusia –jadi bukan hanya untuk orang yang beriman dan muslim saja- untuk hanya mengambil segala sesuatu yang halal dan baik (thoyib). Dan untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan –dengan mengambil yang tidak halal dan tidak baik.

”Hai sekalian manusia, makanlah (ambillah) yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Q.S. Al Baqarah 168)

Oleh karena itu dalam berusaha, Islam mengharuskan manusia untuk hanya mengambil hasil yang halal. Yang meliputi halal dari segi materi, halal dari cara perolehannya, serta juga harus halal dalam cara pemanfaatan atau penggunaannya. Banyak manusia yang memperdebatkan mengenai ketentuan halal ini. Padahal bagi umat Islam acuannya sudah jelas, yaitu sesuai dengan sabda Rasulullaah SAW:

Sesungguhnya perkara halal itu jelas dan perkara haram itupun jelas, dan diantara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (meragukan) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Oleh karena itu, barangsiapa menjaga diri dari perkara syubhat, ia telah terbebas (dari kecaman) untuk agamanya dan kehormatannya…. ……Ingat! Sesungguhnya didalam tubuh itu ada sebuah gumpalan, apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuh, tidak lain ia adalah hati” (Hadits)

Jadi sesungguhnya yang halal dan yang haram itu jelas. Dan bila masih diragukan maka sebenarnya ukurannya berkaitan erat dengan hati manusia itu sendiri, bila hatinya jernih maka segala yang halal akan menjadi jelas. Dan sesungguhnya segala sesuatu yang tidak halal –termasuk yang syubhat – tidak boleh menjadi obyek usaha dan karenanya tidak mungkin menjadi bagian dari hasil usaha.

2. Memperoleh hasil usaha hanya melalui perniagaan yang berlaku secara ridho sama ridho karena saling memberi manfaat.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku secara ridho sama ridho di antara kamu”. (Q.S. An Nisaa:29)

Kemudian Allah SWT memerintahkan kepada orang yang beriman –jadi bukan kepada seluruh manusia- agar bila ingin memperoleh keuntungan dari sesamanya hanya boleh dengan jalan perniagaan (baik perniagaan barang atau jasa) yang berlaku secara ridho sama ridho. Jalan perniagaan itu sendiri mungkin sudah cukup jelas, namun kaidah ‘berlaku secara ridho sama ridho’ –bukan sekedar ‘suka sama suka’- mungkin tidak terlalu jelas. Untuk penjelasannya dapat dikaji hadits berikut ini:

Nabi Muhammad saw. pernah mempekerjakan saudara Bani `Adiy Al Anshariy untuk memungut hasil Khaibar. Maka ia datang dengan membawa kurma Janib (kurma yang paling bagus mutunya). Nabi Muhammad SAW bertanya kepadanya: Apakah semua kurma Khaibar demikian ini? Orang itu menjawab: Tidak, demi Allah, wahai Nabi Utusan Allah. Saya membelinya satu sha` dengan dua sha` kurma Khaibar (sebagai bayarannya). Nabi Muhammad SAW bersabda: Janganlah berbuat begitu, tetapi tukarkan dengan jumlah yang sama, atau juallah ini (kurma Khaibar) lalu belilah kurma yang baik dengan hasil penjualan (kurma Khaibar) tadi.

Intisari dari pelajaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah bahwa harga dalam setiap perniagaan harus mengikuti penilaian (valuasi atau mekanisme) pasar. Karena penilaian yang dilakukan (oleh masyarakat) melalui mekanisme pasar akan memberikan penilaian yang adil. Tentunya selama pasar berjalan dengan wajar. Sehingga kaidah ‘ridho sama ridho’ yang disyaratkan dapat dicapai. Dan untuk memfasilitasi perniagaan melalui mekanisme pasar tersebut diperlukan prasarana alat tukar nilai yang disebut sebagai uang.

3. Fungsi Uang yang utama adalah sebagai alat tukar nilai di dalam transaksi.

Dalam syariah Islam, uang semata-mata berfungsi sebagai alat tukar nilai. Oleh karena itu salah seorang pemikir Islam, Imam Ghazali, menyatakan bahwa “Uang bagaikan cermin, ia tidak mempunyai warna namun dapat merefleksikan semua warna.” Maksudnya uang itu sendiri seharusnya tidak menjadi obyek (perniagaan) melainkan semata-mata untuk merefleksikan nilai dari obyek. Dan bagaikan cermin yang baik, uang harus dapat merefleksikan nilai dari obyek (perniagaan) secara jernih dan lengkap. Oleh karena itu pada zaman Rasulullah SAW uang dibuat dari logam mulia (emas atau perak) dan mempunyai spesifikasi (mutu dan berat) yang tertentu.

Pemerintahan Rasulullah SAW sendiri tidak menerbitkan uang. Karena pemerintahan Rasulullah SAW tidak perlu menerbitkan uang sendiri selama uang itu mempunyai nilai yang dapat diterima di semua pasar yang terkait. Sehingga pemikir Islam lainnya, Ibnu Khaldun menyatakan “Kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi di negara tersebut dan kemampuan untuk memperoleh neraca perdagangan yang positif.”

Karena dalam syariah Islam uang adalah alat tukar nilai, maka uang diperlukan untuk memperlancar perniagaan. Artinya peran uang sejalan dengan pemakaian uang itu dalam perniagaan. Sehingga bila uang disimpan dan tidak dipakai dalam perniagaan maka masyarakat akan merugi karena perniagaan akan mengalami hambatan. Karena pada zaman Rasulullah SAW uang dibuat dari emas dan perak, maka dalam surat At Taubah ayat 34 dinyatakan:

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih).

4. Berlaku adil dengan menghindari keraguan yang dapat merugikan dan menghindari resiko yang melebihi kemampuan.

Kemudian dalam melakukan perniagaan, Islam mengharuskan untuk berbuat adil tanpa memandang bulu –termasuk kepada pihak yang tidak disukai. Karena orang yang adil akan lebih dekat dengan takwa.

“Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan taqwa” (Q.S. Al Ma’idah:8)

Bahkan Islam mengharuskan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan dimana berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan.

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan” (Q.S. An Nahl:90)

Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu dan ukuran (takaran maupun timbangan).

“..Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil..” (Q.S. Al An’am:152)
“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) supaya kamu jangan melampaui batas neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu” (Q.A. Ar Rahman:7,8,9)

Berlaku adil akan dekat dengan takwa, karena itu berlaku tidak adil akan membuat seseorang tertipu pada kehidupan dunia. Karena itu dalam perniagaan, Islam melarang untuk menipu –bahkan ‘sekedar’ membawa suatu kondisi yang dapat menimbulkan keraguan yang dapat menyesatkan atau gharar. Contoh yang diajarkan Rasulullah SAW adalah sesuatu (ikan) dalam air, karena pandangan pada segala sesuatu yang berada dalam air akan terbias dan dapat menimbulkan keraguan yang menipu.

Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah benar maka janganlah sekali-kali kamu tertipu kehidupan dunia dan janganlah sekali-kali tertipu tentang Allah (karena) seorang penipu (al gharuur). (Q.S. Al Faatir: 5)

“Janganlah kalian membeli ikan di dalam air (kolam/laut) karena hal itu adalah gharar”. (HR Ahmad)

Sebaliknya atas harta milik sendiri dilarang untuk mengambil resiko yang melebihi kemampuan yang wajar untuk mengatasi resiko tersebut. Walaupun resiko tersebut mempunyai probabilita untuk membawa manfaat, namun bila probabilita untuk membawa kerugian lebih besar dari kemampuan menanggung kerugian tersebut maka tindakan usaha tersebut adalah sama dengan mengeluarkan yang lebih dari keperluan sehingga harus difikirkan dengan matang.

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan maysir, (maka) katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, dan dosa keduanya lebih besar dari manfaat keduanya,
Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan (keluarkan), maka katakanlah yang lebih dari keperluan, demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya supaya kamu berfikir.(Q.S. Al Baqarah:219)

5. Menjalankan usaha harus memenuhi semua ikatan yang telah disepakati.

Sebagai abdi Allah SWT menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi, atas nama Allah SWT, dalam menjalankan usaha Islam mengharuskan dipenuhinya semua ikatan yang telah disepakati. Perubahan ikatan akibat perubahan kondisi harus dilaksanakan secara ridho sama ridho, disepakati oleh semua fihak terkait.

“Hai orang-orang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.” (Q.S. Al Ma’idah:1)
“Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar..” (Q.S. Al A’raf : 33)
“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu..” (Q.S. An Nahl:91)

6. Manusia harus bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan.

Manusia memang ditakdirkan untuk diciptakan dengan perbedaan, dimana sebagian diantaranya diberi kelebihan dibandingkan sebagian yang lain, dengan tujuan agar manusia dapat bekerjasama untuk mencapai hasil yang lebih baik.

“Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S. Az Zukhruf :32)

Pakar ekonomi Islami, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa “Setiap individu tidak dapat dengan sendirinya memperoleh kebutuhan hidupnya. Semua manusia harus bekerjasama untuk memperoleh kebutuhan hidup dalam peradabannya.” Lebih lanjut Ibnu Khaldun juga menerangkan akan hasil kerjasama yang sekarang kita sebut synergy, sebagai berikut: “Hasil kerjasama sejumlah manusia dapat menutupi kebutuhan beberapa kali lipat dari jumlah mereka sendiri.”

SISTIM EKONOMI SYARIAH

Terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara sistim ekonomi konvensional dengan Sistim Ekonomi Islami atau yang lebih dikenal di Indonesia sebagai Sistim Ekonomi Syariah. Menurut Alfred Marshall (1842-1924), “Economics is a study of mankind in the ordinary business life”. Sebagaimana telah diterangkan di atas, menurut syariah Islam “Ekonomi adalah ilmu untuk menggunakan sumber daya yang diamanatkan kepada manusia sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi dalam menjalankan tugas manusia sebagai abdi Allah SWT.”

Dalam sudut pandang sistim ekonomi konvensional, seperti yang disampaikan oleh Samuelson, “Economics is the study of the use of scarce resources to satisfy unlimited human wants”. Jadi menurut sistim ekonomi konvensional terdapat kelangkaan dari sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Sehingga timbul pilihan-pilihan atas penggunaan sumber daya yang bisa dimiliki. Akibatnya timbul kemungkinan penggunaan sumber daya dalam suatu kegiatan (produksi) dan menghasilkan konsep opportunity cost. Samuelson tidak menggunakan istilah ‘needs’ tetapi menggunakan istilah ‘wants’ untuk menandaskan ketidak terbatasan dari keinginan manusia.

Sedangkan dalam sudut pandang Islam, Allah SWT telah menyediakan sumber daya secara cukup dan seimbang bagi kebutuhan manusia.

“Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran (yang seimbang). Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup (ma’aayisya), dan (Kami menciptakan pula) mahluk-mahluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya. Dan tidak ada sesuatupun melainkan dari sisi Kami-lah sumbernya, dan Kami tidak menurunkannya kecuali sesuai dengan kadar yang (Kami) ketahui.” (Al Qur’an surat Al Hijr ayat 19 – 21)

“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah memudahkan bagimu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir bathin.” (Al Qur’an surat Luqman ayat 20)

Kemudian menurut pandangan Islam, kebutuhan manusia adalah tertentu (terbatas) dimana Islam mengenal pembedaan (differenciation) antara kebutuhan (al-haajat), keinginan (al-raghbat) dan rangsangan jiwa (al-syahwat). Al haajat adalah sesuatu yang secara mendasar perlu dipenuhi untuk mencapai fitrah manusia, sehingga bila tidak dipenuhi akan mengganggu keseimbangan hidup sebagai manusia. Sedangkan al-raghbat adalah sesuatu yang diharapkan dipenuhi untuk mencapai kepuasan yang luas. Dan al-syahwat adalah hasrat untuk segera memenuhi keinginan nafsu (jiwa).

Untuk membedakan ketiga hal tersebut, Islam memberikan kaidah-kaidah dasar sebagai alat saring (screening) yang oleh Imam Ghazali didefinisikan sebagai ‘Maqashid asy-Syariah’. Alat saring atau yang disebut oleh Umer Chapra sebagai mekanisme filter dalam Islam adalah berlandaskan keimanan dan keihsanan yang memberikan motivasi untuk berbuat adil karena berharap mendapat pahala di akhirat.

Ibnu Khaldun menerangkan timbulnya keinginan (wants) sebagaimana yang disampaikan oleh Samuelson sebagai berikut: “Bila pekerjaan penduduk sebuah kota dibagi bagikan semua sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan penduduk itu, maka hasilnya akan lebih banyak dari yang dibutuhkan. Kelebihan tersebut akan dikeluarkan untuk kemewahan dan untuk memenuhi kebutuhan penduduk kota-kota lain. Para penduduk akan saling mengambil barang-barang yang mereka butuhkan dan yang mereka kehendaki dari penduduk yang memiliki surplus melalui tukar-menukar atau jual-beli. Maka penduduk yang memiliki surplus akan mendapat bagian yang baik dari kekayaan.”

PERUSAHAAN DALAM SISTIM EKONOMI SYARIAH

Menurut Islam, kepemilikan atas sumber daya adalah bersifat sementara dan merupakan amanat dari Allah SWT. Amanat ini diberikan dalam status manusia sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi. Bukan hanya kepemilikan atas sumber daya yang bersifat sementara, bahkan keuntungan yang diperoleh seseorang tidaklah selalu menjadi rezeki (hak) dari orang yang diberi kepemilikan tersebut.

Dalam hal ini Ibnu Khaldun menyatakan :”Keuntungan adalah nilai yang timbul dari kerja manusia, namun keuntungan juga bisa datang tidak dengan usaha sebagaimana hujan menumbuhkan tanaman, dan lain sebagainya. Keuntungan akan merupakan penghidupan bila sesuai dengan kadar kepentingan dan kebutuhan manusia yang memperolehnya. Keuntungan akan merupakan ‘akumulasi modal’ bila ia lebih dari kadar kebutuhannya. Keuntungan (baik yang tergolong penghidupan maupun akumulasi modal) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan (masa kini maupun masa mendatang) disebut rezeki, sedangkan kelebihan dari keuntungan yang tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan (sehingga mubazir) adalah bukan rezeki.”

Menurut Islam, kegiatan produksi dalam memanfaatkan sumber daya untuk memberikan hasil produksi yang berguna untuk memenuhi haruslah berbasis pada pemanfaatan yang berkesinambungan dari sumber daya tersebut. Dalam hal ini Ibnu Khaldun berpendapat bahwa: “Pertanian adalah dasar (pelopor) bagi penghidupan karena yang paling sesuai dengan alam. Pertukangan adalah penghidupan yang kedua karena timbul dari hasil pikiran dan keahlian manusia. Perdagangan adalah termasuk cara penghidupan yang wajar karena ia berusaha menghubungkan antara hasil dan kebutuhan dengan mengambil keuntungan dari perbedaan antara harga pembelian dan penjualan. Jasa pelayanan bukanlah termasuk jalan penghidupan yang wajar dan alami, tetapi ia dibutuhkan karena ketidak mampuan sebagian dari manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.”

Jelaslah bahwa kebutuhan akan jasa pelayanan timbul karena ketidak mampuan sebagian dari manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik karena secara total manusia tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya (misalnya karena cacat, atau kebutuhan makanan dan tempat tinggal selama dalam perjalanan) ataupun karena manusia tersebut memusatkan perhatian (fokus) pada suatu aspek kehidupan agar dapat mencapai tingkat produksi yang optimal. Sehingga timbul defisiensi pada salah satu aspek pemenuhan kebutuhannya yang harus dipenuhi dengan memakai jasa pihak lain.

Tetapi disamping itu kebutuhan akan jasa pelayanan juga timbul karena keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang dapat dikerjakannya (kemewahan), walaupun untuk itu ia harus menggantinya dengan sesuatu yang berharga. Misalnya kebutuhan untuk menikmati makanan yang enak, perjalanan yang nyaman, tempat pertemuan yang nyaman, pakaian dengan model yang bagus, dsb.

Karena manusia memang diperintahkan untuk saling memanfaatkan kelebihan yang telah dikaruniakan oleh Allah SWT kepada sebagian yang lain, maka timbul kebutuhan untuk berserikat. Perserikatan tersebut kemudian akan mengadakan transaksi dengan pihak lain sehingga perserikatan tersebut harus menggantikan peran manusia dan oleh karenanya harus menjadi ‘badan’ yang dapat bertindak mengadakan ikatan (hukum) atau yang disebut sebagai badan hukum. Badan hukum ini yang akan menerima manfaat (positif atau negatif) dari transaksi yang dilakukan untuk kemudian meneruskan hasilnya kepada pihak-pihak yang berserikat dalam badan hukum tersebut.

Pada dasarnya menurut Islam, perserikatan antar menusia dapat dikelompokkan dalam:

Perserikatan antar pihak-pihak dimana masing-masing memberikan modal dan tenaga serta sepakat untuk membagi tanggung jawab dan hasil menurut ketentuan tertentu. Perserikatan ini lazimnya berbentuk ‘Musyaraka’.
Perserikatan antar pihak-pihak dimana sebagian pihak (disebut Pemilik Harta atau shahibul maal atau rab-al-maal) menyediakan modal dan berhak mendapat pembagian atas hasil usaha namun harus menanggung resiko usaha sedangkan pihak lain (disebut Pemilik Usaha atau Mudharib) melaksanakan kegiatan usaha menurut kesepakatan dan berhak mendapat pembagian atas hasil usaha yang positif saja. Perserikatan ini lazimnya berbentuk ‘Mudharaba’
Perserikatan antar pihak-pihak dimana sebagian pihak yang memiliki modal atau harta (Pemilik Modal/Harta) menyerahkan kepada pihak lain (Pemberi Jasa) untuk bertindak atas nama Pemilik Modal/Harta tersebut melakukan suatu kegiatan usaha atau mengelola modal/harta yang diserahkan oleh Pemilik Modal/Harta tersebut. Semua hasil kegiatan usaha atau pengelolaan (positif atau negatif) adalah hak Pemilik Modal/Harta, sedangkan pihak Pemberi Jasa berhak untuk mendapatkan imbal jasa baik yang bernilai tetap, merupakan prosentase dari nilai Modal/Harta, maupun kombinasi nilai tetap dan prosentase pertambahan nilai Modal/Harta. Perserikatan ini lazimnya berbentuk ‘Wakala’.

Jelaslah bahwa dalam Islam, badan hukum atau perusahaan adalah personifikasi dari para pihak yang berserikat membentuk badan hukum atau perusahaan tersebut dan beroperasi semata-mata untuk kepentingan atau maksud dari para pihak tersebut. Sehingga bila badan hukum atau perusahaan tersebut ingin mengikuti Syariah Islam, maka badan hukum atau perusahaan tersebut juga harus mengkuti tata nilai berusaha yang sesuai dengan Syariah Islam adalah sebagai berikut:

Melakukan Usaha adalah semata-mata untuk mendapatkan hasil yang Halal dan Baik (thoyib) yang dapat diperoleh hanya melalui Perniagaan yang berlaku secara ridho sama ridho karena saling memberi manfaat. Obyek transaksi harus barang dan jasa yang halal, sehingga barang dan jasa yang haram tidak boleh menjadi obyek transaksi sedangkan barang dan jasa yang subhat sebaiknya dihindari.
Memakai uang dalam transaksi semata-mata sebagai Alat Tukar Nilai sehingga uang tidak dapat menjadi obyek perniagaan (komoditi). Akibatnya tidak boleh mencari keuntungan akibat penguasaan (pemilikan sementara) dari uang, termasuk mencari keuntungan dari perubahan nilai tukar valuta.
Berlaku adil terhadap pihak-pihak (counterparties) dalam bertransaksi dengan menghindari kondisi memungkinkan Keraguan yg Menipu. Akibatnya badan hukum atau perusahaan harus mengusahakan transparansi dari transaksi.
Berlaku adil dalam mengelola usaha dengan melaksanakan Praktek Terbaik dalam Pengelolaan (corporate governance).
Berlaku adil kepada pihak Pemilik Modal/Harta dengan menjalankan kegiatan usaha mengikuti Prinsip Kehati-hatian (prudential management), termasuk dalam menjaga rasio-rasio keuangan seperti rasio hutang terhadap modal, rasio piutang terhadap pendapatan/penjualan, rasio persediaan dll.
Menjalankan usaha harus memenuhi semua ikatan yang telah disepakati.
Bekerjasama dalam menjalankan usaha untuk mendapatkan manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi semua pihak, bukan semata-mata mengejar manfaat yang maksimal bagi badan usaha atau perusahaan itu sendiri.

PERAN PEMERINTAH DALAM SISTIM EKONOMI SYARIAH

Sistim ekonomi juga merupakan arus lingkar dari kegiatan usaha dalam masyarakat yang meliputi kegiatan dari rumah tangga (penyedia faktor produksi sumber daya manusia) dengan badan usaha (penghasil produk/jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga). Untuk dapat mengatur arus lingkar kegiatan usaha yang memberikan manfaat yang optimal dan berkelanjutan, masyarakat membentuk Pemerintah yang diharapkan akan bertanggung jawab atas pemenuhan kepentingan masyarakat tersebut.

Oleh karena itu, dalam sistim ekonomi Syariah, Pemerintah harus dapat memberikan dukungan pada kelangsungan arus lingkar kegiatan usaha dengan cara yang sesuai Syariah Islam. Dukungan tersebut meliputi :

Menciptakan infrastruktur pembayaran dan penyelesaian transaksi meliputi uang, pasar uang dan sistim perbankan.
Menjaga nilai dari kekayaan dan hasil produksi melalui pengendalian inflasi (kebijakan moneter)
Mendorong pengembangan produk domestik dan pelaksanaan distribusi kesejahteraan yang adil melalui kebijakan fiskal dan anggaran belanja negara.

Dalam menyediakan infrastruktur pembayaran dan penyelesaian transaksi yang sesuai dengan syariah Islam, Pemerintah harus memastikan bahwa:

Uang diterbitkan dan digunakan dengan cara yang sesuai Syariah Islam dimana Pemerintah harus menyatakan uang sebagai alat pembayaran yang sah serta menjamin nilai dari uang yang diterbitkan. Kemudian Pemerintah harus menjaga agar tersedia uang yang cukup untuk melayani kebutuhan transaksi serta menghalangi penggunaan uang untuk kegiatan spekulasi.
Pemerintah juga harus menyediakan mekanisme pasar uang yang sesuai Syariah Islam dimana pihak-pihak yang memiliki kelebihan uang dapat menyalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan uang untuk kegiatan transaksi. Bila terjadi ketidak-seimbangan maka Pemerintah harus dapat mengatur jumlah uang yang beredar.
Pemerintah harus mendorong tersedianya jasa lembaga keuangan yang sesuai Syariah Islam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penyimpanan, tabungan, investasi serta pembiayaan.

Pemerintah juga harus dapat menjaga nilai dari kekayaan dan akumulasi modal serta nilai dari hasil produksi masyarakat dengan mengatur jumlah uang yang beredar untuk mendukung tata perniagaan sehingga terjadi keseimbangan antara kelebihan produksi dengan kebutuhan, baik antar pihak-pihak di dalam dan di luar negeri. Untuk itu Pemerintah harus dapat menjamin nilai dari uang dengan harta kekayaan dan sumber daya milik negara, yaitu harta kekayaan dan sumber daya milik Allah SWT yang disediakan bagi kepentingan ummat manusia yang membentuk Pemerintah/Negara.

Pemerintah juga harus dapat mendorong pengembangan produk domestik dan distribusi kesejahteraan dengan mengatur pengumpulan zakat dan cukai sehingga terjadi redistribusi yang wajar atas diperolehnya keuntungan akibat nilai tambah yang melebihi kebutuhan wajar pihak yang bersangkutan. Pemerintah juga harus menggunakan anggaran belanja negara untuk mendorong pertumbuhan produksi barang dan jasa yang diperlukan.

Dalam menjalankan perannya, Pemerintah bertanggung jawab atas tercapainya keadilan dalam masyarakat. Mengenai hal ini, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa:

Kekuatan Penguasa (al-Mulk) tidak dapat diwujudkan tanpa implementasi Syariah
Syariah tidak dapat dilaksanakan kecuali oleh Penguasa,
Penguasa tidak dapat memperoleh kekuatan kecuali dari Rakyat (ar-Rijal)
Rakyat tidak dapat berdiri (sejahtera), kecuali dengan kekayaan (al-Maal)
Kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali dengan Pembangunan (al-Imarah)
Pembangunan tidak dapat dicapai kecuali dengan Keadilan (al-’Adl)
Keadilan adalah ukuran (al-Mizan) perhitungan Akhirat
Berdasarkan pemikiran Ibnu Khaldun, Umer Chapra mengajukan relasi fungsional dalam sistim ekonomi syariah sebagai berikut:

G = f ( S, N, W, g dan j)

Dimana keberhasilan suatu Pemerintahan (G = government) merupakan fungsi dari penerapan Syariah (S = syariah) dalam masyarakat (N = nation) untuk mewujudkan kesejahteraan (W = wealth dan welfare) dengan menjalankan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi (g = growth) dan menegakkan keadilan (j = justice).

PENDIDIKAN EKONOMI SYARIAH

Menyimak uraian mengenai sistim ekonomi dan etika usaha Islami tersebut di atas, maka harus diakui bahwa diperlukan penyesuaian dalam kurikulum pendidikan ilmu ekonomi dan ilmu manajemen untuk menghasilkan sumber daya yang mempunyai kompetensi dalam mewujudkan sistim ekonomi dan etika usaha Islami tersebut. Menurut hemat kami perbedaan mendasar adalah dalam dasar pemikiran dari sistim ekonomi dan etika usaha, bukan pada metoda pelaksanaan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu ada beberapa pendekatan yang dapat diambil, antara lain:

Pendekatan yang melihat bahwa ada perbedaan antara sistim dan teori-teori ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional sehingga perlu dibuat Jurusan Ekonomi Syariah dan Jurusan Manajemen Syariah yang terpisah dari Jurusan Ilmu Ekonomi (Studi Pembangunan) dan Jurusan Manajemen.
Pendekatan yang melihat bahwa sistim dan teori-teori ekonomi syariah adalah pengembangan dari sistim dan teori-teori ekonomi konvensional sehingga perlu diadakan mata kuliah pilihan pada Jurusan Ilmu Ekonomi (Studi Pembangunan) dan Jurusan Manajemen dimana untuk Jurusan Manajemen dapat dibuat Konsentrasi Manajemen Perbankan (atau Lembaga Keuangan) Syariah.
Pendekatan yang melihat bahwa teori-teori ekonomi syariah adalah salah satu pemikiran dalam sistim ekonomi sehingga perlu diadakan penyesuaian pada materi (silabus) dari mata kuliah yang telah ada di Jurusan Ilmu Ekonomi (Studi Pembangunan) dan Jurusan Manajemen.

Menurut hemat kami, pada akhirnya penyesuaian pada materi dari mata kuliah yang ada akan menempatkan sistim ekonomi dan etika usaha yang Islami pada posisi yang sejajar dengan sistim dan teori yang ada. Sehingga pembelajaran Ekonomi Syariah tidak terbatas untuk umat Islam saja. Oleh karena itu disarankan agar pada setiap silabus Mata Kuliah Dasar yang terkait ditambahkan materi mengenai sistim ekonomi dan etika usaha yang sesuai dengan Syariah Islam. Mata kuliah ini setidaknya meliputi Pengantar Ekonomi Mikro, Pengantar Ekonomi Makro, Teori Ekonomi, Pengantar Bisnis, Pengantar Manajemen, Pengantar Ekonomi Pembangunan, Pengantar Akuntansi, Hukum Ekonomi, Lembaga Keuangan, Perekonomian Indonesia, Akuntansi Biaya, Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan.

Disarankan agar dibuat Mata Kuliah Konsentrasi Syariah, baik yang tergolong wajib maupun pilihan, misalnya untuk konsentrasi Ekonomi Moneter dan Ekonomi Pasar Uang & Modal di jurusan Studi Pembangunan, untuk konsentrasi Manajemen Keuangan dan Manajemen Lembaga Keuangan di jurusan Manajemen, dan Akuntasi Perusahaan di jurusan Akuntansi.

Wallahu a’lam

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: