Home > Islamic Banking, Islamic Economy, Islamic Management > URGENSI PENGUATAN BANK SYARIAH PADA PEMERINTAHAN MENDATANG

URGENSI PENGUATAN BANK SYARIAH PADA PEMERINTAHAN MENDATANG


Warsono

The next govenment must recover every sectors including monetary. The syariah bank will push the realization of monetary inter-mediation. With its different business charateristics to conventional banks, syariah banks are hoped to be able to hush up fluctuation in inter-mediation monetary business in Indonesia. In addition, with the large number of moslems, Bank Indonesia along together with goverment should have strengthen the role of syariah banks, not only on monetary inter-mediation but also on other monetary services.

Pendahuluan
Krisis ekonomi global dan domestik yang terjadi pada tahun 1998 dan masih berlangsung hingga kini, bersumber dari krisis yang terjadi dalam dunia perbankan. Di Indonesia, krisis yang terjadi pada 1998 dipicu oleh terjadinya banyak pelanggaran terhadap peraturan perbankan, seperti dilanggarnya prinsip kehati-hatian perbankan (prudential-banking principle) dalam menyalurkan kredit dan juga pelanggaran terhadap peraturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Akibatnya, kredit macet (NPL) melebihi batas maksimum. Di sisi lain, kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan pada waktu itu menurun, sehingga terjadilah penarikan dana besar-besaran (rush).
Krisis ekonomi pada 2008 dan awal 2009, bersumber dari krisis di pasar keuangan Amerika Serikat. Krisis itu bermula dari krisis kredit macet di sektor perumahan di Amerika Serikat (sub-prime mortgage) yang mulai merebak pada Juli 2007. Krisis keuangan global semakin parah pada 2008, yang ditandai dengan bangkrutnya perusahaan keuangan raksasa Amerika Serikat Lehman Brothers pada 15 September 2008 (Kompas, 16 September 2008).
Dengan semakin terintegrasinya pasar keuangan antar negara, maka krisis keuangan global ini akhirnya mengimbas ke Pasar Keuangan Indonesia, termasuk pasar perbankan. Imbas krisis Pasar Keuangan Amerika Serikat yang segera dapat dirasakan oleh industri keuangan Indonesia adalah jatuhnya harga aset-aset keuangan dan semakin langkanya likuiditas perbankan. Indikasi kejatuhan harga aset keuangan yang langsung dapat diamati adalah terjadinya penurunan IHSG di Bursa Efek Indonesia, sedangkan kelangkaan likuiditas karena terjadinya penarikan dana secara serentak, seperti yang terjadi pada Bank Century.
Dalam dunia perbankan, prinsip bisnis yang digunakan adalah kepercayaan (trust) dan kerahasiaan (secret). Jika kedua prinsip ini hilang, maka bisnis perbankan akan mengalami masalah. Kepercayaan dan kerahasiaan akan terbangun di antara bank dengan deposan, dan bank dengan debitor, jika kedua belah dalam melakukan transaksi disertai dengan kejujuran, menggunakan etika bisnis yang sehat, dan saling menguntungkan. Hal inilah yang sekarang relatif sulit dipraktikkan pada sistem perbankan berbasis bunga. Akibatnya, kejahatan dalam dunia perbankan relatif tinggi. Selama 2006, potensi kerugian negara akibat kejahatan perbankan mencapai Rp 1,209 triliun dan US$52 juta. Indikasi ini muncul dari 134 kasus perbankan (Kompas, 9 Maret 2007).
Dengan adanya praktik-praktik bisnis yang kurang sehat dalam pasar keuangan konvensional, baik di pasar perbankan maupun pasar modal, maka perlu adanya lembaga keuangan alternatif yang dapat digunakan untuk menjalankan fungsi intermediasi dengan lebih sehat dan baik. Dengan karakteristik bisnisnya yang berbeda, perbankan syariah dapat digunakan sebagai intermediasi keuangan alternatif di luar lembaga keuangan konvensional yang ada, dalam rangka menjembatani antara pihak-pihak yang mengalami kelebihan dana dengan pihak yang mengalami kekurangan dana.
Dari sisi fungsinya, antara perbankan konvensional dan perbankan syariah sama, yaitu sebagai lembaga penyedia jasa intermediasi dan jasa keuangan lainnya. Jasa intermediasi dijalankan dengan berusaha mempertemukan antara kepentingan pemilik dana (unit surplus) dengan kepentingan pengguna dana (unit defisit). Jasa keuangan meliputi jasa pembayaran, penjaminan, sewa, dan sebagainya. Sekalipun demikian, antara perbankan konvensional dan syariah memiliki karakteristik yang berbeda.
Perbankan syariah, yang dalam operasi bisnisnya mendasarkan diri pada tuntunan Islam, memiliki karakteristik yang berbeda secara fundamental dibanding perbankan konvensional. Menurut Chapra (2000: 107-108), ada enam perbedaan mendasar antara perbankan syariah dibanding perbankan konvensional. Pertama, penghapusan riba. Dalam perbankan syariah, unsur riba dalam bentuk pengenaan bunga (interest) dilarang. Pengembalian bagi pemilik dana dilakukan dengan sistem bagi hasil. Perbedaan antara sistem bunga dengan bagi hasil dapat dilihat pada Tabel 1.
Kedua, fokus pelayanan adalah kepentingan publik, bukan individu atau kelompok. Perbankan syariah menggunakan semua deposito yang berasal dari publik untuk merealisasikan kepentingan publik dan sasaran sosioekonomi Islam. Mereka menjalankan peran yang berorientasi pada tujuan dan bukan sekadar mencari keuntungan sebesar-besarnya dan harus melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kebutuhan-kebutuhan perekonomian Islam.
Ketiga, perbankan syariah akan bersifat universal atau suatu bank yang memiliki tujuan ganda dan bukan sekedar bank komersial. Perbankan syariah menjalankan fungsi ganda, yaitu sebagai bank komersial dan bank investasi, dan mereka akan berusaha menawarkan produk pelayanan bagi para pelanggan yang mempunyai hubungan jangka panjang. Perbankan syariah akan melayani pembiayaan jangka panjang, yaitu dalam bentuk penyertaan modal, dan mayoritas melayani pembiayaan jangka pendek.

Tabel 1
Perbedaan antara Sistem Bunga dan Bagi Hasil

No. Bunga Bagi Hasil
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dilakukan pada waktu akad.
2. Besarnya dana dinyatakan dalam bentuk prosentase. Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan.
3. Bunga dapat mengambang/variabel. Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku.
4. Pembayaran bunga tetap seperti yang diperjanjikan. Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Jika rugi akan ditanggung bersama.
5. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan berlipat ganda. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan.
6. Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.
Sumber: Ascarya dan Yumanita, 2005.
Keempat, perbankan akan melakukan evaluasi yang hati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal. Perbankan syariah melakukan hal ini karena mereka harus berbagi risiko dengan pemohon dana. Jika ternyata bahwa bisnis yang dibelanjai mengalami kerugian di masa mendatang, maka bank syariah harus ikut menanggungnya, sesuai dengan akad di awal. Dengan demikian, praktik berbagi risiko ini dapat menciptakan dimensi yang sehat dalam keseluruhan bisnis peminjaman. Ini berbeda dengan praktik yang dilakukan oleh perbankan konvensional.
Kelima, bagi hasil akan cenderung mempererat hubungan antara bank dan pengusaha yang merupakan tonggak bank multitujuan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan keahlian keuangan pada perusahaan-perusahaan pemohon dan juga menjadikan bank mampu berperan sebagai konsultan teknis dan penasehat pemasaran, dan bertindak sebagai katalisator dalam proses industrialisasi dan pembangunan.
Keenam, suatu kerangka kerja didesain untuk membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya. Dalam sistem berbasis bunga, bank dapat berlindung kepada pasar uang atau bank sentral. Akses kepada pasar uang tidak mungkin dilakukan untuk pinjaman yang berjangka sangat pendek karena sulitnya bagi hasil dalam transaksi pinjaman yang terpisah. Akses bebas bunga kepada bank sentral dapat menimbulkan penggunaan yang salah terhadap fasilitas ini, sedangkan pinjaman mudharabah oleh bank sentral hanya dapat dilakukan dalam suatu kerangka yang disepakati yang ditentukan oleh besarnya kebutuhan ekonomi terhadap uang berdaya tinggi (high-powered money).

Kondisi Umum Kinerja Perbankan Syariah
Perbankan syariah secara resmi mulai berdiri di Indonesia pada 1 November 1991, dengan ditandatanganinya pendirian PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai Bank Umum Syariah pertama, dan mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 (Antonio, 2001). Untuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang pertama adalah BPRS Dana Mardhatillah dan BPRS Berkah Amal Sejahtera, yang didirikan pada tahun 1991 di Bandung, yang diprakarsai oleh Institute for Sharia Economic Development (ISED).
Perkembangan perbankan syariah di Indonesia selanjutnya tidak terlepas dari dukungan pemerintah yang dicerminkan dari kebijakan di bidang perbankan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dukungan nyata ditunjukkan oleh pemerintah melalui penerbitan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, tentang Pokok-Pokok Perbankan. Undang-undang tersebut memberikan landasan kelembagaan dan operasional untuk perkembangan perbankan syariah secara komprehensif, sehingga landasan hukumnya menjadi lebih jelas dan kuat.
Perbankan syariah di Indonesia, secara umum dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu; (1) Bank Umum Syariah (BUS), (2) Unit Usaha Syariah (UUS), dan (3) Badan Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah, seperti Bank Umum Konvensional, menawarkan jasa intermediasi dan jasa keuangan lainnya, termasuk jasa pembayaran, dengan ciri bebas bunga. Unit Usaha Syariah merupakan bank berbasis syariah yang merupakan divisi khusus yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional. Bank Perkreditan Rakyat Syariah, mempunyai karakteristik seperti Bank Umum Syariah, tetapi tidak menawarkan jasa pembayaran.
Perkembangan jumlah BUS, UUS, BPRS, dan jumlah kantor BUS dan UUS, pada tahun 2002 – 2008, secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2. Ditinjau dari jumlahnya, Bank Umum Syariah, mengalami perkembangan yang stagnan. Hal ini disebabkan karena persyaratan untuk pendiriannya memang relatif berat. Penambahan jumlah BUS syariah hanya terjadi pada 2004 dan hingga saat ini belum ada tambahan baru. Perkembangan jumlah bank syariah relatif tinggi terjadi pada UUS. Selama 5 (lima) tahun terakhir perkembangan jumlah UUS yang beroperasi ini tinggi, terutama didorong dengan pembukaan UUS oleh Bank Umum Konvensional milik pemerintah, seperti Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI.

Tabel 2
Jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS),
Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), dan Jumlah Kantor BUS dan UUS,
Tahun 2002 – 2008

Kelompok Bank 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*)
BUS 2 2 3 3 3 3 3
UUS 6 8 15 19 20 26 28
BPRS 83 84 86 92 105 114 117
Jumlah Kantor BUS dan UUS 127 299 401 504 531 564 609
Sumber: http://www.bi.go.id, 2009
Keterangan: *) sampai Juni 2008
Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa jenis perbankan syariah yang jumlahnya terbanyak adalah BPRS. Dengan persyaratan pendirian yang relatif lebih ringan, dan dengan melayani operasi perbankan lokal, jumlah BPRS meningkat relatif cepat. Dari sisi lain, sekalipun jumlah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah jumlahnya relatif sedikit jika dibanding BPRS, tetapi jika dilihat dari perkembangan jumlah kantor mengalami peningkatan tinggi sejak 2002 hingga 2008.
Dalam operasinya, selama tiga tahun terakhir perbankan syariah memiliki kinerja yang semakin membaik. Hal ini dapat dilihat pada 6 indikator kinerja, yaitu: nilai aset yang dikelola, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun, nilai pembiayaan yang disalurkan, pangsa pasar (share), rasio pembiayaan terhadap deposito (FDR), dan kredit bermasalah bersih (NPF nett). Data indikator-indikator kinerja perbankan syariah di Indonesia tersebut sejak 2006 hingga 2008, secara lengkap tersaji pada Tabel 3.

Tabel 3
Kinerja Perbankan Syariah 2006–2008 (dalam triliun rupiah)

Indikator 2006 2007 November 2008
Aset 26,722 36,536 47,178
DPK 20,445 27,944 34,422
Pembiayaan 20,672 28,011 38,557
Share (%) 1,58 1,84 2,07
FDR (%) 98,9 99,8 111,7
NPF Nett 3,3 2,4 2,4
Sumber: Jawa Pos, 27 Januari 2009

Berdasarkan data pada Tabel 3, dapat diamati bahwa nilai aset yang dikelola perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi selama 2 tahun terakhir. Pada tahun 2007 nilai aset yang dikelola tumbuh sebesar 36,73% dibanding pada tahun 2006, sedangkan pada tahun 2008 tumbuh sebesar 29,13% dibanding pada tahun 2007. Dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang tinggi. Selama dua tahun terakhir DPK perbankan syariah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 29,93%.
Dari sisi pembiayaan yang dilakukan, kinerja perbankan syariah juga mengalami peningkatan. Selama dua tahun terakhir, pembiayaan yang dilakukan tumbuh lebih dari 35%. Dari sisi pangsa pasar pembiayaan kepada pihak lain, walaupun pangsa pasar untuk penyaluran dana masih sangat kecil jika dibandingkan dengan perbankan konvensional, tetapi perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun.
Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, perbankan syariah memiliki kinerja yang sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil perbandingan antara dana yang disalurkan dengan dana yang dikumpulkan dari pihak ketiga yang sangat tinggi, bahkan pada tahun 2006 melebihi 100%. Ini mengindikaskan bahwa hampir seluruh dana yang dihimpun dari pihak ketiga disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana. Indikator ukuran kinerja terakhir adalah kredit bermasalah, ternyata selama dua tahun terakhir mengalami penurunan.

Tantangan Penguatan Perbankan Syariah
Sebagai intermediasi keuangan yang relatif baru, perbankan syariah menghadapi cukup banyak tantangan dalam melakukan operasinya. Secara umum tantangan-tantangan yang teridentifikasi meliputi enam macam. Pertama, belum terbangunnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang operasi perbankan syariah. Pemahaman masyarakat dan dunia usaha tersebut berkaitan dengan posisinya sebagai pihak ketiga (deposan), pengguna dana, dan pengguna jasa keuangan yang ditawarkan oleh perbankan syariah, yang secara mendasar sangat berbeda dengan perbankan konvensional.
Dalam menyalurkan dana, ada kemungkinan bank syariah mengalami kerugian. Hal ini perlu juga dipahami oleh deposan, sehingga jika mengalami kerugian, mereka sadar juga ikut menanggung risiko tersebut. Di sisi lain, pengguna dana dan jasa keuangan juga harus mempunyai kesadaran bahwa dalam menggunakan dana bank syariah merupakan amanah, sehingga dituntut kejujuran, baik untuk peruntukan maupun implementasi atas hasil kesepakatan sebelumnya.
Kedua, adanya image dalam sebagian masyarakat bahwa perbankan syariah dikhususkan hanya untuk Islam. Perbankan syariah merupakan konsep bermuamalat dalam Islam sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan Al-Hadist, yang diterapkan dalam mengatur simpan-pinjam dan penyediaan jasa keuangan lainnya dalam masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Ini berarti sebagai konsep bisnis islami, sebenarnya perbankan syariah dapat diterapkan secara universal.
Ketiga, dukungan pemerintah. Pada awal-awal pendiriannya, dukungan pemerintah terhadap perbankan syariah memang relatif besar. Hal ini dibuktikan dengan dipenuhinya komitmen modal disetor awal sebesar Rp 106.126.382.000,00 kepada PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) oleh Presiden pada tanggal 3 November 1991. Di samping itu dengan keluarnya peraturan-peraturan tentang operasi perbankan syariah. Seiring dengan perkembangan operasi perbankan syariah akhir-akhir ini, tuntutan terhadap pembaharuan dan pendalaman aturan yang ada saat ini, sangat mendesak.
Keempat, ketersediaan tenaga kerja yang menguasai operasi perbankan syariah. Antara kebutuhan tenaga kerja yang menguasai operasi perbankan syariah dengan yang tersedia di pasar tenaga kerja sangat timpang. Dalam kenyataannya cukup banyak tenaga kerja yang menguasai hukum Islam yang berkaitan dengan muamalat, tetapi masalahnya kurang menguasai tentang konsep-konsep ekonomi dan bisnis yang dapat diterapkan dalam dunia perbankan. Sebaliknya, cukup banyak tenaga kerja yang menguasai tentang konsep-konsep dan teori-teori ekonomi dan bisnis perbankan, tetapi lemah dalam penguasaan hukum muamalat.
Kelima, persaingan yang semakin ketat dengan perbankan dan lembaga keuangan konvensional lainnya. Dengan pangsa pasar atas penyaluran dana yang selama 3 tahun terakhir kurang dari 2,5%, perbankan syariah masih kalah jauh dibanding perbankan konvensional. Pangsa pasar kurang dari 2,5% ini belum termasuk penyaluran dana yang dilakukan lembaga keuangan nonbank. Dengan kondisi ini menuntut perbankan syariah untuk melakukan terobosan-terobosan dalam operasinya, sehingga dapat mengejar ketertinggalan ini secara lebih cepat.
Keenam, keterbatasan kantor cabang. Kantor cabang merupakan ujung tombak pemasaran produk-produk perbankan, baik dalam pengumpulan maupun dalam penyaluran dana. Dengan jumlah kantor cabang sebagaimana tercantum pada Tabel 2, jumlah kantor cabang perbankan syariah masih sangat sedikit jika dibanding kantor cabang yang dimiliki oleh perbankan konvensional. Pada tahun 2006, jumlah kantor cabang bank umum konvensional sebanyak 9.110 buah, sedangkan pada akhir September 2007 sudah mencapai sebanyak 9.619 kantor cabang (Kompas, 16 November 2007).

Peluang Penguatan Perbankan Syariah
Dalam rangka mengelola bisnis, terutama di masa krisis ekonomi seperti saat ini, teridentifikasi enam peluang yang mendukung perbankan syariah mencapai tujuannya apabila mampu mengelolanya. Pertama, mayoritas masyarakat Indonesia beragam Islam. Dengan jumlah penduduk lebih dari 220 juta saat ini, lebih dari 80%-nya beragama Islam. Selama beberapa dekade terakhir ini, seperti yang diungkapkan Huntington dalam bukunya The Clash and the Remaking of the World Order, telah terjadi trend global, yaitu adanya peningkatan kesadaran atas identitas etnis, kultural, dan agama.
Sebagai bagian dari masyarakat global, jika fenomena kesadaran akan identitas agama ini benar, maka akan terjadi kecenderungan bahwa masyarakat Indonesia yang beragama Islam akan berusaha menjalankan syariat Islam secara konsekuen, termasuk dalam bermuamalat. Dalam menyimpan dan meminjam dana, tentunya akan berusaha untuk menggunakan intermediasi keuangan yang sesuai dengan akidah Islam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa potensi pasar perbankan syariah di Indonesia sangat besar.
Kedua, penerapan prinsip profit and risk sharing. Dalam kondisi krisis ekonomi, risiko berinvestasi sangat tinggi. Dalam kondisi ini jika dalam simpan-pinjam menggunakan sistem bunga, dapat dipastikan bahwa risiko yang harus ditanggung para pemilik dana sangat tinggi. Dengan menanggung risiko sangat tinggi, maka pemilik dana akan mensyaratkan tingkat bunga sangat tinggi. Akibatnya, bisnis di sektor riel kurang dapat berkembang. Hal ini akan berbeda jika menggunakan prinsip bagi hasil, jika penggunaan dana oleh pengguna dana menghasilkan keuntungan akan dinikmati bersama, sebaliknya jika terjadi kerugian akan ditanggung bersama pula, walaupun proporsi pembagiannya tidak harus sama.
Ketiga, krisis ekonomi yang masih terjadi dan tidak pasti kapan akan berakhir. Krisis ekonomi yang masih mendera Indonesia hingga saat ini, bisa justru menjadi blessing in disguise (berkah terselubung) bagi perbankan syariah. Berdasarkan pengalaman pada tahun 1998, krisis dalam dunia perbankan konvensional dianggap sebagai salah penyebab krisis ekonomi Indonesia. Begitu juga beberapa krisis keuangan pasca 1998, kebanyakan bersumber dari perbankan konvensional. Dengan semakin meningkatnya risiko yang harus ditanggung oleh deposan, maka perbankan syariah dapat digunakan sebagai alternatif untuk menginvestasikan dana, karena karakteristiknya tidak hanya mengejar keuntungan semata-mata dan terbebas dari praktik spekulasi.
Keempat, ketersediaan dana yang berlimpah di Timur Tengah. Dana yang jumlahnya berlimpah di kawasan tersebut, sebagai hasil peningkatan harga minyak mentah yang sanga tajam pada tahun 2008. Harga minyak mentah waktu itu mencapai rekor tertinggi sepanjang jaman, yaitu mencapai US$147 per barelnya pada Juli 2008. Dengan dana miliaran dollar yang tersedia, jika perbankan syariah di Indonesia mampu memanfaatkan peluang ini, maka itu merupakan sumber dana yang sangat potensial.
Kelima, potensi perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM diakui tahan banting, kebal terhadap krisis, dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Sudah empat tahun pencanangan program aksi penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono, tetapi usaha ini masih menghadapi banyak masalah, antara lain sulitnya akses ke bank untuk mendapatkan kredit. Dengan jumlah UMKM sebanyak 47.102.744 unit dan tenaga kerja yang terserap sebanyak 83.233.793 orang atau 96,28% dari total penyerapan tenaga kerja (Kompas, 29 Februari 2008), ini merupakan pasar potensial yang dapat digarap oleh perbankan syariah dalam menyalurkan dananya.
Keenam, jumlah dana Departemen Agama yang besar, baik di pusat maupun daerah. Jika dana ini ditaruh di perbankan syariah, maka ini merupakan salah satu sumber dana pihak ketiga (DPK) yang besar. Muhammad Nafik (Jawa Pos, 27 Januari 2009) memberikan contoh untuk pengelolaan dana yang bersumber dari biaya haji. Dengan jumlah calon jemaah haji sebanyak 210 ribu, dengan biaya rata-rata Rp30,00 juta, maka akan terkumpul dana di Departemen Agama sebesar Rp63,00 triliun. Jika ini ditaruh di perbankan syariah, maka menjadi DPK yang potensial.

Solusi untuk Penguatan Perbankan Syariah
Berdasarkan tantangan dan peluang yang dihadapi perbankan syariah saat ini, ada beberapa solusi alternatif yang dapat diusulkan kepada pihak-pihak terkait. Pertama, peningkatan intensitas sosialisasi dan edukasi tentang operasi perbankan syariah. Hal ini dapat dilakukan kepada masyarakat dan dunia usaha. Dengan sifatnya yang universal, perlu adanya penekanan bahwa perbankan syariah merupakan bentuk penerapan akidah bermuamalat dalam bisnis perbankan.
Salah satu ilustrasi bahwa perbankan syariah bersifat universal dibuktikan dengan pembukaan kantor cabang Bank HSBC yang berkantor pusat di Hongkong di Indonesia yang merupakan Unit Usaha Syariah. Manajemen Bank HSBC berani melakukan pembukaan UUS ini dengan pertimbangan bahwa potensi pasar perbankan syariah di Indonesia sangat besar dan prospektif.
Kedua, dukungan pemerintah yang lebih besar. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, memang sudah mengatur tentang operasi perbankan syariah, tetapi kebanyakan aturan lebih terfokus pada perbankan konvensional. Dengan karakteristik bisnisnya yang berbeda dengan perbankan konvensional, dan terjadinya perkembangan yang cepat dalam praktik-praktik bisnis perbankan syariah, maka sudah saatnya peraturan-peraturan di bidang perbankan syariah dipisahkan dari perbankan konvensional. Bentuk dukungan pemerintah nyata lain dalam bisnis perbankan syariah dapat dilakukan dengan mewajibkan Departemen Agama untuk menaruh dana-dananya pada perbankan syariah
Ketiga, pengintensifan pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia. Dengan terjadinya kelangkaan sumberdaya manusia yang menguasai operasi perbankan syariah, perlu adanya usaha bersama dari pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan perbankan syariah, seperti manajemen perbankan syariah, Majelis Ulama Indonesia, Bank Indonesia, dan Perguruan Tinggi. Dalam kenyataannya hingga saat ini masih sangat sedikit Perguruan Tinggi yang membuka program studi yang mengkhususkan kajian-kajiannya pada perbankan syariah, termasuk Fakultas Ekonomi UMM.
Keempat, diversifikasi produk. Persaingan yang semakin ketat dalam bisnis perbankan, menuntut para pelakunya untuk kreatif dan inovatif dalam memasarkan produk-produknya, sehingga dapat tetap bertahan dan berkembang. Produk perbankan dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu: produk pengumpulan dana, dan produk penyaluran dana. Secara umum, prinsip pengumpulan dana yang digunakan perbankan syariah meliputi: wadi’ah (rekening giro dan tabungan), mudharabah (mutlaqah dan muqayyamah), sedangkan prinsip dalam penyaluran dananya meliputi: bai’ (jual beli), ijarah wa iqtina (sewa beli), syirkah (bagi hasil), dan pembiayaan lain.
Kelima, perbaikan dalam manajemen permodalan. Dalam teori perbankan, modal berfungsi sebagai penyerap atas kerugian. Dengan sistem permodalan yang sehat, maka jaminan atas keamanan dana deposan di perbankan syariah menjadi semakin baik. Di samping itu, modal dapat digunakan sebagai instrumen untuk keperluan ekspansi bagi perbankan syariah dalam rangka mengejar pertumbuhan. Berdasarkan data pada Tabel 3, FDR tahun 2008 melebihi 100%. Ini mengindikasikan bahwa potensi pasar perbankan syariah dalam penyaluran dana sangat besar dan ini membutuhkan tambahan dana di luar DPK, termasuk modal, dalam nilai yang relatif besar.
Keenam, perluasan kantor cabang. Kantor cabang perbankan syariah saat ini masih berada di kota-kota besar dan belum menjangkau kota-kota kecil. Dengan besarnya potensi pasar perbankan syariah yang tidak hanya berada di kota-kota besar, maka sudah saatnya pendirian kantor cabang di kota-kota kecil segera dilakukan. Hal ini untuk mengimbangi ekspansi yang dilakukan oleh perbankan konvensional, walaupun segmen pasarnya berbeda.

Penutup
Berdasarkan tantangan dan peluang yang dimiliki, dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah kemungkinan besar akan memiliki peranan yang semakin besar dalam perekonomian Indonesia di masa mendatang, khusus pada era pemerintahan mendatang. Khusus untuk tahun 2009 saja, proyeksi Bank Indonesia menyatakan bahwa pertumbuhan perbankan syariah akan lebih besar dibanding pertumbuhan perbankan konvensional (Jawa Pos, 27 Januari 2009). Dengan skenario pertumbuhan moderat, aset perbankan syariah diperkirakan akan tumbuh sebesar 37%, yang berarti pada akhir 2009 aset tersebut akan menjadi sebesar Rp68,00 triliun. Sementara skenario lain adalah skenario optimis, yang memproyeksikan bahwa perbankan syariah akan tumbuh sebesar 75%, dengan total aset di akhir tahun 2009 mencapai Rp87,00 triliun.
Untuk mencapai peranan yang semakin besar, dan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi perbankan syariah memerlukan upaya perkuatan, terutama dari Bank Indonesia dan pihak pemerintah. Upaya perkuatan peranan perbankan syariah dari Bank Indonesia dalam bentuk regulasi dan pengawasan operasi, sedangkan dari pihak pemerintah dilakukan melalui penciptaan iklim usaha perbankan syariah yang kondusif. Di samping itu upaya perkuatan dapat dilakukan melalui pihak manajemen perbankan syariah (sebagai pengelola langsung), Majelis Ulama Indonesia (dalam bentuk dukungan dari aspek hukum syariah), dunia usaha (sebagai pengguna dana), individu atau masyarakat (sebagai deposan dan sekaligus pengguna dana), dan Perguruan Tinggi (sebagai penyedia sumberdaya manusia).

Daftar Pustaka

Antonio, M. S. Bank Syariah, dari Teori ke Praktik. Edisi Pertama. Penerbit Gema Insani: Jakarta. 2001.

Ascarya dan D. Yumanita. Bank Syariah. Seri Kebanksentralan No. 14 (1st). Jakarta: Penerbit Bank Indonesia. 2005.

Chapra, M.U. Sistem Moneter Islam (1st). Jakarta: Penerbit Gema Insani. 2000.

Jawa Pos, 27 Januari 2009.

Muhammad. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN. 2005.

Kompas. 16 September 2008.

Kompas, 29 Februari 2008.

Kompas. 16 November 2007.

Kompas. 9 Maret 2007.

Sumitro, W. 2004. Asas-Asas Perbankan Islam (1st) Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.

  1. September 20, 2010 at 8:38 pm

    terimakasih atas informas yang sangat berharga ini

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: