Archive

Archive for the ‘Akuntansi Islam’ Category

AKUNTANSI SYARIAH: BAGAIMANA TEORI DAN KONSEPNYA?

July 29, 2010 Leave a comment

Dalam perekonomian Syariah seharusnya  tercakup pula sistem akuntansinya. Artikel ini – yang disarikan dari suatu telaah ilmiah, berusaha mengantarkan kepada pemahanan tentang bagaimana teori dan konsepkonsep akuntansi Syariah bisa diperoleh.
Bagaimana teori akuntansi Islam bisa dikembangkan? Dari pelajaran tentang konstruksi teori-teori akuntansi konvesional
ada sejumlah approach yang bisa ditempuh, seperti yang dikategorikan oleh Belkaoui (1992). Belkaoui memilah-milah cara pendekatannya dengan mengkategorikannya menjadi “tradisional,” “regulatory” dan yang “lain-lainnya.”
Kategori terakhir ini termasuk cara-cara pendekatan peristiwa (event), perilaku (behavioral), sistem informasi manusia dan
prediktif-positif, meski di sana-sini ada ketidakjelasan pokok pikiran akibat tumpang tindihnya kategori-kategori tersebut.
Namun pula ada pendekatan induktif-empiris yang diperkenalkan Whittington (1986) yang merupakan upaya untuk mengembangkan suatu teori akuntansi berdasarkan generalisasi fenomena empiris. Pendekatan ini pula yang ditempuh oleh badan-badan akuntansi
profesional di Amerika dan Inggris, seperti AICPA dan CCAB, di mana ada berbagai standar yang ditetapkan guna bisa mengatur
praktek-praktek akuntansi.

Dalam kurun dua dekade terakhir, teori induktif-empiris telah masuk ke dalam teori akunting positif (PAT), di mana para
penganjurnya, Watts & Zimmerman (1986), berargumentasi bahwa teori akuntansi haruslah positif. Itu untuk menjelaskan apa, dan membantu memprediksi, peristiwaperistiwa masa mendatang. Bukan berusaha

AKUNTANSI SYARIAH: BAGAIMANA TEORI DAN KONSEPNYA?
And We created not the heavens, the earth and all between them, merely in (idle) sport. We created them not except for just ends. But most of them do not understand(Al-Qur’an, 44:38-39). edisi ke2 new size.indd 8 5/6/2008 3:08:32 PM
A K U N T A N I N D O N E S I A m i t r a d a l a m p e r u b a h a n
ai
Laporan Utama
berkhotbah tentang apa yang seharusnya
dilakukan. Inilah yang telah mendorong riset
pasar modal menjadi mainstream dalam
akunting. Namun kemudian pendekatan
regulatory mengikuti pula penerapan
paradigma keputusan-kegunaan. Kritik tajam
terhadap PAT lalu bermunculan (antara lain
Christenson, 1983;Tinker & Puxty, 1995).
Dari titik pandang Islam, meski tetap harus
pula dipertimbangkan cara pengambilan
keputusan-keputusan strategisnya, hal
tersebut, pertama, tak bisa menjadi pengganti
bagi teori normatif-deduktif karena antara
lain suatu situasi positif bisa jadi merupakan
penyimpangan dari pemahaman normatif
tentang Islam, sehingga tak bisa dijadikan
landasan bagi pengembangan suatu teori.
Lain dari itu, kedua, Islam telah memiliki
prinsip-prinsip etika dan perilaku secara
abadi, dan dengan demikian approach yang
tak mengindahkan prinsip-prinsip tersebut
tak akan bisa mewujudkan suatu masyarakat
Islam. Point pertama tersebut khususnya
benar jika dilihat bukti bahwa sekularitas
dipisahkan dari hal-hal keimanan dalam
kehidupan Barat, yang dampaknya juga
kembali mengenai lingkungan Islam.
Prinsip dan kebiasaan-kebiasaan akunting
konvesional yang berasal dari approach
empiris-deduktif tampak bertentangan
dengan prinsip-prinsip Islam (Gambling &
Karim, 1991;Khan, 1994a; Adnan & Gaffikin,
1998). Meski begitu, dengan kecenderungan
tetap dipraktekkan dan dapat diterima secara
umum sekarang, mengakibatkan adanya
salah analis sehingga konsep akuntansi
konvensional dipandang cocok untuk Islam.
Hal sama dapat terjadi jika teori akuntansi
Islam dikembangkan melalui pendekatan
empiris-deduktif.
Dari perspektif Islam, salah satu penggunaan
yang mungkin untuk pendekatan positif
ialah dalam menentukan konsesus dan
kesepakatan atas berbagai tafsir prinsipprinsip
Syariah. Dalam Islam, di mana
prinsip tak dinyatakan secara eksplisit
dalam Al-Qur’an dan Sunnah dan
lebih didasarkan pada
penafsiran, berbagai
aturan untuk suatu isu
bisa sampai ke tujuannya
secara bersamaan.
Oleh karenanya Muslim
biasanya akan mengambil
opini mayoritas orang yang
berpengetahuan untuk
itu (Jumhur) sebagai yang
paling otentik. Dengan begitu, riset positif
yang bertujuan menemukan persepsi kaum
ulama, sarjana dan mereka yang berilmu
lainnya (termasuk para akuntan?) akan sangat
berguna dalam membentuk opini mayoritas
untuk suatu isu.
Dalam pendekatan deduktif, prinsip-prinsip
teoritis akuntansi secara logis diperoleh
lewat deduksi berbagai asumsi dari aksioma
atau prinsip-prinsip awalnya (Whittington,
1986). Pendekatan “true income” dalam teori
akunting merupakan bentuk paling awal
approach deduktif. Pendekatan ini berusaha
menyelaraskan antara laba akuntansi dengan
laba ekonomi yang menjadi pegangan para
ekonom, dan dengan begitu sangat bergantung
pada teori ekonomi. Namun Gambling dan
Karim (1991) berargumentasi bahwa konsep
income ekonomi tak bisa diterima dalam
perspektif Islam karena hal-hal yang tak bisa
diterima itu begitu fundamental bagi teori
deduktif Barat. Misalnya, model tingkat
ekonomi pengembalian modal (economic rate
of return on capital) yang membentuk basis
bagi kalkulasi pendapatan di muka dengan
asumsi bahwa uang punya nilai waktu, yang
dinyatakan Gambling dan Karim sebagai
hal yang tak ada dalam Islam. Atas dasar
ini, bagian dari teori akunting deduktif yang
berlandasan teori ekonomi konvensional
tampak bukan sebagai model yang cocok
untuk menciptakan teori akuntansi Islam.
Gambling dan Karim (1991) menyarankan
approach normatif deduktif dalam penetapan
standar-standar akunting karena Muslim
harus mematuhi Syariah baik dalam aspek
sosial maupun ekonomi kehidupan mereka.
Pendekatan ini menurut mereka mencakup
bagaimana memahami tujuan-tujuan laporan
keuangan, rumus-rumus akuntansi dan
definisi konsep-konsep prinsip Syariah.
Ini akan membentuk dasar bagi kerangka
struktural yang akan menjadi rujukan
pengembangan prinsip-prinsip akuntansi.
Ini adalah metodologi terbaik untuk sampai
pada sebuah teori akuntansi Islami, karena
prinsip atau aturan manapun yang didapat
akan sejalan dengan pandangan serta nilainilai
Islam.
Lebih jauh, akuntansi teristimewa sangat
penting bagi para investor Muslim, katakan
misalnya dalam aturan bisnis Mudharabah
atau Musharakah, karena larangan
riba dalam Islam membuat mereka tak
bisa mengharapkan pendapatan pasti
dari modal yang telah dikeluarkan, tak
pandang bagaimanapun kinerja perusahaan
investasinya. Oleh karenanya evaluasi atas
hasil investasi mereka tergantung pada
konsep akuntansi di luar Islam, karena tak
adanya sumber informasi lain.
edisi ke2 new size.indd 9 5/6/2008 3:08:32 PM
A K U N T A N I N D O N E S I A
m i t r a d a l a m p e r u b a h a n ai 10
Karim (1995) menawarkan dua metode di
mana akuntansi Islami akan bisa tercapai.
Pertama, tetapkan sasaran-sasaran
berlandasan pada prinsip-prinsip Islam
dan ajaran-ajaran Islam. Pertimbangkan
sasaran-sasaran tersebut dan bandingkan
dengan pemikiran-pemikiran akuntansi
kontemporer yang ada. Kedua, mulai dengan
sasaran-sasaran yang ada dalam pemikiran
akuntansi kontemporer, kemudian
bandingkan dengan Syariah, lalu terima yang
sejalan dengan Syariah dan tinggalkan yang
tidak sejalan. Lalu, kembangkan hasil-hasil
unik yang menjadi temuannya.
AAOIFI (Accounting and Auditing
Organization of Islamic Financial Institutions)
sejak 1996 menerapkan cara pendekatan
yang kedua tersebut. Lembaga ini
berpendapat bahwa cara itu konsisten
dengan prinsip-prinsip Islam lebih luas
bahwa suatu pandangan tak selalu
memerlukan konsep yang mesti diambil
dari Syariah. Ditegaskan, cara pendekatan
tersebut sejalan dengan prinsip hukum
Islam tentang hal-hal yang diperbolehkan
(ibaha, permissibility) bahwa segala sesuatu
diizinkan kecuali untuk hal-hal yang jelas
dilarang Syariah. Dengan demikian, konsep
informasi akuntansi berguna, seperti
relevansi dan reliabilitas, bisa begitu saja
dimasukkan dalam praktek akuntansi Islami
oleh AAOIFI.
Salah satu faktor kunci yang membedakan
institusi-institusi keuangan Islam ialah
perlunya mereka memperlihatkan
kepatuhan (compliance) terhadap Syariah
dalam segala aktivitas mereka. Di sini
kurang adanya konsensus mengenai
apakah transaksi-transaksi atau aktivitasaktivitas
tertentu telah dipatuhi. Hal ini
bisa menyebabkan kebingungan di antara
para praktisi dan customer, selain akan
membatasi penerimaan dan pengakuan
lebih luas akan konsep tentang keuangan
Islam. Industri keuangan Islam pun dengan
demikian hanya “dikendalikan” oleh sedikit
pakar terkemuka Syariah yang kerap bekerja
untuk bank-bank berbeda atas penugasan
komite Syariah. Kondisi ini juga akan bisa
membatasi inovasi produk pengetahuan
tentang Syariah. Ujung-ujungnya ialah
menunjukkan diri patuh terhadap Syariah
akan sulit karena institusi-institusi yang
berbeda punya model-model governance
mereka sendiri. Mereka menggunakan itu
untuk menetapkan dan menguji kepatuhan
mereka.
Hasil riset ini menawarkan hal-hal berikut
yang bisa dijadikan pegangan:
1. Identifikasi prinsip-prinsip etika
dan akuntansi Syariah dalam kaitannya
dengan bisnis serta berbagai akitvitas
lain yang mencakup fidusiari. Kemudian
pertimbangkan dampak-dampaknya bagi
akuntasi. Bandingkan itu dengan prinsipprinsip
di mana bisnis gaya Barat dan
organisasi-organisasi lainnya beroperasi di
bawah kapitalisme.
2. Identifikasi sasaran-sasaran utama
dan pengganti bagi akuntansi Islam
berdasarkan prinsip-prinsip etika Islam
tersebut, dan pertimbangkan sasaransasaran
itu dengan pemikiran akuntansi
kontemporer. Langkah ini jangan terbatas
pada pemikiran akuntansi arus besar
(mainstream) saja, karena “pengembangan
dari pelaporan narratif dan non-traditional
telah sedemikian meningkatnya sehingga
para akuntan modern tak bisa lagi untuk
tak mengindahkannya (Mathews & Perera,
1991). Perbandingan dengan pemikiran
akuntansi modern bisa membuka jalan
bagi dua maksud: pertama, identifikasi
alternatif bagi teknik-teknik akuntansi
Laporan Utama
edisi ke2 new size.indd 10 5/6/2008 3:08:33 PM
A K U N T A N I N D O N E S I A
m i t r a d a l a m p e r u b a h a n
11 ai
Laporan Utama
yang dikembangkan di Barat dan yang bisa
diterapkan ke dalam akuntansi Islami, dan,
kenali prinsip-prinsip akuntansi konvensional
yang tak berbenturan dengan akuntansi
Islami.
3. Identifikasi landasan teoritis dari
akuntansi Islami, seperti misalnya apakah
itu accountability, stewardship atau decisionusefulness.
Ini terpaut erat dengan sasaransasarannya
dan kemungkinan tak akan bisa
terpisahkan.
4. Identifikasi para pengguna informasi
akuntansi Islami, dan periksa untuk apa
informasi itu mereka gunakan. Sampai
pada suatu batas tertentu, pengunaanpenggunaanya
akan bisa diidentifikasi lewat
cara mempertimbangkan atuaran-aturan
etika bisnis Islami.
5. Kembangkan ciri-ciri akuntansi Islami,
misalnya informasi yang diperlukan serta
prinsip-prinsi valuasi dan pengungkapan
(disclosure) yang akan memasukkan prinsipprinsip
etika bisnis Islami. Juga, ini akan
mencapai sasaran-sasaran akuntansi Islami
sampai sejauh yang belum pernah diberikan
definisinya oleh Syariah.

VARIABEL-VARIABEL YANG MEMPENGARUHI LUAS PENGUNGKAPAN DALAM LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN

July 29, 2010 Leave a comment

SKRIPSI
Oleh :
Nama : Renita Verdiyana
No Mahasiswa : 01 312 223
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2006

VARIABEL-VARIABEL YANG MEMPENGARUHI LUAS PENGUNGKAPAN DALAM LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN
SKRIPSI
Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII
Oleh :
Nama : Renita Verdiyana
No. Mahasiswa : 01312223
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2006
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME
“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman / sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”
Yogyakarta,Januari 2006
Penyusun,
( Renita Verdiyana )
ii
VARIABEL-VARIABEL YANG MEMPENGARUHI LUAS PENGUNGKAPAN DALAM LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN
Hasil Penelitian
diajukan oleh
Nama : Renita Verdiyana
Nomor Mahasiswa : 01 312 223
Jurusan : Akuntansi
Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal : 20 Januari 2006
Dosen Pembimbing,
( Drs. Syamsul Hadi, M.S, Ak )
iii
Telah dipertahankan/diujikan dan disyahkan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata I
Nama : Renita Verdiyana
No. Mahasiswa : 01312223
Yogyakarta, 2006
Disyahkan oleh :
Dekan / Ketua Panitia Pembantu Dekan I / Sekretaris Panitia
Drs. Suwarsono, MA Drs. A. Sobirin, MBA, Ak, P.hD
Dewan Dosen Penguji
1. (Ketua/anggota)
2. (anggota)
iv
Persembahan
Karya manis ini kupersembahkan kepada :
Ibu dan Babe tercinta.
(Yang senantiasa mendoakan, Terimakasih atas kasih sayangnya yang tiada terhingga, terimakasih atas bantuan serta dukungan moril, sprituil dan financialnya).
Untuk Maz Rio dan D’Nisa tersayang.
(Terimakasih ya …. telah membantu dalam menyelesaikan karya manis ini hingga selesai).
Untuk Temen dan Sahabatku
(Terimakasih ya…support dan waktunya) v
Pacuan Hati
Sungguh bersama kesukaran pasti ada kemudahan dan bersama kesukaran pasti ada kemudahan Karena itu bila selesai suatu tugas mulailah dengan yang lain dengan sungguh-sungguh.
( QS. Alam Nasyrah : 5-7 )
Tak ada kesalahan yang lebih besar daripada banyak keinginan, tak ada bencana yang lebih besar daripada ingin mendapat, tak ada bahaya yang lebih besar daripada tak kenal cukup.
Ingatlah bahwa Allah menurunkan pertolongan kepada mereka yang mau membantu diri sendiri, berbuatlah seakan semuanya bergantung padamu dan berdoalah seakan semuanya bergantung pada Allah….
Sebuah sukses lahir bukan karena kebetulan atau keberuntungan semata, sebuah sukses terwujud karena ikhtiar melalui perencanaan yang matang, keyakinan, keuletan, ketabahan dan karena niat baik kepada Allah SWT.
( Prof. Dr. Kuswadi Harjo Sumantri, SH.)
Sosok pribadi yang unggul pantang berbuat sia-sia. Dia akan sangat menjaga waktu sebab semua yang diperbuat itu membutuhkan waktu.
(Aa’ Gym)
Doa memberikan kekuatan yang lemah, membuat orang tidak percaya menjadi percaya dan memberikan keberanian pada orang yang ketakutan….
Jika engkau kesulitan dalam pekerjaanmu, jangan putus asa, jangan gelisah dan jangan ragu. Percayalah, jalan keluar akan segera datang.
vi
Kata Pengantar
Assalammu’alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan KaruniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Variabel-variabel yang mempengaruhi luas pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan”.
Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia ( FE UII ). Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Bapak Drs. H.Suwarsono, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan izin dalam penyusuan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Syamsul Hadi, M.S, Ak, selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan penuh kesabaran dalam memberikan saran, nasehat, bimbingan, kritikan serta bantuan yang begitu besar.
3. Ibu Dra. Neni Meidawati, M.Si, Ak, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran-saran untuk majunya akademik penulis.
4. Ibu (Astuti) dan Babe (Suharno), yang senantiasa selalu mendoakan, terimakasih atas kasih sayangnya yang tiada terhingga, bimbingan dan dukungan saat proses penulisan dan untuk selamanya.
vii
5. Maz Rio (maaf ya ade’mu duluan) D’Nisa, terimakasih atas dukungan dan bantuannya selama ini, kalian kakak dan ade’ juga sahabatku…
6. Sepupuku Inonk, Maz Sulis, Yoyox makasih support dan saran-sarannya.
7. Sahabatku satu perjuangan dalam menyelesaikan skripsi, Lina, Dewi, Iis, Neni, Lita, Rian, Erlina tetep semangat ya….!
8. Maz Willy terimakasih waktu dan saran-sarannya.
9. Sahabat-sahabatku Galih, Bowo, Melia, Lisa, Yuni, Roy, Novan terimakasih atas dukungan dan keceriaannya…
10. Temen-temenku Vika, Mbak titik, Neneng, Mbak Sri, Maz iye’, Maz boy, Maz Eko, Maz Danang, Sigit…terimakasih !!! kalo’ ga ada kalian stress euy…
11. Rekan-rekan KKN SL-109 angkatan 29 (Maz Agunk, Didi, D.pri, Eko, Wahyu, Ipunk Keating, Nina, Q Q, dan Yani) kenangan manis bersama kalian itu tidak akan terlupakan.
12. Pihak-pihak lain yang tidak tersebutkan, terimakasih atas terselesaikannya skripsi ini.
Akhirnya penulis hanya dapat mengharapkan semoga amal baik tersebut akan mendapat Rahmat serta Karunia dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak sebagaimana mestinya.
Wassalammu’alaikum Wr. Wb
Yogyakarta, Januari 2006
( Penulis )
viii
DAFTAR ISI
Halaman
Halaman Judul …………………………………………………………………………………
i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme…………………………… ……….
ii
Halaman Pengesahan……………………………………………………….
iii
Halaman Berita Acara Ujian……………………………………………………………….
iv
Halaman Persembahan………………………………………………………………………
v
Pacuan Hati………………………………………………………………………………………
vi
Kata Pengantar………………………………………………………………
vii
Daftar Isi…………………………………………………………………….
ix
Daftar Tabel…………………………………………………………………
xii
Daftar Lampiran…………………………………………………………….
xiii
Abstrak……………………………………………………………………..
xiv
BAB I.PENDAHULUAN…………………………………………………
1
1.1.Latar Belakang Masalah………………………………………
1
1.2.Perumusan Masalah…………………………………………………………
3
1.3.Tujuan Penelitian…………………………………………………………….
4
1.4.Manfaat Penelitian…………………………………………………………..
4
1.5.Sistematika Penulisan………………………………………………………
6
ix
BAB II.KAJIAN PUSTAKA……………………………………………………………..
7
2.1. Disclosure dalam Laporan Keuangan………………………………..
7
2.2.Pengaruh Cost of Debt terhadap Disclosure. ………………………
10
2.3.Pengaruh Cost of Equity Terhadap Disclosure…………………….
11
2.4.Pengaruh Prosentase Kepemilikan Manajerial terhadap
Disclosure………………………………………………………………………
12
2.5.Pengaruh Laba & Prosentase Perubahan Laba terhadap
Disclosure……………………………………………………………………….
13
2.6.Pengaruh Shareholders’equity terhadap Disclosure……………..
15
BAB III.METODOLOGI PENELITIAN……………………………………………..
16
3.1.Obyek Penelitian……………………………………………………………..
17
3.2.Jenis dan Sumber Data……………………………………………………..
16
3.3.Variabel Penelitian…………………………………………………………..
16
3.3.1.Variabel Dependen……………………………………………….
17
3.3.2.Variabel Independen……………………………………………..
18
3.3.2.1 Biaya Pinjaman (Kd)………………………………….
18
3.3.2.2 Biaya Ekuitas (Ke)… ………………………………….
18
3.3.2.3 Prosentase Kepemilikan Manajerial (OWNSP)
18
3.3.2.4 Laba (EARN)…………………………………………….
19
3.3.2.5 Prosentase Perubahan Laba (ΔEARN)………….
19
3.3.2.6 Dummy Shareholders’ Equity ……………………..
19
x
3.4.Perumusan Model…………………………………………………………………….
20
3.5.Uji Normalitas Data………………………………………………………………….
21
3.6.Uji Asumsi klasik……………………………………………………………………..
21
3.7.Pengujian Hipotesa…………………………………………………………………..
22
BAB IV.ANALISIS DAN PEMBAHASAN…………………………………………….
23
4.1.Statistik Deskriptif……………………………………………………………………
23
4.2.Model Regresi………………………………………………………………………….
27
4.2.1.Uji Autokorelasi……………………………………………………………..
28
4.2.2.Uji Regresi…………………………………………………………………….
29
4.2.2.1 Biaya Pinjaman (Cost of Debt)……………………………….
31
4.2.2.2 Biaya Ekuitas (Cost of Equity)……………………………….
32
4.2.2.3.Prosentase Kepemilikan Manajerial………………………..
33
4.2.2.4.Laba……………………………………………………………………
35
4.2.2.5.Prosentase Perubahan Laba……………………………………
36
4.2.2.6.Shareholders’equity………………………………………………
37
BAB V.PENUTUP………………………………………………………………………………..
39
5.1.Kesimpulan……………………………………………………………………………..
39
5.2.Keterbatasan…………………………………………………………………………….
40
5.3.Implikasi………………………………………………………………………………….
40
DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………………………….
42
LAMPIRAN…………………………………………………………………………………………
45
xi
DAFTAR TABEL
Tabel Hal
4.1.1. Statistik Deskriptif dengan Nilai Ekstrim……..………………………24
4.1.2. Statistik Deskriptif Tanpa Nilai Ekstrim………………………………24
4.2.1. Pengujian Autokorelasi……………………………………………….28
4.2.2. Uji Regresi……………………………………………………………29
4.2.3. Uji Hipotesa…………………………………………………………..30
4.2.4. Uji Regresi melewati titik (0,0)………………………………………30
xii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran Hal
1. Daftar Indeks Pengungkapan…………………………………………………..45
2. Daftar Nama Perusahaan Manufaktur……………………………………….50
3. Daftar Perhitungan Biaya Pinjaman…………………………………………53
4. Daftar Perhitungan Biaya Ekuitas……………………………………………56
5. Data dengan Nilai Ekstrim………………………………………………………59
6. Data tanpa Nilai Ekstrim…………………………………………………………62
7. Uji Normalitas Data……………………………………………………………….64
8. Uji Autokorelasi…………………………………………………………………….64
9. Uji Regresi Berganda Melewati Titik (0,0)……………………………….65
10. Uji Regresi Berganda……………………………………………………………..66
xiii
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar tingkat pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ pada tahun 2002 sampai 2003, dan meneliti beberapa faktor yang sekiranya mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan tersebut. Faktor-faktor tersebut, yang merupakan variabel independen adalah Biaya pinjaman, Biaya ekuitas, Prosentase kepemilikan manajerial, Laba, Prosentase perubahan laba, dan Shareholder’s Equity. Sedangkan variabel dependennya diwakili oleh tingkat pengungkapan informasi laporan tahunan dengan pemberian skor atas pengungkapan item-item yang terdapat pada laporan tahunan.
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ, dengan periode penelitian tahun 2002 sampai 2003. Pengolahan dan analisis data menggunakan regresi berganda (Multiple Regression) dengan alat bantu Microsoft Excel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya modal pinjaman mempunyai pengaruh signifikan dan mempunyai dampak positif dengan pengungkapan, sedangkan variabel independen yang lain tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan perusahaan.
xiv
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib (Mandatory disclosure) dan pengungkapan sukarela ( Voluntary disclosure ). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang melebihi dari yang diwajibkan.
Disclosure dalam laporan tahunan merupakan sumber informasi untuk pengambilan keputusan investasi. Keputusan investasi sangat tergantung dari mutu dan luas pengungkapan yang disajikan dalam laporan tahunan. Mutu dan luas pengungkapan laporan tahunan masing-masing berbeda. Perbedaan ini terjadi karena karakteristik dan filosofi manajemen masing-masing perusahaan juga berbeda. Selain digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, disclosure dalam laporan tahunan juga digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
Penelitian mengenai kelengkapan pengungkapan (disclosure) dalam laporan tahunan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Penelitian semacam ini akan memberikan gambaran mengenai kondisi suatu perusahaan, serta memberikan gambaran tentang sifat
2
perbedaan kelengkapan ungkapan antar perusahaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam pencapaian efisiensi dan sebagai sarana akuntabilitas publik, pengungkapan laporan keuangan menjadi faktor yang signifikan. Pengungkapan laporan keuangan dapat dilakukan dalam bentuk penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang ditempuh, metode persediaan, jumlah saham yang beredar dan ukuran alternatif, misalnya pos-pos yang dicatat berdasar historical cost. (Ainun dan Fuad : 2000).
Penelitian-penelitian yang menghubungkan variabel-variabel tertentu dengan disclosure telah banyak dilakukan, beberapa penelitian yang telah dilakukan antara lain penelitian yang dilakukan Botosan (1997) yang menguji luas ungkapan sukarela dalam laporan tahunan, terhadap biaya ekuitas. Di Indonesia ada dua studi yang menguji hubungan luas pengungkapan sukarela dan biaya ekuitas yaitu Astuti (1999) dan Gulo (1999). Sengupta (1998) menguji dampak kualitas ungkapan terhadap biaya pinjaman (Cost of Debt).
Shangvi dan Desai (1971) dalam Subiyantoro (1996) mengutarakan bahwa rentabilitas ekonomi dan profit margin yang tinggi, akan mendorong para manajer untuk memberikan informasi yang lebih terperinci, sebab mereka ingin menyakinkan investor terhadap profitabilitas perusahaan dan mendorong kompensasi terhadap manajemen. Di bagian lain, secara terpisah beberapa peneliti kembali menguji kegunaan dan informasi yang jelas tentang data keuangan, khususnya informasi laba, dalam kurun waktu yang relatif panjang. Dengan menggunakan hubungan statistis antara data akuntansi (laba) dan data pasar
3
modal, peneliti tersebut ingin menguji apakah terdapat perubahan kegunaan informasi keuangan bagi investor.
Ainun dan Fuad (2000) melakukan penelitian tentang analisis hubungan antara kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dengan struktur modal dan tipe kepemilikan perusahaan. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa leverage keuangan mempunyai hubungan yang signifikan positif terhadap indeks kelengkapan pengungkapan. Di sisi lain tidak ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara kepemilikan saham oleh publik dengan kelengkapan pengungkapan.
Banyaknya penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh beberapa variabel keuangan tertentu terhadap pengungkapan dalam laporan keuangan, mendorong untuk melakukan pengujian lebih lanjut atas temuan-temuan empiris mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan perusahaan.
Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mengambil judul
“VARIABEL-VARIABEL YANG MEMPENGARUHI LUAS PENGUNGKAPAN DALAM LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN”
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah biaya pinjaman, biaya ekuitas, prosentase kepemilikan manajerial, laba, prosentase perubahan laba, dan
4
shareholders’equity mempunyai pengaruh terhadap luas pengungkapan perusahaan ?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris apakah terdapat pengaruh faktor-faktor seperti biaya pinjaman, biaya ekuitas, prosentase kepemilikan manajerial, laba, prosentase perubahan laba, dan shareholders’equity terhadap luas pengungkapan laporan keuangan pada industri manufaktur.
1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu:
1. Memberikan kontribusi praktis bagi manajemen perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan, mengenai minimum disclosure agar informasi yang disajikan dapat bermanfaat untuk analisis dan pengambilan keputusan investasi.
2. Bagi BAPEPAM dan Penyusun SAK membantu untuk mengembangkan, mengubah, menambah dan menjelaskan standar akuntansi yang berlaku untuk menciptakan pasar modal yang efisien.
3. Bagi investor dan kreditor penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi dan memberikan kredit pada suatu perusahaan.
5
4. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori terutama untuk penelitian yang sama di masa yang akan datang.
5. Menambah literatur mengenai aspek fundamental yang berkaitan dengan kegunaan laporan keuangan.
6
1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yaitu:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.
BAB II LANDASAN TEORI
Bab ini membahas mengenai teori-teori yang digunakan sebagai dasar penelitian dan pembahasan selanjutnya, penelitian- penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesa penelitian.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Menguraikan tentang populasi dan sampel, jenis dan sumber data, variabel penelitian yang digunakan beserta pengukurannya, perumusan model penelitian, penjelasan uji normalitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesa.
BAB IV ANALISIS DATA
Membahas tentang gambaran hasil pengolahan data dan pengujian hipotesis.
BAB V PENUTUP
Merupakan kesimpulan dari hasil analisa yang telah dilakukan, saran-saran yang mungkin dapat dipergunakan dalam pengembangan perusahaan dan keterbatasan penelitian.
7
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1 Disclosure dalam Laporan Keuangan
Dalam Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) Nomor 1, dinyatakan bahwa laporan keuangan harus menyajikan informasi yang berguna untuk investor dan calon investor, kreditur, dan pemakai lain dalam pengambilan keputusan investasi, kredit dan keputusan lain yang sejenis yang rasional. Informasi tersebut harus dapat dipahami oleh mereka yang mempunyai wawasan bisnis dan ekonomi. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan agar dapat dipahami dan tidak menjadikan salah intepretasi, maka penyajian laporan keuangan harus disertai dengan disclosure yang cukup (adequate disclosure) artinya informasi yang disajikan tidak berlebihan namun juga tidak kurang sehingga tidak menyesatkan orang yang membacanya.
Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib (Mandatory disclosure) dan pengungkapan sukarela ( Voluntary disclosure ). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang melebihi dari yang diwajibkan. Disclosure dalam laporan tahunan merupakan sumber informasi untuk pengambilan keputusan investasi. Keputusan investasi sangat tergantung dari mutu dan luas pengungkapan yang disajikan dalam laporan tahunan. Mutu dan luas
8
pengungkapan laporan tahunan masing-masing berbeda. Perbedaan ini terjadi karena karakteristik dan filosofi manajemen masing-masing perusahaan juga berbeda. Selain digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan disclosure dalam laporan tahunan juga digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
Salah satu cara untuk mengukur kualitas pengungkapan yang digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya adalah berdasarkan daftar item pengungkapan yang terdapat dalam laporan tahunan. Pengukuran kualitas pengungkapan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu memberi bobot kepada setiap item dan tanpa memberi bobot pada item pengungkapan tersebut. Pengukuran kualitas pengungkapan tanpa pembobotan telah dilakukan oleh beberapa peneliti misalnya Subiyantoro (1997), dan Suripto (1998). Pengukuran kualitas pengungkapan yang dilakukan dengan pemberian bobot pada setiap item akan didasarkan pada hasil wawancara atau kuesioner yang ditujukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan laporan tahunan. Cara pengukuran kualitas pengungkapan dengan pembobotan tersebut telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, misalnya, Botosan (1997), dan Shanghvi dan Desai (1971) dalam Gunawan dan Susanto (2004),. Beberapa penelitian mengenai pengungkapan menggunakan indeks pengungkapan (disclosure index) sebagai indikator empiris tingkat pengungkapan. Indeks pengungkapan merupakan rasio antara jumlah elemen informasi yang dipenuhi dengan jumlah elemen informasi yang diharapkan.
9
Suatu studi empiris membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan sebenarnya enggan untuk memperluas pengungkapan laporan keuangan tanpa tekanan dari profesi akuntansi atau pemerintah. Akan tetapi, pengungkapan merupakan hal yang vital bagi pengambilan keputusan optimal para investor dan untuk pasar modal yang stabil. Pengungkapan informasi yang relevan cenderung untuk mencegah kejutan yang mungkin dapat mengubah secara total masa depan perusahaan. Hal itu juga cenderung memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada para investor terhadap informasi keuangan yang disediakan bagi mereka (Hendriksen, 1997).
Alat analisis terakhir digunakan untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan yang dibahas dalam penelitian ini adalah analisis regresi. Regresi dalam pengertian modern adalah studi bagaimana variabel dependen dipengaruhi oleh satu atau lebih variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi nilai rata-rata variabel dependen didasarkan pada nilai variabel independen yang diketahui (Widarjono, 2005). Penelitian ini menggunakan regresi berganda sebagai alat analisis, karena dalam analisis regresi dapat menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang menunjukkan hubungan satu arah, yaitu pengaruh variabel-variabel yang mempengaruhi pengungkapan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Biaya pinjaman (Cost of Debt), Biaya ekuitas (Cost of Equity), Prosentase kepemilikan manajerial (Manajerial Ownership), Laba, Prosentase perubahan laba, dan Shareholders’Equity. Sedangkan untuk variabel dependennya adalah tingkat
10
pengungkapan laporan keuangan perusahaan karena disclosure merupakan sarana pencapaian efisiensi dan sebagai sarana akuntabilitas publik yang signifikan.
2.2 Pengaruh Biaya Pinjaman (Cost of Debt) terhadap Disclosure
Biaya pinjaman adalah tingkat pengembalian yang diberikan kepada investor. Biaya pinjaman merupakan proksi hutang yang dimiliki perusahaan pada saat itu. Semakin besar biaya pinjaman yang ditanggung oleh perusahaan, berarti perusahaan tersebut memiliki hutang yang besar pula. Pada kondisi tersebut perusahaan berusaha menutupi keadaan perusahaan yang sebenarnya agar tidak terjadi penurunan harga saham. Di sisi lain investor memerlukan pengungkapan informasi laporan keuangan yang memadai untuk menjamin bahwa investasinya kepada perusahaan memiliki resiko sesuai dengan apa yang telah diperkirakan. Adanya tuntutan dari ivestor tersebut mendorong perusahaan untuk mengungkap laporan keuangannya secara lebih luas. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi biaya modal pinjaman maka semakin tinggi pula tingkat pengungkapan laporan keuangan perusahaan. Ainun dan Fuad (2000) menyatakan bahwa perusahaan dengan rasio hutang atas tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi dalam laporan keuangan daripada perusahaan dengan rasio hutang yang rendah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :
H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Cost of Debt terhadap pengungkapan laporan keuangan perusahaan.
11
2.3 Pengaruh Biaya Ekuitas (Cost of Equity) terhadap Disclosure
Biaya ekuitas mencerminkan besar ekuitas yang dimiliki perusahaan. Semakin besar biaya ekuitas yang ditanggung perusahaan maka semakin tinggi pula ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Pada kondisi seperti ini biasanya perusahaan tidak akan menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya, perusahaan cenderung mengungkap laporan keuangannya tanpa ragu-ragu. Akan tetapi jika biaya ekuitas kecil perusahaan cenderung menutupi laporan keuangannya. Tetapi di lain pihak, investor ingin mengetahui kondisi perusahaan pada saat itu sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasinya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah biaya ekuitas yang ditanggung perusahaan maka perusahaan dituntut untuk mengungkapkan laporan keuangannya secara lebih luas.
Penelitian kualitas disclosure berkaitan dengan Cost of Equity telah banyak dilakukan salah satunya adalah penelitian Komalasari dan Baridwan (2002) yang menunjukkan bahwa penurunan Cost of Equity bagi perusahaan yang timbul dari menurunnya asimetri informasi di antara pelaku pasar (investor) dapat mendorong mereka untuk membuat kebijakan pengungkapan informasi akuntansi yang lebih baik. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesa sebagai berikut :
H2 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Cost of Equity terhadap pengungkapan laporan keuangan perusahaan.
12
2.4 Pengaruh Prosentase Kepemilikan Manajerial terhadap Disclosure
Prosentase kepemilikan manajerial yaitu prosentase saham yang dimiliki oleh manajemen dalam hal ini dewan komisaris dan direksi yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Dalam kaitannya dengan kepemilikan manajerial, pengungkapan perusahaan biasanya dilakukan untuk mengendalikan konflik kepentingan antara pemegang saham, kreditur dan manajemen. Maka dapat disimpulkan bahwa pengungkapan erat kaitannya dengan hubungan keagenan antara manajemen dan pemilik serta antara pemilik (melalui manajemen) dengan kreditur. Dengan pengungkapan yang lebih luas, manajemen berusaha menurunkan potensi konflik yang akan menaikkan biaya pengawasan.
Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen sangat berperan penting dalam setiap keputusan-keputusan yang akan diambil demi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Manajemenlah yang menentukan kebijakan-kebijakan perusahaan agar tujuan perusahaan tercapai. Hasil kerja manajemen ini akan dipertanggungjawabkan dan pertanggungjawaban ini dapat diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan. Sehingga diperkirakan jumlah kepemilikan saham manajerial akan dapat memepengaruhi pengungkapan laporan keuangan perusahaan.
Penelitian terdahulu dilakukan oleh Khomsiyah (2003) menunjukkan bahwa variabel yang berhubungan secara signifikan dengan pengungkapan adalah prosentase kepemilikan manajreial. Akan tetapi penelitian ini tidak dapat membuktikan perusahaan yang mempunyai prosentase kepemilikan manajerial besar atau kecil yang akan mempengaruhi manajer perusahaan dalam melakukan
13
pengungkapan informasi suatu perusahaan. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H3 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara prosentase kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan laporan keuangan perusahaan.
2.5 Pengaruh Laba dan Perubahan Laba terhadap Disclosure
Laba adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak bersal dari kontribusi penanam modal (Ghozali, 2003). Laba seringkali diklaim sebagai indikator dari kemampuan perusahaan untuk membayar deviden. Apabila manajemen memutuskan untuk mendasarkan deviden secara kaku pada bagian yang tetap dari laba bersih, maka laba bersih yang diproyeksikan merupakan satu-satunya yang diperlukan investor untuk mengestimasikan deviden di masa depan. Oleh karena itu informasi tentang laba yang diperoleh perusahaan sangat penting untuk diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan bagi investor.
Sedangkan prosentase perubahan laba merupakan laba per lembar saham pada tahun tertentu dan laba per tahun sebelumnya dibagi dengan harga saham. Prosentase perubahan laba merupakan ukuran tingkat profitabilitas suatu perusahaan. Prosentase perubahan laba ini merupakan bahan pertimbangan pengambilan keputusan bagi investor dalam menentukan investasinya. Prosentase
14
perubahan laba ini sangat perlu untuk diungkapkan di dalam laporan keuangan perusahaan guna membantu pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut.
Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menguji keterkaitan antara laba dengan pengungkapan laporan keuangan perusahaan diantaranya, penelitian Fitriani (2001) dalam Simanjuntak (2003) menunjukkan bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan perusahaan yang salah satunya adalah net profit margin. Penelitian lain dilakukan oleh Simanjuntak (2003) menyatakan bahwa variabel profitabilitas mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan perusahaan manufaktur. Penelitian Shanghvi dan Desai (1971) dalam Subiyantoro (1996) juga menunjukkan bahwa rentabilitas ekonomi dan profit margin yang tinggi akan mendorong para manajer untuk memberikan informasi yang terperinci, sebab mereka ingin meyakinkan investor terhadap profitabilitas perusahaan dan mendorong kompensasi terhadap manajemen. Dalam penelitiannya, Subiyantoro (1996) juga mengutarakan bahwa manajemen cenderung untuk mengungkap informasi secara terperinci ketika perusahaan mengalami tingkat perubahan laba tinggi. Tetapi, jika perusahaan mengalami tingkat perubahan laba yang rendah, manajemen cenderung untuk menyembunyikan alasan penurunan dengan mengungkap lebih sedikit informasi.
Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesa sebagai berikut :
H4 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara laba terhadap pengungkapan laporan keuangan perusahaan.
H5 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara prosentase perubahan laba terhadap pengungkapan laporan keuangan perusahaan.
15
2.6 Pengaruh Shareholders’Equity terhadap Disclosure
Shareholders’Equity merupakan kepemilikan perusahaan oleh masyarakat publik. Pengertian publik disini adalah pihak individu yang berada diluar lingkar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengannya. Sementara itu perusahaan perseroan (PT) yang memiliki saham tidak dikategorikan publik. Hal ini dikarenakan ada kemungkinan pemilik PT tersebut adalah pihak yang memiliki hubungan istimewa. Skala dari variabel ini adalah prosentase saham yang dimiliki oleh publik.
Penelitian Ainun dan Fuad (2000) mengemukakan bahwa adanya perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki oleh investor luar dapat mempengaruhi kelengkapan pengungkapan oleh perusahaan. Hal ini karena semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, semakin banyak pula detail-detail yang dituntut untuk dibuka dan dengan demikian pengungkapan perusahaan semakin luas. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesa sebagai berikut :
H6 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara shareholders’equity terhadap pengungkapan laporan keuangan perusahaan.
16
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Obyek Penelitian
Obyek penelitian ini adalah laporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan tahunan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Periode data yang digunakan dalam penelitian ini mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2003. Dalam penelitian ini terdapat 94 perusahaan manufaktur yang digunakan.
3.2 Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang tidak diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, melainkan data diperoleh melalui Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Data yang diambil adalah data laporan keuangan dan pengungkapannya, laba per lembar saham (EPS), harga pasar per lembar saham sekarang, prosentase kepemilikan saham, laba, prosentase perubahan laba, dan shareholders’equity.
3.3 Variabel Penelitian
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen.
17
3.3.1 Variabel Dependen
Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengungkapan dalam laporan keuangan (disclosure). Tingkat pengungkapan informasi pada laporan tahunan menggunakan instrumen indeks disclosure yang dikembangkan dari berbagai sumber literatur yang kemudian dipilih dan disesuaikan dengan keadaan perusahaan di Indonesia. Pengukuran tingkat pengungkapan informasi dalam laporan tahunan dengan memberikan skor pada item-item pengungkapan yang terdapat pada laporan tahunan perusahaan. Peraturan skoring tingkat pengungkapan adalah sebagai berikut :
1. Pemberian skor untuk setiap item pengungkapan dilakukan secara dikotomis, dimana item yang diungkapkan diberi nilai satu sementara jika item tersebut tidak diungkapkan diberi nilai nol. Dalam pemberian skor ini, tidak ada pembobotan atas item pengungkapan.
2. Skor yang diperoleh tiap perusahaan dijumlahkan untuk mendapatkan skor total.
3. Penghitungan indeks pengungkapan tiap perusahaan dilakukan dengan cara membagi skor total tiap perusahaan dengan skor total yang diharapkan.
18
3.3.2 Variabel Independen
Variabel independen atau penjelas dalam penelitian ini adalah variabel-variabel yang mempengaruhi pengungkapan diantaranya adalah Biaya pinjaman, Biaya Ekuitas, Prosentase kepemilikan manajerial, Laba, Prosentase perubahan laba, dan shareholders’equity.
3.3.2.1 Biaya Pinjaman (Kd)
Biaya pinjaman merupakan tingkat pengembalian yang diberikan kepada investor. Variabel ini diukur dengan mengalikan biaya bunga sebelum pajak dengan satu dikurangi tingkat pajak.
3.3.2.2 Biaya Ekuitas (Ke)
Biaya ekuitas merupakan tingkat pengembalian atas seluruh investasi yang meliputi seluruh tingkat pengembalian oleh pemegang saham. Biaya ekuitas dapat diukur menggunakan proyeksi laba per lembar saham yang dihubungkan dengan harga pasar saham sekarang.
3.3.2.3 Prosentase Kepemilikan Manajerial (OWNSP)
Prosentase kepemilikan manajerial merupakan prosentase saham yang dimiliki oleh manajemen (Dewan komisaris dan Direksi) yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan manajerial di ukur sesuai dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajerial.
19
3.3.2.4 Laba (EARN)
Laba adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak bersal dari kontribusi penanam modal (Ghozali, 2003). Laba dapat diukur berdasarkan mata uang negara yang bersangkutan.
3.3.2.5 Prosentase Perubahan Laba (ΔEARN)
Prosentase perubahan laba merupakan laba per lembar saham pada tahun tertentu dan laba per tahun sebelumnya dibagi dengan harga saham. Prosentase perubahan laba mempunyai indikator perubahan laba setelah dikurangi laba atau rugi kurs, yang diukur dengan satuan prosentase.
3.3.2.6 Shareholders’Equity (SE)
Shareholders’Equity merupakan kepemilikan perusahaan oleh masyarakat publik. Prosentase Shareholders’Equity menunjukkan besarnya investasi oleh para pemilik aset sebuah perusahaan. Shareholders’Equity dikontrol dengan menggunakan variabel dummy yang bersifat dikotomis. Variabel ini bernilai 1 jika bernilai positif dan jika nilainya negatif maka nilainya 0.
20
3.4 Perumusan Model
Model yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah model umum persamaan regresi linier berganda (Multipple Regression Analysis) dan pengolahannya menggunakan alat bantu statistik Microsoft EXCEL 2000. Analisa ini untuk menguji variabel-variabel yang memepengaruhi disclosure. Model dalam penelitian ini adalah :
DSCORE = α + β1Ke + β2Kd + β3OWNSP + β4EARN + β5 ΔEARN
+ D1 SE + e
Keterangan :
DSCORE = Skor disclosure
Ke = Biaya ekuitas
Kd = Biaya pinjaman
OWNSP = Prosentase kepemilikan saham oleh pihak manajemen
EARN = Laba
ΔEARN = Prosentase perubahan laba
SE = Dummy Shareholder’s Equity
e = Koefisien Error
Dalam melakukan analisa regresi dengan menggunakan data keuangan sering dijumpai adanya outliers berupa data yang nilainya ekstrim. Keberadaan outliers dalam penelitian ini ditandai dengan adanya nilai skewness yang tinggi lebih dari 3 (Djarwanto, 1996). Adanya nilai ekstrim pada data dapat menimbulkan terjadinya kebiasan dan mengganggu validitas data, untuk
21
menghindarinya maka data yang mempunyai nilai ekstrim akan dikeluarkan dari sampel.
3.5 Uji Normalitas Data
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi datanya normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini normalitas data ditunjukkan dengan besarnya nilai skewness dan kurtosis yang dijelaskan dalam deskriptif statistik.
3.6 Uji Asumsi Klasik
Model regresi di atas secara teoritis akan menghasilkan nilai parameter model penduga yang akurat bila memenuhi asumsi klasik regresi. Asumsi klasik yang harus dipenuhi tersebut diantaranya adalah uji autokorelasi.Uji autokorelasi yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi merupakan masalah khusus dalam penggunaan sample runtun waktu, karena sample yang digunakan pooled time series cross-section dengan jumlah perusahaan lebih besar dibandingkan dengan jumlah periode sampel, maka permasalahan autokorelasi tidak menyebabkan terjadinya bias dalam estimasi (Triyono & Jogiyanto Hartono,2000). Model regresi yang baik adalah yang bebas
22
dari autokorelasi. Menurut Agus Endro Suwarno (2004) model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi jika nilai korelasinya masih di bawah 90%.
3.7 Uji Hipotesa
pengujian hipotesa untuk mengetahui apakah Biaya Ekuitas, Biaya Pinjaman, prosentase kepemilikan manajerial, laba, prosentase perubahan laba, dan shareholders’equity mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan perusahaan.
Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program software Microsoft Excel dalam perhitungannya. Pengujian hipotesa tentang kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen di atas dapat menggunakan alat analisa statistik berupa P-value yang menunjukkan kemungkinan kesalahan prediksi suatu variabel berdasarkan model yang sudah dibuat. Kriteria P-value yang dipakai dalam penelitian ini adalah :
1. P-value > 10 % = tidak signifikan
2. P-value 5 % sampai dengan 10 % = signifikan lemah
3. P-value 1 % sampai dengan 4,999 % = signifikan moderat
4. P-value < 1 % = signifikan kuat
23
BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini akan disajikan hasil analisis mengenai pengaruh biaya pinjaman, biaya ekuitas, kepemilikan manajerial, laba, perubahan laba, dan shareholders’ equity terhadap disclosure. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan model regresi linier berganda dengan alat bantu statistik Microsoft EXCEL 2000.
4.1. Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif digunakan untuk melihat tingkat normalitas data yang digunakan untuk penelitian. Tingkat normalitas data dapat dilihat berdasarkan pada besarnya skewness dan kurtosis. Skewness akan menunjukkan tingkat kemencengan data, jika jumlahnya semakin besar maka data tersebut semakin menceng, artinya data tidak tersebar dengan rata yang disebabkan oleh data yang ekstrim. Sedangkan kurtosis adalah tingkat kelancipan data, semakin besar kurtosis maka data akan semakin baik.
Deskripsi variabel menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan informasi dari 107 perusahaan manufaktur sebagai sampel dapat ditunjukkan pada tabel 4.1.1.
24
Tabel 4.1.1 Deskriptive Data
Kd
Ke
OWNSP
EARN
ΔEARN
DSCORE
Mean
78085977558
1068355,3
1,2819626
87966,85
-101,3075
67,537108
Std Dev
2,99148E+11
3626852,9
3,6344446
632432,01
414,588
7,1072239
Kurtosis
36,98824983
28,951409
18,154518
24,990709
24,025965
-0,6626511
Skewness
5,916427468
5,2040859
4,0494348
2,2283685
-4,522401
0,197492
Minimum
0
4555,5556
0
-2421170
-2866,6
53,921569
Maximum
2,15497E+12
25666667
23,08
4421583
418,6
84,313725
Dari hasil deskripsi statistik pada tabel 4.1.1 menunjukkan data ekstrim yang cukup besar pada beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya nilai skweness yang cukup besar pada beberapa variabel. Untuk memperoleh normalitas data yang lebih baik data ekstrim yang ada harus dihilangkan. Jumlah perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini semula berjumlah 107 perusahaan, setelah dilakukan eleminasi data ekstrim jumlah perusahaan menjadi 94 dengan data ekstrim yang dihilangkan berjumlah 13 perusahaan.
Tabel 4.1.2 Deskriptive Data
Kd
Ke
OWNSP
EARN
ΔEARN
DSCORE
Mean
9,664288664
5,2258792
1,3637234
66509,777
-99,393617
67,730496
Std Dev
1,227510536
0,6610008
3,8302823
648312,49
417,46175
7,2225197
Kurtosis
-0,14136011
1,5141981
16,314728
26,087144
25,972577
-0,6952923
Skewness
-0,26465528
0,7673794
3,8765303
2,3018247
-4,6938286
0,1878766
Minimum
6,333348065
3,6585413
0
-2421170
-2866,6
53,921569
Maximum
12,33344125
7,3159703
23,08
4421583
418,6
84,313725
Variabel biaya pinjaman (Kd) mempunyai nilai rata-rata sebesar 9,664288664 lebih besar daripada standar deviasinya yang besarnya adalah 1,227510536. Besarnya nilai standar deviasi ini menunjukkan bahwa data sangat
25
terkumpul, hal ini didukung oleh nilai kurtosisnya yang sebesar -0,14136011 menunjukkan data sangat terkumpul di sekitar rata-rata. Berdasarkan nilai rata-rata, standar deviasi dan kurtosis diatas dapat disimpulkan bahwa data bersifat homogen dan tidak bermasalah.
Variabel biaya ekuitas (Ke) mempunyai nilai rata-rata sebesar 5,2258792 dan standar deviasinya sebesar 0,6610008 nilai ini lebih kecil daripada nilai rata-ratanya. Perbandingan kedua nilai tersebut menunjukkan bahwa data terkumpul dan hal ini ditunjukkan dengan rentang nilai minimum 3,6585413 dan nilai maksimum 7,3159703, rentang nilai tersebut mendukung pernyataan bahwa data terkumpul. Hal ini didukung dengan nilai kurtosisnya yaitu sebesar 1,5141981 dan nilai skwenessnya sebesar 0,7673794, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data di atas tidak bermasalah.
Kepemilikan manajerial (OWNSP), variabel ini mempunyai rata-rata yang cukup kecil 1.36 % dan mempunyai standar deviasi sebesar 3.83 % nilai tersebut diatas nilai rata-ratanya. Kedua nilai tersebut tidak didukung dengan nilai kurtosisnya yang cukup tinggi yaitu sebesar 16.31 % dan nilai skwenessnya sebesar 3.87 %. Hal ini menunjukkan adanya data ekstrim dan kurva distribusi menceng kesebelah kanan.
Untuk memperoleh normalitas data yang lebih baik, data ekstrim yang ada harus dihilangkan atau dimanipulasi agar tidak mengganggu hasil analisa. Manipulasi data menggunakan LOG atau LN untuk menormalisasikan data agar menjadi lebih baik tidak mungkin digunakan karena data yang digunakan dalam penelitian sangat banyak yang bernilai 0 dan jika data ekstrim tersebut
26
dihilangkan maka data yang tersisa menjadi sangat sedikit sehingga tidak dapat diperoleh kesimpulan yang baik, dengan demikian untuk memperoleh hasil kesimpulan yang baik data yang bernilai 0 tetap digunakan.
Berbeda dengan variabel EARN (laba) perusahaan yang mempunyai nilai standar deviasi sebesar 648312,49 dengan nilai rata-rata sebesar 66509,777 menujukkan data tersebar. Nilai kurtosis yang cukup tinggi yaitu sebesar 26,087144 menunjukkan bahwa data terkumpul. Nilai kurtosis yang tinggi dan dengan nilai skewness sebesar 2,3018247 menunjukkan bahwa data yang digunakan terdapat data ekstrim. Untuk memperoleh normalitas data yang lebih baik data ekstrim yang ada harus dihilangkan atau dimanipulasi. Akan tetapi jika data ekstrim dihilangkan maka data yang tersisa menjadi sangat sedikit sedangkan jika menghitung dengan LOG atau LN tidak mungkin digunakan karena terdapat data yang negatif oleh karena itu penelitian ini tetap menggunakan data ekstrim yang ada.
Variabel ΔEARN yaitu prosentase perubahan laba mempunyai standar deviasi sebesar 417.46 % yang lebih besar dari rata-ratanya sebesar –99.39 % dengan perbedaan antara nilai minimum sebesar -2866,6 % dan nilai maximum sebesar 418,6 % yang cukup besar sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebar. Nilai kurtosis yang cukup tinggi yaitu sebesar 25,972577 dan nilai skweness yang sangat rendah yaitu sebesar -4,6938286 menunjukkan kurva distribusi menceng kekiri. Hal ini menunjukkan sebagian data tersebar tetapi tidak menggangu homogenitas data dan data ekstrim yang ada dapat diabaikan.
27
Variabel SE (Shareholders’ Equity) dikontrol dengan menggunakan variabel dummy. Variabel ini bernilai 1 jika SE bernilai positif dan jika nilainya negatif maka nilainya 0.
Variabel DSCORE (Skor Disclosure) mempunyai standar deviasi jauh lebih kecil dengan nilai rata-ratanya yaitu sebesar 7.22 % dan nilai rata-ratanya sebesar 67.73 %. Sedangkan nilai skewness yang sangat kecil dibawah 1 yaitu sebesar 0,1878766 dan nilai kurtosis sebesar -0,6952923 menunjukkan data normal dan tidak bermasalah.
4.2. Pengaruh Biaya Ekuitas, Biaya Pinjaman, Kepemilikan Manajerial, Laba, Perubahan Laba dan Shareholders’ Equity Terhadap Disclosure
Persamaan regresi linier yang digunakan untuk menguji pengaruh Pengaruh Biaya Pinjaman, Biaya Ekuitas, Kepemilikan Manajerial, Laba, Perubahan Laba dan Shareholder’s Equity Terhadap Disclosure adalah ;
DSCORE = α + β1Ke + β2Kd + β3OWNSP + β4EARN + β5 ΔEARN
+ D1 SE + e
Keterangan :
DSCORE = Skor disclosure
Ke = Biaya ekuitas
Kd = Biaya pinjaman
OWNSP = Prosentase kepemilikan saham oleh pihak manajemen
EARN = Laba
ΔEARN = Prosentase perubahan laba
28
SE = Dummy Shareholder’s Equity
e = Koefisien Error
Pengujian asumsi klasik yang dilakukan pada model regresi di atas adalah autokorelasi. Hal ini dilakukan karena model regresi yang baik diantaranya adalah bebas autokorelasi.
4.2.1 Uji Autokorelasi
Uji autokolerasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain.
Tabel 4.2.1 Pengujian Autokorelasi
kd
ke
OWNSP
EARN
ΔEARN
SE
DSCORE
kd
1
ke
0,1821671
1
OWNSP
-0,1510109
-0,129412159
1
EARN
0,165648
-0,132899245
-0,011007667
1
ΔEARN
-0,0103099
-0,266818384
0,086665781
0,0477197
1
SE
-0,0170426
-0,322151355
0,142996183
0,2514535
0,3758453
1
DSCORE
0,4508754
-0,061983258
-0,0026445
0,1258548
0,0294252
0,0889278
1
Hasil uji autokorelasi disajikan pada tabel 4.2.1. Berdasarkan uji korelasi yang telah dilakukan, nilai berada dalam kisaran batas tidak terdapat autokorelasi. Nilai korelasi berada dalam kisaran 0.0 sampai dengan 0.4, nilai ini menunjukkan bahwa tingkat korelasi rendah. Dengan demikian maka variabel-variabel independen saling tidak berkorelasi satu dengan yang lain sehingga dapat
29
disimpulkan model merupakan model regresi yang cukup baik karena bebas autokorelasi.
4.2.2 Uji Regresi
Tabel 4.2.2. Uji Regresi
Regression Statistics
Multiple R
0,479993814
R Square
0,230394062
Adjusted R Square
0,17731779
Standard Error
6,550957627
Observations
94
F
4,340810959
Significance F
0,000704448
Uji regresi menggunakan pooled data menggunakan variabel dummy sebagai variable pengontrol (tabel 4.2.2). Dari pengujian tersebut dapat diketahui bahwa model regresi ini merupakan sebuah model yang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai F yang cukup tinggi 4,340810959 dan nilai Significance F sebesar 0,000704448. Hal ini menunjukkan bahwa model yang dibangun adalah model yang cukup baik karena memiliki kemungkinan kesalahan yang rendah.
Nilai adjusted R square sebesar 0,17731779 menunjukkan bahwa 17.73% keseluruhan variabel independen mempunyai pengaruh dalam menentukan variabel dependen, sedangkan 82.27% dipengaruhi oleh variabel lain. Nilai adjusted R square ini cukup rendah akan tetapi model regresi ini cukup baik karena didukung dengan nilai significance F yang rendah pula yaitu sebesar 0,000704448. Nilai standar error sebesar 6,550957627 menunjukkan ketepatan
30
dalam memprediksi variabel dependen, makin besar nilai standar error maka makin lemah dalam memprediksi variabel dependen.
Tabel 4.2.3
Coefficients
t Stat
P-value
Intercept
47,16693448
6,1825086
1,98559E-08
kd
2,821951012
4,87251
4,90433E-06
ke
-1,425400355
-1,2625467
0,210125865
OWNSP
0,089856298
0,4944427
0,622239775
EARN
1,93464E-07
0,1746906
0,861728673
ΔEARN
-0,000441088
-0,246949
0,805529499
SE
0,824167264
0,4939067
0,622616724
Nilai intercept sebesar 47,16693448 dan nilai p-value sebesar 1,98559E-08 menunjukkan bahwa nilai intercept mempunyai tingkat signifikansi sangat kuat sedangkan keseluruhan variabel tidak ada yang signifikan kecuali Kd. Dengan variabel intercept yang mempunyai tingkat signifikansi yang sangat kuat tersebut maka model yang dibangun menjadi model yang tidak baik. Oleh karena itu garis regresi dilewatkan titik 0.0 agar menjadi model regresi yang baik.
Tabel 4.2.4 Uji regresi
Regression Statistics
Multiple R
65535
R Square
-0,107732
Adjusted R Square
-0,1820349
Standard Error
7,8145905
Observations
94
F
-1,4264001
Significance F
#NUM!
Hasil uji regresi dilewatkan titik 0,0 menunjukkan dampak yang tidak baik, hal ini ditunjukkan dengan nilai significance F-nya yang menunjukkan
31
bahwa garis regresi tidak dapat dilewatkan garis 0,0. Berdasarkan uji regresi yang kedua dapat disimpulkan bahwa model yang dibangun mungkin dapat diterapkan di Amerika seperti penelitian-penelitian sebelumnya tetapi tidak dapat diterapkan di Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa uji regresi tetap menggunakan pengujian yang pertama.
4.2.2.1 Biaya Pinjaman (Cost of Debt)
Biaya pinjaman (Kd) merupakan tingkat pengembalian yang diberikan kepada investor. Pengujian terhadap biaya pinjaman menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap disclosure. Variabel biaya pinjaman (Kd) mempunyai koefisien sebesar positif 2,821951012 dengan tingkat signifikansi sebesar 4,90433E-06. Nilai ini menunjukkan besarnya biaya pinjaman sangat dipengaruhi oleh luas pengungkapan perusahaan. Hal ini berarti semakin besar biaya pinjaman yang ditanggung perusahaan maka akan samakin tinggi pula tingkat pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Kondisi ini mengimplikasikan bahwa perusahaan dituntut untuk mengungkap laporan keuangannya secara lebih luas terutama pada laporan arus kas, karena arus kas mencerminkan bagaimana perusahaan dapat mengelola kas yang diterima dari sumber dana. Dengan kata lain investor memerlukan informasi yang memadai untuk menjamin bahwa dana yang diinvestasikan kepada perusahaan memiliki resiko sesuai yang telah diperkirakan. Hasil ini mendukung penelitian Ainun dan Fuad (2000) yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan rasio hutang atas modal tinggi akan
32
mengungkapkan informasi dalam laporan keuangannya secara lebih luas daripada perusahaan yang mempunyai rasio hutang yang rendah.
Dari analisa regresi di atas dapat disimpulkan bahwa Ho pada pengujian signifikansi biaya pinjaman diterima atau Ha ditolak. Dengan kata lain, meningkatnya biaya pinjaman yang ditanggung perusahaan maka tingkat pengungkapan yang harus diungkapkan oleh perusahaan semakin meningkat. Dalam penelitian ini terdapat perusahaan yang tidak mempunyai hutang yang berbunga yang mengakibatkan hasil perhitungan biaya pinjaman menjadi 0, sehingga harus dihilangkan karena akan mengganggu hasil analisa. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih memperhatikan sampel perusahaan yang digunakan.
4.2.2.2 Biaya Ekuitas (Cost of Equity)
Biaya ekuitas (Ke) merupakan tingkat pengembalian atas seluruh investasi perusahaan yang meliputi seluruh tingkat pengembalian oleh pemegang saham. Hasil uji regresi menunjukkan besarnya koefisien antara variabel biaya sendiri (Ke) dengan pengungkapan menunjukkan nilai negatif sebesar -1,425400355 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,210125865. Hasil ini menunjukkan bahwa menurunnya biaya ekuitas perusahaan mempengaruhi meningkatnya luas pengungkapan perusahaan walaupun hasilnya tidak signifikan secara statistik. Atau dengan kata lain semakin rendah biaya ekuitas yang dibebankan kepada investor akan menyebabkan semakin tingginya tingkat pengungkapan perusahaan. Hal ini berarti perusahaan harus memberikan
33
informasi yang akurat secara lebih baik karena semakin banyak disclosure yang dilakukan maka informasi asimetri yang terjadi dipasar modal semakin kecil dan biaya ekuitas yang ditanggung perusahaan juga semakin kecil. Hasil ini mengimplikasikan bahwa penurunan biaya ekuitas yang timbul dari menurunnya asimetri informasi diantara pelaku pasar (investor) dapat mendorong mereka untuk membuat kebijakan pengungkapan informasi akuntansi yang lebih baik.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif antara biaya ekuitas terhadap pengungkapan walaupun hasilnya tidak signifikan. Hal ini menunjukkan menurunnya biaya modal ekuitas perusahaan dapat mendorong para investor untuk membuat kebijakan informasi akuntansi perusahaan yang lebih baik. Dalam penelitian ini, penghitungan biaya ekuitas menggunakan proyeksi laba per lembar saham yang dihubungkan dengan harga pasar saham sekarang. Ukuran ini tidak memperhitungkan efek laba yang diinvestasikan kembali yang menciptakan nilai lebih lanjut bagi pemegang saham, hasil ini bersifat statis karena pertumbuhan laba di masa depan diabaikan. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya memasukkan pertumbuhan deviden untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
4.2.2.3 Prosentase Kepemilikan Manajerial (Manajerial Ownership)
Kepemilikan manajerial (OWNSP) yaitu prosentase saham yang dimiliki oleh manajemen dalam hal ini dewan komisaris dan direksi yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Hasil analisis regresi menunjukkan koefisien OWNSP sebesar 0,089856298 dengan p-value sebesar
34
0,622239775 menunjukkan bahwa kenaikan prosentase kepemilikan manajerial tidak diikuti meningkatnya luas pengungkapan perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris atau dalam hal ini dewan komisaris sebagai pemilik saham manajerial tidak mampu memberikan bukti dapat mempengaruhi luas pengungkapan perusahaan baik wajib maupun sukarela. Dalam hal ini penciptaan sistem pengawasan yang efektif yang dilakukan oleh dewan komisaris tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan baik wajib maupun sukarela yang diberikan oleh perusahaan, akan tetapi lembaga yang berwenanglah yang mempengaruhi tingkat pengungkapan dalam laporan tahunan suatu perusahaan agar menjadi lebih efisien.
Hasil ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ainun dan Fu’ad (2000) yang menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara prosentase kepemilikan saham dengan kelengkapan pengungkapan. Penelitian Healy, Hutton, dan Palepu (1999) juga menyatakan bahwa pengungkapan akan meningkat seiring meningkatnya prosentase kepemilikan manajerial perusahaan, dalam hal ini manajer dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui pengungkapan informasi dalam laporan keuangan perusahaan.
Dilihat dari uraian hasil regresi di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungannya antara kepemilikan manajerial terhadap tingkat pengungkapan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa dewan komisaris sebagai badan pengawas tidak mampu memberikan bukti dapat mempengaruhi luas pengungkapan wajib maupun sukarela. Seperti halnya penelitian sebelumnya yang
35
menggunakan prosentase kepemilikan manajerial, secara keseluruhan variabel ini tidak dapat mewakili kepemilikan saham perusahaan karena variabel ini kebanyakan bernilai 0 sehingga hasil analisis menjadi bias. Untuk penelitian selanjutnya agar memperhatikan sampel yang akan digunakan dalam penelitian.
4.2.2.4 Laba
Laba (EARN) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak bersal dari kontribusi penanam modal. Variabel EARN mempunyai koefisien positif sebesar 1,93464E-07 dan p- value sebesar 0,861728673 nilai ini menunjukkan bahwa kenaikan laba tidak mempengaruhi meningkatnya luas pengungkapan perusahaan. Jika laba perusahaan meningkat maka pembuat laporan keuangan, dalam hal ini manajemen perusahaan tidak berniat untuk meningkatkan luas pengungkapan laporan keuangan perusahaan. Dengan kata lain jika laba perusahaan meningkat manajemen perusahaan tidak akan mengungkapkan laporannya secara lebih terperinci, begitu juga sebaliknya jika laba perusahaan menurun manajemen tidak akan menurunkan kualitas pengungkapan dengan menyembunyikan alasan penurunan laba tersebut. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan Suharyani (2000) yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungannya antara laba suatu perusahaan dengan pengungkapan informasi pada suatu perusahaan.
Dari hasil uji regresi di atas dapat disimpulkan bahwa meningkatnya laba perusahaan tidak akan meningkatkan luas pengungkapan yang dibuat oleh
36
perusahaan dalam laporan keuangan perusahaan. Dalam hal ini manajemen perusahaan tidak akan meningkatkan tingkat pengungkapan perusahaan seiring meningkatnya laba yang diperoleh perusahaan. Penelitian ini menggunakan laba positif dan laba negatif sehingga menyebabkan hasil analisis kurang relevan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk memperoleh hasil yang lebih baik untuk penelitian lebih lanjut sebaiknya lebih memperhatikan laba positif atau laba negatif yang akan digunakan dalam penelitian.
4.2.2.5 Prosentase Perubahan Laba
Variabel perubahan laba (ΔEARN) tidak berbeda dengan variabel laba. Variabel ini mempunyai koefisien negatif sebesar -0,000441088 dan nilai p-value sebesar 0,805529499 hasil ini secara statistik tidak signifikan. Dengan demikian, hasil tersebut mengindikasikan bahwa prosentase perubahan laba berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin semakin rendah ketidakpastian prospek perusahaan dimasa mendatang maka semakin tinggi luas pengungkapan laporan keuangan yang harus diungkap oleh perusahaan. Logikanya adalah keberadaan pengungkapan dalam laporan keuangan memungkinkan investor mendapatkan informasi tambahan untuk menilai prospek laba perusahaan di masa mendatang secara lebih akurat, sehingga ketidakpastian tentang prospek perusahaan di masa mendatang menjadi berkurang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurunnya informasi tentang pengumuman perubahan laba yang menyebabkan ketidakpastian tentang prospek perusahaan dimasa mendatang akan berpengaruh pada meningkatnya luas
37
pengungkapan perusahaan. Keinformatifan pengumuman perubahan laba sangat berguna bagi investor dan kreditor dalam mengambil keputusan investasi karena prosentase perubahan laba dapat dijadikan untuk mengukur prestasi perusahaan.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif antara perubahan laba dengan pengungkapan walaupun hasilnya tidak signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa menurunnya informasi tentang pengumuman perubahan laba akan berpengaruh pada meningkatnya luas pengungkapan perusahaan. Penelitian ini menggunakan perubahan laba dengan bentuk prosentase sehingga mengakibatkan perbedaan hasil analisis dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk memperoleh hasil yang lebih baik lagi untuk penelitian lebih lanjut agar menggunakan data perubahan laba bukan dalam bentuk prosentase.
4.2.2.6 Shareholders’Equity
Variabel ini menunjukkan tingkat kepemilikan perusahaan oleh masyarakat publik. Pengertian publik disini adalah pihak individu yang berada diluar lingkar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengannya. Skala dari variabel ini adalah prosentase saham yang dimiliki oleh publik. Variabel SE (Shareholders’ Equity) mempunyai koefisien sebesar 0,824167264 dan p-value sebesar 0,622616724 nilai ini menunjukkan bahwa meningkatnya SE (Shareholders’ Equity) tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Artinya shareholders’ equity yang kebanyakan merupakan investor kecil tidak memiliki kekuatan tawar yang seimbang dengan manajemen,
38
sehingga tidak ada perbedaan besarnya tuntutan informasi antara situasi jika mayoritas saham perusahaan dimiliki oleh publik dan jika sebaliknya. Seperti halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Suripto dalam Suharyani (2000), dalam penelitian ini dijelaskan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel shareholders’ Equity dengan luas pengungkapan. Hasil ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ainun dan Fuad (2000) yang menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara prosentase kepemilikan saham oleh publik dengan kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Heavy, Hutton, dan Palepu (1999) yang menunjukkan bahwa shrehoders’equity akan meningkat seiring dengan peningkatan pengungkapannya.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya shareholders’equity yang dimiliki perusahaan tidak akan mempengaruhi luas pengungkapan yang diungkapkan oleh perusahaan. Dengan kata lain tingkat pengungkapan informasi dalam laporan keuangan suatu perusahaan akan tetap ada tanpa dipengaruhi oleh besar kecilnya shareholders’equity. Dalam penelitian ini, variabel shareholders’equity merupakan variabel dummy yang bersifat dikotomi, variabel ini digunakan untuk mengontrol variabel shareholders’equity yang mempunyai data ekstrim yang cukup banyak. Untuk penelitian selanjutnya agar memperhatikan sampel yang akan digunakan untuk memperoleh hasil analisis yang lebih baik.
39
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah:
1. Dari analisa regresi dalam penelitian ini yang dijelaskan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Ho pada pengujian signifikansi biaya pinjaman (Kd), biaya ekuitas (Ke), prosentase kepemilikan manajerial (OWNSP), Laba (EARN), prosentase perubahan laba (ΔEARN), dan shareholders’equity (SE) secara keseluruhan diterima dan Ha ditolak. Dengan kata lain bahwa dari keenam variabel independen yang digunakan hanya variabel Kd yang terbukti berpengaruh terhadap disclosure.
2. Penelitian ini tidak berhasil menunjukkan hasil yang signifikan antara variabel biaya ekuitas, prosentase kepemilikan manajerial, laba, prosentase perubahan laba, dan shareholders’equity terhadap disclosure. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat variabel-variabel lain yang lebih berpengaruh terhadap luas pengungkapan, akan tetapi tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
40
5.2 Keterbatasan
1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan Manufaktur saja sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar generalisasi.
2. Penelitian ini menggunakan indeks pengungkapan, oleh karena itu keterbatasan utama penelitian ini adalah unsur subyektivitas dalam mengukur luas pengungkapan laporan keuangan perusahaan. Selain itu penilaian item informasi tidak memberi bobot penilaian yang berbeda terhadap tingkat kerincian informasi yang diungkapkan sehingga indeks ungkapan menjadi kasar.
3. Dalam penghitungan biaya ekuitas, pertumbuhan laba dimasa depan diabaikan sehingga hasilnya bersifat statis.
5.3 Implikasi
1. Untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih baik sebaiknya penelitian berikutnya memperluas sampel penelitian sehingga dapat menggambarkan kelompok sampel yang lebih baik.
2. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen yang sesuai dan mempengaruhi secara signifikan dengan luas pengungkapan pada perusahaan di Indonesia terutama yang terdaftar di Bursa Efek.
3. Dalam penghitungan biaya ekuitas sebaiknya memasukkan pertumbuhan deviden sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.
4. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan perbaikan dalam penilaian luas pengungkapan dengan memberi bobot pada tingkat
41
kerincian suatu item informasi yang diungkapkan oleh perusahaan sehingga indeks pengungkapan menjadi lebih teliti. Selain itu juga perlu penelaahan lagi untuk mengetahui item pengungkapan yang sesuai dengan keadaan kondisi perekonomian dan perusahaan di Indonesia pada umumnya dan perusahaan yang listing di Bursa Efek.
5. Pengujian dengan pengamatan yang lebih lama mungkin akan memberikan hasil yang lebih baik.
42
DAFTAR PUSTAKA
Aida Ainul Mardiyah, Pengaruh Informasi Asimetri dan Disclosure terhadap cost of Equity Capital, Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol. 5, No.2, Hal 229-256, Mei 2002.
Agus Endro Suwarno, Manfaat Informasi Rasio Keuangan dalam Memprediksi Perubahan Laba (Studi Empiris terhadap Perusahaan Go Publik di Bursa Efek Jakarta), Jurnal Akuntansi dan Keuangan, vol. 03, No. 02, September 2004.
Ainun Nai’m dan Fuad Rakhman, Analisis Hubungan Antara Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan dengan Struktur Modal dan Tipe Kepemilikan Perusahaan, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 15, No.1, Hal 70-82, 2000.
Arthur J. Keown, David F. Scott, Jr, John D. Martin, J. William Petty, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, Salemba Empat, Jakarta, 2000.
Ani Sidarta dan Juniarti, Pengaruh Kualitas Disclosure Terhadap Biaya Hutang, Simposium Nasional Akuntansi VI, 2003.
Bachtiar, Yanivi S & Sylvia Veronica N.P.S, Hubungan antara Manajemen Laba dengan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan, Simposium Nasional Akuntansi VI, 2003.
Botosan, Christine A., Disclosure Level and The Cost of Equity Capital, Accounting Review, Vol 72, No.3, Juli 1997.
Djarwanto, Mengenal Beberapa Uji Statistik Dalam Penelitian, Liberty, Yogyakarta, 1996.
Database, PPA, Pasar Modal, FE UGM.
_______, Pojok BEJ, FE UII.
_______, Pojok BEJ, FE Atmadjaya.
Ghozali, Imam dan Anis Chairiri, Teori Akuntansi, Edisi 1, UNDIP, Semarang, 2003.
43
Gulo, Y., Analisis Efek Luas Pengungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahunan terhadap Cost of Equity Capital Perusahaan, Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol 2, No.1, Hal 45-62, April 2000.
Helfert, Erich A., Analisis Laporan Keuangan (terjemahan Herman Wibowo), Edisi 7, Erlangga, Jakarta, 1995.
Gunawan, Inge dan Djoko Susanto, Pengaruh Kelompok Industri, Basis Perusahaan, Dan Tingkat Return Terhadap Kualitas Pengungkapan Dalam Laporan Tahunan: Studi Empiris Di Birsa Efek Jakarta, Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, Hal 75-86, April 2004.
Harjanti Widiastuti, Pengaruh Ungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan terhadap Earning Response Coefficient (ERC), Simposium Nasional Akuntansi 5, Sesi 2/A, IAI Jakarta, Hal 74-86, 2002.
_______________, Manfaat Ungkapan Bagi Komunitas Investasi : Suatu Sintesis, Dian Ekonomi, Vol VI, No.2, Hal 215-230, September 2000.
Hendrikson, Eldon S, Teori Akuntansi, Edisi 4, Erlangga, Jakarta, 1997.
_________________, Teori Akuntansi, Edisi 5, Interaksara, Batam, 2000.
Healy, P.M., Amy p. Hutton, & Krishna G. Palepu, Stock Performance and Intermediation Changes Surrounding Substained Increases in Disclosure, Contemporary Accounting Research, Vol 16, No. 3, 1999.
Indonesian Capital Market Directory (ICMD), BEJ, Jakarta, 2003 dan 2004.
Kasmadi dan Djoko Susanto, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Luas Pegungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahunan Perusahaan-Perusahaan Indonesia, Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, Hal 71-88, Desember 2004.
Komalasari, Puput Tri dan Zaki Baridwan, Asimetri Informasi dan Cost of Equity, Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol 4, No.1, Hal 64-81, Januari 2001.
Muhammad Firdaus, Ekonometrika suatu Pendekatan Aplikatif, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
Sengupta, Partha, Corporate Disclosure Quality and The Cost of Debt, Thesis University of Hawai, 1998.
44
Simanjuntak, Binsar H., Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta, Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol 7, No 3, September 2004.
Subiyantoro, Edy, Hubungan antara Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan dengan Karakteristik Perusahaan Public di Indonesia, Tesis, S2 UGM, Yogyakarta, 1997.
Suripto, Bambang, Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan, Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Hal 31-44, Desember 2000.
Syamsul Hadi, Memanfaatkan Excel Untuk Analisis Statistik, Ekonisia, Yogyakarta, 2004.
Suharyani, Hubungan Antara Karateristik Perusahaan dengan Luas Pengungkapan Agregat dalam Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia, OPTIMUM, Vol 1, No 1, September 2000.
Triyono dan Jogiyanto Hartono, Hubungan Kandungan Informasi Arus Kas dan Laba Akuntansi dengan Harga atau Return Saham, Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol 3, No. 1, Hal 54-68, Januari 2000.
Widarjono, Agus, Ekonometrika Teori dan Aplikasinya, Edisi Pertama, Ekonisia, Yogyakarta, 2005.
Yuniati Gunawan, Analisis Tingkat Pengugnkapan Laporan Tahunan Pada Perusahaan yang terdaftar di BEJ, Media Riset Akuntansi, Auditing Dan Informasi, Vol 1, No.1, Hal 1-24, April 2001.
45
LAMPIRAN 1
INDEKS PENGUNGKAPAN
(JIKA INFORMASI YANG TERTERA PADA ITEM BERIKUT ADA PADA LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN MAKA SKOR YANG DIBERI ADALAH 1, JIKA TIDAK ADA DIBERI NILAI 0)
KETERANGAN
A.UMUM
1. Pendirian Perusahaan
2. Informasi penawaran umum saham perusahaan
3. Informasi obligasi perusahaan
4. Informasi sumber daya manusia
B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
1. Dasar penyusunan laporan keuangan
2. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing
3. Pengakuan pendapatan dan beban
4. Kas dan setara kas
5. Piutang usaha
6. Transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa
7. Persediaan
8. Biaya dibayar dimuka
9. Aktiva tetap
10.Sewa guna usaha
11.Informasi segmen
12.Kesejahteraan karyawan
13.Perpajakan
14.Laba / rugi per saham dasar
46
C. KAS DAN SETARA KAS
1. Pengelompokkan informasi berdasarkan jenis kas dan setara kas
2. Penyajian jumlah kas dan setara kas dalam mata uang asing
3. Penyajian jumlah kas dan setara kas dalam mata uang rupiah
4. Informasi tambahan tentang kas dan setara kas
D. PIUTANG USAHA
1. Informasi piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa
2. Informasi piutang kepada pihak ketiga
3. Penyajian jumlah piutang dalam mata uang rupiah
4. Penyajian jumlah piutang dalam mata uang asing
5. Informasi umur piutang
F. PERSEDIAAN
1. Informasi perincian persediaan
2. Informasi penggunaan metode perhitungan persediaan
3. Informasi persediaan dalam tahun berjalan
G.AKTIVA TETAP
1. Daftar pengelompokkan aktiva tetap
2. Penambahan aktiva tetap selama periode berjalan
3. Pengurangan aktiva tetap selama periode berjalan
4. Informasi mengenai penaksiran aktiva tetap
5. Metode depresiasi yang digunakan
6. Daftar akumulasi penyusutan aktiva tetap
H. INVESTASI
1. Pengelompokkan investasi jangka pendek
2. Pengelompokkan investasi jangka panjang
3. Keterangan lebih rinci terhadap investasi jangka pendek
4. Keterangan lebih rinci terhadap investasi jangka panjang
47
I. HUTANG BANK
1. Informasi hutang bank kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa
2. Informasi hutang bank kepada pihak ketiga
3. Informasi suku bunga bank
J. HUTANG USAHA
1. Informasi rincian umur hutang usaha
2. Informasi hutang usaha kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa
3. Informasi hutang usaha kepada pihak ketiga
4. Penyajian jumlah hutang usaha dalam mata uang asing
5. Penyajian jumlah hutang usaha dalam mata uang rupiah
K. HUTANG OBLIGASI
1. Informasi tentang penerbitan obligasi
2. Informasi tingkat bunga obligasi
L. HUTANG WESEL
1. Pengelompokkan hutang wesel berdasarkan tingkat bunga
2. Informasi penerbitan wesel
3. Informasi tingkat bunga pada saat wesel diterbitkan
M. PERPAJAKAN
1. Informasi tentang pajak dibayar dimuka
2. Perincian hutang pajak berdasarkan jenisnya
3. Informasi tentang tagihan pajak
4. Informasi pajak dalam tahun berjalan
N. HUTANG JANGKA PANJANG
1. Informasi hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa
2. Informasi hutang kepada pihak ketiga
3. Informasi tingkat suku bunga
4. Informasi hutang dalam tahun berjalan
48
O. AKTIVA DALAM MATA UANG ASING
1. Perincian aktiva dalam mata uang asing
2. Penyajian jumlah aktiva dalam mata uang asing
3. Penyajian jumlah aktiva dalam mata uang rupiah
P. KEWAJIBAN DALAM MATA UANG ASING
1. Perincian kewajiban dalam mata uang asing
2. Penyajian jumlah kewajiban dalam mata uang asing
3. Penyajian jumlah kewajiban dalam mata uang rupiah
Q. DEVIDEN
1. Informasi jumlah deviden yang akan dibagikan
2. Jenis deviden yang akan dibagikan
3. Waktu pembagian deviden
4. Informasi pembagian deviden
R. PENJUALAN
1. Informasi rincian penjualan
2. Catatan penjualan kepada pihak ketiga
3. Catatan penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa
S. INFORMASI SEGMEN
1. Definisi mengenai segmen
2. Informasi berdasarkan bidang usaha
3. Informasi berdasarkan letak geografis
T. MODAL SAHAM
1. Jumlah saham tercatat
2. Nilai saham tercatat
3. Jumlah saham dikeluarkan
4. Nilai saham dikeluarkan
5. Informasi nama pemegang saham
49
6. Informasi jenis saham
7. Informasi prosentase kepemilikan saham
8. Informasi perubahan modal saham
U. LAIN-LAIN
1. Informasi mengenai kewajiban bersyarat
2. Informasi terhadap perjanjian penting yang dilakukan oleh perusahaan
3. Informasi tentang ikatan modal
4. Informasi mengenai pihak yang mempunyai hubungan istimewa
5. Informasi laba per saham
6. Informasi rugi per saham
7. Dana pensiun
8. Pos luar biasa
9. Informasi mengenai beban usaha
10.Informasi tentang beban bunga
11.Informasi terhadap beban pokok penjualan
12.Informasi tentang biaya di bayar dimuka
13.Peristiwa setelah tanggal neraca
14.Reklasifikasi akun
15.Restrukturisasi hutang
16.Kondisi ekonomi
17.Informasi tentang konsolidasi perusahaan
SKOR TOTAL :
SKOR YANG DIPEROLEH :
PROSENTASE PEMENUHAN :
50
LAMPIRAN 2
NAMA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
1.
ACAP
(Andhi Candra Automotive Products)
2.
ADES
(Ades Alfindo Putrasetia)
3.
ADMG
(GT Petrochem Industries)
4.
AKPI
(Argha Karya Prima Industri)
5.
ALMI
(Alumindo Light Metal Industry)
6.
AMFG
(Asahimas Flat Glass)
7.
APLI
(Asiaplast Industri)
8.
AQUA
(Aqua Golden)
9.
ARGO
(Argo pantes)
10.
ARWANA
(Arwana Citra Mulia)
11.
ASGR
(Astra Graphia)
12.
ASII
(Astra International)
13.
AUTO
(Astra Otoparts)
14.
BATA
(Sepatu BATA)
15.
BRAM
(Branta Mulia)
16.
BRPT
(Barito Pasific)
17.
CTBN
(Citra Tubindo)
18.
DNKS
(Dankos Laboratories)
19.
DSUC
(Daya Sakti Unggul)
20.
DVLA
(Darya Varia Laboratoria)
21.
DYNA
(Dynaplast)
22.
EKAD
(Eka Dharma Tape)
23.
ERTX
(Eratex Jaya)
24.
ESTI
(Evershine)
25.
FASW
(Fajar Surya Wisesa)
26.
GDWU
(Kasogi International)
27.
GDYR
(Good Year Indonesia)
28.
GGRM
(Gudang Garam)
29.
GJTL
(Gajah Tunggal)
30.
GT KI
(GT Kabel Indonesia)
31.
HDTX
(Panasia Indosyntec)
32.
HEXA
(Hexindo Adiperkasa)
33.
IIKP
(Inti Indah Karya Plasindo)
34.
IKAI
(Intikeramik Alamasari)
51
35.
IKBI
(Sumi Indo Kabel)
36.
INKP
(Inti Indah Kiat Pulp & Paper)
37.
IMAS
(Indomobil Sukses)
38.
INA
(Davomas Abadi)
39.
INAF
(Indofarma)
40.
INCI
(Intanwijaya International)
41.
INDF
(Indofood Sukses Makmur)
42.
INDR
(Indorama Syntetic)
43.
INDS
(Indospring)
44.
INTD
(Inter Delta)
45.
INTP
(Indocement)
46.
JPRS
(Jaya Pari Steel)
47.
KAEF
(Kimia farma)
48.
KARW
(Karwell Indonesia)
49.
KBLM
(Kabelindo Murni)
50.
KDSI
(Kedawung Setia)
51.
KLBF
(Kalbe Farma)
52.
KONI
(Perdana Bangun Pusaka)
53.
LION
(Lion Metal)
54.
LMPI
(Langgeng Makmur)
55.
LMSH
(Lionmesh Prima)
56.
LPIN
(Multi Prima Indonesia)
57.
LTLS
(Lautan Luas)
58.
MTDL
(Metrodata Electonik)
59.
MLBI
(Multi Bintang)
60.
MLPL
(Multi Polar)
61.
MP
(Modern Photo Film)
62.
MR
(Mustika Ratu)
63.
NIPS
(Nipress)
64.
PAFI
(Panasia Filament Inti)
65.
POLY
(Polysindo Eka Perkasa)
66.
PRAS
(Prima Alloy Steel)
67.
PSDN
(Prasidha Aneka Niaga)
68.
PYFA
(Prydam Farma)
69.
RDTX
(Roda Vivatex)
70.
SAIP
(Srby Agung Industri Pulp & Kertas)
71.
SCPI
(Schering Plough Indonesia)
52
72.
SIMA
(Siwani Makmur)
73.
SKLT
(Sekar Laut)
74.
SMCB
(Semen Cibinong)
75.
SMGR
(Semen Gresik)
76.
SMPL
(Summiplast)
77.
SOBI
(Sorini Corporation)
78.
SPMA
(Suparma)
79.
SRSN
(Sarasa Nugraha)
80.
SS
(Selamat Sempurna)
81.
SSTM
(Sunson Textile)
82.
STTP
(Siantar Top)
83.
SUDI
(Surya Dumai)
84.
TBLA
(Tunas Baru Lampung)
85.
TBMS
(Tembaga Mulia Semanan)
86.
TCID
(Mandom Indonesia)
87.
TEJA
(Texmaco Jaya)
88.
TFCO
(Tifico)
89.
TIRT
(Tirta Mahakam)
90.
TKIM
(Tjiwi Kimia)
91.
TOTO
(Surya Toto Indonesia)
92.
TURI
(Tunas Ridean)
93.
UNC
(Unggul Indah Cahaya)
94.
UNTR
(United Tractor)
53
LAMPIRAN 3 : DAFTAR PERHITUNGAN BIAYA PIMJAMAN (Kd)
No.
Nama
beban pajak
lsp
pjk
utang
biaya bunga
Kd
1
ACAP
4539564377
1.4008E+10
0.3240671
24515824724
176149358
119065149.9
2
ades
1907745325
1.7191E+10
0.1109739
1.01798E+11
2220387971
1973982829
3
admg
5.6985E+10
2.0492E+11
0.2780827
6.60115E+12
4.1954E+10
30287281423
4
akpi
4.6532E+10
1.139E+11
0.408526
7.43416E+11
1.1347E+10
6711576331
5
ALKA
898285000
2777205000
0.3234493
65936854000
0
0
6
ALMI
1.8382E+10
4.3326E+10
0.4242781
6.82578E+11
4.0571E+10
23357487753
7
AMFG
7.1746E+10
1.6309E+11
0.4399119
6.26771E+11
797067000
446427748.7
8
APLI
157107411
430749987
0.3647299
1.46515E+11
1.1082E+10
7040042867
9
AQUA
2.8703E+10
6.2946E+10
0.4559879
2.46457E+11
172913747
94067164.2
10
argo
7700415000
6.1477E+10
0.1252573
2.12475E+12
7.2985E+10
63843514747
11
ARWANA
8534331160
2.1053E+10
0.4053664
1.17864E+11
1.0868E+10
6462623144
12
ASGR
4426918926
2.1414E+10
0.2067285
3.72112E+11
1.3486E+10
10698176649
13
ASII
1.8916E+12
5.1477E+12
0.3674602
1.38983E+13
6.5606E+11
4.14982E+11
14
AUTO
6.37E+10
2.3222E+11
0.2743077
6.23945E+11
8546000000
6201766705
15
BATA
1.8393E+10
3.5931E+10
0.5119094
73832722000
4576641000
2233815430
16
BATI
1.8142E+10
4.9939E+10
0.3632832
2.24651E+11
0
0
17
BRAM
9171929000
1.0584E+11
0.0866609
7.7846E+11
25807008
23570548.48
18
BRPT
9.1728E+10
1.9653E+11
0.4667296
3.84449E+12
4.5466E+11
2.42455E+11
19
CTBN
3856510000
1.614E+10
0.2389414
1.80744E+11
523990000
398787076.9
20
DLTA
1.7249E+10
3.8227E+10
0.4512356
70658460000
0
0
21
DNKS
5.0596E+10
1.2608E+11
0.4012871
4.25842E+11
3.8348E+10
22959661833
22
DSUC
2967261081
2.5458E+10
0.1165546
3.28658E+11
1.6925E+10
14952662998
23
DVLA
2.4561E+10
4.6394E+10
0.5294006
1.0008E+11
6610821000
3111048182
24
DYNA
2.247E+10
5.3247E+10
0.4219898
3.42292E+11
1.922E+10
11109177269
25
EKAD
1053208710
4342120809
0.2425563
11037348299
57375581
43458772.99
26
ERTX
670815000
4.9248E+10
0.0136212
2.62717E+11
1.7704E+10
17462415597
27
ESTI
1.1693E+10
2.9684E+10
0.3939031
2.14371E+11
8174949194
4954811042
28
FASW
2.7349E+10
5.2902E+10
0.5169693
1.56038E+12
6.5866E+10
31815464641
29
GDWU
1.0305E+10
9.2157E+10
0.111816
8.46971E+11
5.58E+10
49560808574
30
GDYR
8779443000
1.4885E+10
0.5898368
1.10967E+11
617864000
253425049
31
GGRM
7.9074E+11
1.8387E+12
0.4300608
6.36802E+12
3.3874E+11
1.93063E+11
32
GJTL
2.1024E+11
4.0411E+11
0.5202588
1.09196E+13
6.6339E+10
31825749413
33
GT KI
1769701584
2.8688E+10
0.0616878
3.31154E+11
42802662
40162260.06
34
HDTX
4788943524
6.3604E+10
0.0752936
1.26863E+12
63732697
58934029.79
35
HEXA
2.0322E+10
4.2514E+10
0.4780173
3.777E+11
6595655354
3442818310
36
HMSP
7.6729E+11
1.4322E+12
0.5357385
4.19784E+12
0
0
37
IIKP
74443618
523766731
0.1421312
13912797566
988378734
847899233.2
38
IKAI
816459649
3951663587
0.2066116
6.48058E+11
8470061914
6720048628
39
IKBI
3338092904
9691099804
0.3444493
60442258374
281329469
184425719.9
40
INKP
4.9731E+11
2.8663E+12
0.1735004
3.81322E+13
2.6073E+12
2.15497E+12
41
IMAS
3.3957E+11
4.574E+10
7.4237885
2.44689E+12
3.0807E+11
-1.979E+12
42
INA
1.5044E+10
9.2016E+10
0.1634941
3.03427E+11
5971628542
4995302792
43
INAF
3.7663E+10
1.3004E+11
0.2896172
3.68015E+11
4.0945E+10
29086692724
44
INCI
3278605785
8007222391
0.4094561
24155676657
164913043
97388397.07
45
INDF
3.102E+11
7.2093E+11
0.4302813
1.05523E+13
9.9562E+11
5.67225E+11
54
46
INDR
2.2164E+10
4839330000
4.5800162
3.04639E+12
6.5038E+10
-2.3284E+11
47
INDS
2272101187
4467761110
0.5085548
2.01541E+11
5992320591
2944897420
48
INTD
508234932
286401701
1.7745528
68343313292
123260516
-95471774.2
49
INTP
2.6399E+11
5.5529E+11
0.475412
5.61061E+12
2.3397E+11
1.22737E+11
50
JKSW
1.65E+10
3.8219E+10
0.4317281
7.01558E+11
0
0
51
JPRS
5968194075
1.1422E+10
0.5225364
35707232266
4997711112
2386225026
52
KAEF
3.3607E+10
4.2929E+10
0.7828638
6.1231E+11
1.2316E+10
2674235760
53
KARW
3057000000
2.6562E+10
0.1150892
3.69948E+11
2.6076E+10
23074933363
54
KBLM
1.7887E+10
4.563E+10
0.392002
70039884847
6244552650
3796675440
55
KDSI
6207491988
2.8069E+10
0.221155
2.67236E+11
1.1624E+10
9052985206
56
KLBF
1.6114E+11
3.7281E+11
0.432215
1.4249E+12
6.6119E+10
37541199932
57
KOMI
1.7592E+10
4.2162E+10
0.4172383
83822879609
0
0
58
KONI
127945230
334020944
0.3830455
35242177860
478616833
295284793.9
59
LION
5865285376
1.255E+10
0.4673476
16450096785
28440086
15148678.85
60
LMPI
5587825337
4.0153E+10
0.139163
4.88601E+11
4.2616E+10
36685017250
61
LMSH
917633756
1709267724
0.5368578
21445371621
697266608
322933572
62
LPIN
95978729
594891376
0.1613382
45621245169
1758880030
1475105417
63
LTLS
4005258825
1.9971E+10
0.2005516
7.75833E+11
7.056E+10
56409297970
64
MTDL
1.2841E+10
8281208520
1.5506507
1.99144E+11
1.092E+10
-6013232217
65
MERCK
2.1553E+10
5.0584E+10
0.4260729
40818614000
0
0
66
MLBI
4.1626E+10
9.0222E+10
0.4613731
2.14707E+11
4000000
2154507.77
67
MLPL
1.364E+10
1.8997E+10
0.7180039
6.64869E+11
5.8524E+10
16503454073
68
MP
1.5812E+10
1.1053E+10
1.4304949
8.05551E+11
3.3683E+10
-1.45E+10
69
MR
4310111624
1.0766E+10
0.4003483
40770369375
1938153209
1162216845
70
NIPS
1611510999
2385331992
0.6755919
48002247909
8490186148
2754285063
71
pafi
1.1492E+10
5.3978E+10
0.2128945
6.33908E+11
5445499647
4286182822
72
PBRX
2452309853
5932282320
0.4133839
38170578493
0
0
73
PLAS
59456619
1362740996
0.0436302
22271888981
1807284418
1728432295
74
POLY
727250633
1.169E+12
0.0006221
1.60103E+13
8.7857E+11
8.78023E+11
75
PRAS
3708832479
1.0096E+10
0.3673747
2.54681E+11
1.2119E+10
7666989423
76
PSDN
4764711664
4.3399E+10
0.1097877
2.61877E+11
5.3937E+10
48015329123
77
PYFA
728693131
618707499
1.1777668
7556315752
748756851
-133104085
78
RDTX
1748666370
6679443668
0.2617982
50633957441
16020090
11826059.18
79
RYAN
219237854
7235636453
0.0302997
12493250140
0
0
80
SAIP
8831413608
5.4016E+11
0.0163497
3.7175E+12
1.0318E+11
1.0149E+11
81
SCPI
2910125069
2393347377
1.2159226
52172123337
5180552039
-1118598057
82
SHDA
9.26E+10
2.2064E+11
0.4196825
1.43781E+11
0
0
83
SIMA
1651590931
2.9444E+10
0.0560935
15745875967
706559552
666926126.8
84
SKLT
935547518
1.0862E+10
0.0861277
4.4659E+11
2888610137
2639820777
85
SMCB
0
1.8741E+12
0
4.99059E+12
4.702E+10
47020000000
86
SMGR
1.8183E+11
4.0836E+11
0.4452696
3.07936E+12
4.0302E+11
2.23569E+11
87
SMPL
961805024
473676533
2.0305102
74992528719
1443376752
-1487414442
88
SOBI
1.5085E+10
3.5449E+10
0.4255444
1.99841E+11
5917022000
3399066163
89
SPMA
1.1746E+10
1.1226E+10
1.0463627
8.1005E+11
3.4992E+10
-1622342930
90
SQBB
1.5356E+10
2.8169E+10
0.5451541
48945822000
0
0
91
SRSN
3.0742E+10
4.0862E+10
0.75232
80411791000
335924000
83201649.98
92
SS
2.4155E+10
4.7898E+10
0.5042924
2.11221E+11
1.767E+10
8758996578
93
SSTM
8900427796
1997839523
4.4550264
5.74359E+11
3.9157E+10
-1.3529E+11
55
94
STTP
1.4761E+10
3.1182E+10
0.473381
2.05009E+11
3733947953
1966367769
95
SUDI
5515722359
1.7047E+11
0.0323567
1.14168E+12
6.4248E+10
62169518029
96
SUGI
578090270
1296738307
0.4458033
19614985656
0
0
97
TBLA
2.1586E+10
2.5238E+10
0.8552836
6.4589E+11
4.5743E+10
6619786788
98
TBMS
3829657327
7960321790
0.4810933
4.42706E+11
4164846801
2161166989
99
TCID
2.8269E+10
6.2496E+10
0.4523331
43777147280
146578333
80276108.36
100
TEJA
5221809296
2.9109E+11
0.0179387
1.90971E+12
3.9266E+10
38561848647
101
TFCO
1.2683E+10
8.6012E+10
0.1474526
1.64071E+12
3.2169E+10
27425922122
102
TIRT
3053423909
5963807462
0.5119924
3.59875E+11
1.4268E+10
6962945588
103
TKIM
1.105E+11
3.027E+11
0.3650412
1.69945E+12
109736162
69677941.85
104
TOTO
2.0067E+10
3.1684E+10
0.6333698
4.25676E+11
6607339004
2422450000
105
TURI
3.7879E+10
8.2142E+10
0.4611405
1.01681E+12
3844000000
2071376056
106
UNC
4.2435E+10
7.4245E+10
0.5715497
1.63544E+12
6.054E+10
25938315213
107
UNTR
5.8007E+11
3.1049E+11
1.8682582
4.7536E+12
2.247E+11
-1.951E+11
108
UNVR
5.3401E+11
1.2858E+12
0.4153243
1.31185E+12
0
0
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

EVALUASI ATAS PENGGUNAAN METODE PENGAKUAN PENDAPATAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP LABA PADA PERSERO PT INDRA KARYA CABANG I MALANG

July 29, 2010 Leave a comment

SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai
Derajat Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh:
Nama : APRILIA USWATUN INSANI
NIM : 00.620.240
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
DESEMBER 2004
EVALUASI ATAS PENGGUNAAN METODE PENGAKUAN
PENDAPATAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP LABA PADA
PERSERO PT INDRA KARYA CABANG I MALANG
SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu PersyaratanMencapai
Derajat Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh:
Nama : APRILIA USWATUN INSANI
NIM : 00.620.240
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
DESEMBER 2004

KATA PENGANTAR
Assalamu ‘alaikum Wr. Wb
Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberi rahmat dan hidayah-
Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik atas limpahan karunia-Nya
dengan judul “Evaluasi Atas Penggunaan Metode Pengakuan Pendapatan dan
Pengaruhnya Terhadap Laba pada Persero PT Indra Karya Cabang I Malang”.
Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk
memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Akuntansi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Malang.
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan
tanpa bantuan, bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada
kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
yang terhormat:
1. Drs. Wahyu Hidayat R., MM, selaku Dekan FE UMM.
2. Drs. A. Waluyo Jati, MM, selaku Ketua Jurusan Akuntansi FE UMM sekaligus
selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan membimbing dan mengarahkan
penulis dengan penuh kesabaran sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. Drs. Adi Prasetyo, MSi, selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan
membimbing dan memberikan banyak masukan yang berharga dalam penyusunan
skripsi ini.
4. Dra. Sri Wibawani W. A. Ak. MSi, selaku Dosen Wali yang telah banyak
memberikan bantuan moril bagi penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen, atas limpahan ilmunya.
6. Bapak Idris, selaku manajer keuangan yang telah memberikan ijin kepada penulis
untuk melakukan penelitian guna menunjang penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Syaiful yang telah meluangkan waktunya untuk mendampingi selama
penelitian berlangsung.
8. Bapak, Ibu tercinta dan adik-adikku terima kasih atas support serta kasih
sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman senasib dalam menghadapi ujian kompre, terima kasih telah saling
memberikan dukungan.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna,
untuk kritik maupun saran sangat penulis harapkan guna kesempurnaan labih lanjut.
Akhir kata, tiada lain harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi
seluruh pihak yang membutuhkan.
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.
Malang, Desember 2004
Penulis
RENUNGAN DIRI
“Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam
kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan amal shaleh
dan nasehat-menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehatmenasehati
supaya menetapi kesabaran”
(Al’Ashr)
“Memuliakan orang tua adalah kunci utama untuk dapat membuka
selapang-lapangnya keridhoan ALLAH SWT”
“Sekecil apapun amalan yang kita perbuat, jagalah mutunya, baik mutu
syariat berupa kesempurnaan pengetahuan tentang hokum fiqihnya
maupun mutu hakikat berupa keikhlasan dan kekhusukannya”
“Karunia Iman dan Islam, itulah karunia terbesar yang tidak diberikan
kepada sembarang manusia”
“…..Niscaya ALLAH akan meninggikan orang-orang yang beriman di
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa
derajat….”
(Al Mujaadilah)
“Orang-orang yang sudah sampai hatinya kepada suatu titik puncak
pengenalan terhadap ALLAH, dimana saja dia akan selalu merasakan
kelezatan bersama ALLAH”
(Pesan H. Aa Gym)
“Seseorang tidak menjadi bijak hanya karena ia pandai berbicara. Ia yang
sabar dan bebas dari rasa benci maupun takut sungguh bijak”
(Anand Krishna)
“Iman seseorang belum sempura, apabila ia tidak mencintai saudaranya
sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri”
(HR. Bukhari dan Muslim)
KASIH SAYANG
Kasih sayang itu titi
Kasih sayang penghubung hati
Kasih sayang itu tali
Kasih sayang pengikat diri
Dari kasih timbul simpati
Dengan sayang ada persaudaraan
Kerana kasih ingin berbakti
Saling sayang maaf-memaafkan
Kasih sayang itu baja
Kasih sayang penyubur jiwa
Kasih sayang itu penawar
Penguat cinta penghapus duka
Kasih manusia sering bermusim
Sayang manusia tiada abadi
Kasih TUHAN tiada bertepi
Sayang TUHAN janji-NYA pasti
Tanpa kasih sayang TUHAN
Tiada simpati tiada persaudaraan
Tanpa kasih sayang TUHAN
Tiada bakti tiada kemaafan
Kasih sayang pada semua
Kasih sayang sesama kita
Kasih sayang O… dunia
Moga selamat di akhirat sana
By: Raihan “Demi Masa”
PERSEMBAHAN
This little creation I present to:
· My parent, who always loves me and care
Of me, thanks a lot for the support,
leading and advices, and also for a
pray for me.
· My sisters (Ana & Tina), thanks for
giving me a good lesson.
Without all of you, I
wouldn’t be able to do
anything and being
nothing
WHEN THERE IS A WILL, THERE IS A WAY
SPECIAL THANK’S TO:
Ø ALLAH SWT, atas limpahan hidayah, rahmat serta karunia-Nya.
Ø All of my family, tanpa mereka aku tidak bisa menyelesaikan
semua ini.
Ø My Best Friend:
QQ alias Risky Afriana, sahabat sejatiku di saat suka dan susah.
Ya…maap kalo banyak susahnya, ta….u. Alhamdulillah akhirnya kita
bisa selese bareng. Thanks berat ya Q atas kebersamaannya selama
mengarungi dunia perkuliahan di kampus tercinta. Moga
persahabatan kita sejak awal kuliah akan tetap erat walau kita
sudah dengan jalannya masing-masing. OCHE…….!!!!!
Ø Een alias Endang Retnowati, teman karibku. Suwu…..n ingkang
kuathah, sepuntene bilih enten kelepatan amargi kulo kathah
klejingane he…Makasih juga, cozzz u buat aku jadi makin dewasa.
Ojo lali yo…karo cah Tegal iki, awas nek lali……!!!!!
Ø Seluruh penghuni Al- Paradise yang cantik-cantik, koyoto..Vita
thanks atas rentalnya 24 jam nonstop meski kadang komputernya
minta dimanjakan, EQ & Nova thanks atas suaranya yg merdu &
buat aq t’bangun dr tidur to ngerjakan skripsiku (jgn lupa
kaoskakinya dicuci dulu sebelum buat mainan), 2-tik & Ike ngomong
donk ngomong..u boleh kok ngomong…, Enggar msh inget kan jalan ke
kostan, Helen alias Nuning skr aq siap tempur kapan saja dgn music
rockmu..!!, Mba Kiyas met hidup baru dng sang arjunanya moga
cepet dikasih momongan, Acces thanks suaranya indah & lembut sbg
pengantar tidurku, si kecil Arul, Ali & Arung jng b’tengkar terus
yach…klo siang, biar mb Li bs istirahat dng tenang. HIDUP ALPARADISE..!!!
smoga tetep menjadi kost-kostan tercantik
diantara kost-kostan yang gagah.
Ø Seluruh alumni penghuni Al-Wonder yang cakep-cakep,
koyoto…Mas Heru ga’popo…a !!, Mas Ajik cepet gede ya…!!, Pak Lek
alias Mas Ipoeng Buli’e ndek mana..??, Mas Ikhwan yang tambah
endhut ae.., encret alias Mas Nur ojo nyangkruk ae ndek DPR (di
bawah pohon rindang), Mas Dar ndang muliyo jemputen si Pingkan,
and Haryy Potter alias Mas Ali ojo sampe’ muter-muter.
Ø Temen-temen seperjuangan KKN-T Kel.8 di PUJON kaya’ Shofie
si Bu Dokter and Tomy si Pasiennya, Tanzil, Lucky ama Restu mogamoga
tetep langgeng aja, Mughis yang doyan banget ama kue
DHONAT awas jangan kebanyakan lho ntar aq kaget klo liat muka
kamu kok ada kue donat kembarnya he…., Afif, si Ony LOHAN,
Gendhut alias Ilham, Juni yang naik Pick-Up, Ivon & Mamih yang
suka latah, Hanipeh, Lya, Ustadz Nanang gimana kabarnya si kecil?
Elok bersama kucing2nya, Kirun alias Fahmi, Faris yang suka maen
PS mbok yo.. leren po….oh, dsb. Ojo sampe lali rek karo sapine Pak
Wo yo…Oh iya adek kecilku Via yang manis yang selalu bikin aq
kangen ‘N pengen maen ke Pujon lagi.
Ø Temen2 campuz Accounting ’00 class E,kaya’ Mbak Titin SE, Tuty
SE, Eta SE, Ulum SE, Andri SE (cie….wis sarjana ni ye….), Wulan
jng nangis terus ya..ntar air matanya abis, Wardah, Fery, Septy
cepet selesai ya…, Indah, Sinchan alias Ratna, Yuli cs, Ely cs,
Yayoek dsb.
Ø Adek2 kosku Sumber Sari, kaya’ Menik…yang mau KKN, Ayu…jng
belajar terus sekali2 refreshing donk…!! & Dhony…ayo dah dapet
cowok belum…!!!
Ø Mas Andy SE, gimana kabarnya sekarang?masih tetep coling2 kan?
Ø Chimot….!!! makasih atas do’anya t’nyata manjur juga lho….!!!
Ø Sonic alias Roedy makasich atas bantuannya pinjemin aq computer
meski Cuma bentar cozzz komputernya aneh bin ajaib mintanya ama
yang punya trusss…!!!!!! Makasih juga buat less computer gratisnya
he….moga amal baikmu diterima di sisi-Nya ech..ada yang
membalasnya. Amien….1000X
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR………………………………………………………………………… i
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………. iii
DAFTAR TABEL……………………………………………………………………………… v
DAFTAR GAMBAR…………………………………………………………………………. vi
ABSTRAK……………………………………………………………………………………….. vii
ABSTRACTION……………………………………………………………………………….. viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ………………………………………………………………. 1
B. Perumusan Masalah ………………………………………………………… 4
C. Pembatasan Masalah……………………………………………………….. 4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ………………………………………….. 4
1. Tujuan Penelitian ………………………………………………………. 4
2. Manfaat Penelitian…………………………………………………….. 5
BAB II TINJAUAN TEORI dan STUDI PUSTAKA
A. Landasan Penelitian Terdahulu ………………………………………….. 6
B. Landasan Teori ………………………………………………………………. 7
1. Pengertian Pendapatan………………………………………………… 7
2. Sifat dan Karakteristik Pendapatan………………………………… 8
3. Sumber-sumber Pendapatan…………………………………………. 9
4. Pengukuran Pendapatan………………………………………………. 11
5. Pengakuan Pendapatan………………………………………………… 11
6. Pengertian Biaya………………………………………………………… 12
7. Pengukuran Biaya………………………………………………………. 14
8. Pengakuan Biaya ………………………………………………………… 16
9. Penyajian Laporan Laba Rugi……………………………………… 16
10. Pengertian Perusahaan Kontraktor …………………………………. 17
11. Pendapatan Kontrak……………………………………………………. 20
12. Biaya Kontrak …………………………………………………………… 20
13. Metode Pengakuan Pendapatan pada Perusahaan Kontraktor. 22
BAB III METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian ……………………………………………………………. 27
B. Jenis Penelitian ………………………………………………………………. 27
C. Data dan Sumber Data……………………………………………………… 27
D. Teknik Pengumpulan Data ……………………………………………….. 27
E. Teknik Analisis Data ……………………………………………………….. 28
BAB IV ANALISIS DATA
A. Gambaran Umum Perusahaan……………………………………………. 31
1. Sejarah Perusahaan ……………………………………………………. 31
2. Lokasi Perusahaan…………………………………………………….. 32
3. Struktur Organisasi Perusahaan ……………………………………. 33
B. Kegiatan Usaha Perusahaan………………………………………………. 35
C. Aktifitas Perusahaan……………………………………………………….. 38
1. Cara memperoleh kontrak……………………………………………. 38
2. Pengakuan dan perlakuan pendapatan pada PT Indra Karya.. 39
3. Penentuan jumlah piutang …………………………………………… 41
D. Analisis Data …………………………………………………………………. 43
1. Masalah yang dihadapi perusahaan ……………………………….. 43
2. Sebab dan Akibat Masalah ………………………………………….. 44
a. Sebab Masalah …………………………………………………….. 44
b. Akibat Masalah……………………………………………………. 45
3. Alternatif Pemecahan…………………………………………………. 52
4. Perbandingan Penggunaan Metode Persentase
Penyelesaian dengan Metode Kontrak Selesai…………………. 53
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan …………………………………………………………………… 63
B. Saran …………………………………………………………………………… 64
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Tabel 1 : Kalkulasi Pendapatan dan Biaya Proyek Tahun 2002 ……………… 46
Tabel 2 : Laporan Laba-Rugi Tahun 2002 …………………………………………. 47
Tabel 3 : Neraca Tahun 2002 ………………………………………………………….. 48
Tabel 4 : Kalkulasi Pendapatan dan Biaya Proyek Tahun 2003 ……………… 49
Tabel 5 : Laporan Laba-Rugi Tahun 2003 …………………………………………. 50
Tabel 6 : Neraca Tahun 2003 ………………………………………………………….. 51
Tabel 7 : Perbandingan Penggunaan Metode Persentase Penyelesaian
dengan Metode Kontrak Selesai pada Pendapatan dan Biaya
Proyek Tahun 2002 ………………………………………………………….. 54
Tabel 8 : Perbandingan Penggunaan Metode Persentase Penyelesaian
dengan Metode Kontrak Selesai pada Pendapatan dan Biaya
Proyek Tahun 2003 ………………………………………………………….. 55
Tabel 9 : Perbandingan Penggunaan Metode Persentase Penyelesaian
dengan Metode Kontrak Selesai pada Laporan Laba-Rugi
Tahun 2002…………………………………………………………………….. 57
Tabel 10 : Perbandingan Penggunaan Metode Persentase Penyelesaian
dengan Metode Kontrak Selesai pada
Neraca Tahun 2002 …………………………………………………………… 58
Tabel 11 : Perbandingan Penggunaan Metode Persentase Penyelesaian
dengan Metode Kontrak Selesai pada Laporan
Laba-Rugi Tahun 2003……………………………………………………… 59
Tabel 12 : Perbandingan Penggunaan Metode Persentase Penyelesaian
dengan Metode Kontrak Selesai pada
Neraca Tahun 2003 …………………………………………………………… 60
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 : Struktur Organisasi Persero PT Indra Karya…………………….. 34
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Rincian Biaya Proyek SWS Benanain Per 31 Desember 2002
Lampiran 2 : Rincian Biaya Proyek SWS Benanain Per 31 Desember 2003
Daftar Pustaka
Baridwan, Zaki. 1996. Intermediate Accounting; edisi ketujuh, BPFE, Yogyakarta.
Chariri, Anis dan Imam Ghozali. 2003. Teori Akuntansi; edisi revisi, Undip,
Semarang.
Dyckman, Thomas R., Roland E. Dukes dan Charles J. Davis. 1996. Akuntansi
Intermediate; jilid 1, edisi ketiga,, Erlangga, Jakarta.
Fauzi. 1993. Prinsip Akuntansi Keuangan: Proses Penyusunan Laporan
Keuangan; edisi pertama, Indah Surabaya, Surabaya.
Hansen, Don R. dan Maryanne M. Mowen. 1999. Akuntansi Manajemen; jilid 1,
edisi keempat, Erlangga, Jakarta.
Harahap, Sofyan Syafri. 1999. Teori Akuntansi; edisi pertama, Rajagrafindo,
Jakarta.
Harnanto. 2003. Akuntansi Keuangan Menengah; buku dua, edisi pertama, BPFE,
Yogyakarta.
Hendriksen, Eldon S. dan Michael F. Van Breda. 2000. Teori Akuntansi; buku satu,
edisi kelima, Interaksara, Batam.
Ikatan Akuntan Indonesia. 2002. Standar Akuntansi Keuangan; Salemba Empat,
Jakarta.
Kieso, Donald E. dan Jerry J. Weygandt. 1995. Akuntansi Intermediate; jilid dua,
edisi ketujuh, Binarupa Aksara, Jakarta.
Munandar, M. 1983. Pokok-Pokok Intermediate Accounting; edisi kelima, Liberty,
Yogyakarta.
Permana, Budy. 1997. Prinsip Pengakuan Pendapatan dan Beban Perusahaan
Kontraktor. Skripsi, FE-UMM, tidak dipublikasikan.
Poerwanti, Endang. 2000. Dimensi-Dimensi Riset Ilmiah; edisi pertama, UMM
Press, Malang.
Rosjidi. 1999. Teori Akuntansi; edisi pertama, FE UI, Jakarta.
Smith, Jay M. dan K. Fred Skousen. 1995. Akuntansi Intermediate: Volume
Komprehensif; jilid dua, edisi kesembilan, Erlangga, Jakarta.
Suwardjono. 1986. Teori Akuntansi: No. 1 Pokok-pokok Pikiran Paton dan
Littleton tentang Prinsip Akuntansi untuk Perseroan; edisi pertama,
BPFE, Yogyakarta.
Swety, Syamsul B. 2000. Evaluasi terhadap Metode Pengakuan Pendapatan pada
Perusahaan. Skripsi, FE-UMM, tidak dipublikasikan.
Wijiarto, Teguh. 2000. Aplikasi Akuntansi Pengakuan Pendapatan dengan
Metode Persentase Penyelesaian Guna Menyajikan Kewajaran Laporan
Keuangan. Skripsi, FE-UMM, tidak dipublikasikan.

KONSEP AKTIVA DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARI’AH

July 29, 2010 Leave a comment

SKRIPSI
OLEH:
NAMA : AHMAD MAGHFUR
NIM : 00620407
FAKULTAS EKONOMI/AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
DESMBER 2004
KONSEP AKTIVA DALAM PERSPEKTIF
AKUNTANSI SYARI’AH
SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai
Derajat Gelar Sarjana Ekonomi
OLEH:
NAMA : AHMAD MAGHFUR
NIM : 00620407
FAKULTAS EKONOMI/AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
DESEMBER 2004
KONSEP AKTIVA DALAM PERSPEKTIF
AKUNTANSI SYARI’AH
SKRIPSI
OLEH:
NAMA : AHMAD MAGHFUR
NIM : 00620407
Diterima dan disahkan
Pada tanggal………………………..
Pembimbing I Pembimbing II
Iwan Triyuwono, SE, M.Ec, Ph.D Dra. Hj. St Zubaidah,MM.Ak
Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi Ketua Jurusan Akuntansi
Drs. Wahyu Hidayat R, M.M Drs. A. Waluyojati, M.M

KATA PENGANTAR
Era kebangkitan Islam kini sudah mulai terlihat dimana-mana. Kajian-kajian
keislaman saat ini, tidak hanya dilakukan musholla, masjid, ataupun pesantren saja,
tetapi juga diberbagai kampus, perusahaan, bahkan dikantor-kantor. Yang lebih
menggembirakan lagi, kajian keislaman sudah merambah pada berbagai bidang ilmu
pengetahuan atau yang lebih sering didengar dengan istilah “Islamisasi Ilmu
Pengetahuan”
Khususnya akuntansi sebagai bagian dari ilmu ekonomi, juga tak dapat
menghindar dari proses peyesuaian kembali terhadap nilai-nilai islam. Oleh karena,
pemikiran-pemikiran Ekonomi Islam sudah berkembang, serta semakin
meningkatnya pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan dan perusahaan-perusahaan
yang menjalankan operasionalnya berdasarkan nilai islam (syari’ah). Dengan
penyesuaian tersebut, akuntansi akan mampu menjawab tantangan zaman yang selalu
berubah, ia akan dapat menjadi sarana bagi manusia dalam melaksanakan tugasnya
sebagai khalifah dimuka bumi ini.
Kita sadar, memang akuntansi “mainstream” sebagai produk kapitalis, namun
tidak semua teori dan prakteknya bertentangan dengan syari’ah. Kebenaran itu kekal
dan keburukan pasti hancur. Dengan demikian kita tidak harus membuang akuntansi
kapitalis seluruhnya, yang benar kita ambil, yang buruk dibuang, diganti dengan teori
atau praktek yang diterima syari’ah. Atas pemikiran tersebut, penulis mencoba
mensinergikan nilai-nilai syari’ah kedalam akuntansi sendiri. Tentunya dengan
kemampuan yang terbatas, karena penulis bukanlah seorang yang benar-benar ahli
dalam ilmu keislaman ataupun akuntansi. Hanya atas dasar semangat islam, serta
keinginan besar mempelajari akuntansi dan Islam, penulis memberanikan diri
mengangkat judul skripsinya “Konsep Aktiva dalam Perspektif Akuntansi Syari’ah”.
Akhirnya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran, agar penulis dapat
memperbaiki pemikiran serta tugas-tugas selanjutnya.
Malang. 17 Desember 2004
Penulis,
Ahmad Maghfur
UCAPAN TERIMA KASIH
Alhamdulillah, segala puji bagi-Mu Ya Allah. Sungguh benar janjimu. Berkat
rahmat-Mu skripsi saya dapat terselesaikan. Segala puji bagi Allah SWT, Yang Maha
Membangkitkan, Sang Pemilik Kelembutan, Sang Pemberi Kekuatan. Atas nama-Mu
At Tawwab, ampunilah, maafkanlah saya Ya Allah. Atas namam-Mu As Syakuur,
terimakasih Ya Allah.
Sholawat dan salam semoga tercurahkan limpahkan kepada Nabi besar Muhammad
SAW, yang telah berjuang sepenuh hati dan jiwa menyampaikan risalah Al Qur’an
bagi segenap ummat manusia. “Ummati, ummati, ummati” kata-kata itu membuat
hati kami merinding Ya Nabiyullah, cintamu pada ummatmu yang tiada tara, sulit
terbalaskan. Mudah-mudahan usaha kecil ini dapat menjadi saksi menegakkan
perjuanganmu, Ya Rasulullah.
Kedua orang tua saya almarhum R.Muhammad Daoed Murad serta Hj. Kamarumi
yang telah mendidik, membimbing, dan membesarkan saya. Mereka yang selalu
memotivasi saya menjadi orang yang tegar, orang yang tidak mudah rendah diri.
Mereka yang sangat mencintai saya, meskipun hati mereka sering saya sakiti.
Maafkan saya Ibu, maafkan saya Ibu, maafkan saya Ibu, maafkan saya Bapak. Ya
Allah, ampunilah dosa-dosa mereka, dan cintailah mereka sebagaimana mereka
mencintaiku.
Untuk guru-guru, dan dosen-dosen saya, sewaktu saya tidak tahu apa-apa sampai
sekarang mudah-mudahan Allah SWT membalas keikhlasanmu ketika mengajar dan
mendidik saya, terimakasih guruku.
Khususnya kepada pembimbing saya, Iwan Triyuwono, SE, MEC, PhD, dan Dra. Hj.
St Zubaidah, MM,Ak terimakasih atas semua kebaikannya yang dengan penuh sabar
membantu saya dalam menyelesaikan tugas ini. Untuk penguji saya, Dra Sriwibawani
W.A.MSi, Ak, dan Drs Waluyojati MM, saya ucapkan terimakasih. Tak lupa juga
untuk seluruh civitas akademika dibawah pimpinan Rektor Drs Muhajir Effendi
MAP, saya ucapkan terimakasih, terutama petugas perpustakaan (saya banyak belajar
dari buku-buku perpus..), Pak Budi T.U. (terimakasih pak..), Pak SATPAM (kampus
kita jadi aman, karena kesigapan bapak), buat teman-teman Cleaning Service
(terimakasih mas, tanpa pengabdianmu kampus in tak ‘kan berarti apa-apa).
Buat semua keluarga terdekat saya cacak, nyuk, ema’ (mator sakalangkong ma’),
keluarga saya di Sawo (khususnya Agung, besarlah dan jadilah yang terbaik buat
mamamu), keponakan saya (pakompak kabbih yeh..) .
Bagi orang yang telah mempengaruhi saya Al Ghazali, Jalaluddin Rumi, Ayatullah
Khomeini Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka, semoga Allah SWT memasukkan
mereka pada golongan orang yang berjuang dijalanNya. Buat Gus Dur semoga Allah
SWT selalu menguatkanmu berjuang. AA Gym dan Ary Ginandjar karyamu
menyentuh hati dan pikiran saya, semoga Allah SWT membimbingmu bagi karyakarya
lainnya. Bagi ia yang memiliki kesederhanaan, ketegaran, keceriaan,
terimakasih kawan.
Buat teman-teman saya Mas Agus, Mominx (santai olle bos, keng jhe’ tai santai
gelluh, sukses bos!!!), RC (duliyen pentah cee, deggi’ ekala oreng..), Telah (guru,
digugu dan ditiru), Didit (life is not just for fun, but for struggle man!), Dedet and
Tansil (I am Salut ka bha’aan, u can reach what u want, success for u), Marxis (I hope
u get mature intelectuallity. how about yur socialism, still on your brain?) Mayor
(cepet pamareh skripsinah yor), Fahri (wait me jack..), Camel (change not just on
your lips, but on your action). Buat teman-teman saya G-2000, Chandra, Amin, Irpan,
Aris, Arep, Agus, Zul, Bayu, Anang, Baruna, Mada, Ana, Umu, Rina , Cipit, Mel,
Yuni, Ida, Siti & Lina, Etik & Tatik (sukses semuanya..), Ken (u can do wat u wan 2
do, get yor spirit…) dan semua teman-teman yang tak mungkin saya sebutkan satu
persatu, terimakasih kawanku.
Terakhir buat buku-buku dan sepeda saya, terimakasih kawan
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAKSI
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. Perumusan Masalah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
D. Batasan Masalah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
A. LANDASAN PENELITIAN TERDAHULU
1. Beberapa Rumusan Tentang Definisi Aktiva . . . . . . . . . . . . . . .9
2. Penilaian Aktiva dalam Perspektif Akuntansi Syari’ah . . . . .12
B. LANDASAN TEORI
1. Tujuan Akuntansi Syari’ah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
2. Prinsip-Prinsip Akuntansi Syari’ah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3. Harta dalam Islam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
a) Makna Harta . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
b) Kaidah-Kaidah Ekonomi Sehubungan dengan Harta
dalam Islam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
c) Pengklasifikasian Harta dalam Islam . . . . . . . . . . . . 33
d) Penilaian Harta dalam Zakat & Maurus . . . . . . . . . 34
BAB III. METODE PENELITIAN
A. JENIS PENELITIAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
B. SUMBER DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
C. TEKHNIK PENGUMPULAN DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
D. TEKHNIK ANALISA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Wacana Akuntansi Syari’ah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
B. Aktiva dalam Perspektif Akuntansi Syari’ah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
1. Karakteristik-Karakteristik Aktiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2. Definisi Aktiva dalam Perspektif Akuntansi Syari’ah . . . . . . 62
C. KONSEP PENILAIAN AKTIVA DALAM PERSPEKTIF
AKUNTANSI SYARI’AH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
1. Tujuan Penelitian Aktiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
2. Dasar Penilitian Aktiva dalam Perspektif Akuntansi Syari’ah
3. Tinjauan Dasar Penilian Aktiva Terhadap Dua Harga
Pertukaran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR PUSTAKA
Qadir, Abdurrachman, (1998), Zakat : Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial, PT
Raja Grafind Persada, Jakarta.
Afdol, (2003), Penerapan Hukum Waris Islam, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
Parman, Ali, (1995), Kewarisan dalam Al Qur’an : Suatu Kajian Hukum dengan
Pendekatan Tafsir Tematik, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
An-Nabhani, Taqyuddin, (1996), Membangun Sistem Ekonomi Alternatif :
Perspektif Islamm, Risalah Gusti, Surabaya.
Ash-Shabuni, Muhammad Ali, (1995), Pembagian Waris Menurut Islam, Gema
Insani Pers, Jakarta.
Belkaoi, Ahmed Riahi, (2000), Teori Akuntansi , Buku 1 (terj. Marwata, et al),
Salemba 4, Jakarta.
Chariri & Ghozali, (2003), Teori Akuntansi, Edisi Revisi, Penerbit UNDIP,
Semarang.
Chapra, Umer, (2001), The Future of Economics : An Islamic Perspective, SEBI,
Jakarta.
Prastowo, Dwi, (1995), Analisa Laporan Keuangan : Konsep dan Aplikasi, AMP
YKPN, Yogyakarta.
Hendricksen, Eldon S, (1997) Teori Akuntansi, jilid 1, Penerbit Erlangga, Jakarta.
Ibnu Khaldun, (2001), Mukaddimah, (terj. Ahmadie) Pustaka Firdaus, Jakarta
Triyuwono, Iwan & As’udi, M, (2001), Akuntansi Syari’ah : Memformulasikan
Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat, Salemba 4, Jakarta.
Triyuwono, Iwan & Gaffikin, M, (2000), Shari’ate Accounting : An Ethical
Construction Of Accounting Knowledge, http:// http://www.islamic-finance.net.
Kieso, Donald E & Weygandt, Jerry J, (1995), Akuntansi Intermediate, ed 7,
Binarupa Aksara, Jakarta.
Muhammad, (2000), Prinsip-Prinsip Akuntansi dalam Al Qur’an, UII Press,
Yogyakarta.
, (2000), Pengantar Akuntansi Syari’ah, Salemba 4, Jakarta.
, (2000) Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam, BPFE, Yogyakarta.
Hasan, Muhammad Ali, (2003), Berbagai Macam Transaksi dalam Islam : Fiqih
Muamalat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Ali, Muhammad Daud, (1998) Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, UI-Press,
Jakarta.
Indriantoro, Nur & Supomo, B, (1999) Metode Penelitian Bisnis : Untuk
Akuntansi dan Manajemen, BPFE, Yogyakarta.
Rahman, Shadia, (2000) Islamic Accounting Standars, http:// http://www.islamicfinance.
net
Hidayat, Rochmad Nur, (2003) Prinsip-Prinsip Akuntansi dalam Islam, Skripsi,
Universitas Muhammadiyah Malang.
Setiabudi & Triyuwono, (2002), Akuntansi Ekuitas : Dalam Narasi Kapitalisme,
Sosialisme, dan Islam, Salemba 4, Jakarta.
Syahatah, Husein, (2001) Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam, Penerbit AKbar,
Jakarta.
, (1998), Ekonomi Rumah Tangga Muslim, Gema Insani Press,
Jakarta.
Harahap, Sofyan S, (2001) Akuntansi Islam, Bumi Aksara, Jakarta.
, (2001), Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam, Pustaka
Quantum, Jakarta.
Taheri, Mohammad R, (2000), The Basic Principles Of Islamic Economy and
Their Effects on Accounting Standards-Setting, http:// http://www.islamicfinance.
net
Wolk, Harry I, (1997) Accounting Theory, 4th ed, South Western College
Publishing, Cincinati, Ohio.
Zaid, Omar Abdullah, (2004), Akuntansi Syari’ah : Kerangka Dasar & Sejarah
Keuangan dalam Masayarakat Islam, (terj. Syafe’I Antonio & Harahap),
LPFE, Jakarta.
Kusumawati, Zaidah, (2000), Penerapan AKuntansi Syari’ah Sebagai Konsep
Akuntansi Pembuka Ke Arah AKuntansi Pasca-Newton, Skripsi,
Universitas Muhammadiyah Malang.

PENGARUH RISIKO LITIGASI DAN TIPE STRATEGI TERHADAP HUBUNGAN ANTARA KONFLIK KEPENTINGAN DAN KONSERVATISMA AKUNTANSI

July 28, 2010 Comments off

AKPM‐10 1
PENGARUH RISIKO LITIGASI DAN TIPE STRATEGI TERHADAP
HUBUNGAN ANTARA KONFLIK KEPENTINGAN DAN KONSERVATISMA
AKUNTANSI
DR. AHMAD JUANDA, AK, MM
Universitas Muhammadiyah Malang
ABSTRACT
This research studies existence and determinant of accounting conservatism, especially related to conflict of interest between investor and creditor considering manager incentive due litigation risk and firm strategy typess. The objectives of this research are: (1) to investigate the effect of conflict of interest on accounting conservatism; (2) to investigate the effect of litigation risk on the relation between conflict of interest and accounting conservatism; (3) to investigate the effect of strategy types on the relation between conflict of interest and accounting conservatism.
Result of the research shows that there are variation accounting conservatism level inter-firm. The first testing hypothesis result shows that conflict of interest influence positively on accounting conservatism. The second testing hypothesis result shows litigation risk moderate the relation between conflict of interest and accounting conservatism, but the moderation role is weaken. This result is not support predicted hypothesis. The third testing hypothesis result shows firm strategy types moderate the relation between conflict of interest and accounting conservatism. The result shows when firm strategy is prospector, the positive relation conflict of interest and accounting conservatism is weaker. When firm strategy is defender, the positive relation conflict of interest and accounting conservatism is stronger. The result support predicted hypothesis.
This research shows litigation risk and strategy types can be assumed as condition that motivate manager in responding conflict of interest between investor and creditor related to conservative financial report. By unsupported the second hypothesis, possible reason for this matter because of the weakness of law enforcement in Indonesia, that influence manager in anticipating litigation risk.
Key words: conservatism, conflict of interest, litigation risks, strategy types
AKPM‐10 2
A. PENDAHULUAN
Konservatisma merupakan prinsip akuntansi yang jika diterapkan akan menghasilkan angka-angka laba dan aset cenderung rendah, serta angka-angka biaya dan utang cenderung tinggi. Kecenderungan seperti itu terjadi karena konservatisma menganut prinsip memperlambat pengakuan pendapatan serta mempercepat pengakuan biaya. Akibatnya, laba yang dilaporkan cenderung terlalu rendah (understatement).
Di kalangan para peneliti, prinsip konservatisma akuntansi masih dianggap sebagai prinsip yang kontroversial. Di satu sisi, konservatisma akuntansi dianggap sebagai kendala yang akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Di sisi lain, konservatisma akuntansi bermanfaat untuk menghindari perilaku oportunistik manajer berkaitan dengan kontrak-kontrak yang menggunakan laporan keuangan sebagai media kontrak (Watts, 2003).
Perkembangan yang terjadi justru menunjukkan bahwa eksistensi praktik konservatisma akuntansi semakin meningkat. Eksistensi konservatisma yang dipraktikkan masing-masing perusahaan bisa berbeda, karena adanya berbagai alternatif pilihan metoda akuntansi. Disamping itu, disebabkan pula oleh adanya perbedaan kondisi masing-masing perusahaan.
Salah satu determinan yang dapat menjelaskan adanya variasi praktik konservatisma antarperusahaan adalah adanya konflik kepentingan antara investor dan kreditor. Konflik kepentingan di antara mereka dapat terjadi karena investor berusaha mengambil keuntungan dari dana kreditor melalui pembayaran dividen yang berlebihan, transfer aktiva, perolehan aktiva, dan penggantian aktiva. Sementara itu, pihak kreditor mempunyai kepentingan terhadap keamanan dananya yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan bagi dirinya di masa mendatang. Untuk menghindari transfer kekayaan yang dilakukan pihak investor, maka pihak kreditor menginginkan pelaporan keuangan yang konservatif.
Hasil penelitian yang menyatakan bahwa konflik kepentingan antara investor dan kreditor berhubungan dengan konservatisma akuntansi belum konsisten. Ahmed et al. (2002) menyatakan bahwa konflik kepentingan antara investor dan kreditor berpengaruh positif terhadap tingkat konservatisma akuntansi. Namun, mereka tidak menyangkal adanya kemungkinan bagi perusahaan untuk tidak menggunakan akuntansi konservatif karena
AKPM‐10 3
untuk menerapkannya akan mengorbankan aspek lainnya, yakni kinerja laba yang dilaporkan akan lebih rendah yang menyebabkan penilaian dari pihak luar kurang baik [Sari (2004); Watt dan Zimmerman (2003)].
Untuk memperjelas hasil yang masih belum konsisten tersebut, perlu mempertimbangkan posisi manajer sebagai pihak yang berperan sebagai agen bagi investor dan kreditor, yang sudah barang tentu memiliki kepentingan sendiri. Posisi yang diperankan oleh manajer akan mempengaruhi dorongan mereka dalam menyikapi risiko ketidakpastian di masa mendatang. Jika mekanisma kontrak lebih berorientasi pada terciptanya kontrak efisien maka manajer akan mengambil jalan tengah yang bisa mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang ada, termasuk kepentingan dirinya sendiri.
Dorongan manajer untuk memenuhi kepentingan investor dan kreditor akan semakin kondusif bila terdapat kondisi baik internal maupun eksternal yang mendukung terciptanya mekanisma kontrak efisisen. Penelitian ini mencoba untuk mempertimbangkan risiko litigasi sebagai faktor kondisi eksternal dan tipe strategi perusahaan sebagai faktor kondisi internal yang mempengaruhi dorongan manajer dalam menyikapi konflik kepentingan antara investor dan kreditor, yang pada gilirannya akan berpengaruh pada konservatisma akuntansi.
B. TINJAUAN PUSTAKA
Secara umum, beberapa literatur akuntansi antara lain [Belkaoui (1985); Hendriksen dan Van Breda (1995); dan Wolk et al. (1997)] mendefinisi konservatisma sebagai preferensi terhadap metoda-metoda akuntansi yang menghasilkan nilai paling rendah untuk aset dan pendapatan di satu sisi, dan menghasilkan nilai paling tinggi untuk utang dan biaya, di sisi lain. Atau dengan kata lain, konservatisma menghasilkan nilai buku ekuitas yang paling rendah.
Konservatisma dapat timbul pada kondisi yang didalamnya perusahaan melakukan investasi pada projek yang NPV-nya positif. Kelebihan present value seharusnya bisa direfleksikan dalam aliran kas dan laba, tapi historical cost accounting tidak memperbolehkan peng-akuan terhadap kelebihan tersebut pada saat perolehan. Dengan demikian terjadi keterlambatan dalam mengakui keuntungan ekonomis.
AKPM‐10 4
Menurut Beaver (1998), akuntansi berbasis historical cost akan mendorong adanya penundaan pengakuan (delayed recognition) nilai buku dibandingkan nilai pasarnya. Delayed recognition dapat mendorong adanya lag angka-angka akuntansi dengan harga sahamnya. Akibatnya, kandungan informasi harga saham lebih cepat dalam merespon peristiwa ekonomi dibanding laba akuntansi. Jika penundaan pengakuan laba tersebut berlangsung terus-menerus dalam beberapa perioda, maka akan terjadi bias pengakuan yang berakibat pada perbedaan nilai buku dan nilai pasarnya. Bias pengakuan tersebut merupakan indikator terjadinya praktik konservatisma.
Banyak kritik mengenai kegunaan konsep konservatisma berkaitan dengan kualitas laporan keuangan, karena penggunaan metoda yang konservatif akan menghasilkan angka-angka yang cenderung bias dan tidak mencerminkan realita. Namun, akhir-akhir ini banyak peneliti yang melihat konservatisma dari sisi manfaatnya, khususnya eksistensi konservatisma pada level perusahaan.
Salah satu penjelasannya adalah bahwa konservatisma muncul karena merupakan bagian dari mekanisma kontrak yang efisien antara perusahaan dengan berbagai pihak (Watts 2003). Atas dasar penjelasan kontrak, konservatisma akuntansi dapat digunakan untuk meng-hindari moral hazard yang disebabkan oleh pihak-pihak yang mempunyai informasi asimetris, pembayaran asimetris, harison waktu yang terbatas, dan tanggung jawab yang terbatas. Misalnya, konservatisma dapat menahan perilaku oportunistik manajer dalam melaporkan ukuran-ukuran akuntansi yang digunakan dalam kontrak. Kwon (2005) menyatakan bahwa laba akuntansi yang dijadikan media kontrak akan lebih bermanfaat untuk mengurangi biaya keagenan yang timbul dari moral hazard, jika disajikan secara konservatif.
Di Indonesia, studi konservatisma masih terbatas. [Mayangsari dan Wilopo (2002), dan Wibowo (2003)] menyatakan bahwa hubungan kontraktual yang diproksi dengan struktur kepemilikan, struktur utang, dan ukuran perusahaan mempengaruhi konservatisma akuntansi. Selain itu penelitian-penelitian tersebut memberikan bukti terjadinya praktik konservatisma akuntansi pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sari (2004) membuktikan bahwa konservatisma akuntansi bermafaat untuk mengatasi konflik kepentingan di seputar kebijakan dividen. Selain itu dia membuktikan juga bahwa konservatisma berpengaruh terhadap penurunan biaya modal utang yang ditunjukkan dengan
AKPM‐10 5
meningkatnya rating obligasi. Widya (2004) membuktikan bahwa pilihan kebijakan akuntansi yang cenderung konservatif dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, tingkat leverage, ukuran perusahaan dan tingkat kepemilikan.
Dari uraian beberapa hasil penelitian tersebut di atas, penelitian yang mempelajari tentang konservatisma akuntansi dengan berbagai determinannya, masih belum mempertimbangkan dorongan manajer sebagai pihak yang mempunyai posisi sentral dalam proses penyu-sunan laporan keuangan. Misalnya, Ahmed et al. (2002), mereka meneliti tentang hubungan antara konflik kepentingan dan konservatisma tapi mengabaikan posisi manajer yang mempunyai dorongan dan kepentingan yang bisa jadi berbeda dengan pihak prinsipal.
Upaya manajer untuk menjalankan fungsinya sebagai agen tidak terlepas dari dorongan mereka yang dipengaruhi kondisi eksternal dan internal perusahaan. Kondisi eksternal yang mendorong manajer adalah risiko litigasi, sedangkan kondisi internal yang mendorong manajer adalah tipe strategi perusahaan.
Risiko litigasi sebagai faktor kondisi eksternal, didasarkan pada pandangan bahwa investor dan kreditor adalah pihak yang memperoleh perlindungan secara hukum. Investor maupun kreditor dalam memperjuangkan hak dan kepentingannya dapat melakukan litigasi dan tuntutan hukum kepada perusahaan. Johnson et al. (2000) dan Qiang (2003) menyatakan bahwa risiko potensial terjadinya litigasi dipicu oleh potensi yang melekat pada perusahaan berkaitan dengan tidak terpenuhinya kepentingan investor dan kreditor.
Tuntutan litigasi dapat timbul dari pihak kreditor, investor atau pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan. Bagi perusahaan, upaya untuk menghindari tuntutan dan ancaman litigasi mendorong manajer mengungkapkan informasi yang cenderung mengarah pada: (i) pengungkapan berita buruk dengan segera dalam laporan keuangan, (ii) menunda berita baik, (iii) memilih kebijakan akuntansi yang cenderung konservatif (Seetharaman et al. 2002).
Tipe strategi perusahaan dapat dikaitkan dengan sistem akuntansi yang diterapkannya, bahkan strategi menjadi salah satu komponen untuk melengkapi penelilaian kinerja perusahaan. Beberapa studi telah membuktikan bahwa tipe strategi yang berbeda akan menghasilkan sistem pengendalian akuntansi yang berbeda pula, termasuk dalam hal pemilihan metoda akuntansinya apakah cenderung konservatif atau tidak
AKPM‐10 6
C. PERUMUSAN HIPOTESIS PENELITIAN
1. Konservatisma dan Konflik Kepentingan
Teori keagenan menyatakan bahwa pihak investor dan kreditor mempunyai konflik kepentingan. Konflik tersebut tercermin dari kebijakan dividen, pendanaan, dan kebijakan investasi (Jensen and Meckling 1976; Begley 1994). Ketiga kebijakan tersebut dapat digunakan oleh investor untuk mengatur manajer dan mentransfer keuntungan dari kekayaan kreditor. Myer (1977) dan Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa investor dapat mengambil keuntungan dari kekayaan kreditor dengan cara menerima sejumlah deviden yang berlebihan. Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Eastterbrook (1984), Jensen (1986), Hart dan Moore (1994), Ziewel (1996), dan Fluck (1998, 1999) yang menyatakan tentang potensi terjadinya konflik kepentingan antara kreditor dan investor maupun manajer. Investor melalui manajernya, dapat menggunakan sumberdaya perusahaan atas kepentingan dirinya dibanding untuk kepentingan kreditor.
Pemilihan metoda akuntansi yang lebih konservatif adalah salah satu cara yang dapat mengurangi risiko kepada kreditor yakni menghindari pembayaran dividen secara berlebihan. Pengurangan risiko tersebut semakin penting ketika konflik antara kepentingan investor dan kreditor berkaitan dengan kebijakan dividen semakin tinggi dan melebar pada bentuk konflik lainnya, seperti kebijakan pendanaan utang baru dan kebijakan investasi. Ahmed et.al (2002) meneliti tentang pengaruh konflik kepentingan terhadap konservatisma, namun konflik yang dimaksudkan masih bersifat parsial dan lebih ditekankan pada konflik kebijakan dividen. Atas dasar penjelasan tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:
H1: Semakin tinggi intensitas konflik kepentingan antara kreditor dan investor, maka semakin tinggi kecenderungan diterapkannya konservatisma akuntansi.
2. Konflik Kepentingan, Konservatisma, dan Litigasi
Lingkungan hukum yang berlaku pada suatu wilayah tertentu mempunyai dampak yang signifikan terhadap kebijakan diskresioner manajer dalam melaporkan keuangannya (Ball et al. 1999 dan 2000). Manajer akan melakukan penyeimbangan antara kos litigasi yang akan timbul dengan keuntungan yang akan diperoleh karena akuntansi yang agresif.
AKPM‐10 7
Pada lingkungan hukum yang sangat ketat, kecenderungan manajer untuk melaporkan keuangan secara konservatif semakin tinggi. Pada lingkungan hukum yang longgar dorongan untuk melaporkan keuangan secara konservatif akan berkurang (Francis et al. 1994). Hal yang hampir sama, Ball et al. (2000) menyatakan bahwa pada negara common law yang di dalamnya penyedia modal tergantung pada laporan publikasian, tuntutan pengungkapan yang tepat waktu lebih tinggi daripada di negara code law yang konsekuensi hukum dan aturan pengungkapan informasi kepada publik relatif rendah.
Berbagai peraturan dan penegakan hukum yang berlaku dalam lingkungan akuntansi, menuntut manajer untuk lebih mencermati praktik-praktik akuntansi agar terhindar dari ancaman ketentuan hukum. Tuntutan penegakan hukum yang semakin ketat inilah akan berpotensi menimbulkan litigasi bila perusahaan melakukan pelanggaran sehingga akan semakin mendorong manajer untuk bersikap hati-hati dalam menerapkan akuntansinya. Demikian juga, bagi akuntan yang menyiapkan maupun yang memeriksa laporan keuangan akan cenderung lebih konservatif.
Karena kesalahan dalam memperkirakan kemungkinan keuntungan lebih berbahaya dibanding kesalahan karena memperkirakan kemungkinan rugi. Jadi semakin tinggi risiko litigasi yang akan dialami perusahaan, maka semakin besar pengaruh positif konflik kepentingan terhadap konservatisma akuntansi. Atas dasar hal tersebut, maka hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:
H2 : Pada kondisi perusahaan berisiko litigasi tinggi, hubungan positif antara
konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi semakin kuat.
3. Konflik Kepentingan, Konservatisma, dan Tipe Strategi
Konservatisma adalah reaksi yang hati-hati (prudent-reaction) dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat dalam perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko yang inheren dalam lingkungan bisnis sudah cukup diper-timbangkan (Dewi 2003). Selain merupakan konvensi penting dalam akuntansi, konservatisma berimplikasi pada strategi perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian. Bukti empiris yang mengkaitkan antara strategi perusahaan dalam kaitannya dengan konflik kepentingan dan konservatisma masih terbatas.
AKPM‐10 8
Bushman et al. (2003) menemukan bahwa mekanisma corporate governance berhubungan erat dengan konservatisma dan strategi perusahaan. Mereka menemukan bahwa variasi ketepatan waktu akuntansi dengan kondisi sekarang sebagian dapat dijelaskan oleh struktur governance, pertumbuhan perusahaan, fluktuasi return, ukuran perusahaan, umur perusahaan, masa jabatan manajer, strategi diversifikasi dan kinerja masa lalu.
Keterkaitan konservatisma akuntansi dengan strategi dapat dilihat dari orientasi srategi yang diterapkan dalam memprioritaskan efisiensi dan inovasi. Perusahaan dengan strategi prospektor memiliki karakter inovasi produk-produk baru, variasi dan diversi-fikasi produk. Untuk menopang strategi tersebut, investasi di bidang pengembangan tenaga kerja, pengeluaran riset dan pengembangan, dan pengeluaran modal relatif lebih tinggi dibanding perusahann defender (Ittner dan Larcker 1997).
Hamid (2000), yang mengembangkan risetnya dari Ittner & Larcker (1997) dan Anthony & Ramesh (1992), menunjukan bahwa strategi yang berbeda akan menghasilkan rata-rata pertumbuhan laba dan penjualan yang berbeda pula. Rata-rata pertumbuhan perusahaan bertipe prospektor lebih besar dibanding dengan rata-rata pertumbuhan penjualan perusahaan bertipe defender. Demikian juga, rata-rata pertumbuhan laba perusahaan bertiplogi prospektor lebih besar dibanding dengan rata-rata pertumbuhan laba pada perusahaan bertipe defender.
Bagi manajer, dorongan untuk memilih kebijakan akuntansi harus disesuaikan dengan tipe strategi perusahaan yang sedang dijalankan. Perusahaan bertipe prospektor cenderung memiliki rata-rata pertumbuhan laba dan penjualan tinggi dibanding perusahaan bertipe defender. Jadi, ketika perusahaan bertipe defender, hubungan konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi akan cen-derung menguat karena searah dengan dorongan manajer yang cenderung memeprtahankan laba dan penjualannya. Sebaliknya, ketika perusahaan bertipe prospektor hubungan konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi akan cenderung melemah karena berlawanan dengan dorongan manajer yang ingin meningkatkan pertumbuhan penjualan dan labanya. Atas dasar penjelasan tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis:
H3: Pada kondisi perusahaan bertipe prospektor, hubungan positif antara konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi semakin lemah.
AKPM‐10 9
atau
Pada kondisi perusahaan bertipe defender, hubungan positif antara konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi semakin kuat.
D. METODA PENELITIAN
1. Definisi dan Pengukuran Variabel
Penelitian ini menggunakan variabel-variabel sebagai berikut: 1) konservatisma akuntansi, 2) konflik kepentingan, 3) risiko litigasi, dan 4) tipe strategi.
Konservatisma akuntansi adalah perbedaan antara nilai buku dan nilai pasar yang terjadi secara persisten selama jangka waktu beberapa perioda atau dikenal dengan bias permanen. Untuk mengukur konservatisma mengacu pada Beaver dan Ryan (2000) yang mengukur komponen bias dan lag dengan cara meregresi rasio BTM (book to market) pada return saham perioda sekarang dan perioda lag. Model regresi tersebut bertujuan untuk mencari pengaruh tetap antar-perusahaan (fixed effect).
Konflik kepentingan merupakan gambaran konflik yang terjadi antara kreditor dan investor. Proksi yang digunakan untuk mengukur konflik tersebut mengacu pada Ahmed, et al. (2002) yakni terdiri atas tiga proksi: operating uncertainty, level of dividend, dan leverage. Karena masing-masing proksi tidak bisa dilihat secara parsial, maka ketiga proksi tersebut digabung dengan melakukan analisis faktor untuk mencari satu indeks intensitas konflik kepentingan yang terjadi dalam perusahaan.
Risiko litigasi diartikan sebagai risiko yang melekat pada perusahaan yang memungkinkan terjadinya ancaman litigasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang merasa dirugikan. Pihak-pihak yang berpentingan terhadap perusahaan meliputi kreditor, investor, dan regulator. Risiko litigasi dapat diukur dari berbagai indikator keuangan yang menjadi determinan kemungkinan terjadinya litigasi. Penelitian ini mengacu pada Qiang (2003) dan Johnson et al. (2001), yang mengukur biaya atau risiko litigasi dari sisi ex-ante yakni mengukur beberapa indikator yang dapat menimbulkan litigasi. Untuk mengukur risiko litigasi, penelitian ini melakukan analisis faktor (component factor analysis) terhadap variabel-variabel: (1) beta saham dan perputaran volume saham, keduanya merupakan proksi volatilitas saham; (2) likuiditas dan solvabilitas, keduanya
AKPM‐10 10
merupakan proksi dari risiko keuangan; (3) ukuran perusahaan yang merupakan proksi dari risiko politik.
Klasifikasi Strategi yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada konsep Miles dan Snow (1978) untuk merepresentasi tipe strategi perusahaan, yakni tipe prospektor dan tipe defender. Penentuan sampel yang tergolong prospektor dan defender meng-gunakan model yang dikembangkan oleh Ittner dan Larcker (1997), Skinner (1993), dan Kallapur dan Trombbley (1999). Tipe strategi diukur dengan melakukan komposit melalui analisis faktor komponen terhadap variabel-veriabel yang menjadi proksi ukuran strategi, yakni: 1) rasio jumlah karyawan dibagi dengan total penjualan (KARPENJ); 2) rasio nilai pasar ekuitas dibandingkan dengan nilai buku ekuitas (PBV); 3) rasio pengeluaran modal dibagi dengan nilai pasar ekuitas (CEMVE); 4) rasio pengeluran modal dibagi dengan total asset (CETA).
2. Model Analisis
Penelitian ini mengunakan tiga model. Pertama, model yang digunakan untuk menguji pengaruh konflik kepentingan terhadap konservatisma. Kedua, model yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel moderasi yakni litigasi terhadap hubungan antara konflik kepentingan dan konservatisma. Ketiga, model yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel moderasi yakni tipe strategi terhadap hubungan antara konflik kepentingan dan konservatisma. Adapun model keempat merupakan model analisis tambahan. Tahapan model analisisnya sebagai berikut:
Model (1): KONit = β0 + β1 KONFLit + ei
Model (2a): KONi t= β0 + β1KONFLit + β2LITit + ei
Model(2b): KONit =β0+β1KONFLit+β2LITit+β3KONFL*LITit+ei
Model (3a): KONit= β0 + β1KONFLit + β2STRit + ei
Model (3b): KONit= β0+ β1KONFLit +β2STRit +β3KONFL* STRit +ei
KON adalah konservatisma akuntansi; KONFL adalah konflik kepentingan antara investor dan kreditor; LIT adalah risiko litigasi perusahaan; dan STR adalah tipe strategi
AKPM‐10 11
perusahaan. Hipotesis H1, H2, dan H3 diuji dengan menguji signifikansi koefisien β1 pada (model 1); koefisien β3 (model 2b), koefisien β3 (model 3b).
3. Data dan Pemilihan Sampel
Data akuntansi dikutip dari laporan keuangan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang mempublik di Bursa Efek Jakarta, untuk periode 1995 sampai 2003. Data laporan keuangan diperoleh dari berbagai sumber antara lain, Data Pasar Modal UGM, Pojok BEJ FE-UMM. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan pemanufakturan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ).
Sampel penelitian dipilih dari seluruh populasi dengan menggunakan metoda penyampelan bersasaran (purposive sampling), dengan kriteria-kriteria: 1) termasuk dalam sektor industri manufaktur sesuai dengan klasifikasi sektor industri yang ada dalam Indonesian Capital Market Directory selama 9 tahun yakni mulai tahun 1995-2003, 2) memiliki akhir tahun fiskal 31 Desember dan laporan keuangan auditan, 3) memiliki data return yang ada dalam Data Pasar Modal–UGM, 4) memiliki data dividen. Sampel dibatasi hanya pada perusahaan yang berada dalam kelompok industri pemanufakturan. Pembatasan ini dimaksudkan untuk mengendalikan variabilitas sifat aset perusahaan yang disebabkan oleh karakteristik industri sehingga tidak dapat menggambarkan sifat pertumbuhan perusahaan dengan tepat. Analisis didasarkan pada 972 observasi dari 98 perusahaan-perusahaan pemanufakturan yang memenuhi kriteria untuk dianalisis.
E. HASIL PENELITIAN
1. Hasil Pengukuran Konservatisma Akuntansi
Konservatisma akuntansi berkaitan dengan bias yang sifatnya permanen yang tercermin dari koefisien intersep hubungan return saham dengan perbedaan nilai buku dan nilai pasar. Untuk menentukan bias permanen, diperlukan data gabungan time series dan crossection yang dianalisis dengan cara regresi BTM dengan RET pada tahun yang sama maupun tahun-tahun sebelumnya (lag). Penentuan panjangnya lag, didasarkan pada pertimbangan nilai signifikansi variabel lag terhadap BTM. Dalam penelitian ini, panjangnya lag ditentukan selama 3 tahun sebelumnya, sedangkan lag lebih dari tiga tahun akan menghasilkan nilai t yang tidak signifikan.
AKPM‐10 12
Tujuan dari analisis regresi tersebut adalah untuk mencari nilai koefisien fixed effect yang merupakan intersep dari masing-masing perusahaan sampel yang berasal dari data panel yang ada. Langkah-langkah dalam melaksanakan regresi fixed effect mengikuti tahapan dalam Gujarati (1995). Penggunaan model ini menggunakan asumsi bahwa intersep antarperusahaan akan berbeda sedangkan slopenya tetap sama. Koefisisen fixed effect yang dihasilkan dari model regresi dijadikan surogat untuk indeks konservatisma akuntansi dengan cara mengalikan nilai koefisien tersebut dengan (-1).
2. Hasil Pengukuran Konflik Kepentingan, Risiko Litigasi, dan tipe strategi.
Pengukuran variabel konflik kepentingan, risiko litigasi dan tipe strategi menggunakan analisis faktor. Konflik kepentingan (KONFL) diperoleh dari komposit beberapa ukuran antara lain deviasi standar ROA (std_ROA), level dividen (level_dvd), dan tingkat leverage (totlev). Risiko litigasi (LIT) diperoleh dari komposit beberapa ukuran antara lain risiko saham (BETA), rata-rata perputaran volume saham (TOS), likuiditas (LIKUID), solvabilitas (LEV), dan ukuran perusahaan (LG_aset). Tipe strategi (STR) diperoleh dari komposit beberapa ukuran antara lain rasio pengeluaran modal dengan nilai pasar (CEMVE), rasio pengeluaran modal dengan total aset (CETA), rasio jumlah karyawan dengan penjualan (KARPENJ), dan rasio nilai pasar dengan nilai buku (PBV).
Tahapan dalam melakukan analisis mengikuti tahapan analisis faktor dalam Hair et al. (1995) khususnya yang menggunakan pendekatan component factor analisys. Pendekatan ini dapat digunakan untuk menentukan satu ukuran nilai variabel dari komposit berbagai ukuran. Pertama, adalah menaksir signifikansi keseluruhan matrik korelasi dengan menggunakan Bartlett’s Test of Sphericity. Korelasi keseluruhan set variabel harus signifikan dan besarnya measure of sampling adequacy (MSA) harus bernilai minimal 0,50. Apabila MSA secara keseluruhan masih kurang dari 0,50 maka variabel yang mempunyai MSA terkecil atau kurang dari 0,50 harus tidak disertakan dalam analisis. Kedua, menghitung faktor matriks dan memilih jumlah faktor yang akan dipertahankan. Kemampuan penjelas relatif masing-masing faktor yang ditunjukkan oleh eigenvalue. Faktor yang dipilih sebagai wakil adalah faktor yang mempunyai eigenvalue sama dengan atau lebih besar dari satu (Hair et al. 1995).
3. Statistik Diskriptif
AKPM‐10 13
Nilai rata-rata untuk konservatisma akuntansi menunjukkan nilai –1,677. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan secara umum melakukan praktik konservatisma akuntansi, walaupun masih tergolong rendah karena nilai maksimumnya -0,270. Nilai rata-rata variabel konflik kepentingan sebesar –0,113. Hal ini menunjukkan perusahaan dalam sampel secara umum mengalami konflik kepentingan yang masih rendah. Nilai rata-rata LIT sebesar -0,0485 menunjukkan bahwa secara umum perusahaan sampel tidak memiliki risiko litigasi yang besar. Nilai rata-rata variabel STR sebesar 0,049. Nilai indeks cukup bervariasi berkisar dari nilai –2,094 sampai dengan 3,587. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tipe strategi dalam sampel bervariasi.
4. Hasil Pengujian Hipotesis
a. Hipotesis 1
Hasil pengujian pada model 1, berhasil mendukung hipotesis 1, artinya konflik kepentingan berpengaruh positif terhadap konservatisma akuntansi yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi t lebih kecil dari α yang ditetapkan (α=0,05), yaitu 0,028 atau nilai t hitung lebih besar dari t tabel (2,236 > 1,980). Dari hasil analisis diperoleh nilai Adj R2 = 0.040. Angka ini menunjukkan bahwa variasi nilai konservatisma akuntansi (Y) yang dapat dijelaskan oleh model regresi sebesar 4% sedangkan sisanya, yaitu 96%, dijelaskan oleh variabel lain di luar model.
b. Hipotesis 2
Pada model 2b, pengaruh utama konflik kepentingan terhadap konservatisma ditunjukkan oleh β1 sebesar 2,852 dan nilai t-hitung sebesar 5,083 dengan nilai probabilitas 0,000 berarti secara statistik signifikan pada α 1%. Hipotesis 2 (H2) diuji dengan t-test yaitu menguji secara parsial siginifikansi koefisien LIT*KONFL pada model 2b. Pengaruh pemoderasian atau interaksi variabel LIT ditunjukkan oleh koefisien LIT*KONFL (β3). Koefisien interaksi antara risiko litigasi dan konflik kepentingan (β3) adalah negatif -0,526. Nilai statistik t-hitung dari koefisien ini adalah -4,398 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000.
Dari hasil interaksi pada model 2b, dapat dijelaskan bahwa pengaruh risiko litigasi sebagai variabel pemoderasi bersifat memperlemah yang ditunjukkan dari nilai koefisien (β3) sebesar -0,526. Hal ini ditunjukkan pula oleh pengaruh bersih dari model tersebut
AKPM‐10 14
yakni sebesar 2,326 (2,852 – 0,526), yang berarti bahwa pengaruh konflik kepentingan terhadap konservatisma semakin melemah. Hasil pengujian ini tidak berhasil mendukung hipotesis 2 yang menyatakan bahwa ketika risiko litigasi tinggi hubungan positif antara konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi semakin kuat. Hasil temuan justru menunjukkan sebaliknya, yakni ketika risiko litigasi tinggi, hubungan positif antara konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi semakin lemah.
c. Hipotesis 3
Hipotesis (H3) diuji dengan t-test yaitu menguji secara parsial siginifikansi koefisien KONFL*STR pada model 3b. Pengaruh pemode-rasian atau interaksi variabel STR pada hubungan KONFL dengan KON ditunjukkan oleh koefisien KONFL*STR (β3). Koefisien interaksi antara tipe strategi dan konflik kepentingan (β3) adalah -0,760. Nilai statistik t dari koefisien ini adalah -2,177 dengan nilai probabilitas sebesar 0,032.
Hasil pengujian ini berhasil mendukung hipotesis 3 bahwa tipe strategi berpengaruh terhadap hubungan antara konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi. Dalam kondisi tipe strategi prospector, hubungan antara konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi semakin lemah, bahkan mengarah pada hubungan yang negatif. Demikian untuk sebaliknya, pada kondisi perusahaan bertipe strategi defender, hubungan positif antara konflik kepentingan dan konser-vatisma akuntansi semakin kuat.
F. SIMPULAN DAN SARAN
Hasil penelitian ini mendukung argumen bahwa konservatisma akuntansi merupakan praktik umum yang dilakukan perusahaan secara diskresioner. Selanjutnya, terkait dengan pola hubungan yang diteliti, dapat disimpulkan bahwa, pertama, bukti empiris menunjukkan bahwa konflik kepentingan berpengaruh positif terhadap konservatisma akuntansi. Hal ini mendukung prediksi bahwa semakin tinggi intensitas konflik kepentingan, maka semakin tinggi kecenderungan penerapan konservatisma akuntansi. Hasil ini mendukung penelitian Ahmed et al. (2002).
Kedua, pengaruh pemoderasian risiko litigasi terhadap hubungan konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi bersifat memperlemah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi risiko litigasi perusahaan, maka hubungan positif konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi semakin lemah. Hasil ini tidak mendukung
AKPM‐10 15
hipotesis yang diprediksi. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh masih lemahnya penegakan hukum (law enforcement) di Indonesia, yang berakibat pada lemahnya antisipasi manajer terhadap risiko litigasi.
Ketiga, pengaruh pemoderasian tipe strategi perusahaan terhadap hubungan antara konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi bersifat memper-lemah. Hal ini menunjukkan bahwa ketika perusahaan bertipe pros-pektor, maka hubungan positif konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi semakin lemah. Demikian sebaliknya, ketika perusahaan bertipe defender, maka hubungan positif konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi semakin kuat. Hasil ini berhasil mendukung hipotesis yang diprediksikan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Hamid (2000) yang menyatakan bahwa rata-rata pertumbuhan laba perusahaan prospektor lebih tinggi dibanding perusahaan defender.
Hasil penelitian ini memberi kontribusi memperluas literatur terkait melalui pengujian dampak risiko litigasi dan tipe strategi perusahaan terhadap hubungan antara konflik kepentingan investor versus kreditor dan konservatisma akuntansi. Dampak dari kedua faktor kondisional tersebut akan semakin mempertegas eksistensi dan determinan konservatisma pada level perusahaan yang telah didukung oleh banyak penelitian dengan menggunakan teori hubungan keagenan dan mekanisma kontrak efisien.
Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi regulator dalam mempertimbangkan penetapan persyaratan pengungkapan laporan keuangan yang tidak saja mempertimbangkan kepentingan investor, tapi juga kepentingan kreditor maupun manajer. Juga, bukti empiris ini diharapkan bermanfaat bagi profesi auditor sebagai pendorong untuk ikut bertanggungjawab meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan.
Berkaitan dengan risiko litigasi yang memperlemah hubungan antara konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi, maka informasi ini sangat bermanfaat bagi regulator pasar modal (BAPEPAM) untuk lebih meningkatkan penegakan hukum agar risiko litigasi akan diapresiasi oleh manajer dan berdampak positif terhadap praktik konservatisma akuntansi.
Perbaikan atas penelitian ini dapat dilakukan dengan cara: 1) menggunakan ukuran konservatisma selain Beaver dan Ryan (2000); 2) meneliti potensi konflik
AKPM‐10 16
kepentingan selain konflik antara investor dan kreditor; 3) membedakan sampel perusahaan antara jenis perusahaan regulated dan unregulated, 4) mempertimbangkan faktor tingkat kesulitan keuangan perusahaan; 5) mempertimbangkan kualitas auditor.
AKPM‐10 17
DAFTAR PUSTAKA
Ahmed, AS., R.M. Morton and T.F. Schaefer, 2000. Accounting Conservatism and The Valuation of Accounting Numbers: Evidence on The Feltham-Ohlson (1996) Model. Journal of Accounting, Auditing and Finance (summer): 271-293.
Ahmed, AS., B. Billing, M.S. Haris, and R.M. Morton, 2002. The Role of Accounting Conservatism in Mitigating Bondholder-Shareholder Conflicts over Dividens Policy and In Reducing Debt Costs. The Accounting Review 77 No. 4 pp 867-890.
Anthony, H.J., and Ramesh, K., 1992. Association Between Accounting Performance Measures and Stock Prices: Corporate Life Cycle Perspective. Journal of Accounting and Economics 15:203-227.
Ball, R., Robin A., and Wu Y., 2000. Incentives Versus Standard: Properties of Accounting Income in Four East Asian Countries, and Implication for Acceptance of IAS. Working Paper, University of Chicago.
Ball, R., Kothari SP., and Robin A., 2002. The Effect of International Institution Factors on Properties of Accounting Earnings. Journal of Accounting and Economics 29:1-51.
Basu, Sudipta, 1997. The Conservatism Principle and The Asymetric Timeliness of Earnings. Journal of Accounting and Economis, 24: 3-37.
Beaver, WH., 1998. Financial Reporting: An Accounting Revolution. 3th Prentice Hall International, Inc.
Beaver WH., Clarke R., and Wright W., 1979. The Assosiation Between Asymetric Security Return And The Magnitude Of Earnings Forcast Errors. Journal of Accounting Research 17: 316-340.
_________, W., and S. Ryan, 2000. Biases and Lags In Book Value and Their Effect on Adibility of The Book-To-Market Rasio to Predict Book Return on Equity. Journal of Accounting Research 38 (1):127-148
AKPM‐10 18
Begley, J., 1994. Restrictive Covenants Included In Public Debt Agreements: An Empirical Investigation. Working paper, University of British Columbia.
Belkoui, Ahmed Riahi, Accounting Theory. Forth Worth: The Dryden Press, 1993
Bourgeois, L.J, 1980. Strategy and Environment : A Conceptual Integration. Academy of Management Review.
Brown S., Hillegeist S.A., and Lo, K., 2004. Management Forecasts and Litigation Risk. Working Paper, Goizueta Business School, Emory University
Bushman, R.M., and Piotroski, E., 2004. Encouraging Pessimism or Discouraging Optimism: The Influence of Legal, Political and Financial Institutions on Accounting Conservatism. Working Papers, the Kenan-Flagler Business School.
Cao, Z., and Narayanamoorthy, G., 2005. Accounting and Litigation Risk. Working Paper, Yale School of Management.
Dewi, Ratna AAA., 2003. Pengaruh Konservatisma Laporan Keuangan Terhadap Earnings Response Coefficient. Makalah SNA VI
Easterbrook, Frank, 1984. Two Agency Cost Expalanations of Dividens. American Economic Review 74, 650-659
Fluck, Z., 1998. Optimal Financing Contracts: Debt versus Outside Equity. Review of Financial Study 11, 383-418.
Fluck, Z., 1999. The Dynamics of The Management Shareholder Conflict. Review of Financial Study 12, 347-377.
Francis, J., D. Philbrick and K. Schipper, 1994, Shareholder Litigation and Corporate
Disclosures, Journal of Accounting Research, 32, 2, 137-164
Francis, J., LaFond, R.Z., Ohlson, P., and K. Schipper, 2003. Costs of Capital and Earnings Attributes. Working Paper, Duke University.
Gujarati, D., 1995. Essenetial Of Econometrics, International Editions, McGrawHill, Inc.
AKPM‐10 19
Hamid, H.A., 2000. Studi Terhadap Pengukuran Kinerja Akuntansi Perusahaan Prospektor And Defender, dan Hubungannya Dengan Harga Saham. SNA II. Jakarta.
Hart, oliver and J. Moore, 1994. A Theory of Debt Based on Inalienability of Human Capital, Quarterly Journal of Economis 109: 841-880.
Hendriksen ES., and Van Breda MF., 1992. Accounting Theory, 5th Edition, Irwin, Homewood, Boston.
Ittner, DC., Larcker D.F., and Rajan MV., 1997. The Choice Of Performance Measure In Annual Bonus Contract. The Accounting Review, 72, April, 231-255.
Jensen MC., and Meckling WH., 1976. Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics (Oktober), 193-228.
Johnson, M.F., Kasznik, R., and Nelson, K.K., 2001. The Impact of Securities Litigation Reform on the Disclosure of Forward-Looking Information by High Technology Firms. Journal of Accounting Research 39 (2): 297-327.
Kalay, A., 1982. Stockholder-bondholder Conflict and Dividend Constraints. Journal of Financial Economics 10 (2): 211-33.
Kam, Vernon, 1990. Accounting Theory. New York: John Wiley & Sons.
Kasznik, R. and Lev, B. 1995. To Warn or Not to Warn: Management Disclosures in the Face of an Earnings Surprise. Accounting Review 70 (1): 113-34.
Kellogg, R.L., 1984. Accounting Activities, Security Prices, and Class Action Lawsuits. Journal of Accounting & Economics 6 (3): 185-204.
Kim Langfield & Smith. Management Control System and Strategy : A Critical Review. Accounting, Organization and Society, Vol. 22, 1997.
Kormendi R., and Lipe R., 1987. Earnings Innovations, Earnings Persistence and Stock Returns. Journal of business, 323-346.
AKPM‐10 20
Kothari SP., 1992. Price-Earnings Regression in The Presence of Price Leading Earnings: Earnings Level versus Change Specification and Alternative Deflators. Journal of Accounting and Economics 15, 173-202.
__________., and Sloan RG., 1992. Information in Earnings about Future Earnings : Implication for Earnings Responses Coefficients. Journal of Accounting and Economics 15, 143-171.
__________., and Zimmerman L., 1995. Price and Return Model. Journal of Accounting and Economics, 20, 155-192.
Kwon YK., Newman DP., and Suh Y., 2001. The Demand for Accounting Conservatism for Management Control. Reviev of Accounting Studies, 6, 29-51
Kwon, S. S., 2002. Value Relevance of Financial Information and Conservatism: High-Tech versus Low-Tech Stocks. Working Paper, Rutgers University- Camden.
Kwon, Y. P., 2005. Accounting Conservatism and Managerial Incentives, Forthcoming in Management Science.
Kothari, S. P., and R. G. Sloan, 1992, Information in Prices About Future Earnings:
Implications for Earnings Response Coefficients, Journal of Accounting an Economics 15: 143-171
Mayangsari, S.,and Wilopo, 2002. Konservatisma Akuntansi, Value Relevance And Discretionery Accruals: Implikasi Empiris Model Feltham and Ohlson (1996). Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol. 5, No. 3 (September): 229-310.
Mile, R., and Snow, 1978. Organizational Strategi, Structure And Process. New York, NY: McGraw-Hill.
Miler. D., and Friesen, P.H., 1982. Inovation in Conservative and Entrepreneurial Firm : Two Models of Strategic Momentum. Strategic Management Journal.
Monahan, 1999. Conservatism, Growth and the Role of Accounting Numbers in the Equity Valuation Process. Working Paper, the University of North Carolina.
Penman,S., and X. Zhang, 2002. Accounting Conservatism, Quality of Earnings, and Stock Returns. The Accounting Review, 77 (2): 237 –264.
AKPM‐10 21
Qiang, Xinrong, 2003. The Economic Determinants of Self-imposed Accounting Conservatism. Disertation, Ph.D. Candidate in Accounting Department of Accounting and Law School of Management State University of New York at Buffalo.
Rezaee, Z., and Jain, P.K., 2004. The Sarbanse-Oxley Act and Accounting Conservatism. Working paper. University of Memphis.
Sari, Dahlia, 2004. Hubungan Antara Konservatisma Akuntansi Dengan Konflik Bondholder-Shareholder Seputar Kebijakan Dividen dan Peringkat Obligasi Perusahaan. SNA IV , Denpasar
Seetharaman,A., B. Srinidhi., Zane, Swanson, 2002. The Effect of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 on Accounting Conservatism. Working Paper, Saint Louis University.
Smith CW., Jr., and Warner M., 1979. On Financial Contracting: An Analysis of Bond Covenants. Journal of Financial Economics (June), 117-161.
Sterling RR., 1967. Conservatism : The Fundamental Principle of Valuation in Traditional Accounting. Abacus, June:109-132.
Suko Priyono, B., 2004. Analisis Pengaruh Hubungan Ideal Tipologi Strategi and Budaya Organisasi Terhadap Kinerja. Jurnal Bisnis and Ekonomi, Vol 11 No. 1, UGM. Jogjakarta
Watts RL., 2003. Conservatism In Accounting Part I : Explanation and Implication. Accounting Horizons, September 17 No 3, 207-221.
Watts RL., 2003. Conservatism In Accounting Part II : Evidence and Research Opportunities. Accounting Horizons, Desember Vol. 17 No. 4, 287-302.
Watts RL., and Zimmerman JL., 1986. Positive Accounting Theory. Pretice Hall, Englewood Cliff, New Jersey.
Warfield, T., and J. Wild, 1992. Accounting Recognition And The Relevance Of Earnings As An Explanatory Variable For Returns. The Accounting Review 67, 821-842.
AKPM‐10 22
Wibowo, Joko, 2002. Implikasi Konservatisme Dalam Hubungan Laba-Return And Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi. Thesis, PPS Akuntansi UGM.
Widya, 2004. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pilihan Perusahaan Terhadap Akuntansi Konservatif. Thesis, PPS-UGM.
Wolk, Harry I., Michael G Tearney, and James L.D., 2001. Accounting Theory: A Conceptual and Institutional Approach. South Western College Publishing
Zwiebel, J., 1996. Dynamic Capital Structure Under Managerial Entrenchment. American Economic Review 86, 1197-1215.
AKPM‐10 23
LAMPIRAN:
1. Statistik Deskriptif
2. Hasil Regresi Pengujian H1: konflik kepentingan dan konservatisma
3. Hasil Regresi Pengujian H2: interaksi konflik kepentingan dan risiko litigasi
4. Hasil Regresi Pengujian H3: interaksi konflik kepentingan dan tipologi strategi
Tabel 1: statistik deskriptif
KON
KONFL
STR
LIT
Valid
96
96
96
96
N
Missing
0
0
0
0
Mean
-1,677
-,113
,049
-,0485
Median
-1,483
-,133
,029
-,190
Std. Deviation
1,031
,247
,877
,866
Minimum
-6,140
-1,154
-2,094
-1,680
Maximum
-,270
1,635
3,587
3,965
Keterangan:
KON = Konservatisma akuntansi , KONFL = Konflik kepentingan, LIT= Risiko litigasi, STR= tipologi strategi
Tabel 2: hasil regresi pengujian H1
Model 1: KONit = β0 + β1 KONFLit + ei
Variabel
koefisien
T hitung
Sig.
Keterangan
intercept
-1,623
-15,130
0,000
KONFL
0,238
2,236
0,028
Signifikan
R
Adj R Square
F hitung
Sign. F
= 0,225
= 0,040
= 5,000
= 0,028
AKPM‐10 24
Tabel 3: hasil regresi pengujian H2
Model 2a: KONit = β0 + β1KONFLit + β2LITit + ei
Model 2b: KONit = β0 + β1KONFLit + β2LITit + β3KONFL*LITit+ ei
Variabel
koefisien
T hitung
Sig.
Keterangan
Model 2a
Intercept
-1,620
KONFL
0,433
3,570
0,001
Signifikan
LIT
-0,367
-2,987
0,004
Signifikan
R
Adj R Square
F hitung
Sign. F
= 0,366
= 0,115
= 7,172
= 0,000
α
Model 2b
= 0,05
intercept
-1,304
KONFL
2,852
5,083
0,000
Signifikan
LIT
-0,342
-3,046
0,003
Signifikan
KONFL*LIT
-0,526
-4,398
0,000
Signifikan
R
Adj R Square
= 0,533
= 0,261
F hitung
= 12,173
Sign. F
= 0,000
α
= 0,05
AKPM‐10 25
Tabel 4: hasil regresi pengujian H3
Model 3a: KONit = β0 + β1KONFLit + β2STRit + ei
Model 3b: KONit = β0+ β1KONFLit + β2STRit + β3KONFL* STRit + ei
Variabel
koefisien
T hitung
Sig.
Keterangan
Model 3a
Intercept
-1,623
KONFL
0,246
2,322
0,022
Signifikan
STR
-0,149
-1,386
0,169
Tidak Signifikan
R
Adj R Square
F hitung
Sign. F
α
Model 3b
= 0,264
= 0,050
= 3,485
= 0,035
= 0,05
Intercept
-1,578
KONFL
0,382
3,151
0,002
Signifikan
STR
-0,198
-1,835
0,078
Tidak Signifikan
KONFL*STR
-0,760
-2,177
0,032
Signifikan
R
Adj R Square
F hitung
= 0,340
= 0,086
= 3,997
Sign. F
= 0,010
α
= 0,05

ADVANCE PRICING AGREEMENT DALAM KAITANNYA DENGAN UPAYA MEMINIMALISASI POTENTIAL TAX RISK

July 28, 2010 Leave a comment

JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH
Vol. 3, No. 1, Oktober 2008
Hal 1 – 12
ADVANCE PRICING AGREEMENT DALAM KAITANNYA
DENGAN UPAYA MEMINIMALISASI POTENTIAL TAX RISK
Mardiasmo*
A b s t r a c t
Transfer pricing has been discussed as a serious problem in multinational company
business. It is not only related with the price determination among members of groups,
but also includes the obligation on taxation. Transactions commited within members of
multinational corporation involve cross border transaction. Thus, these transactions
might create an opportunity to shift the tax burden from one country to another.
In such way, potential losses on national revenues from corporate tax might be existed.
To overcome the problem, the government has attempted to minimize the potential tax
risk by introducing an Advance Pricing Agreement (APA). The APA gives authority to
tax officials to redetermine arm’s length prices over the transactions made among
related parties. Therefore, there is certainty in assessing tax liability for each transaction
made by groups of multinational company.
To what extent that the APA will be effective to minimize potential losses on revenue
collection, and what kind of risks that might be faced by the companies if they do not
make any contract arrangement with the tax authority? To answer these questions, this
paper tries to develop a tax planning with the study case on PT XYZ.
Keywords: transfer pricing, potential tax risk, tax planning, Advance Pricing Agreement,
* Prof. Dr. Mardiasmo, Ak., MBA saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Departemen Keuangan
JAP Vol. 3, No. 1, Oktober 2008
2
PENDAHULUAN
Pesatnya pertumbuhan kegiatan
ekonomi internasional turut merangsang
berkembangnya korporasi multinasional
(multinational company). Kegiatan korporasi
multinasional sebagai group-group
perusahaan telah menembus batas-batas
negara berkembang sehingga menjadi
unit-unit bisnis yang besar dan berkuasa,
dengan konsep dan strategi yang lebih
meluas.
Ada beberapa alasan utama yang
mendorong munculnya korporasi multinasional.
Brigham dan Houston (2003)
mengidentifikasi alasan utama pertumbuhan
korporasi multinasional yaitu untuk
memperluas pasar, mencari sumber bahan
baku, mencari teknologi baru, mencapai
efisiensi, menghindari peraturan atau
kebijakan pemerintah, dan diversifikasi.
Namun demikian, terdapat tiga
permasalahan khusus yang dihadapi
korporasi multinasional (Anthony dan
Govindarajan, 2004), yaitu :
1. perbedaan budaya (cultural differences)
2. transfer pricing
3. nilai tukar mata uang (exchange rate)
Sebagian besar transaksi yang terjadi
antar anggota group korporasi multinasional
dapat dikategorikan dalam
beberapa transaksi, seperti penjualan
barang dan jasa, lisensi, royalti, paten
dan know-how, penjaminan hutang,
penjualan komponen untuk kegiatan
produksi, dan seterusnya.
Penentuan harga atas berbagai
transaksi antar anggota group korporasi
multinasional tersebut dikenal dengan
sebutan transfer pricing (harga transfer).
Transfer pricing dapat ditentukan berbeda
dengan harga wajar atau harga
yang berlaku di pasaran bebas, serta
dapat pula ditetapkan lebih tinggi atau
lebih rendah.
Transfer pricing merupakan isu
klasik di bidang perpajakan, khususnya
menyangkut transaksi internasional yang
dilakukan oleh korporasi multinasional.
John Neighbour (2002) menyatakan bahwa
transfer pricing pada awalnya hanya
merupakan isu utama bagi administrasi
perpajakan dan ahli perpajakan saja,
akan tetapi pada masa sekarang ini
transfer pricing telah menjadi pembicaraan
para politisi, ahli ekonomi dan juga
lembaga-lembaga swadaya masyarakat
menyangkut kewajiban pembayaran
pajak atas aktivitas bisnis korporasi
multinasional.
Survey yang dilakukan oleh Ernst
and Young International pada tahun
1995 menunjukkan bahwa lebih dari
80% responden mengindikasikan transfer
pricing sebagai masalah utama dalam
perpajakan yang dihadapi oleh korporasi
multinasional (Ernst and Young, 1996).
Responden tersebut terdiri dari korporasi
multinasional di delapan negara termasuk
Kanada, Amerika Serikat, Jepang dan
Inggris.
Sementara itu, berdasarkan penelitian
tim UNTC PBB yang diketuai Silvain
Plasschaert sebagaimana dinyatakan
kembali oleh Gunadi (1999) disebutkan
bahwa motivasi transfer pricing di
Indonesia terkait dengan beberapa hal
antara lain: (i) Pengurangan objek pajak,
terutama pajak penghasilan; (ii) Pelonggaran
pengaruh pembatasan kepemilikan
luar negeri; (iii) Penurunan pengaruh
depresiasi rupiah; (iv) Menguatkan tuntutan
kenaikan harga atau proteksi terhadap
saingan impor; (v) Mempertahankan
sikap low profile tanpa mempedulikan
tingkat keuntungan usaha; (vi)
Mengamankan perusahaan dari tuntutan
atas imbalan atau kesejahteraan karyawan
dan kepedulian lingkungan; dan
(vii) Memperkecil akibat pembatasan
dan risiko bisnis di luar negeri.
Advance Pricing Agreement dalam Kaitannya
dengan Upaya Meminimalisasi Potential Risk
3
Dari uraian di atas nampak bahwa
pada prinsipnya praktik transfer pricing
dapat didorong oleh alasan pajak (tax
motive) maupun alasan bukan pajak
(non-tax motive).
Transaksi-transaksi yang terjadi antar
unit bisnis group korporasi multinasional
kebanyakan merupakan cross border
transaction yang menyebabkan otoritas
pajak menduganya sebagai salah satu
bentuk pengalihan (shifting) beban pajak
dari suatu negara yang mempunyai tarif
tinggi (high tax countries) ke negara
lainnya yang mempunyai tarif pajak
lebih rendah (low tax countries). Dengan
demikian, perlu kiranya untuk menentukan
berapa besar penghasilan kena pajak
yang wajar dari unit bisnis atau cabangcabang
perusahaan dari satu group yang
beroperasi di wilayah yurisdiksinya.
Untuk mengurangi terjadinya praktik
penyalahgunaan transfer pricing oleh
korporasi multinasional, Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan memberikan
kewenangan otoritas pajak untuk
menentukan kembali harga wajar transaksi
antar pihak-pihak yang mempunyai
hubungan istimewa (associated enterprise/
related parties) dan mewajibkan Wajib
Pajak yang mempunyai transaksi dengan
pihak-pihak yang mempunyai hubungan
istimewa agar membuat perjanjian dengan
Direktur Jenderal Pajak dalam bentuk
Advance Pricing Agreement/APA (kesepakatan
harga transfer) mengenai harga
wajar produk dalam transaksi mereka.
Terkait dengan pengaturan tersebut,
paper ini akan membahas mengenai
implikasi APA terhadap perencanaan
pajak, khususnya untuk meminimalkan
potensi risiko naiknya pajak terhutang.
Selain itu, paper ini juga akan membahas
mengenai risiko yang mungkin
dihadapi perusahaan bila tidak mengadakan
kesepakatan tersebut dengan
Direktorat Jenderal Pajak.
Dengan demikian, output dari
penulisan paper ini adalah sebuah ide
tentang tax planning (perencanaan pajak)
dalam upaya meminimalisasi potential
tax risk perusahaan. Sebagai gambaran
atas implementasi dan implikasi APA,
paper ini akan mendeskripsikannya
dengan menggunakan studi kasus terhadap
PT XYZ.
Transaksi-transaksi hubungan istimewa
PT XYZ dengan related party-nya
yang berkaitan dengan penjualan, pembelian
bahan baku dan transaksitransaksi
yang terkait seperti pembayaran
royalti, paten, dan sales commission
menjadi objek permasalahan yang
dianalisis dalam paper ini dengan
mempergunakan data time series laporan
keuangan dan kontrak perjanjian
(contract agreement) dalam kaitannya
dengan tax planning sebagai upaya
meminimalisasi potential tax risk yang
berkaitan dengan transaksi hubungan
istimewa.
TAHAPAN-TAHAPAN DALAM TAX
PLANNING
Tax planning (perencanaan pajak)
merupakan bagian dari perencanaan
strategis (strategic planning) yang apabila
dikelola dengan baik akan menambah
nilai positif suatu perusahaan, begitu
pula sebaliknya, apabila tidak dikelola
dengan baik dapat menurunkan nilai
suatu perusahaan.
Dalam memformulasi tax planning,
tahapan-tahapan yang dilakukan adalah
sebagai berikut:
1. Analisis profil/topografi bisnis perusahaan.
Tahapan ini menggambarkan karakteristik
bisnis perusahaan dengan
menggali sumber data internal yang
berupa laporan keuangan dan dokumendokumen
pendukungnya, serta kontrakkontrak
perjanjian.
JAP Vol. 3, No. 1, Oktober 2008
4
2. Analisis transaksi hubungan istimewa.
Tahapan ini dilakukan untuk mendapatkan
gambaran mengenai transaksitransaksi
hubungan istimewa dan
perilaku transaksi-transaksi tersebut.
3. Analisis mengenai potential tax risk.
Tahapan ini dilakukan untuk mendapatkan
gambaran mengenai potential
tax risk atas transaksi-transaksi hubungan
istimewa, baik pengaruh internal
maupun eksternal.
4. Penyusunan tax planning untuk mereduksi
atau mengeliminasi potential tax
risk.
Pada tahapan ini akan mencari
alternatif solusi untuk meminimalisasi
potential tax risk.
ANALISIS TOPOGRAFI BISNIS DAN
TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA
PT XYZ
PT XYZ adalah perusahaan PMA
yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh
SG Co yang berkedudukan di Singapura
dan merupakan anak perusahaan dari
MNE Co yang berkedudukan di Jepang.
PT XYZ merupakan unit bisnis
manufaktur yang sangat bergantung pada
mitra bisnis utamanya yaitu:
1. MNE Sales & Marketing Co, adalah
unit bisnis pemasaran MNE Co yang
berkedudukan di Jepang, berperan
sebagai pemesan/pembeli (buyer)
produk PT XYZ sekaligus sebagai
pemasok utama bahan baku.
2. HKG Co, merupakan unit bisnis MNE
Co Ltd yang berkedudukan di Hongkong.
Perusahaan ini sebagai pemasok
bahan baku kedua terbesar
setelah MNE Sales & Marketing Co.
3. MNE Co berkedudukan di Jepang dan
merupakan pemilik hak paten,
informasi teknologi, know-how atau
hak intelektual lainnya dalam kegiatan
manufakturing yang dilaksanakan
oleh PT XYZ.
Laporan keuangan PT XYZ dapat dilihat
pada tabel berikut:
2004 2003 2002
(unit: US$)
Purchase of Material 397,851,796 4 28,162,194 2 02,947,429
Third parties 1 1,587,916 2.9% 1 8,072,951 4.2% 3 ,979,361 2.0%
Related parties 3 86,263,880 97.1% 410,089,243 95.8% 198,968,068 98.0%
Net Sales 542,994,892 5 19,857,898 2 95,648,222
Third parties 3 0,358,870 5.6% 4 0,489,955 7.8% 4 4,197,620 14.9%
Related parties 5 12,636,022 94.4% 479,367,943 92.2% 251,450,602 85.1%
Royalty and Patent 17,612,267 1 6,581,997 9 ,863,274
Third parties 36,986 0.2% 3 4,822 0.2% 2 0,713 0.2%
Related parties 1 7,575,281 99.8% 1 6,547,175 99.8% 9 ,842,561 99.8%
Sales Commission 110,062 1 87,512 2 95,156
Third parties 7,869 7.2% 1 5,207 8.1% 3 2,880 11.1%
Related parties 102,193 92.9% 1 72,305 91.9% 2 62,276 88.9%
Tabel 1 : Transaksi-Transaksi Hubungan Istimewa
Advance Pricing Agreement dalam Kaitannya
dengan Upaya Meminimalisasi Potential Risk
5
Income Statements
(Unit: US$) 2004 2003 2002
Net sales 5 42,994,892 5 19,857,898 2 95,648,222
Operating costs 5 26,153,692 5 09,031,028 2 80,021,033
EBITDA 1 6,841,200 1 0,826,870 1 5,627,189
Depreciation and amortization 1 1,897,040 1 2,306,877 1 3,161,741
EBIT 4 ,944,160 ( 1,480,007) 2 ,465,448
Less interest 8 76,227 9 45,140 1 ,423,198
EBT 4 ,067,933 ( 2,425,147) 1 ,042,250
Income tax credit/(expense) ( 949,173) 2 ,740,240 ( 3,030,018)
Net Profit / (Loss) 3 ,118,760 3 15,093 ( 1,987,768)
Estimated income tax 1 ,469,764 3 40,434 1 ,675,247
Tabel 2 : Laporan Rugi Laba PT XYZ
Dalam Tabel 2 tersebut di atas,
estimated income tax dikalkulasi berdasarkan
angka-angka laporan keuangan
komersial yang telah disesuaikan dengan
Undang-undang Pajak Penghasilan.
Dari Tabel 1 dan Tabel 2 di atas
dapat diturunkan suatu grafik yang
menggambarkan tren antara variabelvariabel
analisis terhadap pajak penghasilan
sebagai berikut:
Grafik 1 : Tren Variabel-variabel Analisis Terhadap PPh
Angka penjualan tahun 2003
mencapai US$519,857,898 atau naik
1.76 kali dibandingkan dengan angka
penjualan tahun 2002 yang berjumlah
US$295,648,222. Operating cost tahun
2003 naik 1.82 kali dibandingkan tahun
sebelumnya yaitu dari US$280,021,033
menjadi US$509,031,028. Jumlah pem-
-
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
Net sales Op cost s HAKI Inc tax
2004
2003
2002
JAP Vol. 3, No. 1, Oktober 2008
6
bayaran HAKI -termasuk dalam operating
cost- tahun 2003 meningkat 1.68 kali
dibandingkan tahun 2002 yaitu dari
US$9,865,274 menjadi US$16,581,997.
Sebaliknya pajak penghasilan tahun
2003 hanya US$340,434 atau 0.2 kali
dibandingkan tahun 2002 yang berjumlah
US$1,675,247.
Penjualan tahun 2004 adalah
sebesar US$542,994,892 atau 1.04 kali
angka penjualan tahun 2003. Operating
cost 2004 sebesar US$526,153,692 atau
mengalami kenaikan 1.03 kali dibandingkan
tahun 2003 termasuk di
dalamnya pembayaran HAKI 2004 sebesar
US$17,612,267 yang meningkat
1.06 kali dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara pajak penghasilan
tahun 2004 mencapai US$1,469,764
atau meningkat 4.32 kali lebih besar
dibandingkan tahun 2003.
Dari Grafik 1 tersebut dapat ditarik
suatu kesimpulan terkait dengan
variabel-variabel analisis yaitu bahwa
naiknya jumlah penjualan selalu diikuti
dengan naiknya operating cost termasuk
di dalamnya pembayaran HAKI akan
tetapi tidak selalu diikuti dengan dengan
kenaikan pajak penghasilan.
ANALISIS POTENTIAL TAX RISK
Banyak korporasi multinasional
mengabaikan ketentuan-ketentuan formal
dalam transaksi cross border, seperti
pembuatan kontrak atau perjanjian yang
melandasi transaksi antar mereka sehingga
banyak biaya, tenaga dan waktu dikeluarkan
jika terjadi audit pajak hanya
untuk menjelaskan formalitas dari suatu
transaksi (Enrique Macgregor, 2004).
Walaupun Undang-undang PPh
yang mengatur hal-hal yang bersifat
materiil mempunyai kedudukan lebih
tinggi (lex specialis) daripada Undangundang
KUP yang mengatur ketentuan
formal (lex generalis), kontrak atau perjanjian
antar pihak yang mendasari suatu
transaksi sangat diperlukan. Terlebih lagi
apabila transaksi tersebut melibatkan
pihak-pihak yang mempunyai hubungan
istimewa yang besarannya amat signifikan
sehingga akan menarik perhatian (eye
catching) fiskus.
Dari studi kasus pada PT XYZ, hasil
analisis terhadap potential tax risk dapat
dijabarkan berikut ini.
§ Tidak Ada Kontrak Perjanjian
- Perolehan Bahan Baku Free of Charge
Dalam penentuan harga jual assembled
product harga negosiasi yang di buat
antara PT XYZ dengan MNE Sales &
Marketing Co tidak mengikutsertakan
unsur bahan baku free of charge yang
dipergunakan dalam proses produksi
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari finished goods sehingga
harga jual dalam purchase contract
menjadi lebih rendah daripada yang seharusnya
(under valued) dan bila dibandingkan
dengan produk sejenis yang
dijual di Indonesia dapat menimbulkan
dugaan adanya transfer pricing sehingga
tidak tertutup kemungkinan fiskus akan
melakukan koreksi positif yang dapat
berakibat pada naiknya jumlah pajak
terhutang yaitu dengan menentukan
kembali harga jual produk tersebut.
- Revaluasi Nilai Persediaan
Terkait dengan sifat assembled product
yang cepat mengalami perubahan baik
model, features maupun teknologinya
sehingga mengakibatkan harga jualnya
mempunyai kecenderungan semakin
menurun. Dampak dari menurunnya
harga jual adalah nilai persediaan menjadi
over valued dan oleh karenanya harus
direvaluasi. Selisih nilai revaluasi persediaan
yang over valued setara dengan
aliran kas masuk ke PT XYZ dari MNE
Co.
Advance Pricing Agreement dalam Kaitannya
dengan Upaya Meminimalisasi Potential Risk
7
Revaluasi nilai persediaan yang dilakukan
secara rutin tiap akhir triwulan secara
potensial dapat menimbulkan dugaan
adanya praktik transfer pricing yang
tercermin dari adanya aliran kas ke PT
XYZ dari MNE Co sementara transaksi
pembelian bahan baku dilakukan dengan
MNE Sales & Marketing Co dan HKG Co.
Oleh karenanya ada kemungkinan harga
perolehan bahan baku akan dikoreksi
negatif oleh fiskus sesuai dengan arm’s
length price yang akan berdampak pada
menurunnya operating cost yang pada
akhirnya jumlah pajak terhutang akan
naik.
§ Variasi Tarif HAKI
Transaksi cross border dengan related
party seperti pembayaran royalti dan
management fee adalah salah satu target
pemeriksaan pajak. Untuk itu, kondisi
demikian harus menjadi salah satu
prioritas yang harus dipertimbangkan
dalam menyusun suatu tax planning
(Enrique Macgregor, 2004). Hal yang
sering menjadi sumber konflik antara
wajib pajak dengan fiskus dalam penggunaan
intangible assets tersebut adalah
besaran tarifnya (Glenn Desouza, 1997).
Banyaknya beban yang harus ditanggung
oleh PT XYZ berkaitan dengan penggunaan
HAKI termasuk juga perbedaan
tarif royalti yang ditetapkan dalam royalty
agreement. Terlebih untuk assembled
product, secara potensial dapat menimbulkan
dugaan adanya excessed burden
dan upaya pengalihan keuntungan dari
PT XYZ kepada MNE Co Ltd atau unit
bisnisnya sehingga fiskus dapat saja
melakukan koreksi negatif terhadap
pembayaran HAKI tersebut. Fiskus juga
akan memiliki pembenaran yang cukup
mendasar untuk melakukan koreksi
fiskal karena menduga adanya praktik
transfer pricing yang tercermin dari
meningkatnya angka penjualan secara
signifikan akan tetapi tidak diikuti oleh
meningkatnya jumlah pajak penghasilan.
§ Kewajiban Pengungkapan
Pengungkapan transaksi hubungan istimewa
dalam SPT sedikitnya memuat
informasi mengenai jenis dan besaran
transaksi serta pihak-pihak yang mempunyai
hubungan istimewa tesebut. Jika
informasi tersebut tidak diungkapkan
dalam SPT dapat berakibat SPT tersebut
dianggap tidak lengkap dan perusahaan
dapat dikira menyampaikan informasi
yang tidak benar.
§ Penetapan Kembali Jumlah Pajak
Terhutang
Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan
oleh undang-undang untuk
menentukan kembali besarnya penghasilan
dan/atau biaya sesuai dengan keadaan
seandainya di antara para Wajib Pajak
tersebut tidak terdapat hubungan istimewa.
Kewenangan ini dirumuskan di Pasal 18
ayat (3) Undang-undang PPh Tahun
2000, yang berbunyi sebagai berikut:
“Direktur Jenderal Pajak berwenang
menentukan kembali besarnya penghasilan
dan pengurangan serta menentukan utang
sebagai modal untuk menghitung besarnya
penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak
yang mempunyai hubungan istimewa
dengan Wajib Pajak lainnya sesuai
dengan kewajaran dan kelaziman usaha
yang tidak dipengaruhi oleh hubungan
istimewa”.
Dalam menentukan kembali jumlah
penghasilan dan/atau biaya tersebut
dapat dipakai beberapa pendekatan,
misalnya data pembanding, alokasi laba
berdasar fungsi atau peran serta Wajib
Pajak yang mempunyai hubungan istimewa
dan indikasi serta data lainnya.
Sampai dengan saat ini belum ada peraturan
pelaksanaan tentang ketentuan di
atas sehingga berpotensi besar adanya
perbedaan penafsiran terhadap pasal
tersebut.
JAP Vol. 3, No. 1, Oktober 2008
8
§ Potensi Denda Pajak dan Pajak
Berganda
Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor
SE-01/PJ.7/2003 tentang Kebijakan
Pemeriksaan Pajak disebutkan bahwa
untuk kasus-kasus transfer pricing jangka
waktu pemeriksaan ditetapkan selama 8
bulan dan dapat diperpanjang menjadi 2
tahun. Selain itu, disebutkan pula adanya
pemeriksaan yang didasarkan permintaan
khusus Direktur P4 yang waktunya
penyelesaiannya tidak disebutkan.
Secara umum semua jenis pemeriksaan
pajak akan daluwarsa selama 10 tahun.
Memang tidak mudah untuk mendefinisikan
dan menjabarkan angka-angka
koreksi fiskal yang menyangkut hubungan
istimewa sebagaimana juga halnya yang
terjadi di dalam transaksi-transaksi antara
PT XYZ dengan mitra bisnisnya. Akan
tetapi dengan mengacu kepada surat
edaran tersebut di atas diperkirakan
denda pajak yang harus ditanggung oleh
PT XYZ akan mencapai maksimum 48%
dari pajak yang kurang dibayar sebagai
akibat dilakukannya koreksi oleh fiskus
terhadap transaksi-transaksi hubungan
istimewa.
Disamping untuk menghindari pengenaan
pajak berganda, ketentuan tersebut juga
memberikan kewenangan apabila terjadi
masalah transfer pricing yang menurut
salah satu negara tidak mencerminkan
transaksi yang arm’s length, maka harga
transaksi dimaksud dapat dikoreksi oleh
otoritas pajak negara tersebut.
Pajak berganda dapat terjadi apabila atas
objek yang sama dikenakan pajak lebih
dari satu kali. Dalam hal ini sebagai
contoh adalah pembayaran HAKI
kepada MNE Co dan MNE Sales &
Marketing Co telah dipotong pajak
penghasilan (withholding tax) pasal 26
tapi kemudian biaya-biaya tersebut dikoreksi
oleh fiskus. Di lain pihak MNE
Co dan MNE Sales & Marketing Co
melaporkan pembayaran HAKI yang diterima
dalam laporan pajak mereka dan
withholding tax pasal 26 dijadikan uang
muka pajak (tax credit). Jika penetapan
pajak dimaksud merupakan hasil dari
koreksi terhadap transfer pricing, maka
negara lainnya, dalam hal ini Jepang,
wajib melakukan correlative adjustment.
Apabila Jepang menolak melakukannya
maka yang akan terjadi adalah pengenaan
pajak berganda yang harus ditanggung
oleh MNE Co dan MNE Sales &
Marketing Co.
Pada tahap ini, sesuai dengan ketentuan
pasal 9 dari OECD Model, kedua
competent authorities akan membahasnya.
Bila pembahasan antara competent
authorities tersebut tidak mencapai titik
temu maka tidak ada upaya hukum lain
untuk menyelesaikan masalah tersebut
kecuali mengajukan keberatan dan banding
atas putusan tersebut kepada Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Jika
ada pajak yang masih kurang dibayar
sebelum banding diajukan ke BPSP maka
50% dari kekurangannya tersebut harus
dilunasi terlebih dulu. Paling sedikit dibutuhkan
waktu selama 2 tahun untuk
mengajukan perkara ini, dimana satu
tahun diperlukan untuk pemeriksaan pajak
dan satu tahun lagi untuk proses keberatan.
Keputusan BPSP bersifat final dan sementara
itu kapan putusan harus dibuat dan
dikeluarkan oleh BPSP tidak ada peraturan
yang mengaturnya, sehingga kepastian
hukumnya menjadi tidak menentu
(uncertainty).
ADVANCE PRICING AGREEMENT
(APA) SEBAGAI SOLUSI TRANSFER
PRICING
Undang-undang PPh Tahun 2000
Pasal 18 ayat (3a) menyatakan, “Direktur
Jenderal Pajak berwenang melakukan
perjanjian dengan Wajib Pajak dan
bekerja sama dengan otoritas pajak
negara lain untuk menentukan harga
Advance Pricing Agreement dalam Kaitannya
dengan Upaya Meminimalisasi Potential Risk
9
transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai
hubungan istimewa sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku
selama suatu periode tertentu dan mengawasi
pelaksanaannya serta melakukan
renegosiasi setelah periode tertentu tersebut
berakhir”.
Dalam penjelasan pasal tersebut
disebutkan “kesepakatan harga transfer
(Advance Pricing Agreement / APA)
adalah kesepakatan antara Wajib Pajak
dengan Direktur Jenderal Pajak mengenai
harga jual wajar produk yang dihasilkannya
kepada pihak-pihak yang mempunyai
hubungan istimewa (related parties)
dengannya. Tujuan diadakannya APA
adalah untuk mengurangi terjadinya
praktik penyalahgunaan transfer pricing
oleh perusahaan multinasional.
Persetujuan antara wajib pajak
dengan Direktur Jenderal Pajak dapat
mencakup beberapa hal antara lain
harga jual produk yang dihasilkan,
jumlah royalti, dan lain-lain, tergantung
pada kesepakatan. Keuntungan dari APA
selain memberikan kepastian hukum
dan kemudahan penghitungan pajak,
fiskus tidak perlu melakukan koreksi
atas harga jual dan keuntungan produk
yang dijual wajib pajak kepada perusahaan
dalam group yang sama. APA
dapat bersifat unilateral, yaitu merupakan
kesepakatan antara Direktur Jenderal
Pajak dengan wajib pajak atau bilateral,
yaitu kesepakatan antara Direktur Jenderal
Pajak dengan otoritas perpajakan negara
lain yang menyangkut wajib pajak yang
berada di wilyah yurisdiksinya”.
PENUTUP
a. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan
pembahasan data sebagaimana telah
diuraikan di atas, dapat dibuat beberapa
kesimpulan sebagai berikut:
1. Potential tax risk dapat diakibatkan
karena faktor-faktor internal, antara
lain:
- Metode transfer pricing yang dipergunakan
mengakibatkan harga jual
produk, terutama produk OEM, lebih
rendah dari yang seharusnya karena
tidak menambahkan unsur bahan
baku free of charge sebagai komponen
produksi. Penetapan harga
jual yang lebih rendah tersebut dapat
mengakibatkan timbulnya koreksi
pajak pada sisi penjualan.
- Aliran kas masuk yang diterima
dari MNE Co Ltd atau sebaliknya
aliran kas keluar kepada MNE Co
Ltd sebagai konsekuensi dari revaluasi
persediaan yang disebabkan
oleh fluktuasi harga, dapat menimbulkan
adanya koreksi pajak terutama
pada sisi pembelian.
- Transaksi hubungan istimewa yang
tidak dilengkapi dengan dokumendokumen
perjanjian akan menimbulkan
beban pembuktian yang
sangat berat apabila terjadi pemeriksaan
pajak karena bagaimanapun
suatu transaksi yang terjadi yang
melibatkan pihak-pihak yang mempunyai
hubungan istimewa terlebih
lagi yang bersifat cross border
kelengkapan dokumen sangatlah
penting untuk dipersiapkan sebelum
transaksi tersebut dilaksanakan.
2. Sementara faktor-faktor eksternal yang
dapat menimbulkan potential tax risk,
antara lain:
- Penetapan kembali transaksitransaksi
PT XYZ berkaitan dengan
related party yang dapat mengakibatkan
naiknya jumlah pajak
terhutang.
- Denda kenaikan beban pajak
maksimum 48% dari pajak terhutang
sebagai akibat koreksi pajak oleh
fiskus.
JAP Vol. 3, No. 1, Oktober 2008
10
- Waktu audit pajak untuk transaksi
transfer pricing paling sedikit membutuhkan
waktu 8 bulan dan dapat
diperpanjang sampai 2 tahun.
- Apabila Wajib Pajak keberatan atas
hasil koreksi pajak oleh fiskus,
keberatan dapat diajukan dan
dapat diteruskan dengan banding
ke BPSP apabila keberatan Wajib
Pajak di tolak. Pengajuan banding
tidak menunda kewajiban pembayaran
pajak yang diakibatkan oleh
koreksi fiskus sementara jangka
waktu penyelesaian sengketa dan
keputusan hakim BPSP tidak dapat
dipastikan.
- Kemungkinan terjadi double taxation
apabila koreksi fiskal yang dilakukan
oleh otoritas pajak Indonesia
tidak diikuti dengan correlative
adjustment dari mitra P3B lainnya.
3. Undang-undang nomor 17 Tahun
2000 tentang Pajak Penghasilan pasal
18 ayat (4) telah memuat ketentuan
tentang APA, akan tetapi dari pihak
otoritas fiskal tidak pernah mengeluarkan
peraturan pelaksanaannya sehingga
membuat para Wajib Pajak tidak
mempunyai keyakinan dan kemauan
untuk membuat APA dengan Direktur
Jenderal Pajak. Walaupun demikian
para ahli dan praktisi perpajakan
yakin bahwa APA dapat mengeliminasi
potential tax risk akibat transaksi
hubungan istimewa.
4. Secara yuridis fiskal manfaat membuat
APA dengan Direktur Jenderal Pajak
akan memberikan manfaat-manfaat
antara lain:
- Adanya kepastian hukum sehingga
manajemen perusahaan dapat menjalankan
bisnisnya dengan lebih
tenang dan tidak khawatir mengenai
status transaksinya karena fiskus
tidak akan melakukan koreksi terhadap
transaksi-transaksi yang melibatkan
related party.
- Sengketa pajak yang disebabkan
oleh adanya perbedaan persepsi
atas suatu transaksi maupun peraturan
tertentu yang dapat berdampak
pada dikoreksinya pajak
terhutang dapat dieliminasi.
- Mudah dalam melakukan penghitungan
pajak, karena adanya
kepastian bahwa fiskus tidak akan
melakukan penghitungan atau penetapan
pajak terhutang yang diakibatkan
oleh adanya transaksitransaksi
yang melibatkan related
party.
- Jangka waktu pemeriksaan pajak
lebih singkat karena transaksitransaksi
yang melibatkan related
party tidak termasuk objek pemeriksaan
sehingga waktu yang dibutuhkan
hanya 2 bulan.
- Dimungkinkan melakukan renegosiasi
dengan otoritas pajak terhadap
APA yang pernah disepakati
sebelumnya sesuai dengan dinamika
usaha perusahaan.
b. Saran-Saran
Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan
di atas, diusulkan beberapa saran untuk
dipertimbangkan oleh manajemen PT
XYZ untuk meminimalisasi potential tax
risk, antara lain:
1. Memperbaiki bentuk contract agreement
yang ada terutama yang
berkaitan dengan related party.
Contract agreement tersebut sebaiknya
memuat secara jelas definisi dan
dasar transaksi, sehingga tidak menimbulkan
pemahaman lain selain
apa yang tertulis di dalam contract
agreement tersebut.
2. Dokumentasi yang dapat menjelaskan
transaksi OEM dan hubungannya
dengan pembayaran royalti. Hal
Advance Pricing Agreement dalam Kaitannya
dengan Upaya Meminimalisasi Potential Risk
11
ini penting dilakukan karena konsep
OEM yang diaplikasikan oleh PT
XYZ jarang terjadi. Kebanyakan
produk OEM bersifat parsial dan
kontrak putus dalam arti produk
tersebut di pesan dan dipasarkan
tanpa ada kewajiban pembayaran
royalti.
3. Audit pajak yang berkaitan dengan
transfer pricing sangat erat hubungannya
dengan dokumentasi,
kekurangan atau ketiadaan dokumen
pendukung yang berkaitan dengan
transaksi tersebut dapat menjadi
objek koreksi fiskal. Disarankan agar
perusahaan mempersiapkan dokumendokumen
yang berkaitan dengan:
- Gambaran umum tentang bisnis
perusahaan dan hubungan keterkaitan
bisnis antar group korporasi.
- Jenis-jenis transaksi yang berkaitan
dengan related party.
- Metode transfer pricing yang dipergunakan.
- Informasi pendukung terkait
transaksi hubungan istimewa
berikut analisisnya termasuk
perbandingannya jika memungkinkan.
- Kondisi-kondisi khusus yang
mendorong terjadinya transfer
pricing seperti strategi penetrasi
pasar, dampak dari transfer pricing
terhadap perusahaan dan
related party-nya.
4. APA sebagai alternatif untuk menghindari
koreksi fiskal atas transaksi
hubungan istimewa layak untuk dipertimbangkan.
Disarankan sebelum
memutuskan membuat APA dengan
Direktur Jenderal Pajak, sebaiknya
PT XYZ berkonsultasi terlebih dahulu
dengan pihak-pihak related party
agar dapat tercipta kesamaan pandangan
serta manfaat yang maksimal
dari APA. Dikarenakan transaksi
antara PT XYZ dengan related partynya
merupakan cross border
transaction, penggunaan Mutual
Agreement Procedure sangat
disarankan untuk mengeliminasi
potential tax risk secara maksimal.
JAP Vol. 3, No. 1, Oktober 2008
12
DAFTAR PUSTAKA
Anthony, Robert N. and Govindarajan,
Vijay, 2003, Management Control
System. eleventh edition, Mc.
Graw-Hill.
Brigham, Eugene F. and Houston, F. Joel.,
2003, Fundamentals of Financial
Management, tenth edition,
Mc.Graw-Hill.
Desai, Nishith, 2002, Transfer Pricing
Problems, Strategies and Documentation:
Recent International
Case Law on Transfer Pricing,
White paper, Nishsith Desai
Associated, India, …………………….
http://www.nishithdesai.com
Gunadi, 1994, Transfer Pricing: Suatu
Tinjauan Akuntansi Manajemen
dan Pajak, Bina Rena Pariwara,
Jakarta
______ , 1997, Pajak Internasional, Edisi
Revisi. Lembaga Penerbit FEUI,
Jakarta.
Feinschreiber, Robert, 1992, Advance
Pricing Agreements: Advantageous
or Not?, CPA Journal Online,
http://www.luca.com/cpajournal/ol
d/12650269.htm
Hansen, Fay, 2004, Best Practices in Tax
Planning, International Transfer
Pricing Journal,…………………………
http://www.businessfinancemag.co
m
Henshall, John, 2006, Transfer Pricing
and Intellectual Property.
International Transfer Pricing
Journal,
http://www.buildingpvalue.com
Macgregor, Enrique, 2004, Transfer
Pricing: A Roadmap for CEOs.
International Transfer Pricing
Journal,
http://www.findarticles.com/p/articl
es/
Neubig, Tom, 2004, Tax Risk and Strong
Corporate Governance.
International Transfer Pricing
Journal,
http://www.findarticles.com/p/articl
es/
OECD, 1995, Transfer Pricing Guidelines
for Multinational Enterprises and
Tax Administrations, OECD, Paris
Santoso, Iman, 2004, Advance Pricing
Agreement dan Problematika
Transfer Pricing Dari Perspektif
Perpajakan Indonesia, Jurnal
Akuntansi dan Keuangan,
Universitas Kristen Petra,
http://puslit.petra.ac.id
Widiyanto, Agus, 2006, “Advance
Pricing Agreement Dan Implikasinya
Terhadap Perencanaan Pajak
Dalam Rangka Meminimalisasi
Potensi Risiko Kerugian Akibat
Beban Pajak (Studi Kasus Pada PT
XYZ)” 、Tesis Program MM,
Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta.
Zain, Mohammad, 2003, Manajemen
Perpajakan, Salemba Empat,
Jakarta.

PROSEDUR AKUNTANSI

July 28, 2010 Leave a comment

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
BUKU 4
PROSEDUR AKUNTANSI
Pokja IV
Evaluasi Pembiayaan & Informasi Keuangan Daerah
Tim Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
BUKU 4 PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
i
KATA PENGANTAR
Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan
manajemen keuangan yang sehat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
105 Tahun 2001, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan
sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk Peraturan
Daerah. Sistem tersebut sangat diperlukan dalam memenuhi kewajjiban
pemerintah daerah dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan
daerah yang bersangkutan.
Dalam buku-2 Pos-Pos Neraca dan Buku-3 Pos-Pos Perhitungan Anggaran
telah disebutkan bahwa pemahaman mengenai pedoman akuntansi pos-pos
tersebut mencakup pengertian dari masing-masing pos neraca, proses
pencatatan dan dokumen terkait, saldo normal (debet atau kredit), jurnal standar
yang berkaitan dengan pos tersebut, pengukuran nilai, dan pengungkapan yang
diperlukan untuk kejelasan dari pos tersebut. Sebagai kelengkapan sistem yang
terintegrasi diperlukan penggambaran bagan arus dokumen sumber (flowchart),
yang akan membantu pemahaman penerapan sistem yang bersangkutan.
Bagan arus dokumen sumber yang dimaksud meliputi penggambaran
prosedur pencatatan beberapa transaksi yang berkaitan dengan pos-pos
tertentu. Dengan adanya bagan arus tersebut maka diharapkan pelaksana
manajemen keuangan di daerah akan lebih mengerti mengenai penerapan
sistem secara visual. Bagan arus ini juga akan bermanfaat sebagai bimbingan
pada tahap awal penerapan sistem dimana pada umumnya penerapan sistem
komputerasi masih berjalan secara paralel dengan penerapan secara manual.
Buku-4 Prosedur Akuntansi ini diharapkan akan membantu penerapan
sistem akuntansi keuangan daerah sehingga untuk waktu yang tidak terlalu
lama, pemerintah daerah telah mampu menghasilkan Laporan
Pertanggungjawaban Keuangan. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan
Daerah menuntut adanya pemahaman utuh dari pelaksana manajemen
keuangan daerah dan adanya penyempurnaan secara terus-menerus dari
instansi yang berkewenangan sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah daerah sebagai bagian dari kepemerintahan yang baik (good
governance) dapat menjadi kenyataan.
Jakarta, 9 Januari 2002
Tim Penyusun
BUKU 4 PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
ii
DAFTAR ISI
halaman
KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………………. i
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………………….. ii
Siklus Keuangan Daerah ………………………………………………………………………………… 1
Siklus Keuangan Daerah (Terinci) ……………………………………………………………………. 3
Kerangka Umum Sistem Informasi Keuangan Daerah ………………………………………… 6
Kerangka Umum Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ……………………………………….. 8
Bagan Arus Prosedur Penyusunan Anggaran ……………………………………………………. 10
Bagan Arus Prosedur Akuntansi Anggaran (APBD) ……………………………………………. 13
Bagan Arus Prosedur Akuntansi Alokasi Anggaran…………………………………………….. 15
Bagan Arus Prosedur Akuntansi Pendapatan…………………………………………………….. 17
Bagan Arus Prosedur Akuntansi Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)………. 19
Bagan Arus Prosedur Akuntansi Belanja Operasional Beban Tetap ……………………… 22
Bagan Arus Prosedur Akuntansi Pertanggungjawaban ……………………………………….. 24
Bagan Arus Prosedur Akuntansi Belanja Modal Beban Tetap………………………………. 26
Bagan Arus Prosedur Akuntansi Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)……… 28
Bagan Arus Prosedur Akuntansi Penyertaan Modal Pemerintah/Invest Permanen …. 31
Bagan Arus Prosedur Akuntansi Pencatatan Aset Tetap …………………………………….. 34
Bagan Arus Prosedur Akuntansi Penghapusan Aset Tetap …………………………………. 36
Bagan Arus Prosedur Akuntansi Pembentukan Dana Cadangan………………………….. 38
Bagan Arus Prosedur Akuntansi Pencairan Dana Cadangan……………………………….. 40
Bagan Arus Prosedur Akuntansi Penerimaan Pembiayaan Dari
Penjualan Aset Daerah …………………………………………………………………………………… 42
Bagan Arus Prosedur Pelaporan DAU & DAK Ke Menteri Keuangan ……………………. 44
Bagan Arus Prosedur Pelaporan APBD ke DPRD………………………………………………. 46
(Anggaran)
SIKLUS KEUANGAN DAERAH
Pelaporan
(Perhitungan
Realisasi Anggaran)
Pembukuan dan
Perhitungan
Pelaksanaan Belanja
Operasional dan
Belanja Modal
Penerimaan
Pendapatan
Penelaahan Otorisasi
Kredit Anggaran
Penyusunan
Anggaran
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
2
SIKLUS KEUANGAN DAERAH (ANGGARAN)
1. Siklus keuangan daerah dimulai dengan penyusunan anggaran. Penyusunan
Anggaran dimulai dengan menganalisis Laporan Pertanggungjawaban tahun
lalu yang menghasilkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD). RAPBD akan dibahas dengan DPRD dan menjadi Perda APBD.
2. Untuk merealisasi pelaksanaan APBD, maka dibuat Otorisasi Kredit Anggaran
(OKA), Lembaran Kerja (LK) dan Petunjuk Operasional (PO) Penyusunan OKA
ini dilakukan oleh Unit Anggaran dengan Saruan kerja berdasarkan usulan
OKA, LK dan PO yang disampaikan oleh Satuan Kerja. OKA, LK, dan PO
selanjutnya disahkan oleh Kepala Unit Anggaran.
3. Satuan Kerja melakukan pemungutan pendapatan dan melakukan penyetoran
dana ke kas daerah dengan STS dan melakukan realisasi pengeluaran dengan
SPM . STS dan SPM tersebut akan menjadi dokumen sumber pembukuan
pendapatan dan belanja.
4. Unit Pembukuan akan menerima dokumen sumber pendapatan dan
pengeluaran (APBD, OKA, STS, SPM) dan membukukannya secara periodik.
Pada akhir tahun, Unit Pembukuan membuat Laporan Pertanggungjawaban
berupa Laporan Perhitungan APBD, Neraca dan Laporan Arus Kas yang
selanjutnya diserahkan ke Unit Perhitungan Anggaran untuk dianalisis.
5. Unit Perhitumgam Anggaran menganalisis Laporan Pertanggungjawaban dan
melengkapi Laporan Pertanggungjawaban tersebut dengan Nota Perhitungan
Anggaran. selanjutnya Laporan Pertanggungjawaban (Laporan Perhitungan
Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Nota Perhitungan Anggaran)
disampaikan ke pada Kepala Daerah.
6. Kepala Daerah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban ke DPRD
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Laporan
Pertanggungjawaban
UNIT PEMBUKUAN PANITIA ANGGARAN DPRD
SIKLUS KEUANGAN DAERAH (TERINCI)
UNIT ANGGARAN DAN UNIT UNIT PERBENDAHARAAN SATKER
UNIT PERHITUNGAN PENDAPATAN DAERAH KAS DAERAH

























































































































































































































































































































































































































































































































Laporan Perhitungan
Anggaran, Neraca,
Aliran Kas, Nota
Perhitungan
Perhitungan
Anggaran
Buku Besar/
Rekening
Penyusunan
Anggaran
Penelaahan
RAPBD
Pembuku
an
Lap. Perhitungan
Anggaran, Neraca,
Aliran Kas
Rancangan
APBD
Rancangan
APBD
Usulan OKA Rancangan APBD
Pembahasan
RAPBD dgn
Panitia Anggaran
APBD
APBD
APBD
Pembuatan OKAOKA
APBD
OKA
OKA
APBD
OKA
OKA
Pelaksanaan
anggaran
STS STS
Terbitkan
SPM
STS
SPP SPP
SPM
STS
SPP
Penerimaan dan
Pembayaran Kas
Buku Kas Umum
Daerah
APBD
OKA
STS
SPM
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
4
SIKLUS KEUANGAN DAERAH (TERINCI)
1. Unit Anggaran bersama dengan Unit Bina Pendapatan Daerah, melakukan
penyusunan anggaran dengan melihat masukan baik berupa data keuangan
tahun sebelumnya (Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Aliran Kas, dan
Nota Perhitungan) maupun berupa usulan Otorisasi Kredit Anggaran (OKA)
dari masing-masing Satuan Kerja.
2. Penyusunan anggaran oleh Unit Keuangan menghasilkan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yang selanjutnya akan
diserahkan ke Panitia Anggaran yang terdiri dari Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda), Unit Pengawasan Daerah, Unit-unit
Keuangan, Unit Pembinaan Pendapatan Daerah, Unit Bina Program, Satuan
Kerja yang bersangkutan, dan Satuan Kerja terkait untuk ditelaah.
3. RAPBD yang telah ditelaah oleh Panitia anggaran selanjutnya dibahas oleh
Panitia Anggaran dengan DPRD. DPRD lebih lanjut menyetujui RAPBD
menjadi APBD dan menyerahkannya ke Unit Anggaran dan Unit Pendapatan
Daerah.
4. Sesudah Pemerintah Daerah mensahkan APBD menjadi Perda APBD, Unit
Anggaran akan membuat OKA sesudah melakukan pembahasan dengan
Satuan Kerja yang terkait. OKA-OKA tersebut diserahkan oleh Unit Anggaran
ke Satuan Kerja yang terkait. Disamping itu Unit Anggaran juga menyerahkan
APBD dan OKA ke Kas Daerah, Unit perbendaharaan dan Unit Pembukuan.
5. Berdasarkan OKA yang diterima, Satuan Kerja mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk realisasi belanja dan Surat Tanda Setoran (STS)
untuk penyetoran pendapatan ke Unit Perbendaharaan.
6. Unit Perbendaharaan menerima SPP dan melakukan penelitian SPP tersebut
dengan OKA, Lembar Kerja maupun Petunjuk Operasional yang ada di Unit
Perbendaharaan dan selanjutnya menerbitkan Surat Pemerintah Membayar,
Unit perbendaharaan juga mensahkan STS yang diserahkan oleh Satuan Kerja
dengan mencap STS tersebut. SPM tersebut diserahkan oleh Unit
Perbendaharaan ke Kas daerah dan Unit Pembukuan.
7. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan belanja operasional, belanja modal,
dan penerimaan pendapatan daerah, Kas Daerah melaksanakan kegiatan
yang berkaitan dengan penerimaan, pendapatan, pengeluaran, dan belanja
berdasarkan SPM dan STS yang telah disahkan oleh Unit Perbendaharaan.
Pelaksanaan kegiatan ini dicatat dalam Buku Besar Kas Umum.
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
5
8. Anggaran dan Realisasi APBD secara keseluruhan akan dibukukan secara
computerized oleh Unit Pembukuan dan hasilnya dalam bentuk Buku Besar
Pengeluaran. Pada akhir periode anggaran, sistem akuntansi berbasis
komputer ini menghasilkan Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, dan Aliran
Kas.
9. Unit Perhitungan selanjutnya melakukan perhitungan anggaran yang akan
menghasilkan Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Aliran Kas, dan Nota
Perhitungan sebagai wujud Laporan Pertanggungjawaban Keuangan oleh
pemerintah daerah dalam rangka memenuhi akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah pada khususnya dan akuntabilitas publik pada umumnya.
10. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan diatas akan menjadi umpan balik
dalam penyusunan anggaran di tahun anggaran berikutnya.
KERANGKA UMUM SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
UNIT PENDAPATAN DAERAH UNIT-UNIT KEUANGAN UNIT PERLENGKAPAN KEPALA DAERAH















































































SERVER
PC PC PC PC
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
7
KERANGKA UMUM
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai karakteristik sbb:
1. Centralized Database
Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD) merupakan sistem
akuntansi yang berbasis relational database dengan pola database
tersentralisir (centralized single database) yang dapat diakses oleh seluruh
unit. Dengan digunakannya centralized single database maka pengelolaan
database ini lebih mudah karena kesamaan master table referensi selalu
terjamin dan database selalu dalam kondisi normal. Selain itu penggunaan
single database ini tidak membutuhkan proses upload dan download karena
seluruh user terhubung ke database melalui Local Area Network (LAN).
Dengan centralized single database, maka para user dapat berbagi
penggunaan data, sehingga untuk data yang sama, user tidak perlu menginput
kembali. Namun demikian kewenangan user atas suatu data dalam tabel
dibatasi sesuai dengan tugas pokok user tersebut, sehingga tidak seluruh user
berhak mengubah record dalam suatu tabel.
2. Distributed Access With Group of Users
Database Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah tersentralisir di Unitunit
Keuangan, namun database ini dapat diakses oleh seluruh user yang
punya otorisasi. Owner database ini adalah Unit Perbendaharaan, sehingga
unit ini mempunyai privilege tertinggi. User yang lain diberi hak membaca atau
mengupdate tabel-tabel tertentu. Misalkan Unit Perlengkapan diberi hak
membaca tabel SPMU tapi tidak dapat mengupdatenya, namun Biro
Perlengkapan ini diberi hak membaca dan mengupdate tabel rincian aset
tetap. Dengan distributed access ini maka Kepala Daerah setiap saat dapat
memantau perkembangan realisasi APBD.
3. Wide Area Network (WAN) dan Local Area Network (LAN)
Seluruh user atau pengguna Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah
terhubung dalam suatu jaringan WAN. WAN merupakan jaringan yang
menghubungkan antar LAN. Dengan WAN dan LAN ini seluruh user dapat
mengakses Database SIAKD yang terletak di Server. Untuk kepentingan
security maka seluruh transfer data antar LAN harus dalam kondisi encrypted.
Untuk setiap koneksi antar LAN juga digunakan firewall sehingga hanya user
yang punya otorisasi yang dapat masuk ke sistem.
SATKER UNIT PEMBUKUAN DAN UNIT PERHITUNGAN KEPALA DAERAH
KERANGKA UMUM SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH 







































































































































































Dokumen
Sumber
Dokumen
Sumber
Jurnal
Buku Besar
Laporan
Keuangan
Laporan
Keuangan
Laporan
Keuangan
Buku
Pembantu
Posting
Penjurnalan
Pelaporan
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
9
KERANGKA UMUM SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
1. Satuan Kerja memberikan dokumen-dokumen sumber (DS) seperti Surat
Perintah Membayar Uang (SPMU) dan Surat Tanda Setoran (STS) dari
transaksi keuangannya kepada Unit Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Unit Pembukuan dan Unit Perhitungan melakukan pembukuan bulanan DS
tersebut dengan menggunakan komputer akuntansi (komputer yang telah
disiapkan untuk keperluan akuntansi) termasuk perangkat lunak (software)
akuntansi.
3. Dari proses akuntansi tersebut dihasilkan Jurnal yang sekaligus diposting
kedalam Buku Besar dan Buku Pembantu secara otomatis untuk setiap Satuan
Kerja.
4. Bila dokumen di atas telah diverifikasi dan benar maka dilanjutkan dengan
proses komputer untuk pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
5. LPJ dikirimkan kepada Kepala Daerah sebagai pertanggung jawaban Satuan
Kerja atas pelaksanaan anggaran, satu copy dikirim kepada Satuan Kerja
yang bersangkutan untuk kebutuhan pertanggungjawaban dan manajemen,
satu copy untuk arsip Unit Perhitungan.
LPJ konsolidasi juga harus diberikan kepada Kepala Daerah agar dapat
mengetahui keseluruhan realiasi APBD pada suatu periode.
SATUAN KERJA UNIT ANGGARAN PANITIA ANGGARAN DPRD UNIT PERBENDAHARAAN UNIT PEMBUKUAN
BAGAN ARUS PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN 





































































































































































































































































































































































































Perevisian
RAPBD
Bahas & Rekam
OKA, LK, PO dgn
Sat. Kerja
Pembuatan
SKO
Ke Proses
Akuntansi
Anggaran
APBD yg
disetujui
APBD
APBD yg
disetujui
APBD yg
Disetujui
RAPBD Hasil
Perbaikan
SKO
Draft RAPBD
Penyusunan
Usulan OKA, LK,
PO.
Rekam dan
konsolidasi Usulan
OKA, LK, PO
Penelaahan
Draft RAPBD
Pembahasan
RAPBD
Penyusunan
draft RAPBD
Propeda
Repetada
Renstra
Lap. Keu.
Tahun lalu
Ptjk Operasional
Lembaran Kerja
Usulan OKA
OKA Konsolid.
OKA Konsolidasi
draft RAPBD
draft RAPBD
RAPBD
RAPBD
RAPBD
RAPBD
Persetujuan
APBD
Ptjk Operasional
Lembaran Kerja
LK
PO
OKA
LK
PO
OKA
LK
PO
APBD
Ke Proses
Akuntansi
Alokasi
Anggaran
RAPBD Hasil
RAPBD Hasil
Perbaikan
Usulan OKA
Pengesahan
APBD
APBD
OKA
LK
PO
OKA
APBD yg
disetujui
APBD yg
Disetujui
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
11
PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN
1. Untuk menerapkan penyusunan anggaran berdasarkan kinerja yang
menggambarkan klasifikasi anggaran berdasarkan kegiatan dan fungsi maka
anggaran harus disusun oleh setiap Satuan Kerja yang mewakili fungsi
pemerintahan daerah dengan mengacu pada Rencana Strategik (Renstra)
masing-masing. Renstra ini harus disusun oleh Satuan Kerja dalam koherensi
dengan Program Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Propeda).
Berdasarkan Renstra, setiap Satuan Kerja menyusun usulan OKA yang
mencakup OKA Pendapatan (dulu Daftar Isian Pendapatan Daerah), Belanja
Operasi (dulu mirip dengan Daftar Usulan Kegiatan Daerah), Belanja Modal
(dulu mirip dengan Daftar Usulan Pembangunan Daerah), usulan Lembaran
Kerja (LK), Petunjuk Operasional (PO). Jika Pemerintah Daerah masih
mengeluarkan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada), maka
seluruh OKA yang disusun berdasarkan Renstra ini masih harus disesuaikan
sedapat mungkin dengan Repetada.
2. Setelah usulan OKA, LK dan PO disusun, masing-masing Satuan Kerja
menyerahkan usulan OKA, LK dan OKA tersebut kepada Unit Anggaran untuk
dikonsolidasikan menjadi OKA Konsolidasi Pemda secara keseluruhan.
Pengkonsolidasian OKA oleh Unit Anggaran dimaksudkan tidak saja untuk
merekam seluruh kegiatan dan dana yang diusulkan oleh masing-masing
Satuan Kerja, melainkan yang lebih penting adalah untuk meyakinkan apakah
usulan kegiatan telah sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan
dalam renstra. Sesudah konsolidasi OKA, Unit Anggaran menyusun Draft
RAPBD dan menyerahkan ke Panitia Anggaran
3. Panitia Anggaran yang terdiri atas Bappeda, Unit Pengawasan Daerah, Unitunit
Keuangan, Unit Perlengkapan, Unit Pembinaan Pendapatan Daerah,
melakukan penelahaan terhadap Draft RAPBD. Penelaahan anggaran oleh
Panitia Anggaran ini jauh lebih mendalam dan mencakup pertimbangan yang
lebih luas seperti kesesuaian dengan Program Pembangunan Nasional
(Propenas), Repetada, prediksi pendapatan daerah, evaluasi teknis
pelaksanaan, dukungan kelembagaan dan sumber daya manusia, dan
keselarasan antar regional serta arah pembangunan nasional.
4. Hasil penelaahan oleh Panitia Anggaran berupa RAPBD diserahkan ke DPRD
kepada Unit Anggaran untuk dibahas secara bersama antara Panitia Anggaran
dnegan DPRD. Jika ada unsur-unsur dalam RAPBD yang perlu diperbaiki
maka Panitia Anggaran memperbaiki RAPBD tersebut. Hasil perbaikan
tersebut dibahas lagi untuk disetujui DPRD menjadi APBD. APBD yang telah
disetujui oleh DPRD diserahkan ke Unit Anggaran.
5. APBD selanjutnya disahkan oleh Pemerintah. APBD yang telah disahkan
didistribusikan ke Unit Perbendaharaan sebagai acuan dalam penerbitan
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
12
SPMU, Unit Pembukuan sebagai dokumen sumber untuk pembukuan APBD,
dan Arsip di Unit Anggaran.
6. Setelah APBD disahkan oleh pemerintah, Unit Anggaran melakukan
pembahasan Otorisasi Kredit Anggaran, Lembaran Kerja, dan Petunjuk
Operasi dengan Satuan Kerja. Selanjutnya OKA, LK, dan PO yang telah
disetujui didistribusikan ke Satuan Kerja untuk pengajuan SPP, Unit
Perbendaharaan untuk penerbitan SPMU, Unit Pembukuan sebagai dokumen
sumber pembukuan alokasi anggaran dan satu Arsip di Unit Anggaran.
7. Berdasarkan OKA, PO, dan LK Unit Perbendaharaan menyusun Surat
Keputusan Otorisasi dalam rangka pengendalian Kas Daerah.
8. Berdasarkan APBD Unit Pembukuan melakukan proses akuntansi anggaran.
Sedangkan OKA, PO, dan LK digunakan oleh Unit Pembukuan sebagai dasar
melakukan proses Akuntansi Alokasi Anggaran.
KEPALA DAERAH SATUAN KERJA
Catatan: Laporan keuangan hanya menyangkut informasi anggaran (APBD)
PROSEDUR AKUNTANSI ANGGARAN (APBD)
UNIT PEMBUKUAN
BAGAN ARUS












































































































































































































































































APBD
Posting
Cetak DTP
Pelaporan
Keuangan
Cek
Kebenaran
Proses PPK
DTP
Bandingkan DTP
dengan APBD
Benar?
Tidak
Benar?
Cetak
Laporan
Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan Lap. Keuangan
Ya
Tidak
Ya
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
14
PROSEDUR AKUNTANSI ANGGARAN
1. Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Unit Pembukuan akan
memposting jurnal penganggaran. Data APBD sudah terdapat dalam sistem
komputer yang merupakan hasil perekaman unit anggaran pada saat
membahas dan mengesahkan APBD. Proses posting ini dilakukan secara
komputer dan tidak memerlukan perekaman ulang data APBD. Di sini, jurnal
anggaran akan mencakup sekaligus jurnal estimasi pendapatan, apropriasi,
pembentukan cadangan, dan penerimaan pembiayaan dan saldo anggaran
lebih. Posting ini kemudian dicetak dalam bentuk Daftar Transaksi dan Posting
(DTP).
2. Untuk meyakinkan kebenaran hasil posting, data DTP kemudian dibandingkan
dengan APBD. Jika ada kesalahan, maka proses posting diulang kembali
sampai menghasilkan DTP yang sesuai dengan APBD.
3. Setelah DTP untuk APBD benar, dilakukan proses pembuatan Laporan
Pertanggungjawaban. Dalam proses ini dihasilkan lembar pengontrol yang
berfungsi sebagai alat untuk mengecek kebenaran proses pembuatan
pelaporan keuangan.
4. Jika lembar kontrol menunjukkan angka yang tidak sesuai, maka proses
pelaporan keuangan diulang sampai proses pelaporan keuangan benar. Jika
proses pelaporan keuangan sudah benar, maka Unit Pembukuan mencetak
Laporan Pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban yang dihasilkan
untuk sementara hanya berisi data anggaran (APBD).
5. Laporan Pertanggungjawaban yang dihasilkan selanjutnya didistribusikan ke
Kepala Daerah dan Satuan Kerja.
KEPALA DAERAH SATUAN KERJA
Catatan: Laporan keuangan hanya berisi data alokasi anggaran
ke masing-masing satuan kerja.
PROSEDUR AKUNTANSI ALOKASI ANGGARAN
UNIT PEMBUKUAN
BAGAN ARUS














































































































 
























































































































OKA
Posting
Cetak DTP
Pelaporan
Keuangan
Cek Kebenaran
Proses PPK
DTP
Bandingkan DTP
dengan OKA
Benar?
Ya
Benar?
Cetak Laporan
Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Akhir
Tahun?
Ya
Posting
Penutupan
Benar?
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Lap. Keuangan Lap. Keuangan
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
16
PROSEDUR ALOKASI ANGGARAN (OKA)
1. Berdasarkan dokumen sumber Otorisasi Kredit Anggaran, Unit Pembukuan
memposting jurnal penganggaran. Data OKA sudah terdapat dalam sistem
komputer yang merupakan hasil perekaman unit anggaran pada saat
membahas dan mengesahkan OKA. Proses posting ini dilakukan secara
komputer dan tidak memerlukan perekaman ulang data OKA. Posting ini
kemudian dicetak dalam bentuk Daftar Transaksi dan Posting (DTP).
2. Untuk meyakinkan kebenaran hasil posting, data DTP kemudian dibandingkan
dengan OKA. Jika ada kesalahan, maka proses posting diulang kembali
sampai menghasilkan DTP yang sesuai dengan OKA.
3. Setelah DTP untuk OKA benar, dilakukan proses pembuatan Laporan
Pertanggungjawaban. Dalam proses ini dihasilkan lembar pengontrol yang
berfungsi sebagai alat untuk mengecek kebenaran proses pembuatan
pelaporan keuangan.
4. Jika lembar kontrol menunjukkan angka yang tidak sesuai, maka proses
pelaporan keuangan diulang sampai proses pelaporan keuangan benar. Jika
proses pelaporan keuangan sudah benar, maka Unit Pembukuan mencetak
Laporan Pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban yang dihasilkan
untuk sementara hanya berisi data alokasi anggaran (OKA).
5. Laporan Pertanggungjawaban yang dihasilkan selanjutnya didistribusikan ke
Kepala Daerah dan Satuan Kerja.
BAGAN ARUS
SATUAN KERJA/PENYETOR
PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN
UNIT PERBENDAHARAAN UNIT PEMBUKUAN










































































































Surat Tanda
Setoran
Surat Setoran
STS yang
disahkan
STS
Posting
Bulanan
Cetak DTP
DTP
Bandingkan
DTP dan STS
Benar? Koreksi
Pelaporan
Keuangan
Cek Kebenaran
Proses PPK
Benar?
Cetak Laporan
Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Kirim ke Kepala
Daerah
Surat Tanda
Setoran
Pengesahan STS
STS
Tidak
Ya
Ya
Tidak
STS yang
disahkan
Perekaman STS
Rekap STS
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
18
PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN
1. Satuan Kerja atau Penyetor setelah melakukan pembayaran ke rekening Kas
Negara dan mendapat bukti setoran yaitu Surat Tanda Setoran (STS)
menyampaikan STS tersebut ke Unit Perbendaharaan.
2. Unit Perbendaharaan selanjutnya mengesahkan STS dengan memberi tera
ke STS tersebut. Unit Perbendaharaan selanjutnya merekam STS tersebut ke
dalam tabel STS dalam database, selanjutnya dibuat rekap STS. Satu
tembusan STS diserahkan ke Unit Pembukuan dan satu tembusan disimpan
sebagai arsip.
3. Unit Pembukuan mengarsipkan STS yang diterima dari Unit Perbendaharaan.
Secara bulanan Unit Pembukuan melakukan posting data STS yang sudah
terdapat dalam tabel STS divalidasi. Proses posting ini dilakukan secara
komputer dan tidak memerlukan perekaman ulang data STS. Dengan proses
posting ini maka data STS yang terdapat dalam tabel STS divalidasi akan
dicopy ke dalam tabel buku besar sesuai tabel posting rule yang tersedia
dalam database. Setelah dilakukan posting, selanjutnya dilakukan pencetakan
DTP. Selanjutnya DTP diteliti kebenarannya dan dibandingkan dengan STS.
Jika tidak benar proses posting diulang. Jika sudah benar, maka dilanjutkan
dengan proses pelaporan keuangan. Selanjutnya dilakukan cek kebenaran
proses pelaporan keuangan dengan membandingkan data yang dicetak dalam
lembar pengontrol. Jika belum benar, maka proses pelaporan keuangan
diulang. Jika sudah benar maka LK dicetak. Selanjutnya didistribusikan ke
Satuan Kerja, Kepala Daerah, dan Arsip.
BAGAN ARUS
PROSEDUR PENERIMAAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)
UNIT PERBENDAHARAAN &
KAS DAERAH UNIT VERIFIKASI UNIT PEMBUKUAN FIHAK KE TIGA















































































































































SPP
Daftar Gaji &
Potongan PFK
SPM Ikuti Prosedur Belanja
Lakukan Pembayaran
& Pungut Potongan
SPM
Nota Kredit
SPM
Nota Kredit
SPM
Nota Kredit
Daftar Gaji &
Potongan PFK
Ikuti Prosedur
Pembukuan &
Pelaporan
Lap. Keuangan
Lap. PFK Lap. PFK
Daftar Gaji &
Potongan PFK
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
20
PROSEDUR AKUNTANSI
PENERIMAAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)
1. Berdasarkan daftar gaji dan daftar potongan PFK, Unit Perbendaharaan akan
menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP). SPP akan direkam ke dalam
Database dan hasil perekaman tersebut akan dicetak. Hasil cetakan beserta
SPP akan dikirim ke Unit Verifikasi.
2. Unit Verifikasi melakukan verifikasi berkaitan dengan kebenaran materiil dan
formal SPP, serta kebenaran hasil rekaman dengan SPP. Jika Unit Verifikasi
menemukan ketidak benaran materiil dan formal di SPP, atau ketidak sesuaian
hasil rekaman dengan SPP maka Unit Verifikasi mengirimkan SPP beserta
Hasil rekamannya ke Unit Perbendaharaan, yang selanjutnya akan
memperbaikinya kemudian mengirimkannya kembali ke Unit Verifikasi.
Jika tidak ditemukan kesalahan, maka Unit Verifikasi akan membuat lembar
disposisi yang berisikan bahwa SPP dan Hasil rekaman SPP sudah benar
sehingga Unit Perbendaharaan sudah bisa mencetak SPM. SPP, hasil
rekaman SPP dan Lembar Disposisi akan dikirim ke Unit Perbendaharaan.
3. Unit Perbendaharaan akan menerima kembali SPP, hasil rekaman SPP dan
Disposisi Pencetakan SPM. Berdasarkan disposisi tersebut, Unit
Perbendaharaan akan mencetak SPMU 3 (tiga) lembar. SPMU akan dikirim ke
Kas daerah, Unit Pembukuan, dan arsip di Unit Perbendaharaan.
4. Berdasarkan SPMU yang diterima, Kas Daerah akan mentransfer dana ke
rekening Pihak Ketiga dan membuat 3 (tiga) lembar Nota Transfer sebagai
bukti transfer. Nota Transfer beserta SPMU akan dikirim ke Unit
Perbendaharaan, dan Nota Transfer akan diarsip di Kas Daerah.
5. Unit Perbendaharaan akan melakukan verifikasi terhadap Nota Transfer dan
SPMU yang diterima dari Kas Daerah untuk meneliti kebenaran apakah
transfer yang dilakukan oleh Kas Daerah telah sesuai dengan SPM yang
diterbitkan. Jika terjadi ketidaksesuaian, maka Unit Perbendaharaan akan
mengirimkannya kembali ke Kas Daerah, jika benar maka Nota Transfer dan
SPMU dikirim ke Unit Pembukuan.
6. Berdasarkan SPMU dan Nota Tranfer yang diterima dari Unit Perbendaharaan,
Unit Pembukuan mengarsipkan sementara sampai semua dokumen untuk
bulan transaksi yang sama terkumpul. Selanjutnya DS tersebut diproses dan
diposting dengan menggunakan data hasil perekaman Unit Perbendaharaan
dari database.
7. Dari posting tersebut akan dicetak DTP. DTP tersebut akan diverifikasi dengan
membandingkan DTP dengan DS (SPMU, STS, dll.). Jika dari hasil verifikasi
ditemukan ada ketidaksesuaian antara DTP dan DS maka akan dilakukan
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
21
proses posting dan pencetakan DTP kembali. Jika DTP sudah sesuai dengan
dokumen sumbernya akan dilakukan proses pembuatan LPJ.
8. Proses pembuatan LPJ dilakukan dengan menggunakan data dari database
yang sama. Dari hasil proses pembuatan LPJ akan tercetak lembar pengontrol
yang akan diverifikasi untuk menguji kebenaran proses komputer dalam
membuat LPJ. Jika dari hasil verifikasi lembar pengontrol ditemukan kesalahan
proses pembuatan LPJ maka proses pembuatan LPJ diulang kembali sampai
proses pembuatan LPJ benar.
9. Jika proses pembuatan LPJ sudah benar maka LPJ akan dicetak. LPJ terdiri
dari laporan perhitungan, neraca, laporan arus kas dan laporan PFK. LPJ akan
dikirim ke Pihak Ketiga, Kas Daerah, Kepala Daerah, dan arsip.
BAGAN ARUS
SATUAN KERJA UNIT VERIFIKASI
PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA OPERASIONAL BEBAN TETAP
UNIT PERBENDAHARAAN UNIT PEMBUKUAN





























































































































































































































































































SPP
Bukti Pendukung
SPP
Bukti
SPP
Bukti
SPP SPP
Teliti
Kelengkapan
Leng
kap?
Tidak
Perekaman &
Cetak Hasil
SPP
Ya
Printout
Rekaman
Printout
Rekaman
Verifikasi SPP
dengan SKO, Bukti
Pendukung dan
Printout
Benar?
SPP
Disposisi
Cetak SPMU
Printout Rekaman
Cetak SPMU
Disposisi
SPM
SPM
SPM
SPM
SPMU
Posting
Bulanan
Cetak DTP
DTP
Bandingkan DTP
dan SPMU
Benar? Koreksi
Pelaporan
Keuangan
Cek Kebenaran
Proses PPK
Benar?
Cetak Laporan
Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Kirim ke Kepala
Daerah
Bukti
Pendukung
Bukti
Pendukung
Bukti
Pendukung
Bukti Pendukung
Printout Rekaman
Disposisi
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Menerima Bukti
pendukung dari
rekanan
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
23
PROSEDUR AKUNTANSI
BELANJA OPERASIONAL BEBAN TETAP
1. Berdasarkan bukti-bukti pendukung yang diterima dari rekanan, Satuan Kerja
mengajukan SPP ke Unit Perbendaharaan disertai dengan bukti pendukung
antara lain faktur pembelian dan bukti pendukung lainnya.
2. Unit Perbendaharaan pertama meneliti kelengkapan dokumen SPP dan bukti
pendukung. Bila tidak lengkap maka berkas tersebut dikembalikan ke Satuan
Kerja. Bila sudah lengkap maka berkas SPP tersebut disampaikan ke petugas
Perekaman untuk direkam ke dalam tabel SPP dalam database, selanjutnya
dibuat printout rekaman dan dilampirkan ke berkas SPP. Berkas tersebut
selanjutnya disampaikan ke Unit Verifikasi.
3. Unit Verifikasi meneliti kebenaran perekaman SPP yaitu membandingkan
antara SPP dengan printout rekaman. Jika terdapat kesalahan dikembalikan ke
petugas perekaman. Jika sudah benar Unit Verifikasi meneliti kebenaran
hukum SPP dan bukti pendukungnya. Selanjutnya meneliti kesesuaian SPP
dengan SKO yang dapat dilakukan dengan membandingkan data SPP yang
sudah direkam dengan data SKO yang sudah ada dalam database. Jika tidak
sesuai maka dikembalikan ke Unit Perbendaharaan. Jika sudah sesuai maka
Unit Verifikasi dengan menggunakan menu komputer menyetujui SPP yang
secara otomatis komputer merekam data SPP ke dalam tabel SPMU dan
mencetak lembar disposisi cetak SPMU. Berkas SPP, dokumen pendukung,
printout rekaman, dan lembar disposisi cetak SPMU ke Unit Perbendaharaan.
4. Unit Perbendaharaan setelah menerima berkas dari Unit Verifikasi
selanjutnya mencetak SPMU berdasarkan data yang sekarang sudah terdapat
di tabel SPMU. Unit Perbendaharaan tidak dapat mengisi atau mengubah tabel
SPMU. Wewenang tersebut hanya diberikan kepada Unit Verifikasi. Unit
Perbendaharaan diberi hak membaca tabel tersebut sehingga unit ini dapat
mencetak SPMU. SPMU tersebut selanjutnya didistribusikan ke Satuan Kerja,
Unit Pembukuan, dan Arsip.
5. Unit Pembukuan mengarsipkan SPMU yang diterima dari Unit
Perbendaharaan. Secara bulanan Unit Pembukuan melakukan posting data
SPMU yang sudah terdapat dalam tabel SPMU. Proses posting ini dilakukan
secara komputer dan tidak memerlukan perekaman ulang data SPMU. Dengan
proses posting ini maka data SPMU yang terdapat dalam tabel SPMU akan
dicopy ke dalam tabel buku besar sesuai tabel posting rule yang tersedia
dalam database. Setelah dilakukan posting, selanjutnya dilakukan pencetakan
DTP dan DTP diteliti kebenarannya dan dibandingkan dengan SPMU. Jika
tidak benar proses posting diulang. Jika sudah benar, maka dilanjutkan dengan
proses pelaporan keuangan. Selanjutnya dilakukan cek kebenaran proses
pelaporan keuangan dengan membandingkan data yang dicetak dalam lembar
pengontrol. Jika belum benar, maka proses pelaporan keuangan diulang. Jika
sudah benar maka LPJ dicetak. Selanjutnya didistribusikan ke Satuan Kerja,
Kepala Daerah, dan Arsip.
BAGAN ARUS
PROSEDUR AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN UUDP (SPJ)
SATUAN KERJA UNIT PERBENDAHARAAN UNIT VERIFIKASI UNIT PEMBUKUAN 

























































































































































































































Teliti Kelengkapan
Lengkap?
Tidak
Perekaman &
Cetak Hasil
Ya
Verifikasi SPJ
dengan Faktur,
Buku UUDP,
Printout rekaman
Benar?
Disposisi Pengesahan
Sisa UUDP
Sahkan SPJ
SPJ Sah
SPJ Sah
Dikirim ke Unit
Perlengkapan
SPJ Sah
Posting
Bulanan
Cetak DTP
DTP
Bandingkan
DTP dan SPM
Benar? Koreksi
Pelaporan
Keuangan
Cek Kebenaran
Proses PPK
Benar?
Cetak Laporan
Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Kirim ke Kepala
Daerah
SPJ
Faktur
Faktur
SPJ
Faktur
SPJ
Faktur
SPJ
Faktur
SPJ
Printout
Rekaman
Faktur
SPJ
Printout
Rekaman
Faktur
SPJ
Printout
Disposisi
Faktur
SPJ
Printout
SPJ Sah
SPJ Sah
SPJ Sah
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Disposisi
Menerima faktur
dari Rekanan
Buat SPJ
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
25
PROSEDUR AKUNTANSI
PERTANGGUNGJAWABAN UUDP (SPJ)
1. Berdasarkan bukti pengeluaran yang diterima dari rekanan antara lain berupa
faktur, Satuan Kerja mengajukan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ke Unit
Perbendaharaan yang disertai dengan bukti pendukung.
2. Unit Perbendaharaan pertama meneliti kelengkapan dokumen SPJ, faktur,
dan bukti pendukung lainnya. Bila tidak lengkap maka berkas tersebut
dikembalikan ke Satuan Kerja. Bila sudah lengkap maka berkas SPJ tersebut
disampaikan ke petugas Perekaman untuk direkam ke dalam tabel SPJ dalam
database, selanjutnya dibuat printout rekaman dan dilampirkan ke berkas SPJ.
Berkas tersebut selanjutnya disampaikan ke Unit Verifikasi.
3. Unit Verifikasi meneliti kebenaran perekaman SPJ yaitu membandingkan
antara SPJ dengan printout rekaman. Jika terdapat kesalahan dikembalikan ke
petugas perekaman. Jika sudah benar Unit Verifikasi meneliti kebenaran
hukum SPJ, Faktur, dan bukti pendukungnya. Selanjutnya meneliti kesesuaian
SPJ dengan SKO dan SPM Beban Sementaranya. Verifikasi ini dapat
dilakukan dengan membandingkan data SPJ yang sudah direkam dengan data
SKO dan data SPM Beban Sementara yang sudah ada dalam database. Jika
tidak sesuai maka dikembalikan ke Unit Perbendaharaan. Jika sudah sesuai
maka Unit Verifikasi dengan menggunakan menu komputer menyetujui SPJ
yang secara otomatis komputer merekam data SPJ ke dalam tabel SPJ
divalidasi dan mencetak lembar disposisi cetak SPJ Sah. Berkas SPJ, Faktur,
dokumen pendukung, printout rekaman, dan lembar disposisi cetak SPJ ke
Unit Perbendaharaan.
4. Unit Perbendaharaan setelah menerima berkas dari Unit Verifikasi
selanjutnya mensahkan SPJ berdasarkan data yang sekarang sudah terdapat
di tabel SPJ divalidasi. Unit Perbendaharaan tidak dapat mengisi atau
mengubah tabel SPJ divalidasi. Wewenang tersebut hanya diberikan kepada
Unit Verifikasi. Unit Perbendaharaan diberi hak membaca tabel tersebut
sehingga unit ini dapat mensahkan SPJ. SPJ tersebut selanjutnya
didistribusikan ke Satuan Kerja, Unit Pembukuan, dan Arsip.
5. Unit Pembukuan mengarsipkan SPJ Sah yang diterima dari Unit
Perbendaharaan. Secara bulanan Unit Pembukuan melakukan posting data
SPJ yang sudah terdapat dalam tabel SPJ divalidasi. Proses posting ini
dilakukan secara komputer dan tidak memerlukan perekaman ulang data SPJ.
Dengan proses posting ini maka data SPJ yang terdapat dalam tabel SPJ
divalidasi akan dicopy ke dalam tabel buku besar sesuai tabel posting rule
yang tersedia dalam database. Setelah dilakukan posting, selanjutnya
dilakukan pencetakan DTP, DTP diteliti kebenarannya dan dibandingkan
dengan SPJ Sah. Jika tidak benar proses posting diulang. Jika sudah benar,
maka dilanjutkan dengan proses pelaporan keuangan. Selanjutnya dilakukan
cek kebenaran proses pelaporan keuangan dengan membandingkan data
yang dicetak dalam lembar pengontrol. Jika belum benar, maka proses
pelaporan keuangan diulang. Jika sudah benar maka LPJ dicetak. Selanjutnya
didistribusikan ke Satuan Kerja, Kepala Daerah, dan Arsip.
BAGAN ARUS
UNIT PERBENDAHARAAN PEMBUKUAN
PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA MODAL BEBAN TETAP
REKANAN SATUAN KERJA UNIT VERIFIKASI















































































































































































































































































































































Teliti
Kelengkapan
Leng-kap?
Tidak
Perekaman &
Cetak Hasil
Ya
Verifikasi SPP
dengan SKO,
BAST & Faktur
Benar?
Disposisi Cetak
SPM
Cetak SPM
SPM
SPM
SPM
SPM
SPM
Posting
Bulanan
Cetak DTP
DTP
Bandingkan
DTP dan SPM
Benar? Koreksi
Pelaporan
Keuangan
Cek Kebenaran
Proses PPK
Benar?
Cetak Laporan
Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Kirim ke Kepala
Daerah
Buat Berita
Acara Serah
Terima Barang
BASTB
Buat SPP
Faktur
BASTB
SPP
Faktur
BASTB
SPP
Faktur
BASTB
SPP
Faktur
BASTB
SPP
Printout
Rekaman
Faktur
BASTB
SPP
Printout
Rekaman
Faktur
BASTB
SPP
Printout
Disposisi
Faktur
BASTB
SPP
Printout
Disposisi
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Faktur Faktur
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
27
PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA MODAL BEBAN TETAP
1. Rekanan mengirimkan barang disertai Faktur Tagihan ke Satuan Kerja.
2. Satuan Kerja setelah menerima barang membuat Berita Acara Serah Terima
Barang (BASTB). Setelah BASTB ditandatangani, Satuan Kerja membuat
SPP. Selanjutnya mengajukan SPP, Faktur, BASTB dan bukti pendukung
lainnya ke Unit Perbendaharaan.
3. Unit Perbendaharaan pertama meneliti kelengkapan dokumen SPP, faktur,
BASTB dan bukti pendukung. Bila tidak lengkap maka berkas tersebut
dikembalikan ke Satuan Kerja. Bila sudah lengkap maka berkas SPP tersebut
disampaikan ke petugas Perekaman untuk direkam ke dalam tabel SPP dalam
database, selanjutnya dibuat printout rekaman dan dilampirkan ke berkas SPP.
Berkas tersebut selanjutnya disampaikan ke Unit Verifikasi.
4. Unit Verifikasi meneliti kebenaran perekaman SPP yaitu membandingkan
antara SPP dengan printout rekaman. Jika terdapat kesalahan dikembalikan ke
petugas perekaman. Jika sudah benar Unit Verifikasi meneliti kebenaran
hukum SPP, Faktur, BASTB dan bukti pendukungnya. Selanjutnya meneliti
kesesuaian SPP dengan SKO yang dapat dilakukan dengan membandingkan
data SPP yang sudah direkam dengan data SKO yang sudah ada dalam
database. Jika tidak sesuai maka dikembalikan ke Unit Perbendaharaan. Jika
sudah sesuai maka Unit Verifikasi dengan menggunakan menu komputer
menyetujui SPP yang secara otomatis komputer merekam data SPP ke dalam
tabel SPMU dan mencetak lembar disposisi cetak SPMU. Berkas SPP, Faktur,
BASTB, dokumen pendukung, printout rekaman, dan lembar disposisi cetak
SPMU ke Unit Perbendaharaan.
5. Unit Perbendaharaan setelah menerima berkas dari Unit Verifikasi
selanjutnya mencetak SPMU berdasarkan data yang sekarang sudah terdapat
di tabel SPMU. Unit Perbendaharaan tidak dapat mengisi atau mengubah tabel
SPMU. Wewenang tersebut hanya diberikan kepada Unit Verifikasi. Unit
Perbendaharaan diberi hak membaca tabel tersebut sehingga unit ini dapat
mencetak SPMU. SPMU tersebut selanjutnya didistribusikan ke Satuan Kerja,
Unit Pembukuan, dan Arsip.
6. Unit Pembukuan mengarsipkan SPMU yang diterima dari Unit
Perbendaharaan. Secara bulanan Unit Pembukuan melakukan posting data
SPMU yang sudah terdapat dalam tabel SPMU. Proses posting ini dilakukan
secara komputer dan tidak memerlukan perekaman ulang data SPMU. Dengan
proses posting ini maka data SPMU yang terdapat dalam tabel SPMU akan
dicopy ke dalam tabel buku besar sesuai tabel posting rule yang tersedia
dalam database. Setelah dilakukan posting, selanjutnya dilakukan pencetakan
DTP. Selanjutnya DTP diteliti kebenarannya dan dibandingkan dengan SPMU.
Jika tidak benar proses posting diulang. Jika sudah benar, maka dilanjutkan
dengan proses pelaporan keuangan. Selanjutnya dilakukan cek kebenaran
proses pelaporan keuangan dengan membandingkan data yang dicetak dalam
lembar pengontrol. Jika belum benar, maka proses pelaporan keuangan
diulang. Jika sudah benar maka LPJ dicetak. Selanjutnya didistribusikan ke
Satuan Kerja, Kepala Daerah, dan Arsip.
BAGAN ARUS
Jumlah PFK yang harus ditransfer
KAS DAERAH PIHAK KE TIGA
PROSEDUR PENGELUARAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)
UNIT PERBENDAHARAAN UNIT VERIFIKASI UNIT PEMBUKUAN












































































































































































































SPMU Rekapitulasi PFK
Proses Transfer Ke
Pihak Ketiga
Rekapitulasi PFK
SPMU
Nota Transfer
Verifikasi
SPMU
Nota Transfer
SPMU
Nota Transfer
Ikuti Proses Pembukuan
& Pelaporan Keuangan
Lap. Keuangan Lap. PFK
Lap. PFK
SPMU
SPMU
Nota Transfer
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
29
PROSEDUR AKUNTANSI
PENGELUARAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)
1. Berdasarkan rekapitulasi PFK, Unit Perbendaharaan akan menerbitkan SPP.
SPP akan direkam ke dalam Database dan hasil perekaman tersebut akan
dicetak. Hasil cetakan beserta SPP akan dikirim ke Unit Verifikasi.
2. Unit Verifikasi melakukan verifikasi berkaitan dengan kebenaran materiil dan
formal SPP, serta kebenaran hasil rekaman dengan SPP. Jika Unit Verifikasi
menemukan ketidak benaran materiil dan formal di SPP, atau ketidaksesuaian
hasil rekaman dengan SPP maka Unit Verifikasi mengirimkan SPP beserta
hasil rekamannya ke Unit Perbendaharaan. Unit Perbendaharaan akan
memperbaikinya kemudian mengirimkannya kembali ke Unit Verifikasi.
Jika tidak ditemukan kesalahan, maka Unit Verifikasi akan membuat lembar
disposisi yang berisikan bahwa SPP dan Hasil rekaman SPP sudah benar
sehingga Unit Perbendaharaan sudah bisa mencetak SPM. SPP, Hasil
Rekaman SPP dan Lembar Disposisi akan dikirim ke Unit Perbendaharaan.
3. Unit Perbendaharaan akan menerima kembali SPP, hasil rekaman SPP dan
Disposisi Pencetakan SPM. Berdasarkan disposisi tersebut, Unit
Perbendaharaan akan mencetak SPMU 3 (tiga) lembar. SPMU akan dikirim ke
Kas daerah dan arsip di Unit Perbendaharaan.
4. Berdasarkan SPMU yang diterima, Kas Daerah akan mentransfer dana ke
Pihak Ketiga dan membuat 3 (tiga) lembar Nota Transfer sebagai bukti
transfer. Nota transfer beserta SPMU akan dikirim ke Unit Perbendaharaan,
dan Nota Transfer akan dikirim ke Pihak Ketiga dan arsip di Kas Daerah.
5. Unit Perbendaharaan akan melakukan verifikasi terhadap Nota Transfer dan
SPMU yang diterima dari Kas Daerah untuk meneliti kebenaran apakah
transfer dan yang dilakukan oleh Kas Daerah telah sesuai dengan SPM yang
diterbitkan. Jika terjadi ketidaksesuaian, maka Unit Perbendaharaan akan
mengirimkannya kembali ke Kas Daerah, jika benar maka Nota Transfer dan
SPMU dikirim ke Unit Pembukuan.
6. Berdasarkan SPMU dan Nota Transfer yang diterima dari Unit
Perbendaharaan, Unit Pembukuan mengarsipkan sementara sampai semua
dokumen untuk bulan transaksi yang sama terkumpul. Selanjutnya DS tersebut
diproses dan diposting dengan menggunakan data hasil perekaman Unit
Perbendaharaan dari database.
7. Dari posting tersebut akan dicetak DTP. DTP tersebut akan diverifikasi dengan
membandingkan DTP dengan DS (SPMU, STS, dll.). Jika dari hasil verifikasi
ditemukan ada ketidaksesuaian antara DTP dan DS maka akan dilakukan
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
30
proses posting dan pencetakan DTP kembali. Jika DTP sudah sesuai dengan
dokumen sumbernya akan dilakukan proses pembuatan LPJ.
8. Proses pembuatan LPJ dilakukan dengan menggunakan data dari database
yang sama. Dari hasil proses pembuatan LPJ akan tercetak lembar pengontrol
yang akan diverifikasi untuk menguji kebenaran proses komputer dalam
membuat LPJ. Jika dari hasil verifikasi lembar pengontrol ditemukan kesalahan
proses pembuatan LPJ maka proses pembuatan LPJ diulang kembali sampai
proses pembuatan LPJ benar.
9. Jika proses pembuatan LPJ sudah benar maka LPJ akan dicetak. LPJ terdiri
dari Laporan Perhitungan, Neraca, Laporan Arus Kas dan Laporan PFK. LPJ
akan dikirim ke Pihak Ketiga, Kas Daerah, Kepala Daerah, dan arsip.
BAGAN ARUS
BUMD/PERUSAHAAN SEKDA/KEPALA DAERAH
PROSEDUR PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH/INVESTASI PERMANEN
KAS DAERAH UNIT PERBENDAHARAAN UNIT VERIFIKASI UNIT PEMBUKUAN




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SPP
MoU PMP
Teliti untuk Proses
Pencairan
SPMU
MoU PMP
Nota Transfer
Siapkan Bukti
PMP
Bukti PMP
Nota Transfer
SPMU
Teliti, siapkan
Nota Transfer
SPMU
Nota Transfer
OKA Belanja
Modal
Rencana PMP
MoU PMP
Siapkan& Rekam
SPP
OKA Belanja
Modal
Rencana PMP
MoU PMP
SPP
OKA Belanja
Modal
Rencana PMP
MoU PMP
SPMU
SPMU
Nota Transfer
Bukti PMP
SPP
OKA Belanja
Modal
Rencana PMP
MoU PMP
SPP
OKA Belanja
Modal
Rencana PMP
MoU PMP
MoU PMP
Teliti untuk
Persetujuan
SPMU
Nota Transfer
Bukti PMP 2
Posting Bulanan &
Cetak DTP
Daftar Transaksi &
Posting
Proses Pelaporan
Bulanan
Lembar Pengontrol
Laporan PMP
Laporan
Keuangan
SPMU
Nota Transfer
Bukti PMP
Cek Kebenaran Proses
Pembuatan Lap.
Keuangan, bila benar
cetak laporan
Laporan PMP
Laporan
Keuangan
Tidak
Verifikasi Ya
Keabsahan PMP
Verifikasi, Disposisi
cetak SPM setelah
persetujuan Kepala
Daerah
Bandingkan DTP dan
SPMU, Nota Transfer
Cetak SPMU
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
32
PROSEDUR AKUNTANSI
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH/INVESTASI PERMANEN
1. Kepala Daerah/Setda berdasarkan Rencana Penyertaan Modal Pemerintah
(Rencana PMP) yang telah disetujui dalam APBD membuat Memorandum of
Understanding Penyertaan Modal Pemerintah (MoU PMP) dengan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD)/Perusahaan dimana pemerintah daerah akan
melakukan penyertaan atau investasi permanen.
2. Berdasarkan MoU PMP yang telah disepakati, Unit Perbendaharaan
menyiapkan proses pencairannya berdasarkan Otorisasi Kredit Anggaran
Belanja Modal (OKA Belanja Modal) dan Rencana PMP. Menyiapkan dan
merekam SPP dalam komputer akuntansi.
3. Unit Perbendaharaan menyerahkan MoU PMP, Rencana PMP, OKA Belanja
Modal dan SPP kepada Unit Verifikasi.
4. Unit Verifikasi melakukan verifikasi untuk kebenaran formal dan material
PMP, bila memenuhi persyaratan membuat Disposisi kepada Unit
Perbendaharaan untuk membuat SPMU, mengirimkan Mou PMP, Rencana
PMP, OKA Belanja Modal dan SPP kepada Kepala Daerah/Setda.
5. Kepala Daerah/Setda meneliti kesesuaian dokumen-dokumen tersebut
dengan MoU PMP yang dimilikinya untuk memberi persetujuan dalam lembar
disposisi dan mengirimkan dokumen-dokumen tersebut kepada Unit
Perbendaharaan.
6. Berdasarkan Mou PMP, Rencana PMP, OKA Belanja Modal dan SPP yang
telah didisposisi persetujuan Kepala Daerah/Setda, Unit Perbendaharaan
mencetak SPMU dan mengirimkan SPMU (bila perlu disertai foto copy MoU
PMP) kepada BUMD/Perusahaan yang dimaksud.
7. BUMD/Perusahaan meneliti kesesuaian SPMU dengan persyaratan dalam
MoU PMP untuk proses pencairan SPMU. Bila telah sesuai kesepakatan
mengajukan SPMU kepada Kas Daerah.
8. Kas Daerah meneliti keabsahan SPMU, menyiapkan Nota Transfer dan
mentransfer dana tersebut ke rekening BUMD/Perusahaan yang
bersangkutan. Mengirimkan copy SPMU dan Nota Transfer kepada Unit
Perbendaharaan, dan menyimpan satu copy untuk arsip.
9. Berdasarkan Nota Transfer dari Kas Daerah, BUMD/Perusahaan membuat
Bukti PMP dan menyerahkan 2 (dua) rangkap Bukti PMP kepada Pemerintah
Daerah melalui Unit Perbendaharaan dan menyimpan satu copy untuk arsip.
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
33
10. Unit Perbendaharaan menerima copy SPMU dan Nota Transfer dari Kas
Daerah, menerima dua copy Bukti PMP dari BUMD/Perusahaan, meneruskan
dokumen-dokumen tersebut kepada Unit Verfikasi dan mengarsipkan satu
copy Bukti PMP.
11. Unit Verifikasi melakukan verifikasi untuk meyakini keabsahan/legalitas Unit
PMP, bila telah sesuai menyerahkannya kepada Unit Pembukuan.
12. Unit Pembukuan menerima SPMU, Nota Transfer dan Bukti PMP, menyimpan
sementara untuk posting bulanan. Pada akhir bulan memposting transaksi
tersebut dan mencetak DTP.
13. Unit Pembukuan memverikasi kebenaran DTP dengan membandingkannya
dengan SPMU dan Nota Transfer, bila belum benar lakukan kembali proses
posting bulanan, bila telah sesuai lakukan proses pelaporan bulanan.
14. Unit Pembukuan mengecek kebenaran proses pelaporan bulanan dari data
Lembar Pengontrol, bila telah benar cetak LPJ dan Laporan PMP.
15. Unit Keuangan melalui Kepala Unit Keuangan menyerahkan LPJ dan Laporan
PMP kepada Kepala Daerah/Setda, dan mengarsipkan satu copy.
BAGAN ARUS
SATUAN KERJA UNIT PERLENGKAPAN UNIT PEMBUKUAN

 PROSEDUR AKUNTANSI PENCATATA N ASET TETAP




































































































































































































































































































Prosedur Belanja Modal
Beban Tetap
SPPA
Posting
Bulanan
Cetak DTP
DTP
Bandingkan DTP
dan SPPA
Benar? Koreksi
Pelaporan
Keuangan
Cek Kebenaran
Proses PPK
Benar?
Cetak Laporan
Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Kirim ke Kepala
Daerah
Faktur
BAST
Cek Kebenaran
SPPA dg BAST,
Faktur dg BAST
Perekaman &
Cetak Hasil
Cek kebenaran
Perekaman
BAST
Benar?
Ya
Tidak
Faktur
Printout
Rekaman
Benar?
Pelaporan BM/KN
Laporan BM/KN
SPPA
Faktur
BAST
SPPA
Faktur
BAST
Laporan BM/KN
Siapkan SPPA
BAST
Faktur
SPPA
Lembar
Pengontrol
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
35
PROSEDUR AKUNTANSI PENCATATAN ASET TETAP
1. Satuan Kerja setelah sebagaimana telah diuraikan dalam prosedur akuntansi
belanja modal beban tetap, membuat BASTB yang disertai faktur. Selain itu
sebagaimana telah diuraikan dalam prosedur penghapusan aset tetap Satuan
Kerja menerima Berita Acara Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara
(BAPBM/KN). Berdasarkan dokumen tersebut, Satuan Kerja membuat Surat
Pemberitahuan Pencatatan Aset (SPPA). Selanjutnya SPPA dilampiri BASTB,
Faktur, BAPBM/KN disampaikan ke Unit Perlengkapan.
2. Unit Perlengkapan pertama meneliti kelengkapan dokumen dengan
membandingkan SPPA dengan BASTB, dan BAPBM/KN. Selanjutnya
membandingkan faktur dan BASTB. Jika belum benar dikembalikan ke Satuan
Kerja. Jika sudah benar dilakukan perekaman rincian aset tetap sampai ke
sub-sub kelompok aset tetap ke dalam tabel aset dalam database. Selanjutnya
dicetak hasil perekaman, untuk dilakukan pengecekan kebenaran perekaman.
Jika perekaman belum benar, maka dilakukan perbaikan perekaman. Jika
sudah benar, dilakukan proses pelaporan Barang Milik/Kekayaan Negara
(BM/KN). Laporan BM/KN adalah laporan mengenai aset tetap yang bukan
merupakan bagian dari Laporan Pertanggungjawaban. Laporan BM/KN antara
lain berupa Buku Inventaris, Laporan Mutasi Barang Triwulan, dan Laporan
Tahunan Inventaris. Laporan BM/KN didistribusikan ke Satuan Kerja dan Arsip.
SPPA, Faktur, BASTB, dan BAPBM/KN disampaikan ke Unit Pembukuan.
3. Unit Pembukuan mengarsipkan berkas pencatatan aset yang diterima dari
Unit Perlengkapan. Secara bulanan Unit Pembukuan melakukan posting data
aset yang sudah terdapat dalam tabel aset. Proses posting ini dilakukan
secara komputer dan tidak memerlukan perekaman ulang data aset. Dengan
proses posting ini maka data aset yang terdapat dalam tabel aset akan dicopy
ke dalam tabel buku besar sesuai tabel posting rule yang tersedia dalam
database. Setelah dilakukan posting, selanjutnya dilakukan pencetakan DTP.
Selanjutnya DTP diteliti kebenarannya dan dibandingkan dengan SPPA. Jika
tidak benar proses posting diulang. Jika sudah benar, maka dilanjutkan dengan
proses pelaporan keuangan. Selanjutnya dilakukan cek kebenaran proses
pelaporan keuangan dengan membandingkan data yang dicetak dalam lembar
pengontrol. Jika belum benar, maka proses pelaporan keuangan diulang. Jika
sudah benar maka LPJ dicetak. Selanjutnya didistribusikan ke Satuan Kerja,
Kepala Daerah dan Arsip.
BAGAN ARUS
SATUAN KERJA UNIT PERLENGKAPAN SETDA/KEPALA DAERAH
PROSEDUR PENGHAPUSAN ASET TETAP
















































































































































































































































































SPH BM/KN
SPH BM/KN
Lakukan penelitian
sesuai dengan Aturan
Penghapusan Aset
Tetap, Cek Phisik bila
perlu
SPH BM/KN
Laporan Hasil Penelitian
Konsep BA
Penghapusan
Teliti & Persetujuan
SPH BM/KN
Konsep BA
Penghapusan
Tandatangan BA
Penghapusan
Lanjut Ke Bagan
Arus Akuntansi
Aset Tetap
Laporan
BM/KN
SPH BM/KN
Konsep BA
Penghapusan
SPH BM/KN
SPH BM/KN
Laporan Hasil Penelitian
Konsep BA
Penghapusan
SPH BM/KN
Laporan Hasil Penelitian
Konsep BA
Penghapusan
SPH BM/KN
Laporan Hasil Penelitian
Konsep BA
Penghapusan
BA ditandatangani oleh
pihak-pihak terkait
BA
Penghapusan
BA
Penghapusan
BA ditandatangani
oleh pimpinan
Satker terkait
SPPA SPPA
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
37
PROSEDUR PENGHAPUSAN ASET TETAP
1. Bila terdapat aset tetap yang rusak berat, berlebih atau tidak akan digunakan
lagi, Satuan Kerja mengajukan Surat Permohonan Penghapusan Barang
Milik/Kekayaan Negara (SPH BM/KN) kepada Kepala Daerah/Sekretaris
Daerah (Setda) sesuai dengan batasan wewenang penghapusan barang yang
berlaku.
2. Kepala Daerah/Setda mendisposisikan SPH BM/KN kepada Unit
Perlengkapan.
3. Unit Perlengkapan meneliti kesesuaian SPH BM/KN dengan Peraturan
Penghapusan Aset Tetap dan Laporan BM/KN Satuan Kerja yang
bersangkutan yang ada di Unit Perlengkapan. Unit Perlengkapan dapat
melakukan cek phisik barang tersebut sesuai ketentuan penghapusan.
4. Berdasarkan hasil penelitian, Unit Keuangan membuat Laporan Hasil
Penelitian dan Konsep BAPBM/KN, mengajukan Konsep BAPBM/KN, Laporan
Hasil Penelitian dan SPH BM/KN kepada Kepala Daerah/Setda.
5. Kepala Daerah/Setda meneliti dan memberikan persetujuan penghapusan
dan mengembalikan dokumen-dokumen tersebut kepada Unit Perlengkapan.
6. Unit Perlengkapan mengirimkan Konsep Berita Acara (BA) Penghapusan dan
foto copy SPH BM/KN kepada Satuan Kerja, mengarsipkan SPH BM/KN asli
dan Laporan Hasil Penelitian.
7. Pimpinan Satuan Kerja menandatangani Konsep BAPBM/KN dan
mengembalikannya kepada Unit Perlengkapan.
8. Unit Perlengkapan menerima Konsep BAPBM/KN dan sesuai prosedur yang
berlaku untuk barang yang dihapus meminta tanda tangan pihak-pihak terkait
untuk keabsahan BA.
9. Unit Perlengkapan mengirimkan satu copy BAPBM/KN kepada Satuan Kerja
untuk dibuat Surat Permintaan Pencatatan Aset (SPPA), dalam hal ini
penghapusan barang dari pembukuan.
10. Satuan Kerja mengirimkan SPPA kepada Unit Perlengkapan untuk diproses
lebih lanjut sesuai dengan proses pencatatan aset tetap.
BAGAN ARUS
KAS DAERAH UNIT VERIFIKASI
PROSEDUR AKUNTANSI PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
UNIT PERBENDAHARAAN UNIT PEMBUKUAN 



























































































































































































APBD
Perekaman &
Cetak Hasil
SPP
Printout
Rekaman
SPP
Printout
Rekaman
Verifikasi SPP
dengan SKO,
Printout
Benar?
Disposisi
Cetak SPM
SPP
Printout Rekaman
Disposisi
SPP
Printout Rekaman
Disposisi
Cetak SPM
SPM
SPM
SPM
SPM
Posting
Bulanan
Cetak DTP
DTP
Bandingkan
DTP dan SPM
Benar? Koreksi
Pelaporan
Keuangan
Benar?
Cetak Laporan
Keuangan
Lap. Keuangan Lap. Keuangan 1 -3
Kirim ke Kepala
Daerah
PERDA
Cadangan
Lembar Pengontrol
Cek Kebenaran Proses
Pembuatan Lap.
Keuangan, bila benar
cetak laporan
Tidak
Ya
Siapkan SPP
SPP
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Transfer ke
Rekening Dana
Cadangan
Nota Transfer Nota Transfer
SPM
Nota Transfer
Lap. Dana Cadangan
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
39
PROSEDUR AKUNTANSI
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
1. Berdasarkan APBD dan Perda Cadangan yang ditetapkan, Unit
Perbendaharaan akan menerbitkan SPP. SPP akan direkam ke dalam
Database dan hasil perekaman tersebut akan dicetak. Hasil cetakan beserta
SPP akan dikirim ke Unit Verifikasi.
2. Unit Verifikasi melakukan verifikasi berkaitan dengan kebenaran materiil dan
formal SPP, serta kebenaran hasil rekaman dengan SPP. Jika Unit Verifikasi
menemukan ketidakbenaran materiil dan formal di SPP, atau ketidaksesuaian
hasil rekaman dengan SPP maka Unit Verifkasi mengirimkan SPP beserta
hasil rekamannya ke Unit Perbendaharaan, yang selanjutnya akan
memperbaikinya dan kemudian mengirimkannya kembali ke Unit Verifikasi.
Jika tidak ditemukan kesalahan, maka Unit Verifikasi akan membuat lembar
disposisi yang berisikan bahwa SPP dan Hasil rekaman SPP sudah benar
sehingga Unit Perbendaharaan sudah bisa mencetak SPM.
3. Unit Perbendaharaan akan menerima kembali SPP, hasil rekaman SPP dan
Disposisi Pencetakan SPM. Berdasarkan disposisi tersebut, Unit
Perbendaharaan akan mencetak SPM 3 (tiga) lembar. SPM akan dikirim ke
Kas Daerah, Unit Pembukuan dan arsip di Unit Perbendaharaan.
4. Berdasarkan SPM yang diterima, Kas Daerah akan mentransfer dana ke
rekening Dana Cadangan dan membuat 3 (tiga) lembar Nota Transfer sebagai
bukti transfer. Nota transfer dikirim ke Unit Perbendaharaan, Unit Pembukuan
dan arsip.
5. Berdasarkan SPM dan Nota Transfer yang diterima dari Unit Perbendaharaan
dan Kas Daerah, Unit Pembukuan mengarsipkan sementara sampai semua
dokumen untuk bulan transaksi yang sama terkumpul. Selanjutnya DS tersebut
diproses dan diposting dengan menggunakan data hasil perekaman Unit
Perbendaharaan dari database.
6. Dari posting tersebut akan dicetak DTP. DTP tersebut akan diverifikasi dengan
membandingkan DTP dengan DS (SPMU, STS, dll.). Jika dari hasil verifikasi
ditemukan ada ketidak sesuaian antara DTP dan DS maka akan dilakukan
proses posting dan pencetakan DTP kembali. Jika DTP sudah sesuai dengan
dokumen sumbernya akan dilakukan proses pembuatan LPJ.
7. Proses pembuatan LPJ dilakukan dengan menggunakan data dari database
yang sama. Dari hasil proses pembuatan LPJ akan tercetak lembar pengontrol
yang diverifikasi untuk menguji kebenaran proses komputer dalam membuat
LPJ. Jika dari hasil verifikasi lembar pengontrol ditemukan kesalahan proses
pembuatan LPJ maka proses pembuatan LPJ diulang kembali sampai proses
pembuatan LPJ benar.
8. Jika proses pembuatan LPJ sudah benar maka LPJ akan dicetak. LPJ terdiri
dari Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Laporan
Dana Cadangan. LPJ akan dikirim ke Kas Daerah, Kepala Daerah, dan arsip
BAGAN ARUS
KAS DAERAH
PROSEDUR AKUNTANSI PENCAIRAN DANA CADANGAN
UNIT PERBENDAHARAAN UNIT VERIFIKASI UNIT PEMBUKUAN




























































































































































































































































































































Aplikasi Transfer
Perekaman
Aplikasi
Transfer
Aplikasi Transfer
Posting Bulanan
Cetak DTP
DTP
Bandingkan DTP
dan Nota
Transfer
Benar? Koreksi
Pelaporan
Keuangan
Benar?
Cetak Laporan
Keuangan
Lap. Keuangan 1- 3
Lap. Dana
Cadangan
Lap. Keuangan
Kirim ke Kepala
Daerah
Lembar Pengontrol
Cek Kebenaran Proses
Pembuatan Lap.
Keuangan, bila benar
cetak laporan
APBD
PERDA
Printout
Perekaman
Verifikasi Aplikasi
Transfer dengan
PERDA, APBD &
Printout
Tidak Benar?
Ya
Aplikasi
Transfer
Lakukan Pengeluaran
dana dari Dana
Cadangan
Nota Transfer Nota Transfer
Nota Transfer
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Aplikasi Transfer
Printout
Perekaman
Aplikasi Transfer
Printout
Perekaman
Aplikasi Transfer
Printout
Perekaman
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
41
PROSEDUR AKUNTANSI
PENCAIRAN DANA CADANGAN
1. Berdasarkan APBD dan Perda Cadangan yang ditetapkan, untuk pemindahan
dana cadangan ke APBD, Unit Perbendaharaan akan menerbitkan Aplikasi
Transfer (AT). AT akan direkam ke dalam Database dan hasil perekaman
tersebut akan dicetak. Hasil cetakan beserta AT akan dikirim ke Unit Verifikasi.
2. Unit Verifikasi melakukan verifikasi berkaitan dengan kebenaran materiil dan
formal AT, serta kebenaran hasil rekaman dengan AT. Jika Unit Verifikasi
menemukan ketidakbenaran materiil dan formal di AT, atau ketidak sesuaian
hasil rekaman AT dengan AT maka Unit Verifikasi mengirimkan AT beserta
hasil rekamannya ke Unit Perbendaharaan. Unit Perbendaharaan akan
memperbaikinya kemudian mengirimkannya kembali ke Unit Verifikasi.
Jika tidak ditemukan kesalahan, maka Unit Verifikasi akan membuat lembaran
disposisi yang berisikan bahwa AT dan Hasil rekaman AT sudah benar dan
mengirimkannya ke Unit Perbendaharaan.
3. Unit Perbendaharaan akan menerima kembali AT, hasil rekaman AT dan
Disposisi. Berdasarkan disposisi tersebut, Unit Perbendaharaan akan
mengirim AT ke Kas Daerah, ke Unit Pembukuan, dan arsip.
4. Berdasarkan AT yang diterima, Kas Daerah akan mentransfer dana dari
rekening Dana Cadangan ke rekening APBD dan membuat 3 (tiga) lembar
Nota Transfer sebagai bukti transfer. Nota transfer dikirim ke Unit
Perbendaharaan, Unit Pembukuan, dan arsip.
5. Berdasarkan AT dan Nota Tranfer yang diterima dari Unit Perbendaharaan dan
Kas Daerah, Unit Pembukuan mengarsipkan sementara sampai semua
dokumen untuk bulan transaksi yang sama terkumpul. Selanjutnya DS tersebut
diproses dan diposting dengan menggunakan data hasil perekaman Unit
Perbendaharaan dari database.
6. Dari posting tersebut akan dicetak DTP. DTP tersebut akan diverifikasi dengan
membandingkan DTP dengan DS (SPMU, STS, dll.). Jika dari hasil verifikasi
ditemukan ada ketidaksesuaian antara DTP dan DS maka akan dilakukan
proses posting dan pencetakan DTP kembali. Jika DTP sudah sesuai dengan
dokumen sumbernya akan dilakukan proses pembuatan LPJ.
7. Proses pembuatan LPJ dilakukan dengan menggunakan data dari database
yang sama. Dari hasil proses pembuatan LPJ akan tercetak lembar pengontrol
yang akan diverifikasi untuk menguji kebenaran proses komputer dalam
membuat LPJ. Jika dari hasil verifikasi lembar pengontrol ditemukan kesalahan
proses pembuatan LPJ maka proses pembuatan LPJ diulang kembali sampai
proses pembuatan LPJ benar.
8. Jika proses pembuatan LPJ sudah benar maka LPJ akan dicetak. LPJ terdiri
dari Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Laporan
Dana Cadangan. LPJ akan dikirim ke Kas Daerah, Kepala Daerah, dan arsip
UNIT PERLENGKAPAN KEPALA DAERAH PIHAK III KAS DAERAH UNIT PEMBUKUAN
PROSEDUR PENERIMAAN PEMBIAYAAN DARI HASIL PENJUALAN ASET DAERAH
BAGAN ARUS








































































































































































































































































































































































Usulan
Penghapusan
Asset
Usulan
Penghapusan
Asset
S Keputusan
Penghapusan
Asset
Mempersiapkan
Pelelangan,
KSO,
Penyewaan
Transfer uang
Setuju?
S Keputusan
Penghapusan
Asset
Transfer uang
Dokumen
Lelang
Surat tanda
Setoran
Surat tanda
Setoran
Surat tanda
Setoran
Surat tanda
Setoran
Realisasi
Kontrak
Realisasi
Kontrak
Prosedur
Pembukuan
pendapatan
Pemberitahuan
Pemenang
Pemberitahuan
Pemenang
ada
Pemenang?
Tidak
Ya
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
43
PROSEDUR PENERIMAAN PEMBIAYAAN
DARI PENJUALAN ASET DAERAH
1. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Dari Penghapusan Aset adalah Realisasi
yang berasal dari berbagai usaha pemanfaatan aset yang telah dihapuskan.
Usaha pemanfaatan ini dapat berupa penjualan, tukar guling (ruilslag),
penyewaan, atau pelaksanaan kerja sama operasi. Untuk itu, sebelum ada
usaha pemanfaatan ini, diasumsikan bahwa pada awal tahun anggaran sudah
ada aset yang diidentifikasikan telah dihapuskan dari pembukuan tetapi belum
dilaksanakan usaha pemanfaatannya. Dengan demikian, proses pemanfaatan
aset daerah yang dihapuskan dimulai dari diterbitkannya surat persetujuan
Kepala Daerah dan DPRD untuk menghapuskan suatu aset.
2. Berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan Aset Daerah, Unit Perlengkapan
menyusun dokumen bagi usaha pemanfaatan, yang bisa jadi berbentuk
dokumen pelelangan atau surat penunjukan kerja atau lainnya yang dapat
dibenarkan oleh peraturan pemanfaatan aset daerah.
3. Berdasarkan pemberitahuan oleh Unit Perlengkapan, berbagai pihak III seperti
Rekanan akan memasukkan tawarannya kepada Unit Perlengkapan atau
Panitia Pelelangan untuk mendapatkan hak membeli/tukar guling
(ruilslag)/menyewa/ atau melaksanakan kerjasama operasi.
4. Jika Unit Perlengkapan atau Panitia Pelelangan setuju menunjuk atau
menetapkan pemenang lelang, maka Unit Perlengkapan menunjuk pembeli
atau pelaksana kontrak. Pembeli atau pelaksana kontrak kemudian
mentransfer uang sebagai imbalan pemanfaatan aset Pemda ke Kas Daerah.
5. Atas penerimaan uang ini, Kas Daerah membuat STS, yang kemudian
diserahkan kepada pihak pembeli atau pelaksana kerja dan kepada Unit
Pembukuan. Oleh pihak pembeli atau pelaksana kerja, STS ini dijadikan bukti
untuk merealisasikan pengambilalihan aset atau pelaksanaan kerja sama
operasi. Sedangkan oleh Unit Pembukuan, STS ini dijadikan dokumen dasar
bagi akuntansi atas penerimaan pembiayaan dari penghapusan aset daerah.
6. Akuntansi penerimaan pembiayaan dari penghapusan aset daerah ini
dilakukan sesuai dengan prosedur akuntansi penerimaan.
BAGAN ARUS
SEKRETARIS DAERAH KEPALA DAERAH MENKEU (DJA)
PROSEDUR PELAPORAN DAU & DAK KE MENTERI KEUANGAN
UNIT PEMBUKUAN UNIT PERHITUNGAN








































































































































































































































































SPMU
Proses
Pembukuan
Lap. Perhitungan
DAU & DAK
Lap. Perhitungan
DAU & DAK
Verifikasi Kebenaran
Laporan
Lap. Perhitungan
DAU & DAK
Lap. Perhitungan
DAU & DAK
Tandatangan/
Sahkan
Lap. Perhitungan
DAU & DAK
Lap. Perhitungan
DAU & DAK
Persetujuan Kepala
Unit Keuangan
Lap. Perhitungan
DAU & DAK
Lap. Perhitungan
DAU & DAK
Proses Persetujuan
Kepala Daerah
Lap. Perhitungan
DAU & DAK
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
45
PROSEDUR PELAPORAN
DAU DAN DAK KE MENTERI KEUANGAN
1. Berdasarkan SPP yang diajukan oleh Satuan Kerja/Unit Organisasi Pengguna
Anggaran, Unit Perbendaharaan menerbitkan SPM 3 (tiga) rangkap. Satu
rangkap dikirim ke Unit Pembukuan sebagai dasar pembukuaan.
2. Unit Pembukuan membukukan SPM setiap bulan dengan menggunakan data
dari database hasil perekaman SPM oleh Unit Perbendaharaan dan
menghasilkan Laporan Perhitungan Anggaran. Laporan Perhitungan Anggaran
akan dikirim ke Unit Perhitungan.
3. Unit Perhitungan Anggaran memverifikasi kebenaran laporan yang diterima
dari Unit Pembukuan. Sesudah laporan diverifikasi, laporan tersebut akan
disetujui oleh Kepala Unit Keuangan kemudian dikirim Setda.
4. Setda akan meneliti dan menyetujui laporan perhitungan dan memarafnya.
Laporan perhitungan selanjutnya akan dikirim ke Kepala Daerah.
5. Kepala Daerah akan menandatangani Laporan Perhitungan dan
mengirimkannya ke Menteri Keuangan u.b. Direktorat Jenderal Anggaran
(DJA) sebagai pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran DAU dan DAK.
DPRD
BAGAN ARUS
SEKRETARIS DAERAH KEPALA DAERAH APARAT PENGAWAS EKSTERN
PROSEDUR PELAPORAN APBD KE DPRD
UNIT PEMBUKUAN UNIT PERHITUNGAN





































































































































































































































































































































































































































































































































































Perda LPJ
DS
Proses Pembukuan
Neraca
Persetujuan Kepala
Unit Keuangan
Mensahkan LPJ
Keuangan
Perhitungan APBD
Aliran Kas
Neraca
Perhitungan APBD
Aliran Kas
Nota Perhitungan
Buat Analisis LK &
Nota Perhitungan
Neraca
Perhitungan APBD
Aliran Kas
Nota Perhitungan
Neraca
Perhitungan APBD
Aliran Kas
Nota Perhitungan
Neraca
Perhitungan APBD
Aliran Kas
Perbendaharaan &
Unit Perlengkapan Neraca
Perhitungan APBD
Aliran Kas
Nota Perhitungan
Proses untuk
Pengesahan Kepala
Daerah
Neraca
Perhitungan APBD
Aliran Kas
Nota Perhitungan
Neraca
Perhitungan APBD
Aliran Kas
Nota Perhitungan
Audit
Lap. Hasil Audit
Lap. Hasil Audit Lap. Hasil Audit
Perbaikan Laporan
Pertanggungjawaban
Neraca
Perhitungan APBD
Aliran Kas
Nota Perhitungan
Nota Tanggapan
atas Hasil Audit
Neraca
Perhitungan APBD
Aliran Kas
Nota Perhitungan
Nota Perhitungan
Lap. Hasil Audit
Lap. Hasil
Audit
Neraca
Perhitungan APBD
Aliran Kas
Nota Perhitungan
Neraca
Perhitungan APBD
Aliran Kas
Nota Perhitungan
Nota Tanggapan
atas Hasil Audit
Pembahasan s/d
Persetujuan
LPJ yg telah disetujui
Neraca
Perhitungan APBD
Aliran Kas
Nota Perhitungan
BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
47
PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD KE DPRD
1. Unit Pembukuan akan menerima DS dari Unit Perbendaharaan dan unit
organisasi lainnya. DS tersebut merupakan bukti pelaksanaan APBD.
Selanjutnya DS tersebut akan diproses setiap bulan dengan menggunakan
database yang sama dengan yang digunakan oleh Unit Perbendaharaan. Dan
pada akhir tahun anggaran akan menghasilkan LPJ untuk pelaksanaan APBD
satu tahun anggaran. Laporan yang dihasilkan di Unit Pembukuan ada 3 yaitu
Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca dan Laporan Aliran Kas. Ketiga
Laporan tersebut pada akhir tahun anggaran disampaikan ke Unit Perhitungan.
2. Unit Perhitungan akan menganalisis LPJ yang diterima dari Unit Pembukuan
dan membuat Nota Perhitungan. Nota Perhitungan dibuat berdasarkan data
akuntansi dan data makro ekonomi serta data lain yang dikumpulkan dari unit
organisasi yang terkait. Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Laporan
Aliran Kas dan Nota Perhitungan selanjutnya disetujui oleh Kepala Unit
Keuangan kemudian dikirim ke Setda.
3. Setda akan meneliti dan menyetujui ke 4 (empat) laporan, memarafnya dan
selanjutnya akan dikirim ke Kepala Daerah.
4. Kepala Daerah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban ke Aparat
Pengawas Ekstern untuk dilakukan pemeriksaan (audit) atas Laporan
Pertanggungjawaban tersebur.
5. Aparat Pengawasan Ekstern melakukan audit atas laporan
pertanggungjawaban dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya ke
Kepala Daerah cq Unit Perhitungan dan DPRD.
6. Unit Perhitungan melakukan perbaikan Laporan Pertanggungjawaban dan
menyusun Nota Tanggapan atas hasil pemeriksaan aparat pengawasan
ekstern.
7. Laporan Pertanggungjawaban yang telah diperbaiki tersebut berikut Nota
Tanggapan atas hasil pemeriksaannya disampaikan ke DPRD setelah
ditandatangani oleh Kepala Daerah.
8. DPRD melakukan pembahasan atas Laporan Pertanggungjawaban yang
diterima dari Kepala Daerah.
9. Laporan Pertanggungjawaban yang telah disetujui dikembalikan ke Kepala
Daerah cq Sekretaris Daerah untuk disahkan dan disiapkan Perda
Pertanggungjawaban APBD.
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
PEDOMAN
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pengarah
1. Dr. Machfud Sidik, MSc
2. Drs. Arie Soelendro, MA
3. Dr. Mulia P. Nasution, DESS
4. Dr. Daeng M. Nazier
5. Drs. Imran
6. Adriansyah, SE
7. Drs. Sugijanto, Ak, MM
8. Drs. Sintong Nainggolan, Msi
9. Drs. Tahria. S, M.Acc
Tim Penyusun
1. Drs. Irsan Gunawan (Koordinator)
2. Syafri Adnan Baharuddin, Ak, MBA
3. Drs. Wawan Darmawan
4. Iman Bastari, Ak, M.Acc
5. Sonny Loho, Ak, MPM
6. Ardan Adiperdana, Ak, MBA
7. Drs. Sura P. Bangun, MBA
8. Drs. Hotman Siregar, MPA
9. Drs. Haryanto Kadi, M.Sc
10. Edison Sihombing, SE, MSP
11. Dra. Riyani Budiastuti
12. Amdi Veri Darma, Ak, M.Acc
13. Sumiyati, Ak, MFM
14. Drs. Sigit Edi Surono
15. Sugiyarto, SE, Ak, M.Sc
16. Ahmad Yani, SH, Ak
17. Edward UP Nainggolan, Ak
18. Arif Zainudin Fansyuri, Ak
19. Mahartha Titi, SE, Ak
20. Drs. Sudarisman, Ak
21. Zandy Akbar Rassat, SE, MA
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
PEDOMAN
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pengarah
1. Dr. Machfud Sidik, MSc
2. Drs. Arie Soelendro, MA
3. Dr. Mulia P. Nasution, DESS
4. Dr. Daeng M. Nazier
5. Drs. Imran
6. Adriansyah, SE
7. Drs. Sugijanto, Ak, MM
8. Drs. Sintong Nainggolan, Msi
9. Drs. Tahria. S, M.Acc
Tim Penyusun
1. Drs. Irsan Gunawan (Koordinator)
2. Syafri Adnan Baharuddin, Ak, MBA
3. Drs. Wawan Darmawan
4. Iman Bastari, Ak, M.Acc
5. Sonny Loho, Ak, MPM
6. Ardan Adiperdana, Ak, MBA
7. Drs. Sura P. Bangun, MBA
8. Drs. Hotman Siregar, MPA
9. Drs. Haryanto Kadi, M.Sc
10. Edison Sihombing, SE, MSP
11. Dra. Riyani Budiastuti
12. Amdi Veri Darma, Ak, M.Acc
13. Sumiyati, Ak, MFM
14. Drs. Sigit Edi Surono
15. Sugiyarto, SE, Ak, M.Sc
16. Ahmad Yani, SH, Ak
17. Edward UP Nainggolan, Ak
18. Arif Zainudin Fansyuri, Ak
19. Mahartha Titi, SE, Ak
20. Drs. Sudarisman, Ak
21. Zandy Akbar Rassat, SE, MA

PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN KREDIT

July 28, 2010 1 comment

ABSTRAK

(Studi Kasus pada PT. Bank Mega Cabang Bandung)
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peranan audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian internal pemberian kredit. Objek dari penelitian ini adalah PT. Bank Mega Cabang Bandung yang terletak di jalan Gatot Subroto Bandung. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data untuk kemudian diproses dan dianalisis lebih lanjut serta diambil suatu kesimpulan. Sedangkan untuk melakukan analisa data, penulis melakukan analisis deskriptif kualitatif dan analisis statistik yang menggunakan kriteria penilaian kuesioner menurut Champion.
Dalam memberikan kredit, bank berusaha menghindari risiko yang terjadi yaitu kredit macet. Oleh karena itu dilakukan pengendalian internal terhadap pemberian kredit. Namun pengendalian internal memiliki keterbatasan seperti kelemahan, manusia dalam melaksanakan prosedur, persekongkolan, pelanggaran terhadap prosedur. Sehingga pengendalian internal perlu diperiksa, dikaji, dan dinilai oleh bagian audit internal. Yang berfungsi untuk memberikan analisis, penilaian, saran, dan informasi mengenai kegiatan yang diperiksanya. Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa audit internal yang dilakukan secara memadai dapat berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian internal pemberian kredit.
Dari hasil penelitian dan penilaian persentase hasil jawaban kuesioner tampak bahwa audit internal telah dilaksanaknan secara memadai, Pengendalian internal pemberian kredit telah efektif, dan audit internal dapat menunjang efektivitas pengendalian internal pemberian kredit. Namun sebaiknya PT Bank Mega Cabang Bandung meningkatkan kualitas auditor internal dengan keberadaan auditor internal yang bersertifikat Qualified Internal Auditor. Dan meningkatkan pengetahuan perbankan dan perkreditan kepada petugas perkreditan melalui pelatihan-pelatihan.
V
KATA PENGANTAR
Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan karunia-Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
Mengingat keterbatasan dan kemampuan serta keterbatasan penulis, disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pihak-pihak yang memperhatikan penulisan skripsi ini.
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, dan saran serta dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan, terutama kepada :
1. Bapak H. Supriyanto Ilyas S.E., M.Si. Ak., selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Rusmin S.E., Ak. selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
4. Bapak Prof., Dr. Hiro Tugiman S.E, Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah, AK., S.E., M.S., Ak., selaku Ketua Pembina Yayasan Widyatama Bandung.
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar, staf administrasi, staf umum dan staf perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
7. Keluargaku tercinta, Papa, Mama, Bang Iir, Teh Neng, Arin, dan Helmi, Bang Ricky, Teh Inne, Uni Venny, Bang Deddy, Eky, dan Caca, Uni Novy, A Asep, Naya, dan Naufal, Bang Very, dan Teh Ica, dan juga Bang Herry.
V
8. Seluruh staf PT. Bank Mega Cabang Bandung terutama kepada bapak Wicky Hernadi, bapak Ridwan Imadudin dan Ibu Rissa Dwi Antari yang telah banyak membantu penulis dalam penelitian ini.
9. Sayangku Sisca Cynthya untuk perhatian, nasihat, bantuan, dorongan, bahkan paksaan dan untuk segala-galanya. Beserta keluarga bapak Siswadi, Ibu Siswadi, Mba Mirna, Mas Yudi, A Qiqi dan Azmi.
10. Sahabat-sahabatku Joz, Iwan, Salman, Ricky, Giribeo, Johny, Rezacau, Sofyan, Panji, Phindy, BM, Uci, Uli, Ita, Ai dan lain-lain.
11. Anak-anak Benteng Ruang 1.110 Albar, Fany, Fey, Dedy, Isty, Didi, Imong, Dinda, Ruby, Iqbal, Firman, Lea, Yaya, Harles, Feby, Dina, Rani, Butet, Yayang, Selly, Inu, Onos, Gia, Mbot, Boyke, Mamet, Chunil dan lain-lain.
12. Para manajer, pemain, ofisial dan senior Singa Lapar FC. Echi, Jessy, Novel, Maria, Irwan, Junjun, A Ade, A Dody, A Asepbola, dan lain-lain
13. Teman-teman Angkatan 2000, serta angkatan lain yang bersama-sama menuntut ilmu dan berjuang di Universitas Widyatama. Masyarakat dan pedagang di sekitar kampus. Serta teman-teman baruku, Aline, Deasy, Ina, Sari, Cocow dan teman Sisca lainnya.
14. Komunitas distro dan indie Bandung RudyDong, Acing, Fajar, Eky, Bu Rika, Harlan, Mas Ronald, Mba Myrna, Doddy, dan lain-lain yang secara langsung dan tak langsung telah banyak membantu penulis.
15. Adit, Acong, Yungky, Rio dan teman-teman V2K lainnya, keluarga baret Chevy, Harry, Dikky, Deva, keluarga Bali6, Rudy, Ajo dan lain-lain, keluarga Kalimantan11 Pa Erwin, Ilham, Yari, Anton, Pa Bowo, Pupung dan lain-lain.
16. Teman-teman Fakultas Hukum UNPAD 2002 Yudi, Zaky, Rully, Husin SH dan lain-lain. Dirrito FC. Ateng, Alex, Daniel, Lippi, Chandra, dan lain-lain.
17. Teman-teman alumni SMPN 4 Bandung ‘97 Eva, Rose, Echa, Bondan, Teguh dan lain-lain, alumni SD Nilem 1 ‘94, Rama, Riza, Jerry, Pamor, Eka, Arif, Pharov, Agus, Adit, Mona, Wida, Yadi, Wandi, Egy, Bigan dan lain-lain.
18. Terima kasih kepada Erwin SkyNet dan rekan atas bantuannya dalam pencetakan, dan pengeditan skripsi ini. Kepada semua buku-buku, komputer, printer yang telah penulis pergunakan. Juga mobil, motor, angkot dan lain-lain
V
yang telah mengantar penulis ke setiap tujuan. Kepada semua grup musik dan penyanyi yang telah menemani dan memberi inspirasi dalam penulisan skripsi ini, Weezer, King of Convinience, Interpol, Morrisey, The Smiths, The Beatles, New Order, Postal Service, Mandalay, Royskoop, Ash, RATM, Smahing Pumpkins, Divine Comedy, Ride, The Cure, The Killers, D C, The Arrogants, The Cardigans, Oasis, NOFX, Sex Pistols, Ramones, Rancid, The Clash, Pure Saturday, The Milo, The Adams, Seringai, Padi, Dewa, Gigi, Slank, Vina Panduwinata, Audi, Tere, dan lain-lain. Serta sumber-sumber inspirasiku Liverpool FC, PERSIB Bandung, Siput Turbo FC, Steven Gerrard, Alessandro Nesta, Laetitia Casta, Azumi Kawashima, Monica Belluci, Natalie Portman, Al Pacino, Robert De Niro, AA Gym, Kang Ibing dan lain-lain.
Sebelum penulis akhiri, penulis ingin meminta maaf kepada semua pihak atas segala kesalahan-kesalahan yang tidak berkenan selama ini. Dan harap maklum atas panjangnya kata pengantar ini, karena bagian ini lah yang paling menyenangkan bagi penulis. Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk membalas kebaikan semua pihak yang telah banyak membantu penulis selama ini.
Bandung, Maret 2006
Rahmat Firdaus V

BAD 63022 Professional Issues in Accounting

July 26, 2010 5 comments

Fall, 2002

October 7th Assignment

Revenue & Expense Recognition; Gain or Loss Recognition; Asset & Liability Recognition;

Measuring and Reporting Income

References on 2-Hour Reserve at KSU Main Library

Historical Perspectives of Selected Financial Accounting Topics      HF5611.H57  1993

Edward Coffman, Rasoul Tondkar & Gary Previts

Articles 2-1 (Brown), 2-2 (Kiger & Williams), 5-1 (Lee) &

5-2 (Waldron, Shaver & Jordan)

*Miller GAAP Guide, Martin A. Miller & Jan Williams                    HF5616.U5  M5  1999

Statements of Financial Accounting Concepts No, 1-7

FASB Volume 1 Original Statements: Statements of Federal           Micro-4 GA 1.13:

Financial Accounting Concepts & Standards                                     AIMD-21.1.1

Microfiche Reference for FASB Statements of Financial

Accounting Concepts No. 1-7—10th FL, Lib Use Only

Extensions in Accounting Disclosures, Norton D. Bedford              HF5657.B35

Chapters 4, 6 & 8

Recognition in Financial Statements: Underlying Concepts and       HF5681.B2  J627x  1982

Practical Conventions, L. Todd Johnson & Reed K. Storey

Check this reference for relevant material

Accounting Theory, 5th Ed., Hendriksen & Van Breda                     HF5625.H45  1992

Chapters 10, 11, 12, 14, & 19

The Future of the Accounting Profession: A Global                          HF5635.M8758  1993

Perspective, Kenneth Most

Chapters 9

Accounting Theory, 3rd Ed., Ahmed Riahi-Belkaoui                         HF5635.R48x  1993

Chapters 9, 10, 11, 12 & 13

Accounting: How to Meet the Challenges of Relevance and                        Personal Copy

Regulation, Eugene Flegm

Chapter 6, pp. 179-192

Tell It Like It Was: A Conceptual Framework for Financial              HF5635.A72  1983

Accounting, Robert N. Anthony

Chapters 6 & 7

Accounting Theory: Text & Readings, 6th Ed., Schroeder & Clark   Personal Copy

Chapter 3 and two articles (Solomons) & (Gamble)

Chapter 4 and two articles (Johnson, Reither & Swieringa)

& (May & Schneider)

Chapter 5 and two articles (Samuelson) & (Nurnberg)

Chapter 7 and one article (Heath)

Chapter 10 and two articles (Bullen, Wilkins & Woods) &

(Johnson & Swieringa)

Chapter 14 and one article (Clark)

Accounting Theory: Text & Readings, 4th Ed., Schroeder, Clark      HF5629.A26  1987

McCullers

Chapter 2 and three articles (Mitchell), (Gamble) & (Gellein)

Chapter 3 and two articles (Mautz & Hogan) & (May & Schneider)

Chapter 4 and two articles (Sorter & Ingberman) & (Zega)

Issues in Accounting Policy: A Reader, Bloom & Elgers                  Personal Copy

Section II-A, Article 1 (Gellein)

Section II-B, Article 1 (Weil) & Article 2 (Jones)

Section II-C, Article 1 (Scott)

Accounting Theory & Policy: A Reader, 2nd Ed., Bloom & Elgers    HF5629.A26  1987

Section II-A, Article 1 (Boulding) & Article 2 (Solomons)

Section III-A, Article 2 (Sterling), Article 3 (Chambers) &

Article 4 (Bell)

Section V-C, Article 2 (Heath)

Section V-D, Article 1 (Morley)

References for Articles Included in Lists Above—Search for These in Appropriate Journals

Johnson, L. Todd,       Toward Reporting Comprehensive Income, Accounting Horizons,

Reither, Cheri &           Dec., 1995

Swieringa, Robert

May, Gordon &          Reporting Accounting Changes: Are Stricter Standards Needed?,

Schneider, Douglas      Accounting Horizons, Sept., 1988

Samuelson, Richard    The Concept of Assets in Accounting Theory, Accounting Horizons,

Sept., 1996

Nurnberg, Hugo          Inconsistencies and Ambiguities in Cash Flow Statements under FASB

Statement No. 95, Accounting Horizons, June, 1993

Mautz, R. David &     Earnings Per Share Reporting: Time for an Overhaul?,

Hogan, Thomas           Accounting Horizons, Sept., 1989

Sorter, George &         The Implicit Criteria for the Recognition, Quantification, and Reporting

Ingerman, Monroe        of Accounting Events, Journal of Accounting, Auditing & Finance,

Vol. 2, 1987

Zega, Cheryl Ann       The New Statement of Cash Flows, Management Accounting, Sept., 1988

Solomons, David        Criteria for Choosing an Accounting Model, Accounting Horizons,

March, 1995

Heath, Loyd                Is Working Capital Really Working?

Bullen, Hasley,            The Fundamental Financial Instrument Approach, Journal of Accountancy

Wilkins, Robert             1987

& Woods, Clifford

Johnson, Todd &        Derivatives, Hedging and Comprehensive Income, Accounting Horizons,

Sweiringa, Robert         Accounting Horizons, Dec., 1996

Clark, Myrtle               Entity Theory, Modern Capital Structure Theory, and the Distinction

between Debt and Equity, Accounting Horizons, Sept., 1993

Gellein, Oscar             Periodic Earnings: Income? Or Indicator?, Accounting Horizons,

June, 1987

Weil, Roman               Role of the Time Value of Money in Financial Reporting, Accounting

Review

Jones, Jeffrey C.         Financial Instruments: Historical Cost or Fair Value, CPA Journal,

August, 1988

Scott, Richard A.        Owners’ Equity: The Anachronistic Element, Accounting Review,

October, 1979

Boulding, K.E.            Economics and Accounting: The Uncongenial Twins, Studies in

Accounting Theory, 3rd Ed., W. Baxter & S. Davidson, 1977

Solomons, David        Economic and Accounting Concepts of Income, Accounting Review,

July, 1961

Sterling, Robert           Costs (Historical versus Current) versus Exit Values, Abacus, Vol 17,

No. 2, 1981

Bell, Philip W. Some Thoughts on “Inflation Accounting” in Great Britain and the

United States, The Accountant’s Magazine, October, 1982

Morley, Michael F.      The Value Added Statement in Britain, Accounting Review, July, 1979

Topics/Issues/Questions for Consideration

Past and current definitions for the following terms: Revenues, Expenses, Gains, Losses,

Assets, Liabilities, Owners’ Equity, Operating Income, Net Income, Comprehensive Income,

Extraordinary Items, Income/Loss from Discontinued Operations, Cumulative Effect of

Changes in Accounting Principles, Prior Period Adjustments

“All Inclusive (Clean Surplus)” and “Current Operating Performance” concepts of income

Accounting versus economic concepts of income

Accounting versus tax concepts of income

Value-Added concept of income

Components of stockholders’ equity—contributed capital, retained earnings, treasury stock,

cumulative other comprehensive income

Funds concepts—working capital, cash, cash and cash equivalents

Criteria for revenue recognition

Criteria for expense recognition

Criteria for asset recognition

Criteria for liability recognition

Historical costs versus current values

Current values—input or exit values

General versus specific price changes

Monetary and nonmonetary items

General price-level adjustments versus current value accounting

Capital maintenance concepts of income—monetary and physical

Financial accounting concepts applied in setting accounting standards

Asset and liability classifications

Classification of revenues and expenses to report different levels of income

AHMED RIAHI-BELKAOUI

July 26, 2010 Comments off

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.